Nasib Kehidupan Orang Rimba atau Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Dua Belas, Provinsi Jambi Seiring Perkembangan Zaman Berkaitan dengan Implementasi Nilai Pancasila dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 1 1
Suci Varista Sury (13513100)
Jurusan Teknik Lingkungan FTSP UII
ABSTRAK Krisis kehidupan yang mengancam orang rimba tak bisa dihindari seiring dengan sulitnya mendapatkan sumber makanan dan air bersih di hutan akibat kerusakan hutan dan meluasnya konversi hutan menjadi perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Dalam Kompas.com (8/4/2015) Kasus kematian beruntun di komunitas Orang rimba dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh negara. Negara tidak hadir pada saat ada kebutuhan warganya atas perlindungan hidup, kesehatan, pendidikan, dan budaya. Sejak Januari hingga April 2015, kematian warga selama masa melangun di wilayah Terab, Kabupaten SarolangunBatanghari, Jambi, sudah mencapai 14 jiwa. Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila seperti diatas yang telah dilanggar atas kehidupan masyrakat Suku Anak Dalam, seperti yang telah dikatakan Komnas HAM, ada enam pelanggaran atas hak-hak dasar Orang rimba yang diakui secara universal. Implementasi nilai-nilai pancasila di Indonesia menjadi dipertanyakan keseriusannya. Kata Kunci : Suku Anak Dalam; Kematian berturut-turut; Alih fungsi lahan; Nilai Pancasila;
I. Pendahuluan Menurut Viva.co.id (13/3/2015) Keberadaan orang rimba atau Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Duabelas, Provinsi Jambi semakin memprihatinkan dan terdesak. Pilihan untuk hidup nomaden di hutan membuat kehidupan mereka belakangan ini semakin terancam. Orang rimba di daerah jambi sering banyak yang sakit dan meninggal di hutan akibat krisis pangan, air bersih dan sulit mendapatkan pelayanan kesehatan. Krisis kehidupan yang mengancam orang rimba tak bisa dihindari seiring dengan sulitnya mendapatkan sumber makanan dan air bersih di hutan akibat kerusakan hutan dan meluasnya konversi hutan menjadi perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Hutan belantara Jambi itu kini sudah berubah fungsi menjadi perkebunan sawit berskala nasional. Selama ini, mereka masih bertahan hidup di pinggir hutan dengan menjual hasil hutan seperti rotan dan damar untuk keperluan makan. Bisa juga hasil hutan itu mereka tukarkan langsung dengan makanan ke
masyarakat lain di perkampungan terdekat. Akan tetapi, saat ini hasil hutan sudah tidak ada lagi. Asisten Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, Sukmareni, mengatakan, sejak Januari hingga April 2015, kematian warga selama masa melangun di wilayah Terab, Kabupaten Sarolangun-Batanghari, Jambi, sudah mencapai 14 jiwa. Sejak sebulan terakhir, jumlah pasien Orang rimba yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Hamba sebanyak 26 orang. Mayoritas pasien mengalami diagnosis demam 17 orang dan bronkopneumonia 15 pasien. Selebihnya, ada pasien yang menderita anemia, disentri, dan demam. Sebagian besar pasien ini adalah anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Dari 13 warga meninggal selama masa melangun, delapan di antaranya anak balita. Sisanya berusia 50 tahun ke atas (Kompas.com, 8/4/2015). Dalam kurun waktu dua bulan terakhir ini, kematian beruntun menimpa Orang rimba. Sudah 11 jiwa Orang rimba di bagian timur Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) Jambi meninggal dunia. Kesebelas Orang rimba ini terdapat di tiga kelompok Orang rimba yang berjumlah 150 orang, yaitu Kelompok Terap yang dipimpin Tumenggung Marituha, Tumenggung Ngamal dan Kelompok Serenggam yang di pimpin Tumenggung Nyenong, Kematian beruntun paling banyak terjadi pada Januari dan Februari dengan enam kasus kematian yaitu empat
anak-anak dan dua orang dewasa (Mongabay.co.id,
10/3/2015). Dalam Kompas.com (8/4/2015) Kasus kematian beruntun di komunitas Orang rimba dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh negara. Negara tidak hadir pada saat ada kebutuhan warganya atas perlindungan hidup, kesehatan, pendidikan, dan budaya. Demam dan batuk banyak menjangkiti kelompok Orang rimba, khususnya anak-anak, di sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas, Jambi, Rabu (4/3). Kondisi anak yang umumnya bergizi buruk itu memicu kerentanan terhadap penyakit dalam tubuh mereka. Penanganan medis dan pasokan bahan makanan mendesak diberikan bagi kelompok masyarakat ini. Dalam adat dan budaya Orang rimba setiap kematian yang menimpa anggota kelompoknya mengharuskan mereka untuk berpindah tempat hidup.
Ketika terjadi kematian mereka melakukan melangun, ritual adat yang dijalankan untuk mengekspresikan kesedihan, membuang sial ketika ada kematian dengan pergi jauh meninggalkan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang cukup lama. Biasanya mereka akan mengambil jalan melingkar untuk suatu saat nanti mereka bisa kembali ke tempat semula mereka tinggal yaitu di Sungai Terap bagian timur Taman Nasional Bukit Dua Belas, tepatnya di sekitar PT EMAL perkebunan kelapa sawit dan HTI Wana Perintis. Akan tetapi karena kematiannya beruntun, menyebabkan mereka ketakutan dan panik (Merdeka.com, 8/4/2015). Antropolog Orang rimba Robert Aritonang mengatakan, dengan kasus kematian ini, pengelanaan Orang rimba kembali ke Sungai Terap sebagai titik awal jelajah mereka. Masa melangun itu disebut sebagai pengelanaan paling singkat yang pernah mereka lakukan, yaitu sembilan kali melangun hanya dalam rentang tiga bulan. Dalam kehidupan normal Orang rimba, pengelanaan biasanya satu kali dalam setahun dan berakhir sekitar tiga tahun kemudian. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap Orang rimba khususnya dalam bidang kesehatannya ini diakui Kaswendi, Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, disebabkan Dinas Kesehatan sebagai pelayanan tidak memiliki kewenangan lebih untuk mengeluarkan kebijakan, khususnya kemudahan khusus bagi Orang rimba (Beritasatu.com, 31/3/2015).
II. Pembahasan 2.1 Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Menurut Soedjadi (1999) Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari Sila ke I sampai Sila ke V yang harus diaplikasikan atau dijabarkan dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :
1. Nilai Ketuhanan Dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai religius, antara lain :
A. Kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana dan sebagainya; B. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintah- NYA dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah manusia harus menyadari, bahwa setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling manusia merupakan amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya; harus dirawat agar tidak rusak dan harus memperhatikan kepentingan orang lain dan makhluk-makhluk Tuhan yang lain.
2. Nilai Kemanusiaan Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab terkandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan seharihari. Dalam hal ini antara lain sebagai berikut : A. Pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya; B. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan; C. Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan.
3. Nilai Persatuan Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa, dalam arti dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut : A. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi (patriotisme);
B. Pengakuan terhadap kebhinekatunggalikaan suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun satu jiwa) yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa; C. Cinta
dan
bangga
akan
bangsa
dan
Negara
Indonesia
(nasionalisme).
4. Nilai Kerakyatan Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan
Perwakilan
terkandung
nilai-nilai
kerakyatan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dicermati, yakni: A. Kedaulatan negara adalah di tangan rakyat; B. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat; C. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama; D. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakilwakil rakyat.
5. Nilai Keadilan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial. Dalam hal ini harus diperhatikan beberapa aspek berikut, antara lain: A. Perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan terutama di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya; B. Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia; C. Keseimbangan antara hak dan kewajiban; D. Menghormati hak milik orang lain; E. Cita-cita masyarakat yang adil dan makmur yang merata material spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia; F. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.
2.2 Bentuk Pelanggaran Berdasarkan kasus pada latar belakang yang menimpa orang rimba atau Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Duabelas, Provinsi Jambi dapat diklasifikasikan bahwa terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila seperti diatas yang telah dilanggar atas kehidupan masyarakat Suku Anak Dalam, seperti yang telah dikatakan Komnas HAM, ada enam pelanggaran atas hak-hak dasar Orang rimba yang diakui secara universal, yaitu :
1. Pengabaian atas hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan hidup. Ini terlihat dari pengalihan ratusan ribu hektar lahan, yang turuntemurun dimanfaatkan Orang rimba sebagai ruang hidup dan sumber pangan mereka, kini menjadi milik perusahaan-perusahaan kebun sawit dan tanaman industri.
2. Hak untuk memperoleh kesehatan. Selama ini, negara tidak menjangkau layanan kesehatan bagi warga negara yang hidup di tengah hutan. Layanan terhadap mereka disamakan dengan layanan umum. Akibatnya, Orang rimba yang sakit cenderung tak terurus.
3. Hak bagi anak-anak. Sebagian besar warga yang sakit dan meninggal dari kalangan anak. Di sini ada hak anak untuk memperoleh hidup layak tidak diberikan.
4. Hak adat. Belum ada pengakuan dan perlindungan bagi komunitas di tengah hutan tersebut. Satu-satunya hanyalah bentuk pengakuan terhadap Taman Nasional Bukit Duabelas sebagai ruang hidup mereka. Padahal, lebih dari setengah masyarakat komunitas tersebut memiliki ruang jelajah di luar taman nasional.
5. Hak atas tanahnya sendiri. Tidak ada perlindungan atas hutan mereka yang telah beralih fungsi menjadi kebun, permukiman, dan jalan.
6. Hak atas lingkungan.
2.3 Pengaplikasian Nilai-Nilai Pancasila Berdasarkan kasus pada latar belakang yang menimpa orang rimba atau Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Duabelas, Provinsi Jambi seharusnya ada bentuk pengaplikasian nilai-nilai pancasila terkait dengan pelanggaran yang terjadi pada Suku Anak Dalam ini, dikarenakan kasus seperti ini harusnya tidak terjadi jika selalu ditegakkan keterkaitannya dengan Nilai-nilai Pancasila.
1. Nilai Ketuhanan Keterkaitan kasus diatas dengan nilai-nilai pancasila adalah pada poin B sila ketuhanan dalam buku Soedjadi (1999) yaitu : A. Ketakwaan
terhadap
Tuhan
Yang
Maha
Esa,
yakni
menjalankan semua perintah- NYA dan menjauhi laranganlarangannya. Dalam memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah manusia harus menyadari, bahwa setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling manusia merupakan amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya; harus dirawat agar tidak rusak dan harus memperhatikan kepentingan orang lain dan makhlukmakhluk Tuhan yang lain.
Berdasarkan nilai yang digaris bawahi diatas seharusnya orang rimba atau Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Duabelas, Provinsi Jambi berhak untuk dijaga sebaik-baiknya dan hutan/rumah mereka harus dirawat dan diperhatikan agar tidak rusak dengan
memperhatikan kepentingan kelangsungan hidup masyarakat Suku Anak Dalam itu sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya, hutan belantara Jambi itu kini sudah berubah fungsi menjadi perkebunan sawit berskala nasional. Krisis kehidupan yang mengancam orang rimba tak bisa dihindari seiring dengan sulitnya mendapatkan sumber makanan dan air bersih di hutan akibat kerusakan hutan dan meluasnya konversi hutan menjadi perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Seharusnya, lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-NYA yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri tanpa mengusik kelangsungan hidup masyarakat lain. 2. Nilai Kemanusiaan Keterkaitan kasus diatas dengan nilai-nilai pancasila adalah pada poin A dan B sila kemanusiaan dalam buku Soedjadi (1999) yaitu : A. Pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya; B. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan;
Berdasarkan nilai yang digaris bawahi diatas seharusnya orang rimba atau Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Duabelas, Provinsi Jambi berhak untuk memperoleh hak hidup, mempertahankan hak hidup dan mendapatkan kesehatan yang layak serta tempat tinggal sesuai kultur budaya mereka. Akan tetapi akibat perubahan fungsi hutan tempat tinggal suku Anak Dalam Tersebut menyebabkan Suku Anak Dalam kesulitan untuk mendapatkan makanan dan air bersih sehingga terjadi krisis kelaparan yang bahkan menyebabkan terjadinya kematian beruntun pada wilayah ini. Hak hidup masyarakat Suku Anak
Dalam terancam yang sangat melenceng dari makna nilai pancasila sila ke 2. Penerapan, pengamalan/ aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari hari dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat; hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup; hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuanketentuan hukum yang berlaku dan sebagainya (Koesnadi Hardjasoemantri, 2000).
3. Nilai Persatuan Keterkaitan kasus diatas dengan nilai-nilai pancasila adalah pada poin B sila Persatuan dalam buku Soedjadi (1999) yaitu : A. Pengakuan terhadap kebhinekatunggalikaan suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun satu jiwa) yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Berdasarkan nilai yang digaris bawahi diatas seharusnya orang rimba atau Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Duabelas, Provinsi Jambi berhak untuk memperoleh pengakuan dan perlakuan yang baik atas perbedaan etnis dan kebudayaan yang dianut oleh suku ini. Hutan adalah salah satu komponen kehidupan yang melekat pada kehidupan suku ini tetapi pada kasus ini hutan rumah tinggal suku ini diusik dan diubah fungsinya sehingga terjadi perubahan kebudayaan Suku Anak Dalam ini karena kondisi wilayah yang sudah tidak mendukung. Suku Anak Dalam harus tergeser dari kehidupannya sendiri yang harusnya diakui sebagai kesatuan negara indonesia. Aplikasi atau pengamalan sila ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan
pengendalian
pembangunan
lingkungan
di
daerah
dan
mengembangkannya melalui pendidikan dan latihan serta penerangan dan penyuluhan dalam pengenalan tata nilai tradisional dan tata nilai agama yang mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya dan lingkungan (Salladien dalam Burhan Bungin dan Laely Widjajati , 1992)
4. Nilai Kerakyatan Keterkaitan kasus diatas dengan nilai-nilai pancasila adalah pada poin dan C sila Kerakyatan dalam buku Soedjadi (1999) yaitu : A. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat; B. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama;
Berdasarkan nilai yang digaris bawahi diatas seharusnya orang rimba atau Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Duabelas, Provinsi Jambi berhak untuk memperoleh hak tinggal, hak hidup, hak pelayanan masyarakat yang sama dengan manusia indonesia lainnya. Suku Anak Dalam juga termasuk dalam manusia indonesia sehingga kasus kematian berturut-turut yang disebabkan karena pengalihan fungsi hutan yang menyebabkan krisis pangan dan air masyarakat adat adalah pelanggaran yang sangat keras. Harusnya masyarakat adat memperoleh hak tinggal dengan nyaman di rumahnya (hutan) dengan kebudayaan dan adat yang dianut tanpa diganggu pihak-pihak lain. Seharusnya para pemimpin baik di tingkat kabupaten, provinsi dan negara bisa tegas dalam penanganan kasus semacam ini. Sebagai pengambil
keputusan
hendaknya
dengan
kesadaran
penuh
memperhatikan hak hidup masyarakat adat. Penerapan nilai kerakyatan bisa dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain (Koesnadi Hardjasoemantri, 2000) :
A. Mewujudkan,
menumbuhkan,
mengembangkan
dan
meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup; B. Mewujudkan,
menumbuhkan,
mengembangkan
dan
meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; C. Mewujudkan, meningkatkan
menumbuhkan, kemitraan
mengembangkan
masyarakat,
dunia
usaha
dan dan
pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
5. Nilai Keadilan Keterkaitan kasus diatas dengan nilai-nilai pancasila adalah pada poin A-E sila keadilan dalam buku Soedjadi (1999) yaitu : A. Perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan terutama di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya; B. Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia; C. Keseimbangan antara hak dan kewajiban; D. Menghormati hak milik orang lain; E. Cita-cita masyarakat yang adil dan makmur yang merata material spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia; Berdasarkan nilai yang digaris bawahi diatas seharusnya orang rimba atau Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Duabelas, Provinsi Jambi berhak untuk memperoleh perlakuan adil dalam segala bidang kehidupan masyarakat termasuk kebudayaan dan adatnya. Dengan adanya pengalihan fungsi lahan masyarakat adat tidak bisa menjalani kebudayaan sesuai dengan aturan adat. Masyarakat adat Suku Anak Dalam ini harusnya juga berhak atas pelayanan kesehatan yang baik, tidak ada perbedaan antara pelayanan medis masyarakat baisa dan masyarakat adat. Bahkan, seharusnya masyarakat adat lebih diperhatikan masalah kesehatannya sehingga masih bisa beraktivitas
dengan baik tanpa adanya kelaparan dan keurangan air yang menyebabkan kematian beberapa Anak suku. III. Kesimpulan dan Saran 3.1 Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pengaitan antara masalah orang rimba atau Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Duabelas, Provinsi Jambi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila adalah : 1. Perlunya peningkatan pengaplikasian seluruh nilai-nilai pancasila dalam seluruh lapisan kehidupan sehari-hari seluruh komponen masyarakat. 2. Perlunya perhatian lebih pada masyarakat-masyarakat adat dan daerah tertinggal. 3. Perlunya memperhatikan masalah pengelolaan lingkungan hidup sehingga tidak mengubah fungsi lahan itu sendiri yang mengganggu kehidupan orang lain. 4. Perlunya ketegasan pengambil keputusan di negara ini untuk masalah lingkungan dan komponen-komponen di dalamnya.
3.2 Saran Bagi penulis selanjutnya sebaiknya melakukan pengkajian lebih dalam terkait perubahan fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di Jambi dengan memperhatika keterkaitan pemerintah masalah izin perubahan fungsi lahan.
DAFTAR PUSTAKA
[1] Bungin, Burhan, dkk. 1992. Dialog Indonesia Dan Masa Depan. Surabaya : Usaha Nasional. [2] Diana, Elviza. 2015. Sebelas Orang Rimba Jambi Meninggal Dunia, Ada Apakah?.
http://www.mongabay.co.id/2015/03/10/sebelas-orang-rimba-
jambi-meninggal-dunia-ada-apakah/. Diakses Senin, 6 April 2015 Pukul 22.10 WIB. [3] Hardjasoemantri, Koesnadi. 2000. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta : UGM Press. [4] Sani, Abdullah. 2015. Hutan Dibabat Perusahaan Sawit Orang Rimba Jadi Pengemis
di
Riau.
http://www.merdeka.com/peristiwa/hutan-dibabat-
perusahaan-sawit-orang-rimba-jadi-pengemis-di-riau.html. Diakses Rabu, 8 April 2015 Pukul 19.20 WIB. [5] Saragih, Radesman. 2015. Dilema Penyelamatan Orang Rimba di Jambi. http://www.beritasatu.com/kesra/261790-dilema-penyelamatan-orang-rimbadi-jambi.html. Diakses Senin, 6 April 2015 Pukul 22.00 WIB. [6] Setiawan, Aris. 2015. Kelaparan Paksa Orang Rimba Jambi Makan Harimau.
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/600393-video--
kelaparan--paksa-orang-rimba-jambi-makan-harimau. Diakses Senin, 6 April 21.57 WIB. [7] Soedjadi. 1999. Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia. Yogyakarta : Lukman Offset [8] Tambunan, Irma. 2015. Enam Pelanggaran HAM oleh Negara Terhadap Orang
RI.
http://print.kompas.com/baca/2015/04/08/Enam-Pelanggaran-
HAM-oleh-Negara-terhadap-Orang-Ri. Diakses Rabu, 8 April 2015 Pukul 19.07 WIB. [9] Tambunan, Irma. 2015. Orang Rimba Meninggal Bertambah Lagi. http://regional.kompas.com/read/2015/04/08/18365091/Orang.Rimba.Mening gal.Bertambah.Lagi. Diakses Rabu, 8 April 2015 Pukul 19.30 WIB.
.
