I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Propinsi Sumataera Utara memiliki 2 (dua) wilayah pesisir yakni, Pantai Timur dan Pantai Barat. Salah satu wilayah pesisir pantai timur Sumatera Utara adalah Kota Medan. Kota Medan memiliki luas wilayah 265,10 km persegi yang terbagi dalam 21 Kecamatan dan 151 kelurahan, Kota Medan dihuni oleh 2.083.156 jiwa penduduk yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,18% (BPS, 2009). Wilayah administratif kawasan pesisir Kota Medan meliputi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Marelan yang terdapat di kawasan utara Kota Medan. Adapun luas wilayah pesisir 86,74 km2 (32,71 %) dari luas Kota Medan seluas 265,10 km2. Kawasan pesisir yang berada di utara kota Medan, dengan dukungan lokasi yang strategis, sumber daya alam kaya serta sarana/prasarana memadai menjadi bagian dari perkembangan kota yang pesat ditandai dengan ramainya aktivitas di sepanjang wilayah pesisir tersebut, dari permukiman yang padat, wisata pantai, hingga sektor industri, selain memiliki potensi
pembangunan, juga memiliki ancaman tekanan
eksploitasi yang dapat mengarah kepada kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam pesisir bila tidak dikelola dengan baik.
Universitas Sumatera Utara
Sejalan
dengan
pertambahan
penduduk
dan
peningkatan
kegiatan
pembangunan sosial ekonomi, “nilai” wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan oleh berbagai pihak kepentingan yang ada di wilayah pesisir. Semakin lemahnya kesadaran manusia terhadap pelestarian lingkungannya, semakin tinggi kerusakan yang terjadi pada lingkungan tersebut. Hal ini juga akan merusak lahan, sehingga lahan tidak mampu lagi memberikan fungsinya kepada manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain ketidaksadaran terhadap lingkungan, lahan juga rusak karena terjadi penyalahgunaan fungsi terhadap lahan tersebut. Disaat lahan tidak mampu lagi memberikan fungsinya terhadap keadaan fisik dan sosial, ini akan berdampak terhadap masyarakat yang berada disekitarnya. Sebagian besar wilayah pesisir kawasan utara Kota Medan dinilai rawan banjir, karena banyak areal bekas hutan bakau yang berubah fungsi menjadi areal pertapakan gudang, permukiman dan terminal penumpukan peti kemas. Banjir air laut pasang di pesisir Medan utara, semakin sulit dicegah karena minimnya luas areal lahan hutan bakau (mangrove) di wilayah itu. Perkembangan permukiman di kawasan utara Kota Medan khususnya kawasan pesisir merupakan bentuk perkembangan fisik kota. Mengingat data-data mengenai perkembangan permukiman sangat penting bagi perencanaan dan pembangunan, maka perlu dipantau agar tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Dalam merumuskan pola tata ruang kota di masa yang akan datang, bahwa pemahaman latar belakang karakteristik fisik kota diperlukan guna
Universitas Sumatera Utara
menghindari dampak-dampak negatif dari pertumbuhan kota (Yunus, 2005). Pemanfaatan lahan untuk permukiman perlu diatur dengan baik, sehingga sesuai dengan rencana tata ruang kota yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan ekologis sehingga tidak sampai terjadi penurunan kualitas lahan. Menurut
Dahuri (2001), pembangunan berkelanjutan yang merupakan
strategi pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa menurunkan atau merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasinya, memiliki dimensi ekologis, sosial-ekonomi dan budaya, sosial politik, serta hukum dan kelembagaan. Dari dimensi ekologis, agar pembangunan kawasan pesisir dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka harus memenuhi persyaratan utama, antara lain setiap kegiatan pembangunan hendaknya ditempatkan di lokasi yang secara biofisik (ekologis) sesuai dengan persyaratan biofisik dari kegiatan pembangunan tersebut. Selain itu, perlu juga informasi tentang tata guna lahan pesisir yang ada saat ini. Perkembangan yang terjadi di kawasan pesisir Kota Medan terutama dalam pemanfaatan lahan untuk permukiman harus memperhatikan kondisi fisik alam lahan. Hal ini dimaksudkan agar perkembangan permukiman yang ada tidak menimbulkan permasalahan degradasi lingkungan di masa yang akan datang. Ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan kondisi fisik alam dapat menimbulkan masalah lingkungan seperti banjir, erosi dan longsor. Permasalahan lingkungan tersebut dapat menimbulkan kerugian baik berupa meterial (harta benda) maupun non material (jiwa). Penempatan lokasi pembangunan permukiman perlu diselaraskan dengan
Universitas Sumatera Utara
kesesuaian lahan yang ada di kawasan pesisir Kota Medan. Dengan demikian, keseimbangan lingkungan dan tetap terjaga dan dampak-dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian dalam jangka panjang dapat dihindarkan. Untuk tujuan inilah analisis kesesuaian lahan dan kebijakan permukiman di kawasan pesisir Kota Medan diperlukan dalam menopang aktivitasnya.
1.2. Rumusan Masalah Sejalan dengan pertambahan penduduk, akan berdampak pada peningkatan kebutuhan rumah. Pembangunan permukiman merupakan solusi sekaligus perioritas pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat tanpa berakibat pada alih fungsi lahan. Dengan kata lain, pembangunan permukiman tidak berdampak negatif pada lingkungan. Dampak negatif yang terjadi adalah terganggunya sistem tata air. Kerusakan lingkungan juga dapat terjadi akibat pola perkembangan permukiman yang melebihi daya dukung lingkungan seperti tingkat kepadatan, ukuran dan bentuk permukiman. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang terdapat di wilayah pesisir Kota Medan dapat dirumuskan, yakni : “Apakah kesesuaian pemanfaatan ruang permukiman dipertimbangkan dalam penataan ruang di kawasan pesisir kota Medan ?”
Universitas Sumatera Utara
1.3. Batasan Masalah Ruang lingkup studi penelitian dibatasi yakni menelaah aspek-aspek fisik dasar lahan yang mempengaruhi kesesuaian lahan untuk pemanfaatan kegiatan permukiman berupa kemiringan lahan, jarak dari pantai, drainase, kedalaman tanah dan ketinggian.
1.4. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat kesesuaian lahan untuk permukiman di kawasan pesisir Kota Medan berdasarkan fisik yang berupa kemiringan, jarak dari pantai, drainase, kedalaman tanah dan ketinggian. 2. Untuk membandingkan kesesuaian lahan permukiman dengan tata ruang Kota Medan 3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat dalam memilih lokasi permukiman.
1.5 . Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat untuk : 1. Secara teoritis/akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dalam bidang spasial
kesesuaian lahan untuk permukiman di
kasawan pesisir Kota Medan dengan menggunakan SIG.
Universitas Sumatera Utara
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan masukan kepada Pemerintah Kota Medan dalam rangka penyusunan atau revisi RTRW yang akan datang terutama analisis peruntukan lahan untuk permukiman 1.6. Kerangka Pikir Kerangka pikir yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah : Lokasi Permukiman Eksisting Kawasan Permukima
Kawasan Pesisir Kota
Rencana Pengembangan Permukiman di kawasan Pesisir Kota Medan
Peraturan yang Berlaku Literatur
Faktor Fisik
Faktor Aksesibilit
Faktor Sar-Pras
Analisis
UU No.26 Tahun 2007 UU No. 27 Tahun 2007 UU No. 1 tahun 2011 Kepres No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung - RTRW - Perda No.13 Tahun 2011
-
Faktor Sosial
Lokasi
Gambar 1. Kerangka Pikir
Universitas Sumatera Utara
