Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, (P2TP2A) menurut Provinsi Isu Yang Ditangani Dan Tahun Berdiri No .
Nama Provinsi 1.Nanggroe Aceh Darussalam Dibentuk: 2003
2.Sumatera Utara Dibentuk: 2007
Dasar Hukum Pembentukan
Nama dan Alamat
Kep Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 411.4/319/2003 Tgl. 22 Juli 2003
P2TP2A “RUMOH PUTROE ACEH ” Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Jln Tengku Malem No.5 Banda Aceh Telp: 0651-22546 HP: 081360237508
Kep. Gubernur Sumatera Utara No. 260/464.K/ Tahun 2007 Tgl: 2 April 2007
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Provinsi Sumatera Utara d.a. Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Sumatera Utara Jalan P. Diponegoro 30 Medan
3.Sumatera Barat Dibentuk:
Kep. Gubernur Sumatera Barat No: 260-292-2003 Tgl 16 Agustus 2003
Telp: 0614518954 Fax : 061-4518954 P2TP2 ”Limpapeh Rumah Nan Gadang” Prov
Contact Person Ketua: Dra. Raihan Putry Ali Muhammad Sekretarris: Drs. Yusran, MSi
Koordinator: Ariffani, SH Sekretariat: Jenny Purwanty Kabag Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan: Emmy Suryana Lubis, SH
Ketua Umum: Hj. Yes Fachri Ahmad
Isu-isu yang Ditangani
Bidang/Divisi Dlm Organisasi
1. Kejahatan terhadap perempuan, antara lain: Kekerasan Fisik, Mental dan Seksual. Ekspoitasi dan Traificking. 2. Pemberdayaan perempuan melalui : - Divisi Ekonomi: Pelatihan Menjahit dan Memasak. - Divisi Hukum & HAM: Penyuluhan ttg Hukum utk Masy. - Divisi Psychologis: Melakukan pembinaan bagi korban melalui Terapi (trauma). - Divisi Syariat Islam: melakukan Penyuluhan tentang Gender berbasis Syariat Islam. 1. KDRT (Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis dan Kekerasan Ekonomi) 2. Perebutan Hak Asuh Anak/ Penelantaran Anak/Anak Hilang 3. Trafficking
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1.
2.
Permasalahan ketidakadilan terhadap perempuan di lingkungan
Bidang Syariat Islam Bidang Politik Bidang Hukum dan HAM Bidang Ekonomi dan Tenaga Kerja Bidang Pendidikan Bidang Kesehatan/ Psikologis
Pelayanan (WCC) a. Shelter b. Klinik Kesehatan c. Konseling dan Pendamping an Hukum d. Konseling Psikologis e. Diklat Humas (WIC) a. Promosi/ Informasi b. Kerjasama
1. Divisi Data dan Informasi 2. Divisi Pelayanan dan Konsultasi
1|Page
No .
Nama Provinsi 2003
4.Jambi Dibentuk: 2004
5.Sumatera Selatan Dibentuk: 2005
Dasar Hukum Pembentukan
Nama dan Alamat
Contact Person
Isu-isu yang Ditangani
Bidang/Divisi Dlm Organisasi
Diperbaharui dgn Kep. Gubernur Sumatera Barat No: 260-134-2007 Tgl 24 April 2007
Sumatera Barat
Sekretaris: Hj. Eni Oscar
domestik dan publik
3. Divisi Peningkatan Kapasitas 4. Divisi Jaringan Kemitraan
Kep. Gubernur Jambi No. 465 tahun 2004 Tgl 2 November 2004
P2TP2A Prov. Jambi
Ketua Umum: Dra. Hj. Wardiah, MM
1. KDRT 2. Perkosaan (anakanak dibawah umur, remaja oleh pacar/orang dekat, incest, PRT, tuna wicara, perkosaan oleh dukun cabul, sodomi, diperkosa oleh aparat). 3. Pencabulan 4. Trafficking (dengan modus operandi adopsi palsu, dan pengemis) 5. Penganiayaan 6. Selingkuh 7. Sebagai Pusat Informasi lansia dan penyandang cacat
1. Divisi Riset, Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi 2. Divisi Jaringan Pelayanan (metode dan Non Medis) 3. Divisi Komunikasi Informasi Edukasi (KIR) dan Pelatihan 4. Divisi Advokasi dan Mediasi
SK Gub Sumatera Selatan No. 168/KPTS/IX/2006 Tgl 4 April 2006
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Prov. Sumatera Selatan
Jln Slamet Riyadi No 21 Broni Jambi
Sekretaris Umum: Nelli Herlina, SH, MM
1. 2. 3. 4.
Pendidikan ekonomi Kesehatan Perlindungn perempuan dan anak 5. Humas dan Informasi
d/a Bag. Kualitas Hidup Perempuan Biro PP, Setda Prov Sumatera Selatan Jln. Kapten A. Rivai Palembang 30129 Telp: 0711352850 6.Lampung Dibentuk: 2002
SK Gub. Lampung No. G/346/B.VIII/ HK/2002 Tgl. 15 Nov 2002 Diperbaharui dgn Kep. Gubernur Lampung No. G/524/B.VIII/HK/ 2009 Tgl 12 Agustus 2009
P2TP2A “Lamban Indoman Putri” Provinsi Lampung
Ketua Umum: Ny. Yuliati Joko Umar Said Sekretaris Umum: Drs. I Wayan Sukayana, MM
Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan hukum
1. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 2. Nidang Peningkatan Kapasitas SDM, Ekonomi dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Kesehatan dan KB
2|Page
No .
Nama Provinsi
7.Kepulauan Bangka Belitung Dibentuk: 2006
8.DKI Jakarta Dibentuk: 2004
Dasar Hukum Pembentukan
Nama dan Alamat
Contact Person
Kep Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/067/ BPPKPA/2009 Tgl 20-2-2009
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Prov. Kep Bangka Belitung
Ketua: Kepala BPPKBPA Prov. Kep Bangka Belitung
SK Gub No. 64 tahun 2004 jo No. 64 tahun 2004 Tgl. 19 Mei 2004
P2TP2A Prov. DKI Jakarta
Ketua; Ny. Win Ritola, SH
Jl. Raya Bekasi Timur Km. 18 Pulo Gadung, Jakarta Timur Telp 02147882898 Fax 021-47882899
Dibentuk: 2007
10.Jawa Tengah Dibentuk: 2006
Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
Sekretaris: Kabid PP dan PA
Sekretaris: Dra. Suswandari, MPd
E-mail sekretariat@p2tp 2a-dki.org SMS Hotline 081317617622 9.Banten
Isu-isu yang Ditangani
Ke. Gubernur Banten Nomor: 463/Kep.144-Huk/ 2007, Tgl 20 Feb 2007
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Prov. Banten
Ketua: Hj. Sutje Suwartini, SH
Akte Notaris No. 1/2006 trdftar pd Bdn Kesbanglinmas Prov Jateng No 220/0671 Tgl 22 Mei 200
P2TP2 “ NGUDI BEKTI UTAMI” Prop. Jateng
Ketua : Gilir Utami, S.Pd., M.Pd.
Jl Patimura Raya, Puri Asri B-19 Bandarjo Ungaran Telp. 0246926431 Hp. 08122529342
Sekretaris : Dra. Udi Ciptini, M.Pd.
Sekretaris: Dra. Evi Sofia RN
Bidang/Divisi Dlm Organisasi 4. Bidang Data, Informasi dan Jaringan Kemitraan 5. Bidang Sosial, Budaya, Mental dan Spiritual. 1. Divisi Pengembangan Jaringan dan Informasi 2. Divisi Pelayanan dan Pendampingan a. Bidang Hukum/ Pendamping an b. Bidang Medis c. Bidang Konseling d. Bidang Diklat
1. Perlindungan Perempuan dan Anak 2. Pencegahan kekerasan thdp perempuan dan anak (KtP, KtA) 3. Pembentukan Gugus Tugas Penanganan korban KtP dan KtA 4. Pelayanan Korban 5. Pemberdayaan Korban
1. Divisi Pelayanan dan Pemulihan 2. Divisi Pendampingan 3. Divisi Pendidikan, Kajian dan Penelitian 4. Divisi Penguatan Jarinan Informasi dan Dokumentasi
Isu Peningkatan Kulaitas Hidup dan Perlindungan terhadap perempuan dan anak
1. Divisi Pelayanan dan Pemulihan 2. Divisi Pendampingan dan Advokasi 3. Divisi Pendidikan dan Peneltian 4. Divisi Penguatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi 1. Bidang Kesehatan 2. Bidang Pendidikan 3. Bidang IPTEK 4. Bidang Hukum 5. Bidang Kewirausahaan
1. Pendidikan & pelatihan 2. Kewirausahaan & pemberdy ekonomi keluarga 3. Kesehatan 4. Hukum 5. Pendampingan (Advokasi)
3|Page
No .
Nama Provinsi
Dasar Hukum Pembentukan
11.DI Yogyakarta
Kep. Gub Daerah Istimewa Yogyakarta No: 132/KEP/2005 Tgl 24 September 2005
Dibentuk: 2005
12.Bali Dibentuk: 2004
13.Kalimantan Barat Dibentuk: 2006
14.Kalimantan Tengah Dibentuk: 2006
Kep. Gubernur Bali No. 3/01D/Hk/2004 Dikukuhkan dgn Kep. Gubernur Bali No. 210/01D/Hk/2005 Tgl 6 Mei 2005
Nama dan Alamat P2TP2A Prov DIY “REKSO DYAH UTAMI” Jalan Dalerejo No. 29 Muja Muju Yogyakarta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Provinsi Bali
Kep. Gubernur Kalimantan Barat No. 262 tahun 2006 Tgl 13 Juni 2009, diperbaharui dgn Kep. Gubernur Kalimantan Barat No. 370 tahun 2009 tgl 3 Juni 2009 dan Kep WaGub Kalimantan Barat No.391 tahun 2009 tanggal 8 Juni 2009
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat
Kep. Gubernur Kalimantan Tengah No. 314 tahun 2006 Tgl 1 Februari 2006
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah
Jalan Dr. Soetomo No. 1B Pontianak Kalimantan Barat Telp: 0561 7516834
Jalan Anggrek No. 32 Palangkaraya Kalimantan Tengah
15.Kalimantan Selatan Dibentuk: 2009
SK Gub Kalsel No 188.44/0134/KUM/2 009 Tgl 1 April 2009
Contact Person
Telp. 05363221990 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Isu-isu yang Ditangani 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ketua: RR. Endang Widiati, SH
1.
Staf Sekretariat: Drs Agus Sarwono
2.
3.
Ketua: Titik Sundari, SH Sekretaris: Dra. Hj Noorhayati, MT, MM
Ketua Umum: Dra. Hj. Djauhar M. Muchlis (PKK) Sekretaris : Dr. H. Zulkipli
KTI KTA KDRT Perkosaan Pelecehan Seksual Kekerasan dalam Pacaran
Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam lingkup rumah tangga
Tenaga Ahli: Dr. Jendariah T.SpKj
1. 2. 3. 4. 5.
Bidang/Divisi Dlm Organisasi
Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan pemerintah Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan kepolisian, Dinas Sosial dan Lembaga Sosial yang dibutuhkan korban Kekerasan thd Perempuan KDRT Pelecehan Seksual Perselingkuhan Penelantaran istri dan Anak
Permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak berbasis gender
1. Divisi Perencanaan 2. Divisi Pendayaan dan Pendampingan 3. Divisi Evaluasi dan Pelaporan 4. Divisi Pendanaan 1. 2. 3.
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3.
Divisi Pencegahan Divisi Pelayanan Divisi Pemberdayaan
Divisi Perencanaan Divisi Pelayanan Divisi Evaluasi dan Pelaporan Divisi Pendanaan
Divisi Penguatan Jejaring dan Informasi Divisi Pendampingan dan Advokasi Divisi Pelayanan
4|Page
No .
Nama Provinsi
Dasar Hukum Pembentukan
Nama dan Alamat
Contact Person
Isu-isu yang Ditangani
Musaba, M.MPd (Unlam) 16.Kalimantan Timur Dibentuk: 2009
17.Sulawesi Tengah Dibentuk: 2006
18.Maluku Dibentuk: 2007
Kep. Gubernur Kalimantan Timur Nomor 263/K.365/2009, Tgl 30 Juni 2009
SK Gub Sulawesi Tenggara No. 188.44/47/ RPMDG.ST/2006 Tgl 12 Mei 2006
SK Gub Maluku No. 302 tahun 2007
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Prov. Kalimantan Timur ”ODAH ETAM”
Ketua: Ir. Hj. Eka Komariah Kuncoro, MA.C.Ed
P2TP2A Prov. Sulawesi Tengah
Ketua: Ny. Hj. Kamsiah B. Paliudju
d/a: Gedung DWP Prov. Sulawesi Tengah Jl. Moh. Yamin Palu Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Prov. Maluku
Sekretaris: Dra. Hj. Murniati
4. Pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hkum, perlindungan, penanggulangan kekerasan serta perdagangan perempuan dan anak 1. KDRT 2. Trafficking 3. Penelantaran Anak
Sekretaris: Salome Rantung, SE Kepala: Ny. Anna Latuconsina Sekretaris: Ali Tuahuns
Bidang/Divisi Dlm Organisasi
1. 2. 3. 4.
dan Pemulihan Divisi Pendidikan Anggota dan Latihan
Divisi Women and Child Center (WCTC) Divisi Jaringan dan Informasi Divisi Pendampingan Litigasi Divisi Penelitian dan Pengkajian
Perlindungan dan Pelayanan terpenuhinya hak perempuan dan anak
5|Page
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, (P2TP2A) menurut Kabupaten/Kota, Isu Yang Ditangani Dan Tahun Berdiri No. 1.
Nama Kabupaten/Kota
Dasar Hukum Pembentukan
Nama dan Alamat
Contact Person
Kab. Nias (Sumut)
SK Bupati Nias No. 476/397/K/2008
P2TP2A KABUPATEN NIAS
Ketua: Ros Okti Harefa
Jl. Kartini I Kelurahan Pasar Gunung Sitoli, samping Dinas Kesehatan Kab. Nias HP: 081362074772 081361460944 085297042577
Sekretaris: Christian Zai, Msi, APT
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Deli Serdang
Koordinator: Ny. Pepeni Yusuf
Dibentuk: 2008
2.
Kab. Nias Selatan (Sumut) Dibentuk: 2006
3.
Kab. Tanjung Balai (Sumut) Dibentuk: 2007
4.
Kab. Asahan (Sumut) Dibentuk: 2007
5.
Kabupaten Deli Serdang Berdiri : 2009
6.
Kota Banda Aceh (NAD) Dibentuk: 2007
7.
Kab. Aceh Besar (NAD) Dibentuk: 2006
Kep. Bupati Deli Serdang No: 1507 tahun 2009 Tgl: 25 -11- 2009
Kep Bupati Aceh Besar No. 187 tahun 2009 Tanggal 4 Juni 2009 menggantikan Kep Bupati No. 49 tahun 2006 tanggal 4 April
Sekretaris: - Parlaungan, SU - Ardiyanti Mayandari, SE
Ketua: Drs. Burhanuddin MA, MM Sekretaris: Nurbaiti, S.Ag
Isu-isu yang Ditangani
Bidang/Divisi Dlm Organisasi
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah Perkawinan Paksa Pemberdayaan Perempuan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Divisi Pendidikan Divisi Ekonomi Divisi Kesehatan Divisi Hukum dan HAM Divisi Politik Divisi Pelayanan Divisi Advokasi
Pemenuhan 1. informasi dan kebutuhan di 2. bidang di bidang pendidikan, kesehatan, 3. ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
Seksi Pelayanan Seksi Pendampingan Hukum Seksi Pengembangan Jejaring
1.
Divisi Pendidikan Divisi Ekonomi Divisi Kesehatan Divisi Hukum/HAM dan Politik Divisi Syariat
2. 3. 4. 5.
6|Page
No.
Nama Kabupaten/Kota
Dasar Hukum Pembentukan
Nama dan Alamat
Contact Person
Isu-isu yang Ditangani
Bidang/Divisi Dlm Organisasi
2006 8.
Kota Sabang (NAD) Dibentuk: 2007
9.
Kab. Pidie (NAD) Dibentuk: 2006
10.
Kab. Bireuen (NAD) Dibentuk: 2009
11.
Kab. Aceh Jaya (NAD) Dibentuk: 2006
12.
Kab. Aceh Utara (NAD) Dibentuk: 2007
13.
Kab. Aceh Tengah (NAD) Dibentuk: 2006
14.
Kab. Bener Meriah (NAD) Dibentuk: 2006
15.
Kota Lhokseumawe (NAD) Dibentuk: 2007
16.
Kota Langsa (NAD) Dibentuk: 2007 Kab. Aceh Timur (NAD)
17.
Dibentuk: 2008
Kep. Bupati Bireun No: 314 tahun 2009 Tanggal 1 Juni 2009
Islam
P2TP2A Kab. Bireun
Ketua: Dra. Asma AR
Jalan MedanBanda Aceh Desa Paya Lipah Kecamatan Peusangan Kab. Bireun
Sekretaris: Nurmi, SE
P2TP2A Kabupaten Aceh Timur
Ketua Jamaluddin
Jl. Peutua Husen, Gampong Jawa Idi Rayeuk-Aceh Timur
Sekretaris: Nursyamsiah
Isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat. Kontribusi terhadap terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender melalui pengembangan pelayanan terpadu bagi kualitas hidup perempuan
1. Divisi Pendidikan 2. Divisi Ekonomi 3. Divisi Kesehatan 4. Divisi Hukum dan HAM 5. Divisi Syatiah Islam
Kekerasan KDRT Pencabulan dan Perkosaan Penganiayaan Penculikan Kekerasan di lingk. sekolah
1. Divisi Pendidikan 2. Divisi Ekonomi 3. Divisi Kesehatan 4. Divisi Politik, Hukum dan HAM
7|Page
No.
Nama Kabupaten/Kota
Dasar Hukum Pembentukan
Nama dan Alamat
Contact Person
Isu-isu yang Ditangani
Bidang/Divisi Dlm Organisasi
Telp/Fax. 0646.21213
5. Divisi Syariat Islam
E-Mail: p2tp2a_acehtimu r@ yahoo.com Blog: Info.P2TP2A Aceh Timur 18
Kab. Aceh Tamiang (NAD) Dibentuk: 2006
SK Bupati Aceh Tamiang No. 071/420/2006 Tanggal 7 April 2006
P2TP2 Kabupaten Aceh Tamiang
Ketua: Kabag Sosial
1. 2. 3.
Sekretaris: Dewi Trianingsih, S.Ag
4. 5.
19.
Kab. Aceh Tenggara (NAD) Dibentuk: 2007
20
Kab. Gayo Lues (NAD) Dibentuk: 2007
21
Kab. Aceh Barat (NAD) Dibentuk: 2008
SK Bupati No. 144 tahun 2008
22
Kab. Aceh Selatan (NAD)
Kep. Bupati Selatan No: 2009 Tahun Tanggal 8 2009
Dibentuk: 2009
Aceh 3722009 Juni
Ketua: Ka Badan Kesejahteraan Keluarga, PP dan PA Sekretaris: Ade Susanti Thaher, SP, MP (IPI-InterpeacePacta)
23
Kab. Aceh Barat Daya (NAD) Dibentuk: 2007
24
Kab. Aceh Singkil (NAD) Dibentuk: 2006
25
Kab. Nagari Raya (NAD) Dibentuk: 2007
26
Kab. SImeuleun (NAD) Dibentuk: 2007
27
Kab. Tanah Datar (Sumbar)
SK Bupati No. 260/334/Badan
P2TP2A ”Luhak Nan Tuo”
Kepala Badan Taskin PMPKB:
1. Isu peningkatan kualitas hidup perempuan 2. Masalah yang dialami oleh perempuan dan anak.
Divisi Pendidikan Divisi Ekonomi Divisi Kesehatan Divisi Hukum/HAM Divisi Syariat Islam
1. Divisi Pendidikan 2. Divisi Ekonomi 3. Divisi Kesehatan 4. Divisi Politik, Hukum dan HAM 5. Divisi Syariah Islam
1.Tingginya pelecehan
8|Page
No.
Nama Kabupaten/Kota
Dasar Hukum Pembentukan
Nama dan Alamat
Contact Person
Dibentuk: 2006
Taskin PMPKB/2009, tgl 27 Maret 2009
Kabupaten Tanah Datar
N.DT. Panduko, SH
SK Bupati Solok No. 119/ BUP2007 Tgl 21 Maret 2007
P2TP2A Kabupaten Solok
SK Bupati Agam No. 2310 tahun 2008 Tgl... November 2008
P2TP2A “Siti Manggopoh” Kabupaten Agam
SK Walikota Sawahlunto No. 189.2/308/WakoSwl/2008 Tgl 19 Desember 2008
P2TP2A Kota Arang Sawahlunto
Keputusan Walikota No. 188.45-56-2009 Tgl. 23 Maret 2009
P2TP2A ”Saayun Salangkah” Kota Bukittinggi
Keputusan Bupati No. 361 tahun 2009 Tgl 13 Juli 2009
P2TP2A “Luak Nan Bonsu” Kabupaten Limapuluh Kota
28
Kab. Sawah Lunto Sijunjung (Sumbar) Dibentuk: 2007
29
Kab. Solok (Sumbar) Dibentuk: 2007
30
Kab. Agam (Sumbar) Dibentuk: 2008
31
Kota Sawahlunto (Sumbar) Dibentuk: 2008
32
Kota Bukittinggi (Sumbar) Dibentuk: 2009
33
Kab. Limapuluh Kota (Sumbar) Dibentuk: 2009
Jl. MT Haryono No. 10 Batusangkar Telp. 0752-73792
Isu-isu yang Ditangani
Bidang/Divisi Dlm Organisasi
seksual thd anak baik prp maupun laki2. 2.Pemerkosaan thd prp dan anak 3.Pencabulan thd prp dan anak 4.KDRT
Ketua: Ny. Ar Suarman
1. Divisi Data dan Informasi 2. Divisi Pelayanan Konsultasi 3. Divisi Peningkatan Kapasitas 4. Divisi Jaringan Kemitraan
Sekretaris: Nurhasanah, SH
1. Divisi Data dan Informasi 2. Divisi Pelayanan Konsultasi 3. Divisi Peningkatan Kapasitas SDM 4. Divisi Jaringan Kemitraan Ketua Umum: Yendri Ye’ti Erizal
1. Divisi Data dan Informasi 2. Divisi Pelayanan dan Advokasi 3. Divisi Peningkatan Kapasitas 4. Divisi Jaringan Kemitraan
Sekretaris: Wisadono
Ketua Umum: Ir. Hj. Asmet Amziz Sekretaris: Upik Sri Yunani, SPd Dra. Nurhuda Ketua Umum: Ir. Nurmis Madiati, MT Sekretaris:
Tindak Kekerasan dan Pelecehan terhadap Perempuan dan Anak
1. Divisi Data dan Informasi 2. Divisi Pelayanan dan Konsultasi 3. Divisi Peningkatan Kapasitas SDM 4. Divisi Jaringan Kemitraan 1. Divisi Data dan Informasi 2. Divisi Pelayanan dan Pemulihan
9|Page
No.
Nama Kabupaten/Kota
34
Kab. Batusangkar (Sumbar)
35
Kab. Batang Hari (Jambi) Dibentuk: 2008
36
Kabupaten Tebo (Jambi) Dibentuk: 2009
37
Kab. OKI (Sumsel) Dibentuk: 2007
38
Kab. Lahat (Sumsel) Dibentuk: 2007
39
Kota Bengkulu (Bengkulu) Dibentuk: 2007
40
Kota Pekanbaru (Riau)
Dasar Hukum Pembentukan
SK Bupati Batanghari No. 234 tahun 2008 tgl 7 April 2008
Kep. Bupati Tebo No: 254/BPPKB/2009
Nama dan Alamat
Contact Person
Jalan Raya Negara Km-7 Tanjung Pati. Kecamatan Harau Kab. Limapuluh Kota Telp.07527754181
Hj. Yenni Elvi, Amd.Keb
P2TP2A Kabupaten Batang Hari
Ketua Umum: Ny. Yunninta Syahrirsah SY
- Jl. Gajah Mada Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian - Setda Pemda Kabupaten Batang Hari Jl. Jend Sudirman No. 1 Muara Bulian Telp: 0743-21045 Fax : 0743-21005 Pusat Pelayanan Terpau Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tebo
Sekretaris Umum: Zulkifli, S.IP
Ketua: Kabid Pemberdayaan Perempuan BPPKB Kab. Tebo Sekretaris: -Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Tebo -Sekretaris BPPKB Kab. Tebo
Isu-isu yang Ditangani
Bidang/Divisi Dlm Organisasi 3. Divisi Pendampingan dan Advokasi 4. Divisi Pendidikan dan Penguatan Jaringan
Kasus-kasus Sosialisasi kemasyarakatan dan KDRT
Kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk KDRT
1. Divisi Penguatan Jaringann, Informasi dan Komunikasi 2. Divisi Pendidikan, Kajian dan Peneliti 3. Divisi Pendampingan dan Advokasi 4. Divisi Pelayanan dan Pemulihan
10 | P a g e
No.
Nama Kabupaten/Kota
Dasar Hukum Pembentukan
Nama dan Alamat
Contact Person
Isu-isu yang Ditangani
Kep. Bupati Lampung Timur No. 335/05/UK/2007 Tanggal 20 Jumi 2007
Forum Pelayanan Terpadu Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kab. Lampung
Ketua: Direktur RSUD Sukadana
Kekerasan terhadap Perempuan Anak
Kep. Bupati Lampung Selatan No: 96A/PP/ HKLS/2006 Tanggal 15 Mei 2006
Pos Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) do 10 Kecamatan
SK Walikota Bandung No. 260/Kep1499/Huk.2002
(UPT P2TP2A) “BALE KARYA WANOJA”
Bidang/Divisi Dlm Organisasi
Dibentuk: 2007 41.
Kab. Indragiri Hulu (Riau) Dibentuk: 2005
42
Kota Batam (Kepri) Dibentuk: 2004
43
Kab. Karimun (Kepri) Dibentuk: 2007
44
Kab. Lampung Timur (Lampung) Dibentuk: 2007
45
Kab. Lampung Selatan (Lampung) Dibentuk: 2006
46
Kab. Tanggamus (Lampung)
47
Kota Metro (Lampung) Kab. Lampung Tengah (Lampung)
48
49
Kota Belitung (Babel) Dibentuk: 2007
50
Kota Bandung (Jabar) Dibentuk: 2002
JL. IBRAHIM ADJIE NO. 84 KOTA BANDUNG TLP/FAX (022) 7230875
Sekretaris: Kabag Sosial Setdakab Lampung Timur
dan
1. Seksi Pendidikan 2. Seksi Kesehatan 3. Seksi Penanggulanga n KDRT/Trafficki ng 4. Seksi Pengembangan Ekonomi Lokal 5. Seksi PUG dan Org. Perempuan
a. Kekerasa n Terhadap Istri (KTI) : Perselingkuhan - Perceraian - Penelantaran Ekonomi - Pemukulan b.Kekerasan
1. 2.
3.
Bidang Data dan Informasi Bidang Pelayanan dan Informasi Bidang Iptek dan Litbang
11 | P a g e
No.
Nama Kabupaten/Kota
Dasar Hukum Pembentukan
Nama dan Alamat
Contact Person
Isu-isu yang Ditangani
Bidang/Divisi Dlm Organisasi
Terhadap Anak (KTA): - Pelecehan Seksual - Penelantaran Ekonomi - Perkosaan c. Kekerasan Terhadap Suami (KTS) : - Psikis / Emosi d. Kekerasan Dalam Pacaran (KDP): Hamil sebelum nikah, pihak aki-laki tidak bertanggung jawab - Pemukulan e. Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) : - Pemukulan - Pelecehan Seksual 51 52
Bidang Pengembang an Jaringan Kemitraan
Kab. Indramayu (Jabar) Dibentuk: 2007 Kota Cimahi (Jabar) 2007
53
Kab. Cianjur (Jabar) Dibentuk: 2007
54
Kab. Sukabumi (Jabar) Dibentuk: 2007
55
4.
Kab. Kuningan (Jabar) Dibentuk: 2009
Peraturan Bupati Sukabumi No. 24 tahun 2007 Tanggal 5 Juli 2007
Kep. Bupati Kuningan No. 260/KPTS.294PP/2008 Tanggal 1 Agustus 2008
P2TP2A “BUMI PUTRI MANDIRI”
KDRT dan 1. Perdagangan Anak dan Perempuan. 2. Kesehatan Reproduksi, Tenaga Kerja 3. Wanita
Jl. Palbuan II No. 171 Sukabumi Telp: 0266226988 0266230736
P2TP2A Kabupaten Kuningan
4.
Ketua: Kabag Pemberdayaan Perempuan Sekretaris: Ismini, BA
Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan dn perdagangan orang
Pokja Bidang Data dan Informasi Pokja Bidang Pelayanan dan Konsultasi Pokja Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pokja Bidang Jaringan Kemitraan
1. Divisi Data dan Informasi 2. Divisi Pelayanan dan Konsultasi 3. Divisi Kegiatan dan Promosi 4. Divisi Jaringan dan Kemitraan 5. Divisi Pusat
12 | P a g e
No.
Nama Kabupaten/Kota
Dasar Hukum Pembentukan
Nama dan Alamat
Contact Person
Isu-isu yang Ditangani
Bidang/Divisi Dlm Organisasi Rujukan.
56
Kab. Cirebon (Jabar) Dibentuk: 2008
57
Kab. Bogor (Jabar) Dibentuk: 2008
58
Kab. Purwakarta (Jabar) Dibentuk: 2008
59
Kota Bogor (Jabar) Dibentuk: 2009
60
Kota Cirebon (Jabar) Dibentuk: 2009
Kep. Bupati Cirebon No. 220/Kep. 282-PP/2008 Tanggal 21 Mei 2008
Tim Gugus Tugas P2TP2A “SUMBER KASIH SAYANG” Kab. Cirebon
Ketua: Kabag PP Setda Kab. Cirebon
SK Bupati Bogor No. 463/559/Kpts/ Huk/2008 Tgl 3 Desember 2008
P2TP2A “SAYAGA”
Ketua: Eusi Hidayat
Peraturan Bupati Purwakarta No. 27 tahun 2008 diperkuat dengan Kep. Bupati Purwakarta Nomor: 463/Kep.160BKBPIA/2009 tanggal 9 Februari 2009
P2TP2A Kabupaten Purwakarta
Kep. Walikota Bogor No. 147.14.45303 Tahun 2009 Tgl 10 Nov 2009
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor
Ketua: Hj. Fauziah Dani Budiarto (Ketua TP PKK Kota Bogor)
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon
Ketua Umum: Ka BPM, PP dan KB Kota Cirebon
Kep. Walikota Cirebon No: 463.05/ KEP 166 – BPMPPKB/2009 Tgl 1 Juni 2009
Sekretaris: Kabag PP Setda Kab. Cirebon
Sekretaris: Hj. Ivic Codariah
Ketua: Kepala Bidan KB dan PIA Kab. Purwakarta Sekretaris: Kasi Pengembangan Sumber Daya dan Organisasi Perempuan
Sekretaris: Kabid PP dan PA (BPM dan KB Kota Bogor)
Sekretaris: Kasubbid PA
1. KDRT 2. Perlindungan Anak 3. TKI 4. Perdagangan Orang
1.Divisi Pendampingan dan Advokasi a. Non Litigasi b. Litigasi 2.Divisi Pemulihan
1. Masalah perkawinan 2. Masalah Anak 3. KDRT 4. Hukum 5. Spiritualitas 6. Kesehatan
1. Bidang Data dan Informasi 2. Bidang Perlindungan 3. Bidang Pemberdayaan 4. Bidang Promosi, Pengembangan Jejaring dan Rujukan
Perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak
1. Bidang Data dan Informasi 2. Bidang Pelayanan dan Konsultasi 3. Bidang Pelatihan dan Pengembangan 4. Bidang Pengembangan Jaringan Kemitraan
1. Masalah perkawinan 2. Masalah anak 3. Masalah KDRT 4. Masalah Spiritual dan kesehatan
1. Bidang Data dan Informasi 2. Bidang Pelayanan dan Perlindungan 3. Bidang Pemberdayaan 4. Bidang Promosi dan Pengembangan Jejaring
2. Masalah perempuan dan anak di lingkup keluarga dan masyarakat 3. Pelanggaran terhadap perempuan dan anak
1. Bidang Pelayanan dan Pemulihan 2. Bidang Advokasi dan Pendampingan 3. Bidang Hukum dan HAM 4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Sosial 5. Bidang Informasi dan
13 | P a g e
No.
Nama Kabupaten/Kota
Dasar Hukum Pembentukan
Nama dan Alamat
Contact Person
Isu-isu yang Ditangani
Bidang/Divisi Dlm Organisasi Dokumentasi
61
Kota Cilegon (Banten) Dibentuk: 2007
62
Kota Tegal (Jateng) Dibentuk: 2004
63
Kab. Sragen (Jateng) Dibentuk: 2004
64
Kab. Kebumen (Jateng) Dibentuk: 2007
SK Walikota Tegal No. 260/101/2004 Tgl 2 Juli 2004
Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak (PUSPA)
SK Bupati Sragen No. 180/178/03/2004
”Dewan Perlindungan Perempuan dan Anak” (DPPA)
Ketua: Ny. Hj. Suparmi Wiyono (Ketua TP PKK Kab. Sragen)
Jl. Aipda KS Tubun no. 48 Kuwung Sari, Sragen Kulon Sragen 57212 Telp: 02715890131
Sekretaris: Murdiyanti, SE (Kabag PP Setda Kab Sragen)
SK Pembentukan dalam proses penyelesaian
P2TP2A ”KARTIKA” (Kebumen, Aman, Ramah, Anti Kekerasan)
Kekerasan
Kekerasan a. berbasis gender b. dan anak c. d.
Bidang Hukum Bidang Kesehatan Bidang Sosial Ekonomi Bidang Pendidikan
1. Merumuskan kebijakan ttg Penghapusan KDRT dan Penyusunan SOP 2. Menyelenggara kan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) antara lain: 3. Studi Banding/kunju ngan kerja ke P2TP2A Kab. Jembrana 4. Pengembangan jejaring P2TP2A mulai dari akar rumput/tingka t kecamatan bekerjasama dgn NGO (Plan) 5. Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 6. PelatihanPelay
14 | P a g e
No.
Nama Kabupaten/Kota
Dasar Hukum Pembentukan
Nama dan Alamat
Contact Person
Isu-isu yang Ditangani
Bidang/Divisi Dlm Organisasi
anan dan Pendamping Korban Kekerasan 65
Kab. Banyumas (Jateng) Dibentuk: 2006
66
Kab. Batang (Jateng) Dibentuk: 2007
67
Kota Surakarta (Jateng) Dibentuk: 2006
Keputusan Bupati No. 411.4/453/2006 Tgl 7 April 2006
Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Banyumas
SK Walikota Surakarta No. 462/74-A/1/2006 Tgl 21 Maret 2006
a. Tim Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) Kota Surabaya
Koordinator Umum: Kepala DKRPP dan KB Kota Surakarta
Kekerasan berbasis gender dan anak
1. Bidang humas dan Litbang 2. Bidang Advokasi 3. Bidang Pemulihan Korban
Kekerasan Terhadap Perempuan Anak
Tim a: 1. Divisi Layanan 2. Divisi Advokasi
dan
Tim b: 1. Pendampinan Korban 2. Pendampingan Hukum 3. Pendampingan Penyidikan dan Penyelidikan 4. Pendampingan Informasi
b. Tim Penanganan Korban Korban Kekerasan berbasis Gender untuk Perempuan dan Anak 68
Kota Magelang (Jateng) Dibentuk: 2007
SK Walikota Magelang No. 118/01/112 tahun 2007 diperbaharui dgn Keputusan Walikota Magelang No. 260/09 tahun 2009, Tgl 19 Maret 2009
P2TP2A ”CAHAYA MAGELANG”
Ketua: Ketua TP PKK Kota Magelang
Jalan Pahlawan No. 92 Magelang. 56126 Telp: 0293362461
Sekretaris: Kabid KS, PP dan BPM, PKB
1.Perempuan dan kesenjangan relasi psikologis dan sosial 2.Prp dan kesenjangan dlm memper- oleh akses di bid. Pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, ekonomi, hkm, media 3.Prp dan kemiskinan 4.Kekerasan fisik dan non fisik di rumah dan tempat kerja 5.Ketimpangan peranan prp dlm pengambilan keputusan 6.Lembaga/org perjuangan prp 7.Eksploitasi anak bekerja dan
1. Divisi Kajian Gender dan Anak 2. Divisi Penanggulanga n KDRT dan Anak 3. Divisi Penguatan Kelembagaan 4. Divisi Pengembangan Jaringan Kemitraan
15 | P a g e
No.
Nama Kabupaten/Kota
Dasar Hukum Pembentukan
Nama dan Alamat
Contact Person
Isu-isu yang Ditangani
Bidang/Divisi Dlm Organisasi
kekerasan pada anak prp 8.Perdagangan prp, anak dan bayi 69
Kab. Klaten (Jateng) Dibentuk: 2009
Keputusan Bupati Klaten No. 411.1/2009
P2TP2A ”Mutiara” Kabupaten Klaten
Ketua: Hj. Yani Sunarna (Ketua TP PKK Kab. Klaten) Sekretaris: Rocgaeningsing Ssos, Msi (Bag. Kesra)
70
Kab. Wonosobo (Jateng) Dibentuk: 2006
SK Bupati Wonosobo No. 411.4/342/2006 Tgl 16 Desember 2006
Komite Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender
1.Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 2.Penghapusan tindak kekerasan berbasis gender 3.Menegakkan HAM Perempuan dan Anak
Ir. Lilik Retno Andriyani HP: 08122785145
Kekerasan Berbasis Gender
Ketua: Sekda Kabupaten Jepara
Kekerasan Terhadap Perempuan Anak
1. Divisi Perempuan Kemiskinan dan Ekonomi 2. Divisi Perempuan dan Keseharan 3. Divisi Advokasi Penanganan dan Pendampingan 4. Divisi Pendidikan dan Pelatihan bagi Perempuan 5. Divisi Perempuan Bencana dan Lingkungan 6. Divisi Perempuan dan Politik
Jalan Sindoro No 2-4 Wonosobo 56311 Telp. 0286322218 Fax. 0286-321183 71
Kab. Rembang (Jateng) Dibentuk: 2006
72
Kab. Jepara (Jateng) Dibentuk: 2005
SK Bupati Rembang No. 185 tahun 2006
Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja (TKP2AR) Kabupaten Rembang
Keputusan Bupati No. 118 tahn 2005 Tgl 15 Agustus 2005
Tim Pelaksana Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Jepara
Sekretaris: Kabag Pemberdayaan Masyarakat Setda Kabupaten Jepara
1. dan
2. 3.
4.
Divisi Pengduan dan Pelayanan Divisi Advokasi dan Pendampingan Divisi Organisasi, Kajian dan Pelatihan Divisi Publikasi
16 | P a g e
No.
Nama Kabupaten/Kota
Dasar Hukum Pembentukan
Nama dan Alamat
Contact Person
Isu-isu yang Ditangani
Bidang/Divisi Dlm Organisasi dan Jaringan Informasi
73
Kab. Grobogan (Jateng) Dibentuk: 2006
SK Bupati No. 260/884/IV/2006 Tgl 27 Mei 2006
Lembaga Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan berbasis Gender dan Anak ”SWATANTRA” Kab. Grobogan Jalan Gatot Subroto No 6 PurwodadiGrobogan Jawa Tengah 58111 Telp: 0292421040 pes 211
74
Kab. Purworejo (Jateng) Dibentuk: 2009
SK Bupati Purworejo No. 188.4/35 Tgl 28 Januari 2009
P2TP2A Kabupaten Purworejo
Ketua Umum: Drs. Pudjo Albachrun, Msi
1.Kasus KDRT thd prp krn faktor ekonomi/penela ntaran, Sekretaris Umum: perseling- kuhan Nunik yang Sungkowowati, mengakibatkan SH kekera- san ffisik an psikis 2.Kekerasan thd anak berupa pencabulan, korban pacaran, faktor ekonomi, anak berhadapan dgn hukum
1. Bidang Kehumasan 2. Bidang Organisasi 3. Bidang Advokasi dan Penanganan Kasus 4. Bidang Pendampingan 5. Bidang Pelatihan
Ketua: Dr. Lina Kurniawati, MPH (Ka BKBdan PPA)
1. Bidang Informasi dan Komunikasi 2. Bidang Pendampingan (Sdvokasi) 3. Bidang Pendidikan, Kajian dan Laitan 4. Bidang Layanan Pemulihan
Kekerasan terhadap Perempuan Anak
dan
Sekretaris: Murdiyati, SE (Kabid PPPA, Badan KB dan PPA)
75
Kab. Bantul (DIY) Dibentuk: 2006
Peraturan Bupati Bantul No. 08 tahun 2006. Tgl. 30 April 2006
Nama P2TP2A belum ada. Yang ada: FPK2PA (Forum Penanganan Korban Kekerasan thd Perempuan dan Anak.
Ketua: Drs. Supriyono, MM Sekretaris: Dra. Suprihastuti
1. 2. 3. 4. 5. 6.
KDRT Penelantaran Perkosaan Kehamilan tdk dikehendaki Stres Kekerasan Fisik dan Psikis
1. Peran Medis 2. Peran Hukum 3. Peran Psikologi 4. Peran Ekonomi 5. Peran Sosial
d/a: Kompleks Rumah Dinas Bupati, Trirenggo Bantul Telp. 0274367333 76
Kab. Sleman (DIY) Dibentuk: 2006
77
Kab. Sidoarjo (Jatim) Dibentuk: 2002
Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/ 195/ 404.1.1.3 /2007 Tentang P3A
Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Sidoarjo
1. 2. 3. 4.
KDRT umum KDRT Khusus Kekerasan Thdp Istri KTA KDK
17 | P a g e
No.
Nama Kabupaten/Kota
Dasar Hukum Pembentukan
Nama dan Alamat
Contact Person
Kota Madiun (Jatim) Dibentuk: 2005
79
Kab. Pamekasan (Jatim) Dibentuk: 2007
80
Kota Surabaya (Jatim) Dibentuk: 2007
KDP KE Pelecehan Seksual 8. Pencabulan 9. Perkosaan 10. Trafiking 11. Penganiayaa n
SK Walikota Madiun No. 411.2401. 107/956/2005 Tgl 30 – 12 - 2005
Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan dan Anak (P2T-P2A) Kota Madiun
Ketua Umum: Sekda Kota Madiun
4. 5.
Sekretaris: Kabid Peningkatan PP
6.
SK Walikota Surabaya No. 188.45/118/ 436.1.2/2007
Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-P2A) Kota Surabaya
Ketua Pelaksana: Erba Uliantari, SH, Msi
Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 10. Surabaya Telp/Fax : 0315464707 Hotline KDRT Kota Surabaya 7003-9191 81
Kota Gresik (Jatim) Dibentuk: 2004
82
Kab. Bondowoso (Jatim) Dibentuk: 2007
Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188/517/430.12/
Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan
Bidang/Divisi Dlm Organisasi
5. 6. 7.
P3A Sidoarjo 031 8057037 08121706225 Luluk Fauziati 08123091570 Arie Cahyono 081332008909 Suagustono 78
Isu-isu yang Ditangani
Sekretaris: Dra. Nismawati, Mkes Dra. Sri Endah H
Ketua: Kepala Kantor PP Kab. Bondowoso
Kekerasan Perdagangan Perempuan dan Anak Eksploitasi Seksual Komersial Anak
1. Komite Penghapus an Bentuk2 Pekerjaan Terburuk utk anak. 2. Komite Penghapus an Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking) 3. Komite Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak 4. Komite Pembinaan dan Pendampingan
1. Kekerasan seksual (perkosaan, pelecehan, sodomi, dsb) 2. Perdagangan perempuan dan anak 3. Penelantaran ekonomi 4. Kekerasan fisik maupun psikis
7. Mensosialisaik an HAM 8. Penghapusan KDRT
1. Divisi Humas 2. Divisi Layanan 3. Divisi Advokasi
18 | P a g e
No.
83
Nama Kabupaten/Kota
Kab. Pacitan (Jatim) Dibentuk: 2008
84
Kab. Buleleng (Bali) Dibentuk: 2007
Dasar Hukum Pembentukan
Nama dan Alamat
Contact Person
2007, Tgl: 21-22007
Anak Kabupaten Bondowoso
Sekretaris: Unsur dari Kantor PP Kab. Bondowoso
Kep Bupati Pacitan No. 188.45/340/ 480.21/ 2008, tgl 17-11-2008
P2TP2A Kabupaten Pacitan
Kepala BKBPP Dr. Eko Budiono, MM
d/a: BKBPP Kabupaten Pacitan Jl. Imam Bonjol No. 1 Pacitan. Telp: 0357881315 Fax : 0357-881134
Ketua: Ketua TP PKK Kab. Pacitan
SK Bupati Buleleng No. 563 tahun 2007 Tgl 2 Agustus 2007
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng
Ketua: Kepala Kantor PMD Kab. Buleleng Sekretaris: - Kasi PP Kantor PMD - Kasub Binkesmas, Dinas Kesehatan - Kasubbag Pemuda OR dan PP.
Isu-isu yang Ditangani
Bidang/Divisi Dlm Organisasi
9. Perlindungan anak 10. Kesetara an gender dalam masyarakat 1. Pemberdayaan Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan 2. Mengupayakan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan kekerasan anak 3. Sosialisasi P2TP2A kepada Lembaga Pemerintah dan Lembaga Masyarakat yang ada di Kecamatan
Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak
1. Bidang Pelayanan dan Pemulihan 2. Bidang Pendampingan dan Advokasi 3. Bidang Pendidika, Kajian dan Penelitian 4. Bidang Penguatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi
1. Divisi Perencanaan a. Bidang Data/ Informasi/ Humas b. Bidang Litbang 2. Divisi Pelayanan dan Pendampingan a. Bidang Hukum b. Bidang Kesehatan c. Bidang Pekerja Sosial 3. Divisi Evaluasi dan Pelaporan 4. Divisi Pendanaan
19 | P a g e
No.
Nama Kabupaten/Kota
Dasar Hukum Pembentukan
Nama dan Alamat
Contact Person
85
Kab. Karangasem (Bali)
SK Bupati Karangasem No. 195 tahun 2007 tgl 22 Juni 2007 diperbaharui dgn SK No. 466 tagun 2008 tgl 4 Nop 2008
P2TP2A Kabupaten Karangasem
Katua: Kepala BPPKB
1. 2.
Sekretaris: Kabid PP dan PA
3. 4.
Pelaksana Pelayanan: 1. Ni Nyoman Suparni 2. Ni Made Rusmini
5. 6.
Dibentuk: 2007
Alamat: Jalan Teuku Umar No. 2 Amlapura, Karangasem Telp: 0363-23242 HP : 08174722289 /
Isu-isu yang Ditangani
7.
Bidang/Divisi Dlm Organisasi
KDRT Pelecehan Seksual Pembuangan Penelantaran keluarga Penganiayaan Anak berhadapan dengan hukum Perebutan hak asuh anak
1. Divisi Perencana a. Bidang Data/ Informasi/ Humas b. Bidang Litbang 2. Divisi Pelayanan dan Pendampingan a. Bidang Hukum b. Bidang Psikologi 3. Bidang Kesehatan 4. Bidang Pekerja Sosial
Kekerasan Terhadap Perempuan: KDRT,KTP, Perkosaan, Pelecehan Seksual. Kekerasan Terhadap Anak : fisik, mental, seksual, dan ekonomi
1. Divisi Penguatan Jaringan 2. Divisi Pendampingan dan Advokasi 3. Divisi Pelayanan dan Pemulihan 4. Divisi Diklat dan Kajian
081236539298
86
Kab. Bima (NTB) Dibentuk: 2008
87
Kab. Lombok Tengah (NTB) Dibentuk: 2007
88
Kab. Lombok Barat (NTB) Dibentuk: 2007
89
Kota Kupang (NTT) Dibentuk: 2007
Kep Bupati Bima No.24 tahun 2008 Tgl 24 Januari 2008
P2TP2A “ASRI “ KABUPATEN BIMA
Ketua: Drs. Abdul Wahab, SH
SK Bupati Lombok Barat No. 315/17/KesraPP/2007 Tgl 27 Juli 2007
Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat
Ketua Umum:
SK Walikota Kupang No. 104.A/KEP/HK/20 07 tgl 28 September 2007
P2TP2A Kota Kupang
Ketua Dra. Hanifa Z. Yoesoef, MSi
Sekretaris: Marfuah Saleh, SSos
d/a: Setda Kota kupang Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Kupang Telp: 0380-
Sekretaris: Baiq Fuji Qadami, SH
Sekretaris: Drs. Gusti Beribe
Kekerasan terhadap perempuan anak
dan
Isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat.
1. Divisi Pengembangan Kapasitas 2. Divisi Data dan Informasi 3. Divisi Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat 1. Divisi Pendidikan 2. DIvisi Ekonomi 3. Divisi Kesehatan 4. Divisi Hukum, HAM dan Politik 5. Divisi Agama
20 | P a g e
No.
Nama Kabupaten/Kota
Dasar Hukum Pembentukan
Nama dan Alamat
Contact Person
Isu-isu yang Ditangani
Bidang/Divisi Dlm Organisasi
Ketua: Ny. Louisa FobiaMella
Kekerasan terhadap Perempuan Anak
1. Bidang Penguatan Jaringan Informasi dan Komunikasi 2. Bidang Pendampingan dan Advokasi 3. Bidang Pelayanan dan Pemulihan 4. Bidang Pendidikan dan Pengkajian
833106 90
Kota Sumba Timur (NTT) Dibentuk: 2007
91
Kab. Sikka (NTT) Dibentuk: 2007
92
Kab. Timor Tengah Selatan Dibentuk : 2009
93
Kota Singkawang (Kalbar) Dibentuk: 2007
94
Kota Pontianak (Kalbar) Dibentuk: 2007
Kep. Bupati Timor Tengah Selatan No: 94/KEP/HK/2009
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2) Kab. Timor Tengah Selatan
SK Walikota Pontianak No. 375 tahun 2007 tgl 8 Juni 2007
P2TP2A ‘PERMATA KHATULISTIWA” KOTA PONTIANAK
Sekretaris: Rosalin Therik SIP
1. 2. 3.
Alamat: Jl. Ampera Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota. Prov. Kalimantan Barat 95
96
Kab. Sambas (Kalbar)
Kab. Nunukan
Kep. Bupati Sambas No. 377 tahun 2009
Kep. Bupati
4.
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sambas
Ketua: Sekda Kab. Sambas
Pusat Pelayanan
Ketua:
Sekretaris: Ka Badan PP dan KB Kab. Sambas
dan
Trafficking Perempuan Dan Anak Eksploitasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pelecehan Seksual Dan Sodomi
Peningkatan Pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak serta peningkatan posisi dan kondisi perempuan dalam masyarakat.
1. Divisi Pencegahan 2. Divisi Pelayanan 3. Divisi Pemberdayaan
1. Divisi
21 | P a g e
No.
Nama Kabupaten/Kota
Dasar Hukum Pembentukan
Nama dan Alamat
Contact Person
(Kaltim) Dibentuk: 2007
Nunukan No: 574 tahun 2008 Tgl. 28 Juli 2008
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) Kabupaten Nunukan
Astuty Zainuddin, HZ
Kep Walikota Banjarmasin Nomor: 126 tahun 2009 Tgl 14 Juli 2009
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banjarnasin
Ketua Harian: Yurliani, SH (Kepala Pusat Studi Gender Unlam)
SK Bupati HSU No 140 tahun 2009 tgl 25 Maret 2009
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Hulu Sungai Utara
Ketua: Hj. Mis Anawiyah
Kaputusan Walikota Manado No. 51 tahun 2009 tanggal: 13 Mei 2009
P2TP2A Kota Manado
Ketua: Ny. Adelina Monareh-Mokalu, SPd
97
Kab. Barito Selatan (Kalteng) Dibentuk: 2007
98
Kota Banjarmasin (Kalsel) Dibentuk: 2009
99
Kab. Hulu Sungai Utara (Kalsel) Dibentuk: 2009
100
Kota Manado (Sulut) Dibentuk: 2009
d/a Jl. Pomurow, Kelurahan Tingkulu Manado 95119 Telp: 031-875007
Isu-isu yang Ditangani
Bidang/Divisi Dlm Organisasi Pelayanan dan Pemulihan 2. Divisi Pendampingan dan Advokasi 3. Devisi Pendidikan dn Penelitian 4. Divisi Penguatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi
Sekretaris: Dian Prima (DWP)
Sekretaris: Hannnasiah, SE (Kasubbid PPA)
Sekretaris: Ahmad Nawawi Abdurrauf, S.Ag
Sekretaris: Dra. Helena Kereh
Pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, prtlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat
1. Divisi Penguatan Jaringan, Informasi dan Dokumentasi 2. Divisi Pendampingan dan Advokasi 3. Divisi Pelayanan dan Pemulihan 4. Divisi Pendidikan, Kajian dan Penelitian 1. Bidang Penguatan Jaringan Informasi/ Dokumentasi 2. Bidang Pendampingan dan Advokasi 3. Bidang Pelayanan Pemulihan 4. Bidang Diklat dan Kajian 1. Divisi Perencanaan a. Bidang DataInformasiHumas b. Bidang Litbang 2. Divisi Pelayanan dan Pendampingan
22 | P a g e
No.
101
Nama Kabupaten/Kota
Kab. Bolaang Mongondow (Sulut) Dibentuk: 2009
102
Kab. Parigi Moutong (Sulteng) Dibentuk: 2004
103
Kab. Donggala (Sulteng) Dibentuk: 2008
104
Kota Palu (Sulteng) Dibentuk: 2006
Dasar Hukum Pembentukan
Nama dan Alamat
Contact Person
Keputusan Bupati Bolaang Mongondow No. 140 tahun 2009, Tgl 20 Agustus 2009
P2TP2A Kabupaten Bolaang Mongondow
Ketua: Dra. Hj. Mokoginta Rachmi
SK Bupati No. 260/50.33/Umum / 2004 diubah mjd Sk Bupati Parigi Moutong No. 264/9627/Bag.PP
P2TP2A ” DJENGI NTONAMBARU PUTRI ” Kabupaten Parigi Moutong
Sekretaris: Erni Tungkagi
P2TP2A “Madani”
SK Walikota Palu No. 060/453/Dinsos PMKB/tahun 2006, Tgl 26 September 2006
P2TP2A Palu
Kekerasan terhadap perempuan anak
1. 2. 3.
Jl. Trans Sulawesi No.06. Parigi. Telp : 0450 – 21887 0450 – 21448. Fax : 0450 – 21887 0450 – 21448.
SK Bupati Donggala No. 188.45/0277/ Bag PP tanggal 11 Maret 2008
Isu-isu yang Ditangani
4. 5.
Ketua Umum: 1. Ny. Hj. Mariati H. 2. Ponulele Sekretaris: Zulfiah, S.Sos
Kota
Ketua Umum: Ny. Hj. Vera Rusdy Mastura Sekretaris: Irmayanti Pettalolo, SSos
3.
Bidang/Divisi Dlm Organisasi
dan
Kasus Kekerasan Fisik Kekerasan Psikis Penelantaran Keluarga Kekerasan Seksual Terhadap Anak Penelantaran Terhadap Anak
KDRT Anak dipekerjakan di bawah umur 15 tahun Kekerasan terhadap anak
a. Bidang Hukum b. Bidang Kesehatan 1. Seksi Penguatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi 2. Seksi Pendampingan dan Advokasi 3. Seksi Pelayanan Pemulihan 4. Seksi Pendidikan Pelatihan dan Kajian 1. Divisi Layanan Komunikasi, Informasi dan Publikasi 2. Divisi Layanan Pengaduan, Rujukan dan Konsultasi 3. Divisi Penelitian dan Pengembangan gan 4. Divisi Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 5. Divisi Pengembangan Jaringaaaaan dan Kemitraan 6. 1. Divisi Women and Child Center (WCTC) 2. Divisi Jaringan dan Informasi 3. Divisi Pendamping Litigasi 4. Divisi Penelitian dan Pengkajian 1.
2.
Divisi Tindak Kekerasan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Divisi Pendampingan
23 | P a g e
No.
Nama Kabupaten/Kota
Dasar Hukum Pembentukan
Nama dan Alamat
Contact Person
Isu-isu yang Ditangani
Bidang/Divisi Dlm Organisasi 3.
4. 105
Kab. Poso (Sulteng) Dibentuk: 2005
106
Kota Mamasa (Sulbar) Dibentuk: 2007
107
Kota Kendari (Sultera) Dibentuk: 2008
108
Kota Makassar (Sulsel) Dibentuk: 2007
109
Kab. Gowa (Sulsel) Dibentuk: 2007
110
Kota Ternate (Maluku Utara) Dibentuk:
Kep. Walikota Kendari No. 563 Tahun 2008, Tgl 16 Agustus 2008
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Kendari
Ketua: Ny. Ir. Zahra nurdin, Msi
SK Walikota Makassar No: 463.05/227/Kep/ III/2009, tgl 5 Maret 2009
P2TP2A Kota Makassar
Ketua: Ir. Hj. Norma Bakir
d.a. Bag. Pemb. Perempuan Setda Kota Makassar Jl. Achmad Yani No.2 Makassar 90111 Telp: 316006
Sekretaris: Anita Rachman (SP Kendari)
Sekretaris: Dra. Hj. Raminah
Kekerasan terhadap Perempuan Anak
1. 2. 3.
dan
dan Advokasi Divisi Pendidikan dan Keterampilan Divisi Kewirausahaan
1. Divisi Perencanaan a. Bidang Data dan Informasi b. Bidang Litbang 2. Divisi Pelayanan dan Pendamping a. Bidang Hukum b. Bidang Psikologi c. Bidang Kesehatan d. Bidang Pendidikan 3. Divisi Evaluasi dan Pelaporan 4. Divisi Pendanaan
KDRT Trafficking Kekerasan Terhadap Anak
24 | P a g e
No.
Nama Kabupaten/Kota
Dasar Hukum Pembentukan
Nama dan Alamat
Contact Person
Isu-isu yang Ditangani
Bidang/Divisi Dlm Organisasi
111
Kab. Buru (Maluku) Dibentuk: 2008
Kep Bupati Nuru No. 463-116 tahun 2008, Tgl 16 April 2008
Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Kabupaten Buru
Kepala: Ny. Ritha S. Sukur, SE
Isu Pemberdayaan perempuan dan anak
1. Divisi Medis 2. Divisi Sosialisasi 3. Divisi Advokasi dan Hukum 4. Divisi Kerokhanian 5. Divisi Pendidikan & Pemberdayaan
112
Kab. Maluku Tengah (Maluku) Dibentuk: 2008
SK Bupati No. 463-142 tahun 2008
113
Kota Ambon (Maluku) Dibentuk: 2008
SK Walikota No. 390 tahun 2008
Sekretaris: Ny. Salma Yusuf, SH
25 | P a g e