I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

2016

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk besar sangat perlu memantapkan kestabilan pangan secara berkelanjutan, oleh karenanya perlu melakukan strategi dan upaya-upaya yang konkrit untuk antisipasi terjadinya gangguan ketahanan pangan nasional. Peningkatan produksi melalui ekstensifikasi semakin sulit untuk dilakukan, oleh karena itu upaya intensifikasi untuk peningkatan produktivitas pada masa mendatang semakin penting dan harus lebih ditingkatkan. Dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan, benih mempunyai peranan yang sangat strategis. Ketersediaan dan penggunaan benih varietas unggul bersertifikat yang memenuhi aspek kualitas dan kuantitas dibarengi dengan aplikasi teknologi budidaya lainnya seperti pupuk berimbang mempunyai pengaruh yang nyata terhadap produktivitas, produksi dan mutu hasil produk tanaman pangan. Untuk dapat mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan tersebut, salah satu faktor yang berpengaruh adalah ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat serta penggunaannya secara konsisten oleh petani dalam setiap usaha taninya. Dalam rangka menyediakan benih varietas unggul bersertifikat dan meringankan beban petani membeli benih tanaman pangan, Pemerintah mengalokasikan Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016

1


2016

subsidi benih untuk benih padi inbrida, padi hibrida, dan benih kedelai. Berdasarkan hal tersebut, agar pemberian subsidi benih dapat dilaksanakan dengan baik serta penjualan dan penyaluran benih bersubsidi dapat diawasi sesuai dengan mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka perlu diterbitkan “Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016”.

B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud

Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016

dimaksudkan

sebagai

dasar

dalam

pelaksanaan subsidi benih Tahun Anggaran 2016. 2. Tujuan

a. Menyediakan benih varietas unggul bersertifikat padi inbrida, padi hibrida, dan kedelai dengan mutu

yang

terjamin

untuk

memenuhi

kebutuhan benih dalam rangka pelaksanaan budidaya tanaman pangan. b. Membantu petani agar dapat membeli benih dengan harga terjangkau. C. Sasaran 1. Tersedianya

benih varietas unggul bersertifikat

padi inbrida, padi hibrida, dan kedelai dengan mutu yang terjamin untuk memenuhi kebutuhan Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016

2


benih

dalam

rangka

pelaksanaan

2016

budidaya

tanaman pangan. 2. Terbantunya petani untuk membeli benih dengan

harga terjangkau. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016 meliputi perencanaan, penyediaan, penjualan dan penyaluran, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subsidi benih. E. Pengertian Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan : 1. Harga Benih, yang selanjutnya disebut HB adalah semua biaya yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung dari proses produksi sampai dengan benih siap jual sampai ke kelompok tani, termasuk keuntungan dan biaya angkut. 2. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga tertinggi benih yang dibeli oleh petani di tingkat kelompok tani. 3. Subsidi Benih adalah selisih antara Harga Benih dengan HET yang harus dibayar oleh Pemerintah atas penjualan benih bersubsidi. 4. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas produksi dan peredarannya diawasi.


3


2016

5. Benih Varietas Unggul Bersertifikat adalah benih bina yang telah disertifikasi. 6. Benih Bersubsidi adalah benih padi inbrida, padi hibrida,

dan

kedelai

bersertifikat

yang

mendapatkan subsidi bersumber dari dana APBN dalam

proses

penyediaan,

penjualan

dan

penyalurannya oleh produsen benih pelaksana PSO subsidi benih. 7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 8. Kuasa

Pengguna

Anggaran

yang

selanjutnya

disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa

dari

Pengguna

Anggaran

untuk

melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 9. Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memproduksi pelaksana

benih

penjualan

yang dan

ditetapkan penyaluran

sebagai benih

bersubsidi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara. 10. Public Service Obligation (PSO) adalah penugasan khusus yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan

Usaha

Milik

Negara

(BUMN)

untuk

melaksanakan pelayanan umum pada hajat hidup orang

banyak

dengan

tetap

memperhatikan

maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016

4


2016

11. Calon Petani Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah calon petani dan calon lokasi yang akan melaksanakan budidaya tanaman pangan. Calon petani dimaksud diutamakan petani yang tidak mendapatkan bantuan benih dari kegiatan lain yang dibiayai pemerintah. 12. Daftar Usulan Pembelian Benih Bersubsidi yang selanjutnya disebut DU-PBB adalah daftar usulan petani yang akan membeli benih bersubsidi dan merupakan dokumen turunan dari dokumen CPCL. 13. Dinas adalah dinas pertanian yang membidangi tanaman pangan pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan

Sertifikasi

Hortikultura, BPSBTPH

Benih

yang

adalah

Tanaman

selanjutnya institusi

Pangan disebut

yang

dan UPTD

menangani

pengawasan mutu dan sertifikasi benih di daerah.

F. Indikator Keberhasilan Terlaksananya

penjualan

dan

penyaluran

benih

bersubsidi kepada petani/kelompok tani pelaksana kegiatan

budidaya

tanaman

pangan

yang

mengajukan DU-PBB.


5


2016

G. Pelaksana PSO Subsidi Benih Produsen benih pelaksana PSO subsidi benih Tahun Anggaran 2016 adalah PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero), sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri Pertanian Nomor S-916/MBU/12/2015 tanggal 21 Desember 2015, hal Persetujuan

Penugasan

Pelaksanaan

Subsidi

PSO

Benih

Dalam

2016.

Rangka

Apabila

ada

produsen benih swasta/penangkar benih yang ingin ikut serta dalam pelaksanaan subsidi benih, dapat dimungkinkan dengan di bawah koordinasi PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) selaku produsen benih pelaksana PSO subsidi benih. Pelaksana PSO Subsidi Benih dalam penyediaan benih agar

melibatkan

produsen

penangkar

penerima

kegiatan Pemberdayaan Penangkar Benih dan Desa Mandiri Benih melalui kerja sama produksi maupun kerja sama pemasaran.


6


II.

2016

PERENCANAAN, KRITERIA DAN PROSEDUR PENETAPAN PETANI/KELOMPOK TANI, SERTA REALOKASI BENIH BERSUBSIDI

A. Perencanaan Kebutuhan 1. Jenis dan jumlah/volume benih bersubsidi direncanakan berdasarkan anggaran yang tersedia. 2. Alokasi benih bersubsidi Tahun Anggaran 2016 untuk masing-masing jenis benih per provinsi sebagaimana Tabel 1. Rincian alokasi per provinsi seperti pada Lampiran 1. Sedangkan alokasi volume benih per kabupaten/kota per produsen Pelaksana PSO Subsidi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan benih bersubsidi bagi petani/kelompok tani alokasi volume benih dalam 1 (satu) kabupaten dapat dilayani oleh PT Sang Hyang Seri atau PT Pertani dengan catatan wilayah kecamatan dan kelompok tani pembeli benih bersubsidi berbeda. Tabel 1. Alokasi Benih Bersubsidi TA 2016 NO

BENIH

ALOKASI SUBSIDI VOLUME (kg) LUAS (ha)

1 PADI INBRIDA

97.500.000

3.900.000

2 PADI HIBRIDA

2.250.000

150.000

3 KEDELAI

2.500.000

50.000

102.250.000

4.100.000

TOTAL


7


2016

B. Kriteria dan Prosedur Penetapan Petani/Kelompok Tani Pembeli Benih Bersubsidi. 1. Kriteria

Petani/Kelompok

Tani

Pembeli

Benih

Bersubsidi a. Petani/Kelompok tani pembeli benih padi inbrida, padi hibrida, dan kedelai bersubsidi diutamakan petani/kelompok tani yang tidak mendapatkan bantuan benih dari sumber pendanaan lainnya dari pemerintah (pusat, provinsi, atau kabupaten/kota). b. Petani/Kelompok tani pembeli benih bersubsidi adalah kelompok tani yang sudah ditetapkan/dikukuhkan oleh instansi berwenang. c. Untuk mengoptimalkan/memanfaatkan benih bersubsidi oleh petani/kelompok tani, apabila masih tersedia alokasi (pagu) maka petani/kelompok tani yang telah menerima bantuan benih dari kegiatan lain dapat membeli benih bersubsidi. 2. Prosedur Penetapan Petani/Kelompok Tani Pembeli Benih Bersubsidi a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memberitahukan kepada Dinas Pertanian Provinsi dan produsen benih pelaksana PSO subsidi benih tentang kegiatan subsidi benih. Selanjutnya, Dinas Pertanian Provinsi melakukan sosialisasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan unsur terkait di wilayahnya dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi dengan unit kerja, Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016

8


2016

stakeholder dan petugas lapangan terkait di wilayahnya. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota pada saat pelaksanaan sosialisasi tersebut menyampaikan alokasi benih bersubsidi serta mekanisme penjualan/penyaluran benih bersubsidi kepada kelompok tani. b. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menetapkan CPCL petani/kelompok tani pembeli benih bersubsidi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. c. Kelompok tani menyusun Daftar Usulan Pembelian Benih Bersubsidi (DU-PBB) berdasarkan CPCL dan ditandatangani oleh ketua/pengurus kelompok tani serta diverifikasi dan disetujui oleh petugas lapangan yang ditunjuk/ditugaskan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, antara lain Kepala Cabang Dinas (KCD), Kepala Unit Pelaksana Teknis Kecamatan (KUPTK) atau petugas pertanian lainnya. Contoh format surat penugasan dan DU-PBB seperti pada Lampiran 2 dan 3. d. DU-PBB dibuat rangkap 3 (tiga), satu berkas disampaikan oleh kelompok tani kepada produsen benih pelaksana PSO subsidi benih diupayakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu tanam agar produsen benih pelaksana PSO subsidi benih dapat mempersiapkan benih yang akan dijual dengan baik. Satu berkas lainnya disampaikan kepada Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016

9


2016

petugas lapangan (KCD, KUPTK atau petugas pertanian lainnya), dan satu berkas lagi disimpan oleh kelompok tani. e. Petugas lapangan (KCD, KUPTK atau petugas pertanian lainnya) menyampaikan satu berkas DU-PBB tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota seperti pada Lampiran 4. f. Untuk kepentingan administrasi dan dokumentasi data, seluruh berkas DU-PBB disimpan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan BUMN pelaksana PSO Subsidi Benih. Sedangkan Rekapitulasi DU-PBB tingkat Kabupaten/Kota disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Pusat melalui BUMN sebagai bahan verifikasi dokumen kegiatan benih bersubsidi. C. Spesifikasi Teknis 1. Benih Padi Inbrida a. Varietas unggul yang dilepas Menteri Pertanian. b. Benih bersertifikat minimal kelas Benih Sebar (BR/ES) dengan standar mutu sesuai peraturan yang berlaku. c. Benih dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara minimal poly ethylene (PE) 8-10 mikrometer, berat/volume benih per kemasan maksimal 10 kg, serta diberi tanda tulisan BENIH BERSUBSIDI TAHUN 2016. Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016

10


2016

d. Jumlah benih bersubsidi yang dapat dibeli maksimal 25 kg/ha. e. Benih diterima petani minimal 1 bulan sebelum masa kadaluarsa label. 2. Benih Padi Hibrida a. Varietas unggul yang dilepas Menteri Pertanian. b. Benih bersertifikat kelas Benih Sebar (BR/ES) dengan standar mutu sesuai peraturan yang berlaku. c. Benih dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara minimal poly ethylene (PE) 8-10 mikrometer, berat/volume benih per kemasan maksimal 10 kg, serta diberi tanda tulisan BENIH BERSUBSIDI TAHUN 2016. d. Jumlah benih bersubsidi yang dapat dibeli maksimal 15 kg/ha. e. Benih diterima petani minimal 1 bulan sebelum masa kadaluarsa label. 3. Benih Kedelai a. Varietas unggul yang dilepas Menteri Pertanian. b. Benih bersertifikat minimal kelas Benih Sebar 4 (BR 4) dengan standar mutu sesuai peraturan yang berlaku. c. Benih dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara minimal poly ethylene (PE) 8-10 Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016

11


2016

mikrometer, berat/volume benih per kemasan maksimal 10 kg, serta diberi tanda tulisan BENIH BERSUBSIDI TAHUN 2016. d. Jumlah benih bersubsidi yang dapat dibeli maksimal 50 kg/ha. e. Benih diterima petani minimal 1 bulan sebelum masa kadaluarsa label. D. Realokasi Benih Bersubsidi Apabila terjadi perubahan volume antar provinsi dilaksanakan Pangan.

oleh

Realokasi

Direktur antar

Jenderal

Tanaman

kabupaten/kota

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.


12


III.

2016

HARGA BENIH (HB), SUBSIDI BENIH DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Harga benih (HB), subsidi benih dan harga eceran tertinggi Menteri

(HET)

benih

Pertanian

bersubsidi Republik

sesuai

Keputusan

Indonesia

Nomor

68/Kpts/TP.030/1/2016 tentang Harga Benih, Subsidi Benih dan Harga Eceran Tertinggi Benih Untuk Komoditas Padi Inbrida, Padi Hibrida, dan Kedelai Pada Kegiatan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016. Harga Eceran Tertinggi (HET) Benih Bersubsidi yang dibeli oleh petani sebagai berikut: padi inbrida sebesar Rp. 2.500,-/kg, padi hibrida sebesar Rp. 4.100,-/kg, dan

kedelai

sebesar

Rp.

3.100,-/kg

(kelas

Benih

Sebar/BR), Rp. 2.500,-/kg (kelas Benih Sebar 1/ BR1, kelas Benih Sebar 2/BR2, kelas Benih Sebar 3/BR3, dan kelas Benih Sebar 4/BR4) sampai di lokasi kelompok tani.


13


2016

IV. PENYEDIAAN, PENJUALAN DAN PENYALURAN BENIH BERSUBSIDI A. Penyediaan Benih bersubsidi disediakan oleh produsen benih pelaksana PSO subsidi benih. Benih bersubsidi tersebut dapat berasal dari areal penangkaran milik produsen benih pelaksana PSO subsidi benih, areal penangkaran kerjasama produksi atau kerjasama pemasaran dengan produsen benih lainnya. B. Penjualan dan Penyaluran Mekanisme pelaksanaan penjualan dan penyaluran benih

bersubsidi

dengan

pola

tertutup,

yaitu

produsen benih pelaksana PSO subsidi benih akan menjual dan menyalurkan benih bersubsidi sampai ke lokasi kelompok tani. Mekanismenya adalah sebagai berikut : 1. DU-PBB yang sudah diverifikasi dan disetujui oleh petugas yang ditugaskan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (KCD atau KUPTK atau petugas pertanian lainnya) sesuai Lampiran 3, diajukan ke produsen benih pelaksana PSO subsidi benih untuk segera menjual dan menyalurkan benih bersubsidi kepada kelompok tani pembuat DU-PBB dimaksud. Tembusan DU-PBB dikirim ke Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk dibuat rekapitulasinya di tingkat kabupaten/kota. Rekapitulasi DU-PBB tingkat Kabupaten/Kota


14


disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Pusat melalui BUMN.

2016

Pertanian

2. Kelompok tani membeli benih bersubsidi kepada produsen benih pelaksana PSO subsidi benih. Tanda bukti pembelian benih bersubsidi tersebut berupa faktur penjualan yang ditandatangani dan diberi stempel atau cap oleh petugas produsen benih pelaksana PSO subsidi benih dan kelompok tani serta diketahui oleh petugas yang ditugaskan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (KCD atau KUPTK atau petugas pertanian lainnya) seperti pada Lampiran 5. 3. Apabila petugas pertanian yang ditugaskan tidak memiliki atau tidak berwenang menggunakan stempel atau cap maka Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau pejabat eselon III yang ditugaskan mewakili wajib membuat surat keterangan. 4. Produsen benih pelaksana PSO subsidi benih membuat rekapitulasi faktur penjualan benih bersubsidi berdasarkan faktur penjualan tingkat kabupaten, ditandatangani oleh produsen benih pelaksana PSO subsidi benih. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon III yang ditugaskan mewakili menandatangani rekapitulasi faktur penjualan benih bersubsidi dimaksud setelah diverifikasi, dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi atau Pejabat Eselon III yang ditugaskan mewakili, dengan melampirkan masing-masing faktur penjualan. Rekapitulasi faktur penjualan benih bersubsidi tersebut seperti pada Lampiran 6. Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016

15


2016

5. Produsen benih pelaksana PSO subsidi benih sebagai

penjual

dan

penyalur

menyampaikan

rekapitulasi DU-PBB Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani

oleh

Kepala

Dinas

Pertanian

Kabupaten/Kota, faktur (seperti pada butir 2) dan rekapitulasi faktur penjualan benih (seperti pada butir 4) kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku KPA sebagai dasar permintaan pembayaran benih bersubsidi yang telah dijual dan disalurkan. 6. Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku KPA melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi DUPBB, faktur dan rekapitulasi faktur penjualan benih bersubsidi yang disampaikan oleh Direktur Utama produsen benih pelaksana PSO subsidi benih kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku KPA. Untuk pelaksanaan verifikasi Direktur Jenderal

Tanaman

Pangan

membentuk

Tim

Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Benih.

Untuk

selanjutnya

dilakukan

proses

pembayaran kepada produsen benih pelaksana PSO subsidi benih sesuai peraturan perundangundangan

yang

Keuangan

Nomor

berlaku

(Peraturan

Menteri

66/PMK.02/2013,

Nomor

190/PMK.05/2012, Nomor 250/PMK.05/2010, dan Nomor 256/PMK.05/2010). 7. Untuk benih bersubsidi yang berasal dari luar provinsi

sebelum

dijual

dan

disalurkan

ke

kelompok tani, produsen benih pelaksana PSO subsidi benih wajib memberitahukan pemasukan Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016

16


benih

bersubsidi

kepada

BPSBTPH

2016

provinsi

penerima untuk dilakukan pengecekan fisik benih. Apabila dari hasil pengecekan fisik diragukan mutunya

maka

laboratorium.

perlu

dilakukan

pengujian

Hasil pengujian yang memenuhi

standar mutu benih yang berlaku, dapat dijual dan disalurkan, tetapi apabila tidak memenuhi standar mutu yang berlaku maka benih bersubsidi tersebut tidak dapat dijual dan disalurkan. 8. Kebenaran dokumen dan fisik penjualan dan penyaluran

benih

bersubsidi

(harga

eceran

tertinggi/HET, jenis, volume, dan mutu benih) menjadi tanggung jawab produsen benih pelaksana PSO subsidi benih. 9. Apabila produsen benih pelaksana PSO subsidi benih sesuai

tidak

memenuhi

DU-PBB

permintaan

yang

pembelian

diajukan

oleh

petani/kelompok tani, maka Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku KPA memberikan teguran tertulis kepada produsen benih pelaksana PSO subsidi

benih.

ditembuskan

Teguran

kepada

tertulis

Menteri

tersebut

Pertanian

dan

Menteri Badan Usaha Milik Negara.


17


2016

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring dan Evaluasi 1.Monitoring

dan

Evaluasi

diperlukan

agar

pelaksanaan subsidi benih tepat sasaran. Hal-hal yang dimonitor meliputi rencana dan realisasi penjualan

dan

penyaluran

benih

bersubsidi,

kondisi mutu benih yang dijual dan disalurkan, ketepatan waktu penjualan dan penyaluran serta permasalahan

di

lapangan.

Monitoring

dan

Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat daerah sampai pusat. 2. Monitoring

dan

evaluasi

di

tingkat

daerah

dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk di Provinsi yang terdiri dari unsur Dinas

Pertanian

Kabupaten/Kota,

Provinsi, dan

Dinas

UPTD

Pertanian

BPSBTPH.

Tim

Monitoring dan Evaluasi tersebut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Hasil monitoring dan

evaluasi

tersebut

disampaikan

kepada

Direktur Jenderal Tanaman Pangan. 3. Monitoring

dan

evaluasi

di

tingkat

pusat

dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Jenderal

Pusat

yang

Tanaman

ditetapkan Pangan.

oleh

Direktur

Monitoring

dan

evaluasi yang dilaksanakan Tingkat Pusat hanya bersifat uji petik, yaitu tidak dilakukan di semua lokasi.


18


2016

B. Pelaporan Laporan yang disusun meliputi laporan bulanan dan laporan tahunan. Laporan Bulanan merupakan laporan realisasi penjualan dan penyaluran benih bersubsidi,

sedangkan

Laporan

Tahunan

merupakan pelaksanaan kegiatan subsidi benih. 1. Dinas

Pertanian

Kabupaten/Kota

menyusun

rekapitulasi DU-PBB, realisasi penjualan dan penyaluran

benih

bersubsidi

setiap

bulan.

Laporan disampaikan kepada Dinas Pertanian Provinsi.

Format

tabel

laporan

seperti

Lampiran 7. 2. Dinas Pertanian Provinsi menyusun rekapitulasi

DU-PBB, realisasi penjualan dan penyaluran benih

bersubsidi

setiap

bulan.

Laporan

disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Format tabel laporan seperti Lampiran 8. 3. Produsen benih pelaksana PSO subsidi benih

wajib menyusun laporan secara tertulis realisasi penjualan setiap

dan

bulan.

penyaluran Laporan

benih

bersubsidi

disampaikan

kepada

Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku KPA. 4. Laporan

tersebut

perkembangan

sebagai

realisasi

bahan penjualan

evaluasi dan

penyaluran benih bersubsidi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.


19


2016

5. Direktur Jenderal Tanaman Pangan menyusun

Laporan

Pelaksanaan

Subsidi

Benih

Tahun

Anggaran 2016.


20


2016

VI. PENUTUP

Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016 ini merupakan acuan dalam pelaksanaan, penjualan, dan penyaluran benih bersubsidi Tahun Anggaran 2016. Sehingga diharapkan tujuan dan sasaran pelaksanaan subsidi benih dapat tercapai.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

HASIL SEMBIRING NIP 196002101988031001


21


2016

Lampiran


22


2016

LAMPIRAN 1. RINCIAN ALOKASI BENIH BERSUBSIDI TA 2016


23


2016

ALOKASI BENIH BERSUBSIDI PER PROVINSI TA 2016 NO

PROVINSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG BENGKULU LAMPUNG BANTEN DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT JUMLAH

PADI INBRIDA (HA) (KG) 200.000 5.000.000 300.000 7.500.000 75.000 1.875.000 15.000 375.000 40.000 1.000.000 200.000 5.000.000 15.000 375.000 200.000 5.000.000 215.000 5.375.000 300.000 7.500.000 550.000 13.750.000 12.500 312.500 700.000 17.500.000 18.500 462.500 110.000 2.750.000 95.000 2.375.000 150.000 3.750.000 75.000 1.875.000 150.000 3.750.000 8.500 212.500 5.500 137.500 22.500 562.500 280.000 7.000.000 60.000 1.500.000 35.000 875.000 40.000 1.000.000 11.500 287.500 1.000 25.000 10.000 250.000 5.000 125.000 3.900.000 97.500.000

PADI HIBRIDA (HA (KG) 5.000 75.000 15.000 225.000 1.500 22.500 2.000 30.000 15.000 225.000 17.500 262.500 20.000 300.000 2.500 37.500 25.000 375.000 1.000 15.000 17.500 262.500 1.000 15.000 1.000 15.000 25.000 375.000 1.000 15.000 150.000


2.250.000

KEDELAI (HA) (KG) 2.000 100.000 300 15.000 90 4.500 100 5.000 330 16.500 40 2.000 150 7.500 100 5.000 850 42.500 2.000 100.000 8.000 400.000 2.600 130.000 17.000 850.000 500 25.000 9.000 450.000 150 7.500 180 9.000 90 4.500 270 13.500 100 5.000 600 30.000 4.500 225.000 250 12.500 180 9.000 180 9.000 20 1.000 90 4.500 300 15.000 30 1.500 50.000

2.500.000

24


2016

ALOKASI BENIH BERSUBSIDI PADI INBRIDA TA 2016

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

PROVINSI

ALOKASI

PT SANG HYANG SERI (PERSERO)

PT PERTANI (PERSERO)

ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG BENGKULU LAMPUNG BANTEN DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

(HA) 200.000 300.000 75.000 15.000 40.000 200.000 15.000 200.000 215.000 300.000 550.000 12.500 700.000 18.500 110.000 95.000 150.000 75.000 150.000 8.500 5.500 22.500 280.000 60.000 35.000 40.000 11.500 1.000 10.000 5.000

(KG) 5.000.000 7.500.000 1.875.000 375.000 1.000.000 5.000.000 375.000 5.000.000 5.375.000 7.500.000 13.750.000 312.500 17.500.000 462.500 2.750.000 2.375.000 3.750.000 1.875.000 3.750.000 212.500 137.500 562.500 7.000.000 1.500.000 875.000 1.000.000 287.500 25.000 250.000 125.000

(HA 100.000 150.000 37.500 7.500 20.000 100.000 7.500 100.000 107.500 150.000 275.000 6.250 350.000 9.250 55.000 47.500 75.000 37.500 75.000 4.250 2.750 11.250 140.000 30.000 17.500 20.000 5.750 500 5.000 2.500

(KG) 2.500.000 3.750.000 937.500 187.500 500.000 2.500.000 187.500 2.500.000 2.687.500 3.750.000 6.875.000 156.250 8.750.000 231.250 1.375.000 1.187.500 1.875.000 937.500 1.875.000 106.250 68.750 281.250 3.500.000 750.000 437.500 500.000 143.750 12.500 125.000 62.500

(HA) 100.000 150.000 37.500 7.500 20.000 100.000 7.500 100.000 107.500 150.000 275.000 6.250 350.000 9.250 55.000 47.500 75.000 37.500 75.000 4.250 2.750 11.250 140.000 30.000 17.500 20.000 5.750 500 5.000 2.500

(KG) 2.500.000 3.750.000 937.500 187.500 500.000 2.500.000 187.500 2.500.000 2.687.500 3.750.000 6.875.000 156.250 8.750.000 231.250 1.375.000 1.187.500 1.875.000 937.500 1.875.000 106.250 68.750 281.250 3.500.000 750.000 437.500 500.000 143.750 12.500 125.000 62.500

JUMLAH

3.900.000

97.500.000

1.950.000

48.750.000

1.950.000

48.750.000


25


2016

ALOKASI BENIH BERSUBSIDI PADI HIBRIDA TA 2016

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

PROVINSI

ALOKASI




(HA) 5.000 15.000 1.500 2.000 15.000 17.500 20.000 2.500 25.000 1.000 17.500 1.000 1.000 25.000 1.000 -

(KG) 75.000 225.000 22.500 30.000 225.000 262.500 300.000 37.500 375.000 15.000 262.500 15.000 15.000 375.000 15.000 -

(HA 2.500 7.500 750 1.000 7.500 8.750 10.000 1.250 12.500 500 8.750 500 500 12.500 500 -

(KG) 37.500 112.500 11.250 15.000 112.500 131.250 150.000 18.750 187.500 7.500 131.250 7.500 7.500 187.500 7.500 -

(HA) 2.500 7.500 750 1.000 7.500 8.750 10.000 1.250 12.500 500 8.750 500 500 12.500 500 -

(KG) 37.500 112.500 11.250 15.000 112.500 131.250 150.000 18.750 187.500 7.500 131.250 7.500 7.500 187.500 7.500 -

JUMLAH

150.000

2.250.000

75.000

1.125.000

75.000

1.125.000


26


2016

ALOKASI BENIH BERSUBSIDI KEDELAI TA 2016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

PROVINSI

ALOKASI




(HA) 2.000 300 90 100 330 40 150 100 850 2.000 8.000 2.600 17.000 500 9.000 150 180 90 270 100 600 4.500 250 180 180 20 90 300 30

(KG) 100.000 15.000 4.500 5.000 16.500 2.000 7.500 5.000 42.500 100.000 400.000 130.000 850.000 25.000 450.000 7.500 9.000 4.500 13.500 5.000 30.000 225.000 12.500 9.000 9.000 1.000 4.500 15.000 1.500

(HA 1.000 150 45 50 165 20 75 50 425 1.000 4.000 1.300 8.500 250 4.500 75 90 45 135 50 300 2.250 125 90 90 10 45 150 15

(KG) 50.000 7.500 2.250 2.500 8.250 1.000 3.750 2.500 21.250 50.000 200.000 65.000 425.000 12.500 225.000 3.750 4.500 2.250 6.750 2.500 15.000 112.500 6.250 4.500 4.500 500 2.250 7.500 750

(HA) 1.000 150 45 50 165 20 75 50 425 1.000 4.000 1.300 8.500 250 4.500 75 90 45 135 50 300 2.250 125 90 90 10 45 150 15

(KG) 50.000 7.500 2.250 2.500 8.250 1.000 3.750 2.500 21.250 50.000 200.000 65.000 425.000 12.500 225.000 3.750 4.500 2.250 6.750 2.500 15.000 112.500 6.250 4.500 4.500 500 2.250 7.500 750

JUMLAH

50.000

2.500.000

25.000

1.250.000

25.000

1.250.000


27


2016

Lampiran 2 SURAT PENUGASAN Yang Bertanda tangan dibawah ini: Nama NIP Jabatan Kabupaten Kota

: : : :

............................................ ............................................ Kepala .................................... ............................................

Memberikan penugasan kepada: Nama NIP Jabatan

: ............................................ : ............................................ : ………………….........................

Untuk : 1. Menyetujui Daftar Usulan Pembelian Benih Bersubsidi (DU-PBB) yang dibuat oleh kelompok tani 2. Mengetahui Faktur Penjualan Benih Bersubsidi Demikian Surat Penugasan ini, agar dipergunakan sebagaimana mestinya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ..................................2016 ttd dan Cap/Stempel ( ...................................... ) NIP.


28


2016 Lampiran 3

DAFTAR USULAN PEMBELIAN BENIH BERSUBSIDI (DU-PBB) Tanggal Nama Kelompok Tani Jumlah Anggota Desa Kecamatan Kabupaten/Kota

: : : : : :

Kepada Yth. KEPALA CABANG/SATUAN TUGAS/BAGIAN PEMASARAN/PENJUALAN PT Sang Hyang Seri (Persero)/PT Pertani (Persero)*) Untuk memenuhi kebutuhan benih budidaya tanaman pangan kami mengajukan pembelian benih bersubsidi sebagai berikut : Jenis Benih : Padi Inbrida, Padi Hibrida, Kedelai *) No

Nama Petani

Luas (ha)

Kebutuhan Varietas***) Benih (kg)**) ....... / .......

Jadwal Tanam (Bulan,Tahun)

Jumlah Keterangan : *) Coret yang tidak perlu **) Kebutuhan benih maksimal untuk padi inbrida 25kg/ha; padi hibrida 15kg/ha; dan kedelai 50kg/ha. ***) Dapat dibuat 2 (dua) alternatif varietas Menyetujui, Kepala Cabang Dinas/Kepala UPT Kecamatan/ Petugas Pertanian Lainnya

Ketua/Pengurus Kelompok Tani,

ttd dan Cap/Stempel

ttd dan Cap/Stempel

( ………………………………..……………….. )

( ………………………………..……….. )

NIP.

Catatan : Apabila petugas pertanian yang ditugaskan tidak memiliki atau tidak berwenang menggunakan stempel atau cap agar melampirkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon III yang ditugaskan mewakili


29


2016

Lampiran 4 REKAPITULASI DAFTAR USULAN PEMBELIAN BENIH BERSUBSIDI (DU-PBB) TINGKAT KABUPATEN/KOTA PROVINSI : KABUPATEN : Jenis Benih : Padi Inbrida, Padi Hibrida, Kedelai *) No

Kecamatan/Desa

Nama Kelompok Tani Ketua

Luas (Ha)

Kebutuhan Varietas**) Benih (Kg) ...... / ......

Jadwal Tanam (Bulan, Tahun)

Jumlah Keterangan : *) Coret yang tidak perlu **) Dapat dibuat 2 (dua) alternatif varietas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

ttd dan Cap/Stempel ( …………………………………………………. ) NIP.


30


2016 Lampiran 5

FAKTUR PENJUALAN BENIH BERSUBSIDI Nomor : Nama Pembeli : Kelompok Tani ……………………….. Alamat : Desa ……………………… Kecamatan …………………………….. Kabupaten/Kota ……………………. Tanggal : ……………………………………………….. No 1

Jenis Benih/ Varietas 2

Jumlah (Kg) 3

Nomor Lot 4

Masa Berlaku Harga Jual Benih Label (Rp/Kg) 5 6

Jumlah Penjualan (Rp) 7 = (3 x 6)

Jumlah Ketua/Pengurus Kelompok Tani

Kepala Cabang/Satuan Tugas/ Bagian Pemasaran/Penjualan PT Sang Hyang Seri (Persero)/PT Pertani (Persero)

ttd dan Cap/Stempel

ttd dan Cap/Stempel

( …………………………….. )

( ………………………………………. ) Mengetahui, Kepala Cabang Dinas/Kepala UPT Kecamatan/ Petugas Pertanian Lainnya ttd dan Cap/Stempel ( …………………………………...……………… ) NIP.

Catatan : Apabila petugas pertanian yang ditugaskan tidak memiliki atau tidak berwenang menggunakan stempel atau cap agar melampirkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon III yang ditugaskan mewakili


31


2016 Lampiran 6

REKAPITULASI FAKTUR PENJUALAN BENIH BERSUBSIDI Kabupaten/Kota : Jenis Benih : Padi Inbrida, Padi Hibrida, Kedelai *) No

Nama Kelompok Tani

Desa

Alamat Kecamatan

Faktur Nomor

Tanggal

Volume (Kg)

Varietas

Nomor Lot

Jumlah Keterangan : *) Coret yang tidak perlu Tanggal, ………………………………………………

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon III yang ditugaskan mewakili

Kepala Cabang/Satuan Tugas/ Bagian Pemasaran/Penjualan PT Sang Hyang Seri (Persero)/PT Pertani (Persero)

ttd dan Cap/Stempel ( ………………………………………………………… ) NIP.

ttd dan Cap/Stempel ( ………………………………………………………………. )

Mengetahui, Kepala Dinas Pertanian Provinsi atau Pejabat Eselon III yang ditugaskan mewakili ttd dan Cap/Stempel ( ……………………………………………………...……………)


32


2016

Lampiran 7 RENCANA DAN REALISASI PENJUALAN DAN PENYALURAN BENIH BERSUBSIDI KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA : JENIS BENIH : NO

KECAMATAN

1

2

RENCANA REALISASI ALOKASI DU PBB % TERHADAP VOLUME LUAS AREAL VOLUME LUAS AREAL VOLUME LUAS AREAL % TERHADAP (kg) (ha) ALOKASI DU PBB (kg) (ha) (kg) (ha) ALOKASI 3

4

5

6

7=(5/3)*100

8

9

10=(8/3)*100

11=(8/5)*100

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

ttd dan Cap/Stempel

(.......................................) NIP.


33


2016

Lampiran 8 RENCANA DAN REALISASI PENJUALAN DAN PENYALURAN BENIH BERSUBSIDI PROVINSI PROVINSI : JENIS BENIH : NO KABUPATEN/KOTA 1

2

RENCANA REALISASI ALOKASI DU PBB % TERHADAP VOLUME LUAS AREAL VOLUME LUAS AREAL VOLUME LUAS AREAL % TERHADAP (kg) (ha) ALOKASI DU PBB (kg) (ha) (kg) (ha) ALOKASI 3

4

5

6

7=(5/3)*100

8

9

10=(8/3)*100

11=(8/5)*100

Kepala Dinas Pertanian Provinsi

ttd dan Cap/Stempel

(.......................................) NIP.


34

I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents