OLEH SOFWAN DAHLAN
HOSPITAL BYLAWS Sering diterjemahkan: - Statuta RS; - Peraturan Internal RS; - Peraturan Dasar Internal RS; - Peraturan Tatakelola RS; atau - Konstitusi RS.
HOSPITAL (1) Tempat dimana pasien mendapat makanan, pemondokan dan layanan keperawatan selagi menjalani pengobatan atau pembedahan. Sebuah institusi yang menerima, merawat dan mengobati secara medis terhadap orang sakit atau cidera; termasuk pula gedung yang digunakan untuk tujuan itu. Juga diartikan sebagai tempat dimana praktek kedokteran dilaksanakan oleh Dr. (Morris and Moritz)
HOSPITAL (2) Tempat dimana: 1. Orang dg problem kesehatan datang. 2. Dr, perawat dan profesional lainnya melakukan aktivitas profesionalnya. 3. Pendidikan dan penelitian di lapangan kesehatan dilakukan. 4. Segmen dari masyarakat memperoleh lapangan pekerjaan. (Magula, M, 1982)
HOSPITAL (3) Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. (Definisi Yuridis Menurut Pasal 1 angka 1 UURS)
PERANAN HOSPITAL Pelayanan kesehatan: menyembuhkan, merawat pesakit, cidera atau jompo.
Pendidikan dan Pelatihan: melaksanakan pelatihan dan pendidikan.
Riset dan Pengembangan: melakukan riset untuk memahami penyakit serta mengembangkan metode pengobatan baru.
Penyuluhan Kesehatan: melakukan penyuluhan kesehatan kepada staf, pasien serta keluarganya, dan masyarakat. (Hematram Yadav, 2006)
HAKEKAT HOSPITAL 1. Sebuah institusi besar; karena sarat dengan peralatan, yang dioperasionalkan oleh banyak orang dengan berbagai macam bakat dan keahlian.
2. Sebuah organisasi yang komplek; sebab banyak orang melakukan kerja-kerja tertentu dengan kompensasi sesuai dengan kebutuhan rencana kerja (yang dibatasi oleh aturan, regulasi dan prosedur sesuai kebutuhan birokrasi dan hukum).
3.Sebuah lembaga yang rumit; sebab banyak departemen, unit, jabatan, staf, peran dan fungsi, yang kesemuanya saling berkaitan dan saling bergantungan satu sama lain.
4.Sebuah sistem yang dinamis dan adaptif; karena harus terus-menerus berinteraksi dengan lingkungan eksternal, sosial, dan lingkungan organisasi.
5. Sebuah tempat kerja yang sarat dgn masalah; oleh sebab itu diperlukan sistem untuk mengatasi masalah (problem-solving system).
6. Sebuah fasilitas publik yang sangat essensial; sebab merepresentasikan infestasi SDM, finansial, serta sumber daya lainnya guna memberikan layanan kritikal kepada masyarakat.
7. Sebuah proses kerja yang rumit: a. inputnya; berupa personil, peralatan, informasi, dana dan pasien; b. proses kerjanya; memerlukan sumber daya, koordinasi, integrasi psiko-sosial dan manajemen; c. outputnya; berupa finished output untuk diserahkan kpd lingkungannya, disamping RS harus tetap mempertahankan identitas dan integritasnya sepanjang masa.
RINGKASNYA Hospital merupakan tempat bertemunya banyak unsur dan kepentingan, antara lain: 1. Pemilik; 2. Manajemen (CEO, COO, Manajer, Spv.); 3. Profesional (Dr, Drg, Perawat, Bidan, dll); 4. Pasien dan keluarganya; 5. Masyarakat beserta lingkungannya; 6. Mahasiswa, residen dan peneliti;
KONFLIK Kepentingan yang berbeda dari banyak unsur dalam RS, berpotensi menimbulkan konflik, yang sudah tentu akan membawa pengaruh pada mutu layanan kesehatan di RS yang bersangkutan. Oleh karena itu perlu problem solving system.
PENYEBAB KONFLIK Keterbatasan sumber daya. Kerja-kerja yg saling bergantungan satu sama lain. Perbedaan nilai & persepsi diantara staf RS. Tidak ada peraturan & protap di RS. Adanya difficult people. (Hematram Yadav, 2006)
SOLUSI KONFLIK Perlu perangkat hukum sebagai: o landasan bagi pengelolaan RS; dan o acuan penyelesaian konflik di RS ybs. Perangkat hukum tsb adalah: 1. Hukum dalam UU: o UU Kesehatan, UURS, UUPK, dll. 2. Hukum diluar UU: o Hospital Bylaws (disahkan Pemilik RS); o Peraturan Direktur RS (disahkan Direktur); o Prosedur Tetap (disahkan Direktur).
UU RUMAH SAKIT Berisi: o Definisi. o Bentuk kelembagaan. o Jenis dan klasifikasi. o Peran, Fungsi, Kewenangan, Tanggungjawab. o Perpajakan (pengurangan pajak). o Sumbangan dari public fund & retribusi pasien). o Potensi RS yg bisa membahayakan lingkungan. o Pendirian, perizinan dan perpanjangan izin. o Organisasi dan administrasi. o Fungsi sosial. o RM, informed consent, rahasia medis, dsbnya. o Kedudukan mahasiswa dan residen yg praktek.
TUJUAN UURS 1.Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 2.Memberikan perlindungan thd keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan RS dan SDM RS. 3.Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan RS. 4.Memberikan kepastian hukum kpd pasien, masyarakat, SDM RS dan RS. (Pasal 3 UU RS)
UU RUMAH SAKIT Pasal 29 ayat (1) huruf r UURS: Setiap RS mempunyai kewajiban: a. .................. r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal RS (hospital bylaws). Peraturan Internal terdiri atas: corporate bylaws dan medical staff bylaws.
Pasal 36 UURS: Setiap RS harus menyelenggarakan tatakelola RS dan tata kelola klinis yang baik.
UU RUMAH SAKIT 1.
RS Swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahsakitan. (Psl 7 ayat (4) 2.Kepala RS harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan. (Psl 34 ayat (1) 3. RS punya hak menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian. (Psl 30 huruf e) 4. Pasien punya hak menggugat/ menuntut RS yang diduga melakukan layanan tidak
5. Pasien punya hak mengeluh melalui media cetak dan elektronik. (Psl 32 huruf r) 6. Pasien dan/ atau keluarganya yg menuntut RS dan menginformasikannya melalui media masa dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya. (Psl 44 ayat (2) 7. RS tdk dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia. (Psl 45 ayat (2)) 8. RS bertanggungjawab secara hukum thd semua kerugian yg ditimbulkan atas kelalaian yg dilakukan oleh tenaga kesehatan di
9. Pendapatan RS Publik yang dikelola Pemerintah dan Pemda digunakan secara langsung utk biaya operasional RS dan tidak dapat dijadikan pendapatan negara atau pemda. (Psl 51) 10.
Setiap orang dg sengaja menyelenggarakan RS tidak memiliki ijin ..... dipidana dgn pidana penjara paling lama 2 th & denda paling banyak 5 M. (Psl 62)
11. Dalam hal .......... dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yg dapat dijatuhkan thd korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 x dari pidana
UU PRAKTIK KEDOKTERAN 1. Harus punya Sertifikat Kompetensi dari Kolegium. 2. Harus punya STR dari KKI. 3. Harus menjaga kompetensi dg selalu mengikut pendidikan berkelanjutan. 4. Harus memperbarui STR yang habis masa berlakunya. 5. Harus punya SIP untuk bekerja di RS. 6. Dalam menjalankan praktik harus selalu: - memenuhi Standar Pelayanan yang berlaku. - menjalankan prosedur Informed Consent yang benar. - melaksanakan manajemen Rekam Medis dengan baik. - menjaga Rahasia Kedokteran. - menghormati hak-hak pasien.
IMPLIKASI UUPK TERHADAP RUMAH SAKIT 1. Hanya boleh mempekerjakan Dr yang punya STR. 2. RS tidak boleh mempekerjakan Dr yang tidak punya STR. 3. RS berhak menetapkan Clinical Privilege setiap Dr di RS. 4. RS memfasilitasi agar setiap Dr selalu melaksanakan layanan sesuai standar. 5. Melaksanakan: - manajemen Informed Consent yang benar. - manajemen Rekam Medik yang baik dan rapi. - manajemen Rahasia Kedokteran yang tertib. - manajemen Kendali Mutu (Audit Medik dsbnya). 6. Memfasilitasi terlaksananya hak-hak pasien di RS. 7. Melakukan tindakan korektif thd Dr yang kinerjanya buruk.
BYLAWS Inggris Kuno: Kata “by” bisa berarti kota, sehingga bylaws berarti peraturan kota / peraturan setempat. Oxford dictionary: Regulasi yang dibuat oleh otoritas setempat atau korporasi. Wharton: Bylaws memiliki kekuatan mengikat selama tidak bertentangan dg kelaziman, iktikat baik, hukum dan tdk melanggar hal-hal yg dilarang.
HOSPITAL BYLAWS Adalah Peraturan Internal Dasar RS, terdiri dari: 1. Corporate Bylaws; dan 2. Medical Staff Bylaws. Tujuan: 1. Untuk Corporate Bylaws: agar tercipta good corporate governance. 2. Untuk Medical Staff Bylaws: agar tercipta good clinical governance. Hospital Bylaws: o disahkan Pemilik RS atau Badan Otoritas, yang oleh pemilik RS diberi kewenangan mensahkan. (mis: Pengurus atau Governing Body). o berlakunya hanya di RS ybs (tailored made).
CORPORATE GOVERNANCE Tujuan: Mengamankan investasi shareholders dan aset organisasi; yang pada intinya: omelindungi investor; dan omeminimalkan risiko penipuan dan salah urus (malpractice). (Friedman, 1995)
Cadbury Committee: Ada tiga kebutuhan dasar agar dapat tercipta good corporate governance, yaitu: 1.Internal financial controls. 2.Efficient and effective operations. 3.Compliance with law and regulation.
PRINSIP GOOD GOVERNANCE 1. Accountability: setiap yang dikerjakan harus bisa dipertanggung-jawabkan kepada shareholders dan stakeholders. 2. Probity: harus ada absolute standard of honesty dalam menangani aset RS, dimana soal integritas harus dijadikan the hallmark of personal conduct dalam membuat keputusan yang dapat mempengaruhi pasien, staf, suppplier, dsb-nya 3. Openness: ada transparansi yang cukup guna meningkatkan kepercayaan dan mengurangi kecurigaan. (Sherry, Pearce, Tingle, 2007)
MEDICAL STAFF BYLAWS Tujuan: o agar tercipta good clinical governance. Clinical governance: sebuah sistem yang mampu menunjukkan (baik pada layanan primer maupun sekunder), bahwa sistem tsb menjamin adanya upaya peningkatan mutu pada setiap level layanan kesehatan. Organisasi RS harus akuntabel terhadap layanan kesehatan yang disediakannya.
CLINICAL GOVERNANCE 1. Harus ada harmonisasi antara tanggungjawab klinik dan manajemen dgn akontabilitas praktek. 2. Harus dapat diwujudkan adanya tim kerja yang bersifat interdependen. 3. Harus dpt diwujudkan adanya sistem monitoring, evaluating & improving menuju standar yg aman. 4. Harus ada dorongan agar selalu ada peningkatan mutu. 5. Harus bisa menciptakan budaya belajar secara terus-menerus. 6. Harus ada upaya meningkatkan kinerja individu, kinerja team, dan kinerja organisasi. (Sherry, Pearce, Tingle: 2007)
CORPORATE BYLAWS Menyediakan roadmap bagi operasionalisasi RS sebagai sebuah badan usaha atau badan layanan umum. MEDICAL STAFF BYLAWS Menyediakan framework bagi Dr dan para pembantunya agar bisa melaksanakan fungsi profesionalnya dengan baik, guna menjamin terwujudnya layanan yang bermutu dan aman bagi pasien (patient safety).
KEINGINAN PEMILIK HUKUM DAN PER-UU-AN
MORAL DAN ETIKA
HOSPITAL BYLAWS
disahkan Pemilik
PERATURAN DIREKTUR (RULE) PROTAP (REGULATION)
disahkan Direktur RS
disahkan Direktur RS
HOSPITAL BYLAWS CORPORATE BYLAWS
MEDICAL STAFF BYLAWS
PERDIR
PERDIR
PERDIR
PERDIR
PROTAP
PROTAP
PROTAP
PROTAP
Peraturan Direktur dan Protap: Harus berlandaskan pada HBL dan peraturan perundang-undangan !!!
CIRI-CIRI 1. BYLAWS: Bersifat abstrak, berisi prinsip-prinsip umum. Sebagai landasan bagi Direktur RS dalam pembuatan Peraturan Direktur & Protap. Disahkan oleh Pemilik atau Governing Body (otoritas tertinggi yang mewakili pemilik). 2. PERATURAN DIREKTUR: Bersifat lebih konkrit, spesifik, lebih teknis.
Sebagai pedoman operasional RS. Disahkan oleh Direktur guna implementasi dari prinsip-prinsip umum yang ada dalam HBL.
3. PROTAP: Bersifat lebih konkrit sebab sudah menjelaskan tentang urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan tentang: - siapa (who) yang harus melakukan. - apa (what) yang harus dilakukan. - kapan (when) harus dilakukan. - bagaimana (how) cara melakukan. Sebagai pedoman praktis bagi semua staf RS. Sebagai parameter bagi Direktur untuk menilai pelaksanaan tanggungjawab staf RS. Disahkan oleh Direktur guna implementasi Perdir. Sebaiknya menggunakan format dari Kemenkes !!!
FUNGSI HBL 1. Acuan bagi pemilik untuk melakukan pengawasan terhadap RS miliknya. 2. Acuan bagi direktur RS dalam mengelola dan menyusun kebijakan operasional RS. 3. Menjamin efektivitas, efisiensi dan mutu. 4. Perlindungan hukum bagi “stake holders”. 5. Pencegahan dan penyelesaian konflik. 6. Persyaratan bagi akreditasi dan perijinan.
LANDASAN HUKUM HBL Pasal 29 ayat (1) huruf r UURS: Setiap RS mempunyai kewajiban: a. ................. r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal RS (hospital bylaws). Penjelasan: Peraturan Internal (HBL) adalah: a. peraturan organisasi RS (corporate bylaws); dan b. peraturan staf medis RS (medical staff bylaws).
SANKSI Pasal 29 ayat (2) UURS: Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi adminstratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; atau c. denda dan pencabutan izin rumah sakit.
HOSPITAL BYLAWS DI AS Didasarkan three legged stool model, yaitu: a. Governing Body (Pengarah & Pengawas). b. Executive (Administration). c. Medical Staff. Governing Body (Board of Trustees): Bertanggungjawab secara hukum menyangkut kebijakan dan jalannya RS secara keseluruhan. Executive (Administration): Bertanggungjawab thd manajemen keseharian. Medical Staff: Bertanggungjawab terhadap semua layanan kesehatan di RS. (Blum, J, D,. 2001)
PEMILIK RS SWASTA BISA DIDELEGASIKAN KEPADA GOVERNING BODY
GOVERNING BODY
PENGARAH & PENGAWAS
THREE LEGED STOOL MODEL MANAJEMEN KESEHARIAN
EKSEKUTIF
STAF MEDIK
CORE BUSSNISS
RINGKASNYA RS memiliki tiga kepemimpinan, yaitu: 1. Governing Body: Pemegang otoritas tertinggi sbg pengarah dan pengawas (yang mewakili Pemilik). 2. Eksekutif atau Pejabat Pengelola: Motor penggerak yang bertanggungjawab terhadap manajemen keseharian. 3. Staf Medis: Pelaku utama core business yang memiliki otonomi sendiri (self governing entity).
CORPORATE BYLAWS Peraturan internal korporasi atau corporate bylaws adalah aturan yang mengatur agar tatakelola korporasi (corporate governance) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik di rumah sakit.
MATERI CORPORATE BYLAWS o Identifikasi RS: - Nama RS; - Visi, misi, tujuan, nilai-nilai, dan filosofi RS; - Struktur organisasi, meliputi struktur organisasi pelaksana (instalasi, kelompok staf medis, staf medis fungsional) dan organisasi pendukung RS (SPI, Komite Medis, Komite Keperawatan). o Identifikasi Pemilik: - Nama pemilik RS; - Peran (fungsi), tanggungjawab, kewenangan, tugas, kewajiban, dan hak-hak dari pemilik. - Hubungan antara pemilik dgn GB dan eksekutif.
o Identifikasi Governing Body (Pengurus) RS: - Pembentukan GB (pemilihan dan pengesahan); - Struktur organisasi GB; - Peran (fungsi), tanggung-jawab, kewenangan, tugas, kewajiban, dan hak-hak dari GB; - Hubungan antara GB dengan pemilik, eksekutif, dan Staf Medis RS. o Identifikasi Eksekutif RS: - Pembentukan eksekutif (pemilihan, pensahan, dll); - Struktur eksekutif; - Peran (fungsi), tanggung-jawab, kewenangan, tugas, kewajiban, dan hak-hak dari eksekutif;
o Mekanisme pemberlakuan Hospital Bylaws. (mis: Hospital bylaws ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan) o Mekanisme review & revisi Hospital Bylaws. (mis: Hospital Bylaws ini akan dilakukan review dan revisi setiap 2 (dua) tahun, atau setiap ada perubahan peraturan perundang-undangan yang menuntut dilakukannya perubahan Hospital Bylaws)
GOVERNING BODY o Suatu badan yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan kebijakan dan pengawasan. o Kewenangannya bersifat kolektif, tidak individual. o Bertindak hanya atas hasil keputusan rapat GB. o Fungsi, tanggungjawab, kewenangan, tugas, kewajiban dan hak-haknya diatur dlm Cor. Bylaws o Punya pembantu yang minim dan tidak memiliki pembantu berjenjang (hirarki) seperti eksekutif. o Dibentuk dari kumpulan orang yang secara khusus mungkin tidak ahli dalam pelayanan yang menjadi program RS.
UU RUMAH SAKIT Pasal 56 (1)Pemilik RS dpt membentuk Dewan Pengawas RS. (5)Dewan Pengawas RS bertugas: a. menentukan arah kebijakan RS; b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis; c. menilai dan menyetujui pelaksanaan anggaran; d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan biaya; e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien; f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RS; dan g. mengawasi kepatuhan penerapan etika RS, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.
FUNGSI GB Mengawal misi RS secara keseluruhan. Menyetujui atau merevisi rencana jangka panjang institusi. Mengawasi program-program RS. Memilih eksekutif dan menentukan persyaratanpersyaratannya. Bekerjasama secara dekat dan interaktif dengan eksekutif. Berperan sebagai penengah apabila terjadi konflik
Mengeluarkan kebijakan umum untuk mengatur program. Memastikan dasar legal dan tanggungjawab etik terpenuhi. Menerima tanggungjawab untuk menjaga dan mengurus sumber daya yang cukup. Memastikan bahwa organisasi terintegrasi dgn baik dengan lingkungan sosialnya. Senantiasa menganalisa diri sendiri dgn secara kontinyu dan periodik menganalisa struktur dan kinerjanya.
KEWAJIBAN DEWAS 1. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemilik mengenai RBA yang diusulkan pejabat eksekutif RS; 2. Mengikuti perkembangan kegiatan, memberikan pendapat dan saran kepada Pemilik mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan; 3. Melaporkan kepada Pemilik tentang kinerja RS; 4. Memberikan nasehat kepada pejabat eksekutif dalam melaksanakan pengelolaan RS; 5. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja keuangan dan non-keuangan, serta memberikan saran dan catatan penting penting untuk ditindaklanjuti oleh manajemen; 6. Memonitor tindak-lanjut dari hasil evaluasi dan penilaian kinerja. (PP No. 23 Th. 2005)
EXECUTIVE (PEJABAT PENGELOLA) Individu atau gabungan individu yang bertidak atas dasar otoritas yang diberikan. Bertanggungjawab langsung thd operasional RS. Tugasnya adalah full-time. Punya pembantu berjenjang (hirarki). Memiliki tanggungjawab terdepan dan terbatas. Umumnya mereka professional dan memiliki kompetensi dalam managerial role. Fungsi, tanggungjawab, kewenangan, tugas, kekewajiban dan haknya diatur dlm Corporate Bylaws.
EKSEKUTIF Pejabat eksekutif RS terdiri dari: 1. Pemimpin; 2. Pejabat Keuangan; 3. Pejabat Teknis; dll. Nama sebutan tsb diserahkan sepenuhnya kepada tiap-tiap rumah sakit.
ORGANISASI PELAKSANA
1.Instalasi. 2.Kelompok Staf Medis Fungsional. 3. Staf Medis Fungsional.
ORGANISASI PENDUKUNG 1.Satuan Pengawas Intern (SPI): a. Kedudukannya dibawah Direktur. b. Tugasnya membantu Direktur dalam melakukan pengawasan. c. Bertanggungjawab kepada Direktur. 2.Komite Medis: a. Kedudukannya dibawah Direktur.
MEDICAL STAFF BYLAWS Peraturan internal staf medis atau medical staff bylaws) adalah aturan yg mengatur tatakelola klinis (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit.
MEDICAL STAFF BYLAWS Tujuan: Agar tercipta good clinical governance. Clinical governance: Sebuah sistem yang mampu menunjukkan, baik pada layanan primer maupun sekunder, bahwa sistem tersebut menjamin adanya upaya peningkatan mutu pada semua level dari layanan kesehatan. Organisasi RS harus akuntabel thd layanan kesehatan yang disediakan.
MEDICAL STAFF BYLAWS Tujuan: Agar tercipta good clinical governance. Clinical governance: Sebuah sistem yang mampu menunjukkan, baik pada layanan primer maupun sekunder, bahwa sistem tersebut menjamin adanya upaya peningkatan mutu pada semua level dari layanan kesehatan. Organisasi RS harus akuntabel thd layanan kesehatan yang disediakan.
CLINICAL GOVERNANCE 1. Harus ada harmonisasi antara tanggungjawab klinik dan manajemen dgn akontabilitas praktek. 2. Harus dapat diwujudkan adanya tim kerja yang bersifat interdependen. 3. Harus dpt diwujudkan adanya sistem monitoring, evaluating & improving menuju standar yg aman. 4. Harus ada dorongan agar selalu ada peningkatan mutu. 5. Harus bisa menciptakan budaya belajar terusmenerus. 6. Harus ada upaya meningkatkan kinerja individu, team, dan kinerja organisasi. (Sherry, Pearce, Tingle: 2007)
MATERI MEDICAL STAFF BYLAWS 1. Tujuan, otoritas staf klinik, keanggotaan, katagori keanggotaan, clinical privileges, dsb. 2.Penanganan terhadap professional performance dan ethical performance dibawah standar (tatalaksana sidang, skorsing dan banding). 3.Rincian mengenai departemen klinik, komite medis, rapat-rapat dan kebijakan terkait hal-hal yang bersifat konfidensial. 4.Prinsip-prinsip umum menyangkut admisi, otopsi, informed consent, layanan emergensi, rekam medik dan kebijakan mengenai operasi, dll. (Blum, J, D,. 2001)
PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS 1. Setiap RS wajib menyusun peraturan internal staf medis dg mengacu pada peraturan internal korporasi dan peraturan perundang-undangan. 2. Peraturan internal staf medis disusun oleh komite medik dan disahkan oleh kepala/direktur RS. 3. Peraturan internal staf medis berfungsi sebagai aturan yang digunakan oleh komite medik dan staf medis dalam melaksanakan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance) di RS. 4. Tata cara penyusunan peraturan internal staf medis dilaksanakan dg berpedoman pada lampiran Permeskes ini. (Permenkes No. 755)
PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS Di dalam peraturan internal staf medis diatur tentang: -pembentukan komite medik; -tugas dan fungsi serta mekanisme kerja komite medik beserta ketiga subkomitenya; -mitra bestari (peer-group), dan mekanisme pengambilan keputusan dlm komite medik.
PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS MUKADIMAH/PENDAHULUAN BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III KEWENANGAN KLINIS BAB IV PENUGASAN KLINIS BAB V KOMITE MEDIK BAB VI RAPAT-RAPAT
BAB VII SUBKOMITE KREDENSIAL BAB VIII SUBKOMITE MUTU PROFESI BAB IX SUBKOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI BAB X PERATURAN PELAKSANAAN TATA KELOLA KLINIS BAB XI TATA CARA REVIU DAN PERBAIKAN PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS BAB XII KETENTUAN PENUTUP Peraturan Internal Staf Medis ditetapkan oleh kepala/direktur dan disahkan oleh pemilik rumah sakit.
KOMITE MEDIS Oleh Sofwan Dahlan
UU RUMAH SAKIT Pasal 33 UURS: (1) Setiap RS harus memiliki organisasi yg efektif, efisien, dan akuntabel. (2) Organisasi RS paling sedikit terdiri atas: - Kepala RS atau Direktur RS; - Unsur pelayanan medis, unsur pelayanan keperawatan, unsur penunjang medis; - KOMITE MEDIS; - SPI; dan - Administrasi umum dan keuangan.
KOMITE MEDIS Komite medis adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tatakelola klinis (clininal governance) agar staf medis di RS terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. (Permenkes No. 755, Th 2011)
KEWENANGAN KLINIS Kewenangan klinis (clinical privilege) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam RS untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (clinical appointment). (Permenkes No. 755, Th 2011)
PENUGASAN KLINIS Penugasan klinis (clinical appointment) adalah penugasan direktur rumah sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis medis di rumah sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya. (Permenkes No. 755, Th 2011)
KREDENSIAL Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege). Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan
AUDIT MEDIS Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yg diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis yang dilaksanakan oleh profesi medis. Hendaknya medical audit dibedakan dg individual case audit dan keduaduanya diperlukan bagi peningkatan mutu RS.
TUJUAN KOMITE MEDIS Komite medis dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tatakelola klinis (clininal governance) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi. (Permenkes No. 755, Th 2011)
KOMITE MEDIS Komite medis merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di rumah sakit oleh direktur. Komite medis bukan merupakan wadah perwakilan staf medis.
SUSUNAN KOMITE MEDIS Susunan organisasi komite medik terdiri dari: a. ketua; b. sekretaris; dan c. subkomite. Jika SDM kurang, susunan organisasi komite medis terdiri dari: ketua dan sekretaris tanpa subkomite; atau ketua dan sekretaris merangkap ketua dan anggota subkomite.
KEANGGOTAAN Keanggotaan komite medis ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan prilaku. Jumlah keanggotaan komite medis disesuaikan dengan jumlah staf medis di rumah sakit.
KETUA KOMITE MEDIK Ditetapkan oleh Direktur RS, dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di rumah sakit. Sekretaris komite medis dan Ketua subkomite ditetapkan oleh Direktur RS, berdasarkan rekomendasi dari Ketua komite medis dgn memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di rumah sakit.
ANGGOTA KOMITE MEDIK Terbagi menjadi tiga subkomite, yaitu: 1. Subkomite Kredensial; bertugas menapis profesionalisme Staf Medis; 2. Subkomite Mutu Profesi; bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme Staf Medis; dan 3. Subkomite Etika dan Disiplin Profesi; bertugas menjaga disiplin, etika, dan prilaku laku profesi staf medis.
TUGAS KOMITE MEDIK Meningkatkan profesionalisme staf medis yg bekerja di RS dgn cara: -
melakukan credentialing bagi seluruh staf medis yg akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit; memelihara mutu profesi staf medis; menjaga disiplin, etika, dan prilaku profesi medis.
FUNGSI KOMITE MEDIS Dalam melaksanakan credentialing, komite medis memiliki fungsi sbb: 1. Pengusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku; 2. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian terhadap: a. kompetensi; b. kesehatan fisik dan mental;
d. etika profesi. e. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/ kedokteran gigi berkelanjutan; f. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis; g. penilaian dan pemutusan kewenangan yang adekuat; h. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan
i. melakukan proses rekredensial pad saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medis; dan j. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
Dalam tugas memelihara mutu profesi staf medis komite medis berfungsi sbg: pelaksanaan audit medis; rekomendasi pertemuan ilmiah internal dlm rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis; rekomendasi kegiatan eksternal dlm rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit.
Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan prilaku profesi staf medis komite medik memiliki fungsi: pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran; - pemerikasaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan - pemberian nasehat/ pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan
KEWENANGAN KLINIS Memberikan kewenangan klinis; Memberikan rekomendasi dan surat penugasan klinis (clin. appointment). Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis tertentu; Memberikan rekomendasi perubahan atau modifikasi rincian kewenangan klinis; Memberikan rekomendasi tindak
-
memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
-
memberikan rekomendasi pedampingan (proctoring); dan
-
memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.
HUBUNGAN KOMITE MEDIS & DIREKTUR Direktur rumah sakit menetapkan kebijakan, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi komite medis. Komite medik bertanggung-jawab kpd direktur rumah sakit.
PANITIA ADHOC Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medik dapat dibantu oleh panitia adhoc. Panitia adhoc ditetapkan oleh direktur rumah sakit berdasarkan usulan ketua komite medik. Panitia adhoc berasal dari staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari.
MITRA BESTARI Staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari dapat berasal dari rumah sakit lain, perhimpunan Dr Spesialis / Drg Spesialis, dan / atau instansi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.
INSENTIF Personalia komite medis berhak memperoleh insentif sesuai dengan kemampuan keuangan RS. Pelaksanaan kegiatan komite medik didanai dengan anggaran RS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PEMBINAAN / PENGAWASAN Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komite medik dilakukan oleh badan-badan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan diarahkan utk meningkatkan kinerja komite medik dalam rangka menjamin mutu pelayanan medis dan keselamatan
Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui: - advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis; - pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan - monitoring dan evaluasi. Dalam rangka pembinaan maka pihakpihak yang bertanggungjawab dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan
SUBKOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI 1.
Melindungi pasien dari layanan staf medis yang tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk melakukan asuhan klinis (clinical care).
2.
Memelihara dan meningkatkan mutu profesionalisme staf medis di RS.
LANDASAN SUBKOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI 1.
Peraturan internal RS;
2.
Peraturan internal staf medis RS;
3.
Etika Rumah Sakit; dan
4.
Norma etika medis dan normanorma Bioetika.
TOLOK UKUR PENDISIPLINAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pedoman pelayanan kedokteran di RS; Prosedur kerja pelayanan di RS; Daftar Kewenangan Klinis di RS; Pedoman syarat-syarat kualifikasi untuk melakukan layanan medis di RS; KODEKI; Pedoman prilaku profesional kedokteran; Pedoman Pelanggaran Disiplin Kedokteran (buku praktek kedokteran yang baik); Pedoman pelayanan medik / klinik; dan SOP asuhan medis.
UPAYA PENDISIPLINAN 1. 2.
Sumber Laporan:
Dasar Dugaan Pelanggaran: a. kompetensi klinis; b. penatalaksanaan kasus; c. pelanggaran disiplin profesi; d. penggunaan obat & alat yg tak sesuai; e. ketidakmampuan berkolaborasi dg staf yang dapat membahayakan pasien.
UPAYA PENDISIPLINAN 3.
Pemeriksaan: a. dilakukan oleh panel pendisiplinan; b. melalui proses pembuktian; c. dicatat oleh petugas sekretariat KM; d. terlapor dapatdidampingi oleh personil dari RS; e. panel dapat menggunakan keterangan ahli sesuai kebutuhan; f. pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan keputusan bersifat rahasia. 4. Keputusan.
UPAYA PENDISIPLINAN 5.
Tindakan pendisiplinan: a. Peringatan tertulis; b. Reduksi kewenangan klinis; c. bekerja dibawah supervisi dalam waktu tertentu; d. Pencabutan kewenangan klinis sementara atau selamanya. 6. Pelaksanaan keputusan.
PEMBINAAN PROFESIONALISME Subkomite etika & disiplin profesi menyusun materi kegiatan pembinaan prof. kedokteran. Pelaksanaannya dlm bentuk ceramah, diskusi, simposium, lokakarya, yang dilakukan oleh unit kerja RS terkait seperti unit pendidikan dan latihan, komite medik, dsbnya. Staf medis dpt minta pertimbangan pengambilan keputusan etis melalui kelompok profesi kepada komite medis.
SUBKOMITE
ETIKA & DISIPLIN PROFESI DI RUMAH SAKIT Oleh Sofwan Dahlan
UU RUMAH SAKIT Pasal 13 UURS: (1) .............................................................. (2) ................................................................ (3) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di RS harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan RS, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien. (4) ..................................................................
UU PRAKTIK KEDOKTERAN Pasal 55 UUPK: (1) Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. (2) ................................................................ (3) ................................................................. Yang dimaksud dengan ‘penegakan disiplin’ dalam ayat ini adalah penegakan aturan-aturan dan/atau penetapan keilmuan dlm melaksanakan pelayanan yang harus diikuti oleh Dr dan Drg.
MKDKI 1. Untuk menegakkan disiplin dibentuk MKDKI; 2. MKDKI merupakan lembaga otonom dari KKI; 3. Tugasnya bersifat independen, yaitu: a. menerima, memeriksa dan memutus pengaduan pelanggaran disiplin dokter; b. menyusun pedoman dan tatalaksana penanganan kasus pelanggaran disiplin Dr; 4. Bentuk sanksi disiplin berupa: a. peringatan tertulis; b. rekomendasi pencabutan STR / SIP; atau c. kewajiban mengikuti pendidikan / pelatihan.
BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN 1. Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten. 2. Tidak merujuk pasien ke dokter lain yang memiliki kompetensi yang sesuai. 3. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi. 4. Mendelegasikan dokter pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak memberitahukan perihal penggantian tersebut. 5. Menjalankan praktik dalam kondisi fisik atau mental yang menyebabkan tidak kompeten dan membahayakan. 6. Melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan tanpa alasan. 7. Melakukan pemeriksaan/pengobatan berlebihan yang tidak sesuai kebutuhan pasien. 8. Tidak memberikan penjelasan jujur, etis dan memadai.
9. Melakukan tindakan medis tanpa informed consent. 10. Dengan sengaja tidak membuat atau menyimpan RM. 11. Melakukan perbuatan yang bertujuan menghentikan kehamilan yang tidak sesuai ketentuan. 12. Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaannya atau keluarga. 13. Menjalankan praktik dengan menerapkan pengetahuan atau teknologi yang belum diterima atau diluar tata-cara yang layak. 14. Melakukan penelitian terhadap manusia tanpa ethical clearance dari lembaga yang diakui pemerintah. 15. Tidak memberikan pertolongan emergensi atas dasar kemanusiaan. 16. Menolak/menghentikan pengobatan tanpa alasan yang layak dan sah.
17. Membuka rahasia kedokteran. 18. Memberikan keterangan medis yang tidak didasarkan atas hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut. 19. Turut serta dalam tindakan penyiksaan / eksekusi mati. 20. Meresepkan/memberikan obat Napza yang tak sesuai peraturan perundang-undangan. 21. Melakukan pelecehan seksual, intimidasi atau kekerasan di tempat praktik. 22. Menggunakan gelar akademik / sebutan profesi yang bukan haknya. 23. Menerima imbalan dari merujuk/meminta pemeriksaan / memberikan resep obat/alat. 24. Mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan yang dimiliki, baik lisan atau tulisan yang tak benar atau menyesatkan. 25. Ketergantungan Napza, alkohol atau zat adiktif lainnya.
26. Praktik dengan STR, SIP dan Sertifikat Kompetensi yang tidak sah. 27. Tidak jujur dalam menentukan jasa medis. 28. Tidak memberikan informasi, dokumen dan alat bukti lain yang diperlukan MKDKI untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin.
ETIKA RUMAH SAKIT RS merupakan ‘artificial entity’ yang dalam pergaulannya terikat oleh moral, etika dan hukum (termasuk hk. disiplin). Etika RS mengatur hubungan: 1.RS dengan KODERSI; 2.RS dengan masyarakat; 3.RS dengan pasien; 4.RS dengan pimpinan, staf, dan karyawan; 5.RS dengan Lembaga terkait; dll.
BASIC ROLES OF HOSPITAL ETHICS COMMITTEE (PERAN UTAMA KOMITE ETIK RS)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Education. Multidisciplinary Discussion. Resource Allocation. Institutional Commitment. Policy Formulation. Consultation.
Di Indonesia, peran tersebut dipercayakan kepada Komite Etik dan Hukum RS.
EDUCATION: Educating hospital staff about issues in ethical decision making and about how to use the hospital ethics committee. MULTIDISCIPLINARY DISCUSSION: Providing a locus for interdisciplinary participation in value clarification and prioritization leading to conflict resolution. RESOURCE ALLOCATION: Recommendation in-hospital allocation policies to maintain quality of care in the face of cost contain-ment measures.
INSTUTIONAL COMMITMENT: Expressing the spirit of the hospital regarding its stated mission, philosophy, image, and identity (most often applicable to religious or private hospital). POLICY FORMULATION: Developing policies and guidelines regarding ethical issues. CONSULTATION: Assisting attending physician regarding difficult decisions.
APA PERBEDAAN ANTARA KOMITE ETIK & HUKUM RS DENGAN SUB KOMITE ETIKA & DISIPLIN PROFESI
KOMITE ETIK & HUKUM RS Merupakan organ RS yang kedudukannya setingkat dengan Komite Medis RS. Bertugas mengawal prilaku RS sbg lembaga agar prilaku RS sesuai dgn KODERSI, yang intinya mengatur kewajiban RS terhadap: a. Kode Etik RS (KODERSI); b. Masyarakat; c. Pasien; d. Pimpinan, staf dan karyawan; e. Lembaga terkait; dan
SUB KOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI Merupakan organ yang kedudukannya berada dibawah Komite Medis. Bertugas membantu Komite Medis mengawal Dr di RS agar prilakunya (professional performance dan ethical performance) sesuai KODEKI. Intinya mengatur kewajiban Dr terhadap: a.pesakit yang membutuhkan pengobatan; b.pasien (yaitu pesakit yang telah menjalin perjanjian terapetik dengan RS atau Dr); c.health care team (co-worker); d.profession; dan e.masyarakat (Society).
DIREKTUR KOMITE MEDIK
Sub-komite etika & disiplin profesi
- mengawal kinerja Dr sebagai profesional - acuannya KODEKI
KOMITE ETIKA & HUKUM
- mengawal kinerja RS sebagai lembaga yang oleh hukum dianggap sebagai person - acuannya KODERSI
