I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kebutuhan serat kapas nasional akan berbanding lurus dengan meningkatnya volume produksi sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Nilai ekspor tekstil mencapai 15 % dari ekspor non migas nasional atau senilai lebih dari US $ 8,34 milyar. Ironisnya industri yang berorientasi ekspor ini tidak didukung oleh pasokan serat kapas domestik yang memadai, sehingga ketergantungan akan serat kapas impor mencapai ratarata 454 – 762 ribu ton kapas yang menghabiskan devisa 600 – 650 juta USD. Produksi kapas dalam negeri hanya berkisar 1.600 – 2.500 ton atau sekitar 0,3 % dari kebutuhan serat kapas dalam negeri. Jika target produksi adalah 5 – 10 % dari kebutuhan nasional maka areal pengembangan harus mencapai 30 – 50 ribu hektar. Pelaksanaan pengembangan tanaman kapas hingga saat ini belum berhasil secara optimal baik dalam hal pencapaian realisasi areal tanam, produksi maupun produktivitas karena beberapa faktor yaitu : lahan yang digunakan pada umumnya lahan-lahan marginal, terbatasnya benih unggul, 1
teknologi budidaya anjuran tidak diterapkan sepenuhnya karena lemahnya permodalan petani, pengembangan kapas terbatas pada beberapa wilayah, dan lemahnya kelembagaan petani. Terkait dengan hal tersebut, maka sejak tahun 2007 pemerintah telah memfasilitasi upaya percepatan peningkatan areal dan produksi tanaman kapas, melalui dana APBN Tugas Pembantuan (TP) Provinsi berupa penyediaan benih bermutu (100 %), pemberian bantuan sarana produksi (25 %), pendampingan tenaga teknis lapangan dan pelatihan petani. Agar penggunaan dana APBN-TP tersebut tepat sasaran, efektif dan efisien, maka diperlukan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penanaman Kapas sebagai acuan dalam pelaksanaannya oleh provinsi maupun kabupaten/ kota. B. Sasaran Nasional Sasaran nasional dari kegiatan Penanaman Tanaman Kapas adalah meningkatkan produksi dan produkstivitas tanaman kapas agar kontribusi serat kapas terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri dapat meningkat. 2
C. Tujuan Tujuan kegiatan Penanaman Tanaman Kapas tahun 2012 adalah : 1. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu kapas berbiji melalui penanaman kapas sesuai baku teknis yang benar sehingga mampu meningkatkan kontribusi serat kapas pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. 2. Mengoptimalkan unit pengolahan (ginnery) yang ada sesuai kapasitas ginningnya. 3. Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha di wilayah pengembangan sehingga meningkatkan kesejahteraan petani.
3
II.
PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan penanaman dilakukan melalui pendekatan :
kapas
1. Manajemen kelompok dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi usaha, mempermudah akses pembinaan, akses memperoleh informasi (perkembangan teknologi, pasar, dll.) bagi petani, serta saling memperkuat posisi tawar petani dengan mitra usahanya yaitu perusahaan pengelola/mitra. 2. Kerjasama kemitraan antara petani dengan perusahaan pengelola setempat yang telah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. Metoda pelaksanaan kegiatan Penanaman Tanaman Kapas Tahun 2012 dilakukan dengan rangkaian kegiatan, sebagai berikut: 1. Sosialisasi program kepada instansi terkait di daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan kelompok tani sasaran. 4
2. Membangun jejaring kerja antar instansi terkait antara lain: Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat (Balittas) Malang, BBP2TP, UPT/UPTD Perkebunan, Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota, tenaga kontrak pendamping (TKP) dan pembantu lapangan TKP (PLP-TKP) yang ada di lokasi kegiatan, perusahaan pengelola/mitra dan kelompok tani, sehingga terjalin keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. 3. Pemilihan calon petani dan calon lahan (CP/CL) dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota bersama perusahaan pengelola dan petugas pendamping lapangan (TKP dan PLPTKP) setempat. CP/CL terpilih tersebut diusulkan kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi/kabupaten untuk ditetapkan sebagai petani peserta kegiatan penanaman kapas MT 2012. Hal ini diharapkan dapat diselesaikan bulan Maret 2012. 4. Pembuatan rekening atas kelompok tani pada Pemerintah terdekat.
nama Bank 5
5. Hal-hal pokok yang perlu dimuat dalam penetapan CP/CL adalah: lokasi penanaman, perusahaan pengelola/mitra, nama kelompok tani, nama-nama anggota kelompok, nomor rekening kelompok, dan luas lahan terukur peserta. 6. Persyaratan, mekanisme pemilihan dan penetapan petani/kelompoktani peserta kegiatan penanaman kapas MT 2012 diatur lebih detail dalam: (i) Juklak yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi; dan (ii) Juknis yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/ kota. Penataan kelembagaan petani/ kelompok tani mengacu pada ketentuan yang berlaku, diantaranya: 1. Organisasi kelompok tani kapas seyogyanya dapat mengakomodir kepentingan dan perkembangan masing-masing anggotanya, sehingga kegiatan usaha tani dalam kelompok dapat dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah hidup berkelompok.
6
2. Dalam menjalankan kegiatan kelompok perlu dilengkapi dengan aturan-aturan organisasi yang disepakati bersama anggotanya, antara lain: tupoksi dalam struktur organisasi kelompok, tata cara penetapan pengurus kelompok, mekanisme dan tata hubungan kerja antara berbagai stakeholder kapas, tata cara pengambilan keputusan kelompok, pengawasan kinerja pengurus, rapat anggota kelompok, dll. 3. Penataan kelompok tani kapas secara detail diatur lebih lanjut di dalam Juklak yang disusun oleh Dinas yang membidangi Perkebunan di provinsi dan Juknis yang disusun oleh Dinas yang membidangi Perkebunan di kabupaten/kota. 4. Dalam rangka keberlanjutan usaha tani kapas, disarankan petani dapat menyisihkan sebagian hasilnya untuk ditabung pada kelompok sebagai penambahan modal kelompok atas dasar kesepakatan bersama agar dapat menghasilkan kegiatan serupa pada musim tanam berikutnya. 5. Pendampingan teknis secara intensif dilakukan oleh petugas teknis dan 7
tenaga kontrak pendamping yang dibantu oleh petugas pembantu pendamping (TKP dan PLP-TKP). Fasilitasi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Tanaman Kapas Tahun 2012 ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan TA 2012, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas yang membidangi perkebunan provinsi sebagai dana Tugas Pembantuan (TP) Provinsi. Penggunaan dana TP tersebut difokuskan pada kegiatan yang meliputi: 1. Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penanaman Tanaman Kapas Tahun 2012 dengan dukungan berupa : (i) benih kapas (100 %) sesuai standar kebutuhan teknis lapangan; dan (ii) sebagian sarana produksi (25%). 2. Dana Non Bansos a. Operasional Petugas Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu (PLP8
TKP) yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan sebagai TKP dan PLPTKP tahun 2012. b. Pemberdayaan Petani Kapas. c. Persiapan, monev.
Pengawalan,
dan
d. Rintisan Pusat Pelatihan kapas. B. Spesifikasi Teknis 1. Petani Sasaran a. Petani sasaran adalah petani pemilik lahan yang dibuktikan dengan surat keterangan tanah (sertifikat/letter C/girik, dll), usia minimal 17 tahun atau sudah berkeluarga, berdomisili di lokasi pengembangan. b. Petani peserta tergabung dalam kelompok tani dan mau mengikuti aturan yang ditetapkan oleh kelompoknya. 2. Syarat Tumbuh Tanaman Kapas a. Iklim Selama pertumbuhan vegetatif tanaman kapas memerlukan hujan sedikit. Pada waktu buah masak 9
(merekah), perlu keadaan lebih kering. Perubahan dari musim kering mendadak ke hujan lebat dapat menyebabkan rebahnya pohon. Pertumbuhan yang optimal menghendaki suhu rata – rata 25 – 28oC dengan kelembaban 70%. Kapas akan berhenti tumbuh pada suhu kurang dari 15ºC atau lebih dari 40ºC. Kapas yang umurnya kurang dari 1 (satu) tahun menghendaki curah hujan ratarata 1500-1800 mm/tahun. Penyinaran matahari juga merupakan aspek penting untuk pertumbuhan/ perkembangan tanaman kapas, dari tanaman muda hingga berbunga penuh. Kurangnya penyinaran sinar matahari akan memperlambat masaknya buah dan tuanya buah tidak serempak. Pada musim yang tepat dimana sinar matahari memenuhi syarat tumbuh kapas, kemasakan buah bisa mencapai 70-90%. b. Tanah
10
Kapas dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, asalkan tanah tersebut mempunyai kemampuan untuk mengikat air yang baik terutama pada saat berbunga dan berbuah. Pada tanah yang tidak cukup baik dalam mengikat air dapat diatasi dengan pengairan atau mempercepat waktu tanam. Kapas menghendaki tanah sedikit asam sampai netral dengan pH optimal 5,5. Tanah asam akan menimbulkan keracunan aluminium (Al), mangan (Mn) dan kekahatan molybdeum (Mo), calcium (Ca) dan magnesium (Mg). Kapas dapat tumbuh dengan cukup baik pada tanah pasir berstruktur remah, cukup mengandung humus dan mampu mengikat air. Selain itu pada tanah lempung yang berstruktur liat dan banyak mengandung humus serta pada tanah – tanah endapan yang cepat mengering. Pada tanah yang terlalu banyak mengandung bahan organis, pertumbuhan menjadi subur dan 11
rimbun, akhirnya umur akan semakin panjang dan buah kurang. Kapas memiliki perakaran yang cukup dalam, maka tidak dapat ditanam pada lapisan cadas yang dangkal. Karena jika hujan bisa membusukkan akar, oleh karena itu kapas harus ditanam pada tanah dengan drainase yang baik. 3. Sistem Tanam a. Monokultur Penanaman monokultur biasanya dilakukan di lahan sawah setelah tanaman padi. Kapas ditanam di atas bedengan yang terbentuk akibat pembuatan saluran drainase dengan jarak tanam 100-120 cm antar barisan dan 2540 cm di dalam barisan. b. Tumpangsari Pada umumnya petani melakukan penanaman kapas secara tumpangsari, hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko sekaligus menambah pendapatan petani. Tanaman kapas dapat ditumpangsarikan dengan beberapa jenis tanaman pangan 12
(jagung, kedele, kacangkacangan) tergantung kebiasaan petani setempat. Tumpangsari kapas dengan kedele/kacang-kacangan pola tanamnya adalah 2 baris kapas dan 2 baris kedele/kacangkacangan dengan jarak tanam 100 x 25 cm untuk kapas dan 25 x 15 cm untuk kedele/kacangkacangan. Sedangkan tumpangsari kapas dengan jagung, pola tanamnya adalah 3 baris kapas dan 2 baris jagung dengan jarak tanam 100 x 25 cm untuk kapas dan 70 x 20 cm untuk jagung. 4. Benih Kapas a. Benih kapas yang digunakan untuk kegiatan penanaman kapas MT 2012 adalah Benih Seri Kanesia untuk pengembangan di Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB dan NTT sedangkan untuk wilayah pengembangan Sulawesi Selatan masih menggunakan benih kapas hibrida. b. Bantuan benih kapas yang diberikan kepada petani sebesar 13
4-6 kg/ha. Pemakaian benih 1-2 butir per lubang. c. Benih kapas yang disalurkan ke petani merupakan benih delinted dan sudah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi benih (BBP2TP atau UPTD Benih) dengan standar mutu benih seperti pada Tabel 1. Untuk benih kapas hibrida impor harus mengacu pada persyaratan impor benih yang telah ditetapkan. Tabel 1. Standar Mutu Benih Kapas No.
Jenis Pemeriksaan
Satuan
Persyaratan Benih Sebar
Mutu Fisiologis : 1. Daya Berkecambah % ≥ 80 Mutu Fisik : 2. Kemurnian benih % ≥ 98 3. Kotoran benih % ≤2 6. Kadar air. % 8-10 Sumber: STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) 01-7163-2006
5. Pemeliharaan Tanaman a. Penyulaman dilakukan secepat mungkin paling lambat 7 HST, penjarangan tanaman dilakukan paling lambat 15 HST. 14
b. Dosis pupuk tanaman kapas per hektar: Urea 100 kg, ZA 50 kg, SP-36 100 kg dan KCl 100 kg. Bantuan sarana produksi (pupuk) yang diberikan kepada petani 25% dari dosis. Pemupukan diberikan pada saat tanam, pada umur 30 hari setelah tanam (HST) dan 60 HST. Waktu, jenis dan dosis pemupukan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini : Tabel 2. Waktu, jenis dan dosis pemupukan per Ha tanaman kapas di lahan kering Dosis Pupuk (kg/ha) Waktu (HST) Urea
ZA
Sp-36
KCl
1─7 HST
-
50
100
100
30 HST
50
-
-
-
60 hst
50
-
-
-
Catatan : karena paket bansos terbatas (25%), disarankan kekurangan pupuk dari swadaya petani atau APBD I/II.
15
III.
PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan penanaman kapas tahun 2012 adalah : 1. Fasilitasi penanaman kapas seluas 9.565 ha di 7 provinsi pada 29 kabupaten. 2. Pelatihan tenaga kontrak pendamping (TKP) dan pembantu lapangan TKP (PLP-TKP) di wilayah pengembangan kapas. 3. Pemberdayaan petani kapas. 4. Persiapan, Pengawalan, dan Monev. 5. Rintisan Pusat Pelatihan Kapas. B. Pelaksana Kegiatan 1. Pelaksana Pusat : Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementan. 2. Pelaksana Provinsi : Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT. 16
3. Pelaksana Kabupaten : Dinas yang membidangi perkebunan wilayah pengembangan kapas di 29 kabupaten. 4. Petani/kelompok tani yang berada di wilayah tersebut di atas. C. Lokasi, Jenis, dan Volume 1. Lokasi dan volume Penanaman Kapas Tahun 2012 seluas 9.565 ha di 7 provinsi pada 29 kabupaten dapat dilihat pada lampiran 1. 2. Lokasi dan volume Pelatihan TKP/PLP-TKP dapat dilihat pada lampiran 2. 3. Lokasi dan volume Pemberdayaan Petani Kapas dapat dilihat pada lampiran 3. 4. Lokasi dan volume Rintisan Pusat Pelatihan Kapas dapat dilihat pada lampiran 4.
17
IV.
PROSES PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI Dana bantuan sosial untuk petani/anggota masyarakat disalurkan langsung ke rekening kelompok tani (Poktan)/Gabungan kelompok tani (Gapoktan) sasaran yang telah ditetapkan. Penentuan besar kecilnya dana bantuan sosial yang dialokasikan kepada Poktan/Gapoktan didasarkan oleh proposal yang diajukan. Sesuai Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk Pertanian Tahun anggaran 2012, bahwa dana tersebut tidak digulirkan dan tidak dikembalikan ke Kas Negara, Kas Daerah, rekening dinas maupun rekening individu petani, namun dikelola oleh Poktan/Gapoktan dimana pola penyaluran dana Bansos ditampung dalam Pos Belanja Bantuan Sosial pada DIPA Pusat, DIPA dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi maupun DIPA Tugas Pembantuan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2012. Dana bantuan sosial kepada petani tersebut dipergunakan untuk memperkuat modal, usaha produktif bidang pertanian, 18
pendidikan, pendampingan, pengembangan SDM disalurkan melalui mekanisme LS, dan pemanfaatannya direncanakan bersama secara transparan oleh Poktan yang difasilitasi oleh petugas pendamping lapangan (TKP dan PLP-TKP). Pemanfaatan dana bantuan sosial oleh Poktan/ Gapoktan yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana produksi/kegiatan dilaksanakan secara langsung tanpa lelang/tender. Sedangkan penyaluran sarana produksi (natura) dan prasarana kegiatan kepada petani dilegitimasi dengan berita acara serah terima barang. Pengurus kelompok membukukan seluruh aktivitas penarikan dana, pembelanjaan dan penyerahan barang kepada anggota Poktan/Gapoktan. Proses pengajuan dan penyaluran Dana Bantuan Sosial dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut : 1. Rencana Usaha Kelompok (RUK)/ Rencana Usaha bersama (RUB) disusun oleh poktan/gapoktan sasaran dan disahkan/ditandatangani oleh ketua kelompok/gapoktan serta dua anggotanya. 2. Poktan/gapoktan membuka rekening tabungan pada Kantor Cabang/Unit 19
BRI/Bank Pos atau Bank lain terdekat dan memberitahukan kepada Pajabat Pembuat Komitmen (PPK) di provinsi/kabupaten/ kota. 3. Ketua poktan/gapoktan mengusulkan RUK/RUB kepada PPK provinsi/ kabupaten/kota setelah diverifikasi oleh TKP dan PLP-TKP dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis. 4. PPK meneliti RUK/RUB poktan/gapoktan
dari masing-masing kelompok/gabungan kelompok yang akan dibiayai, selanjutnya mengajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) provinsi/ kabupaten/kota, kemudian KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan lampiran sebagai berikut : a. Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas/Badan lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran. b. Rekapitulasi RUK/RUB seperti pada Lampiran 5 secara umum mencantumkan : 1) Nama kelompok;
kelompok/gabungan
20
2) Nama ketua kelompok/gabungan kelompok; 3) Nama petani anggota kelompok/ gabungan kelompok; 4) Nomor rekening a/n. Petani/ketua kelompok/ gabungan kelompok; 5) Nama cabang/Unit BRI/Bank Pos atau Bank lain terdekat; 6) Jumlah dana dan susunan keanggotaan kelompok/gabungan kelompok. c. Kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok/gapoktan dan diketahui/disetujui oleh PPK provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan seperti pada Lampiran 6. d. Surat perjanjian kerjasama antara pejabat pembuat komitmen dengan kelompok/gabungan kelompok sasaran tentang pemanfaatan dana penguatan modal kelompok/gabungan kelompok seperti pada Lampiran 7. e. Atas dasar SPP-LS, pejabat penguji dan perintah pembayaran (PPPP) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS), selanjutnya KPA menyampaikan SPM-LS ke KPPN setempat. 21
f. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang berlaku. V.
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN, DAN PENDAMPINGAN Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan Penanaman Tanaman Kapas Tahun 2012 dilakukan oleh: Tim Pembina Pusat, Tim Pelaksana Provinsi, Tim Teknis Kabupaten/Kota, dan Petugas TKP dan PLP-TKP, dengan tugas masing-masing sebagai berikut : A. Tim Pembina Pusat Tim Pembina Pusat dikoordinasikan oleh Direktorat Tanaman Semusim, bertugas: 1. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar instansi terkait di tingkat Pusat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. 2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Tim Pelaksana Provinsi dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pengendalian serta membantu 22
mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di tingkat lapangan. 3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program melalui kerjasama antar instansi non pemerintah seperti Perusahaan Pengelola/Mitra, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Petani Kapas Indonesia (APEKINDO), Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat lainnya. 4. Menyusun Pedoman Teknis Penanaman Tanaman Kapas Tahun 2012. 5. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perkebunan. B. Tim Pelaksana Provinsi Tim Pelaksana Provinsi dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi perkebunan provinsi, bertugas : 1. Melakukan koordinasi pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar instansi terkait di tingkat provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi 23
dan efektivitas kegiatan.
pelaksanaan
2. Melakukan sosialisasi dengan Tim Teknis kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan penanaman kapas tahun 2012 di kabupaten/kota setempat. 3. Melakukan pengawalan, pemantauan, monitoring, evaluasi serta membantu mengupayakan penyelesaian masalah yang dihadapi di lapangan. 4. Membuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pelaksanaan Penanaman Kapas Tahun 2012 yang ada di daerahnya dengan mengacu Pedoman Teknis Penanaman kapas Tahun 2012 yang dibuat Ditjen. Perkebunan. Juklak tersebut disampaikan ke Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota dan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Tanaman Semusim di Jakarta. 5. Bersama Tim Teknis di kabupaten/ kota membangun kemitraan yang produktif antara petani dan 24
perusahaan koperasi.
pengelola/
mitra/
6. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kinerja per kabupaten kepada Tim Pembina Pusat melalui Direktur Jenderal Perkebunan cq. Direktur Tanaman Semusim, yang mencakup: i) lokasi penanaman (kecamatan); ii) luas areal terdaftar/terukur; iii) jumlah petani peserta/kelompok tani; iv) penyaluran benih dan sarana produksi; v) luas tertanam; vi) luas panen; vii) produksi/produktivitas; viii) perkembangan jumlah tabungan pada rekening kelompok; dan ix) laporan keuangan Satker pengelola dana TP yang dibuat sesuai sistem/peraturan yang berlaku. C. Tim Teknis Kabupaten/Kota Tim Teknis Kabupaten/Kota dikoordasikan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/ kota, bertugas : 1. Melakukan koordinasi teknis yang bersifat lintas sektoral antar instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan efisiensi 25
dan efektivitas pelaksanaan teknis lapangan. 2. Melakukan sosialisasi kepada petani/kelompok tani sasaran. 3. Melakukan pendaftaran, seleksi dan verifikasi CP/CL, diharapkan CP/CL dapat diselesaikan pada bulan Maret 2012. 4. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Penanaman Kapas Tahun 2012 yang ada di daerahnya dengan mengacu Juklak yang dibuat oleh Dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan Pedoman Teknis yang dibuat Direktorat Jenderal Perkebunan. Juknis tersebut disampaikan ke Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi dan tembusan kepada Ditjen. Perkebunan cq. Direktorat Tanaman Semusim di Jakarta. 5. Bersama Tim Pelaksana Provinsi membangun kemitraan yang produktif antara petani dan perusahaan pengelola/ mitra/ koperasi. 6. Melakukan bimbingan monitoring/pengawalan/
teknis,
26
pemantauan, dan pengendalian ke lokasi kegiatan. 7. Membantu kelompok tani peserta penanamn kapas dalam menyusun RUK/RDKK. 8. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kinerja per Kecamatan kepada Tim Pelaksana Provinsi tembusan kepada Dirjen Perkebunan cq. Direktorat Tanaman Semusim, yang mencakup: i) lokasi (desa); ii) jumlah petani peserta/kelompoktani; iii) luas areal terdaftar/terukur; iv) penyaluran benih dan sarana produksi (pupuk dan obat-obatan); v) luas tertanam; vi) luas panen; vii) produksi/ produktivitas; viii) perkembangan jumlah modal usaha petani pada rekening kelompok, dll; dan ix) permasalahan serta rencana tindak lanjut. D. TKP dan PLP-TKP 1. Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu TKP (PLP-TKP) merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kegiatan pengembangan kapas, mulai dari sosialisasi program, pendataan 27
CP/CL, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen kapas berbiji sampai dengan penimbangan dan penjualan hasil. Mereka merupakan penghubung antara petani dengan pihak dinas baik kabupaten, provinsi maupun perusahaan pengelola. 2. TKP dan PLP-TKP berdomisili di lokasi pengembangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendamping petani. 3. TKP menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan lapangan per desa kepada Tim Teknis Kabupaten tembusan kepada Tim Pelaksana Provinsi, yang mencakup : i) lokasi (dusun/kelompok tani); ii) jumlah petani peserta/kelompoktani; iii) luas areal terdaftar/terukur; iv) penyaluran benih dan sarana produksi (pupuk dan obat-obatan); v) luas tertanam; vi) luas panen; vii) produksi/ produktivitas; viii) perkembangan jumlah modal usaha petani pada rekening kelompok, dll; dan ix) permasalahan serta rencana tindak lanjut. 28
VI.
PEMBERDAYAAN PETANI KAPAS Pemberdayaan petani adalah rangkaian proses memfasilitasi petani melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan asistensi. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis, terarah dan berkesinambungan dalam upaya mengakumulasi potensi yang dimiliki. Diharapkan potensi tersebut menjadi suatu kekuatan dalam melakukan kerjasama menuju peningkatan kesejahteraan. A. Tujuan Tujuan pemberdayaan petani adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan kemampuan petani dalam hal teknis dan administratif. Selain itu juga membina kebersamaan petani dan pengembangan kelembagaannya agar terbangun usahatani yang mandiri dan berkelanjutan. 29
B. Sasaran Terbentuknya kelompok tani mandiri yang selanjutnya dapat tergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan dapat membentuk koperasi yang berbadan hukum. C. Pelaksanaan 1. Metode Pelaksanaan Pemberdayaan petani kapas dilaksanakan secara swakelola melalui anggaran APBN Tugas Pembantuan (TP) Provinsi. Pemberdayaan petani difasilitasi oleh Dinas Perkebunan tingkat Provinsi bekerjasama dengan dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten wilayah pengembangan kapas dengan melibatkan petugas pendamping lapangan (TKP dan PLPTKP). Materi pemberdayaan petani meliputi pembekalan teknis budidaya tanaman kapas sampai dengan panen dan pasca panen serta fasilitasi penumbuhan dan penguatan kelompok tani melalui aspek manajerial dan hukum. 30
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan pemberdayaan mencakup :
petani
a. Sosialisasi program kegiatan. b. Inventarisasi kelompok tani peserta akselerasi pengembangan kapas. c. Penetapan calon peserta pelatihan (pengurus kelompok atau anggota yang ditunjuk untuk mewakili). d. Penyelenggaraan pemberdayaan petani kapas. e. Penyusunan laporan. Waktu pelaksanaan pemberdayaan petani adalah sebelum petani melakukan penanaman kapas dan atau menjelang panen kapas. Untuk wilayah pengembangan dengan musim tanam awal tahun pelatihan dilaksanakan pada bulan Januari s/d April 2012, sedangkan untuk wilayah pengembangan dengan musim tanam akhir tahun pelatihan dilaksanakan sekitar bulan Agustus s/d Oktober 2012.
31
VII. RINTISAN PUSAT PELATIHAN KAPAS Rintisan Pusat Pelatihan Kapas didirikan di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendukung pengembangan produksi kapas nasional Tahun 2012. Pembangunan pusat pelatihan kapas bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta yaitu PT Ade Agro Industri (AAI). A. Tujuan Tujuan pendirian pusat pelatihan kapas ini yaitu untuk memfasilitasi petani kapas yang ingin belajar secara langsung tentang teknis budidaya tanaman kapas sampai dengan panen dan pasca panen sehingga diharapkan diperoleh petani kapas dengan kemampuan yang baik. B. Sasaran Terbangunnya pusat pelatihan pengelolaan kapas, terfasilitasinya beberapa gapoktan kapas dengan alat dan mesin pertanian (alsintan) 32
sederhana untuk mendukung program intensifikasi kapas, dan terlatihnya anggota gapoktan sehingga dapat melaksanakan program intensifikasi dan ekstensifikasi kapas nasional. C. Pelaksanaan 1. Metode Pelaksanaa Pelatihan dilakukan dengan menggunakan media tatap muka dan praktek lapangan. Instruktur berasal dari Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat (Balittas) Malang, Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Perkebunan, dan Penyuluh terkait. 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan : a. Pembangunan dan pelatihan
sarana
akomodasi
b. Pengadaan fasilitas pelatihan c. Pelatihan d. Evaluasi Tempat dan waktu Pusat Pelatihan ini akan dibangun di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa 33
Tenggara Timur pada tahun 2012, dan pelaksanaan pelatihan dilaksanakan tahun 2012-2014 (masing-masing tahap pelaksanaan selama 6 bulan). VIII. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN Agar penggunaan anggaran APBN menjadi tertib sesuai dengan output kegiatan dan dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, keuangan maupun fisik, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan, yaitu (1) sebelum mulai kegiatan (ex-ante) untuk mengetahui persiapan pelaksanaan di lapangan dan mengantisipasi potensi masalah yang mungkin timbul, (2) saat dilakukan kegiatan (on going) untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, dan (3) setelah dilakukan kegiatan (ex-post) untuk mengevaluasi kegiatan berdasarkan pencapaian target yang ditetapkan. Laporan dibuat secara berjenjang, mulai dari petugas TKP dan PLP-TKP, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi sampai dengan tingkat pusat di Jakarta. 34
IX.
PEMBIAYAAN Kegiatan pelaksanaan Penanaman Tanaman Kapas Tahun 2012 dibiayai dari dana APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan Tugas Pembantuan (TP) Provinsi.
35
X.
PENUTUP Pedoman Teknis Penanaman Tanaman Kapas Tahun 2012 ini dibuat sebagai acuan umum bagi setiap pihak terutama petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penanaman kapas. Hal-hal yang belum terakomodir dalam Pedoman Teknis ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat diakomodir dalam Juklak dan Juknis. Dalam penyusunan Juklak/Juknis tersebut harus memperhatikan DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatannya (POK). Jakarta, Desember 2011
36
Lampiran 1. Kegiatan Penanaman Kapas Tahun 2012 Provinsi/Kabupaten
1 I. SULSEL 1. Bantaeng
Akselerasi Pengembangan
Jumlah
Kapas (Ha) Hybrida Kanesia
(Ha)
2
3
5.065,00
4
-
5.065,00
200,00
-
200,00
1.500,00
-
1.500,00
3. Bone
750,00
-
750,00
4. Soppeng
450,00
-
450,00
5. Wajo
450,00
-
450,00
6 Gowa
715,00
-
715,00
7. Takalar
200,00
-
200,00
8. Jeneponto
800,00
-
800,00
II. NTB
-
950,00
950,00
9. Lombok Barat
-
150,00
150,00
10. Lombok Utara
-
250,00
250,00
11. Lombok Tengah
-
150,00
150,00
12. Lombok Timur
-
200,00
200,00
13.Sumbawa
-
200,00
200,00
III. NTT
-
1.750,00
1.750,00
14. Sumba Barat
-
500,00
500,00
15. Sumba Tengah
-
250,00
250,00
16. Sumba Barat Daya
-
1.000,00
1.000,00
2. Bulukumba
37
IV. BALI
500,00
500,00
17. Buleleng
-
200,00
200,00
18. Karangasem
-
200,00
200,00
19. Jembrana
-
100,00
100,00
V. JATIM
-
400,00
400,00
20. Lamongan
-
150,00
150,00
21. Mojokerto
-
50,00
50,00
22. Pacitan
-
50,00
50,00
23. Banyuwangi
-
50,00
50,00
24. Probolinggo
-
50,00
50,00
25. Situbondo
-
50,00
50,00
500,00
500,00
VI. JATENG 26. Blora
-
100,00
100,00
27. Wonogiri
-
200,00
200,00
28. Grobogan
-
200,00
200,00
400,00
400,00
-
400,00
400,00
5.065,00
4.500,00
9.565,0
VII. DIY 29. Gunung Kidul
JUMLAH
0
38
Lampiran 2. Pelatihan Petugas TKP & PLP-TKP
Provinsi
Petugas TKP & PLP (orang)
Ket.
TKP
PLP-TKP
Jumlah
8
25
33
-
7
21
28
-
3. D.I.Y
1
5
6
-
4. Jawa Timur
2
3
5
-
5. Bali
4
12
16
-
6. NTB
5
16
21
-
7. NTT
4
10
14
-
31
92
123
-
1. Sulawesi Selatan 2. Jawa Tengah
JUMLAH
39
Lampiran 3. Pemberdayaan Petani Kapas
Provinsi
Kabupaten
Volume
Ket.
(paket) 1 1. Sulawesi Selatan Selatan
2. Jawa Tengah
3. D.I.Y
2
3
- Bantaeng
1
- Bone
1
- Bulukumba
1
- Gowa
1
- Jeneponto
1
- Soppeng
1
- Takalar
1
- Wajo
1
- Blora
1
- Brebes
1
- Wonogiri
1
- Grobogan
1
- Pemalang
1
- Gunung Kidul
1
4
40
1 4. Jawa Timur
5. Bali
6. NTB
7. NTT
JUMLAH
2
3
- Lamongan
1
- Pacitan
1
- Probolinggo
1
- Jembrana
1
- Karangasem
1
- Buleleng
1
- Lombok Barat
1
- Lombok Tengah
1
- Lombok Timur
1
- Sumbawa
1
- Lombok Utara
1
- Sumba Barat
1
- Sumba Barat Daya
1
- Sumba Tengah
1
4
28
41
Lampiran 4. RINTISAN PUSAT PELATIHAN KAPAS No 1.
Provinsi NTT Jumlah
Kabupaten Sumba Timur
Luas (Ha) 1.250 1.250
42
Lampiran 5. Rekapitulasi RUK/RUB Kelompok Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Provinsi
: …………………………. : …………………………. : …………………………. : …………………………. : ............................ REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK/ RENCANA USAHA BERSAMA
Kepada Yth : Kuasa Pengguna Anggara ............................. Provinsi/Kab/Kota ………………………… Sesuai dengan Surat Keputusan*)……… nomor...........tanggal..........tentang penetapan kelompok tani sasaran kegiatan............dengan ini kami mengajukan permohonan dana Bantuan Sosial untuk Pertanian sebesar Rp ............ (terbilang.........) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK)/Rencana Usaha Bersama (RUB) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut : No. 1 1. Dst.
Kegiatan 2
Jumlah Biaya (Rp) 3
Jumlah Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.....tanggal...., Dana Bantuan Sosial kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening kelompok tani......No. rekening......pada cabang/unit Bank......di.......... Menyetujui, Ketua Kelompok, ....................................
Ketua Tim Teknis, ................................ Mengetahui/Menyetujui, Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi/Kabupaten/Kota......... ......................................... NIP...................................
Catatan : *) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.
43
Lampiran 6. Kuitansi Dana Bantuan Sosial NPWP MAK T.A
: .............................. : .............................. : ..............................
Kuitansi No. :............................ Sudah terima dari
: Kuasa Pengguna Anggaran ............... Provinsi/Kabupaten/Kota ....................
Uang sebanyak
: ................................................ ............
Untuk pembayaran
: Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian ...... Di Desa/Kelurahan ................................... Kecamatan ............................................... Kabupaten/Kota ....................................... Provinsi ..................................................... Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No ..... tanggal..............
Terbilang
: ................................................................. ..................,................2012
Mengetahui/Menyetujui, Pejabat Pembuat Komitmen Kelompok Provinsi/Kabupaten/Kota................
Yang menerima, Petani/Ketua
....................................................... NIP.
.................................
Setuju dibayar, Kuasa Pengguna Anggaran,
Tanggal...................... Bendaharawan,
...................................................... NIP
................................ NIP
Materai Rp 6000,-
44
Lampiran 7. Surat Perjanjian Kerjasama SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : Antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ………………………………. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA………………………………… Dengan KELOMPOK TANI………………………………. Tentang PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERTANIAN Pada hari ini,……… tanggal……bulan…… tahun…………bertempat di Kantor…….. Jalan…….,kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. …………: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)……………., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)……………….DIPA Tahun Anggaran 2012 No……………. tanggal…… yang berkedudukan di jalan……….. yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. …………: Ketua Kelompok………………, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok ……………. Yang berkedudukan di Desa/Kelurahan……………. Kecamatan……………… Kabupaten/Kota……………….. Provinsi…………….. yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 2.
3.
Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN Keputusan Presiden No..….Tahun…….., tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Pedoman/Petunjuk Teknis Kegiatan……………….Tahun Anggaran 2012 yang diterbitkan oleh Dirjen/Kepala Badan …………….., Kementerian Pertanian; DIPA………………..,Nomor:………tanggal…………….2012;
45
4.
5.
6.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor : ……………….………. tanggal……………, tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggran 2012; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: SE….....tanggal….,tentang Penyediaan dan Pencairan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2012; Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk………………..………………………….., Nomor…………..…….. tanggal …………….…………………tentang Penetapan Kelompok Sasaran.
Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian tersebut sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (dirinci sesuai dengan bidang usaha kelompok masing-masing sebagaimana terlampir) Pasal 3 SUMBER DAN JUMLAH DANA Sumber dan jumlah Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah : 1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) …………………………… Nomor: ………………….. tanggal………….. 2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp…………………… (dengan huruf). Pasal 4 PEMBAYARAN Pembayaran Dana bantuan Sosial untuk Pertanian pada pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara………………, dengan cara pembayaran langsung ke rekening petani ……………………. Desa/Kelurahan………………… Kecamatan………….
46
kabupaten/Kota………….. Provinsi…………. pada Bank………………… No. Rek…………………. Pasal 5 SANKSI Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial kepada petani sesuai dengan pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama batal.
1.
2.
3.
1.
Pasal 6 PERSELISIHAN Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara mustawarah untuk memperoleh mufakat; Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesain, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri…………………,sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak. Pasal 7 FORCE MAJEURE JIka timbul keadaan memaksa (force Majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memeberitahukan secara tertulis kepada PPK/KPA dengan tembusan kepada Tim Teknis dalam waktu 4 x 24 jam kepada PIHAK PERTAMA; Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud pasa 7 ayat (1) adalah : a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA; b. Peperangan; c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.
47
1. 2.
3.
Pasal 8 LAIN-LAIN Bea materai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerjasama menjadi beban PIHAK KEDUA; Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Pasal 9 PENUTUP
Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA Ketua kelompok Komitmen ……………………………………. Meterai Rp. 6.000 …………………………… NIP.
PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Provinsi/Kabupaten/Kota……
………………………………………
MENGETAHUI/MENYETUJUI : Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi/Kabupaten/Kota………………
…………………………………………………………….. NIP.
48
