BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) 1. Sejarah
Pembentukan
Pusat
Pelayanan
Terpadu
Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Berawal dari tragedi Mei 1998 sebagai kerusuhan terburuk dalam sejarah bangsa Indonesia, terjadi diberbagai daerah, mengorbankan berbagai kelas sosial, lintas etnik, tak kenal usia dan jenis kelamin. Pada situasi inilah Komnas Perempuan lahir sebagai respon khususnya atas peristiwa kasus perkosaan yang menimpa perempuan etnis Tionghoa. Atas desakan dari masyarakat yang mengorganisir diri dengan nama Masyarakat Anti Kekerasan berhasil menghimpun empat ribu tanda 52
53
tangan menuntut pertanggungjawaban Negara atas peristiwa tersebut, atas desakan tersebut, Presiden Habibie, pada tanggal 15 Oktober 1998, menandatangani berdirinya Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang sering disebut Komnas Perempuan.1 Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan konsep pembangunan pemberdayaan
perempuan
sendiri,
di
Indonesia
secara
resmi
Pengarusutamaan Gender (PUG) diadopsi menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam Inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah
terselenggaranya
perencanaan,
penyusunan,
pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Dan strategi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ruang lingkup PUG dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 meliputi: 1. Perencanaan, termasuk di
dalamnya
perencanaan yang
responsive gender/ gender budgeting 2. Pelaksanaan 3. Pemantauan dan Evaluasi2
1
Press Release Komnas Perempuan, 15 Tahun Reformasi: Hentikan Rantai Kekerasan Terhadap Perempuan dan Penuhi Keadilan, Kebenaran serta Pemulihan Korban, http://www.komnasperempuan.or.id/2013/05/siaran-pers-komnas-perempuan-15-tahunreformasi-2/ Diakses Tanggal 4 Mei 2014 2 Tumbuh Saraswati, Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Pembangunan, http://www.komnasperempuan.or.id/2013/11/pengarusutamaan-gender-dalam-kebijakanpembangunan/ Diakses Tanggal 4 Mei 2014
54
Pembentukan P2TP2A sendiri diilhami oleh keberadaan “Women Centre” di beberapa Negara (Jepang, Malaysia, Philipina) melalui study banding. Dari Negara-negara tersebut diperoleh masukan bahwa keberadaan “Women Centre” dianggap sangat membantu untuk mempercepat proses terlaksananya pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan kemudian menindaklanjuti hasil study banding ini dengan menetapkan 3 Propinsi sebagai pilot project pembentukan P2TP2A yaitu Provinsi Jawa Barat, Lampung dan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Adapun penetapan 3 Provinsi tersebut didasarkan atas : (1) Adanya kebutuhan yang mendesak di wilayah tersebut untuk membentuk P2TP2A karena adanya ketimpangan dalam menangani masalah perempuan dan anak, sementara jumlah pelayanan yang tersedia di masyarakat kurang memadai. (2) Wilayah yang telah ditetapkan memiliki Biro/Bagian PP sebagai
kepanjangan
Perempuan
yang
tangan dapat
Kementrian
diandalkan
Pemberdayaan
untuk
program
pemberdayaan perempuan. (3) Tingginya perhatian dari Pemerintah Daerah setempat terhadap pemberdayaan perempuan dan anak. (4) Wilayah tersebut telah memiliki embrio atau cikal bakal yang berbentuk pusat pelayanan terpadu berbasis masyarakat.
55
Dalam perkembangannya Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan
sejak
tahun
2002
sampai
2007
telah
memfasilitasi
pembentukan P2TP2A di 14 Provinsi dan 41 Kabupaten/kota. Selama kurun waktu, P2TP2A telah memiliki Buku Panduan P2TP2A yang digunakan sebagai pedoman bagi daerah-daerah yang akan membentuk atau mendirikan P2TP2A. disamping itu, telah tersusun 10 (sepuluh) modul yang dapat digunakan untuk pelatihan pengelola sesuai dengan kondisi P2TP2A yang sudah ada. Dalam proses pembentukan pusat pelayanan terpadu selama periode tahun 2002 sampai dengan 2007, Pemerintah hanya memfasilitasi pembentukan P2TP2A saja, sedangkan proses selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat untuk pengelolaan dan pemberian layanan kepada masyarakat. Dengan demikian kedudukan dan peran P2TP2A adalah dari, untuk dan oleh masyarakat. Setiap daerah yang akan membentuk wadah ini dapat menentukan bentuk dan nama sesuai dengan keinginan, tujuan , visi, dan misi masing-masing daerah. Pada prinsipnya, pembentukan P2TP2A ini berbasis masyarakat, namun demikian dalam proses pembentukannya diperlukan adanya kekuatan hukum yaitu berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi atau Surat Keputusan Bupati setempat. Hal ini sebagai salah satu bentuk koordinasi antara Pemerintah dan masyarakat. Sehingga
56
terjadi pembagian peran antara pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaksana dilapangan.3 2. P2TP2A Kabupaten Malang Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang merespon akan pentingnya pembahasan dalam menangani dan menanggulangi isu-isu adanya kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan juga Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Juklak merupakan
laandasan
atas
dibentuknya
Pusat
Pelayanan
Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Malang. P2TP2A Kabupaten Malang adalah lembaga berbasis masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2011. P2TP2A beranggotakan multistakeholder pemerhati perempuan dan anak, pemerintah dan nonpemerintah. Lembaga ini melakukan layanan advokasi bagi perempuan dan anak dari kelompok rentan, utamanya perempuan dan anak korban kekerasan. 3. Visi, Misi dan Tujuan Sebagaimana lembaga sosial yang dikelola secara professional, P2TP2A mempunyai visi misi dan tujuan sebagai landasan gerakan dalam perjalanan lembaga. Adapun visi, misi dan tujuannya adalah sebagai berikut: 3
Nining Suningsih Rochadiat, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Newsletter Komnas Perempuan Tatap, Edisi 8 Juli 2008
57
2.1) Visi Memberdayakan perempuan dan anak korban tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Sedangkan visi besar dari P2TP2A yakni: a. Menjadikan perempuan dan anak Kabupaten Malang berdaya saing, cerdas, sehat, berakhlakul karimah dan terhindar dari tindak kekerasan. b. Mendorong ketahanan keluarga dan komunitas sekitar yang sehat bagi tumbuh kembang anak. 2.2) Misi a. Menjadikan kelembagaan P2TP2A sebagai pusat informasi gender dan anak b. Memberikan pelayanan terpadu dan sebagai lembaga mediasi (tempat
pelayanan
antara)
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan anak c. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan serta perlindungan anak d. Menjalin
kerjasama
kemitraan
antara
pemerintah,
lembaga/organisasi kemasyarakatan dalam pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak e. Membangun mekanisme dialog, komunikasi, dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha 2.3) Tujuan
58
Tujuan
Lembaga
ini
adalah
memberikan
kontribusi
terhadap
terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintergrasikan strategi PUG dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak di kabupaten Malang.
4. Tugas Pokok Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan merupakan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat, dalam melaksanakan tugasnya P2TP2A memiliki bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan dan pokok permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani yaitu perempuan dan anak di wilayah kabupaten Malang. 5. Fungsi a. Memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik (informasi, rujukan. konsultasi/konseling, pelatihan ketrampilan) b. Mengadakan pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di berbagai bidang c. Bekerjasama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
59
6. Program Kerja Program kerja P2TP2A dilaksanakan oleh 4 divisi yang terbagi dalam: a. Divisi pelayanan hukum dan medis Melaksanakan tindakan dan rujukan medis, bantuan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan. a) penanganan, penjangkauan, pendampingan oleh tenaga sosial (konselor) terlatih b) pemberian konsultasi dan konseling bagi korban oleh tenaga Psikolog c) advokasi dan bantuan hukum bagi korban oleh tenaga advokat d) pemberian layanan kesehatan (terutama tindakan VER) secara gratis yang ditangani oleh tenaga medis e) pemberian bantuan kepada korban yang tidak mampu sesuai dengan kebutuhannya b. Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan a) Membangun jejaring dengan dunia usaha dan industri dalam mengembangkan
program
CSR
(Coorporate
Social
Responsibility) bagi pengembang ekonomi produktif berbasis perempuan dan keluarga. b) menyediakan shelter (rumah aman) bagi korban c) penanganan pasca korban kekerasan melalui rehabilitasi dan reintegrasi c. Divisi kajian pendidikan dan pelatihan
60
a) Merancang berbagai model pelatihan dengan berbagai pendekatan komunitas b) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dengan berbagai isu strategis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak c) Melakukan berbagai pelatihan bagi pengembangan usaha produktif perempuan d. Divisi penguatan jaringan dan advokasi a. mengoptimalkan kelembagaan P2TP2A b. Merumuskan tata kerja dan pembagian peran dengan lembaga sejenis di lingkungan pemerintah daerah c. meningkatkan peran jejaring pemerhati perempuan dan anak d. merancang model layanan berbasis komunitas dan pelayanan e. kampanye ketahanan keluarga/keluarga yang sakinah f. kampanye parenting sehat (pengasuhan anak) g. mengintensifkan berbagai forum (forum anak, forum tetangga peduli keluarga TKI, forum perempuan menulis, forum perempuan peduli perempuan, forum perempuan peduli lingkungan) 6. Susunan Kepengurusan P2TP2A Kabupaten Malang Pengarah: H. Rendra Kresna Koordinator: Dr. Abdul Malik, SE, Msi Wakil Koordinator: Hikmah Bafaqih SPd Sekretaris: Dra. Pantjaningsih SR 6.1). Divisi Pelayanan Hukum dan Medis
61
Ketua
: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
Sekretaris : Ketua Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) Malang Anggota
: a) Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen b) Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c) Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen d) Kepala Unit Pelayanan Perempuan Dan Ank (UPPA) Kepolisian Resort Kepanjen Kabupaten Malang e) Direktur
Rumah
Sakit
Umum
Daerah
(RSUD)
”Kanjuruhan” Kabupaten Malang f) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang g) Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Malang h) Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Malang i) Direktur Women Crisis Center (WCC) Malang j) Ketua Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Malang 6.2). Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang Sekretaris
:
Ketua
Tim
Penggerak
Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Pemberdayaan
dan
Kabupaten Malang
Anggota : a) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Malang
62
b) Kepala
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
dan
Pasar
Kabupaten Malang c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang d) Ketua Ruang Untuk Perempuan (RUMPUN) Malang e) Ketua Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (GAPENSI) Malang f) Ketua Real Estate Indonesia (REI) Malang g) Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Malang h) Ketua Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) ”Bima Sakti” Malang i) Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ”Paramitra” Malang 6.3). Divisi Kajian, Pendidikan dan Pelatihan Ketua :
Ketua
Lembaga
Pengkajian
Kependudukan
dan
Pembangunan (LPKP) Kabupaten Malang Sekretaris
: Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas
Brawijaya Malang Anggota
:
a) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang b) Ketua Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Brawijaya Malang
63
c) Ketua Pusat Penelitian Gender
dan Kependudukan
(PPGK) Universitas Brawijaya Malang d) Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Merdeka Malang e) Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Malang f) Ketua
Lembaga
Pengkajian
Masyarakat
(LPM)
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim g) Ketua Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 6.4). Divisi Penguatan Jaringan dan Advokasi Ketua : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Sekretaris
: Ketua Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak
(JARAK) Malang Anggota
:
1) Ketua
Lembaga
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak (LP3A) Universitas Muhamadiyah Malang 2) Ketua Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (LKP3A) Fatayat Nahdatul Ulama Kabupaten Malang
64
3) Kepala
Dinas
Kependudukan
dan
Catatan
Sipil
Kabupaten Malang 4) Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang 5) Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Malang 6) Kepala Seksi Perindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak
pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Malang 7) Ketua Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Malang 8) Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Malang 9) Ketua Gabungan Organisasi Pengurus Taman Kanakkanak Indonesia 10)
Ketua
Komite
Pendidikan
Masyarakat
Desa
(KPMD) 11)
Ketua Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Malang
12)
Ketua Al-Hidayah Kabupaten Malang
13)
Ketua Pengurus Cabang (PC) Aisyiyah Kabupaten Malang
14)
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Malang
15)
Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Malang
65
16)
Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Malang
17)
Kepala Radio ” Kanjuruhan” Kabupaten Malang
18)
Direktur Harian Surya di Malang
19)
Direktur Radar di Malang
20)
Direktur Malang Post di Malang
21)
Direktur Harian NAGI di Malang
22)
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang
23)
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang
24)
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ”Sadar Hati” Malang
25)
Ketua Komite Malang Demokrasi (Komdek) Malang
26)
Ketua Averroes Community Malang
27)
Kepala Biro Konsultasi Keluarga Sakinah (BK2S) Malang
28)
Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
29)
Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ”Sapoe Jagat” Malang
30)
Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
66
31)
Dekan
Fakultas
Psikologi
Universitas
Muhamadiyah Malang 32)
Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
7. Layanan P2TP2A meliputi: a. Layanan Cegah Kekerasan Melaksanakan berbagai kegiatan baik berupa penguatan kelembagaan dan forum, maupun kegiatan ilmiah lainnya yang mengarah pada pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mitra kerja yakni, Pemerintah Kabupaten Malang, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media, dll. b. Layanan Advokasi Korban b.1) Litigasi: Apabila korban menempuh jalur hukum: medico legal (visum dll), rawat inap, dampingan psikologis dan spiritual selama proses hukum dan rumah aman atau shelter bagi yang membutuhkan. b.2) Nonlitigasi: Apabila korban menempuh jalur non hukum: dampingan psikologis dan spiritual dan rumah aman/shelter. Mitra kerja yakni: UPPA (unit pelayanan perempuan dan anak)Polres Kepanjen, RSUD Kanjuruhan, Puskesmas, Psikolog dan Psikiater, WCC-WCC, PERADI dll. c. Layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi
67
Setelah proses hukum atau pascatrauma, P2TP2A memberikan layanan rehabilitasi dengan membantu anak-anak tetap mendapatkan hak atas pendidikan dan pengasuhan yang layak, membantu perempuan korban dari kalangan tak mampu memiliki keberadaan ekonomi. Reintegrasi dimaksudakan membantu korban tetap hidup dengan layak secara sosial dan diterima dengan baik di lingkungan tinggalnya. Mitra kerja: Pemkab, Baziz, dll. 8. Program Khusus P2TP2A a. Kampanye Ketahanan Keluarga/ Keluarga Sakinah b. Kampanye Parenting Sehat (pengasuhan anak) c. Dialog interaktif layanan P2TP2A di RRI Malang (Selasa minggu pertama dan ketiga, pukul 08.00-09.00) d. TESA (Telepon Sahabat) di call center 0341-7777300 e. Facebook: Pptppa Kabupaten Malang f. Email dan Web:
[email protected] g. Layanan konsultasi keliling di sekolah, desa dan kelompok marginal. Semangat utama yang dibangun oleh P2TP2A adalah merangkul dan mencari potensi masyarakat pemerhati perempuan dan anak sebanyakbanyaknya dan membangun jaringan seluas-luasnya, untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan yang sama. Dukungan dari Pemerintah Daerah dan seluruh komponen pemerhati: Kampus, media, LSM, Ormas dll. Sangat
68
berarti untuk dijadikan lembaga ini memiliki kontribusi yang jelas dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Alur Layanan Pendampingan P2TP2A
Layanan Pendampingan
Layanan Cegah Kekerasan
PROGRAM
Sosialisasi UU Kampanye Anti Kekerasan Kajian & Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Perempuan KIE lewat Media Massa Kampanye lewat Website Dialog Interaktif melalui siaran RRI Malang
Layanan Rehabilitasi & Reintegrasi
Pendataan Korban (tatap muka) Layanan telepon sahabat Layanan Curhat
PROGRAM
PENDAMPINGAN
Konselor P2TP2A WCC-WCC PSW/PSG Fakultas Psikologi PT Lembaga Pendamping berbasis Ormas & LSM Psikologi/Psikiater
LITIGASI
NON LITIGASI Dampingan Psikologis Spiritual
UPPA POLRES
PPT RSUD
Kejaksaan Negeri Konseling Pengadilan Negeri Mediasi
Dampingan PsikologisSpiritual Pemulihan Layanan Khusus ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) Pemberdayaan Ekonomi Korban Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial
Pengadilan Agama
PERADI LBH
69
B. Bentuk Penyelenggaraan Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga P2TP2A Kabupaten Malang Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2014, informan dalam penelitian ini yaitu wakil koordinator dan Konselor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang, juga korban
yang
sedang
ditangani
oleh
Pusat
Pelayanan
Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dan juga masyarakat umum di Kabupaten Malang. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 ayat (5) yang berbunyi ”Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat”4 Penjelasan dari PP No. 4 Tahun 2006 tersebut yakni instansi sosial adalah instansi pemerintah yang ruang lingkup tugasnya menangani urusan sosial, dan instansi pemerintah daerah yang menanggulangi masalah
sosial.
Maka,
upaya
penyelenggaraan
penanggulangan
kekerasan dalam rumah tangga seyogyanya terbentuk pada setiap Pemerintahan daerah, baik Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan
4
Lihat Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
70
Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dalam hal ini tidak semua daerah memiliki kepekaan terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga, untuk mewujudkan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah daerah harus memiliki Perangkat Hukum yang berbentuk Peraturan Daerah sesuai dengan hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menanggapi hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Zuhro Rosyidah, sebagai Konselor P2TP2A Kabupaten Malang, beliau berpendapat bahwa, dengan adanya Peraturan Daerah terkait upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai implementasi dari otonomi daerah, dengan adanya Perda, maka pemerintah dalam hal ini stake holder, memiliki pedoman dalam melakukan sesuatu untuk penanggulangan maupun penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. 5 Selain Zuhroh Rosyidah, wakil Koordinator Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
(P2TP2A)
mengemukakan
Kabupaten
Pendapatnya,
Malang bahwa
Hikmah
sebenarnya
Bafagih
juga
Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 itu sudah cukup kuat untuk penyelenggaraan penanggulangan kekerasan dalam
5
Rosyidah, Zuhro Wawancara (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 3 Maret 2014)
71
rumah tangga di daerah-daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan diterbitkan untuk lebih menguatkan pada sisi penganggaran di daerah.6 Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, maka pelaksanaan atau penegakkan hukum terkait isu kekerasan dalam rumah tangga harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kualitas pembangunan dan penegakkan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, melainkan adalah kualitas material/subtansial. Dalam menanggapi hal ini Zuhroh Rosyidah berpendapat bahwa, dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, secara umum P2TP2A berperan untuk mendorong terimplementasikannya hak-hak anak dan perempuan korban kekerasan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap hak-hak anak dan perempuan dalam pelaksanaannya. 7
6 7
Bafagih, Hikmah Wawancara (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 18 Maret 2014) Rosyidah, Zuhro Wawancara (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 3 Maret 2014)
72
Tanggapan dari informan tentang pelaksanaan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang sebagai lembaga yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang terkait isu kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Malang. Dapat diketahui bahwasannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, ini memberikan kekuasaan yang luas bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang. Selain bertindak sebagai fasilitator dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang juga aktif mengadvokasi sebagai langkah upaya penanganan terhadap kasus-kasus Kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Malang. Dalam upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang juga melibatkan Masyarakat untuk berperan aktif terhadap pencegahan KDRT di lingkungan Kabupaten malang, dari pengamatan peneliti, kebanyakan masyarakat Kabupaten Malang berinteraksi secara interaktif dengan para konselor P2TP2A Kabupaten
73
Malang melalui siaran radio yang dilakukan secara rutin setiap satu bulan dua kali pada hari senin.8 Pada prosesnya Zuhroh Rosyidah mengungkapkan, P2TP2A dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga melakukan pekerjaan di tiga lini yaitu: a. Lini pencegahan Pada lini ini P2TP2A melakukan dialog interaktif diradio sebulan 2 kali (untuk masyarakat umum). Dengan guru BP SMP SMA/Sederajat, mengadakan workshop yang terkait dengan
permasalahan
yang
dialami
oleh
anak
baik
dilingkungan sekolah maupun dalam keluarga. Pada siswa SMP disekolah mengadakan konseling remaja berbasis sekolah, dimana program ini bertujuan menemukenali masalahmaslah yang biasa dihadapi oleh mereka baik disekolah maupun dirumah. b. Lini pendampingan P2TP2A Kabupaten Malang melakukan konseling dan pendampingan kepada korban mulai dari pendampingan litigasi dan non litigasi, tetapi sesungguhnya konseling adalah pintu masuk awal untuk menetukan jenis pendampingan yang bisa dilakukan oleh klien, hal tersebut ditentukan oleh beberapa
8
Wawancara Klien P2TP2A Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kantor Pengadilan Agama, 14 Maret 2014 ) Sayekti, Wawancara Masyarakat Umum Kabupaten Malang (Wisma Kali Metro, 7 Maret 2014)
74
faktor, misal: usia, tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi, dukungan lingkungan, dll. c. Lini rehabilitasi dan reintegrasi pada lini ini P2TP2A mengembalikan penyintas 9 kepada keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya, jika klien sangat
tidak berdaya
sacara
ekonomi, maka
P2TP2A
mengupayakan adanya bantuan keterampilan life skill dan bantuan modal usaha.10 Keterlibatan secara langsung yang dilakukan masyarakat Kabupaten Malang merupakan bentuk dari penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga
yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Malang pada lini
pencegahan, masyarakat kerap meminta P2TP2A Kabupaten Malang untuk menjadi pemateri pada pertemuan-pertemuan warga, sehingga ilmu yang di dapat masyarakat bisa ditularkan kepada warga yang lainnya, dan jika ada kasus kekerasan dalam rumah tangga biasanya warga juga rajin untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Sedangkan peran P2TP2A Kabupaten Malang yang paling besar terhadap penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yakni pada lini rehabilitasi dan reintegrasi, dimana dukungan masyarakat terhadap penerimaan kembali
9
Penyintas Adalah Korban, Penggunaan Kata Penyintas Untuk Menunjukkan Bahwa Sebenarnya Korban Sama Sekali Tidak Berdaya, Tetapi Karena Beberapa Hal Maka Menyebabkan Dia Menjadi Korban. Ini Berbeda Dengan Korban Yang Murni Menjadi Korban Karena Ketidakberdayaan, Contoh Anak Kecil Yang Mendapat Kekerasan Baik Secara Fisik Maupun Psikis, Misal: Dicubit, Ditampar, Dll. Diperkosa, Dll. 10 Rosyidah, Zuhroh, Wawancara (Kantor P2TP2A Kabupaten Malang, 3 Maret 2014)
75
penyintas diantara korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kunci dari proses pendampingan kasus. Dari pemaparan narasumber diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, proses-proses yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Malang tersebut sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pasal 9 yakni: Bentuk-bentuk pelayanan korban yang diselenggarakan KPPA meliputi: a. Pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis b. Pelayanan medicolegal merupakan satu bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum c. Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traimatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan
dukungan
secara
sosial
sehingga
korban
mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya d. Pelayanan hukum adalah pelayanan untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan
76
e. Pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri f. Pelayanan rohani meliputi pemberian penjelasan tentang hak, kewajiban dan penguatan iman dan taqwa g. Pelayanan berkelanjutan pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi Hal ini juga menjadi harapan dari lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yakni, masyarakat luas lebih bisa melaksanakan hak-hak dan kewajiban dalam lingkup rumah tangganya, penegak hukum dan aparat terkait dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga akan lebih sensitif dan responsif terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk pencegahan, perlindungan dan penegakkan keadilan.11 Hal senada terkait respon positif juga disampaikan oleh klien kasus kekerasan dalam rumah tangga P2TP2A Kabupaten malang yang juga menjadi informan bagi peneliti, beliau mengemukakan bahwa, manfaat dari pelayanan P2TP2A Kabupaten Malang dapat dirasakan secara langsung oleh klien atau korban kekerasan dalam rumah tangga, meskipun ujung perkaranya sampai pada sidang perceraian di Pengadilan Agama. Namun, P2TP2A Kabupaten Malang telah memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan baik berupa pengarahan, pencerahan, pendampingan hingga perlindungan dengan menempatkan 11
Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan (Refika Aditama: Bandung, 2012) Hal. 16
77
korban di shelter atau rumah aman dapat dilakukan secara maksimal oleh P2TP2A kabupaten Malang.12 Disamping itu Sayekti salah satu responden dari pada penelitian ini mengungkapkan terkait hal positif yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Malang yakni, program Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang itu merupakan wujud dari komitmen Pemerintah dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Malang, dan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Malang dalam memperbaiki kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Malang. 13 C. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi P2TP2A Kabupaten Malang Terlepas hal-hal positif dengan apa yang telah dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Malang terhadap penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, Pada sisi lain peneliti menilai bahwa dari setiap tindakantindakan yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Malang terhadap bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, tidak memungkiri adanya kendala-kendala yang dapat menghambat laju program yang telah dicanangkan ataupun yang telah dianggarkan oleh P2TP2A Kabupaten Malang, berdasarkan keterangan yang telah didapat oleh peneliti yang bersumber dari konselor P2TP2A Kabupaten Malang Zuhroh Rosyidah mengungkapkan kendala yang dialami P2TP2A Kabupaten Malang yakni keterbatasan sumberdaya dan 12
Wawancara Klien P2TP2A Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kantor Pengadilan Agama, 14 Maret 2014 ) 13 Sayekti, Wawancara Masyarakat Umum Kabupaten Malang (Wisma Kalimetro, 7 Maret 2014)
78
sumber dana, perlu kita ketahui bahwa Kabupaten Malang memiliki 33 Kecamatan dari ujung barat berbatasan dengan dengan Kabupaten kediri dan ke ujung timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang, yang jumlah luas wilayah mencapai 3.534,86 m2 dengan kondisi geografis dan topografis yang berbeda, sungguh merupakan tantangan tersendiri bagi konselor P2TP2A Kabupaten Malang yang hanya memiliki 5 orang konselor.14 Hal serupa juga diutarakan oleh wakil koordinator Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Hikmah Bafagih, yang menjadi kendala bagi kami adalah cakupan wilayah Kabupaten Malang yang cukup luas dan kami hanya memiliki sedikit konselor, ini menguras banyak tenaga. 15 Di sisi lain Masyarakat juga merasakan kendala-kendala atas akses informasi yang disampaikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang, seperti hasil wawancara dengan informan yang menjadi klien P2TP2A Kab. Malang Kasus KDRT dan Sayekti yang juga masyarakat yang berdomisili di Kab. Malang yang telah didapat oleh peneliti, bahwa seharusnya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang disosialisasikan ke desa-desa.16 Lebih lanjut wakil Koordinator Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang, menanggapai bahwa, untuk jejaring
14
Rosyidah, Zuhroh, Wawancara (Kantor P2TP2A Kabupaten Malang, 3 Maret 2014) Bafagih, Hikmah, Wawancara (Kantor P2TP2A Kabupaten Malang, 18 Maret 2014) 16 Klien P2TP2A Kasus KDRT Wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 14 Maret 2014) 15
79
sudah disosialisasikan, namun belum merata, banyak juga klien dari P2TP2A Kabupaten Malang menghubungi dan melakukan konsultasi terkait berbagai macam kasus mereka adukan melalui email, karena klien dari P2TP2A Kabupaten Malang tidak hanya yang berada di Malang, akan tetapi banyak juga warga Malang yang berdomisili di luar Negeri menjadi tenaga kerja dan sejenisnya.17 Secara toristis seperti yang dikemukakan oleh Prof. DR. Sunyoto Usman, Guru Besar Sosiologi Lingkungan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, pola hubungan antara masyarakat dengan instansi yang dibuat Pemerintah terhadap kebijakan atas program yang akan dijalankan itu perlu adanya sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi.18 KONSULTASI PUBLIK PARTISIPASI
SOSIALISASI Tabel 4
Oleh karena Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati (PerBup) Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten 17
Bafagih, Hikmah, Wawancara (Kantor P2TP2A Kab. Malang. 18 Maret 2014 Prof. DR. Sunyoto Usman Dalam Forum Diskusi Dengan Tim Penasehat Hukum FMPMA (Wisma Kali Metro: 16 Maret 2014) 18
80
Malang, sejatinya telah menerapkan pola tersebut, mengingat P2TP2A Kabupaten malang merupakan organisasi fungsional yang dikelola oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah dalam semangat kemitraan.19 Sehingga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pelaksanaanya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Mengingat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang termasuk organisasi penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini dapat peneliti simpulkan bahwa, Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang telah menerapkan pola hubungan antara masyarakat dengan P2TP2A Kabupaten Malang. Namun, oleh karena kendala dari kurangnya sumber daya Manusia atau tenaga konselor dan juga sumber dana yang sangat minim anggarannya, maka pola hubungan yang meliputi sosialisasi, konsultasi publik dan partisipasi dirasa kurang maksimal, mengingat keterbatasan dan cakupan wilayah Kabupaten Malang yang amat luas.
19
Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang
81
