HUBUNGAN ANTARA DANA ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL DAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA

Hubungan Antara DAU, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia

HUBUNGAN ANTARA DANA ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL DAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA Fhino Andrea Christy Alummi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Priyo Hari Adi Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Email: [email protected]

Abstracts The objective of the research is to recognize the effects of the General Allocation Fund towards the Capital Expenditures and the Quality of Human Development (which is measured by Human Development Index HDI). The sample of the research is 35 regencies/ municipalities in Central Java. The data used is the secondary data of the Regional Revenues and Expenditures Budget of regional government of regencies/ municipalities in Central Java, which includes Regional Expenditures Actual Report, General Allocation Fund (DAU) and Human Development Index (HDI) in the fiscal years of 2004-2006 The result of the research shows that the General Allocation Fund has positive effects on the Capital Expenditures. This means that the Regional Government is highly dependant on the disbursement of funds from the central government, especially the General Allocation Fund for their expenditures, in particular their capital expenditures. These expenditures are beneficial towards the Human Development Index, which means that the Regional Capital Expenditures Allocation more greatly supports the development of the regional welfare. Key words: General Allocation Fund (DAU), Capital Expenditures, Human Development Index (HDI)

Latar Belakang Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang begitu luas bagi daerah. Hal ini di satu sisi merupakan berkat, namun disisi lain sekaligus merupakan beban yang pada saatnya nanti akan menuntut kesiapan daerah untuk dapat melaksanakannya. Dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka beberapa aspek harus dipersiapkan, antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, serta organisasi dan manajemennya (Darumurti et.al.2003) Kemampuan daerah dalam mengolah sumber daya yang dimiliki dapat dijadikan sebagai sumber kekayaan bagi daerah. Pengelolaan daerah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan dapat merangsang perkembangan kegiatan ekonomi, dan dapat menambah The 3rd National Conference UKWMS Surabaya, October 10th 2009

Page 1


pendapatan bagi daerah. Daerah otonom dapat memiliki pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya secara efektif dan efisien dengan memberikan pelayanan dan pembangunan. Tujuan pemberian otonomi daerah tidak lain adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah (Sidik et al,2002:54). Visi otonomi dari sudut pandang ekonomi mempunyai tujuan akhir untuk membawa masyarakat ketingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu (Syaukani et.al., 2005). Realitas menunjukkan tidak semua daerah mampu untuk lepas dari pemerintah pusat, dikarenakan tingkat kebutuhan tiap daerah berbeda. Maka dalam kenyataannya, pemerintah pusat tidak dapat lepas tangan begitu saja terhadap kebijakan otonominya. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Simanjuntak, 2001). Pada akhirnya pemerintah akan melakukan transfer dana. Transfer dana ini berupa dana perimbangan. Dana perimbangan adalah pengeluaran alokatif anggaran pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah (www.ksap.org). Kuncoro (2007) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Kemandirian bagi daerah belum sepenuhnya terlaksana, karena mereka masih menggantungkan dengan adanya aliran dana dari pemerintah pusat, khususnya DAU. Berkaitan dengan hal itu, strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah.

Dalam upaya untuk

meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu, 2005). Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, baik dari DAU maupun pendapatan asli daerah sendiri, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan oleh masyarakat. Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan The 3rd National Conference UKWMS Surabaya, October 10th 2009

Page 2


bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

di

daerah

melalui

peningkatan

pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan dana desentralisasi yang ditransfer pemerintah pusat setiap tahunnya diharapkan dapat mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia. Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini

dalam penyusunan

anggaran (Suyanto, 2009). Perbaikan prioritas ini akan meningkatkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Apabila indeks pembangunan manusianya rendah maka akan menentukan tingkat kesejahteraan individu yang pada akhirnya juga menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk . Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai purcashing power parity index (ppp). Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) terdapat 3 indikator utama, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu: lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Perbaikan pengalokasian dana untuk belanja modal selain belanja rutin ikut menopang pebaikan kesejahteraan. Menurut UNDP (1996) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi bersifat timbal balik, artinya apabila terdapat pertumbuhan ekonomi maka akan mempengaruhi pembangunan manusianya. Penelitian ini ditujukan untuk melihat sampai sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan DAU yang diterima untuk kepentingan belanja modal dan bagaimana dampak alokasi belanja ini terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia

The 3rd National Conference UKWMS Surabaya, October 10th 2009

Page 3


TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Dana Alokasi Umum DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. DAU terdiri dari: a. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi b. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten /Kota DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Disebutkan pula dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP No 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan ini terdapat berbagai macam, yaitu DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DBH (Dana Bagi Hasil). Dana perimbangan tersebut diperuntukkan untuk: (i) menjamin terciptanya perimbangan secara vertikal di bidang keuangan antar tingkat pemerintahan; (ii) menjamin terciptanya perimbangan horizontal di bidang keuangan antar pemerintah di tingkat yang sama; (iii) dan menjamin terselenggaranya kegiatan-kegiatan tertentu di daerah yang sejalan dengan kepentingan nasional. Dana yang biasanya ditransfer dari pemerintah pusat adalah DAU. Menurut Adi (2006) proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) Komponen variabel kebutuhan fiskal (fiscal needs) yang digunakan untuk pendekatan perhitungan DAU untuk kebutuhan daerah terdiri dari: jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kemahalan konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Komponen variabel kapasitas fiskal


Page 4


(fiscal capacity) yang merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Belanja Modal Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordiawan,2006). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah membangun sendiri atau membeli. Menurut Halim (2001), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Munir (2003:36) juga menyatakan hal senada, bahwa belanja modal memiliki karakteristik spesifik dan menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. Pemerolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang (Bland & Nunn, 1992). Dewi (2006) dan Syaiful (2008) mengutarakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Kualitas Pembangunan Manusia Hakekat

pembangunan

pada

dasarnya

adalah

pembangunan

manusia

(Suyanto,2009). Pembangunan harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, baik menyangkut pemenuhan kebutuhan fisik maupun non fisik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau disebut juga dengan Human Development Index (HDI). IPM adalah indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan,

pendidikan,

maupun

aspek

ekonomi.

IPM

juga

digunakan

untuk

mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau


Page 5


negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (UNDP, 1996). IPM mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. IPM merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah (UNDP, 2004). Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. IPM merupakan gabungan dari tiga unsur utama pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup (longevity), pengetahuan (knowledge) yang diukur oleh tingkat melek orang dewasa (dengan timbangan dua pertiga) serta rata-rata tahun bersekolah (timbangan : satu pertiga), standar hidup layak (standard of living) yang diukur oleh PDB per kapita setelah disesuaikan

dengan

paritas

daya

beli

(purchasing

power

parity

/PPP)

(www.cifor.cgiar.org). Pembangunan manusia yang dimaksudkan dalam IPM tidak sama dengan pengembangan sumber daya manusia yang biasanya dimaksudkan dalam teori ekonomi. Sumber daya manusia menunjuk pada manusia sebagai salah satu faktor produksi, yaitu sebagai tenaga kerja yang produktivitasnya harus ditingkatkan. Dalam hal ini manusia hanya sebagai alat (input) untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan output barang dan jasa. Sedangkan manusia di dalam IPM lebih diartikan sebagai tujuan pembangunan yang berorientasi akhirnya pada peningkatan kesejahteraan manusia (Gevisioner, 2004). Salah satu ukuran IPM adalah besarnya pendapatan nasional yang digunakan untuk belanja pendidikan (Kuncoro, 2004). Untuk meningkatkan IPM khususnya dalam bidang pendidikan, caranya dengan memberantas buta aksara. Hal ini akan menjadikan masyarakat menjadi melek aksara. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia terdapat empat hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 1995:12). Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2005). Kenaikan PAD dapat berpengaruh terhadap jumlah DAU yang ditransfer dari pemerintah pusat. Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat The 3rd National Conference UKWMS Surabaya, October 10th 2009

Page 6


mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dibeberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD (Sidik et al, 2002). Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah,maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar (http://www.Balipost.co.id). Dalam penelitiannya Holtz-Eakin et al (1994) menunjukkan adanya keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Pada studi yang dilakukan oleh legrenzi & Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2003) menemukan bukti empiris bahwasanya dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Penelitian Abdullah dan Halim (2003), menunjukkan kecenderungan yang sama dimana daerah lebih mengandalkan penerimaan DAU daripada PAD untuk kepentingan pembiayaan daerah. Perilaku belanja daerah lebih ditentukan oleh besar-kecilnya DAU daripada PAD. Prakoso (2004) serta Harianto dan Adi (2007) memberikan fakta empirik yang sama dimana DAU mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah daerah Berbagai pemaparan ini menunjukkan bahwa besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis yang bisa dikembangkan adalah sebagai berikut: Hipotesis 1 (H1) : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan total penerimaan daerah yang didapatkan dari pengelolaan sumber daya dan juga bantuan dari pemerintah yang berupa DAU, maka alokasi dana untuk mensejahterakan masyarakat juga akan semakin baik. Pengalokasian dana belanja modal untuk kesejahteraan khususnya di bidang pendidikan, diharapkan lebih besar untuk kemajuan daerah dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Belanja modal ni dapat berupa pembangunan gedung, sarana dan prasarana yang memadai untuk kenyamanan bersekolah.


Page 7


Jadi, yang dipikirkan saat ini bukan hanya alokasi tinggi bagi kemajuan bangsa yang dilihat dari kekayaan, melainkan juga pengalokasian dana yang lebih tinggi bagi belanja untuk peningkatan kesejahteraan. Saat ini yang terjadi, belanja modal total untuk gedung, peralatan dan kenderaan bermotor meliputi lebih dari setengah total belanja modal pemerintah daerah secara keseluruhan (World Bank, 2006). Hal ini dipengaruhi salah satunya oleh PAD masing-masing daerah, serta berapa banyak sektor yang harus dibiayai oleh Pemkot / Pemda. Daerah yang PAD-nya tinggi mungkin akan bisa merealisasikan anggaran minimal 20% dari APBD untuk belanja modal dalam peningkatan aset untuk masyarakat. Sementara daerah yang PAD nya kecil atau bahkan tidak ada sumber pendapatan yang bisa diandalkan akan merasa terbebani. Kemajuan dalam pendidikan juga akan meningkatkan kualitas manusia. Dalam UU No. 20 Th 2003, Bab XIII tentang Pendanaan Pendidikan pasal 46 ayat 1 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja, namun lebih daripada itu, pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa (national character building) seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan dan keteladanan. Penggunaan indikator kesejahteraan yang komprehensif dan akomodatif terhadap konsepsi pembangunan yang berkelanjutan sangat penting. Arah kebijakan peningkatan, perluasan dan pemerataan pendidikan untuk belanja modal dilaksanakan melalui antara lain; penyediaan fasilitas layanan pendidikan berupa pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas dan penyediaan fasilitas Kemajuan pendidikan ini dilihat dari indikator: dapat membaca dan menulis, penduduk usia sekolah, penduduk masih sekolah, sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan tamat sekolah (Badan Pusat Statistik, 2006). Sedangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar kesehatan dan pemerataan pembangunan di bidang kesehatan, fokus kegiatan akan ditekankan pada: (i) peningkatan akses, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin; (ii) peningkatan ketersediaan tenaga medis dan paramedis, terutama untuk pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil dan tertinggal; (iii) pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; (iv) penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita; (v) peningkatan pemanfaatan obat generik esensial, The 3rd National Conference UKWMS Surabaya, October 10th 2009

Page 8


pengawasan obat, makanan dan keamanan pangan; serta (vi) revitalisasi program KB (BPS, 2004). Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, alokasi belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan ini. Sejalan dengan peningkatan pelayanan ini (yang ditunjukkan dengan peningkatan belanja modal) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang diharapkan. Berbagai pemaparan ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan demikian, hipotesis yang bisa dikembangkan adalah sebagai berikut: Hipotesis 2 (H2) : Belanja Modal berpengaruh terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Model Penelitian Dari uraian di atas dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:

DANA ALOKASI UMUM

H1

BELANJA MODAL

H2

KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA

Gambar 1 : Model Penelitian

METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data Sumber data di dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data anggaran dan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 pada Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah. Data pendapatan daerah ini berupa DAU, dan pengeluaran daerah berupa belanja modal. Tahun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2004 sampai tahun 2006. Data penelitan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah secara online (download) dari situs resmi Data Statistik Indonesia (http://www.datastatistik-indonesia.com). Penelitian ini mengambil daerah penelitian kabupaten/kota di Jawa Tengah, dengan data DAU, Belanja Modal, dan Human Development Index (HDI). Jumlah kabupaten dan The 3rd National Conference UKWMS Surabaya, October 10th 2009

Page 9


kota yang datanya memenuhi syarat untuk diteliti adalah 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah. Teknik Analisis Dalam penelitian ini digunakan

teknik analisis statistik inferensia dengan

menggunakan regresi sederhana (simple regression) yang dinyatakan dengan formulasi berikut ini :

Regresi = 1.

Y = a + bx

BM = a + b (DAU)

hipotesis 1

Alokasi belanja modal ditentukan oleh besarnya alokasi dari dana alokasi umum 2.

IPM = a + b (BM)

hipotesis 2

Besarnya tingkat IPM dapat ditentukan oleh besarnya alokasi belanja modal

ANALISIS DATA Statistik Diskriptif Variabel Penelitian Hasil perhitungan menunjukkan bahwa selama tahun 2004 sampai dengan 2006, secara umum pemerintah daerah mendapatkan alokasi DAU yang semakin besar. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan pembiayaan daerah yang semakin besar pula. Kebutuhan ini meningkat tajam pada tahun 2006, yaitu sebesar 52% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tajam ini lebih disebabkan karena terjadi perubahan harga yang cukup besar pada tahun 2005, sehingga APBD daerah mengalami banyak penyesuaian. Hal ini bisa dilihat dari alokasi belanja modal yang mengalami penurunan pada tahun 2005. Perubahan harga yang cukup besar menyebabkan pemerintah perlu melakukan prioritasi kembali rencana anggaran belanja modalnya. Untuk mengatasi persoalan ini, maka pada tahun berikutnya, pemerintah pusat menaikkan pasokan DAU ke pemerintah daerah agar alokasi belanja modal dapat lebih ditingkatkan (lihat tabel 1). Dari tabel 1 dapat diperoleh gambaran bahwa alokasi belanja pemerintah sebagian besar digunakan untuk pembiayaan belanja rutin; alokasi kebutuhan pembiayaan untuk belanja modal selama tahun 2004 – 2006 ratarata 18,19%, lebih dari 80% pembiayaan daerah digunakan untuk kebutuhan belanja rutin.


Page 10


Tabel 1 : Statistik Diskriptif Variabel Penelitian Variabel

2004

2005

2006

Rerata

272.972.431,70

284.324.136,00

432.013.000,00

Minimum Maksimum Deviasi Standar

107.734.000,00

124.117.000,00

189.007.000,00

405.543.790,00

404.869.000,00

661.263.000,00

70.883.297,69

74.620.206,97

118.814.931,00

49.459.895,71

44.148.068,86

90.437.280

13.492.010,00

10.175.440,00

36.437.180,00

93.194.410,00

72.907.380,00

226.107.780,00

20.255.130,83

18.975.887,66

42.070.207,00

68,40 61.30 73,60 2,94

69,66 63,40 75,80 2,68

70,29 64,30 76,00 2,50

DANA ALOKASI UMUM (dalam ribuan)

BELANJA MODAL (dalam ribuan) Rerata Minimum Maksimum Deviasi Standar INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Rerata Minimum Maksimum Deviasi Standar Sumber : Data sekunder (diolah)

Indeks

Pembangunan

Manusia

(IPM)

dapat

digunakan

untuk

mengukur

kesejahteraan. Apabila indeks pembangunan manusianya rendah maka akan menentukan tingkat kesejahteraan individu yang pada akhirnya juga menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Meskipun terjadi penurunan belanja modal pada tahun 2005, namun hal ini tidak memberikan dampak terhadap penurunan IPM.

Realitas menunjukkan adanya

peningkatan IPM selama tahun 2004 – 2006. Bisa jadi hal ini mengindikasikan bahwa sepanjang pemerintah tetap mempertahankan kualitas layanan publiknya, maka hal ini dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (yang dalam hal ini ditunjukkan dengan naiknya nilai IPM) Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang diuji terdistribusi normal atau tidak. Hasil pengujian ditunjukkan dalam tabel 2. Tabel 2 : Hasil Pengujian Normalitas Data Variabel

Signifikansi

Keterangan

Dana Alokasi Umum

0,487

Normal

Belanja Modal

0,000

Tidak Normal

Indeks Pembangunan Manusia

0,777

Normal

Sumber : Data BPS tahun 2001-2006 (data diolah)


Page 11


Pengujian normalitas data menunjukkan bahwa data DAU dan

IPM terbukti

berdistribusi normal (nilai signifikansi > 0,05). Belanja modal tidak berdistribusi normal, namun demikian setelah dilakukan transformasi data dan dilakukan pengujian kembali, dana belanja modal ini telah terdistribusi secara normal. Pengujian Hipotesis dan Interpretasi Hasil Hipotesis 1 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Analisis dengan menggunakan regresi sederhana menunjukkan nilai signifikasi yang sangat kecil yaitu sebesar 0,002, dengan nilai t sebesar 3,23. Model regresi ini memberikan fakta empirik bahwa besaran DAU yang diterima pemerintah kabupaten/kota dapat digunakan untuk mempredikasi besarnya belanja modal. Hal ini berarti hipotesis 1 yang dikembangkan yang menyatakan bahwa dana alokasi umum mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal dinyatakan diterima. Tabel 3 : Regresi Sederhana Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Model Summary

Model 1

R R Square .304a .092

Adjusted R Square .083

Std. Error of the Estimate .49403

a. Predictors: (Constant), DAU

Coefficientsa

Model 1

(Constant) DAU

Unstandardized Coefficients B Std. Error 17.107 .193 2.149E-09 .000

Standardized Coefficients Beta .304

t 88.827 3.233

Sig. .000 .002

a. Dependent Variable: LNBM

Nilai adjusted R2 adalah sebesar 0,083, dalam hal ini dapat diartikan 8,3% belanja modal dapat dijelaskan oleh DAU dan selebihnya dijelaskan oleh variabel lain. Hasil pengujian ini konsisten temuan Prakoso (2004) serta Harianto dan Adi (2007) yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh secara positif terhadap belanja modal. Nilai signifikasi yang sangat kecil (0,002) mengindikasikan ketergantungan pemerintah daerah yang sangat tinggi terhadap DAU untuk kebutuhan pembelanjaan daerah. Hal ini juga mendukung temuan Abdullah dan Halim (2003) yang menunjukkan bahwa perilaku belanja daerah lebih banyak ditentukan oleh DAU daripada oleh PAD The 3rd National Conference UKWMS Surabaya, October 10th 2009

Page 12


Hipotesis 2: Belanja Modal terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Hasil regresi sederhana diperoleh nilai signifikansi yang sangat kecil (0,000) berkaitan dengan pengaruh belanja modal terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi ini relatif tepat untuk memprediksi besarnya IPM.

Dengan demikian

hipotesis 2 yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia dapat diterima (terbukti). Nilai adjusted R square model regresi ini cukup besar, yaitu 0,435 atau 43,6%. Hal ini berarti IPM dapat dijelaskan oleh belanja modal sebesar 43,6%, selebihnya dijelaskan oleh faktor/variabel lainnya. Tabel 4 : Regresi Sederhana Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Model Summary

Model 1

R R Square .672a .452

Adjusted R Square .436

Std. Error of the Estimate 1.88977

a. Predictors: (Constant), LN_BM

Coefficientsa

Model 1

(Constant) LN

Unstandardized Coefficients B Std. Error 150.055 15.276 -4.487 .860

Standardized Coefficients Beta -.672

t 9.823 -5.220

Sig. .000 .000

a. Dependent Variable: IPM

Belanja Modal untuk kesejahteraan masyarakat tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintahnya. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja, namun lebih daripada itu, pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa (national character building) seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan dan keteladanan. Sehingga pendidikan merupakan landasan untuk menjadikan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Hasil penelitian ini sejalan dengan argumentasi Mardiasmo (2002) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu untuk lebih mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar untuk masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini diharapkan dapat memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan kualitas pembangunan manusia (yang dalam penelitian ini diukur dengan IPM) The 3rd National Conference UKWMS Surabaya, October 10th 2009

Page 13


IMPLIKASI DAN SARAN PENELITIAN MENDATANG Pengujian tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal (BM) konsisten dengan penelitian sebelumnya. Besarnya Belanja Modal pemerintah daerah selama ini sangat ditentukan oleh faktor Dana Alokasi Umum. Hasil ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003), dan hal ini juga dikemukakan oleh Adi dan Harianto (2007) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap BM. Selain itu Prakoso (2004) juga mengutarakan hal serupa bahwa secara empiris besarnya jumlah BM dipengaruhi oleh DAU yang diterima pemerintah pusat. Belanja Modal berpengaruh terhadap IPM atau Human Development Index (HDI). Hal ini menunjukkan besarnya alokasi belanja modal akan menentukan pengalokasian dana bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari tingkat IPM. Penelitian ini hanya melihat tingkat kesejahteraan dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun taraf hidup untuk melihat kualitas pembangunan manusia. Penggunaan indikator yang berkaitan dengan kualitas pembangunan manusia dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif bagaimana pengaruh belanja modal terhadap kualitas pembangunan manusia. Selain itu, penelitian ini tidak menggunakan alokasi belanja modal secara terperinci yang mempunyai relevansi langsung dengan indikator kualitas pembangunan manusia. Penggunaan belanja modal secara terperinci (menurut sektor terkait) dapat dilakukan pada penelitian mendatang agar diperoleh gambaran bagaimana pengaruh langsung masingmasing komponen belanja modal terkait dengan kualitas pembangunan manusia.


Page 14


DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Sukriy dan Abdul Halim.2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi IV. Yogyakarta. Abimanyu, Anggito. 2005. Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih. Bapekki Depkeu Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang. Bland, Robert L. and Samuel Nunn. 1992. The Impact of Capital Spending on Municipal Operating Budgets. Public Budgeting & Finance. Vol. 12, No. 2: 32-47. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. 2005. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pekalongan. Pekalongan. Darumurti, Khrisna D.Umbu Rauta dan Daniel D. Kameo. 2003. Otonomi Daerah Perkembangan pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta. Dewi, Adha. 2006. Kajian Penerapan Akuntansi Biaya pada Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Halim, Abdul. 2001.Bungai Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP-AMP YKPN. Yogyakarta Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Pendapatan Perkapita. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar. Holtz-Eakin, Doglas, Harvey S, & Schuyley Tilly. 1994. Intertempora Analysis of State An Local Government Spending: Theory and Tests. Journal of Urban Economics 35: 159-174 Http://www.datastatistik-indonesia.com Kuncoro, Haryo. 2007. Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X. The 3rd National Conference UKWMS Surabaya, October 10th 2009

Page 15


Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang. Penerbit Erlangga Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Makalah. Disampaikan dalam seminar pendalaman ekonomi rakyat. Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tentang Dana Perimbangan Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY. JAAI Vol. 8 No. 2, 101-118 Saragih, Juli Panglima. 2005. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Ghalia Indonesia. Jakarta. Sidik, Mahfud et al, 2002, Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah, Buku Kompas, Jakarta. Simanjuntak, Robert. 2001. Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi, Domestic Trade, Decentralization and Globalization: A One Day Conference. LPEM-UI. Jakarta. Syaiful. 2008. Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. Syaukani, H.R, Affan Gaffar, Ryass Rasyid. 2005. Otonomi Daerah dalam Negara KesatuanRepublik Indonesi. Pustaka Pelajar. Cetakan ke IV. Yogyakarta. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ____________ Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UNDP. 1996. Human Development Report. Oxford University Press. New York _____. 2004. Human Development Report. United Nations Development Programme. New York World Bank. 2006. World Development Report.


Page 16

HUBUNGAN ANTARA DANA ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL DAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA

Recommend Documents