HUKUM INTERNASIONAL Oleh : Nynda Fatmawati, S.H.,M.H.
SUMBER HUKUM INTERNASIONAL Sumber: Starke (1989), Brownlie (1979), Shelton (2006), Riesenfeld (2006) Pengertian: Bahan-bahan aktual yang digunakan para ahli untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu situasi tertentu.
Pasal 38 Ayat (1) Piagam ICJ: a. Treaty: Konvensi internasional, baik umum ataupun khusus, membentuk aturan2 yang secara nyata diakui oleh negara-negara; b. Customary International Law: Kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum; c. General Principles of Law recognized by Civilized Nations: Asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab; dan,
Pasal 38 Ayat (1) Piagam ICJ: d. Keputusan-keputusan pengadilan & ajaran para sarjana terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan dalam ICJ membuat keputusan. Tunduk pada Pasal 59 Konvensi (Kekuatan mengikat keputusan hanya pada pihak terkait).
Treaty/Traktat/Perjanjian: Susunan menurut Pasal 38 Konvensi ICJ tidak hirarkis tetapi merupakan tertib. Sumber a dan b merupakan yang terpenting. Sumber a adalah sumber tentang kewajiban para pihak. Traktat merupakan perjanjian tertulis yang dibentuk oleh dua atau lebih negara berdaulat atau oleh satu negara dan satu organisasi internasional. Kekuasaan untuk mengikuti hubungan dalam traktat merupakan atribut penting dari kedaulatan.
Treaty/Traktat/Perjanjian: Aturan utama (cardinal rule) dalam hukum internasional menyangkut traktat adalah bahwa traktat yang dibentuk secara sah akan mengikat para pihak yang harus melaksanakannya dengan itikad baik. Aturan internasional yang mengatur pembentukan, validitas, efek, interpretasi, modifikasi, penundaan (suspension) dan pengakhiran (termination) traktat dikodifikasi dalam Vienna Convention on the Law of Treaties (Konvensi Vienna), yang diadopsi tahun 1969.
Customary international law/Hukum Kebiasaan Internasional: Bersifat tidak tertulis dan diturunkan dari praktek-praktek nyata negara-negara dalam jangka waktu lama. Untuk diterima sebagai hukum, suatu kebiasaan haruslah dipraktekan secara terusmenerus, meluas, dan seragam serta konsisten di antara bangsa-bangsa. Contoh hukum kebiasaan internasional: hak satu negara untuk memanfaatkan laut bebas (high seas) untuk penangkapan ikan, navigasi, penerbangan, dan kapal selam
Hubungan Treaty dan Customary International Law: Traktat juga bisa menjadi sumber pembentukan hukum kebiasaan internasional. Meskipun traktat umumnya hanya mengikat negara-negara yang meratifikasinya, tetapi kebiasaan dapat diambil dari isi traktat tersebut.
Hubungan Treaty dan Customary International Law: Kebiasaan-kebiasaan baru itu bisa mengikat pihak lain yang tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut. Meskipun tidak mereka tidak dituangkan dalam satu perjanjian tertulis, kebiasaan dapat menjadi bagian dari hukum internasional karena penerimaan yang berkelanjutan dari sebagian besar negaranegara.
Beberapa hukum kebiasaan internasional telah dikodifikasikan pada waktu lalu. Contohnya Vienna Convention on the Law of Treaties, yang mengkodifikasi hukum kebiasaan internasional bahwa traktat yang dibentuk secara sah akan mengikat para pihak yang harus melaksanakannya dengan itikad baik. Kebiasaan (custom) dan adat istiadat (usage). Pasal 38: 1(b), implikasi: pengakuan negara akan kebiasaan tertentu sebagai kewajiban. Usage: praktek umum, tidak mencerminkan kewajiban hukum.
Sumber kebiasaan: korespondensi diplomatik, press release, legislasi negara, pola perjanjian, dll. Contoh: Amerika Serikat tidak meratifikasi Vienna Convention on the Law of Treaties (Konvensi Vienna), tetapi mengakuinya sebagai hukum kebiasaan internasional. Elemen Kebiasaan: Jangka waktu. Konsistensi pelaksanaan. Sifat umum dari tindakan. Opinio juris sive necessitatis (pendapat hukum: kepercayaan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena hukum kewajiban)
General Principles of Law/Asas-asas Hukum Umum: Istilah ’General Principles of Law’ muncul dalam statuta Permanent Court of International Justice (pendahulu ICJ), yang didirikan tahun 1921 sesudah Perang Dunia I. Latar belakang munculnya sumber hukum ini, adalah untuk menampung masalah-masalah yang harus diputuskan oleh pengadilan tetapi belum diatur dalam traktat atau belum menjadi hukum kebiasaan internasional.
General Principles of Law/ Asas-asas Hukum Umum: Dirumuskan sebagai general principles of law recognized by civilized nations. Sehingga pengadilan tidak bisa menolak penyelesaian sengketa dengan alasan ketiadaan hukum internasional.
General Principles of Law/Asas-asas Hukum Umum: Dilanjutkan oleh ICJ, termasuk: doktrin ’clean hands’ (adalah tidak patut untuk menuduh seseorang akan pelanggaran yang mana sang penuduh juga ikut serta di dalamnya), prinsip bahwa individu tidak boleh menjadi hakim dalam sengketanya sendiri, dan prinsip res judicata (putusan hakim harus dianggap benar sampai memperoleh kekuatan hukum tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi).
General Principles of Law/Asas-asas Hukum Umum: Diakui dalam praktek secara domestik. Dalam praktek peradilan (tribunal): Peradilan arbitrase ICJ dan pendahulunya.
General Principles of Law/Asas-asas Hukum Umum: Digunakan secara analogi dan diperoleh dengan jalan memilih konsep-konsep umum bagi semua sistem hukum nasional. (Pandangan hakim tidak selalu = asas umum). Pendapat Ahli: Materi subsider bagi putusan hukum. Ajaran yang bersifat Doktrin.
