I. PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Terbentuknya instansi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Peraturan Daerah nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis maka arah perkembangan instansi Dinas Kehutanan dan Perkebunan (khusus kebijakan publik) mengalami perubahan
pendekatan. Yang
semula
dari pendekatan
pembangunan sumber daya manusia kearah konsep pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Sejalan dengan tuntutan amanat TAP MPR RI No. IX/MPR/1998 dan UU No.28 Tahun 1999 INPRESS
No.
tentang Penyelenggaraan Negara didasarkan atas
7 Tahun 1999,
tentang Akuntabilitas kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP). Berpedoman terhadap aspek yuridis sebagaimana tersebut diatas maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mana penyusunannya berpedoman kepada surat Lembaga Administrasi Negara (LAN) nomor 239/IX/618/2003
tanggal 25 Maret 2003 tentang Petunjuk
Teknis Implementasi Sistem AKIP. Berpedoman kepada ketentuan tersebut diatas, Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten
Labuhanbatu
melakukan
pengembangan
mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu kepada Rencana Jangka Menengah
(RPJMD) Daerah
Kabupaten Labuhanbatu. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya didasarkan atas Pembentukan Instansi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2009 sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008.
Sehingga
dengan demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu belum terwujud.
Untuk itu pada
Tahun Anggaran 2011 yang akan datang telah direncanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten
Labuhanbatu
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
berpedoman
terhadap
Rencana
Jangka
Menengah dan Panjang (RPJMD) Daerah Kabupaten Labuhanbatu. B.
Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu. Tujuan dari penyusunan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
(LAKIP)
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
Kabupaten
Labuhanbatu adalah untuk memperoleh suatu gambaran mengenai pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu mencakup realisasi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2011. Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu adalah ini diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan mengenai pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
serta
dapat
digunakan
sebagai
masukan
dalam
rangka
meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan gambaran tentang: a. Peningkatan akuntabilitas Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu. b. Umpan
balik
bagi
peningkatan
kinerja
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan. c. Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi kewenangan. d. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas-tugas,
sehingga dengan demikian dapat dilaksanakan lebih
efektif dan efisien dan responsif terhadap perubahan lingkungan. C.
Tugas Pokok dan Fungsi Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu nomor 35 Tahun 2008 telah ditetapkan
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu. Adapun Tugas Pokoknya adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Bidang Kehutanan serta Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan khusus Perkebunan berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan. Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu menyelenggarakan fungsi adalah : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan. 2.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kehutanan dan perkebunan.
3.
Pembinaan terhadap Unit Pelaksnaan Teknis Dinas (UPT-D) dibidang Kehutanan dan Perkebunan.
4.
Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas.
STRUKTUR ORGANISASI a. Sekretaris, terdiri dari : 1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.
Sub Bagian Program
3.
Sub Bagian Keuangan
b. Bidang Sarana dan Inventarisasi, terdiri dari : 1. Seksi Inventarisasi Kehutanan dan Perkebunan 2. SeksiPengukuran dan Pemetaan 3. Seksi Sarana Kehutanan dan Perkebunan
c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan, terdiri dari : 1.
Seksi Pengamanan Hutan
2.
Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3.
Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
d. Bidang Pengelolaan dan Produksi Hasil Hutan, terdiri dari : 1
Seksi Produksi Hasil Hutan
2
Seksi Pengujian dan Peredaran Hasil Hutan
3
Seksi Pemungutan Iuran
e. Bidang Perkebunan, terdiri dari : 1.
Seksi Produksi Hasil Hutan
2.
Seksi Tanaman Perkebunan
3.
Seksi Usaha Tani
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT-D) g. KelompokJabatan Fungsional. SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebanyak 59 orang, terdiri dari :
Pejabat Eselon II : 1 orang Pejabat Eselon III : 5 orang Pejabat Eselon IV : 15 orang Staf : 32 orang Tenaga Honorer : 6 orang ---------------------------------------Jumlah : 59 orang
Komposisi Sumber Daya Manusia sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan strata pendidikan terdiri dari
:
S3 : S2 : 1 orang (setara) S1 : 21 orang D3 : 5 orang D2 : - orang SLTA : 25 orang Lain-lain (SD) : 1 orang ------------------------------------------Jumlah
:
53 orang
SARANA DAN PRASARANA 1. Bangunan Kantor Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan sampai dengan saat ini belum memiliki Sarana berupa Gedung Kantor. Sampai dengan saat ini Gedung Kantor yang dipergunakan masih milik Pemerintah Provinsi cq.Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Status Gedung Kantor yang dipergunakan masih pinjam pakai, oleh karenanya melalui Bupati Labuhanbatu atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada bulan Maret 2009 telah memohon kepada Gubernur Sumatera Utara agar Gedung Kantor milik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dapat
diserahkan
/
dihibahkan
kepada
Pemerintah
Kabupaten
Labuhanbatu. 2. Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas operasional baik berupa kendaraan roda 4 atau roda 2 untuk mendukung tugas-tugas rutin dan tugas lainnya,
baik
untuk pengamanan kawasan hutan dan lahan perkebunan dirasakan
masih belum memadai. Perkembangan kendaraan dinas operasional pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu adalah :
Kendaraan Roda 4, sebanyak 3 unit (kebutuhan 6 unit)
Kendaraan Roda 2, sebanyak 19 unit (kebutuhan 25 unit).
3. Fasilitas Pendukung Perkantoran Dalam
melaksanakan
tugas-tugas
kedinasan
sehari-hari
perkantoran guna mendukung tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu didukung fasilitas antara lain : •
Komputer PC 11 unit
•
Notebook
•
Mesin Tik
•
Infocus 2 unit
•
Handycam
12 unit 1 unit
2 Unit
II.
RENCANA KERJA
Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan
dan
kemakmuran
masyarakat
secara
berkeadilan
dan
berkelanjutan sesuai dengan potensi sumber daya alam yang tersedia, sehingga pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan mempunyai peran yang cukup besar dalam mendukung perekonomian daerah, memacu pembangunan wilayah, menyerap tenaga kerja,
mendorong pengembangan industri hilir serta
mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkesinambungan. Untuk mendukung keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu telah menyusun pengaturan yg diperlukan dlm merencanakan kegiatan formulasi, implementasi dan evaluasi hasil kebijakan dgn menggunakan sumberdaya secara efektif dan efisien serta memperhatikan lingkungan internal dan eksternal dlm rangka mencapai tujuan yg telah ditetapkan. Adapun model manajemen kinerja dalam rangka penilaian kinerja dan evaluasi tingkat pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2011 adalah sebagai berikut.
Gambar 2.
Alur Evaluasi Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu. Lingkungan Strategis yang berpengaruh Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti disebutkan terdahulu, dinamika dan kinerja organisasi / lembaga Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu tentu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan kondisi sektor pembangunan lainnya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat faktor-faktor lingkungan strategis dibidang kehutanan dan perkebunan. Bidang kehutanan dan perkebunan keberadaannya mempunyai hubungan saling berkaitan dan ketergantungan dengan sistim/sektor lainnya. Sistim kehutanan dan perkebunan menerima masukan dari lingkungan (sistim/sub sektor
lainnya) dan memberikan keluaran yang kemudian dapat menjadi masukan bagi sistim/sektor lainnya. Kesemuanya itu secara potensial dapat memberi corak dan kontribusi terhadap misi dan kinerja sistim kehutanan dan perkebunan. Faktor lingkungan tersebut adalah geografi, sumberdaya manusia, sosial, budaya, agama, ekonomi, politik, hankam, iptek, serta transportasi dan komunikasi. Dari sejumlah faktor lingkungan setidaknya terdapat tiga faktor lingkungan strategis yang menjadi fokus perhatian dan telaahan dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan dan perkebunan tahun 2011 ini yaitu : a.
Geografis. Faktor geografis, seperti letak wilayah
dan ketersediaan sumber daya alam dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan perkebunan, baik yang bersifat menunjang maupun menghambat. Letak yang strategis, jelas memperlancar perolehan barang modal / input, dan memperlancar pemasaran produksi. Tersedianya faktor
sumberdaya
yang
perkebunan
baik
alam
menunjang langsung
merupakan
pembangunan maupun
tidak
langsung. Keadaan geografis yang tidak menguntungkan antara lain letak areal kehutanan dan perkebunan yang terisolir dan terpencil sehingga sangat
berpengaruh terhadap kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
b. Sumber Daya Manusia. Sumberdaya manusia, adalah pelaku pembangunan perkebunan oleh karenanya perlu diberikan pendidikan yang berkwalitas kepada SDM yang berkecimpung di sub sektor kehutanan dan perkebunan. Melalui pendidikan yang berkwalitas dapat dihasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan
memanfaatkan
dan
mengembangkan
iptek
yang
sangat
diperlukan guna mendukung pembangunan kehutanan dan perkebunan. Pelaku usaha kehutanan dan perkebunan khususnya dari kalangan perkebunan rakyat tingkat SDM masih belum sejajar dengan pelaku usaha perkebunan besar sehingga produktivitas perkebunan rakyat masih lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan perkebunan. c. Ekonomi. Bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan peningkatan kwalitas sumber daya manusia. Kondisi perekonomian sangat berpengaruh terhadap pembangunan prasarana jalan dan jembatan kesentra-sentra produksi perkebunan rakyat. Jika pengangkutan hasil produksi produksi perkebunan rakyat lancar dan cepat nilai jual hasil perkebunan rakyat akan tinggi.
Kondisi perekonomian rakyat juga sangat berpengaruh dengan kondisi perekonomian nasional maupun internasional terutama yang menyangkut harga jual para petani perkebunan. Bila perekonomian berkembang pesat, maka sub sektor perkebunan dengan sendirinya turut berkembang dan sebaliknya bila perekonomian lesu akibat krisis ekonomi dan keuangan (moneter) maka sub sektor perkebunan juga akan turut terkena dampaknya. IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEJIK
INTERNAL KEKUATAN (STRENGTHS) 1. Kewenangan Pemkab sesuai PP. 38 Tahun 2008 terkait kawasan hutan. 2. Adanya kepastian dana APBD, APBN, DAK dan dana sah lainnya 3. Adanya kawasan hutan produksi dan hutan lindung 4. Political will dan goodwill dari Pemerintah Kabupaten dengan Tupoksi Dishutbun. 5. Peraturan perundangan dalam pengelolaan/pengurusan kawasan hutan. 6. Meningkatnya animo masyarakat akan kebutuhan bibit unggul perkebunan yang bersertifikasi. 7. Program Revitalisasi Perkebunan merupakan harapan bagi kesejahteraan masyarakat pekebun. 8. Tersedianya SDM Aparatur. 9. Adanya Kelembagaan. 10 Adanya dana APBD dan TP
EKSTERNAL PELUANG (OPPERTUNTIES) 1. Peluang investasi pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung melalui program HKm, Hutan Desa, HTR. 2. Terbukanya peluang lapangan kerja di sektor kehutanan 3. Semakin meningkatnya kepedulian akan pentingnya hutan ataupun penghijauan untuk mengurangi dampak global warming. 4. Semakin meningkatnya pendanaan APBN (DAK, Dana Dekonstrasi dan Tugas Perbantuan). 5. Dengan menggunakan bibit unggul bersertifikasi maka produksi perkebunan kelapa sawit dan karet masyarakat meningkat. 6. Meningkatnya komitmen pemerintah melalui program kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR). 7. Dukungan Pemerintah Kabupaten 8. Dukungan DPRD. 9. Dukungan Instansi Terkait. 10. Potensi Produk Unggulan Lokal 11. Sumber Daya Alam 12. Sumber Daya Manusia (SDM)
11 Adanya Perda & Tupoksi. 12 Adanya Dukungan Pimpinan
KELEMAHAN (WEAKNESSES) 1. Maraknya perambahan kawasan hutan (HP dan HL). 2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam operasi pengamanan hutan 3. Kurangnya SDM dalam pengamanan dan pengawasan kawasan hutan 4. Kurangnya peran aparat di desa dlm hal pengamanan kawasan hutan. 5. Minimnya dana pengamanan kawasan hutan. 6. Kurangnya minat masyarakat thd program HTR, HKM, Hutan Desa sebagai solusi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan hutan. 7. Kurangnya dukungan Bank yang ditunjuk untuk pendanaan. 8. Kurangnya SDM profesional 9. Rendahnya plafond anggaran. 10. Lemahnya Pengawasan. 11. Kurangnya Koordinasi. 12. Lemahnya Pendataan. 13. Kurangnya pemahaman tentang Lingkungan SDA. 14. Kuragnya sarana gedung kantor
TANTANGAN/ANCAMAN (TREATS) 1. Konflik lahan dan tekanan terhadap penggunaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang tidak prosedural . 2. Pemekaran berakibat wilayah hilir DAS bergantung akan penanganan serius wilayah hulu DAS di Kabupaten lain. 3. Kurangnya pemahaman dan Persepsi masyarakat tentang pemanfaatan kawasan hutan secara baik dan benar. 4. Peningkatan jumlah penduduk di sekitar dan di dalam kawasan hutan signifikan dengan laju deforestasi kawasan hutan. 5. Permasalahan Kawasan Hutan bersumber dari kebutuhan sosial ekonomi masyarakat yang tidak sejalan dengan aspek kelestarian hutan. 6. Meningkatnya Perambahan Hutan dan Lahan. 7. Persaingan tingkat agrobisnis 8. Harga komodity ditingkat petani rendah 9. Terbatasnya Modal. 10.Rendahnya Kreativitas dan Tehnologi. 11.Meningkatnya kebutuhan lahan
A. PENJABARAN STRATEGIS ORGANISASI.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu
memenuhi
keinginan
stakeholders
dan
menjawab
tuntutan
perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses),
peluang (oppurtunities) dan tantangan/kendala
(threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misis serta strategi instansi pemerintah. Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan
strategis
setidaknya
digunakan
untuk
menjawab
pertanyaan-pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju kesana. Dengan melakukan
analisis internal dan eksternal pada perencanaan strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari viisi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi didalam memenuhi visi misinya. Pertanyya “bagaimana kita menuju kesana” dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi. Dari uraian singkat diatas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan stratejik adalah pernyataan visi dan misi penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan. B. VISI DAN MISI Visi merupakan cara pandang jauh kedepan, yang merefleksikan citacita, yakni hendak menjadi apa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu dimasa depan, dan sekaligus menentukan arah perjalanan institusi
ini.
Labuhanbatu
Karena
Dinas
merupakan
Kehutanan
bagian
internal
dan dari
Perkebunan
Kabupaten
Pemerintah
Kabupaten
Labuhanbatu, secara logis visinya merupakan turunan dari dan mendukung visi Kabupaten Labuhanbatu.
Penetapan
Visi
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
Kabupaten
Labuhanbatu sangat penting sebagai sumber acuan pelaksanaan tugas yang diemban oleh seluruh jajaran pimpinan dan karyawan. Visi tersebut digali dari keyakinan dasar dan nilai-nilai yang dianut seluruh anggota organisasi, dengan mempertimbangkan faktor lingkungan sekitarnya. VISI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LABUHANBATU
“ Terwujudnya Kelestarian dan Manfaat Fungsi Kawasan Hutan Serta Meningkatkan Agrobisnis Perkebunan Yang Unggul Menuju Masyarakat Labuhanbatu Sejahtera Tahun 2020 “
Untuk mewujudkan Visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu tersebut perlu dirumuskan misi yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan visi yang ditetapkan. Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa akan datang.
MISI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LABUHANBATU 1. Meningkatanya Kualitas SDM Aparatur yang Inovatif 2. Meningkatnya sarana dan prasarana 3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari 4. Meningkatnya Agrobisnis perkebunan rakyat
1. TUJUAN Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Karakteristik tujuan adalah sebagai berikut :
Idealistis : mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil
Jangkauan kedepan dicapai dalam waktu 5 tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi.
Abstrak : belum dapat dilihat secara kuantitas karena pencapaian tujuan dapat berlangsung secara berkesinambungan.
Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu menetapkan tujuan sebagai berikut :
1. Misi Pertama “Meningkatanya Kualitas SDM Aparatur yang Inovatif” dengan tujuan : 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif 2. Misi Kedua , “ Meningkatkan Sarana dan Prasarana”
dengan
tujuan : 1) Meningkatkan sarana kerja 2) Meningkatkan prasarana kerja 3) Meningkatnya fasilitas pendukung lainnya 3. Misi Ketiga, “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari ” dengan tujuan : 1) Meningkatkan SDM Masyarakat didalam dan sekitar hutan 2) Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat didalam dan disekitar hutan tentang manfaat dan fungsi hutan 4. Misi Keempat, “ Meningkatnya Agrobisnis perkebunan rakyat” dengan tujuan : 1) Meningkatkan peran serta petani dalam Agrobisnis perkebunan 2) Revitalisasi perkebunan 3) Meningkatkan
sosialisasi
Peraturan
perundang-undangan
perkebunan dan meningkatkan pengawasan. 4) Meningkatkan pengawasan perijinan usaha perkebunan 5) Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap usaha-usaha perkebunan rakyat 2. SASARAN
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Fokus utama sasaran adlah tindakan alokasi, distribusi dan pemanfaatan sumberdaya yang mengarah pada hasil nyata. Berdasarkan
pengertian tersebut diatas, maka Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu menetapkan sasaran sebagai berikut : Tujuan 1 : Meningkatanya Kualitas SDM Aparatur yang Inovatif Sasaran Program 1. Meningkatkan kualitas pendidikan sebagian aparatur Peningkatan kualitas pemerintah yang inovatif 2. Meningkatkan kemampuan teknis sebagian aparatur Tujuan 2 : Meningkatkan sarana kerja Sasaran 1. Peningkatan sarana transportasi operasional aparatur 2. Penigkatan pengadaan sarana administrasi lainnya
aparatur
Program Peningkatan peranan kelembagaan pemerintah
Tujuan 3 : Meningkatkan Prasarana kerja Sasaran 1. Terwujudnya pembangunan gedung kantor Dinas Peningkatan Kehutanan dan Perkebunan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
Program peranan
Tujuan 4 : Meningkatkan SDM Masyarakat didalam dan sekitar hutan Sasaran Program
kelembagaan
1.Meningkatkan sosialisasi pemanfaatan kawasan hutan
tentang a.Terwujudnya program penanganan kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat didalam dan disekitar hutan 2.Meningkatkan rehabilitasi hutan b.Meningkatnya rehabilitasi dan penghijauan didalam dan diluar kawasan hutan 3.Menurunnya tingkat perambahan C.Meningkatnya pengawasan dan kawasan hutan patroli didalam kawasan hutan. Tujuan 5 : Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat didalam dan disekitar hutan tentang manfaat dan fungsi hutan Sasaran Program 1.Meningkatnya sosialisasi pengawasan a.Peningkatan Program Penyuluhan hutan 2.Meningkatnya kelestarian fungsi b.Peningkatan program penanaman kawasan hutan “One Man One Tree” dan Hari Menanam Nasional. Tujuan 6 : Meningkatkan peran serta petani dalam Agrobisnis perkebunan Sasaran Program 1.Meningkatnya kualitas kelembagaan a.Peningkatan peranan kelembagaan masyarakat perkebunan petani Tujuan 7 : Revitalisasi Perkebunan Sasaran Program Meningkatnya usaha masyarakat petani Fasilitasi dalam program revitalisasi pekebun perkebunan Tujuan 8 : Meningkatkan sosialisasi Peraturan perundang-undangan perkebunan dan meningkatkan pengawasan Sasaran Program
Meningkatnya tingkat pemahaman Sosialisasi dan penyuluhan kepada tentang perundangan bidang masyarakat dan pihak lainnya. perkebunan Rencana strategis tahun 2011 merupakan bagian dari Renstra lima tahun yang ditetapkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu
yang
terdiri dari sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2011.
Rencana Strategis Tahun 2011 Rencana strategis tahun 2011 merupakan bagian dari Renstra lima tahun yang ditetapkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu yang terdiri dari sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2011. Untuk tahun 2011 program kerja dan kegiatan/aktivitas yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
Sasaran 1 : Meningkatkan Kwalitas Pendidikan sebagian Aparatur Program Kerja Kegiatan/Aktivitas - Meningkatkan Peningkatan kualitas aparatur pelatihan/bimbingan teknis pemerintah - Meningkatkan diklat aparatur. Indikator Kinerja Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan / bimbingan serta diklat Sasaran 2 : Meningkatkan kemampuan teknis sebagian aparatur Program Kerja Kegiatan/Aktivitas - Mengikutsertakan dalam diklat Peningkatan kwalitas aparatur teknis bidang kehutanan dan pemerintah perkebunan - In House Training Indikator Kinerja Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis dan in house training Sasaran 3 : Peningkatan sarana transportasi operasional aparatur Program Kerja Kegiatan/Aktivitas Peningkatan peranan - Pengadaan kendraan roda 2 kelembagaan pemerintah - Pengadaan kendraan roda 4 Indikator Kinerja Jumlah kendaraan dinas untuk sarana transportasi operasional aparatur
Sasaran 4 : Penigkatan pengadaan sarana administrasi lainnya
Program Kerja
Kegiatan/Aktivitas a. Pengadaan Komputer PC b. Pengadaan Note Book Peningkatan peranan c. Pengadaan Printer Canon kelembagaan pemerintah d. Pengadaan AC i. Pengadaan Website Indikator Kinerja Jumlah pengadaan sarana administrasi lainnya Sasaran 5 : Meningkatnya sosialisasi tentang pemanfaatan kawasan hutan Program Kerja Kegiatan/Aktivitas Terwujudnya program Penyuluhan tentang pemanfaatan kawasan hutan pemanfaatan fungsi kawasan melalui pemberdayaan hutan didalam dan disekitar hutan Indikator Kinerja Jumlah peserta sosialisasi tentang pemanfaatan kawasan hutan Sasaran 6 : Meningkatnya rehabilitasi hutan Program Kerja
Kegiatan/Aktivitas a.Rehabilitasi hutan mangrove di Kecamatan Panai Hilir b.Pengadaan bibit tanaman dalam rangka pembinaan desa Meningkatnya rehabilitasi dan (P2WKSS) di Kabupaten penghijauan didalam dan Labuhanbatu diluar kawasan hutan c. Pengadaan bibit mahoni d. Pengadaan bibit durian e. Penanaman “One Man One Tree Indikator Kinerja Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi
Sasaran 7 : Menurunnya tingkat perambahan kawasan hutan Program Kerja Kegiatan/Aktivitas Meningkatnya pengawasan dan patroli didalam kawasan hutan
Patroli dan pengawasan untuk pengamanan dan perlindungan hutan
Indikator Kinerja Jumlah patroli dan pengawasan yang dilakukan terhadap kawasan hutan Sasaran 8 : Meningkatnya sosialisasi dan pengawasan hutan Program Kerja Kegiatan/Aktivitas Peningkatan program penyuluhan
Penyuluhan kepada masyarakat didalam dan disekitar hutan
Indikator Kinerja Jumlah peserta penyuluhan untuk sosialisasi dan pengawasan hutan Sasaran 9 : Meningkatnya kelestarian fungsi kawasan hutan Program Kerja Kegiatan/Aktivitas Kegiatan penanaman program Meningkatnya program One One Man One Tree
Man One Tree Indikator Kinerja Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas kelembagaan masyarakat perkebunan Program Kerja Kegiatan/Aktivitas Peningkatan peranan kelembagaan petani
Penyuluhan kepada petani
Indikator Kinerja Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan
Sasaran 11 : Meningkatnya usaha masyarakat petani pekebun Program Kerja Kegiatan/Aktivitas Fasilitas dalam program revitalisasi perkebunan
Tugas-tugas perbantuan
Indikator Kinerja Jumlah aparatur yang diperbantukan untuk meningkatkan usaha masyarakat petani pekebun Sasaran 12 : Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap klasifikasi perkebunan Program Kerja Kegiatan/Aktivitas Monitoring klarifikasi usaha perkebunan
Monitoring dan evaluasi
Indikator Kinerja Jumlah data monitoring dan evaluasi terhadap klasifikasi perkebunan
Rencana Kinerja Tahun 2011 Rencana Kinerja 2011 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk
mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya
memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu sepenuhnya dapat dirujukkan pada Rencana Kinerja 2011 ini. Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Stratejik tahun 2011 diatas, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu menetapkan target dan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai dan dituangkan dalam rencana kinerja tahun 2011 yang dijabarkan sebagai berikut : No 1.
Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pendidikan sebagai aparatur -
2
Meningkatkan kemampuan teknis sebagian aparatur
-
3. 4. 5. 7.
Peningkatan sarana transportasi operasional aparatur Penigkatan pengadaan sarana administrasi lainnya Meningkatkan sosialisasi tentang pemanfaatan kawasan hutan Meningkatkan rehabilitasi hutan
Indikator Kinerja Meningkatkan pelatihan/bimbingan teknis Meningkatkan diklat aparatur. Mengikutsertakan dalam diklat teknis bidang kehutanan dan perkebunan In Kouse Training
Pengadaan kenderaan roda 2 Pengadaan Website Penyuluhan tentang pemanfaatan fungsi kawasan hutan a.Rehabilitasi hutan mangrove di Kecamatan Panai Hilir b.Pengadaan bibit tanaman dalam rangka pembinaan desa di Kabupaten
Target Orang
Orang
1 Unit 1 bh 92 Ha Btg
8. 9. 10. 11. 12. 13.
Labuhanbatu c. Pengadaan bibit mahoni d.Penanaman “One Billion Indonesia Trees” Menurunnya tingkat Patroli dan pengawasan perambahan kawasan hutan untuk pengamanan dan perlindungan hutan Meningkatnya sosialisasi Penyuluhan kepada pengawasan hutan masyarakat didalam dan disekitar hutan Meningkatnya kelestarian Kegiatan penanaman fungsi kawasan hutan program One Billion Indonesia Trees Meningkatnya kualitas kelembagaan masyarakat Penyuluhan kepada petani perkebunan Meningkatnya usaha Tugas-tugas perbantuan masyarakat petani pekebun Meningkatnya tingkat Sosialisasi peraturan pemahaman tentang perundang-undangan perundang-undangan bidang Kehutanan dan Perkebunan Kehutanan dan perkebunan kepada Stake Holders dan instansi teknis terkait
Btg Btg Kab. Labuhanbatu Kab. Labuhanbatu Kec. Rantau Selatan Termyn -
Termyn
III. AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas
kinerja
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
Kabupaten
Labuhanbatu dimulai dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman pada RENSTRA tahun 2011 – 2015. Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya, dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja outcomes yang dikaitkan dengan capaian sasaran. Pada bagian ini akan dikemukakan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.
Pengukuran KInerja
Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi, dimana hasil pengukuran kinerja organisasi dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi
permasalahan yang menghambat peningkatan
kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya. Tingkat capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran beberapa indikator kinerja yang meliputi indikator inputs, outputs, outcomes, sedangkan untuk indikator kinerja benefits dan infact belum dikembangkan pengukurannya. Beberapa penyebab dan belum dapat dikembangkannya pengukuran pada tingkat indikator kinerja benefit dan infact antara lain : kesulitan untuk menetapkan secara tepat apa yang mesti diukur; penampakan indikator benefit dan infact adalah hasil integasi dari banyak kegiatan bahkan lebih dari satu program dengan jangka waktu melebihi satu tahun; disamping belum tersedianya media atau sistem pengumpulan data kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang pada dasarnya menjadi dasar atau awal dari pengukuran kinerja instansi pemerintah, untuk LAKIP tahun 2011 telah diupayakan mengembangkan pengukuran sampai indikator kinerja outcomes. Indikator kinerja kegiatan digunakan untuk menganalisis “ tingkat efisiensi” dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi sehingga didapat Demikian
juga
dalam
data nilai output per unit yang dihasilkan.
menganalisis
“Tingkat
Efektivitas”
dengan
membandingkan antara target dengan realisasi capaian indikator outcomes.
cara
Berikut disajikan efesiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu per program kerja. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan - Penyediaan makan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Analisis Efisiensi (Output/Input)
Tingkat Efisiensi
Analisis efektifitas (indikator Kinerja Outcomes) Target Realisasi 1 Paket 1 Paket
Tingkat Efektifitas
Anggaran 9.920.000
Realisasi 8.820.000
% 88.91
% 100
13.080.000
9.989.583
76,37
12 bulan
12 bulan
100
119.820.000
83.456.000
69,65
Paket
Paket
100
5.000.000
4.850.000
97,00
1 Paket
1 Paket
100
35.261.600
33.221.600
94,21
1 Paket
1 Paket
100
26.425.000
22.287.650
84,34
1 Paket
1 Paket
100
21.200.000
21.140.000
99,72
12 Bulan
12 Bulan
100
4.950.000
4.777.500
96,52
11 Bulan
11 Bulan
100
295.925.000
230.930.840
78,04
12 Bulan
12 Bulan
100
49.800.000
49.200.000
98,80
8 Orang
8 Orang
100
keluar daerah. - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / tehnis - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah.
50.000.000
26.065.000
52,13
12 Bulan
12 Bulan
100
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja sebagai berikut :
Kegiatan -
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / tehnis Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah.
Efisien
Efektif
Ya √ √
Tidak -
Ya √ √
Tidak -
√ √ √ √
-
-
-
√ √ √ √
√
-
√
√ √
-
√ √
√
-
√
-
√
-
√
-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan
Analisis Efisiensi (Output/Input)
Tingkat Efisiensi
Analisis efektifitas (indikator Kinerja Outcomes)
Tingkat Efektifitas
-
-
-
-
-
Pengadaan Kenderaan dinas/ operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas / operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Anggaran 15.000.000
Realisasi 13.020.000
% 86,80
Target 1 Unit
Realisasi 1 Unit
% 100
15.000.000
14.751.000
98,34
3 unit
3 unit
100
25.000.000
24.860.000
99,44
1 paket
1 paket
100
10.000.000
9.900.000
99,00
Bh
Bh
100
52.000.000
51.600.000
99,23
1 unit
1 unit
100
46.530.000
45.367.550
97,50
Unit
Unit
100
5.000.000
4.830.000
96.60
17 unit
17 unit
100
6.600.000
5.940.000
90,00
11 unit
11 unit
100
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja sebagai berikut : Kegiatan -
Pengadaan Kenderaan dinas/ operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas / operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
Efisien Ya √ √ √ √ √ √
Efektif Tidak -
Ya √ √ √ √ √ √
Tidak -
-
√
gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
√
√ -
√
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Analisis Efisiensi (Output/Input)
Kegiatan -
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya
-
Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu
Tingkat Efisiensi
Anggaran 21.500.000
Realisasi 18.985.725
% 88,31
33.100.000
29.711.440
89,74
Analisis efektifitas (indikator Kinerja Outcomes) Target Realisasi 86 Stel 86 Stel
172 Stel
Tingkat Efektifitas % 100
172 Stel
100
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja sebagai berikut :
Efisien
Kegiatan -
Pengadaan
pakaian
dinas
beserta
Efektif
Ya √
Tidak -
Ya √
Tidak -
√
-
√
-
perlengkapan nya -
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur Kegiatan
Analisis Efisiensi (Output/Input)
Tingkat Efisiensi
Analisis efektifitas (indikator Kinerja Outcomes)
Tingkat Efektifitas
-
-
-
Sosialisasi peraturan perundangundangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perindangundangan Study Banding
Anggaran 37.045.000
Realisasi 0
% 0
Target 100 orang
Realisasi 100 orang
% 70
86.000.000
71.691.600
83,36
10 orang
10 orang
100
30.634.000
28.600.000
93,36
7 orang
7 orang
100
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja sebagai berikut : Efisien
Kegiatan -
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perindang-undangan Study Banding
Efektif
Ya √ √
Tidak -
Ya √ √
√
-
√
Tidak -
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan -
-
Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Analisis Efisiensi (Output/Input)
Tingkat Efisiensi
Analisis efektifitas (indikator Kinerja Outcomes) Target Realisasi Paket Paket
Tingkat Efektifitas
Anggaran 3.476.000
Realisasi 1.535.000
% 44,16
% 100
3.376.000
2.284.500
67,67
Paket
Paket
100
1.616.000
1.131.500
70,02
Paket
Paket
100
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja sebagai berikut : Efisien
Kegiatan -
Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar
Efektif
Ya √
Tidak -
Ya √
Tidak -
√
-
√
-
√
-
√
-
realisasi kinerja SKPD -
Penyusunan
pelaporan
keuangan
semesteran Penyusunan
pelaporan
keuangan
akhir
tahun
6. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan -Pembinaan, pengendalian dan pengawasan GNRHL - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan -Pembuatan Rancangan Teknis Tanaman (RTT) -Rehabilitasi Hutan Mangrove -Penyusunan RP-Rehabilitasi hutan dan lahan
Analisis Efisiensi (Output/Input)
Tingkat Efisiensi
Analisis efektifitas (indikator Kinerja Outcomes) Target Realisasi Paket Paket
Tingkat Efektifitas
Anggaran 51.400.000
Realisasi 49.912.500
% 97,11
% 100
24.000.000
0
0
136 oh
oh
0
27.155.000
10.618.000
39,10
Paket
Paket
60
1.288.703.000
125.197.000
9,71
Ha/btg
Ha/btg
30
174.970.000
0
0
Paket
Paket
0
71.060.000
53.110.000
74,74
2 lokasi
2 lokasi
100
-Inventarisasi kawasan hutan lindung
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja sebagai berikut : Efisien
Kegiatan -Pembinaan, pengendalian dan pengawasan GNRHL - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan -Pembuatan Rancangan Teknis Tanaman (RTT) -Rehabilitasi Hutan Mangrove -Penyusunan RP-Rehabilitasi hutan dan lahan -Inventarisasi kawasan hutan lindung
Efektif
Ya √
Tidak -
Ya √
Tidak -
√ √ √
√ √ -
√ √ √
√ √ -
7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan
Analisis Efisiensi (Output/Input) Anggaran 18.967.000
Analisis efektifitas (indikator Kinerja Outcomes) Target Realisasi Oh Oh
Tingkat Efisiensi
Realisasi 18.640.000
% 98,28
Tingkat Efektifitas % 100
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja sebagai berikut : Efisien
Kegiatan
Efektif
Ya
Tidak
Ya
Tidak
√
-
√
-
Operasi Pengamanan Gutan
8. Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan Kegiatan
Analisis Efisiensi (Output/Input) Anggaran
-Penyuluhan Peningkatan
Tingkat Efisiensi
Realisasi 0
% 0
0
Analisis efektifitas (indikator Kinerja Outcomes) Target Realisasi 0 0
Tingkat Efektifitas % 0
Produksi Pertanian/ Perkebunan --Pembuatan / rehabilitasi Jalan Usaha Tani
400.000.000
395.920.000
98,98
2 Lokasi
2 Lokasi
100
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja sebagai berikut : Efisien
Kegiatan -Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan --Pembuatan / rehabilitasi Jalan Usaha Tani
Efektif
Ya -
Tidak √
Ya -
Tidak √
√
-
√
-
9. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kegiatan -Penyusunan master plan hutan kota
Analisis Efisiensi (Output/Input) Anggaran 0
Realisasi 0
Tingkat Efisiensi % 0
Analisis efektifitas (indikator Kinerja Outcomes) Target Realisasi paket -
Tingkat Efektifitas % 0
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja sebagai berikut : Kegiatan -Penyusunan master plan hutan kota
Efisien Ya -
Efektif Tidak √
Ya -
Tidak √
Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plant) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan diperlukan
yang
dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk
memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organsasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 9 (sembilan) Program
sasaran yang telah ditetapkan telah dilaksanakan
semuanya untuk Tahun Anggaran 2011 yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Perlindungan dan
Konservasi
Sumber
Daya
Hutan,
Program
Peningkatan
Produksi
pertanian/perkebunan dan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, dengan
perumusan
keberhasilan
pencapaian
keberhasilannya dapat diwujudkan menjadi 71,89 %.
sasaran
jika
indikator
Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator keberhasilan pada program dan kegiatan, target dan capaiannya adalah sebagai berikut : Kegiatan
Target
Realisasi
%
- Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / tehnis - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah.
1 Paket 12 bulan
1 Paket 12 bulan
100 100
Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
100 100 100 100
12 Bulan
12 Bulan
100
11 Bulan 12 Bulan
11 Bulan 12 Bulan
100 100
6 Orang
6 Orang
100
12 Bulan
12 Bulan
100
program
pelayanan
Dalam perkantoran
tahun
2011
keberhasilan
administrasi
ditandai dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan.
Dengan adanya kegiatan pelaksanaan tersebut diharapkan kwalitas pelayanan administrasi perkantoran dapat meningkat 78,36 %. Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja terhadap program pelayanan administrasi perkantoran dan kegiatannya tahun 2011 adalah kurangnya tenaga terlatih baik administrasi maupun teknis.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator keberhasilan pada program dan kegiatan, target dan capaiannya adalah sebagai berikut : -
Kegiatan Pengadaan Kenderaan dinas/ operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas / operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Target 1 unit
Realisasi 1 unit
% 100
1 unit
1 unit
100
1 paket Paket Unit
1 paket Paket Unit
100 100 100
Unit
Unit
100
17 unit
17 unit
100
11 unit
11 unit
100
Dalam tahun 2011 keberhasilan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
ditandai dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan-
kegiatan. Dengan adanya kegiatan pelaksanaan tersebut diharapkan kwalitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dapat meningkatkan 97,22 %. Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja terhadap
program
Peningkatan
Sarana
kegiatannya tahun 2011 adalah tidak ada. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
dan
Prasarana
Aparatur
dan
Indikator keberhasilan pada program dan kegiatan, target dan capaiannya adalah sebagai berikut : Kegiatan
-
Pengadaan pakaian dinas beserta
Target
Realisasi
%
86 Stel
86 Stel
100
172 Stel
172 Stel
100
perlengkapan nya -
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Dalam tahun 2011 keberhasilan program Peningkatan Disiplin Aparatur ditandai dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Dengan adanya kegiatan pelaksanaan tersebut diharapkan kwalitas Peningkatan Disiplin Aparatur dapat meningkatkan 89,17%. Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja terhadap program Peningkatan Disiplin Aparatur dan kegiatannya tahun 2011 adalah tidak ada. 4. Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur Indikator keberhasilan pada program dan kegiatan, target dan capaiannya adalah sebagai berikut : -
Kegiatan Sosialisasi peraturan perundangundangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perindang-undangan Study Banding
Target 100 orang
Realisasi 0 orang
% 0
10 orang
10 orang
100
7 orang
7 orang
100
Dalam sumberdaya
tahun
2011
keberhasilan
program
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur ditandai dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan-
kegiatan. Dengan adanya kegiatan pelaksanaan tersebut diharapkan kwalitas Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur dapat meningkatkan 65,26 %. Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja terhadap program Peningkatan Kapasitas sumberdaya
Aparatur
dan
kegiatannya tahun 2011 adalah kegiatan sosialisasi yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan P.APBD 2011. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Indikator keberhasilan pada program dan kegiatan, target dan capaiannya adalah sebagai berikut : Kegiatan
-
Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Target
Realisasi
%
Paket
Paket
100
Paket
Paket
100
Paket
Paket
100
Dalam tahun 2011 keberhasilan program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ditandai dengan pencapaian
pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Dengan adanya kegiatan pelaksanaan tersebut diharapkan kwalitas Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat meningkatkan 58,47%. Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja terhadap program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan kegiatannya tahun 2011 adalah tidak ada. 6. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Indikator keberhasilan pada program dan kegiatan, target dan capaiannya adalah sebagai berikut : Kegiatan -Pembinaan, pengendalian dan pengawasan GNRHL - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan -Pembuatan Rancangan Teknis Tanaman (RTT) -Rehabilitasi Hutan Mangrove -Penyusunan RP-Rehabilitasi hutan dan lahan -Inventarisasi kawasan hutan lindung
Target Paket
Realisasi Paket
% 100
136 oh Paket
0 oh Paket
0 100
Btg/ha Paket
Btg/ha Paket
30 0
2 lokasi
2 lokasi
100
Dalam tahun 2011 keberhasilan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan ditandai dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Dengan adanya kegiatan
pelaksanaan
tersebut
diharapkan
kwalitas
Perlindungan
Konservasi Sumber Daya Hutan dapat meningkatkan 14,59 %.
dan
Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja terhadap program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
kegiatannya tahun 2011
adalah kurangnya tenaga terlatih baik administrasi maupun teknis,
dan
kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove telah dilaksanakan, bahwa pelelangan umum telah dilakukan 2 kali lelang ulang, para peserta tidak ada yang memenuhi persyaratan untuk dihunjuk sebagai calon pemenang sehingga dinyatakan gagal dan untuk dilanjutkan pengumuman kembali waktu tidak memungkinkan lagi dan dapat dipastikan pekerjaan teserbut belum selesai pada akhir Anggaran per 14 Desember 2011. 7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Indikator keberhasilan pada program dan kegiatan, target dan capaiannya adalah sebagai berikut : Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan
Target Oh
Realisasi Oh
% 100
Dalam tahun 2010 keberhasilan program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan ditandai dengan pencapaian pelaksanaan kegiatankegiatan. Dengan adanya kegiatan pelaksanaan tersebut diharapkan kwalitas Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dapat meningkatkan 98,28%. Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja terhadap program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan kegiatannya tahun 2010 adalah tidak ada.
8. Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan Indikator keberhasilan pada program dan kegiatan, target dan capaiannya adalah sebagai berikut : Kegiatan -Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan -Pembuatan / rehabilitasi Jalan Usaha Tani
Dalam
tahun
2011
keberhasilan
Target Termyn
Realisasi -
2 lokasi
2 lokasi
Program
Peningkatan
% 0 100
Produksi
pertanian/perkebunan ditandai dengan pencapaian pelaksanaan kegiatankegiatan. Dengan adanya kegiatan pelaksanaan tersebut diharapkan kwalitas Pemanfaatan kawasan hutan industri dapat meningkatkan 98,98%. Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja terhadap
Program
Peningkatan
Produksi
pertanian/perkebunan
dan
kegiatannya tahun 2011 adalah untuk kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan adanya pengurangan dana pada APBD Kabupatn Labuhanbatu. 9. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Indikator keberhasilan pada program dan kegiatan, target dan capaiannya adalah sebagai berikut :
Kegiatan Penyusunan master plan hutan kota
Dalam
tahun
2011
Target 1 paket
keberhasilan
Realisasi 0
Program
% 0
Perencanaan
dan
Pengembangan Hutan ditandai dengan pencapaian pelaksanaan kegiatankegiatan.
Dengan
adanya
kegiatan
pelaksanaan
tersebut
diharapkan
pembangunan hutan kota di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilaksanakan 0%. Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja terhadap Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan dan kegiatannya tahun 2011 adalah
adanya pengurangan dana pada APBD Kabupaten
Labuhanbatu. Dana yang tersedia untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2011, adalah sebagai berikut :
PROGRAM/ KEGIATAN 2
ANGGARAN TARGET REALISASI 3 4
PENDAPATAN DAERAH
300,000,000
Pendapatan Asli Daerah
300,000,000
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH Pendapatan dari Pengembalian
300,000,000 300,000,000
4,735,0 00 4,735,0 00 4,735,0 00 4,735,0
OUT PUT (%) TARGET REALISASI 7 1 00 1 00
1.5 8 1.5 8 1.5 8
Pendapatan dari Pengembalian dari pinjaman
300,000,000
00 4,735,000
100
1.58
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS
5,879,732,189 2,800,208,589 2,800,208,589 2,256,323,589 543,885,000
4,227,058,768 2,754,714,780 2,754,714,780 2,256,323,589 498,391,191
100 100 100 100 100
71.89 98.38 98.38 100.00 91.64
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
3,079,523,600 631,381,600
1,472,343,988 494,738,173
100 100
47.81 78.36
9,920,000
8,820,000
100
88.91
13,080,000
9,989,583
100
76.37
119,820,000
83,456,000
100
69.65
5,000,000
4,850,000
100
97.00
35,261,600 26,425,000
33,221,600 22,287,650
100 100
94.21 84.34
21,200,000
21,140,0 00
1 00
99.7 2
4,950,000
4,777,5 00
1 00
96.5 2
49,800,000
230,930,8 40 49,200,0 00
1 00 1 00
78.0 4 98.8 0
50,000,000
26,065,0 00
1 00
52.1 3
170,268,5 50 13,020,0 00
1 00 1 00
97.2 2 86.8 0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kenderaan dinas/operasional
295,925,000
175,130,000 15,000,000
Pengadaan Gedung Kantor
Perlengkapan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Study Banding Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun
14,751,0 00
1 00
98.3 4
24,860,0 00 9,900,000 51,600,0 00 45,367,5 50 4,830,0 00 5,940,0 00
1 00 100 1 00 1 00 1 00 1 00
99.4 4 99.00 99.2 3 97.5 0 96.6 0 90.0 0
33,110,000
48,697,1 65 18,985,7 25 29,711,4 40
1 00 1 00 1 00
89.1 7 88.3 1 89.7 4
153,679,000
100,291,6 00
1 00
65.2 6
86,000,000
1 00 1 00
-
71,691,6 00
83.3 6
30,634,000
28,600,000
100
93.36
8,468,000
4,951,0 00
1 00
58.4 7
3,476,000
1,535,0 00
1 00
44.1 6
3,376,000
2,284,5 00
1 00
67.6 7
1,131,5 00
1 00
70.0 2
15,000,000 25,000,000 10,000,000 52,000,000 46,530,000 5,000,000 6,600,000
54,610,000 21,500,000
37,045,000
1,616,000
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan GNRHL Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembuatan Rancangan Teknis Tanaman (RTT) Rehabilitasi Hutan Mangrove Penyusunan RP - Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Amanat PP 76 Thn 2008 dan surat Dirjen RLPS Kementerian Kehutanan) Inventarisasi kawasan hutan lindung Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Operasi Pengamanan Hutan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Pembagunan / rehabilitasi Jalan Usaha Tani Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Penyusunan master Plan Hutan kota Jumlah Belanja Tidak Langsung Jumlah Belanja Langsung TOTAL
1,288,703,000
10,618,0 00 125,197,000
174,970,000
-
1 00 1 00 1 00 1 00 100 1 00
71,060,000
53,110,0 00
1 00
74.7 4
18,967,000
18,640,0 00
1 00
98.2 8
18,967,000
18,640,000
100
98.28
400,000,000
395,920,0 00
1 00
98.9 8 -
-
-
-
400,000,000
395,920,0 00
1 00
-
-
2,800,208,589
2,754,714,780
100
98.38
3,079,523,600 5,879,732,189
1,472,343,988 4,227,058,768
100 100
47.81 71.89
1,637,288,000 51,400,000
238,837,5 00 49,912,5 00
24,000,000 27,155,000
14.5 9 97.1 1 39.1 0 9.71 -
98.9 8 -
-
-
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu sudah dapat menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian masing-masing sasaran. Hal
ini disebabkan sistem keuangan yang digunakan sudah mengacu pada sistem keuangan yang berbasis kinerja.
IV. PENUTUP
A. TINJAUAN UMUM Berangkat
dari
RENSTRA
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
Kabupaten Labuhanbatu tahun 2011 – 2015, LAKIP ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban kepada pemberi delegasi wewenang. Seperti halnya dibanyak tempat penerapan bentuk sistem yang baru sangat diperlukan persiapan sumberdaya untuk mengantisipasi perubahan tersebut,
oleh karena itu LAKIP ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran dibanding sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi.
Akan
sangat
wajar
apabila
LAKIP
ini
masih
jauh
dari
kesempurnaan, karena itu sikap dan adaptif dan responsif diberikan terhadap segala bentuk kritik dan saran perbaikannya. Obyektifitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi RENSTRA Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu 2011-2015 yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Validitas data untuk diolah menjadi informasi sangat bergantung dari sistem informasi yang ada dan akan ada serta konsisten dari komitmen yang telah dibangun bersama, karena pengukuran kinerja bersifat on going proccess sehingga wajib secara terus menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh seperangkat indikator kinerja yang benar-benar realistis dan didukung dengan sistem informasi yang memadai. Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara tehnis dapat dijadikan sistem lacak performansi organisasi yang merupakan entry point terhadap pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh. Melalui mekanisme sinergitas antar bidang, LAKIP adalah media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauhmana keputusan-keputusan strategis mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi disekitar organisasi. B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH.
Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja dalam tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1. Minimnya sarana dan prasarana mobilitas aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas kelapangan. 2. Adanya pembongkaran papan larangan dan peringatan yang telah dipasang dilapangan. 3. Pencairan anggaran kegiatan sering tidak sesuai dengan schedule/jadwal yang direncanakan. 4. Kurangnya koordinasi instansi teknis terkait dengan penggunaan kawasan hutan Untuk
mengantisipasi
hambatan-hambatan
pencapaian
kinerja
diperlukan strategi pemecahan masalah sebagai berikut : 1. Mengusulkan dalam APBD / APBN / DAK pengadaan sarana transportasi kenderaan dinas roda 4 dan kenderaan dinas roda 2. 2. Peningkatan frekuensi patroli dan penyuluhan terhadap masyarakat khususnya yang tinggal didalam dan disekitar kawasan hutan. 3. Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk pencairan anggaran sesuai dengan waktu yang diperlukan.
