OUT LINE I. II.
III. IV. V.
JUMLAH KASUS YANG DITANGANI ANTAR PROVINSI KEBIJAKAN PEMPROV JATENG DALAM PENANGANAN KEKERASAN LINTAS PROVINSI KERJASAMA 10 PROVINSI ANGGOTA FORUM MITRA PRAJA UTAMA KERJASAMA DENGAN PROVINSI LAIN PENUTUP
I. JUMLAH KASUS KEKERASAN YANG DITANGANI LINTAS PROVINSI (2008 – 2013) TAHUN
JML KORBAN
KASUS
PROVINSI
2008
27
Indikasi Traficking
Jawa Timur, Kaltim, Kalteng, DKI Jakarta
(5 ANAK MENGALAMI INDIKASI TRAFICKING)
2009
35
Indikasi Kalimantan traficking, Barat, Kepri, 7 ANAK DI EKSPLOITASI eksploitasi DKI, DI anak, KDRT, Kaltim,Jabar PETERNAK Perwalian Anak, , Kalbar, AN ANJING TKW terlantar
I. JUMLAH KASUS KEKERASAN YANG DITANGANI LINTAS PROVINSI (2008 – 2014) TAHUN
JML KORBAN
KASUS
PROVINSI
2010
5
Indikasi Traficking, KDRT
NTT, Lampung, Bangka Belitung
2011
7
Indikasi traficking, KDRT, Perwalian Anak,
Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sumut
I. JUMLAH KASUS KEKERASAN YANG DITANGANI LINTAS PROVINSI (2008 – 2013) TAHUN
JML KORBAN
KASUS
PROVINSI
2012
9
Indikasi Traficking, Perwalian Anak, KDRT
Babel, Sumut, Kaltim
2013
60 (20 INDIKASI TRAFICKING ANAK)
Indikasi traficking, KDRT, Perwalian Anak,
Kalteng, Sumut, Jawa Barat
2014
51 ORANG
TRAFICKING
Medan, Batam, Jawa Tengah
6
Pasal 22 tentang Kerjasama menyebutkan bahwa: (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender, dan anak, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga lainnya. (2) Kerjasama antar Pemerintah Daerah Lain meliputi koordinasi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan sistem pelayanan terpadu 7
PENCEGAHAN MEL: 1. SOSIALISASI 2. PENDIDIKAN 3. PENDEKAT AN AGAMA 4. PENGURANG AN KEMISKINAN 5. MENGEM BANGKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
REHABILITA SI MEDIS: 1. LAYANAN MEDIS BAGI KORBAN 2. VISUM 3. PENYEDI AAN TENAGA MEDIS TERLATIH
REHABILITASI SOSIAL: 1. KONSELING 2. BIMBINGAN ROHANI 3. PEMULIHAN TRAUMA 4. PENDAMPIN GAN PSIKOLOGI 5. PENYEDIA AN TENAGA REHABSOS TERLATIH 6. SEDIAKAN RUMAH AMAN
BANTUAN DAN PENEGAK AN HUKUM: 1. PENGEMB NORMA HUKUM 2. PENYEDIA AN APH TERLATIH 3. PEMBERI AN BANTUAN HKM 4. PENDAMP HKM
PEMULANG AN DAN REINTEGRASI SOSIAL: 1. FASILITASI PEMULAN GAN 2. PEMBERD EKONOMI 3. KEMBALI KE SEKOLAH 4. KEMBALI KE ORTU, DLL
PROV. NTT, NTB, BALI, JATIM, JATENG, DIY, JABAR, DKI, BANTEN & LAMPUNG) RAKERNIS MPU BIDANG PP (08) REKOMENDASI + PROGRAM KERJASAMA PENANGANAN KEKERASAN
PENANDATANGANAN KERJASAMA 10 PROV PADA RAKORGUB 2014.
KEPUTUSAN BERSAMA 10 GUB MPU TAHUN 2013 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN BID. PP
TAHUN 2014: 1. SUSUN PROGRAM KERJA TA 2014 2. SUSUN PERJANJIAN KERJASAMA 10 PROV 3. KEMBANGKAN KERJASAMA DG CSR, DLL
A. TUJUAN TUJUAN
memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk korban perdagangan orang, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas kelembagaan masing-masing pihak dengan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak
•
• •
• • •
Tukar menukar informasi secara cepat berkaitan dengan indikasi tindak kekerasan terhadap perempuan, anak, dan tindak pidana perdagangan orang yang menimpa penduduk lintas provinsi; Pengkoordinasian kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan tindak pidana perdagangan orang dengan Pemerintah Provinsi asal korban; Memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan di rumah perlindungan sementara (shelter) sampai waktu yang dibutuhkan; Fasilitasi pemulihan kondisi fisik, psikis dan seksual sesuai kebutuhan korban di fasilitas pelayanan yang tersedia; Perlindungan hukum bagi korban; Fasilitasi dan pengkoordinasian proses pemulangan korban ke daerah asal;
JNS INFORMASI YG DI PERTUKARKAN: 1. INFO BERKAITAN DG KORBAN 2. INFO BERKAITAN DG PELAKU
KORBAN
PPT KAB/KOTA
PPT PROV. ASAL KORBAN
PPT PROV TEMPAT KORBAN MELAPOR
PPT KAB/KOTA ASAL KORBAN
Rujukan korban antar Prov.
BENTUK RUJUKANNYA: 1. Data korban ( Status,
KORBAN
PPT KAB/ KOTA
PPT PROV. ASAL KORBAN
PPT PROV. LOKU S
PEMULIH AN
BANTUAN HUKUM
SHELTER
KAB/KOTA ASAL KORBAN
TTL, dll ) 2. Data keluarga korban 3. Alamat saat ini (TKP) 4. Jenis kasus dan kronologis kasus 5. Hasil konseling pemeriksaa 6. Pertolongan/tindakan yang telah diberikan (medis, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, perlindungan sementara, dll) 7. Penanganan lanjutan sesuai kebutuhan korban di provinsi asal korban
Memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan di rumah perlindungan sementara (shelter) sampai waktu yang dibutuhkan, dengan ketentuan sebagai berikut: » Lamanya maksimal 14 hari, bisa diperpanjang sesuai rekomendasi konselor, petugas medis, psikiater, psikolog dan pendamping hukum; » Selama dalam jangka waktu tersebut PPT provinsi Tempat Kejadian Perkara (TKP) mengidentifikasi identitas dan kebutuhan korban serta mengkoordinasikan dengan PPT provinsi asal korban; » PPT asal korban memfasilitasi pertemuan antara keluarga dengan korban sesuai kemampuan.
Fasilitasi pemulihan kondisi fisik, psikis dan seksual sesuai kebutuhan korban di fasilitas pelayanan yang tersedia » Fasilitasi pemulihan korban dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; » Fasilitasi pemulihan korban di Provinsi tempat kejadian kekerasan dilakukan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Provinsi setempat;
Bentuk kerjasama antar provinsi dalam perlindungan hukum terhadap korban, antara lain: – – – –
– – – –
Memberikan pendampingan hukum bagi korban. Memfasilitasi permohonan surat perintah perlindungan sementara Mengkoordinasikan pemenuhan restitusi/ganti rugi dan atau hak-hak korban Apabila TKP terjadi di provinsi asal korban dan pelaku, dan korban meminta perlindungan ke PPT provinsi lain, maka proses penanganan hukum dilakukan di provinsi TKP, melalui proses koordinasi antar PPT Provinsi. Pertukaran informasi antar PPT Provinsi tentang langkah-langkah yang telah, sedang dan akan ditempuh dalam proses perlindungan hukum bagi korban dan proses hukum bagi tersangka/pelaku. Pertukaran dokumen untuk kelengkapan kepentingan proses hukum bagi korban (dokumen korban seperti akta kelahiran, rapot, KTP, KK, Surat Nikah dan atau dokumen lain yang dibutuhkan). Provinsi asal korban mengkoordinasikan kehadiran korban atau saksisaksi lain yang dibutuhkan dalam proses hukum di provinsi tempat kejadian perkara (TKP). Monitoring terhadap putusan pengadilan (Pidana maupun perdata)
FASILITASI & PENGKOORDINASIAN PEMULANGAN KORBAN MELIPUTI:
PROSES PEMULANGAN KORBAN
KORBAN
1.
PPT PROV. LOKU S
MEDIS, PSIKIS
PPT PROV. ASAL KORBAN
BANTUAN HUKUM
SHELTER
KAB/KOTA ASAL KORBAN
Koordinasi persiapan pemulangan korban dari provinsi TKPke provinsi asal korban 2. Provinsi asal korban mengkoordinasikan pemulangan korban dg kabupaten/kota asal korban 3. Provinsi asal korban memfasilitasi pemulangan korban dari provinsi TKP 4. Pelaksanaan pemulangan korban disertai dengan dokumen pemulangan korban ke daerah asal
ISI PERJANJIAN ANTAR PROVINSI I. A. B. C. D. E. II. A. B. C. D.
PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI : FOTO KORBAN DOKUMEN IDENTITAS KORBAN (FC KTP, PASPOR, SIM) FC CATATAN/DOKUMEN HASIL IDENTIFIKASI KASUS DR PIHAK BERWENANG CATATAN REKAMAN HASIL IDENTIFIKASI KASUS REKAM MEDIS KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK: MEMBERIKAN PERTOLONGAN DAN PERLINDUNGAN THD PRP DAN ANAK KORBAN MENGKOORDINASIKAN UPAYA PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN MENYAMPAIKAN DOKUMEN BERKAITAN DG KASUS YG TERJADI MENGGANTI BIAYA PENANGANAN
III. PENGGANTIAN BIAYA A. BIAYA MAKAN DAN MINUM KORBAN SELAMA DALAM PELAYANAN B. BIAYA LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN (AWAL DAN LANJUTAN) C. BIAYA LAYANAN KONSELING (REHAB SOSIAL/PSIKOLOGIS) D. BIAYA LAYANAN BANTUAN HUKUM E. BIAYA TRANSPORTASI LOKAL F. BIAYA TRANSPORTASI PEMULANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR KASUS TRAFICKING 1. 2. 3. 4.
PERLINDUNGAN KORBAN MENDATANGKAN SAKSI DARI DAERAH ASAL DAN ORANG TUA KORBAN PEMULANGAN KORBAN MENGIRIMKAN DOKUMENTASI UNTUK PEMBUKTIAN USIA KORBAN
TRAFICKING DENGAN KORBAN 4 ORANG ANAK PEREMPUAN DARI KOTA SEMARANG YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PENJAGA KARAOKE
IINFO LSM
RAPAT KOORD TIM
SHELTER JATENG
JEMPUT PEMULAN GAN
PERIKSA MEDIS PENYIAPAN KELUARGA
REHAB SOS
REINTEGRASI KE KELUARGA
KOORD DG KALTIM SHELTER KALTIM; YAN MEDIS; YAN KONSELING
LAYANAN MEDIS LANJUTAN
PENANGKA PAN PELAKU KO RB AN PROSES HUKUM
PENYEDIAA N DOKUMEN PENDUKUN G
SAAT INI KETIGA KORBAN SDH MENIKAH
PUTUSA N
MASALAH YG DIHADAPI PADA KASUS KALTIM:
• DIKHAWATIRKAN REINTEGRASI KURANG BERHASIL KARENA KELUARGA MEMILIKI ANDIL DALAM PENJUALAN ANAK (DENGAN MENERIMA UANG MUKA DARI MUNCIKARI) • LINGKUNGAN SOSIAL RUMAH KORBAN MERUPAKAN DAERAH SLUM • BELUM ADA MEKANISME UNTUK MENYELAMATKAN ANAK-ANAK DARI LINGKUNGAN SEPERTI YANG MEMBIARKAN ADANYA TRAFICKING.
4 ORANG PEREMPUAN DIJANJIKAN SEBAGAI KASIR DIBALI, TETAPI DIJUAL SEBAGAI PEKERJA SEKSUAL DI LABUAN BAJO NTT KORBAN DI LABUAN BAJO
TELP SUAMI
PENJEMP UTAN DI BALI
PPT WONO SOBO
KORBAN PULANG VIA BALI DIANTAR SUSTER
BIARA LAKUKAN PENYELAMA T AN KORBAN
SALAH SATU KORBAN TDK MAU PULANG
PENYERAHAN KEPADA PPT WONOSOBO
PPT PROV JATENG MELALUI GUB JATENG
KONTAK KORBAN, POLRES, BIARA (SUSTERAN) DI LABUAN BAJO
BERS URAT
GUB + KAPOLDA NTT TIDAK ADA TANGGAPAN
PELAKU TIDAK DITANGKAP
REINTEGRASI KELUARGA KORBAN SEMUA KBL KE KLG, 2 ORG IKUT SUAMI BERTRANSMIGRASI
36 ORANG PEREMPUAN DIJANJIKAN PEKERJAAN DI MALAYSIA (2014) REKRUT KORBAN DI DRH SUMBA
KIRIM
PPTKIS GIP SMG
KORBAN LARI KE POLSEK SMG BARAT
TIDAK ADA TANGGAPAN
KOORD DENGAN KEJAKSAAN
BAP KORBAN
PERLIND KE SHELTER
KOORD DG: 1. IOM 2. MEN PP _ PA 3. NTT
PEMULIHAN KORBAN
PERMASALAHAN PADA KASUS INI: • KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEPOLISIAN NTT KURANG OPTIMAL (SURAT GUBERNUR JATENG TIDAK DITANGGAPI) • PEMULANGAN DILAKUKAN BEKERJASAMA DENGAN SUSTERAN DAN PARA KORBAN YG MASIH BS BERKOMUNIKASI • OLEH KARENA TIDAK MELIBATKAN APARAT PENEGAK HUKUM, BERKEJARAN DENGAN WAKTU DAN CUKUP MEMBAHAYAKAN KORBAN DAN PENDAMPING DARI LABUAN BAJO KRN PELAKU MENGANCAM KORBAN • PESAWAT DARI LABUAN BAJO TERBATAS • SATU KORBAN TIDAK MAU DIPULANGKAN
3 ANAK DARI KOTA SEMARANG DIJUAL DI BABEL SEBAGAI PEKERJA SEKSUAL RUJUKAN KASUS DR LRCKJHAM DAN ORTU KORBAN
KOORD DG PPT BABEL
PPT PROV JATENG
REHAB SOSIAL
REINTEGRASI
KEMBALI KE KELUARGA DAN SEKOLAH
PPT KOTA SEMARANG
PENYIAPAN KELUARGA
MEMUTUSKAN U KOST KMD MENIKAH
KOORD
KORBAN DIJEMPUT PPT PROV SIDANG PENGADILAN BABEL
KEMBALI KE KELUARGA TTP SULIT DIPANTAU
MASALAH DARI KASUS DI ATAS: • ADA ORANG TUA YANG JUSTRU BERPIHAK KE PELAKU DAN KONDISI KELUARGA TIDAK KONDUSIF UNTUK ANAK KEMBALI KE ORANG TUA • SEDANGKAN DUA ANAK LAINNYA KONDISI KELUARGA CUKUP KONDUSIF, BAHKAN SATU ANAK MELANJUTKAN SEKOLAH • PERSIDANGAN HARUS MENDATANGKAN SAKSI KORBAN KE BANGKA BELITUNG SEMENTARA DI PROVINSI LAIN DAPAT DILAKUKAN TANPA MENGHADIRKAN SAKSI KORBAN YANG ADALAH ANAK
6 ANAK (15 – 16 TAHUN) DARI BREBES SBG KORBAN TRAFICKING 6 ORG KORBAN DIREKRUT OL KAKAK IPAR
PENANGKAP AN (SEMUA DOK DIBUANG KE LAUT)
PERLIND DI PPT SUMUT
PROSES HUKUM
MEDAN
PERJALANAN LAUT
PENGEJARAN KAPAL
KONTAK PPT SUMUT
KONTAK PPT JATENG
REHABILITASI
KOORD
MALAYSIA
IMIGRASI MEDAN CURIGA
PPT JATENG LAKUKAN PENJEMPUTAN
PEMULANGAN
PERMASALAHAN UMUM DALAM KERJASAMA • BENTUK PELAYANAN TERPADU DI PROVINSI YANG BERBEDA-BEDA BEDA MEKANISME SERINGKALI MENYULITKAN KOORDINASI • KOMITMEN DAN KEPEDULIAN PEMERINTAH PROVINSI LAIN • KOORDINASI YANG BERBELIT • PERSPEKTIF YANG BELUM SAMA • PROSEDUR YANG LAMA, DAN INFORMASI YANG DIPEROLEH LAMA MESKIPUN ADA YANG CEPAT
HARAPAN KE DEPAN • ADANYA PERSPEKTIF DAN MEKANISME YANG SAMA DALAM PELAYANAN KORBAN DIANTARA PELAYANAN TERPADU PROVINSI • RUJUKAN KASUS KEKERASAN LINTAS PROVINSI KEPADA PEMERINTAH PUSAT AGAR DIPERCEPAT PROSESNYA
KOKOHNYA KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PENANGANAN KEKERASAN AKAN MEMBERIKAN RASA AMAN BAGI KORBAN KEKERASAN
1. KORBAN MRP ANAK PASANGAN TRANSMIGRAN ASAL TEMANGGUNG KETIKA AYAH IBU BERPISAH DIA IKUT IBU TTP KEMUDIAN DITINGGAL IBU DAN DIASUH PASUTRI 2. TTP SEJAK KECIL TIDAK DISEKOLAH KAN, DIPEKERJAKAN SEBAGAI PRT DAN DIHARUSKAN MELAYANI NAFSU SEKSUAL PEJABAT LAKI-LAKI SE LAMA 25 TAHUN (SEJAK USIA 8 TH – 33 TAHUN) 3. KORBAN LARI DALAM KONDISI SGT BURUK DAN DITOLONG OLEH PEMPROV SUMUT 4. REUNIFIKASI DAN REINTEGRASI DG AYAH DAN ADIK LAKI-LAKINYA 5. PROSES HUKUMNYA SULIT
• PPT PROV. KEPRI MENERIMA KORBAN DARI KEDUBES MALAYSIA DUA ORG DIANTARANYA SAKIT • KASUS TIDAK JELAS • PEMULANGAN KE DAERAH ASAL • 1 KORBAN MASIH DALAM PERAWATAN RSJD KRN DEPRESI BERAT
