PENGARUH ALOKASI BELANJA LANGSUNG TERHADAP KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Selatan)

PENGARUH ALOKASI BELANJA LANGSUNG TERHADAP KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Selatan)

Titin Vegirawati

Universitas IBA Palembang Abstract Local governments carry out the wheels of government to implement the development. The real development is human development. To launch governmental activities, the government must have revenue and spending those funds in the form of direct spending and indirect spending. Direct spending is spending by local governments to implement programs and activities that have been regulated by local regulation. Direct spending is expected to be implemented by looking at the needs of the community. Direct spending is expected to improve human quality. The data used in this study is data that has been processed by the Central Bureau of Statistics of South Sumatra province and the data from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia through the website. Analysis used in research is simple regression analysis using SPSS version 16.0. The results showed that there was no significant effect between spending allocations directly to the quality of human development as measured using the Human Development Index (HDI) Keywords : Direct Spending, Quality Of Human Development, HDI

PENDAHULUAN Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memungkinkan percepatan pembangunan, karena daerah diberi kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Dengan otonomi daerah pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam mengatur penerimaan dan pengeluarannya sesuai dengan kepentingan daerahnya. pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Handra dan Maryati, 2009 Masing-masing daerah otonom diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD disusun oleh suatu daerah untuk meningkatkan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya APBD, suatu daerah dapat memaksimalkan sumbersumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dana tersebut sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah setempat. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan

65


daerah yang sah. Sedangkan pengeluaran dilakukan oleh daerah dalam bentuk belanja daerah. Berikut data yang berkaitan dengan pendapatan daerah : Tabel 1. Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Jumlah pendapatan daerah 2009 2010 Sumber: Subdit Data Keuangan Daerah Direktorat EPIKD tahun 2009-2010

Jika dilihat dari tabel di atas, pada tahun 2010 terjadi peningkatan pendapatan daerah di provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 16,7%. Angka ini merupakan angka yang cukup signifikan, yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Belanja daerah dibagi dalam dua klasifikasi yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi basil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah yang telah dianggarkan. Berikut tabel belanja provinsi Sumatera Selatan: Tabel 2. Belanja Langsung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2010 Tahun Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Total Belanja 2009 2.073.296.863.287 1.068.717.263.087 3.142.014.126.375 2010 2.032.101.026.882 1.193.311.019.636 3.225.412.046.518

Sumber : Subdit Data Keuangan Daerah, Direktorat EPIKD tahun 2009-2010

Jika dilihat dari tabel di atas, belanja langsung mempunyai proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan proporsi belanja tidak langsung selama dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2009 dan 2010. Proporsi yang lebih besar ini diharapkan dapat memberikan keleluasaan daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Dalam melaksanakan kegiatannya, pemerintah daerah harus dapat mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Capaian yang harus diperoleh adalah pembangunan manusia, karena pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran. Perbaikan prioritas ini akan meningkatkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Apabila indeks pembangunan manusianya rendah maka akan menentukan tingkat kesejahteraan individu yang pada akhirnya juga menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf;

66


dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai Purcashing Power Parity Index (PPP). IPM terdiri dari 3 indikator utama, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu: lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. IPM Sumatera Selatan dari periode tahun 2004 sampai periode 2010 terus meningkat mulai dari peringkat 13 sampai peringkat 10. Peringkat 10 IPM Sumatera Selatan dicapai pada tahun 2010. Berikut tabel IPM mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2010 Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004-2010 Tahun IPM Rangking 2004 69.6 13 2005 70.23 13 2006 71.09 13 2007 71.4 13 2008 72.05 12 2009 72.61 10 2010 72.95 10 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

IPM mempunyai nilai standar antara 0 dan 1. Kualitas pembangunan manusia kemudian dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu: (i) kategori sangat tinggi (HDI > 0.900), (ii) kategori tinggi (HDI antara 0.800 – 0.900), (iii) kategori menengah (HDI antara 0.500 – 0.800), dan (iv) kategori rendah (HDI < 0.500). (www.setneg.go.id). Selama tujuh tahun berturut-turut IPM di Sumatera Selatan meningkat secara terus menerus. Jika dilihat dari kriteria ini, maka IPM Sumatera Selatan dapat dikategorikan dalam level kategori menengah. Agar pembangunan berhasil, Sumatera Selatan harus meningkatkan IPM nya. Berbagai cara dapat dilakukan, antara lain dengan mengarahkan belanja daerah kepada kesejahteraan manusia. Belanja tidak langsung lebih mengarah kepada belanja rutin pemerintah, sedangkan belanja langsung berfokus pada program-program tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan suatu daerah. Perbaikan alokasi belanja langsung untuk kegiatan dan program pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Oleh Karena itu penelitian ini diarahkan untuk melihat pengaruh Belanja langsung terhadap kualitas pembangunan manusia. TINJAUAN PUSTAKA Belanja Langsung Menurut Permendagri No 13 tahun 2006, Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 67


oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya balk yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Program dan kegiatan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam dua urusan pemerintahan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, social, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistic, arsip dan komunikasi dan informatika. Sedangkan urusan pilihan pemerintah mencakup pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa; dan belanja modal. Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas,perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Kualitas Pembangunan Manusia Hakekat pembangunan pada dasarnya adalah pembangunan manusia. Budiman (1992) menyatakan bahwa pembangunan adalah usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat. Lebih dalam Suradi (2006) menjelaskan makna pembangunan manusia sebagai kondisi dan tingkat kemajuan kehidupan manusia yang diukur dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pelayanan sosial. Pembangunan harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, baik menyangkut pemenuhan kebutuhan fisik maupun non fisik. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan manusia adalah IPM atau disebut juga dengan Human Development Index (HDI) IPM merupakan indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun aspek ekonomi. IPM juga digunakan untuk

68


mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (UNDP, 1996). IPM mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. IPM merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah (UNDP, 2004). Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. Menurut Kintamani (2008) Analisis IPM diukur dari empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi kasar gabungan, dan purchasing parity power. Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu program dan kegiatan-kegiatan pemerintah diarahkan agar dapat meningkatkan kesejahateraan masyarakat daerahnya. Belanja langsung, yang merupakan pengeluaran pemerintah diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesejahateraan masyarakan. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk membuktikan apakah ada pengaruh belanja langsung terhadap IPM. Christy dan Adi telah melakukan salah satu bagian dari belanja langsung yaitu belanja modal dalam usaha untuk memprediksi IPM. Christy dan Adi (2009) menjelaskan bahwa hasil regresi sederhana diperoleh nilai signifikansi yang sangat kecil (0,000) berkaitan dengan pengaruh belanja modal terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi ini relatif tepat untuk memprediksi besarnya IPM. Dengan demikian hipotesis 2 yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia dapat diterima (terbukti). Nilai adjusted R square model regresi ini cukup besar, yaitu 0,435 atau 43,6%. Hal ini berarti IPM dapat dijelaskan oleh belanja modal sebesar 43,6%, selebihnya dijelaskan oleh faktor/variabel lainnya. Merujuk pada penelitian ini, maka penelitian ini mencoba mengembangkan variabel dengan menggunakan variabel belanja langsung, sehingga merumuskan hipotesis belanja langsung berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia. Model Penelitian yang dibuat adalah sebagai berikut: Gambar 1. Model penelitian Kualitas Pembangunan Manusia

Belanja Langsung

METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data realisasi belanja langsung pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan pada tahun 2010. Sedangkan data IPM diperoleh dari Data Statistik Indonesia masing-masing kota dan kabupaten di Sumatera Selatan tahun 2010. Jumlah kabupaten dan kota yang diteliti adalah 15 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Data dikumpulkan dari BPS Provinsi

69


Sumatera Selatan dan website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Teknik Analisis Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis statistik inferensial dengan menggunakan regresi sederhana (simple regression ) dengan menggunakan program SPSS 16.0 yang dinyatakan dengan formulasi berikut ini : Y = a + bX Keterangan

Y X a b

= = = =

IPM Alokasi Belanja Langsung konstanta Koefisien HASIL DAN PEMBAHASAN

Belanja langsung digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam peraturan daerah. Belanja Langsung diharapkan mempunyai proporsi lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak langsung, karena belanja langsung lebih mengarahkan pada program kegiatan yang telah dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi belanja langsung pada sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan kurang dari 50%. Sehingga alokasi belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan alokasi belanja langsungnya. IPM di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan rata-rata sudah berada pada peringkat menengah yaitu berkisar pada angka 50 – 80, dengan IPM terendah berada pada titik 67,64 dan tertinggi berada pada titik 76,23.

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Tabel 4. Jumlah Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nama Belanja Belanja Kabupaten / Kota Langsung (Rp) Tidak Langsung (Rp) Ogan Komering Ulu 325.611.718.979 326.145.310.442 Ogan Komering Ilir 342.809.463.366 508.920.217.642 Muara Enim 473.405.464.927 475.694.543.078 Lahat 309.862.992.552 502.937.242.738 Musi Rawas 742.841.226.626 411.965.737.374 Musi Banyuasin 843.514.255.000 569.366.796.000 Banyu Asin 371.545.306.876 417.904.557.352 OKU Selatan 157.968.093.311 294.846.677.391 OKU Timur 250.713.083.180 385.845.173.567 Ogan Ilir 354.036.557.559 334.615.442.865 Empat Lawang 272.853.017.348 143.519.634.645 Palembang 612.439.898.868 754.819.310.653 Prabumulih 288.959.444.581 171.119.335.594 Pagar Alam 215.586.595.000 154.865.259.000 Lubuk Linggau 299.433.736.181 178.027.980.031

Sumber : Subdit Data Keuangan Daerah, Direktorat EPIKD tahun 2010

70

Total Belanja (Rp) 651.757.029.421 851.729.681.008 949.100.008.005 812.800.235.290 1.154.806.964.000 1.412.881.051.000 789.449.864.228 452.814.770.702 636.558.256.747 688.652.000.424 416.372.651.993 1.367.259.209.521 460.078.780.175 370.451.854.000 477.461.716.212


Total belanja tertinggi di tahun 2010 berada pada Kabupaten Musi Banyuasin yaitu sebesar Rp 1.412.881.051.000, sedangkan total belanja daerah terendah dikeluarkan oleh Kabupaten Pagar Alam yaitu sebesar Rp 370.451.854.000. Belanja langsung yang tertinggi pada tahun 2010 ada pada daerah Musi Banyuasin yaitu Rp 843.514.255.000. sedangkan belanja langsung terendah adalah Oku Selatan yaitu sebesar Rp 157.968.093.311. Jika dihitung alokasi belanja langsung terhadap total belanja Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan tahun 2010 adalah sebagai berikut : Tabel 5. Alokasi Belanja Langsung terhadap Total Belanja Nama Alokasi Belanja Langsung No Kabupaten / Kota Terhadap Total Belanja (%) 1. Ogan Komering Ulu 2. Ogan Komering Ilir 3. Muara Enim 4. Lahat 5. Musi Rawas 6. Musi Banyuasin 7. Banyu Asin 8. OKU Selatan 9. OKU Timur 10. Ogan Ilir 11. Empat Lawang 12. Palembang 13. Prabumulih 14. Pagar Alam 15. Lubuk Linggau Sumber : Hasil olahan

Alokasi belanja langsung kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan 53% masih di bawah 50 % dari total belanja langsung. Ini menunjukkan belum tingginya program dan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing daerah. Belanja lebih banyak pada belanja tidak langsung yaitu untuk gaji, bunga, subsidi dan lain-lain. Data indeks pembangunan manusia kabupaten kota di Sumatera Selatan tahun 2010 adalah sebagai berikut : Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010 No Nama Kabupaten / Kota IPM 1. Ogan Komering Ulu 73.14 2. Ogan Komering Ilir 70.61 3. Muara Enim 70.81 4. Lahat 71.30 5. Musi Rawas 67.64 6. Musi Banyuasin 71.81 7. Banyu Asin 69.78 8. OKU Selatan 71.42 9. OKU Timur 69.68 10. Ogan Ilir 69.51

71


11. 12. 13. 14. 15.

Empat Lawang Palembang Prabumulih Pagar Alam Lubuk Linggau

68.78 76.23 74.27 73.19 70.56

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel di atas, indeks pembangunan manusia di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan yang tertinggi ada di Palembang yaitu 76.23, Sedangkan IPM terendah ada pada daerah Musi rawas yaitu 67,64. Tabel 7. Descriptive Statistics N Belanja_Langsung Alokasi_Belanja IPM Valid N (listwise)

Minimum 15 15 15

Maximum

1.58E11 34.89 67.64

Mean

Std. Deviation

8.44E11 3.9077E11 65.53 51.2687 76.23 71.2487

1.95817E11 10.43425 2.22754

15

Uji Normalitas Uji normalitas digunakan apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2006). Untuk menguji data yang berdistribusi normal akan digunakan alat uji normalitas, yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan berdistribusi normal jika signifikansi variabel dependen memiliki nilai signifikansi lebih dari 5%. Data penelitian yang baik adalah yang berdistribusi secara normal. Tabel 8. Hasil Pengujian Normalitas Data Alokasi_Belanja N Normal a Parameters

15 51.2687 10.43425 .147 .121 -.147 .568 .903

Mean Std. Deviation Most Extreme Absolute Differences Positive Negative Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)

IPM 15 71.2487 2.22754 .136 .136 -.084 .527 .944

a. Test distribution is Normal.

Hasil pengujian normalitas data variabel alokasi belanja langsung dan IPM menunjukkan kedua variabel tersebut terdistribusi nomal (nilai signifikansi > 0,05) Pengujian hipotesis dan interpretasi hasil H0 : alokasi belanja langsung tidak berpengaruh terhadap IPM H1 : alokasi belanja langsung berpengaruh terhadap IPM

72


Tabel 9. Model Summary Model

R

1

R Square

.133 a.

a

Adjusted R Square

.018

Std. Error of the Estimate

-.058

2.29119

Predictors: (Constant), Alokasi_Belanja

Tabel 10. ANOVAb Model 1

Sum of Squares

Regression

df

Mean Square

1.223

1

1.223

Residual

68.244

13

5.250

Total

69.467

14

F

Sig. .233

.637

a

a. Predictors: (Constant), Alokasi_Belanja b. Dependent Variable: IPM

Tabel 11. Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model 1

B (Constant) Alokasi_Belanja

Std. Error 72.701

3.066

-.028

.059

Standardized Coefficients Beta

t

-.133

Sig.

23.709

.000

-.483

.637

a. Dependent Variable: IPM

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan angka signifikansi adalah sebesar 0.637, yaitu diatas di atas taraf uji yaitu 0.05. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan belanja langsung tidak dapat dijadikan alat untuk memprediksi IPM. PENUTUP Belanja langsung merupakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan peraturan daerah yang dibuat. Belanja langsung diharapkan mempunyai proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan proporsi belanja tidak langsung, sehingga pemerintah daerah dapat lebih leluasa melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Belanja langsung diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan yang sesungguhnya yaitu pembangunan manusia yang dapat diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa belanja langsung tidak dapat memprediksi indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya (Christy dan Adi, 2009) yang mengungkapkan bahwa belanja modal yang merupakan bagian dari belanja langsung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Pemerintah daerah sebaiknya memilih program dan kegiatan yang dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui indikator IPM. Sehingga belanja langsung yang dikeluarkan untuk program dan kegiatan tersebut mampu mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengambil variabel yang lain misalnya pendapatan daerah, sumber daya alam daerah, dan jenjang pendidikan masyarakat pada daerah yang diteliti.

73


DAFTAR PUSTAKA Budiman, Arif. 1992. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia. Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi. 2009. Hubungan Antara DAU, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. The 3rd National Conference UKWMS Surabaya, October 10th 2009, Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Cetakan IV. Semarang: Penerbit UNDIP Handra, Hefrizal dan Maryati, Sri. 2009. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bukan Pajak Pemerintah Propinsi Sumatra Barat. Konferensi Penelitian Keuangan Sektor Publik II Badan Litbang Departemen Dalam Negeri Kintamani, Ida. 2008. Analisis Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No.072 tahun ke 14. Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Makalah. Disampaikan dalam seminar pendalaman ekonomi rakyat. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Suradi. 2006. Kemiskinan dan Politik Pembangunan Sosial. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial – Departemen Sosial RI Tabel Indeks Pembangunan Manusia Propinsi dan Nasional 2010, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumsel UNDP. 1996. Human Development Report. Oxford University Press. New York _____. 2004. Human Development Report. United Nations Development Programme. New York www.dpjk.depkeu.go.id, diakses tanggal 27 desember 2011 www.setneg.go.id, diakses pada tanggal 5 januari 2012

74

PENGARUH ALOKASI BELANJA LANGSUNG TERHADAP KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA

Recommend Documents