I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kualitas
pengendalian
internal
suatu
organisasi
sangat
mempengaruhi kinerja organisasi. Premis ini menunjukan bahwa kualitas pengendalian internal suatu organisasi yang baik akan dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi. Sementara kualitas pengendalian internal yang buruk akan dapat mendorong kinerja organisasi semakin menurun. Disisi lain kualitas pengendalian internal juga bisa mewujudkan kemanan dan kenyamanan bagi pegawai yang bekerja dalam organisasi tersebut mulai dari tingkatan pimpinan organisasi (top magement) hingga pegawai di tingkat paling bawah (lower / operational management). Pengembangan
SDM
tersebut
tidak
terlepas
dari
sistem
manajemen secara umum yang siklusnya dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengendalian. Monitoring dan evaluasi merupakan fungsi manajemen dan menjadi salah satu standar baku dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
Selaras dengan ditetapkannya
Peraturan Menteri KP nomor 20/MENKP/2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka BPSDMKP
telah
melakukan
berbagai
upaya
untuk
dapat
mengimplementasikan pelaksanaan SPI di lingkungan BPSDMKP, yang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien melalui kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan pada per undang-undangan. Berkaitan
dengan hal tersebut, dalam rangka
peningkatan
implementasi SPI, diperlukan SDM baik sebagai petugas Satgas SPI maupun pengelola kegiatan yang memahami substansi penerapan SPI di lingkungan kerjanya masing-masing dan dapat menyebar luaskan kepada pegawai lainnya. Untuk itu perlu diadakan kegiatan peningkatan kapasitas
Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Satgas SPI BPSDMKP Tahun 2015
1
Satgas
SPI
sebagai
bagian
dari
komitmen
BPSDMKP
untuk
meningkatkan kualitas pelaksanaan SPI di lingkungan BPSDMKP.
B. Tujuan Tujuan penyelenggaraan pertemuan peningkatan Kapasitas Satgas SPI BPSDMKP Tahun 2015 adalah : 1. Menindak lanjuti hasil Diagnostic Assessment yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai awal Maret 2015, bahwa perlu peningkatan kapasitas Satgas SPI. 2. Untuk meningkatkan pemahaman implementasi SPI yang meliputi 5 (lima) unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian,
informasi
dan
komunikasi
serta
pemantauan
pengendalian internal.
Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Satgas SPI BPSDMKP Tahun 2015
2
II. PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS SATGAS SPI
A. Dasar Penyelenggaraan Surat
Keputusan
Sekretaris
BPSDMKP
nomor
:
KEP.
/BPSDMKP.03/DL.120/XII/2013 tanggal .....tentang Tim Penyelenggara Peningkatan Kapasitas Satuan Tugas SPI BPSDMKP Tahun 2015.
B. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Satgas SPI diselenggarakan di Ruang Rapat Sembilang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat pada tanggal 6 – 7 April 2015.
C. Narasumber Narasumber Petemuan Peningkatan Satgas SPI BPSDMKP adalah : 1. DR. Ir. Rina, M.Si (Sekretaris BPSDMKP) 2. Ir. Tyas Budiman, MM (Inspektur I, Inspektorat Jenderal KKP) 3. Sdr. Riki Antariksa (Kasubdit Pengawasan Produksi dan Sumberdaya Alam, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 4. Sdr. Sidik Parmono, Spi, M.Ak (Auditor Inspektorat Jenderal KKP)
D. Peserta Peserta pertemuan terdiri dari narasumber, panitia dan peserta dengan total jumlah peserta sebanyak 40 orang berasal dari unit kerja sebagai berikut : 1. BPKP 2. Inspektorat I, Inspektorat Jenderal KKP 3. Sekretariat BPSDMKP 4. Pusat Pendidikan KP 5. Pusat Pelatihan KP 6. Pusat Penyuluhan KP
Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Satgas SPI BPSDMKP Tahun 2015
3
E. Materi 1. Sekretaris
BPSDMKP
dengan
materi
Pelaksanaan
Sistem
Pengendalian Internal di Lingkungan BPSDMKP. 2. Inspektur I, Inspektorat Jenderal KKP dengan materi Penguatan Peran Satgas SPI 3. Sdr. Riki Antariksa (Kasubdit Pengawasan Produksi dan Sumberdaya Alam, BPKP) dengan materi Implementasi SPIP Dalam Rangka Mewujudkan Budaya Pengendalian Intern Instansi Pemerintah.
F. Pembiayaan Biaya
pelaksanaan
Rekonsiliasi
Monev
BPSDMKP
Tahun
2015
dibebankan pada DIPA Sekretariat BPSDMKP Tahun Anggaran 2015.
Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Satgas SPI BPSDMKP Tahun 2015
4
III.
A.
Sekretaris
MATERI PERTEMUAN
BPSDMKP
dengan
materi
Pelaksanaan
Sistem
Pengendalian Internal di Lingkungan BPSDMKP. Pelaksanaan SPI di lingkungan BPSDMKP telah diupayakan untuk dapat dilaksanakan dengan mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang meliputi: (1). Lingkungan pengendalian yang menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi, sehingga
dapat
menimbulkan
perilaku
positif
dan
mendukung
pengendalian intern dan manajemen yang sehat; (2). Penilaian risiko yang memberikan penekanan bahwa pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam; (3). Kegiatan yang menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan; (4). Informasi dan komunikasi yang menekankan bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat dan (5). Pemantauan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Fokus
penerapan
SPI
di
lingkungan
BPSDMKP
meliputi
pengendalian : (1). Pengelolaan keuangan; (2). Pengelolaan BMN; (3). Pelaksanaan PBJ; (4). Pengendalian kedisiplinan kehadiran pegawai dan (5). Pengawalan pencapaian kinerja utama.
B.
Inspektur I, Inspektorat Jenderal KKP dengan materi Penguatan Peran Satgas SPI Pengawasan Terhadap Penerapan Pengawasan Intern Lingkup KKP (Penyelenggaraan SPIP) merupakan amanat dari : (1). Peraturan
Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Satgas SPI BPSDMKP Tahun 2015
5
Menteri KP Nomor 4 Tahun 2011 (Pasal 4 huruf b); (2). Peraturan Menteri KP Nomor 20 Tahun 2011 (Pasal 28 Ayat 1). Metode Pengawasan yang Dilaksanakan Itjen sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 20 Tahun 2011 (Pasal 28 Ayat 3), mencakup : (1). Audit; (2). Reviu; (3).Evaluasi; (4). Pemantauan dan (5). Kegiatan Pengawasan Lainnya; Sosialisasi serta Bimbingan dan Konsultasi. Tugas Satgas SPI eselon I KKP menurut Permen KP Nomor PER.20/MEN/2011
Pasal
9
adalah
Menyusun
Rencana
Kerja
Pelaksanaan SPI; Menyakinkan pelaksanaan SPI berjalan dengan baik, dan Membuat laporan secara berkala. Peran APIP menurut PP 60 TAHUN 2008 tentang SPI adalah Memberikan keyakinan yang memadai, atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan (assurance activities) dan memberikan peringatan dini serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko (early warning system). SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Self Assessment adalah adalah kegiatan pengujian terhadap keandalan
pengendalian
intern,
yang
dilakukan
dengan
membandingkan pengendalian kunci sebagaimana terdapat dalam daftar uji pengendalian intern dengan kondisi SPI Satker SPI yang lemah mengandung risiko pengendalian yang tinggi menyebabkan sistem pada terjadinya
unit kerja tidak mampu mendeteksi
penyimpangan/kecurangan
yang
terjadi
di
unit
kerja
bersangkutan. Kesimpulan bahwa terjadinya temuan dan temuan berulang pada unit kerja disebabkan ketidakmampuan manajemen dalam memperbaiki kelemahan SPI.
Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Satgas SPI BPSDMKP Tahun 2015
6
C.
Sdr.
Riki
Antariksa
(Kasubdit
Pengawasan
Produksi
dan
Sumberdaya Alam, BPKP) dengan materi Implementasi SPIP Dalam Rangka
Mewujudkan
Budaya
Pengendalian
Intern
Instansi
Pemerintah. Secara umum SPI diartikan sebagai rangkaian kegiatan, prosedur, proses, dan aspek lain yang berkaitan dengan pencapaian tujuan. Karakter pengendalian intern bergeser dari hard control menuju soft control. Secara umum SPI diartikan sebagai rangkaian kegiatan, prosedur, proses dan aspek lain yang berkaitan dengan pencapaian tujuan. Konsep
dasar
SPI
adalah
merupakan
komponen
operasi
organisasi atau kegiatan yang terpasang secara terus menerus, pengendalian intern juga dipengaruhi oleh manusia; pengendalian intern hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak.
Keterbatasan SPI antara lain kurang matangnya suatu
pertimbangan (judgement); kesalahan dalam menerjemahkan perintah; pengabaian
manajemen;
adanya
kolusi;
adanya
main
factor
implementasi SPIP, tone of the top, Ethical Conduct Awareness Risk Awareness, Control Culture, dan Work Culture. Dasar opini audit BPK adalah : (1) Keandalan SPIP; (2). Kesesuaian perlakuan akuntansinya dengan SAP; (3) Ketaatan terhadap
peraturan
perundang-undangan.
Prioritas
Penguatan
Kerangka Kelembagaan 2015-2019 adalah membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, Antara lain melalui Mengoptimalisasi keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Kementerian/ Lembaga (Buku I RPJMN 2015-2019).
Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Satgas SPI BPSDMKP Tahun 2015
7
IV.
A.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Kesimpulan dari pertemuan Peningkatan Kapasitas Satgas SPI BPSDMKP adalah : 1. Pelaksanaan
pertemuan
Peningkatan
Kapasitas
Satgas
SPI
BPSDMKP merupakan wujud komitmen komitmen BPSDMKP dalam menjalankan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : 20/2011 tentang Penyelenggaraan SPIP dilingkungan KKP dan Peraturan Menteri No.21 Tahun 2011, tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui penerapan SPIP dan Manajemen Risiko
dapat
pemerintahan
menjadi yang
baik
faktor (good
pendorong
penyelenggaraan
governance)
yang
dapat
dipertanggung jawabkan secara tepat, jelas dan terukur (AKIP). 2. Materi yang diberikan oleh narasumber dari Inspektorat Jenderal dan BPKP dapat memberikan pencerahan dan peningkatan pemahaman mengenai implementasi SPI baik dari aspek normatif maupun ilustrasi penerapan SPI yang ada sehari-hari di lingkungan kerja. 3. Arahan Sekretaris BPSDMKP untuk seluruh jajaran di lingkungan BPSDMKP agar dapat berperan aktif dalam penerapan SPIP di unit kerja masing-masing untuk dapat bersama-sama membangun kinerja penyelenggaran pemerintahan efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
B.
Saran Saran masukan untuk peningkatan implementasi SPI di lingkungan BPSDMKP adalah sebagai berikut : 1. Keberhasilan implementasi SPIP ditentukan oleh sumber daya manusia, untuk itu seluruh intetitas di lingkungan BPSDMKP mulai dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk dapat menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi, sehingga dapat
Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Satgas SPI BPSDMKP Tahun 2015
8
menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat. 2. Kegiatan peningkatan kapasitas Satgas SPI perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas teknis dalam melakukan analisis hasil pemantauan pelaksanaan SPI, untuk dapat dihasilkan bahan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi peningkatan kualitas penerapan SPI kedepan.
Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Satgas SPI BPSDMKP Tahun 2015
9
V.
PENUTUP
Penerapan SPIP di lingkungan instansi pemerintah akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014. Hal ini dikarenakan SPIP mempunyai 4 tujuan yang ingin dicapai yaitu (1) Kegiatan yang efektif dan efisien, (2) Laporan keuangan yang dapat diandalkan, (3) Pengamanan aset negara, dan (4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP dinyatakan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP yang mempunyai kewajiban menyusun pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, mensosialisasikan SPIP, melakukan pendidikan dan pelatihan SPIP, melakukan
pembimbingan
dan
konsultansi
SPIP,
serta
melakukan
peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai salah satu mata rantai dalam sistem manajemen, maka SPI merupakan salah satu alat pengendalian mutu kegiatan pengembangan SDM KP. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu pedoman dalam rangka menjaga konsistensi proses penilaian aspek-aspek yang dimonitor dan dievaluasi.
Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Satgas SPI BPSDMKP Tahun 2015
10
LAMPIRAN
Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Satgas SPI BPSDMKP Tahun 2015
11
