I.
A.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Pembangunan kehutanan pada era sekarang ini menghadapi tantangan yang semakin berat. Sumberdaya alam yang semakin berkurang, kondisi alam yang semakin rusak, pendanaan yang minim serta ketersediaan sumberdaya manusia pelaku pembangunan juga masih terbatas. Tantangan tersebut tentu harus disikapi secara cerdas oleh para pelaku pembangunan kehutanan. Pembangunan kehutanan hendaknya diarahkan pada upaya untuk mengelola sumber daya hutan secara lebih cermat, produktif, efektif, bijaksana dan memperhatikan kaidah pembangunan yang berkelanjutan dan kelestarian hutan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pembangunan kehutanan di Kabupaten Malang selain memperhatikan aspek prosedural perlu pula melihat aspek substantifnya, yakni dengan mencermati potensi dan permasalahan pembangunan kehutanan di Kabupaten Malang.
Berdasarkan data dalam
dokumen RP-RL (Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan), di Kabupaten Malang terdapat lahan dengan tingkat erosi sangat berat, berat dan sedang seluas 116.057 Ha. Luasnya lahan dengan tingkat erosi yang demikian akan berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air dalam konteks bencana banjir dan kekeringan. Berdasarkan hasil inventarisasi tahun 2012, Kabupaten Malang mempunyai potensi hutan rakyat seluas 43.956,92 Ha. Seiring dengan potensi tersebut bermunculan industri primer hasil hutan dan tercatat sampai dengan akhir tahun 2015 terdapat 64 industri primer hasil hutan yang sudah memiliki ijin. Disisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang/produk hasil hutan dan jasa hutan juga semakin meningkat. Potensi-potensi ini perlu dikembangkan
untuk
meningkatkan
daya
dukung
lahan
sekaligus
meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Malang. Selain pembangunan yang bersifat fisik, tugas lain bidang kehutanan yang perlu mendapatkan perhatian berkaitan dengan sumberdaya manusia, antara kelembagaan kelompok tani lahan kering, LKDPH dan kelompok aneka usaha kehutanan. Berdasarkan data yang ada, tercatat ada 530 kelompok tani lahan kering, 149 kelompok usaha perhutanan serta 126 LKDPH yang perlu dibina. Kapasitas kelembagaan kehutanan yang masih
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
1
terbatas termasuk kapasitas sumberdaya masyarakat khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan masih menjadi kendala yang perlu diselesaikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah data informasi kehutanan. Selama ini belum tersedia data informasi kehutanan yang memadai, baik data yang terkait dengan luar kawasan maupun dalam kawasan hutan. Dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan serta memperhatikan potensi dan permasalahan di atas, maka Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2015 diarahkan pada penanganan lahan kritis dan potensial kritis, lahan terbuka maupun lahan kurang produktif, meningkatkan perekonomian masyarakat dari usaha bidang kehutanan,
penanganan
kawasan lindung, penguatan usaha ekonomi dan kelembagaan kelompok, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan serta penyediaan data informasi kehutanan yang sesuai dengan kebutuhan para pihak. Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan, sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat
sepanjang
Tahun
Anggaran
2015
Dinas
Kehutanan
telah
melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di bidang kehutanan. Pelaksanaan program kegiatan pembangunan ini merupakan upaya yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan sebagaimana yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan untuk rentang waktu 2011-2015. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kehutanan pada tahun anggaran 2015, maka Dinas Kehutanan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kinerjanya kepada stakeholder Dinas Kehutanan dalam bentuk laporan kinerja. Dalam laporan kinerja, akan diperbandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Dinas Kehutanan sepanjang Tahun Anggaran 2015. Selain bersifat pertanggungjawaban, laporan kinerja juga berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kinerja berikutnya.
B.
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Malang sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan terhadap
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
2
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kehutanan sepanjang tahun anggaran 2015 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RENSTRA Dinas Kehutanan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kehutanan adalah untuk : 1. Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan kepada stakeholder; 2. Umpan balik dalam peningkatan kinerja Dinas Kehutanan di masa yang akan datang; 3. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 4. Untuk mengetahui capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2015 sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang secara lebih efisien, efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan stakeholder.
C.
Gambaran Umum Dinas Kehutanan 1. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Kabupaten Malang merupakan salah satu organisasi setingkat esselon IIb di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2008 yang merupakan reorganisasi Dinas Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 96 Tahun 2004. Pada tahun 2012 melalui Peraturan Bupati Malang Tahun 38 Tahun 2012, Dinas Kehutanan mengalami reorganisasi kembali dikarenakan ada pergantian tupoksi salah satu bidang, yakni semula Bidang Penyuluhan Kehutanan menjadi Bidang Pengembangan Sumberdaya Masyarakat. Pergantian tersebut dengan memperhatikan bahwa tupoksi penyuluhan kehutanan sendiri secara khusus telah ditangani oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3). Berdasarkan peraturan terbaru tersebut, struktur Dinas Kehutanan terdiri dari 5 (lima) eselon III (1 Sekretariat dan 4 Bidang) dan 15 eselon IV (3 Sub Bagian dan 12 Seksi). Ditambah dengan 4 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Hasil Hutan dan Rehabilitasi Lahan sesuai dengan Peraturan Bupati
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
3
Malang Nomor 73 Tahun 2008, yang terdiri dari 4 eselon IV a dan 4 eselon IV b. Organisasi Dinas Kehutanan yang ada saat ini merupakan kelanjutan dari organisasi Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (DPKT). Apabila semula DPKT hanya menyelenggarakan 5 urusan rumah tangga Pemerintah Daerah Kabupaten Malang di bidang penghijauan dan konservasi tanah dan air, persuteraan alam, perlebahan, hutan rakyat dan penyuluhan kehutanan, maka pada perubahannya organisasi Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Malang yang mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kehutanan yang meliputi aspekaspek
ketatausahaan
di
bidang
kehutanan,
pengusahaan
hutan,
rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan tata guna hutan serta pengembangan sumberdaya masyarakat. Pada dasarnya latar belakang pendirian Dinas Kehutanan selain sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan otonomi kewenangan dibidang kehutanan, juga didasari keberadaan hutan di Kabupaten Malang sebagai salah satu aset negara. Hutan merupakan sumberdaya strategis yang diperlukan dalam proses pembangunan di daerah, baik dilihat dari aspek ekonomis maupun dilihat dari aspek kestabilan lingkungan. Oleh sebab itu keberadaan sumberdaya di Kabupaten Malang khususnya hutan, harus dikelola dan dimanfaatkan secara benar dan bijak sehingga dapat berfungsi
sebagai
sistem
penyangga
kehidupan
dan
penyedia
sumberdaya bagi kemakmuran seluruh masyarakat baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang secara berkelanjutan sekaligus harus mampu menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya. Hal penting lainnya yang melatarbelakangi berdirinya Dinas Kehutanan, karena secara geografis Kabupaten Malang terletak di bagian hulu DAS Brantas. Konsekuensinya, Kabupaten Malang berfungsi sebagai penyangga terhadap sistem kehidupan bagi 14 wilayah kabupaten/kota dan di dalamnya juga terdapat bangunan-bangunan vital pengairan untuk berbagai tujuan dan keperluan kehidupan masyarakat.
Hal ini berarti
bahwa kerusakan hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Malang akan menimbulkan dampak negatif bagi 14 wilayah Kabupaten/Kota lainnya yang termasuk kedalam wilayah DAS Brantas. Data terakhir dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Brantas tahun 2013
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
4
menunjukkan bahwa kerusakan hutan dan lahan di Kabupaten Malang meskipun telah berkurang tetapi masih membutuhkan perhatian khusus, dimana masih terdapat lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan seluas 155.805 Ha (87,485 ha berada diluar kawasan hutan, 52,397 ha berada di hutan produksi dan 15,923 ha di hutan lindung). Untuk memperbaiki kondisi ini tentunya diperlukan penanganan yang serius dalam hal aspek rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. Selain itu, luas Kabupaten Malang berdasarkan data Kabupaten Malang dalam Angka Tahun 2013 tercatat seluas 353.486 ha, sedang luas kawasan hutan hanya mencapai 110.884,56 Ha atau 31,37% dari luas wilayah Kabupaten Malang, dengan potensi yang cukup memadai (baik kondisi lahan maupun keindahan alam).
Keberadaan kawasan hutan tersebut
belum mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat serta kontribusi yang nyata dan sumbangan terhadap pendapatan Pemerintah Kabupaten Malang. Selain itu, masih adanya gangguan terhadap keamanan hutan oleh oknum masyarakat sekitar hutan seperti pencurian, penjarahan kayu serta perambahan dan penyerobotan lahan hutan yang sangat mengancam kelestarian hutan dan eksistensi kawasan hutan. Sebagai konsekuensi dari latar belakang pembentukannya tersebut, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : a. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. a. Fungsi : 1)
Pengumpulan,
pengelolaan
dan
pengendalian
data
yang
berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan; 2)
Perencanaan strategis pada Dinas Kehutanan;
3)
Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan;
4)
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kehutanan;
5)
Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kehutanan;
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
5
6)
Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Kehutanan;
7)
Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang Kehutanan;
8)
Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kehutanan;
9)
Pembinaan UPTD;
10) Pemberian
perizinan
dan
pelaksanaan
pelayanan
bidang
kehutanan; 11) Pengkoordinasian,
integrasi
dan
sinkronisasi
kegiatan
di
lingkungan Dinas Kehutanan; 12) Pelaksanaan
kerjasama
dengan
lembaga
pemerintah
dan
lembaga-lembaga lainnya. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2012 adalah sebagai berikut : KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENGUSAHAAN HUTAN
SEKSI PEMANFAATAN HASIL HUTAN
SEKSI PEREDARAN HASIL HUTAN
SEKSI PRODUKSI DAN IURAN KEHUTANAN
BIDANG REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
BIDANG PERLINDUNGAN DAN TATA GUNA HUTAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MASYARAKAT
SEKSI REHABILITASI LAHAN DAN KONSERVASI TANAH
SEKSI PERLINDUNGAN HUTAN
SEKSI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
SEKSI HUTAN HAK
SEKSI KONSERVASI ALAM
SEKSI PERHUTANAN SOSIAL
SEKSI PERENCANAAN REHABILITASI LAHAN DAN KONSERVASI
SEKSI PENATAGUNAAN HUTAN
SEKSI INFORMASI KEHUTANAN
UPTD
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
6
2. Sumber Daya Aparatur Ketersedian dan kemampuan sumberdaya aparatur sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan
pembangunan.
perencanaan
Aparatur
hendaknya
dan
pelaksanaan
mempunyai
kegiatan
kemampuan,
pengetahuan, dan ketrampilan serta sikap perilaku yang kondusif. Personil (SDM) yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan hutan, sampai dengan saat ini masih sangat terbatas jumlahnya yaitu 37 orang yang terdiri dari 28 orang pejabat struktural (1 orang eselon IIb, 2 orang eselon IIIa, 3 orang eselon IIIb dan 18 orang eselon IVa dan 4 orang eselon IVb) serta 12 orang staf (data pada Dinas Kehutanan per 31 Desember 2015). Jika berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikan, Dinas Kehutanan memiliki tingkat pendidikan yang memadai karena lebih 50% dari tenaga yang ada memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S1), sedang tenaga Sarjana (S2), Diploma IV, Diploma III,Diploma I, SLTA, SLTP dan SD, terinci sebagai berikut : Tabel 1. SDM Dinas Kehutanan berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikan No 1 2 3 4 5 6
Pendidikan Jumlah Sarjana S2 8 Orang Sarjana S1 17 Orang Diploma III 2 Orang SLTA 9 Orang SLTP - Orang SD 1 Orang Jumlah 37 Orang Sedangkan berdasarkan Golongan/Kepangkatan sebagai berikut : Tabel 2. SDM Dinas Kehutanan berdasarkan Golongan/Kepangkatan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Golongan/ Ruang Golongan IV – c Golongan IV – b Golongan IV – a Golongan III – d Golongan III – c Golongan III – b Golongan III – a Golongan II – c Golongan II – b Golongan II – a Golongan I – d Kontrak Jumlah
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
Jumlah 1 Orang 2 Orang 4 Orang 9 Orang 6 Orang 7 Orang 2 Orang 1 Orang 2 Orang 3 Orang - Orang 4 Orang 41 Orang
7
Daftar Pejabat Struktural berdasarkan eselon pada Dinas Kehutanan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : Tabel 3. Pejabat Struktural berdasarkan Eselon Golongan Jabatan / Ruang IV c Kepala Dinas IV b Sekretaris IV b Kabid Perlindungan dan Tata Guna Hutan
No.
Eselon
1 2
II b III a
3
III b
IV a IV a III d
Kabid Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabid Pengembangan Sumberdaya Masyarakat Kabid Pengusahaan Hutan
4
IV a
5
IV b
IV a III c III d III b III c III c III d III d III d III d IV a III d III d III c III c III d III d III b III b III b
Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Kasubag Umum dan Kepegawaian Kasubag Keuangan Kasi Hutan Hak Kasi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Kasi Perencanaan RLKT Kasi Pemanfaatan Hasil Hutan Kasi Peredaran Hasil Hutan Kasi Produksi dan Iuran Kehutanan Kasi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Kasi Perhutanan Sosial Kasi Informasi Kehutanan Kasi Perlindungan Hutan Kasi Konservasi Alam Kasi Penatagunaan Hutan Kepala UPTD PHH-RL di Tumpang Kepala UPTD PHH-RL di Donomulyo Kepala UPTD PHH-RL di Bantur Kepala UPTD PHH-RL di Ngantang Kasub Umum UPTD PHH-RL di Donomulyo Kasub Umum UPTD PHH-RL di Tumpang Kasub Umum UPTD PHH-RL di Bantur Kasub Umum UPTD PHH-RL di Ngantang
3. Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2014 Capaian kinerja menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan indikator tertentu. Adapun capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan pada tahun anggaran 2014 dapat diuraikan sebagai berikut :
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
8
Tabel 4. Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2014
No. I
II
III
SASARAN STRATEGIS Peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan dalam dan luar kawasan untuk kesejahteraan masyarakat
Peningkatan luasan lahan berhutan pada lahan kritis/ kurang produktif/ terbuka
Peningkatan pembinaan, pengawasan dalam perlindungan, tata guna hutan dan konservasi alam
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAI AN (%)
10.17%
27.97 %
275.02 %
Rp. 989.783.903 3 industri
Rp. 699.065.083 12 industri
71 % 400 %
300.000.000 m3
302.585,96 m3
103 %
250 ha
502,45 ha
200 %
1 industri
5 industri
500 %
2,07%
2,84%
20.000 batang
20.000 Btg
100 %
40 ha
140 Ha
100 %
1 dokumen
1 dokumen
100 %
20.000 batang
20.200 Btg
100 %
1 dokumen
1 dokumen
100 %
1 unit
1 unit
100 %
160 batang
160 batang
100 %
Persentase penanganan pada kawasan lindung (Luas hektar yang ditangani pada kawasan lindung/ Total hektar kawasan lindung yang perlu ditangani x 100%) Jumlah operasional kegiatan perlindungan hutan
1,48 %
3,61 %
244 %
3 kali
3 kali
100 %
Jumlah dokumen data base hutan didalam kawasan Jumlah kelembagaan dan atau calon kader konservasi yang terbina Luas penanaman disekitar sumber air dan Daerah Tangkapan Air (DTA) Jumlah tanaman yang tertanam dan atau terpelihara pada taman konservasi Jumlah dokumen data base hutan diluar kawasan
1 dokumen
1 dokumen
100 %
4 unit
100 %
Persentase Peningkatan Industri Primer hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang Berijin (Jumlah IPHHK yang berijin/ Jumlah IPHHK x 100%) Nilai Dana Bagi Hasil (DBH) Jumlah industri primer hasil hutan kayu yang berijin Jumlah produksi kayu rakyat yang beredar berdasarkan dokumen angkutan Luas hutan rakyat yang disiapkan untuk mendptkan sertifikat legalitas kayu dan atau hutan lestari Jumlah industri kayu rakyat yang disiapkan untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan (Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi/Total hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi x 100 %) Jumlah bibit tanaman hutan tersedia Luas hutan rakyat yang terbangun Jumlah data perkembangan kegiatan RHL Jumlah bibit tanaman penghijauan lingkungan Jumlah dok. Perencanaan teknis kehutanan Jumlah bangunan konservasi tanah dan air yang terbangun Jumlah bibit langka/ khas yang tertanam di hutan kota/ rintisan hutan kota
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
2 unit
137,2 %
15 Ha
25 Ha
100 %
2.500 batang
2.500 batang
100 %
1 dokumen
1 dokumen
100 %
9
No. IV
SASARAN STRATEGIS Peningkatan perekonomian dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan luar kawasan hutan
INDIKATOR KINERJA Persentase kelompok yang berhasil diberdayakan( (Jumlah kelompok yang berhasil diberdayakan/ Jumlah kelompok masyarakat perhutanan x 100 %) Jumlah kelompok yang terbina kelembagaannya Jumlah kelompok aneka usaha kehutanan yang terbina usahanya Jumlah even kampanye/ sosialisasi pembangunan kehutanan
TARGET
CAPAI AN (%)
REALISASI
1,45%
2,18%
150 %
2 kelompok
2 kelompok
100 %
2 kelompok
2 kelompok
100 %
1 even
4 even
100 %
Memperhatikan tabel diatas, indikator Persentase Peningkatan Industri Primer hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang Berijin
(Jumlah IPHHK
yang
berijin/ Jumlah IPHHK x 100%) telah terealisasi sebesar 27.97 % dari target 10.17 % (capaian 275.02 %). Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang
Guna
memacu
perekonomian
masyarakat
khususnya
sektor/bidang kehutanan, perlu pembinaan dan pendampingan Dinas Kehutanan kepada industri primer HHK guna memperoleh IUIPHHK (Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu) yang diberikan oleh pejabat berwenang sesuai kapasitas per tahunnya. Realisasi tersebut jauh lebih besar dari target disebabkan banyak IPHHK yang antusias untuk segera mengurus ijin usahanya agar menjadi legal. Selain itu Dinas Kehutanan terus berupaya untuk memotivasi para pengusaha tersebut.
Program
Pemanfaatan Potensi SDH didukung oleh kegiatan dengan indicator kinerja nilai Dana Bagi Hasil (DBH) PSDH, jumlah industri primer hasil hutan kayu yang berijin, jumlah produksi kayu rakyat yang beredar berdasarkan dokumen angkutan, dan jumlah industri kayu rakyat yang disiapkan untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu. Dari indikatorindikator kegiatan tersebut, indikator nilai Dana Bagi Hasil (DBH) PSDH merupakan indikator yang terendah realisasi dan capaiannya. Ketidak berhasilan memenuhi target perolehan dana bagi hasil PSDH sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan daerah dikarenakan perolehan PSDH menurun, secara otomatis hal tersebut membawa pengaruh bagi perolehan DBH (Dana Bagi Hasil) PSDH yang merupakan indikator kinerja dari kegiatan ini. Dari target sebesar Rp. 989.783.903,- telah terealisasi Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
10
hanya sebesar Rp. 699.065.083,- (71 %). Angka realisasi DBH PSDH jauh lebih kecil dari target mengingat terdapat tebangan yang tidak selesai dikarenakan faktor alam yaitu curah hujan yang tinggi dan lokasi tebangan yang sulit dijangkau kendaraan (dalam proses pengangkutan) serta terjadi perubahan tarif sesuai PP No 12 tahun 2014 terjadi penurunan tarif PSDH dari 10 % menjadi 6 %. Namun demikian, untuk indicator kegiatan lain yakni
jumlah industry primer hasil hutan kayu yang berijin capaian
mencapai 400%, yang mana
Dinas Kehutanan telah melakukan
pembinaan dan berhasil menghantarkan sebanyak 12 industri industri primer hasil hutan mendapatkan ijin usaha. Demikian juga dengan indikator luas hutan rakyat yang disiapkan untuk mendptkan sertifikat legalitas kayu dan atau hutan lestari dan jumlah industri kayu rakyat yang disiapkan untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu capaian kinerjanya 200% dan 500 %. Indikator kinerja persentase rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, telah terealisasi sebesar 2.84 % (capaian 137,2 %). Angka tersebut melebihi target yang telah ditetapkan
yakni
memperhitungkan
sebesar
2.07
kerjasama
%,
dengan
karena pihak
sebelumnya
lain.
belum
Realisasi 2.84%
diperoleh dari data penanaman dalam kawasan (hutan negara) seluas 1.330 ha dan luar kawasan seluas 1.966,125 ha. Kerjasama dengan pihak lain dilaksanakan melalui program Coorporate Social Responsibility (CSR), dimana pada tahun 2014 telah dilakukan penanaman sebanyak 67.200 batang yang ditanam di lahan seluas kurang lebih 168 ha. Program CSR dilakukan PT Pertaminan BBM Malang, PT Sumber Abadi Bersama (SAB) dan
PT
Chield
Jedang
Indonesia
(CJI),
dengan
bentuk-bentuk
kegiatannya antara lain pelestarian sumber air 5.700 batang dan penghijauan lingkungan sebanyak 61.500 batang. Selain itu juga mendapatkan kegiatan dari APBD I maupun APBN. Program RHL ini didukung dengan bentuk kegiatan penyediaan bibit, pembangunan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, pembangunan bangunan konservasi dan penyusunan dokumen rencana teknis semuanya sudah tercapai 100 %. Indikator persentase penanganan pada kawasan lindung dilaksanakan melalui program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, telah terealisasi sebesar 3.61 % dari target 1.48%. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
11
nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Penanganan pada kawasan lindung antara lain dilakukan dalam bentuk penanaman di kawasan sekitar sumber/mata air atau sempadan sungai dengan tujuan untuk melindungi kondisi fisik kawasan sekitarnya agar terjaga. Sesuai dokumen RP-RL (Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan) RP-RL Dinas Kehutanan terdapat 1.254 ha kawasan lindung yang perlu ditangani. Target terlampaui karena ada kerjasama dalam program CSR melalui kegiatan penanaman sekitar sumber air dengan PT Pertamina Malang dan PT Chield Jedang Indonesia (CJI) Pasuruan. PT Pertamina Malang melakukan penanaman disekitar sumber air “Tugu” di Desa Dalisodo Kecamatan Wagir sebanyak 4.000 batang bambu petung dan bantuan pupuk 250 kg. PT Chield Jedang Indonesia (CJI) Pasuruan melakukan penanaman bibit bambu di sumber air “Jenon” Desa Gunungronggo Tajinan dan sumber air “Duren” di Desa Babadan Ngajum masing-masing sebanyak 850 batang. Program ini terdiri dari kegiatan
Penyuluhan
Kesadaran
Masyarakat
Mengenai
Dampak
Kebakaran Hutan, Kegiatan Konservasi Daerah Tangkapan Air (DTA), dan Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati, telah tercapai 100 %. Indikator persentase kelompok yang berhasil diberdayakan dilaksanakan melalui program Pengembangan Usaha Perhutanan & Peran Serta Masyarakat telah teralisasi sebesar 2,18 % dari target 1,45%. Realisasi menjadi 2,18% karena terdapat 2 kelompok lagi yang pendapat pembinaan
Dinas
Kehutanan
melalui
kerjasama
program
CSR.
Perusahaan yang melakukan kerjasama dengan Dinas kehutanan tersebut adalah PT. Pertamina Terminal BBM Malang PT. Cheil Jedang Indonesia (CJI) Pasuruan. Program ini terdiri dari kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan, telah tercapai 100 %.
D.
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (lembar Negara tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembar Negara nomor 3851) 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
12
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan. 5. Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. 6. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 Atas Implementasi dan pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang ‘MADEP MANTEB” Paruh Waktu. 7. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malang Nomor : 180 /1019/ KEP / 421.116 / 2014 Tentang Revisi Kedua Atas
Rencana
Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015.
E.
Sistematika Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Malang Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumberdaya Aparatur 3. Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2014 D. Dasar Hukum E. Sistematika BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Strategis 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
13
BAB IV
2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2015 3. Perbandingan Target Tahunan Dalam Renstra dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2011- 2015 4. Perbandingan Target Kinerja Jangka Menengah dan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2015 5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Standart Nasional 6. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan 7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja B. Realisasi Anggaran PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja (JAKIN) Tahun 2015 2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2015 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 4. Rencana Strategis (RS) Tahun 2011-2015
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
14
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A.
Perencanaan Strategis Perencanaan strategis adalah
suatu perencanaan yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Keluaran dari perencanaan strategis ini adalah dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) yang bersifat perencanaan jangka menengah. Sebagai institusi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat maka dalam proses penyusunan RENSTRA-nya selain melibatkan seluruh komponen organisasi dalam rangka merumuskan tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, juga melakukan penjaringan aspirasi dari seluruh stakeholder yang meliputi kebutuhan dan harapan stakeholder terhadap Dinas Kehutanan.
Oleh sebab itu RENSTRA Dinas Kehutanan bersifat
partisipatif dan akomodatif karena melibatkan seluruh stakeholder dalam proses
penyusunannya
serta
fleksibel
karena
dimungkinkan
untuk
dilakukannya penyesuaian-penyesuaian yang bersifat konstruktif untuk mengikuti perkembangan situasi dan kondisi. perubahan
kebijakan
pemerintah
dalam
Mengingat dinamika dan
sistem
pembangunan
dan
penyelenggaraan anggaran, maka Renstra yang disusun masih bersifat sementara dan transisional. Secara skematis penyusunan RENSTRA Dinas Kehutanan sebagai berikut : RPJMD KAB. MALANG 2011 - 2015
RENSTRA DINAS KEHUTANAN 2011-2015
IKU
VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
15
1. Visi Visi Dinas Kehutanan merupakan cara pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi Dinas Kehutanan adalah suatu gambaran cara memandang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan dan sekaligus sebagai pengarah dan sumber acuan dalam pelaksanaan tugas yang diemban oleh seluruh jajaran organisasi. Visi Dinas Kehutanan digali dari keyakinan dasar dan nilai-nilai dasar
yang
dianut
oleh
seluruh
komponen
organisasi,
dengan
mempertimbangkan lingkungan sekitarnya dan tugas pokok serta fungsi Dinas Kehutanan. Atas dasar pertimbangan terhadap faktor-faktor tersebut maka visi Dinas Kehutanan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :
”Terwujudnya keseimbangan fungsi sumberdaya hutan, tanah dan air menuju masyarakat yang produktif, mandiri dan sejahtera” Dari pernyataan visi Dinas Kehutanan tersebut terkandung makna bahwa Dinas Kehutanan mempunyai harapan yang ingin dicapai, untuk mewujudkan keseimbangan fungsi sumberdaya hutan, tanah dan air, yang meliputi keseimbangan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, sehingga tercipta kondisi sumberdaya alam yang lestari yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang berkesinambungan. 2. Misi Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka perlu ditetapkan misi, yakni sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Adapun misi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : 1) Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pembinaan dalam pengelolaan kawasan hutan produksi, pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan, pengawasan dan pembinaan industri primer hasil hutan dan pelaksanaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan retribusi bidang kehutanan. 2) Melaksanakan rehabilitasi lahan, konservasi tanah, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengembangan aneka usaha kehutanan, perbenihan
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
16
dan penyusunan perencanaan dan rancangan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. 3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan perlindungan dan tata guna hutan serta konservasi alam. 4) Melaksanakan pelayanan dan pengembangan tenaga dan sarana prasarana penyuluhan, penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan
3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dalam jangka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang dimaksud disini adalah merupakan penjabaran dari setiap misi yang diemban oleh organisasi memperhatikan permasalahan
kondisi, yang
potensi,
dihadapi
kendala
serta
dan
kemampuan
dengan
permasalahanorganisasi
dan
ketersedian sumberdaya yang pendukung dalam pencapaian tujuan. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kehutanan dalam kurun waktu 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : -
Tujuan, sasaran, kebijakan dan program dalam melaksanakan Misi Pertama, yaitu : Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pembinaan dalam pengelolaan kawasan hutan produksi, pengawasan
dan
pengendalian
peredaran
hasil
hutan,
pengawasan dan pembinaan industri primer hasil hutan dan pelaksanaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan retribusi bidang kehutanan adalah sebagai berikut : No. 1
Tujuan Melindungi hak-hak negara atas hasil hutan serta menjamin kepastian usaha masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjaga keseimbangan kecepatan pemanfaatan hasil hutan dengan upaya pemulihan potensinya
Sasaran Peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan dalam dan luar kawasan untuk kesejahteraan masyarakat
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
Kebijakan Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan hasil hutan oleh Perum Perhutani, pengawasan dan pembinaan rutin terhadap industri hasil hutan rakyat, pembinaan dan pengawasan pelayanan Tata Usaha Kayu oleh pejabat penerbit serta mediasi/ fasilitasi masy. pemilik hutan rakyat dan industry primer dlm rangka pembentukan unit pengelolaan hutan rakyat lestari/ yang bersertifikasi legalitas kayu
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
17
-
Tujuan, sasaran, kebijakan dan program dalam melaksanakan Misi Kedua, yaitu Melaksanakan rehabilitasi lahan, konservasi tanah, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengembangan aneka usaha kehutanan,
perbenihan
dan
penyusunan
perencanaan
dan
rancangan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah adalah sebagai berikut :
-
No. 1
Tujuan Memulihkan dan meningkatkan produktifitas lahan sebagai media produksi dan tata air dalam rangka meningkatkan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial daerah aliran sungai (DAS)
Sasaran Peningkatan luasan lahan berhutan pada lahan kritis/ kurang produktif/ terbuka
Kebijakan Mengupayakan pemulihan lahan lahan kritis dan mengendalikan laju erosi, sedimentasi dan air limpasan melalui kegiatan vegetative (dengan memaksimalkan pembuatan hutan rakyat dan penghijauan lingkungan) dan kegiatan sipil teknis
Program Rehabilitasi Hutan dan lahan
2
Meningkatkan potensi hutan rakyat melalui pengembangan agroforestry berupa hasil hutan bukan kayu, sbr cadangan pangan alternatif dibawah & disela tegakan & diversifikasi aneka usaha kehutanan utk meningkatkan pendapatan petani hutan rakyat
Peningkatan perekonomian dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan luar kawasan hutan
Mengoptimalkan pemanfaatan lahan bawah tegakan untuk mengembangkan komoditas hasil hutan bukan kayu, hutan cadangan pangan dan diversifikasi usaha, mediasi dan memfasilitasi akses masyarakat dlm pengelolaan kawasan hutan serta mewujudkan wadah / forum / tim terpadu para pihak utk mening-katkan efektifitas, keterpaduan perencanaan dlm pengelolaan SDA
Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat
Tujuan, sasaran, kebijakan dan program dalam melaksanakan Misi Ketiga,
yaitu
melaksanakan
pembinaan
dan
pengawasan
perlindungan dan tata guna hutan serta konservasi alam adalah sebagai berikut : No. 1
Tujuan Membangun kesepahaman, akses dan kemampuan masyarakat dlm upaya konservasi sumber-daya alam hayati, perlindungan hutan dan pemantapan kawasan hutan
Sasaran Peningkatan pembinaan, pengawasan dalam perlindungan, tata guna hutan dan konservasi alam
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
Kebijakan Meningkatkan pembinaan, pengawasan dalam perlindungan, tata guna hutan dan konservasi alam dengan melakukan sosialisasi peraturan perUUan yg terkait dgn perlindungan hutan dan upaya-upaya konservasi sumberdaya hutan , pembinaan dan diklat dasar pembentukan kader konservasi, melaksanakan kegiatan pelestarian sumber air, membangun area model konservasi jenis exsitu serta melaksanakan koordinasi dgn pihak terkait dan berperan aktif dlm memberikan kebijakan teknis dlm pelaksanaan proses penatagunaan hutan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
18
-
Tujuan, sasaran, kebijakan dan program dalam melaksanakan Misi Keempat, yaitu melaksanakan pelayanan dan pengembangan tenaga
dan
sarana
prasarana
penyuluhan,
penguatan
kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan adalah sebagai berikut : No. 1
-
Tujuan Meningkatkan wawasan dan peran serta masy. dlm upaya pelestarian SDA sebagai budaya dan tanggung jawab bersama
Sasaran Peningkatan sarana prasarana penyuluhan
Kebijakan Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana penyuluhan
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Adapun dalam mendukung keberhasilan misi Dinas Kehutanan terdapat program yang berfungsi untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan program utama yang secara teknis dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, yang berupa administratif maupun penyediaan sarana dan prasarana akan menunjang peningkatan kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Malang secara menyeluruh. Tujuan, sasaran, kebijakan dan program tersebut adalah : No. 1
Tujuan Mewujudkan organisasi Dinas Kehutanan yang kapabel dalam pelaksanaan kewenangan di Bidang Kehutanan
Sasaran Peningkatan pelaksanaan tertib administrasi kantor Penyediaan sarana prasa-rana yang memadai dalam menunjang fungsi-fungsi organisasi Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yg sesu-ai dengan kebutuhan Peningkatan pelaksanaan pembangunan kehutanan
Kebijakan Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan Memilah dan memilih jenis pelatihan yang sesuai dengan tupoksi Menyusun perencanaan yang berdasarkan prioritas dan berkelanjutan serta pelaporan yang akuntabel
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
B. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malang tahun 2015 sudah memperhatikan sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia maupun kemampuan pendanaannya.
Indikator dalam perjanjian
kinerja ini telah disesuaikan dengan indikator sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati
Nomor 30 Tahun 2015 tentang IKU dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Malang. Perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2015 secara terinci sebagaimana pada tabel berikut.
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
19
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 No. 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
2 Peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan dalam dan luar kawasan untuk kesejahteraan masyarakat
3 Persentase Peningkatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang berijin
4 12.71%
II
Peningkatan luasan lahan berhutan pada lahan kritis/ kurang produktif/ terbuka
Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan
0.84%
III
Peningkatan pembinaan, pengawasan, perlindungan tata guna hutan dan konservasi alam
Persentase penanganan pada kawasan lindung
1.04%
IV
Peningkatan perekonomian dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan luar kawasan hutan
Persentase kelompok yang berhasil diberdayakan
4.73%
I
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
20
III. AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan (berhasil atau gagal) dapat diketahui melalui pengukuran kinerjanya. Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu
organisasi.
Sedangkan
pengukuran
kinerja
(performance
measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja bagi suatu instansi pemerintah sangatlah penting karena disamping dapat digunakan sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis juga dapat dilihat sebagai suatu sistem penilaian dan penelusuran pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing unit kerja yang ada di organisasi dalam rangka pengendalian fungsi-fungsi managerial secara komprehensif.
A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 Target kinerja untuk tahun 2015 sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja merupakan komitmen Kepala Dinas Kehutanan untuk menjalankan tugas, pokok dan fungsinya guna mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen yang telah ditargetkan oleh Dinas kehutanan sudah memperhatikan kemampuan pendanaan, terutama sumberdana APBD II. Dinas
Kehutanan
mempunyai
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
program
dan
kegiatan
yang
telah
21
disinkronkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya. Diantara program dan kegiatan tersebut, terdapat program dan kegiatan yang menjadi core bussines Dinas Kehutanan, yang mana indicator kinerjanya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagaimana yang tersebut dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Dinas Kehutanan mempunyai 4 IKU, yakni persentase peningkatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang berijin, persentase rehabilitasi hutan dan lahan, persentase penanganan pada kawasan lindung serta persentase kelompok yang berhasil diberdayakan. Adapun tujuan, sasaran dan pencapaian kinerja sebagaimana pada tabel-tabel berikut. Tujuan : Menjamin kepastian usaha dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjaga keseimbangan kecepatan pemanfaatan hasil hutan dengan upaya pemulihan potensinya serta melindungi hak-hak Sasaran: Peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan dalam dan luar kawasan untuk kesejahteraan masyarakat negara atas hasil hutan Tabel 6.
Pencapaian Kinerja Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Dalam dan Luar Kawasan Tahun 2015
SASARAN STRATEGIS
Peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan dlm dan luar kawasan utk kesejahteraan masyarakat
INDIKATOR KINERJA
Persentase Peningkatan Industri Primer hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang Berijin
FORMULA
Jml IPHHK yang berijin X 100 % Jumlah IPHHK
TARGET
REALI SASI
% CAPA IAN
12.71%
28.81%
226.67
Indikator kinerja untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diatas adalah persentase peningkatan Industri Primer hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang berijin. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang. Guna memacu perekonomian masyarakat khususnya sektor/bidang kehutanan, perlu pembinaan dan pendampingan Dinas Kehutanan kepada industri primer HHK guna memperoleh IUIPHHK (Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu) yang diberikan oleh pejabat berwenang sesuai kapasitas per tahunnya. Hal ini sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Kehutanan
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
22
Nomor P.35/Menhut-II/2008 jo. P.9/Menhut-II /2009 dan terakhir dengan peraturan Nomor P.13/MenLHK-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan. Tahun 2015
hanya ada 1 industri primer HHK yang
mendapatkan ijin dari yang ditargetkan 3 industri. Hal tersebut karena ada perubahan peraturan dari Permenhut No P.55/Menhut-II/2014 tentang Ijin Usaha IPHHK menjadi P.13/MenLHK-II/2015, dimana ada tambahan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus perijinan yakni harus ada ijin HO. Tambahan persyaratan tersebut berdampak pada pengurusan ijin yang makin lama. Namun demikian, realisasi sampai dengan tahun 2015 terdapat 64 industri primer yang telah mendapatkan ijin atau ada penambahan sebanyak 34 industri (persentase peningkatan mencapai angka 28.81%). Artinya, meskipun capaian kinerja tahun 2015 rendah, namun capaian kinerja sampai dengan tahun 2015 telah melebihi target yang semula 12,71 % menjadi 28.81%. Tujuan : Memulihkan dan meningkatkan produktifitas lahan sebagai media produksi dan tata air dalam rangka meningkatkan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial daerah aliran sungai (DAS) Sasaran: Peningkatan luasan lahan berhutan pada lahan kritis/ kurang produktif/ terbuka Tabel 7. Pencapaian Kinerja Peningkatan Luasan Lahan Berhutan pada Lahan Kritis/ Kurang Produktif/ Terbuka Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Peningkatan luasan lahan berhutan pada lahan kritis/ kurang produktif/ terbuka
Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan
FORMULA
Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi X 100 % Total hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi
TARGET
REALI SASI
% CAPA IAN
0.84%
1.51%
179.63
Indikator kinerja untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diatas adalah persentase RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan). RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Oleh karenanya, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan upaya perbaikan hutan dan lahan yang mencakup dalam dan luar kawasan (lahan masyarakat). Dasar melakukan kegiatan RHL adalah dokumen teknis kehutanan yang bernama Dokumen RP-RL (Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan). RP-RL merupakan rencana pengelolaan (management plan) dalam rangka Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
23
penyelenggaraan rehabilitasi lahan dalam kurun waktu + 5 (lima) tahun. Berdasarkan
dokumen
tersebut,
kemudian
di
break
down
dalam
perencanaan administratif oleh SKPD yang menangani bidang kehutanan yakni
dalam
dokumen
renstra
Dinas
Kehutanan
dengan
mempertimbangkan kemampuan pembiayaan dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan dokumen RP-RL Kabupaten Malang, ada beberapa tingkatan bahaya erosi mulai dari sangat ringan, ringan, sedang, berat dan sangat berat. Tingkat bahaya erosi tersebut menggambarkan besaran bahaya erosi di suatu wilayah pada kedalaman jeluk/ solum tanah tertentu. Data dalam dokumen RP-RL menunjukkan tingkat bahaya erosi sedang sampai dengan sangat berat mencapai luasan 116.057 ha dengan rincian erosi sedang 58.810 ha, berat 41.080 ha dan sangat berat mencapai 16.167 ha. Jumlah luasan inilah yang dijadikan sebagai dasar penentuan luas rehabilitasi hutan dan lahan yang perlu ditangani. Untuk indicator persentase rehabilitasi hutan dan lahan, target yang ditetapkan sebesar 0.84 % diperoleh dari rencana rehabilitasi hutan (dalam kawasan) seluas 776.5 ha dan lahan (luar kawasan) seluas 195.83 ha dibagi dengan total hektar hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi yakni sebesar 116.057 ha. Dari rencana tersebut, telah terealisasi 1.51 % (capaian 179.63 %). Angka tersebut diperoleh dari realisasi rehabilitasi hutan (dalam kawasan) seluas 866.5 ha dan lahan (luar kawasan) seluas 884.65 ha dibagi dengan total hektar hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi yakni sebesar 116.057 ha. Rehabilitasi lahan (luar kawasan) seluas 884.65 ha dilaksanakan dalam bentuk pembangunan hutan rakyat, pembuatan pembibitan, penghijauan lingkungan dan penanaman sumber air serta kawasan lindung lainnya. Keberhasilan realisasi yang melebihi target karena Dinas Kehutanan berupaya menjalin kerjasama dengan pihak lain. Adapun pihak yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kehutanan antara lain dengan para pemangku kawasan, BPDAS Brantas, BPTH Sumedang, Perum Jasa Tirta I, PG Kebon Agung, PT Ekamas Fortuna, CJI Pasuruan dan Pertamina. Selain bekerjasama dengan berbagai pihak, kegiatan RHL juga mendapat dukungan dana dari dari APBD I. Tujuan : Membangun kesepahaman, akses dan kemampuan masyarakat dalam upaya konservasi sumberdaya alam hayati, perlindungan hutan dan pemantapan kawasan hutan Sasaran: Peningkatan pembinaan, pengawasan dalam perlindungan, tata guna hutan dan konservasi alam
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
24
Tabel 8. Pencapaian Kinerja Peningkatan pembinaan, pengawasan, perlindungan tata guna hutan dan konservasi alam Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Peningkatan pembinaan, pengawasan, perlindungan tata guna hutan dan konservasi alam
Persentase penanganan pada kawasan lindung
FORMULA Luas yang ditangani pada kawasan Lindung X 100 % Total hektar kawasan lindung yg perlu ditangani
TARGET
REALI SASI
% CAPA IAN
1.04%
4.59%
440.90
Indikator kinerja untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diatas adalah persentase penanganan pada kawasan lindung. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Penanganan pada kawasan lindung antara lain dilakukan dalam bentuk penanaman di kawasan sekitar sumber/mata air atau sempadan sungai dengan tujuan untuk melindungi kondisi fisik kawasan sekitarnya agar terjaga. Sesuai dokumen RP-RL (Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan) RP-RL Dinas Kehutanan terdapat 1.254 ha kawasan lindung yang perlu ditangani. Pada tahun 2015 terdapat 13 ha kawasan lindung yang perlu ditangani yakni kawasan sekitar sumber/mata air 10 ha dan taman konservasi Jeru kurang lebih 3 Ha (target 1.04%). Realisasi 2015 tercapai sebesar 4.59 % berkat kerjasama dengan Dinas kehutanan Propinsi (APBD I) dan CSR perusahaan. Tujuan : Meningkatkan
perekonomian
dan
kelembagaan masyarakat
sekitar hutan dan luar kawasan hutan potensi hutan rakyat melalui pengembangan diversifikasi aneka usaha kehutanan, sumber cadangan pangan alternatif dibawah dan disela tegakan dan penguatan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat perhutanan Sasaran: Peningkatan
perekonomian
dan
kelembagaan
masyarakat
sekitar hutan dan luar kawasan huta Tabel 9. Pencapaian Kinerja Peningkatan Perekonomian dan Kelembagaan Masyarakat Sekitar Hutan dan Luar Kawasan Hutan Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS Peningkatan perekonomian dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan luar kawasan hutan
INDIKATOR KINERJA Persentase kelompok yang berhasil diberdayakan
FORMULA
TARGET
REALI SASI
% CAPA IAN
Jml kel. masyarakat perhutanan yg berhasil diberdayakan
4.73%
6.91%
146.09
X 100 %
Total jml kel. masyarakat perhutanan yang perlu diberdayakan
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
25
Indikator kinerja untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diatas adalah persentase kelompok yang berhasil diberdayakan. Berdasarkan data yang ada, jumlah kelompok masyarakat perhutanan ada 275 kelompok yang terdiri dari 149 kelompok usaha perhutanan serta 126 LKDPH yang perlu dibina. Jumlah tersebut belum termasuk kelompok tani penghijauan. Kelompok tani penghijauan tidak termasuk didalamnya karena pembinaan kelompok tani penghijauan lebih ditekankan ke aspek fisik seperti pembangunan hutan rakyat,
pembuatan bangunan konservasi air,
penanaman sumber air dan pembuatan bibit. Sedang yang dimaksud kelompok yang diberdayakan disini dalam kontek pembinaan kelembagaan termasuk manajemen kelompok dan pengembangan usahanya. Target tahun
2015
untuk
indicator
persentase
kelompok
yang
berhasil
diberdayakan sebesar 4.73 % (13 kelompok dari 275 ) dan telah teralisasi sebesar 6.91% (capaian 146.09 %) atau sebanyak 19 kelompok dari 275. Angka 6.91 % diperoleh dari 19 dibagi dengan 275, artinya pada tahun 2015 terdapat 19 kelompok yang berhasil diberdayakan. Tambahan 6 kelompok karena Dinas Kehutanan mejalin kerjasama dengan Dinas Kehutanan Propinsi dan juga melalui program CSR.
2. Perbandingan Target, Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2015 Tabel 10. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2015 REALISASI NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2015 2014
2015
I
Peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan dalam dan luar kawasan untuk kesejahteraan masyarakat
Persentase Peningkatan Industri Primer hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang Berijin (Jumlah IPHHK yang berijin/ Jumlah IPHHK x 100%)
12.71 %
27.97 %
28.81%
II
Peningkatan luasan lahan berhutan di lahan-lahan kritis/kurang produktif/ terbuka
Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan (Luas hutan dan lahan yg direhabilitasi/ Total hutan dan lahan yg perlu direhabilitasi x 100 %)
0.84%
2,84%
1.51%
III
Peningkatan pembinaan, pengawasan dalam perlindungan, tata guna hutan dan konservasi alam
Persentase penanganan pada kawasan lindung (Luas hektar yang ditangani pada kawasan lindung/ Total hektar kawasan lindung yang perlu ditangani x 100%)
1.04%
3,61 %
4.59%
IV
Peningkatan perekonomian dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan luar kawasan hutan
Persentase kelompok yang berhasil diberdayakan( (Jumlah kelompok yang berhasil diberdayakan/ Jumlah kelompok masyarakat perhutanan x 100 %)
4.73%
2,18%
6.91 %
V
Peningkatan sarana prasarana penyuluhan
Persentase Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
-
-
-
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
26
Grafik 3.1. Persentase Capaian Kinerja Tahun 2014 dan 2015
450.00% 400.00% 350.00% 300.00% 250.00% Capaian Kinerja 2014
200.00%
Capaian Kinerja 2015
150.00% 100.00% 50.00% 0.00% Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Stategis Stategis Stategis Stategis Stategis 1 2 3 4 5
Mencermati perbandingan data kinerja antara tahun 2014 dengan tahun 2015 sebagaimana tabel 7 dan grafik 3.1 diatas, dapat dikatakan bahwa data capaian kinerja mengalami fluktuatif yang cukup tajam. Realisasi Kinerja baik tahun 2014 maupun Tahun 2015, semua kinerja menunjukkan hasil yang melebihi target. Hal ini karena Dinas Kehutanan berupaya selain mendapat sumberdana APBD kabupaten, juga
dari
mendapat pendanaan dari APBD I, APBN maupun kerjasama dengan pihak lain. Dinas Kehutanan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dalam hal sertifikasi legalitas kayu, pembangunan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, pembuatan kebun bibit, dan pembuatan bangunan konservasi. Dinas Kehutanan juga menjalin kerjasama dengan PT Pertamina Malang, PT Chield Jedang Indonesia (CJI) Pasuruan melalui program CSR. Bahkan pada tahun 2015 capaian kinerja sasaran strategis III yakni peningkatan pembinaan, pengawasan dalam perlindungan, tata guna hutan dan konservasi alam meningkat cukup tajam (capaian 441,35 %), dimana peran CSR sebagaimana yang dijelaskan dalam analisis realisasi kinerja tahun 2015 diatas sangat signifikan untuk mendongkrak peningkatan persentase penanganan kawasan lindung. Sedangkan
capaian
kinerja
peningkatan
perekonomian
dan
kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan luar kawasan hutan baik
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
27
tahun 2014 maupun 2015, capaian kinerja juga melampaui target (kurang lebih 150 %). Dalam hal ini bidang yang menangani capaian kinerja tersebut cukup agreasif dalam menjalin kerjasama baik dengan Dinas Kehutanan propinsi, BPDAS, CSR, para pengusaha HHBK sehingga seluruh kegiatan dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti. Sedang capaian kinerja peningkatan sarana prasarana penyuluhan memang tidak mendapatkan penganggaran baik pada tahun 2014 maupun 2015.
3. Perbandingan Target Tahunan Dalam Rencana Strategis dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2011-2015 Perbandingan target tahunan dalam Rentra dinas Kehutanan dengan realiasasi dan capaian kinerja selama tahun 2011-2015 sebagaimana tersaji pada grafik dan tabel berikut.
Grafik 3.2. Persentase Capaian Kinerja Tahun 2011-2015 450% 400% 350% 300% Capaian Kinerja 2011 250%
Capaian Kinerja 2012 Capaian Kinerja 2013
200%
Capaian Kinerja 2014
150%
Capaian Kinerja 2015
100% 50% 0% Sasaran Stategis 1
Sasaran Stategis 2
Sasaran Stategis 3
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
Sasaran Stategis 4
Sasaran Stategis 5
28
Tabel 11. Perbandingan Target Tahunan Dalam Rencana Strategis Dengan Realisasi dan Capaian Kinerja 2011-2015 No.
SASARAN STRATEGIS
TAHUN 2011 Target
I
Peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan dalam dan luar kawasan untuk kesejahteraan masyarakat
Persentase Peningkatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang Berijin
II .
Peningkatan luasan lahan berhutan pada lahan kritis/ kurang produktif/ terbuka
Persentase rehabilitasi hutan dan lahan
III
Peningkatan pembinaan, pengawasan dalam perlindungan, tata guna hutan dan konservasi alam
Persentase penanganan pada kawasan lindung
IV
Peningkatan perekonomian dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan luar kawasan hutan Peningkatan sarana prasarana penyuluhan
V
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
INDIKATOR KINERJA 2.54 %
Realisasi 2.54%
6,96%
Capaian 100 %
7,58%
109 %
2,95%
2,95%
100 %
Persentase kelompok yg berhasil diberdayakan
0,36%
0.36%
100 %
Persentase Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
100 %
100 %
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
100 %
Target 5.08 %
2,85%
Realisasi 5.08%
Capaian 100 %
Target
Realisasi
7.63 %
2,35%
Capaian
17.80%
233.29%
3,40%
144 %
Target
Realisasi
10.17 %
Target
27.97%
275.02%
2,84%
137 %
0.84%
Realisasi
12.71 %
Capaian
28.81%
226.67%
1.51%
179.76%
3,27%
115 %
1,20%
1,20%
100 %
0,52%
0,64%
123 %
1,48%
3,61%
244 %
1.04%
4.59%
441.35 %
0.72%
0.72%
100 %
1.82%
2,55%
140 %
1,45%
2,18%
150 %
4.73%
6.91 %
146.09%
100 %
100 %
100 %
-
-
-
-
29
-
2,07%
Capaian
-
-
-
-
Memperhatikan grafik 3.2 dan
tabel 11 diatas, dapat dilihat fluktuasi
realisasi dan capaian kinerja selama 5 tahun (2011-2015). Sasaran kinerja peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan dalam dan luar kawasan untuk kesejahteraan masyarakat dengan indikator kinerja persentase peningkatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang berijin terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Capaian tertinggi pada tahun 2014 dimana
Dinas
Kehutanan
berhasil
melakukan
pendampingan
dan
menghantarkan sebanyak 15 industri kayu mendapatkan IUIPHHK. Sedang tahun 2015, meskipun melampaui target, capaian kinerja mengalami penurunan karena hanya ada 1 industri yang mendapat IUIPHHK. Untuk sasaran peningkatan luasan lahan berhutan pada lahan kritis/ kurang produktif/ terbuka peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan dalam dan luar kawasan untuk kesejahteraan masyarakat dengan indikator kinerja persentase rehabilitasi hutan dan lahan, realisasi pertahun rata-rata melebihi target. Hal ini karena Dinas Kehutanan berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan upaya rehabilitasi lahan di Kabupaten Malang. Meskipun indicator kinerja ini merupakan core bussines Dinas Kehutanan, namun target yang ditetapkan sangat kecil. Hal ini karena keterbatasan anggaran yang ada tidak sebanding dengan luasan lahan yang perlu direhabilitasi. Oleh karenanya kerjasama dengan berbagai pihak termasuk didalamnya melalui program CSR sangat mendukung upaya rehabilitasi yang selama ini dilakukan. Tahun 2012 Dinas Kehutanan telah melakukan kerjasama dengan Perum Jasa Tirta I, Dinas kehutanan Propinsi ( APBD I) dan UPT Kementrian Kehutanan/BPDAS Brantas (sumberdana APBN). Tahun 2013 Dinas Kehutanan telah melakukan kerjasama dengan Perum Jasa Tirta I, PT Pertamina BBM Malang, PT CJI Pasuruan dan Bank Jatim Cabang Malang serta dari kegiatan dengan sumberdana
APBD I
maupun APBN. Tahun 2014 Dinas Kehutanan telah melakukan kerjasama dengan BPDAS Brantas, BPTH Sumedang, Perum Jasa Tirta I dan PT Sentosa Abadi Bersama (SAB). Selain bekerjasama dengan berbagai pihak, kegiatan RHL juga mendapat dukungan dana dari dari APBD I maupun APBN. Kemudian pada tahun 2015, Dinas Kehutanan juga melakukan kerjasama antara lain dengan para pemangku kawasan, BPDAS Brantas, BPTH Sumedang, Perum Jasa Tirta I, PG Kebon Agung, PT Ekamas Fortuna, CJI Pasuruan dan Pertamina. Selain bekerjasama dengan berbagai pihak, kegiatan RHL juga mendapat dukungan dana dari dari APBD I
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
30
Demikian juga sasaran kinerja peningkatan pembinaan, pengawasan dalam perlindungan, tata guna hutan dan konservasi alam
dengan indikator
kinerja persentase penanganan pada kawasan lindung. Kelebihan target diperoleh selama 3 tahun berturut-turut (2013, 2014 dan 2015) karena Dinas Kehutanan mendapat dukungan program CSR. Untuk sasaran kinerja peningkatan perekonomian dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan luar kawasan hutan dengan indikator kinerja persentase kelompok yang berhasil diberdayakan, selama 3 tahun berturutturut (2013, 2014 dan 2015) dukungan program CSR dan sumberdana APBD I. Pada sasaran peningkatan sarana prasarana penyuluhan dengan indikator persentase pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan dapat memenuhi target per tahunnya. Sedang pada tahun 2013 sampai tahun 2015, tidak ada target maupun realisasi karena Dinas Kehutanan tidak mendapat alokasi dana DAK bidang kehutanan.
4. Perbandingan Target Kinerja Jangka Menengah dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun 2015 Tabel 12. Perbandingan Target Kinerja Jangka Menengah dan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2015 No. 1
Sasaran
5 28.81%
Capaian Kinerja sampai dengan 2015 6 226.67 %
16,55 %
18.6%
112.39 %
(+) 2.05%
Persentase penanganan pada kaw. lindung
8,32 %
12,98%
156.01 %
(+) 4.66%
Persentase kelompok yang berhasil diberdayakan Persentase pengembangan sapras penyuluhan
9.09 %
12.72%
139.93 %
(+) 3.63%
100%
56%
56 %
(-) 44 %
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
2 Peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan dalam dan luar kawasan untuk kesejahteraan masyarakat Peningkatan luasan lahan berhutan di lahan-lahan kritis/ kurang produktif/ terbuka
3 Persentase Peningkatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang Berijin Persentase rehabilitasi hutan dan lahan
III
Peningkatan pembinaan, pengawasan dalam perlindungan, tata guna hutan dan konservasi alam
IV
Peningkatan perekonomian dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan luar kawasan hutan
V
Peningkatan sarana prasarana penyuluhan
I
II
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
Target kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2011-2015) 4 12.71 %
Realisasi Kinerja sampai dengan 2015
Tingkat Kemajuan 7 (+)16.10%
31
Memperhatikan tabel diatas dapat dilihat perbandingan target kinerja jangka menengah dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 sebagai tahun akhir periode renstra. Realisasi kinerja semua sasaran kinerja sampai dengan tahun 2015 sudah melebihi target kinerja jangka menengah. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, semua sasaran kinerja tersebut dapat melampaui target jangka menengah karena Dinas Kehutanan secara proaktif berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sehingga mendapat dana tambahan baik APBD Propinsi, APBN maupun swasta (CSR). Kemudian apabila memperhatikan target dan realisasi kinerja dengan indicator persentase IUIPHHK yang berijin capaiannya paling tinggi, yakni 226 %. Bertambah banyaknya industri primer hasil hutan yang berijin akan membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Selain ada kepastian hukum dalam usaha mereka (legal), perkembangan jumlah tenaga kerja yang terserap dari sektor kehutanan semakin terpantau dan meningkat jumlahnya. Jumlah tenaga kerja industry primer hasil hutan yang tercatat pada tahun 2010 sebanyak 874 orang menjadi 2.037 orang pada tahun 2015. Pada sasaran dengan indikator kinerja persentase RHL realisasi dan capaian kinerja sampai tahun 2015 sebesar (112.39%). Keberhasilan realisasi kinerja tersebut tidak lepas dari upaya Dinas Kehutanan untuk mendapatkan sumberdana lain baik dari APBD I, Dekon, APBN maupun kerjasama dengan pihak lain (Perum Jasa Tirta I dan CSR perusahaan) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sasaran kinerja dengan indikator persentase penanganan pada kawasan lindung juga jauh melampaui target. Keberhasilan realisasi kinerja tersebut tidak lepas dari upaya Dinas Kehutanan untuk mendapatkan sumberdana lain dari CSR perusahaan. Sasaran kinerja dengan dengan indikator persentase kelompok yang berhasil mencapai 139.93 %%. Keberhasilan realisasi kinerja tersebut tidak lepas dari upaya Dinas Kehutanan untuk mendapatkan sumberdana lain dari CSR perusahaan dan APBD propinsi.
5. Perbandingan Realisasi Kinerja Jangka Menengah dengan Standar Nasional Target Kinerja sebagaimana yang tertuang dalam renstra maupun renja Dinas Kehutanan ditetapkan berdasarkan kemampuan sumberdaya yang ada, terutama kemampuan pendanaannya. Sedang jika dikaitkan dengan
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
32
standar nasional, Kementrian Kehutanan sendiri belum mengeluarkan standar
pelayanan
minimal
atau
yang
sejenisnya
sebagai
bahan
perbandingan. Namun, apabila mencermati Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.6/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kehutanan, terdapat 18 indikator kinerja utama yang ditetapkan dan sekaligus memuat target kinerja. Dari kedelapan belas IKU Kementerian Kehutanan tersebut, ada 3 yang relevan dengan sasaran kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Malang yakni: 1. Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50%. 2. Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 2,5 juta ha. 3. Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat. Apabila dibandingkan dengan ketiga indicator kinerja dan target tersebut diatas, paling tidak Kabupaten Malang telah berkontribusi dalam melakukan pembinaan dan pendampingan sehingga sudah terbangun 1.029,60 Ha hutan rakyat, 6 IUPHHK dan 3 kelompok IPHHK yang bersertifikat VLK . Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kehutanan telah melakukan upaya RHL selama 5 tahun (2011-2015) seluas 21.586.60 Ha atau 0,86 % dari target yang ditetapkan Kementrian Kehutanan. Tabel 13. Perbandingan Realisasi Dengan Standar Nasional NO 1.
2.
3.
Kinerja
Jangka Menengah (2011-2015)
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan dlm dan luar kawasan utk kesejahteraan masyarakat Peningkatan luasan lahan berhutan pada lahan kritis/ kurang produktif/ terbuka Peningkatan pembinaan, pengawasan, perlindungan tata guna hutan dan konservasi alam
Persentase Peningkatan Industri Primer hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang Berijin Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan
28.81%
Produk industri HH bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50%
Sertifikat VLK pada Hutan Rakyat seluas 1.029,60 Ha 6 IUPHHK dan 3 kelompok IPHHK
18.6%
2.5 juta Ha
18.6 % setara dengan seluas 21.586,60 Ha
Persentase penanganan pada kawasan lindung
12,98%
-
-
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
REALISASI 2011- 2015
TARGET NASIONAL
KET
33
NO 4.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Peningkatan perekonomian dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan luar kawasan hutan
Persentase kelompok yang berhasil diberdayakan
REALISASI 2011- 2015
TARGET NASIONAL 50 kerjasama kemitraan
12.72%
KET 12.72 % setara dengan 35 kelompok yang telah diberdayakan
6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan Beberapa hal yang dapat dianalisis terkait keberhasilan dan kegagalan capaian kinerjaadalah sebagai berikut: -
Keberhasilan realisasi yang melebihi target karena Dinas Kehutanan berupaya menjalin kerjasama dengan pihak lain. Adapun pihak yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kehutanan antara lain BPDAS Brantas, Perum Jasa Tirta I, pihak swasta/perusahaan dengan memanfaatkan dana CSR. Selain bekerjasama dengan berbagai pihak, kegiatan RHL juga mendapat dukungan dana dari APBD propinsi maupun APBN. Dengan adanya kerjasama dengan para pihak maka terget kinerja tersebut dapat terlampaui.
-
Kegagalan realisasi yang kurang dari target karena ada beberapa kegiatan yang direncanakan dengan asumsi mendapat dana DAK bidang kehutanan. Namun dalam kenyataannya selama 3 tahun berturut-turut
(2013,
memperoleh
dana
2014 DAK
dan
2015)
sehingga
Dinas
terpaksa
Kehutanan
tidak
menghentikan
atau
mengurangi kinerja kegiatan lain yang dianggap belum terlalu prioritas. -
Kegagalan realisasi yang kurang dari target khususnya untuk realisasi perolehan dana bagi hasil PSDH pada tahun 2013, 2014 dan 2015 karena penetapan target dari kementrian terlalu besar sementara produksi menurun. Selain itu, perubahan tarif sesuai PP No 12 tahun 2014 terjadi penurunan tarif PSDH dari 10 % menjadi 6 %, sehingga secara otomatis perolehan DBH PSDH juga mengalami penurunan (realisasi 71 %). Kemudian tahun 2015 realisasi bahkan lebih kecil lagi yakni hanya sebesar 60.44% karena ada sebagian dana bagi hasil PSDH yang belum masuk ke kasda dan produksi kayu perhutani dihentikan sebelum target terpenuhi karena kayu di TPK mengalami penumpukan/tidak laku.
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
34
-
Kegagalan realisasi yang kurang dari target khususnya untuk realisasi capaian kinerja kegiatan dengan indicator jumlah IPHHK yang berijin hanya 33,3 % pada tahun 2015. Hal tersebut karena ada perubahan peraturan dari Permenhut No P.55/Menhut-II/2014 tentang Ijin Usaha IPHHK
menjadi
P.13/MenLHK-II/2015,
dimana
ada
tambahan
persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus perijinan yakni harus ada ijin HO. Tambahan persyaratan tersebut berdampak pada pengurusan ijin yang makin lama 7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pengukuran tingkat Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran dengan persentase capaian kinerja, pagu anggaran dengan persentase target kinerja.
Hasil pengukuran
sebagaimana pada tabel berikut: Tabel 14. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2015 % PENYERAPAN ANGGARAN
% TINGKAT EFISIENSI
226.67 %
100 %
56 %
Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan
179.63%
98.82 %
45%
Persentase penanganan pada kawasan lindung
440.90%
99.60 %
77%
Persentase kelompok yang berhasil diberdayakan
146.09%
99.96 %
32%
Persentase pelaksanaan tugas kantor berjalan dengan baik dgn tersedianya sarana dan prasarana kantor Prosentase sapras aparatur yang meningkat dan atau terpelihara
100%
98.35
1.14%
100%
100 %
-
Persentase aparatur yg meningkat kedisiplinannya
100%
100 %
-
Persentase ketersediaan dok. rencana dan lap. capaian kinerja serta lap. keuangan
100%
100 %
-
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
Peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan dlm dan luar kawasan utk kesejahteraan masyarakat Peningkatan luasan lahan berhutan pada lahan kritis/ kurang produktif/ terbuka Peningkatan pembinaan, pengawasan, perlindungan tata guna hutan dan konservasi alam Peningkatan perekonomian dan kelemba-gaan masyarakat sekitar hutan dan luar kawasan hutan
Persentase Peningkatan Industri Primer hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang Berijin
5.
Peningkatan Pelaksanaan tertib administrasi kantor
6.
Penyediaan sarana prasarana yang memadai dalam menunjang fungsifungsi organisasi Peningkatan kua-litas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan Peningkatan pelaksanaan pembangunan kehutanan
NO 1.
2.
3.
4.
7.
8.
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
% CAPAIAN KINERJA
35
8. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja A. Program/Kegiatan Yang Menunjang Capaian Kinerja Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Dalam Dan Luar Kawasan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Tabel 15. Program/ Kegiatan Yang Menunjang Capaian Kinerja Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Dalam Dan Luar Kawasan Untuk Kesejahteraan Masyarakat No.
I
1
2
3
4
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Persentase Peningkatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang Berijin
Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan Pengembangan, Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat
TARGET
REALISASI
12.71%
28.81%
Nilai Dana Bagi Hasil (DBH)
Rp. 609.609.000
Rp. 368,475,454
Jumlah industri primer hasil hutan kayu yang berijin
3 industri
1 industri
300.000 m3
321.622,9 m3
1 industri
3 kel. industri
Jumlah produksi kayu rakyat yang beredar berdasarkan dokumen angkutan
Jumlah industri kayu rakyat yang disiapkan untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu
Pada tabel diatas dapat dilihat nilai target, realisasi dan capaian kinerja pada program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. Indikator kinerja program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan adalah Persentase Peningkatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang Berijin. Capaian kinerja sampai dengan tahun 2015 telah melebihi target yang semula 12,71 % menjadi 28.81%. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan terdiri dari Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan indicator nilai dana bagi hasil PSDH. Target tahun 2015
sesuai
Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2015 sebesar Rp.
609.609.000, sedang realisasinya sebesar Rp. 368,475,454
(capaian
kinerja 60.44 %). Dari kegiatan Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan sebanyak 1 industri mendapat IUIPHHK (capaian 33.33%), Pengembangan, Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan sebanyak 321.622,9 m3 (capaian 107,2%), Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat sebanyak 3 kelompok industri (capaian 300%). Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
36
Kegiatan yang menunjang Program Pemanfaatan Potensi SDH. 1. Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kegiatan
Optimalisasi
PNBP
merupakan
bentuk
pengawasan
pemerintah daerah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari kegiatan pemungutan hasil hutan dalam kawasan. Bentuk kegiatannya berupa
penilaian
realisasi produksi hasil hutan
sesuai dengan
pengesahan rencana produksinya, penilaian rencana produksi tidak terduga dan penagihan kewajiban pembayaran PSDH. Dasar penentuan target PSDH berasal dari RPKH (Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan) Perum Perhutani KPH Malang, KPH Blitar dan KPH Pasuruan yang masuk wilayah Kabupaten Malang. Perolehan PSDH kemudian dibagi dengan pola dana bagi hasil PSDH antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (propinsi, kabupaten/kota dalam 1 propinsi dan kabupaten/kota penghasil). Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pembinaan sekaligus pemeriksaan dalam rangka melindungi hak-hak negara atas perolehan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kehutanan berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atas produksi hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan negara. Kegiatan ini belum berhasil memenuhi target perolehan dana bagi hasil PSDH sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan daerah. Karena perolehan PSDH menurun, secara otomatis hal tersebut membawa pengaruh bagi perolehan DBH (Dana Bagi Hasil) PSDH yang merupakan indikator kinerja dari kegiatan ini. Dari target sebesar Rp. 609.609.000,- telah terealisasi hanya sebesar Rp. 368.475.454,(60.44 %). Angka realisasi DBH PSDH jauh lebih kecil dari target karena ada sebagian DBH yang belum masuk ke kasda dan produksi kayu perhutani dihentikan sebelum target terpenuhi karena kayu di TPK mengalami penumpukan/tidak laku 2. Kegiatan Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan dinilai sangat berhasil mengembangkan industri dan pemasaran hasil hutan di Kabupaten
Malang.
Bentuk
kegiatannya
berupa
pembinaan dan pendampingan kepada industri primer HHK guna memperoleh IUIPHHK (Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu) yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai kapasitas per tahunnya. Industri Penggergajian Kayu yang terdiri dari : 1). Skala kecil
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
37
dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 M3 per tahun; 2). Skala menengah dengan kapasitas produksi lebih besar dari 2.000 M3 sampai dengan 6.000 M3 per tahun; 3). Skala besar dengan kapasitas produksi lebih besar dari 6.000 M3 per tahun. Hal ini sebagai implementasi dari
Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
P.35/Menhut-II/2008
jo.
P.9/Menhut-II /2009 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan. Sampai dengan tahun 2010 tercatat 30 industri primer yang telah mendapat IUIPHHK. Kemudian pada tahun 2011 bertambah menjadi 33 industri primer dan pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 36 industri primer yang berijin. Kemudian pada tahun 2013, meskipun tidak mendapatkan pendanaan APBD, Dinas Kehutanan tetap melakukan pembinaan dan pendampingan secara intensif kepada industri primer yang
belum
berijin.
Hal
tersebut
membuahkan
hasil
dengan
bertambahnya jumlah industri primer yang berijin menjadi 51 industri. Untuk tahun 2014 terdapat 12 industri primer yang telah mendapatkan ijin. Dengan demikian, total industri primer yang berijin sampai dengan tahun 2014 menjadi 63 industri. Keberhasilan realisasi kinerja kegiatan ini karena Dinas Kehutanan terus berupaya memotivasi dan melakukan pendampingan kepada industri hasil hutan yang belum berijin untuk segera mengurus proses perijinan. Sedang untuk tahun 2015 hanya ada 1 industri primer HHK yang mendapatkan ijin. Hal tersebut karena ada perubahan peraturan dari Permenhut No P.55/Menhut-II/2014 tentang Ijin Usaha IPHHK menjadi P.13/MenLHK-II/2015, dimana ada tambahan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus perijinan yakni harus ada ijin HO. Tambahan persyaratan tersebut berdampak pada pengurusan ijin yang makin lama. Berikut data jumlah industri primer yang mendapatkan ijin pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut: Tabel 16. Daftar Industri Primer HHK Yang Mendapatkan Ijin Pada Th 2015
No
Nama Perusahaan/Alamat
Kapasitas Ijin
Jenis Produksi
(M3/TH) 1
UD Serbuk Mas Wajak
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
2.050 Pembuatan veener, bare core
38
3. Kegiatan Pengembangan, Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan berhasil memenuhi target indikator kinerja kegiatan.
Sebagaimana
dipahami,
terbitnya
Peraturan
Menteri
Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang penatausahaan hasil hutan (PUHH) yang berasal dari hutan rakyat, menjadi momentum untuk memperbaiki tata usaha kayu rakyat. Aturan lama yakni P.51/2006 dan perubahannya, dokumen angkutan kayu bulat rakyat menggunakan SKSKB-KR atau SKAU (tergantung pada jenis kayu). Untuk jenis pohon Jati, masyarakat sebagai pengelola hutan rakyat yang menanam pohon Jati harus mengurus dokumen SKSKB di Dinas Kehutanan Kabupaten setempat. Angin segar mulai terasa ketika terbitnya P.30/2012. Dokumen angkutan kayu bulat rakyat sekarang berupa SKAU, nota angkutan, nota angkutan penggunaan sendiri, dan surat angkutan lanjutan. Peraturan terbaru tersebut telah disosialisasikan kepada pejabat penerbit kepala desa pada tahun sebelumnya. Namun, dampak dari peraturan ini, pelaporan peredaran kayu rakyat menjadi tidak tertib. Banyak kepala desa dan industri kayu primer yang tidak melaporkan peredaran kayunya, baik kepada Dinas Kehutanan kabupaten maupun Dinas Kehutanan propinsi. Pada tahun 2013 capaian kinerja untuk kegiatan ini hanya sebesar 45 %. Karena capaian yang rendah tersebut, tahun 2014 dilakukan upaya monitoring dan evaluasi yang cukup intensif kepada para pejabat penerbit dan industri primer hasil hutan. Terbukti, capaian kinerja pada tahun 2014 meningkat menjadi 103 %, yang artinya kesadaran dari para pejabat penerbit dan industri primer untuk melaporkan peredaran kayunya meningkat. Volume kayu rakyat yang terdata tahun 2014 sebanyak 302.585,96 m3. Tahun 2015 meningkat lagi menjadi 107.2% dengan jumlah peredaran kayu rakyat yang terdata berdasarkan dokumen angkutan sebanyak
321,622.94
m3. Jumlah
volume kayu tersebut sesuai jumlah dokumen peredaran kayu rakyat yang dilaporkan ke Dinas Kehutanan sebanyak 5.415 dokumen SKAU yang diterbitkan kepala desa dan petugas wasganis dari
dinas
Kehutanan. Sebagai informasi, sejak September 2015 sampai sekarang produksi kayu rakyat atau kayu yang berasal dari hutan hak sulit didata karena info perubahan aturan menteri yaitu dari P.30/KeMenHut II/2012 menjadi P.21/ KemenLHK -Setjen /2015. Dalam aturan terbaru
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
39
tersebut, masyarakat bebas mengeluarkan dokumen angkutan yang hanya berupa nota pembelian. Jadi dokumen peredaran kayu rakyat tidak lagi dikeluarkan oleh kepala desa atau pejabat penerbit, tetapi langsung
dilakukan
masyarakat
secara
bebas
sesuai
traksaksi
penjualan/pembelian kayu rakyat. Konsekuensi dari peraturan tersebut, kayu rakyat yang beredar menjadi semakin sulit untuk dikontrol. Menyikapi hal tersebut, Dinas Kehutanan menjalin kerjasama dengan ITTO (International Timber Trade Organization), untuk memberikan pembekalan, pengukuran dan pengenalan jenis kayu kepada 20 orang anggota kelompok tani hutan rakyat dan 10 kepala desa di wilayah Kabupaten Malang. Tujuan pembekalan selain mensosialisasikan peraturan Kementerian LHK nomor P.21/ KemenLHK -Setjen /2015, juga memberikan pembekalan praktis kepada mereka bagaimana menjual kayu yang dilengkapi dengan dokumen yang mereka terbitkan sendiri. Berikut disajikan jenis dan jumlah Kayu Rakyat yang beredar tahun 2015. Tabel 17. Jenis dan Jumlah Kayu Rakyat Yang Beredar Berdasarkan Dokumen Angkutan Tahun 2015 NO
JENIS KAYU
1
AKASIA
2 3 4 5 6 7 8 9
JATI MAHONI MINDI SNGN TEKIK SONO GAMELINA PINUS R. CAMPURAN JUMLAH
JUMLAH (m3) 58,808.38 26,357.36 19,288.54 6,488.99 197,921.97 1,942.13 8,304.05 18.48 2,493.04 321,622.94
4. Kegiatan Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat Kegiatan pendampingan kelompok usaha perhutanan Rakyat diarahkan pada upaya tata kelola kayu Indonesia yang baik dalam rangka menuju hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Tata kelola diatur dalam Permenhut P.38/Menhut-II/2009 jo P.68/Menhut-II/2011 jo P.45/MenhutII/2012 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang izin atau pada Hutan Hak. Untuk memenuhi peraturan tersebut, maka baik industri primer HHK maupun kelompok tani hutan rakyat wajib mempunyai sertifikat legalitas kayu
(SLK). Peraturan
ini untuk
mewujudkan komitmen pemerintah dalam memberantas illegal Logging
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
40
dan illegal trading dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan kinerja industri perkayuan dan produk turunannya sehingga diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kinerja ekspor. Terkait hal tersebut, Dinas Kehutanan berkewajiban memberikan fasilitasi agar kelompok tani pengelola hutan rakyat dan industri primer dapat memperoleh SLK. Melalui kegiatan ini, Dinas Kehutanan telah memfasilitasi terbentuknya unit kelembagaan yang diajukan untuk mendapat sertifikat SLK. Kegiatan ini berhasil melampaui target indikator kinerja kegiatan yakni jumlah industri kayu rakyat yang disiapkan untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu sebanyak 1 industri telah terealisasi 3 kelompok industri (realisasi 300%). Selama pembinaan, Dinas Kehutanan telah berupaya untuk memotivasi beberapa industri primer HHK berijin yang ada di Kabupaten Malang. Hasil dari pembinaan tersebut terdapat 3 kelompok industri yang telah mendapatkan sertifikat SVLK yakni Kelompok industry Maju Bersama, Hikmah Barokah dan barokah Jaya. 3 kelompok industry tersebut terdiri dari 17 industri primer yang sudah berijin. Pengajuan sertifikasi SVLK dengan pola kelompok ini, selain lebih efisien (biaya lebih ringan), juga merupakan strategi percepatan jumlah industry yang bersertifikasi SVLK. Banyaknya industry yang bersedia mengajukan sertifikasi SVLK juga tidak terlepas dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.43/MenhutII/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Ijin atau pada Hutan Hak yang menyebutkan bahwa “terhadap pemegang IUI, TDI dan ETPIK Non-Produsen, pemegang IUPHHK-HKm/HTR/HD/HTHR diwajibkan memiliki SLK selambat-lambatnya 31 Desember 2014.”
Sebenarnya,
Dinas Kehutanan dalam hal ini hanya melakukan pendampingan untuk menyiapkan administrasi dan fisik yang akan dinilai untuk sertifikasi. Sedangkan untuk penilainnya sendiri, Dinas Kehutanan tidak tersedia anggaran untuk membiayainya karena anggaran yang sangat terbatas. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Kehutanan menjalin kerjasama dengan Dinas Kehutanan Propinsi sebanyak 1 kelompok industry (6 indutri) dan 2 kelompok industry (11 industri) mendapat bantuan dari MFP (Multistakeholder Forestry Programme), yakni lembaga independen yang ditunjuk oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempercepat target perolehan sertifikasi SVLK bagi IPHHK dan
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
41
kelompok tani hutan rakyat. Berikut tabel kelompok industri primer hasil hutan yang mendapatkan sertifikasi SVLK pada tahun 2015. Tabel 18. Kelompok industri primer HH bersertifikat SVLK Tahun 2015 No 1 I
KELOMPOK SVLK INDUSTRI 2 Kelompok Maju Bersama
Sumberdana Assesment 4
ANGGOTA IPHHK 3 UD Intan Jaya
MFP
UD Randu Mulya UD Purna Perdana UD Karya Mandiri UD Galih Perdana Perusahaan Triplek Wijaya II
Kelompok Hikmah Barokah
MFP
UD Gunung Agung UD Putra Muda UD Sengon Jaya Indah UD Sri Sadono UD Putra Andika
III
Kelompok Barokah Jaya
APBD Propinsi
UD Rian CV Diato Wood sejahtera UD Putro Utomo UD Jaya Abadi UD Trijaya UD Kawedar
B. Program/Kegiatan Yang Menunjang Capaian Kinerja Peningkatan Luasan Lahan Berhutan Pada Lahan Kritis/ Kurang Produktif/ Terbuka Tabel 19. Program/ Kegiatan Yang Menunjang Capaian Kinerja Peningkatan Luasan Lahan Berhutan Pada Lahan Kritis/ Kurang Produktif/ Terbuka No.
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET
REALISASI
CAPAI AN (%)
I
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Persentase rehabilitasi hutan dan lahan
0.84%
1.51%
179.63 %
1
Pembuatan Kebun Bibit / Benih Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif Penghijauan Lingkungan Penyusunan Rencana Pengelolaan RHL Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan Kota
Jumlah bibit tanaman hutan tersedia
50.000 btg
50.000 btg
100 %
Luas hutan rakyat yang terbangun
25 Ha
25 Ha
100 %
Jml bibit tan. penghijauan lingkungan Jumlah dok. Perencanaan teknis kehutanan Jumlah bibit langka/ khas yg tertanam di hutan kota/ rintisan hutan kota
18.011 btg
18.011 btg
100 %
2 dokumen
2 dokumen
100 %
136 batang
136 batang
100 %
2
3 4
5
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
42
Indikator kinerja program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah persentase rehabilitasi hutan dan lahan dengan formulasi luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dibagi total luas hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi dikalikan 100 %. Program RHL merupakan upaya perbaikan hutan dan lahan yang mencakup
dalam dan luar kawasan (lahan
masyarakat). Untuk kegiatan rehabilitasi hutan (dalam kawasan) setelah direkap dari para pemangku kawasan yang masuk wilayah Kabupaten Malang (KPH Malang, Blitar, Pasuruan, Tahura R Suryo, TN BTS dan BKSDA Resort Sempu) tahun 2015 mencapai angka 866.5 Ha. Sedang rehabilitasi di luar kawasan hutan (lahan masyarakat) dilakukan oleh Dinas Kehutanan dalam bentuk kegiatan pembangunan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, pembuatan kebun bibit desa, Kebun Bibit Rakyat, dan pelestarian sumber air. Kegiatan tersebut apabila dikonversi dalam luas rehabilitasi lahan, mencapai angka luasan 827,15 Ha. Luasan rehabilitasi hutan dan lahan tersebut apabila diperbandingkan dengan luas hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi
(116.057 Ha) maka persentase yang
diperoleh mencapai angka 1.51 %. Angka tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 0.84%. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan melalui kegiatan Pembuatan Kebun Bibit / Benih Tanaman
Kehutanan
sebanyak
50.000
batang
(capaian
100%),
Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif seluas 25 ha (capaian 100%), dan Penghijauan Lingkungan sebanyak 18.011 batang (capaian 100%) dan Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan Kota sebanyak 136 batang (capaian 100 %). Kegiatan yang menunjang Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1. Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit / Benih Tanaman Kehutanan Kegiatan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan merupakan upaya percepatan terhadap rehabilitasi hutan dan lahan dengan membuat persemaian
tanaman
kehutanan
kayu-kayuan
maupun
tanaman
produktif. Bibit tanaman yang dihasilkan dari persemaian/Kebun Bibit Desa (KBD) selanjutnya dibagikan kepada masyarakat yang ingin menanam di lahan masing-masing. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk transfer teknologi dalam pembuatan bibit tanaman kehutanan sekaligus untuk menyediakan bibit bagi masyarakat yang akan melakukan penghijauan secara swadaya di sekitar lokasi kegiatan. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan ini juga merupakan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat, dimana pada saat pembuatannya
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
43
masyarakat dapat belajar dari pendamping (petugas Dinas Kehutanan) dalam pembuatan persemaian kehutanan yang baik dan apabila telah mampu,
dapat
membuat
sendiri
untuk
dijadikan
sumber
mata
pencaharian dan berswadaya dalam rehabilitasi hutan dan lahan. Pelaksanaan
kegiatan
Pembuatan
Kebun
Bibit/Benih
Tanaman
Kehutanan berhasil memenuhi sasaran dalam mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kelompok tani wanita “REJO TANI” Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang yang diketuai oleh Tulus Bawon dengan bibit yang dihasilkan sebanyak 10.000 batang (sengon 6.000 batang, nangka 2.000 batang, sirsak 2.000 batang). Pembuatan KBD ini untuk menunjang/mendukung
Program
Peningkatan Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). Bibit tersebut telah terdistribusi ke masyarakat sekitar lokasi kegiatan maupun untuk mendukung kegiatan gerakan masyarakat. Pelaksanaan pembuatan KBD juga dilaksanakan dimasing-masing UPTD Dinas Kehutanan sebanyak 4 unit dan jumlah bibit 40.000 batang. Tabel 20. Jumlah dan Jenis Bibit per UPTD Tahun 2015 No
Lokasi
Jenis/Jumlah
1
UPTD. Bantur
Sengon 8.100, Nangka 550, Sirsat 1.350
2
UPTD. Tumpang
Sengon 8.100, Nangka 550, Sirsat 1.350
3
UPTD. Donomulyo
Sengon 8.100, Sirsat 1.900
4
UPTD. Ngantang
Sengon 8.100, Nangka 500, Sirsat 1.400
Kegiatan ini merupakan fasilitasi pemerintah dalam penyediaan bibit tanaman hutan yang prosesnya dibuat secara swakelola oleh masingmasing
UPTD.
Bibit
hasil
kegiatan
tersebut
digunakan
untuk
merehabilitasi dan menanam di lahan kritis, lahan kosong dan lahan tidak produktif di wilayahnya. Di samping itu, juga dipakai sebagai sarana untuk mengurangi terjadinya resiko sosial berupa kemiskinan akibat degradasi hutan dan lahan serta sebagai tempat pemberian pengetahuan dan keterampilan mengenai pembuatan persemaian, penanaman
dengan
menggunakan
benih/bibit
yang
berkualitas.
Kegiatan pembuatan bibit tanaman hutan juga mendapat pendanaan dari Perum Jasa Tirta I melalui kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Masyarakat sebanyak 50.000 batang yang berlokasi di Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang.
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
44
2. Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan berhasil memenuhi target indikator kinerja kegiatan yakni tersusunnya 1 dokumen perencanaan teknis kehutanan berupa dokumen Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRL) Tahun 2015. Dokumen RTn-RL digunakan sebagai pedoman pelaksanaan RHL tiap tahunnya. Penyusunan RTn-RL mengacu pada dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RP-RL) yang telah dibuat sebelumnya. Dengan mengacu pada dokumen-dokumen tersebut, maka kegiatan rehabilitasi lahan dapat dilaksanakan secara terencana dan sesuai dengan
prioritas
yang
perlu
ditangani
dan
mendapatkan
hasil
sebagaimana yang diharapkan. 3. Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif Dalam kegiatan ini telah berhasil terbangun hutan rakyat seluas 25 Ha (telah mencapai target 100%). Pelaksanaan kegiatan pengembangan hutan rakyat dan pengkayaan vegetatif dilaksanakan pada lahan rakyat yang sudah ada tanaman kayu-kayuan tetapi masih perlu dilakukan pengkayaan tanaman. Sasaran lokasi kegiatan hutan rakyat adalah pada tanah/lahan milik rakyat (lahan yang dibebani hak). Pelaksanaan kegiatan pengembangan hutan rakyat dan pengkayaan vegetatif untuk Kabupaten Malang tahun 2015 berada di Pondokagung Kecamatan Kasembon.
Pelaksanaan
kegiatan
meliputi:
persiapan
lapangan
(pengukuran dan pengumpulan data lapangan, pembersihan lapangan dan pembuatan piringan, pemasangan patok batas, pemasangan papan nama, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam dan pemupukan). Kegiatan
ini
dilaksanakan
melalui
kontraktual
dengan
metode
penunjukan langsung untuk pengadaan bibit tanaman (kayu-kayuan dan MPTS) dan obat tanaman (pestisida). Pengadaan bibit tanaman berupa kayu-kayuan dan MPTS sebanyak 11.000 batang dilaksanakan oleh CV. Berkah Bumi Lestari dengan jenis tanaman sengon 9.556 btg dan durian 1.444 btg. Pengadaan obat, pengadaan dan pemasangan ajir sebanyak 11.000 batang serta pelaksanaan penanaman dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) antara Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dengan Ketua Kelompok Tani penerima hibah kegiatan pengembangan hutan rakyat dan pengkayaan vegetatif. Dari target 25 Ha luas hutan rakyat terbangun, terealisasi hutan rakyat seluas 25 Ha.
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
45
Tabel 21. Lokasi, Luas dan Kelompok Tani Hutan Rakyat 2015 No 1.
Lokasi (Kec./Desa) Kasembon - Pondokagung
Luas (ha)
Jumlah
Kelompok Tani Nama Kel. Tani Nama Ketua
25 Agung Lestari I
Suradjiono
25
Selain dari APBD II, terdapat kegiatan dari APBN melalui BP DAS, berupa
kegiatan
Agroforestry,
Bantuan
Langsung
Masyarakat
Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (BLM-PPMBK) dan Areal Model Pengembangan Hutan Rakyat Bambu. Pada tahun 2015 terdapat desa 5 yang mendapat bantuan Agroforestry masing-masing seluas 20 Ha, yakni Desa Rejosari-Bantur, Desa Sumberdem dan Sumbertempur-Wonosari, Desa Ngenep-Karangploso dan Desa Argosari-Jabung. Sedang kegiatan BLM-PPMBK ada 3 desa yakni Desa Sumbertempur dan Sumberdem Kecamatan Wonosari serta dan Desa Dalisodo Kecamatan Wagir. Setiap unit BLM-PPMBK mendapat bantuan Rp 50.000.000,- untuk pembuatan Agroforestry 10 Ha dan pengadaan kambing 10 Ekor (Desa Sumbertempur dan Sumberdem). Desa Dalisodo digunakan untuk pembuatan Agroforestry 10 Ha dan alat pembuatan dupo ratus. Untuk kegiatan Areal Model Pengembangan Hutan Rakyat Bambu dilaksanakan sebanyak 2 unit (20 ha) yakni di Desa Dalisodo-Wagir dan Sanankerto-Turen. Berikut tabel kegiatan hutan rakyat dan sejenisnya dari sumber dana APBN. Tabel 22. Kegiatan Hutan Rakyat dan Sejenisnya No
Jenis Kegiatan
1.
Agroforestry
Lokasi (kec./desa)
Sumber Dana
Vol. (Ha)
Bantur - Rejosari
APBN
Karangploso - Ngenep
APBN
20
Jabung - Argosari
APBN
20
Wonosari - Sumbertempur
APBN
20
Wonosari - Sumberdem
APBN
20
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
20
Tanaman(btg)
Sengon 3.300 Nangka 3.300 Sirsat 2.200 Porang 1.500 Jahe 200 Sengon 3.300 Apokat 5.500 Jahe 100 Sengon 3.300 Apokat 3.300 Sirsat 2.200 Jahe 500 Sengon 3.300 Cengkeh 5.500 Jahe 100 Sengon 3.300 Cengkeh 5.500 Jahe 100
Kel. Tani Pelaksa na Mulyosari
Mulia
Usaha Maju II
Sido Mamur Ngudi Makmur I
46
No
Jenis Kegiatan
2.
BLM-PPMBK (keg.agroforestr y /MPTS, ternak kambing,alat pembuatan dupo ratus)
3.
Areal Model Hutan Rakyat Bambu
Lokasi (kec./desa)
Sumber Dana
Wonosari - Sumbertempur
Vol. (Ha)
Tanaman(btg)
Kel. Tani Pelaksa na
APBN 10
Rpt gajah 2000 Sengon 4.400 Jabon 500 Durian 240 Cengkeh 200 Bnh jagung 50 kg Kambing 10
Ngudi Makmur I
Sido Makmur
Wonosari - Sumberdem
APBN
10
Rpt gajah 2000 Sengon 4.400 Jabon 500 Durian 240 Cengkeh 200 Benih jagung 50 kg Kambing 10
Wagir - Dalisodo
APBN
10
Bambu 2.000 Sengon 2.000 Durian 100 Benih jagung 50 kg Alat cetak dupo
10
Bambu petung 4000 btg Bambu petung 4000 btg
Andini
Wagir - Dalisodo Turen - Sanankerto
APBN
10
Jumlah
Andini Boon Pring
150
4. Kegiatan Penghijauan Lingkungan Kegiatan ini hanya berupa pengadaan bibit untuk ditanam di lahan-lahan fasilitas umum, fasilitas sosial serta hamparan kosong seperti pada halaman rumah, perkantoran, sekolah, tempat ibadah, pemakaman, kanan kiri jalan, sempadan sungai dll. Kegiatan penghijauan lingkungan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan melalui penanaman tanaman kayu-kayuan dan jenis tanaman serbaguna/MPTS Pengadaan
bibit
dilakukan
secara
kontraktual
melalui
rekanan
CV. MULYODADI sebanyak 18.453 batang. Rincian jenis dan jumlah bibit penghijauan lingkungan sebagaimana tersaji pada tabel berikut. Tabel 23. Jenis dan Jumlah Bibit Penghijauan Lingkungan Th 2015 No
JENIS BIBIT
VOLUME
1 2
Durian Duku
4713 4000
Batang Batang
3
Sengon
6000
Batang
4
Beringin
40
Batang
5
Nangka
700
Batang
6
Sirsat
900
Batang
7
Glodokan
100
Batang
8
Pucuk Merah
100
Batang
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
47
No
JENIS BIBIT
VOLUME
9
Apokat
400
Batang
10
sukun
400
Batang
11
salam
200
Batang
12
sawo kecik
200
Batang
13
Trembesi
300
Batang
14
Mahoni
200
Batang
15
Sepatudea
100
Batang
16
cemara
100
Batang
18.453
Batang
Jumlah
Sedang untuk sebaran bibit penghijauan lingkungan ada di 39 desa dengan rincian sebagai berikut: Tabel 24. Sebaran Penghijauan Lingkungan Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 41 34 35 36 37 38 39
Lokasi Kec. lawang lawang Bantur Kasembon Kasembon Kasembon Pagak Gedangan Pagelaran Sb.pucung Wonosari Wonosari Bululawang Poncokusumo Pujon Donomulyo Kepanjen Singosari Kepanjen Ngatang Pujon Jabung Pujon Ngantang Donomulyo Batur Wonosari Kasembon Donomulyo Jabung Bantur Pujon Kasembon Wonosari Bantur Kasembon Pujon Jabung Kasembon Pakisaji
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
Desa Sidodadi Sidoluhur Rejosari Wonoagung Pondoagung sukosari Sb.kerto Sindurejo Kanigoro Jatigui Wonosari Sumber dem Kasembon Pksumo Pujon Kidul Mentaraman Ngadilangkung Kepanjen Pandansari Ngabab Argosari Ngroto Pandansari Tulungrejo Sumberbening Sumbertempur podokagung Tulungrejo Argosari Sumberbening ngabab Pait Sumbertempur Sumberbening Pait Ngroto Argosari podokagung Bendo Jumlah
Jumlah bibit yang tersalur 4,000 4,000 212 500 395 250 1,206 10 639 340 1,113 750 1,220 520 535 203 1,370 18 6 50 54 65 51 53 57 51 57 52 59 67 58 57 63 54 74 55 52 67 59 11 18.453
48
Kegiatan ini dinilai berhasil, dimana pengadaan bibit telah mencapai target 100%. Pemberian bantuan bibit dalam kegiatan penghijauan lingkungan kepada masyarakat bersifat hibah yang dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah tanaman berkayu di lahan penduduk dan fasilitas umum dalam upaya membantu mengatasi permasalahan polusi udara, mengurangi banjir dan tanah longsor, pemanasan global, memperkuat serapan air tanah, dan sekaligus memberikan sumber pendapatan kepada masyarakat melalui produksi hasil kayu dan buah. Kegiatan penghijauan lingkungan juga mendapat bantuan dari para pemangku kawasan hutan dan CSR perusahaan. Program CSR ini merupakan salah satu bentuk kepedulian peran para pihak dalam mendukung upaya perbaikan lingkungan dan mempercepat penanganan lahan kritis. Program CSR sangat bermanfaat dalam mendukung program pemerintah. Bantuan dari KPH Blitar sebanyak 2.000 batang bibit sengon dan 100 batang cemara pinus; KPH Malang sebanyak 5.000 batang bibit mahoni; Jasa Tirta membantu 5.000 batang terdiri dari bibit mahoni, trembesi, sirsat dan sukun; KPH Pasuruan sebanyak 1.500 batang bibit mahoni; Tahura R. Soeryo membantu 2.000 batang bibit mahoni;PG Kebon Agung menyumbang 2.200 batang bibit sengon dan 200 batang bibit sapu tangan; CJI Pasuruan membantu 1.000 batang terdiri dari bibit mahoni, trembesi, sirsat dan sukun; Pertamina menyumbang 500 batang bibit bambu; PT Ekamas Fortuna memberi bantuan 590 batang bibit nangka, 100 batang sukun, 70 matoa, 150 sawo kecik dan 70 sirsat. Selain itu, instansi lain yang juga mendukung kegiatan penghijauan lingkungan di wilayah Kabupaten Malang adalah Jasa Tirta dengan memberikan bantuan kegiatan penghijauan dengan seluas 62.5 ha di 4 lokasi yakni di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso 1 unit (25 ha) sebanyak 10.000 batang, Desa Argosari Kecamatan Jabung 1 unit (25 ha) sebanyak 10.000 batang dan Desa Randuagung Kecamatan Singosari 1 unit (12,5 ha) sebanyak 5.000 batang. 5. Kegiatan Pembangunan Konservasi Tanah dan Air Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) tahun 2015 yaitu bangunan sipil teknis berupa dam penahan sebanyak 13 unit, dengan rincian 10 unit sumberdana Jasa Tirta I dan 3 unit sumberdana
BPDAS
(UPT
Kementrian
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan).
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
49
Tabel 25. Pembangunan Konservasi Tanah dan Air Yahun 2015 No
Kecamatan/Desa
1 1
2 Desa Sanankerto Kec. Turen
2
Desa Kidal Kec. Tumpang
3
Pelaksanaan (unit) Rencana Realisasi 4 5
Desa Kemantren Kec. Jabung Jumlah
3
3
4 6
4 6
13
13
Keterangan 6 Sumberdana BPDAS Sumberdana Perum Jasa Tirta I Sumberdana Perum Jasa Tirta I 100 %
6. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan Kota Pembangunan hutan kota tahun 2015 seluas 0.8 ha yang merupakan kegiatan pemeliharaan dan perbanyakan tanaman dari jumlah dan jenis vegetasi yang sudah ada di lokasi hutan kota sebanyak 136 batang. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan Kota meliputi pembersihan lapangan/lahan, pembuatan dan pemasangan ajir, pembuatan lobang tanam, penanaman dan pemeliharaan (pemupukan, pengobatan hama/penyakit, penyiangan, pendangiran dan penyulaman). Tabel 26. Jenis dan Jumlah Bibit Tanaman Hutan Kota Tahun 2015 No
JENIS BIBIT
VOLUME
1 2
Trembesi Sawo kecik
20 25
Batang Batang
3
Spatudea
10
Batang
4
Sukun
25
Batang
5
Durian
25
Batang
6
Asem
3
Batang
7
Mulwo
3
Batang
8
Jengkol
5
Batang
9
Cemara
20
Batang
Jumlah
136
Batang
C. Program/Kegiatan Yang Menunjang Capaian Kinerja Peningkatan Pembinaan, Pengawasan Dalam Perlindungan, Tata Guna Hutan Dan Konservasi Alam Tabel 27. Program/ Kegiatan Yang Menunjang Capaian Kinerja Peningkatan Pembinaan, Pengawasan Dalam Perlindungan, Tata Guna Hutan Dan Konservasi Alam PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET
REALISASI
CAPAI AN (%)
I
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Persentase penanganan pada kawasan lindung
1.04%
4.59%
440.90 %
1
Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Jumlah operasional kegiatan perlindungan hutan
4 kali
4 kali
100 %
No.
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
50
No. 2
3
4
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak Kerusakan Hutan Konservasi Daerah Tangkapan Air (DTA)
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati
TARGET
REALISASI
CAPAI AN (%)
Jumlah kelembagaan dan atau calon kader konservasi yang terbina
1 unit
1 unit
100 %
Luas penanaman disekitar sumber dan Daerah Tangkapan Air (DTA) Jumlah bibit terpelihara pada persemaian permanen
10 Ha
10 Ha
100 %
1.500 btg
1.500 btg
100 %
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan menggunakan indikator persentase penanganan pada kawasan lindung dengan formulasi luas hektar yang ditangani pada kawasan lindung dibagi total hektar kawasan lindung yang perlu ditangani dikalikan 100 %, maka yang tercapai pada tahun 2015 sebesar 4.59 % atau terlampaui 3.55 (440.9 %) dari target 1.04%. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan terdiri dari Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebanyak 4 kali (capaian 100 %), Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kebakaran Hutan sebanyak 1 unit (capaian 100 %), Kegiatan Konservasi Daerah Tangkapan Air (DTA) seluas 10 Ha (capaian 100 %), Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati sebanyak 1.500 batang (capaian 100 %). Kegiatan
yang menunjang Program Perlindungan dan Konservasi
Sumberdaya Hutan: 1. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk: - Pengumpulan informasi kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Malang khususnya di desa penyangga kawasan Balai Besar Taman Nasional Bromo
Tengger
Semeru.
Informasi
ini
dipergunakan
sebagai
pertimbangan dalam penentuan lokasi daerah sasaran pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA). Pada tahun 2014, kebakaran terjadi di Desa Sumberputih Kec. Wajak. Dusun Bopong Blok Apus Ombo di titik koordinat S: 08o 07’ 39,3” E: 112o 50’ 25,6”. Lokasi tersebut berbatasan dengan wilayah hutan produksi milik Perum Perhutani KPH Malang dan menghabiskan tanaman bambu serta semak-semak disekitarnya. - Sosialisasi pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Dusun Bopong Desa Sumberputih Kecamatan Wajak. Materi sosialisasi
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
51
antara lain tentang Masyarakat Peduli Api (MPA), pemangku kawasan hutan serta pencegahan dan pengendalian kebakaran. - Pembentukan dan Pembekalan Teknis Masyarakat Peduli Api dilaksanakan pada tanggal 11-12 November 2015 di Kantor Desa Sumberputih Kec. Wajak. Kegiatan Pembekalan Teknis MPA dibuka oleh pihak Muspika Kec.Wajak dan diikuti oleh Personil Taman Nasioanal Bromo Tengger Semeru, pihak Desa Sumberputih, Dinas Kehutanan Kab. Malang dan 15 calon peserta Masyarakat Peduli Api. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari dengan materi Pemangku Kawasan,
MPA, Gahdalkar dan Praktek Gahdalkar. Sejumlah 15
orang dibentuk menjadi Masyarakat Peduli Api dengan nama kelompok “Si Pongi Sumber Pakis” dan ketuanya adalah Bapak Sanimin. - Pelaksanaan patroli dilakukan di wilayah yang rawan kebakaran hutan dan kawasan perlindungan hutan antara lain, pada kawasan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dilakukan patroli pada di Desa Sumberputih Kecamatan Wajak Dusun Bopong Blok Apus Ombo, yang sekaligus sebagai dasar pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA). Pada kawasan Perum Perhutani KPH Malang dilakukan 3 kali patroli ke lokasi kebakaran hutan, di petak 212 RPH Oro-oro Ombo BKPH Pujon Kelas Hutan Lindung Bagian hutan Kepanjen-Tumpang Blok Gunung Gede, masuk Desa Gading Kulon Kecamatan Dau; petak 193 RPH Wagir BKPH Kepanjen Kelas Hutan Lindung Bagian hutan Kepanjen masuk Desa Dalisodo Kecamatan Wagir; dan petak 100 Kelas Hutan Lindung Bagian hutan Ngantang-Pujon blok Coban Manten, masuk Desa Pandesari Kecamatan Pujon. Pada kawasan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Seksi Konservasi Wilayah VI dilaksanakan patroli perlindungan hutan di Cagar Alam Pulau Sempu. Kegiatan Patroli diikuti oleh tim dari Dinas Kehutanan dan tim dari BKSDA Seksi Konservasi Wilayah VI. Patroli pengamanan hutan di Pulau Sempu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi vegetasi dan fauna di dalam kawasan cagar alam. Jalur yang dilalui adalah jalur menuju segara anakan. Ditemukan sisa-sisa pembakaran pohon tumbang. Informasi dari petugas pembakaran itu dilakukan oleh pengunjung yang memasuki Pulau Sempu. Pada kawasan UPT TAHURA R.Soeryo Wilayah Malang, terjadi kebakaran hutan di Blok Pusung Lengkean Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso seluas
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
52
15 Ha dan 25 Ha di Blok Curah Siti Desa Toyomarto Kecamatan Singosari. 2. Kegiatan
Penyuluhan
kesadaran
masyarakat
mengenai
dampak
Kerusakan Hutan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembuatan model sekolah konservasi yang dimaksudkan sebagai wahana Pendidikan Dasar-Dasar Konservasi guna memberikan motivasi kepada masyarakat khususnya bagi pelajar dan para guru, utamanya pemberian dasar-dasar konservasi alam sedini mungkin kepada siswa-siswa pelajar. Lokasi kegiatan berada di SMPN 1 Poncokusumo yang dibentuk sebagai model sekolah konservasi. Pelaksanaan kegiatan berupa pemberian bantuan bibit tanaman langka sejumlah 50 batang (jenis bibit biola cantik, trembesi, sukun, gayam, matoa, pucuk merah, genitu, pulai, nangka, kemiri, kenari, bisbul, kelengkeng pingpong, angsana dan kembang rekisi), pembuatan lubang biopori sebanyak 50 buah dan pembuatan kebun bibit sekolah. Selain itu juga dilakukan pelatihan kader konservasi, dimana pesertanya adalah guru-guru dari 15 SMPN di Kabupaten Malang. Pelatihan Kader Konservasi dilaksanakan di Aula Dinas Kehutanan dan Wana Wisata Coban Rondo. Peserta pelatihan adalah 2 (dua) orang guru dari SMPN di Kabupaten Malang. Pemateri berasal dari Perum Perhutani KPH Malang, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Brawijaya, PT. Palawi Risorsis dan Tim Dinas Kehutanan Sedangkan untuk membuat Kebun Bibit Sekolah diberikan biji/benih tanaman, humus, media tanam, polybag, paranet dan bambu. Pada bulan Desember dilaksanakan monitoring dan evaluasi pada Kader Konservasi yang telah mengikuti pelatihan. Sebagian besar guru-guru sudah menerapkan pengetahuan yang didapat di sekolahnya masingmasing. Beberapa kendala yang dijumpai antara lain masalah kekurangan air pada musim kemarau, lahan tidak memadai, kurangnya alat bor biopori, kurangnya anggaran untuk pengadaan bibit tanaman dan masih rendahnya kesadaran siswa serta kurangnya waktu karena kesibukan mengajar. 3. Kegiatan Konservasi Daerah Tangkapan Air (DTA) Bentuk kegiatan
Konservasi Daerah Tangkapan Air ini adalah
pelestarian sumber air dengan melakukan pengkayaan tanaman di sekitar sumber air dan DTA. Lokasi kegiatan Konservasi Daerah Tangkapan Air tahun 2015 berada di Sumber Pang Kidul, Desa
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
53
Sumbersuko Kecamatan Wagir dan Sumber Wuni Desa Dilem Kecamatan Kepanjen, masing-masing seluas 5 ha. Kegiatan ini dimulai dari survey
lokasi sumber air, dimana pada saat orientasi mulai
dihimpun beberapa data yang dibutuhkan untuk penyusunan rancangan teknis, seperti kondisi biofisik lokasi sekitar sumber air, hidrometeorologi, kepemilikan lahan di sekitar lokasi kegiatan, kebutuhan bibit/jenis tanaman yang akan ditanam, dan kondisi masyarakat pemilik lahan di sekitar lokasi kegiatan. Tahap selanjutnya, dibuat rancangan pelestarian sumber. Rancangan ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan fisik lapangan. Data dalam rancangan teknis diperoleh dari hasil survey dilapangan dan rancangan teknis tersebut memuat data kondisi sumber air baik fisik maupun lingkungan, hidrometeologi, sosial ekonomi masyarkat, pembiayaan seluruh bahan dan tenaga kerja. Selain itu, juga dilakukan
sosialisasi
mempersiapkan
kegiatan,
kelompok
tani
sebagai yang
langkah
akan
awal
menerima
untuk
kegiatan
pelestarian sumber air. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh pihak dari Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, kepala desa
dan seluruh anggota
kelompok tani. Diharapkan, masyarakat dapat mengetahui bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dan manfaat yang akan mereka peroleh. Selain itu, masyarakat dapat menimba banyak pengetahuan tentang upaya konservasi tanah dan air, utamanya di sekitar sumber mata air. Untuk bantuan fisik, berupa bibit tanaman, pupuk, ajir, patok batas dan papan nama. Bibit yang ditanam diarahkan pada jenis-jenis tanaman yang dapat memperbaiki hidrologi serta jenis produktif atau multi fungsi /MPTS, karena untuk kegiatan perlindungan/pelestarian mata air, yang diharapkan adalah tanaman tersebut tidak akan ditebang untuk diambil kayunya, tapi diambil hasil lainnya seperti buahnya, sehingga pelestarian mata air tersebut dapat terjaga karena lahan di sekitar mata air tertutup oleh vegetasi. Selain itu dapat juga dipilih jenis yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup baik. Secara rinci, lokasi penanaman sekitar sumber tersaji pada tabel berikut.
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
54
Tabel 28. Lokasi Penanaman Sekitar Sumber Air No 1
Kecamatan/ Desa Wagir Sumbersuko
Nama Sumber Air
Luas (ha)
Nama Kel. Tani
5
Subur III
Alpukat Nangka Durian Sukun Beringin Gayam Sengon
97 97 100 50 2 4 850 1.200
5
Gapotan Per D II
Alpukat Nangka Durian Sukun Beringin Gayam Sengon
97 97 100 50 2 4 850 1.200 2.400
Pang Kidul
Jenis Bibit
Jumlah 2
Kepanjen Dilem
Wuni
Jumlah Jumlah Total
Jumlah (Btg)
Selain pendanaan dari APBD II, kegiatan penanaman sekitar sumber air dan kanan kiri sungai/sempadan sungai juga dilakukan kerjasama dengan PT Pertamina Malang, PG Kebon Agung dan PT Chield Jedang Indonesia (CJI) Pasuruan melalui program CSR. PT Pertamina Malang melakukan
penanaman
disempadan
sungai
di
Desa
Dalisodo
Kecamatan Wagir sebanyak 4.000 batang bambu dan di Desa babadan Kecamatan Ngajum sebanyak 6.000 batang bambu. PT Chield Jedang Indonesia (CJI) Pasuruan melakukan penanaman bibit bambu di sempadan sungai Desa Duwet Krajan Tumpang sebanyak 1.000 batang. PG Kebon Agung melakukan penanaman di sekitar sumber air Pang dan Wakaf sebanyak 5.000 batang. Dengan adanya program CSR ini sekaligus
mendukung
keberhasilan
peningkatan
persentase
penanganan pada kawasan lindung. 4. Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Bentuk kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati tahun 2015 berupa pemeliharaan tanaman arboretum dan persemaian. Pemeliharaan tanaman arboretum berupa pemeliharaan tanaman langka dan MPTS pada areal Taman Jeru. Bibit yang tertanam adalah jenisjenis sesuai dengan kecocokan lahan dan jenis tersebut diarahkan pada jenis-jenis tanaman yang dapat memperbaiki hidrologi serta jenis produktif/multi fungsi/MPTS, tanaman perlindungan/ pelestarian mata
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
55
air, tanaman produksi, dan tanaman langka yang diharapkan adalah tanaman tersebut dapat membuat keanekaragaman hayati dengan arsitektur yang artistik dan estetika yang serasi dari penataan sebuah arboretum. Pemeliharaan tanaman arboretum dengan melakukan penyiangan tanaman berupa pencabutan rumput-rumput atau tanaman liar yang tumbuh di sekitar tanaman koleksi arboretum, pemupukan tanaman dengan menggunakan pupuk organik berjumlah 1500 kg, penyiraman pada tanaman arboretum dilakukan dengan menggunakan pipa. Penyiraman dilakukan pada musim kemarau agar tanaman tetap tumbuh dan berkembang dengan baik. Pada pelaksanaannya banyak mengalami kendala karena ketersediaan air di bak penampungan arboretum sangat terbatas terutama pada musim kemarau hal ini disebabkan sumber air benjor yang menyuplai air pada arboretum dan masyarakat sekitarnya debitnya menurun drastis. Air dari sumber benjor lebih diutamakan untuk masyarakat di Desa Jeru memenuhi kebutuhan Dampak dari kekurangan air bahkan tidak ada air sama sekali adalah tanaman banyak mengalami kematian. Penyulaman tanaman yang telah mati menggunakan jenis trembesi. Penyulaman ini dilakukan untuk mengisi lahan yang kosong karena tanaman sebelumnya telah mati. Pemberantasan hama penyakit menggunakan obat tanaman agar tanaman dapat tumbuh dengan normal. Pemberian obat untuk tanaman tidak dilakukan secara terus-menerus. kegiatan Inventarisasi tanaman di arboretum terdapat 77 jenis tanaman koleksi yang berada di Arboretum dengan jumlah tanaman 5.500 batang. Setelah dilaksanakan kegiatan inventarisasi jumlah tanaman yang mati 3.377 batang sehingga jumlah akhir tanaman yang hidup 2.123 batang. Banyaknya tanaman yang mati karena kurangnya ketersediaan air di lokasi. Juga sebagian lahan yang telah ditanami tanaman pagar diklaim oleh warga yang mempunyai lahan di sekitar Arboretum sehingga tanaman tersebut dimusnahkan. Selain itu ada pembangunan jalan, jogging track, gazebo untuk kegiatan ekowisata di dalam lokasi Arboretum. Metode yang dilakukan dalam melakukan
inventarisasi adalah
dengan metode
sensus berupa
memberikan penomeran pada setiap pohon. Pemeliharaan persemaian permanen berupa penyiangan rumput yang tumbuh di sekitar persemaian. Sering kali ditemukan gulma yang tumbuh di dalam polibag. Hal ini dapat mengganggu pertumbuhan dari bibit tersebut, sehingga diperlukan upaya penyiangan agar bibit dapat
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
56
tumbuh dengan baik. Penyiraman pada bibit tanaman sangat diperlukan. Air adalah salah satu faktor penunjang dalam pertumbuhan tanaman. Apabila bibit-bibit tersebut tidak disiram maka akan layu dan tidak menutup kemungkinan akan mati. Bibit yang ada di persemaian Jeru telah terdistribusi sebanyak 124 batang dengan rincian sebagai berikut: Tabel 29. Distribusi Bibit Persemaian Jeru Tahun 2015 No
Instansi
Tujuan
Jenis dan Jumlah Bibit
1
Universitas Negeri Malang
KKN di Desa Mendalanwangi, Wagir
2
Universitas Negeri Malang Mapala Tursina UIN Malang
KKN di Desa Petungsewu, Wagir KKN di Dusun Precet, Desa Sumbersekar
3
-
Asem 58 Nangka 20 Kembang rekisi 5 Asem 15 Nangka 6 Kembang rekisi 10 Asem 10
Bibit yang ada di persemaian Jeru masih tersisa sebanyak 973 batang dengan rincian sebagai berikut: Tabel 30. Stok Bibit Persemaian Jeru Tahun 2015 No
Jenis
Jumlah
1
Nangka
48
2
Kembang rekisi
75
3
Asem
850 Total
973
D. Program/Kegiatan Yang Menunjang Capaian Kinerja Peningkatan perekonomian dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan luar kawasan hutan Tabel 31. Program/ Kegiatan Yang Menunjang Capaian Kinerja Peningkatan perekonomian dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan luar kawasan hutan No. I
1
2
3
PROGRAM /KEGIATAN Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam RHL
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
REALISASI
CAPAI AN (%)
Persentase kelompok yang berhasil diberdayakan
4.73%
6.91%
146.09 %
Jumlah kelompok masy. yang terbina kelembagaannya
5 kel.
5 kel.
100 %
Jumlah kelompok AUK yang terbina usahanya
6 kel.
6 kel.
100 %
3 even
3 even
100 %
Jumlah even kampanye/ sosialisasi pembangunan kehutanan
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
57
Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembinaan kelembagaan kelompok sebanyak 5 kelompok, pengembangan aneka usaha kehutanan sebanyak 2 kelompok AUK dan 4 asosiasi HHBK (porang, madu, nilam dan bamboo) serta 3 even kampanye/sosialisasi pembangunan kehutanan. Indikator hasil/outcome program ini adalah persentase kelompok yang terbina dan diberdayakan yang diperoleh dari formulasi jumlah kelompok yang dibina dibagi Jumlah kelompok masyarakat perhutanan dikalikan 100 %. Kinerja program ini mencapai angka 6.91 % atau terlampaui 2.18 % dari target 4.73%. Kegiatan
yang menunjang Program Pengembangan Usaha Perhutanan
dan Peran Serta Masyarakat: 1. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Kegiatan ini berupa pembinaan dan pengembangan LKDPH, serta pembinaan PKSM (penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat) dan calon
PKSM
Kabupaten
Malang.
Tujuannya
adalah
penguatan
kelembagaan kelompok masyarakat sekitar hutan; meningkatkan kemitraan
masyarakat
meningkatkan
sekitar
pengetahuan
hutan
dan
dalam
wawasan
pengelolaan masyarakat
hutan; tentang
pengelolaan hutan dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan. Ada 5 LKDPH yang dibina, yakni LKDPH Rimba Mulya Desa Jambangan Kecamatan Dampit, LKDPH Wono Tani Sido Makmur Desa Bambang Kecamatan Wajak, LKDPH Wana Makmur Lestari Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo, LKDPH Wono Nadi Desa Srigonco Kecamatan Bantur dan LKDPH Tungguan Desa Kemiri Kecamatan Jabung. 5 LKDPH yang dibina adalah LKDPH yang mendapat bantuan dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Permasalahan umum yang didapat dari hasil pembinaan pada 5 LKDPH adalah: - Pengurus
LKDPH
umumnya
kurang terbuka dengan anggotanya
disebabkan faktor SDM atau kepentingan pribadi/kelompok tertentu sehingga proses demokrasi kurang berjalan baik; - Proses penyusunan rencana pengelolaan hutan pola kemitraan yang diawali dengan penyusunan potensi wengkon desa kurang berjalan, disinyalir karena kurang mengimplementasikan kebijakan pengelolaan hutan pola kemitraan;
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
58
- Proses pelaporan hasil kegiatan sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku belum berjalan sehingga menyulitkan proses koordinasi dan monev oleh pihak terkait; - Usaha perkoperasian hasil bantuan Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur belum berjalan optimal, umumnya masih dalam taraf Berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu koordinasi yang intensif antar pihak yang terkait untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan pengelolaan hutan pola kemitraan. Selain itu, perlu pembinaan lanjutan kepada LKDPH termasuk pendampingan dari penyuluh kehutanan dan Mantri PHBM Perum Perhutani, masih diperlukan pendampingan dan pembinaan lanjutan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang serta
perlu
penyelenggaraan
semiloka
atau
workshop
tentang
pengelolaan hutan pola kemitraan. Sedang pembinaan PKSM dilaksanakan di rumah Bapak Tasemat, PKSM Kabupaten Malang di Dusun Sumberkunci Desa Babadan Kecamatan Ngajum, dengan mengundang 20 PKSM dan calon PKSM. Selain PKSM dalam acara pembinaan tersebut juga mengundang Ketua IPKINDO
Kabupaten
Malang,
Koordinator
Penyuluh
Kehutanan
Kabupaten Malang, Penyuluh Kehutanan setempat dan Kepala UPTD PHH dan RL Donomulyo Dinas Kehutanan Kabupaten Malang. Materi pembinaan adalah sinergi pembangunan kehutanan dan PKSM, fungsi PKSM, selayang pandang
PKSM dan kesiapan PKSM Kabupaten
Malang dalam mengikuti Lomba Wana Lestari. Permasalahan umum yang didapat dari hasil pembinaan PKSM adalah: - Selama ini PKSM/calon PKSM umumnya belum diberikan pembinaan maupun fasilitasi pertemuan; - Belum ada data tertulis tentang spesifikasi keahlian PKSM/calon PKSM untuk bahan koordinasi dan pelayanan masyarakat; - Pengkaderan dalam kepengurusan kelompok tani relatif lemah, sehingga PKSM masih tetap cenderung sebagai ketua kelompok tani. Terhadap permasalahan tersebut perlu penetapan sebagai PKSM dari pejabat berwenang, perlu dilakukan inventarisasi spesifikasi keahlian PKSM dan pengujiannya agar PKSM menjadi tenaga yang kompeten, perlu fasilitas diklat dan studi banding bagi PKSM/calon PKSM, perlu pembinaan kelembagaan kelompok tani yang ketuanya dijabat oleh PKSM.
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
59
2. Kegiatan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan Kegiatan pengembangan aneka usaha kehutanan diarahkan pada intensifikasi tanaman di bawah tegakan hutan rakyat dan temu usaha HHBK. Intensifikasi tanaman di bawah tegakan hutan rakyat
berupa
Penyuluhan/bimbingan intensifikasi tanaman bawah tegakan untuk 30 (tiga puluh) peserta dari Kelompok Tani Margo Rukun Desa Wonosari dan Kelompok Tani Lestari Makmur Desa Babadan. Masing-masing kelompok mendapat bantuan jahe 2.000 ruas, garut 2.000 umbi, rumput odot 2.000 stek, 6.000 kg pupuk kandang, 1 buah papan nama, dan insentif penanaman sebanyak 40 HOK. Penanaman di Desa Wonosari telah dilaksanakan pada pertengahan bulan Nopember 2015 karena di Wonosari telah turun hujan dengan intensitas tinggi. Sedangkan di Babadan baru dilakukan penanaman pada pertengahan Desember 2015, itupun tanamannya masih dalam masa adaptasi karena ternyata intensitas hujannya masih rendah.
Permasalahan di lapangan yang
ditemui selama monitoring adalah jumlah bantuan yang relatif sedikit sehingga anggota kelompok Margo Rukun sepakat untuk menanamnya dalam satu blok (di lahan Ketua Kelompok) sebagai demplot, dan setelah panen baru dibagikan kepada seluruh anggota yang terdaftar. Sedangkan untuk Kelompok Lestari Makmur, permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya intensitas hujan sehingga beberapa tanaman rumput odot mengalami kekeringan setelah ditanam. Namun kelompok sepakat untuk melakukan penyulaman secara swadaya Temu Usaha HHBK dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dengan pelaku usaha HHBK dan ditindaklanjuti dengan kunjungan usaha HHBK ke beberapa usaha HHBK untuk mengetahui masalah dan kendala yang dihadapi. Usaha HHBK yang dikunjungi adalah Sentra Ekowisata Bambu Desa Sanankerto Turen, Sentra Kerajinan Bambu Desa Dalisodo Wagir, Pengusaha Bibit Gaharu Desa Ngadilangkug Kepanjen Pengepul Minyak Atsiri (Nilam dan Cengkeh) Desa Dampit, Penyuling Minyak Desa Sumberdem Wonosari, Pembudidaya dan Pengolah Porang Desa Rejosari Bantur. Ada beberapa poin dari hasil kunjungan yang perlu ditindaklanjuti, antara lain: - Pengembangan ekowisata berbasis bambu belum direalisasi kecuali kegiatan penambahan koleksi bambu bantuan dari BPDAS Brantas sebanyak 9 jenis pada tahun 2015. Peningkatan infrastruktur menuju lokasi ekowisata telah dibantu oleh Dinas Bina Marga pada tahun
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
60
2014. Namun pembinaan dari instansi terkait sehubungan dengan penataan dan pengembangan wisata belum mendapat perhatian. Sedangkan pengembangan yang dilakukan terhadap obyek wisata dilakukan oleh Desa. - Pengrajin bambu di Desa Dalisodo sudah cukup solid dan berdaya, dan telah melakukan pengembangan usaha baik melalui bantuan pemerintah, CSR maupun swadaya. Tidak ada permasalahan sehubungan dengan pasar, namun bahan baku walaupun dicukupi dari luar daerah (Trenggalek dan Tulungagung). - Selama ini banyak permintaan bibit gaharu terutama yang melalui Bapak Khoiruddin, namun selama ini baik Pak Khoiruddin maupun Dinas kehutanan belum menyiapkan demplot tanaman hingga pengelolaan dan penginfeksian tanaman menjadi Gubal Gaharu sehingga informasi yang benar mengenai komoditas ini belum lengkap - Informasi dari Pak Firmanu sebagai satu-satunya pengepul minyak atsiri yang diakui oleh CV. Agro Indonesia Atsiri di Kabupaten Malang, memang harga minyak atsiri sangat fluktuatif dimana hal tersebut disebabkan oleh pengepul yang berasal dari luar kota yang masuk ke Dampit yang bukan pengepul resmi (dari Nganjuk dan sekitarnya) dan hanya datang saat panen raya dan membeli daun maupun minyaknya dengan harga rendah. Kendala yang dihadapi minyak atsiri Nilam sekarang
adalah
rendahnya
produksi,
yang
disebabkan
kekurangtertarikan masyarakat untuk menanam nilam yang memang rakus pupuk, namun saat panen harganya rendah karena permainan pengepul dari luar Malang. Sehingga saat ini pengilang hanya menyuling daun cengkeh
karena daun cengkeh produksi terus
menerus. - Pembudidaya selama ini banyak menjual porang dalam bentuk basahan (umbi), dan sedikit yang telah diolah menjadi chip/porang kering, walaupun harganya bisa terdongkrak tapi proses awalnya termasuk rumit. Sedangkan untuk memproses selanjutnya (tepung porang) terkendala dengan alat yang memang harganya mahal dan tidak terjangkau. Dalam kunjungan ke lokasi usaha HHBK juga hadir instansi terkait antara lain BPDAS Brantas, BBKSDA Resort Wilayah Konservasi Malang Batu, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Perum
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
61
Perhutani KPH Malang. Hasil dialog saat Temu Usaha dengan praktisi dan pelaku usaha serta instansi terkait, hasil yang didapatkan: - Usaha
bambu,
ada
peluang
penawaran
kerjasama
untuk
pengembangan tanaman Bambu seluas 1.000 Ha dari PT. KTI (Kutai Timber Indonesia) Probolinggo, informasi dari Bapak Subagiono (narasumber HHBK Bambu) sebagai bahan baku plywood Bambu. Pihak Perum Perhutani bersedia untuk membantu pengembangan Bambu terutama di Hutan Lindung. - Usaha Gaharu, perlu legalitas seperti SK Kepala Dinas Kehutanan yang dapat digunakan sebagai dasar bagi asosiasi petani Gaharu untuk pengembangan maupun koordinasi dengan instansi terkait. Wisma Gaharu dan PT. Gaharu Astagana siap dalam penyediaan bibit Gaharu berkualitas untuk pengembangan Gaharu di Kabupaten Malang; - Usaha Porang, Kabupaten Malang masih berkembang di Desa Rejosari Kecamatan Bantur dan mulai dikembangkan ke desa sekitar yaitu Desa Sumberejo Gedangan dan Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Sedangkan di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang adalah kegiatan swadaya masyarakat sejak tahun 2011. Pengembangan Porang di Kabupaten Malang didukung oleh BPDAS Brantas
dengan
rencana
pembentukan
sentra
Porang
karena
komoditas Porang dinilai sangat prospektif dan bernilai ekonomis tinggi. Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur melalui Kesatuan Bisnis
Mandiri
(KBM)
Agroforestry
yang
mempunyai
Pabrik
Pengolahan Porang di Pare bersedia menerima panen porang masyarakat baik yang berupa umbi maupun chip dengan harga sesuai dengan kondisi saat itu. Dinas terkait seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang berupaya memfasilitasi biaya pelatihan pembuatan dan pengeringan chips, termasuk bantuan pencacah umbi porang, rak-rak pengering serta penepung porang. - Usaha
Minyak
Atsiri,
Dewan
Atsiri
bersedia
memfasilitasi
permasalahan harga Minyak Atsiri yang fluktuatif. Petani minyak atsiri juga sepakat untuk melakukan diversifikasi produk minyak atsiri baik yang dapat dibudidaya secara agroforestry selain Nilam, seperti Cengkeh, Kayu Putih, Kayu Manis, Kenanga, dan lain-lain. Tindak lanjut dari kunjungan usaha dan temu usaha HHBK didapatkan informasi bahwa pelaku usaha HHBK belum tergabung dalam suatu Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
62
kelompok, seperti paguyuban atau asosiasi sehingga harga baik harga basah (bahan baku) maupun harga produk dipermainkan oleh oknumoknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dalam kesempatan temu usaha, diarahkan untuk membentuk Paguyuban/Asosiasi agar secara kelembagaan maupun dalam menjalankan usahanya pelaku usaha bisa kuat dan solid. Selain itu, disusun buku Profil Usaha HHBK termasuk SK Kepala Dinas tentang pembentukan Asosiasi/Paguyuban yang meliputi Bambu, Porang, Atsiri dan Gaharu. Selain sumberdana APBD kabupaten, kegiatan AUK juga mendapat bantuan dari APBD propinsi, antara lain melalui Program Pengentasan Kemiskinan (Anti Poverty Program), setiap kelompok mendapat bantuan bibit jahe merah sebanyak 1 ton yang ditanam pada lahan bawah tegakan seluas 25 Ha. Kelompok yang mendapat bantuan adalah Kelompok Tani Sidodadi dan Kelompok Tani
Sumber Rejeki, Desa
Sidodadi Kecamatan Gedangan. Melalui kegiatan Pemanfaatan Lahan Bawah Tegakan, sebanyak 1 unit (25 Ha) berupa penanaman jahe merah 1.200 kg yang diterima Kelompok Tani Harapan Masa di Desa Mentaraman, Donomulyo. Melalui kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah, Kelompok Tani Harapan Masa di Desa Mentaraman, Donomulyo mendapat bantuan berupa alat pembuatan emping melinjo, oven, hand siler dan di Desa Bendosari Pujon, bantuan berupa alat pembelah bambu, mesin iret bambu dan mesin
pemotong bambu.
Melalui kegiatan Fasilitasi Ecolabeling Hutan Rakyat, bantuan berupa alat pertukangan, diberikan kepada KPHR (Kelompok Pengelola Huan Rakyat)
Alam
Makmur
Ds.
Rejosari,
Bantur.
Melalui
kegiatan
Perlindungan Hutan, Desa Argosari Jabung mendapat bantuan berupa alat perajang singkong
1 unit dan alat pengemas singkong 1 unit,
Kelompok Tani Sekarsari Desa Pandansari Poncokusumo mendapat bantuan berupa bibit 1.200 batang dan pupuk, Desa Sumberbening Bantur ( 2 kelompok), masing-masing bantuan berupa alat perajang singkong 1 unit dan alat pengemas singkong 1 unit. 3. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam RHL Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan terdiri dari 3 even kegiatan, yaitu peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI), pameran Pembangunan Kehutanan yang merupakan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Malang ke-1255 Tahun 2015 serta penilaian lomba PKA Wana Lestari dengan 2 kategori yakni
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
63
kategori Kelompok Tani Hutan (KTH) dan kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Kegiatan tersebut telah terealisasi seluruhnya (100 %) sesuai dengan rencana. Even Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam Nasional dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon Kabupaten Malang Tahun 2015 diharapkan akan terbangun kesadaran masyarakat Kabupaten Malang untuk gemar menanam dan menjadikan budaya
menanam
sebagai
gerakan
moral
dalam
membangun
kepedulian masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Sasaran kegiatan adalah seluruh masyarakat Kabupaten Malang, terutama para pihak yang dapat membantu dan mendukung gerakan penanaman satu milyar pohon serta seperti perusahaan (BUMN, BUMD, Swasta), Rimbawan, Pegawai Negeri/Aparatur Negara, Mahasiswa, Pelajar, Kelompok Tani, TNI-POLRI, PKK, Pramuka, pegiat/pecinta lingkungan, organisasi pemuda/ wanita, ormas dan lain-lain. Dalam rangka menggalang dukungan dalam mencapai target penanaman pohon di Kabupaten Malang, yaitu sebanyak 14 juta dan dukungan pelaksanaan apel Peringatan HMPI selain melalui Pokja Tingkat Kabupaten Malang, juga dilakukan melalui penggalangan dukungan dunia usaha seperti PT. Otsuka, PT. Molindo, PT. CJI Pasuruan, PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Malang, PT. Ekamas Fortuna Pagak, PT. Greenfields, PT. SAB Gondanglegi, PG. Kebonagung Malang, PR Penamas, CV. Jalu Teknik, CV. Padma Wisesa, Wisma Gaharu serta pengusaha kayu Kabupaten Malang dengan bantuan berupa bibit tanaman penghijauan, dana, baliho, spanduk, kaos, air mineral, tenaga kerja dan lain-lain. Sebelum acara seremonial, kegiatan diawali dengan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh SKPD yang terkait dalam kegiatan, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2015 di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Sekretariat Kabupaten Malang di Kepanjen yang dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Malang dan dilanjutkan dengan Rakor Teknis Penyelenggaraan Kegiatan yang dipimpin oleh Bapak Sekda pada tanggal 26 Nopember 2015 di ruang Rapat Sekda. Peringatan HMPI-GPTTP dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2015 di Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Desa Ngadilangkung Kepanjen dimana apel dilaksanakan di depan Taman Puspa Jalibar Kepanjen dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Malang dan dihadiri kurang lebih 1.650 orang, sedangkan penanamannya
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
64
dilakukan di Taman Kehati seluas kurang lebih 2 hektar, dimana bibit yang tertanam sebanyak 3.000 batang. Peserta apel dan penanaman terdiri dari unsur TNI-Polri, PNS, Rimbawan, Mahasiswa, Pelajar (SMP dan SMA), kelompok tani, pengusaha kayu, organisasi wanita, pecinta alam. Selain itu, untuk mendorong masyarakat agar gemar menanam, juga dibagikan bibit gratis kepada para pengguna jalan sebanyak kurang lebih 500 batang dengan jenis tanaman kayu dan buah-buahan. Pada even pameran, Dinas Kehutanan mengambil tema Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) komoditas utama Porang. Pengadaan bahan porang bekerjasama dengan Kelompok Pengelola Hutan Rakyat (KPHR) Alam
Makmur
Desa
Rejosari
Kecamatan
Bantur
yang
telah
membudidaya tanaman Porang sejak tahun 2011 dan telah mendapat pembinaan untuk membuat macam-macam olahan porang seperti mie, pentol bakso, stik (keripik Stik) dan es krim. Bahan lainnya yang turut ditampilkan adalah madu yang juga merupakan produk HHBK dan contoh-contoh potongan kayu lapis/plywood produksi PT. Sumber Abadi Bersama (SAB). Madu dihimpun dari petani madu yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Madu Sari Murni Tumpang, dengan jenis madu kelengkeng, kopi, randu, asem. Selain itu juga ditampilkan produk bambu produksi CV. Jalu Teknik yaitu Dupa Ratus dan berbagai produk bahan setengah jadi berbahan dasar bambu. Permasalahan yang dihadapi
adalah
karena
pelaksanaan
Pameran
yang
biasanya
dilaksanakan pada bulan Nopember ternyata dilaksanakan pada bulan Oktober sehingga menyebabkan kegiatan persiapan kurang optimal, sehingga untuk beberapa komoditas HHBK Kabupaten Malang belum dapat ditampilkan dalam pameran. Selain itu karena waktu pelaksanaan cukup mendesak maka kesempatan Dinas Kehutanan untuk meminta dukungan dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan juga minim. Hal tersebut menyebabkan kesempatan Dinas Kehutanan untuk memamerkan potensi pembangunan kehutanan jadi kurang optimal. Namun dari pelaksanaan pameran dianggap berhasil karena komoditas HHBK berupa Porang yang menjadi ikon pameran telah mulai dikenal masyarakat, karena berdasarkan informasi dari petugas yang menjaga pameran, masyarakat banyak bertanya tentang porang, mulai dari aspek budidaya, pengolahan hingga peluang pasar selain menanyakan produk HHBK yang lainnya, terutama madu.
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
65
Pada even lomba penilaian Lomba Wana Lestari Tingkat Kabupaten Malang Tahun 2015 diawali dengan surat Kepala Dinas Kehutanan kepada
Kepala UPTD Dinas Kehutanan untuk mengusulkan peserta
lomba, lalu peserta lomba yang telah diusulkan oleh Kepala UPTD diundang untuk mengikuti pembekalan untuk penyusunan Portofolio oleh panitia di Dinas Kehutanan dan membuat surat pernyataan bersedia mengikuti lomba yang disetujui oleh Kepala Desa dan Camat masingmasing.
Namun
panitia
dari
Dishut
juga
tetap
memberikan
pendampingan langsung kepada peserta dalam penyusunan Portofolio sekaligus membuat kesepakatan kapan peserta siap dan bersedia dinilai, sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan panitia. Sebelum tim penilai yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Malang Nomor: 188.45/190/KEP/421.013/2015 tanggal 28 Februari 2015 turun untuk melaksanakan penilaian, dilaksanakan rapat koordinasi oleh panitia dari Dishut untuk menyamakan persepsi Tim Penilai dalam pelaksanaan penilaian
serta
tata
cara
peniaian
berdasarkan
Permenhut
P.22/MENHUT-II/2013. Beberapa permasalahan yang muncul dalam Penilaian Lomba Wana Lestari Kategori KTH maupun PKSM adalah bahwa penilaian yang dilakukan masih belum maksimal karena keterbatasan waktu Tim Penilai. Penilaian prestasi yang telah dicapai KTH maupun kelompok secara administrasi hanya disampaikan dalam portofolio beserta bukti prestasi seperti copy piagam/sertifikat sedangkan di lapangan hanya dilakukan secara sampling terhadap hasil kegiatan KTH maupun PKSM. Dari hasil-hasil penilaian lomba, perlunya langkahlangkah lanjutan antara lain perlu pengusulan untuk penetapan Kelompok Tani Hutan dari Kepala Dinas Kehutanan kepada Bupati Malang, utamanya untuk kelompok yang telah menang dan mengikuti dalam lomba Wana Lestari Tingkat Kabupaten Malang dan kelompokkelompok tani binaan Dinas Kehutanan lainnya. Perlu koordinasi dengan BKP3 maupun Penyuluh Kehutanan yang tergabung di BKP3 untuk bersama-sama melakukan pendampingan, pembinaan dan penyegaran kepada KTH maupun PKSM. Selain kegiatan yang menjadi inti program Pengembangan Usaha Perhutanan & Peran Serta Masyarakat, terdapat kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja program ini, antara lain mengikuti lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wana lestari Wana Lestari tingkat propinsi dan Lomba Prima Wana Mitra tingkat nasional.
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
66
Penyelenggaraan lomba ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembangunan bidang kehutanan. Selain untuk memotivasi seluruh komponen masyarakat agar secara aktif berperan serta dalam upaya rehabilitasi hutan dan konservasi sumberdaya alam dan untuk menarik para pihak agar berperan serta dalam kegiatan tersebut, diharapkan juga meningkatkan kegiatan pendampingan / pemberdayaan masyarakat. Dalam lomba PKA wana Lestari, Kabupaten Malang keluar sebagai pemenang III untuk kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) yang ditetapkan dengan SK Gubernur Jawa Timur No:188/629/kpts/013/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Pemenang Lomba Wana Lestari Propinsi Jawa Timur Tahun 2015. Untuk lomba Prima Wana Mitra tingkat nasional, kelompok tani dan IPHHK binaan Dinas Kehutanan yakni KPHR Alam Makmur dan PT Sumber Abadi Bersama (SAB) mendapat predikat perunggu. Hal ini dikukuhkan dengan Sertikat Piagam Penghargaan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: PI.287/Menlhk-PHPL/2015 tanggal 13 Agustus 2015 untuk KPHR Alam Makmur dan nomor: PI.277/MenlhkPHPL/2015 tanggal 13 Agustus 2015 untuk PT Sumber Abadi Bersama (SAB). Tabel 32. Perbandingan Capaian Prestasi Bidang Kehutanan Tahun 2014 dan 2015 Tahun 2014 No
Nama Penghargaan
1
5
Lomba PKA Wana Lestari kategori Kelompok Tani Penghijauan/ HR Lomba PKA Wana Lestari kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat Lomba OBIT (One Billion Indonesian Trees) Lomba Keg. Bid. Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Kategori PPM PBK Prima Wana Mitra
6
Prima Wana Mitra
2
3
4
Tingkat Nasional Pemenang I Kel. Tani "SUMARAH" Ds. Wirotaman Kec. Ampelgading
Tingkat Provinsi Pemenang I KT "SUMARAH" Ds. Wirotaman Kec. Ampelgading
Tahun 2015 Tingkat Tingkat Nasional Provinsi
Pemenang II Sdr. Tasemat Ds.Babadan Kec. Ngajum Pemenang III Bupati Malang Pemenang I Kel. Tani “BUMI AGUNG LESTARI” Desa Randuagung Kec. Singosari
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
Perunggu KPHR Alam Makmur Perunggu PT Sumber Abadi Bersama (SAB)
67
D. Akuntabilitas Keuangan Sumberdaya
anggaran
merupakan
salah
satu
faktor
penentu
keberhasilan organisasi dalam pencapaian sasaran organisasi. Jumlah anggaran yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malang yang bersumber
dari APBD Kabupaten Malang Tahun 2015 sebesar Rp.
4,445,094,583.50
yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
2,662,853,312.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1,782,241,271.50. Rincian pagu anggaran dan realisasi tahun 2015 yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : Tabel 33. Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2015 No. I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
SASARAN STRATEGIS Peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan dalam dan luar kawasan untuk kesejahteraan masyarakat Peningkatan luasan lahan berhutan pada lahan kritis/ kurang produktif/ terbuka Peningkatan pembinaan, pengawasan dalam perlindungan, tata guna hutan dan konservasi alam Peningkatan perekonomian dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan luar kawasan hutan Peningkatan Pelaksanaan tertib administrasi kantor Penyediaan sarana prasarana yang memadai dalam menunjang fungsifungsi organisasi Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan Peningkatan pelaksanaan pembangunan kehutanan
INDIKATOR KINERJA
Pagu Anggaran
Persentase Peningkatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang berijin
155,000,000.00
155,000,000.00
% Realisasi 100 %
Persentase rehabilitasi hutan dan lahan (Luas hektar hutan dan lahan yang direhabilitasi/ Total hektar hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi) Persentase kawasan lindung yang tertangani
685,101,271.50
683,222,000
98.82 %
158,600,000.00
158,430,000.00
99.60 %
Persentase kelompok yang berhasil diberdayakan
271,270,600.00
270,735,600
99.96
Persentase pelaksanaan tugas kantor berjalan dengan baik dgn tersedianya sarana dan prasarana kantor Prosentase sapras aparatur yang meningkat dan atau terpelihara
338,737,900.00
334,884,106
98.35
68,475,000.00
68,475,000.00
100 %
11,200,000
11,200,000
100 %
93,856,500.00
93,856,500.00
99.7%
1.782.241.271,5
1.774.663.206
99.57 %
Persentase aparatur yg meningkat kedisiplinannya Persentase ketersediaan dok. rencana dan lap. capaian kinerja serta lap. keuangan
Jumlah
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
Realisasi
68
IV.
PENUTUP
Berangkat dari RENSTRA Dinas Kehutanan Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015 dan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Malang Tahun 2015 yang telah direvisi/review, laporan kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015 ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang. Meskipun sistem anggaran dan laporan kinerja bukan merupakan suatu hal yang baru dikenal dalam sistem penyelenggaraan institusi pemerintahan tetapi dalam penyusunannya masih banyak dijumpai keterbatasan-keterbatasan. Oleh karena itu, penyusunan laporan kinerja ini lebih tepat dipandang sebagai suatu proses pembelajaran dalam organisasi daripada sebagai suatu dokumen yang mampu menggambarkan performa organisasi secara utuh. Sebagai sikap adaptif dan responsif maka kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan sebagai umpan balik bagi perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Dalam penyusunan laporan kinerja ini Dinas Kehutanan Kabupaten Malang memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan pengukuran pencapaian kinerja yang didasarkan atas obyektifitas informasi dan data yang valid sehingga performa masing-masing kegiatan merupakan gambaran capaian yang sebenarnya pada indikator kinerja tertentu. Hal ini didukung karena adanya jalinan komunikasi yang memadai di dalam organisasi sehingga proses penggalian informasi antar komponen yang terkait dengan proses penyusunan laporan kinerja dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai bentuk komitmen lainnya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan maka proses penggalian informasi-informasi yang mendukung penyelenggaraan tugas dan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan kebijakan dan pilihan strategi akan dilakukan secara berkesinambungan, tersistem dan melibatkan seluruh komponen organisasi sehingga mampu menilai kebutuhan program dan kegiatan dengan indikator yang terukur dan realistis serta antisipatif terhadap perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan. Melalui Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015 ini
diharapkan
dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2011-2015. Hasil capaian kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015 untuk masingmasing sasaran strategis sesuai dengan pengukuran kinerja adalah sebagaimana pada tabel berikut :
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
69
Tabel 34. Hasil capaian kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015 No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAI AN (%)
I
Peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan dalam dan luar kawasan untuk kesejahteraan masyarakat
Persentase Peningkatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang Berijin
II
Peningkatan luasan lahan berhutan pada lahan kritis/ kurang produktif/ terbuka
Persentase rehabilitasi hutan dan lahan
0.84%
1.51%
179.63 %
III
Peningkatan pembinaan, pengawasan dalam perlindungan, tata guna hutan dan konservasi alam
Persentase penanganan pada kawasan lindung
1.04%
4.59%
440.90 %
IV
Peningkatan perekonomian dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan luar kawasan hutan
Persentase kelompok yang berhasil diberdayakan
12.71%
4.73%
28.81%
6.91%
226.67 %
146.09 %
Adapun pencapaian kinerja input atau penyerapan anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp 1.774.663.206 atau 99,57 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 1.782.241.271,5 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu koma lima puluh rupiah). Sisa pagu anggaran merupakan efisiensi dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015
70