HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENYIARAN 2012

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENYIARAN 2012

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARA POS DAN INFORMATIKA 2013 Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyiaran

i

KATA PENGANTAR Sebagai amanat Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Perubahan Data Perizinan Penyiaran, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian Dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 40 Tahun 2012 tentang tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif Penyelenggaraan Penyiaran, dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, Dan Terestrial. Penerbitan 4 (empat) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika tersebut merupakan upaya mengoptimalkan sinkronisasi mekanisme implementasi terkait dengan permohonan perizinan Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan, termasuk perubahan data dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran di bidang penyiaran. Dalam konteks meningkatkan tertib hukum di bidang penyiaran, maka penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang penyiaran. Oleh sebab itu, melalui pendistribusian dalam bentuk tercetak diharapkan dapat mendukung penyebarluasan tentang implementasi peraturan dimaksud dan sekaligus dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat, khususnya para pelaku/industri penyiaran serta para pihak yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika. Jakarta

2013

Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika

Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyiaran

iii

DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR ...................................................................... iii 2. DAFTAR ISI ................................................................................... v 3. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Perubahan Data Perizinan Penyiaran.......... 1 4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas....................................................................................... 35 5.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif Penyelenggaraan Penyiaran.......................... 53

6.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terestrial....................................................................... 69


v

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DATA PERIZINAN PENYIARAN


1

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DATA PERIZINAN PENYIARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Pasal 15 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Pelaporan Perubahan Data Perizinan Penyiaran;


3

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);

4


7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568); 8.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

9.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DATA PERIZINAN PENYIARAN.


5

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. 2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 3. Lembaga Penyiaran adalah Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan. 4.

Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

5.

Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. 6. Lembaga Penyiaran Komunitas adalah lembaga penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. 7. Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah penyelenggara penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. 8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah,

6


menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio atau Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi. 9. Pemohon adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan. 10. Pelapor adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan laporan. 11. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. 12. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau penerima atau gabungan dari beberapa perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio. 13. Wilayah Layanan adalah wilayah penerimaan stasiun radio yang diproteksi dari gangguan/interferensi sinyal frekuensi radio lainnya. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB II PERUBAHAN DATA PERIZINAN LEMBAGA PENYIARAN Bagian Kesatu Perubahan Nama, Domisili, Susunan Pengurus, dan Anggaran Dasar Lembaga Penyiaran Pasal 2 Setiap perubahan nama, domisili, susunan pengurus, dan/atau anggaran dasar Lembaga Penyiaran terlebih dahulu wajib dilaporkan kepada Menteri untuk dievaluasi.


7

Pasal 3 (1) Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan perubahan nama sebutan di udara yang tercantum dalam Izin Penyelenggaraan Penyiaran. (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri untuk dicatat dalam database Perizinan Penyiaran di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 4 (1) Perubahan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. perubahan alamat domisili badan hukum; b. perubahan alamat kantor, dan c. perubahan alamat studio. (2) Perubahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkaitan dengan Wilayah Layanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Izin Penyelenggaraan Penyiaran. (3) Perubahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri untuk dicatat dalam database Perizinan Penyiaran di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 5 (1) Perubahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu pengurus yang bertanggung jawab untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran sebagaimana yang tercantum dalam akta pendirian badan hukum. (2) Perubahan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 6 (1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

8


a. pengalihan saham Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan; b. penambahan dan pengembangan modal Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan; c. penambahan dan pengembangan modal asing oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan; dan d. kepemilikan saham yang dilakukan melalui investasi secara langsung. (2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri untuk dilakukan evaluasi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan yang bersangkutan kepada Menteri secara tertulis. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat mengenai latar belakang dan tujuan penambahan atau pengembangan modal, komposisi seluruh modal dasar, modal disetor, nama pemegang saham, nilai saham yang dimiliki dan struktur kepengurusan lembaga penyiaran sebelum dan sesudah terjadinya perubahan.

Pasal 7 Permohonan perubahan nama, domisili, susunan pengurus dan/atau anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, diajukan dengan mengajukan Surat Permohonan Perubahan Data Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio/Televisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta mengisi Formulir Permohonan Perubahan Nama, Domisili, Susunan Pengurus, dan/atau Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


9

Bagian Kedua Perubahan Lokasi Pemancar (Stasiun Radio) dan Frekuensi Pasal 8 (1) Setiap perubahan lokasi Stasiun Radio Lembaga Penyiaran terlebih dahulu wajib mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (2) Perubahan lokasi Stasiun Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan alamat Stasiun Radio dalam Wilayah Layanan yang telah ditetapkan.

Pasal 9 Perubahan alokasi dan penggunaan frekuensi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perluasan Jangkauan Wilayah Layanan Lembaga Penyiaran Berlangganan Pasal 10 Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dapat memperluas jangkauan wilayah layanannya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 11 Permohonan perluasan jangkauan Wilayah Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan dengan mengajukan Surat Permohonan Perubahan Data Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio/Televisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta mengisi Formulir Permohonan Perluasan Jangkauan Wilayah Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

10


Bagian Keempat Perubahan Program Siaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Pasal 12 Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan dapat melakukan perubahan penambahan dan/atau pengurangan program siaran dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 13 Permohonan perubahan program siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memuat hal-hal sebagai berikut: a.

alasan perubahan program siaran;

b. jumlah, materi, dan kategori program siaran sebelum dan setelah perubahan; dan/atau c.

hak siar.

BAB III PENGEMBANGAN JARINGAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI DAN TVRI Pasal 14 (1) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Repubik Indonesia dapat melakukan pengembangan jaringan penyiaran dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri. (2) Menteri dapat menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tersedia kanal frekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


11

BAB IV PERUBAHAN KEANGGOTAAN SISTEM STASIUN JARINGAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA Pasal 15 (1) Keanggotaan sistem stasiun jaringan Lembaga Penyiaran Swasta dapat berubah apabila terjadi penambahan atau pengurangan anggota sistem stasiun jaringan. (2) Perubahan anggota sistem stasiun jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh induk stasiun jaringan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (3) Permohonan perubahan anggota sistem stasiun jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan mengajukan Surat Permohonan Perubahan Data Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio/Televisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta mengisi Formulir Perubahan Keanggotaan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V EVALUASI DAN VERIFIKASI Pasal 16 (1) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 akan dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh unit kerja terkait secara fungsional. (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus yang berkaitan dengan penambahan dan pengembangan modal asing atau melalui pasar modal unit kerja terkait secara fungsional dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait. (3) Pelaksanaan evaluasi dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan serta terpenuhinya seluruh data yang diperlukan.

12


(4) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat dipanggil untuk mendapatkan kelengkapan informasi terhadap data yang disampaikannya.

Pasal 17 (1) Dalam hal permohonan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri ini, Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh hari) kerja setelah permohonan dikembalikan kepada Pemohon. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon tidak melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya, permohonan dianggap tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan ditolak.

Pasal 18 Menteri berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menerbitkan surat persetujuan atau penolakan berupa: a. surat persetujuan atau penolakan perubahan data perizinan sebagaimana tercantum dalam Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 14. b.

surat persetujuan atau penolakan untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

c.

surat persetujuan atau penolakan perubahan anggota sistem stasiun jaringan untuk permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.


13

BAB VI AKIBAT HUKUM Pasal 19 Perubahan yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 8 ayat (2), Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (2) mengakibatkan perubahan dimaksud batal demi hukum.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lembaga Penyiaran yang telah melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15 wajib melaporkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB VIII PENUTUP Pasal 22 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

14


Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 4 Oktober 2012 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd TIFATUL SEMBIRING Diundangkan di : Jakarta pada tanggal : 17 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1017


15

DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DATA PERIZINAN PENYIARAN 1. LAMPIRAN I :

SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN DATA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN JASA PENYIARAN RADIO/TELEVISI

2. LAMPIRAN II :

FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA, DOMISILI, SUSUNAN PENGURUS, DAN/ ATAU ANGGARAN DASAR

3. LAMPIRAN III :

FORMULIR PERMOHONAN PERLUASAN JANGKAUAN WILAYAH LAYANAN

4. LAMPIRAN IV:

FORMULIR PERUBAHAN KEANGGOTAAN STASIUN JARINGAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA


17

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DATA PERIZINAN PENYIARAN

SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN DATA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN JASA PENYIARAN RADIO/TELEVISI Kop Surat Lembaga Penyiaran Nomor Perihal

: (nomor surat keluar) : Permohonan Perubahan Data Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio/Televisi Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth: Menteri Komunikasi dan Informatika RI. di Jakarta Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Jabatan Alamat

: ................................ (tuliskan sesuai KTP) : ................................ (tuliskan sesuai akta) : ..................................(tuliskan alamat perusahaan)

bertindak untuk dan atas nama PT..........................................................., dengan ini mengajukan permohonan perubahan data Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi PT.......................................sebagai lembaga penyiaran jasa penyiaran radio/televisi. Kami menyatakan bahwa semua data yang tercantum/yang dibuat untuk permohonan perubahan data izin ini adalah benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya, serta setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. ..............., ……….…........ Pemohon -

Tanda tangan Stempel/cap penyiaran Bermaterai cukup

lembaga

Nama Jelas MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd TIFATUL SEMBIRING

18


LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DATA PERIZINAN PENYIARAN

FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA, DOMISILI, SUSUNAN PENGURUS DAN/ATAU ANGGARAN DASAR I. DATA ADMINISTRASI A. Data Perusahaan 1 2

3

Nama Perusahaan Nama sebutan stasiun di udara Nama Perubahan yang diajukan Alamat Kantor

Alamat Perubahan yang diajukan

4

Alamat Studio

Alamat Perubahan yang diajukan

5

Contact Person

6

Akta Pendirian

Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi Nomor telepon Email website Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi Nomor telepon Email Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi Nomor telepon Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi Nomor telepon Nama Nomor telepon Nomor fax Nomer HP Email No Tanggal Nama & domisili notaris

Kode Pos: Fax

Kode Pos : Fax :

Kode Pos: Fax

Kode Pos: Fax


1

19

7

8

9

10

Pengesahaan akta pendirian/ badan hukum dari instansi yang berwenang Akta Perubahan Terakhir

Pengesahaan akta perubahan terakhir / badan hukum dari instansi yang berwenang Surat Keterangan Domisili Perusahaan

No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal Nama & domisili notaris No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan

No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No. 11 NPWP No 12 Surat Izin Tempat Usaha (SITU) *) Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No 13 Izin Gangguan (HO) *) Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No 14 Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) Tanggal *) Nama instansi yang menerbitkan No 15 Izin Mendirikan Bangunan Menara Tanggal (IMB Tower) *) Nama instansi yang menerbitkan *) butir 11, 12, 13, 14 diisi apabila sudah ada

B. Aspek Permodalan *) B.1 DATA SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 4 5

6 7 8

20

Modal dasar Banyaknya saham Nilai nominal saham per lembar Modal yang ditempatkan Nama pemegang saham a. ............. (nama) b. ............. (nama) c. ............. (dst) Komposisi pemegang saham Modal yang disetor oleh pemegang saham Riwayat kepemilikan saham

Rp. Rp. Rp.

........... ........... lembar ........... ...........

.... lembar .... lembar …. lembar a. WNI b. WNA Rp. ...........

..... % ..... % ….. % ….. % ….. %

(dilampirkan pada lembar terpisah)**)


2

B.2 DATA PERUBAHAN YANG DIAJUKAN 1 2 3 4 5

6 7 8

Rp.

Modal dasar Banyaknya saham Nilai nominal saham per lembar Modal yang ditempatkan Nama pemegang saham a. ............. (nama) b. ............. (nama) c. ............. (dst) Komposisi pemegang saham

Rp. Rp.

........... ........... lembar ........... ...........

.... lembar .... lembar …. lembar a. WNI b. WNA Rp. ...........

Modal yang disetor oleh pemegang saham Riwayat kepemilikan saham

..... % ..... % ….. % ….. % ….. %

(dilampirkan pada lembar terpisah)**)

*) Apabila terdapat saham di luar saham biasa dan/atau perbedaan antara beberapa kelas saham, mohon diuraikan dalam lembaran tersendiri **) Uraian mengenai perubahan kepemilikan saham secara signifikan sejak pendirian (apabila ada

C. Pemusatan Dan Kepemilikan Silang C.1 DATA SEBELUM PERUBAHAN No

1

Nama Media Yang Dimilki & Persentase Kepemilikan Saham Media Cetak LPS Radio LPS Televisi LPB (surat kabar harian)

Nama Pemega ng Saham Nama pemegang saham sesuai butir B angka 5

Nama Persentase surat Kepemilikan kabar dan Saham lokasinya

Nama perusahaa n Radio dan lokasinya

Persentase Kepemilikan Saham

Nama perusahaan TV dan lokasinya

Persentase Nama Kepemilikan perusahaan Saham TV berlanggana n dan lokasinya


...

...

...

...

...

...

...

2 Dst

...

...

C.2 DATA PERUBAHAN YANG DIAJUKAN

No

1

Nama Media Yang Dimilki & Persentase Kepemilikan Saham Media Cetak LPS Radio LPS Televisi LPB (surat kabar harian)

Nama Pemegang Saham Nama pemegang saham sesuai butir B angka 5

Nama surat kabar dan lokasinya

Persentase Nama Kepemilikan perusahaan Saham Radio dan lokasinya


Nama Persentase perusahaa Kepemilikan n TV dan Saham lokasinya

Nama perusahaan TV berlangganan dan lokasinya

Persentase Kepemil ikan Saham

...

...

...

...

...

...

...

2 dst

...

...


3 21

Contoh Cara Pengisian :

No

Nama Pemegan g Saham

1

Budi

2

PT Flora Media

Dst

...

Nama Media Yang Dimilki & Persentase Kepemilikan Saham Media Cetak LPS Radio LPS Televisi LPB (surat kabar harian) SKH 30 % PT. Radio 40% PT. Televisi 80% PT. Bintang Angkasa Matahari Bulan Vision (Jakarta) (Jakarta) (Jakarta) (Jakarta) - SKH Akasia (Jakarta) - SKH Tulip (Surabaya)

...

5%

...

-PT. Radio Mawar (Medan) -PT. Radio Lily (Jakarta) ...

60%

10%

PT. Televisi Melati (Bandung)

15%

PT. Anggrek Vision (Semarang)

20%

...

...

...

...

...

D. Data Manajemen 1. Direksi I ) DATA SEBELUM PERUBAHAN 1.1

Direktur Utama (Selaku Penanggung Jawab Umum)

Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon

1.2

Direktur… (apabila direktur lebih dari satu agar ditambahkan datanya)

Kantor

Rumah

HP

Kantor

Rumah

HP

Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon Fax Email

22


4

II) DATA PERUBAHAN YANG DIAJUKAN 1.1

Direktur Utama (Selaku Penanggung Jawab Umum)

Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon

1.2

Direktur… (apabila direktur lebih dari satu agar ditambahkan datanya)

Kantor

Rumah

HP

Kantor

Rumah

HP

Kantor

Rumah

HP

Kantor

Rumah

HP


2. Komisaris I ) DATA SEBELUM PERUBAHAN 2.1

2.2

Komisaris Utama

Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah

Komisaris...... (apabila komisaris lebih dari satu agar ditambahkan datanya)

Kode Pos Telepon Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon Fax Email


23 5


2.2

Komisaris Utama

Komisaris...... (apabila komisaris lebih dari satu agar ditambahkan datanya)

Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon

Kantor

Rumah

HP

Kantor

Rumah

HP

Kantor

Rumah

HP

Kantor

Rumah

HP

Kantor

Rumah

HP

Fax Email

3. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Penyiaran I ) DATA SEBELUM PERUBAHAN 3.1

3.2

3.3

Penanggung Jawab Bidang Pemberitaan


Penanggung Jawab Bidang Siaran

Kode Pos Telepon Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah

Penanggung Jawab Bidang Teknik

Kode Pos Telepon Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon

6

24


3.4

Penanggung Jawab Bidang Keuangan

Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon

3.5

Penanggung Jawab Bidang Usaha

Kantor

Rumah

HP

Kantor

Rumah

HP

Kantor

Rumah

HP

Kantor

Rumah

HP



3.2

3.3

Penanggung Jawab Bidang Pemberitaan


Penanggung Jawab Bidang Siaran

Kode Pos Telepon Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah

Penanggung Jawab Bidang Teknik

Kode Pos Telepon Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos


7

25

Telepon

3.4

Penanggung Jawab Bidang Keuangan

3.5

Penanggung Jawab Bidang Usaha

Kantor

Rumah

HP

Kantor

Rumah

HP

Kantor

Rumah

HP

Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon Fax Email

4. Data Kepegawaian PENDIDIKAN

Siaran/ Program 1 2

Pemberitaa n 1 2

JUMLAH PEGAWAI Teknik Teknik studio Transmisi 1 2 1 2

Tata Usaha /Umum 1 2

Total 1

2

a. Pasca Sarjana b. Sarjana c. Diploma d. SLTA e. SLTP f.

SD

TOTAL Keterangan:

26

1) = Pegawai Tetap; 2) = Pegawai Tidak Tetap.


8

II.

PROGRAM SIARAN

1

Format siaran (pilih salah satu yang paling dominan))

2

Persentase materi siaran lokal & asing

3

Sumber materi acara siaran

4 5

6

7

Waktu Siaran Setiap Hari Penggolongan dan Persentase Mata Acara Siaran

Persentase siaran musik

Khalayak sasaran (gunakan data hasil survey audience terkini, apabila belum pernah dilakukan gunakan angka estimasi manajemen)

Umum Musik Olah raga a. Lokal b. Asing JUMLAH a. inhouse production (alat, SDM, dan biaya ditanggung sendiri) b. akuisisi (membeli produk dari dalam maupun luar negeri) c. kerjasama (program, revenue sharing, antar negara) JUMLAH

Berita Pendidikan Lainnya (sebutkan) ......% ......% 100 % ......% ......% ......% 100 %

a. pada hari kerja pukul......s/d pukul...... b. pada hari libur pukul......s/d pukul...... a. berita ......% b. penerangan/informasi ......% c. pendidikan dan kebudayaan ......% d. agama ......% e. olah raga ......% f. hiburan dan musik ......% g. iklan ......% h. acara penunjang / layanan ......% masyarakat JUMLAH 100 % a. Indonesia populer ......% b. dangdut ......% c. barat ......% d. tradisionil / daerah ......% e. keroncong ......% f. musik lainnya (sebutkan) ......% JUMLAH 100 % a. Kelompok usia Dibawah 15 ......% (dalam tahun) 15 s/d 19 ......% tahun Hasil Survey atau 20 s/d 24 ......% Estimasi tahun manajemen 25 s/d 29 ......% tahun 30 s/d 34 ......% tahun 35 s/d 39 tahun ......% 40 s/d 50 tahun ......% Diatas 50 tahun ......% JUMLAH 100 % a. pria ......% b. Jenis kelamin Hasil Survey atau b. wanita ......% JUMLAH 100 % Estimasi manajemen c. Status ekonomi > 3.000.000 ......% sosial 2.000.001 — ......% (pengeluaran 3.000.000 dalam rupiah 1.000.001 — ......% perbulan) 2.000.000 ......% 700.001 — Hasil Survey atau 1.000.000 Estimasi 500.001 — 700.000 ......%

9 Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyiaran

27

manajemen d. Pendidikan terakhir � Hasil Survey atau � Estimasi manajemen

e. Pekerjaan � Hasil Survey atau � Estimasi manajemen

< 500.000 JUMLAH Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Akademi Perguruan Tinggi JUMLAH PNS/TNI/Polri Pegawai Swasta Wiraswasta Pensiunan Pelajar Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Lainnya Tidak Bekerja JUMLAH

......% 100 % ......% ......% ......% ......% ......% ......% 100 % ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% 100 %

III. DATA TEKNIK

(diisi sesuai dengan rencana yang akan digunakan)

1

Nama Stasiun Pemancar

2

Mulai beroperasi *)

(tanggal/bulan/tahun)

3

Jumlah Studio *)

...... buah

4

Alamat Pemancar

Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kab/Kota

Kode pos:

Provinsi Nomor telepon Tinggi lokasi Koordinat 5

Saluran/band

……………/…………….

6

Frekuensi:

a. Pembawa gambar

...... Mhz

b. Pembawa suara 1

...... MHz

c. Pembawa suara 2 d. Off-set saluran 7

8

28

Fax ….. meter diatas permukaan laut ….. ….. ….. BT ….. …..  ….. LU/LS

Moda penyiaran suara (Pilih salah satu)

� Mono � Stereo

Jenis penyiaran

� NICAM

(diisi jika moda penyiaran suara adalah stereo) :

� Zweiton ZDF

stereo/bilingual *)

...... MHz (untuk sistem stereo/bilingual). ...... MHz


10

9

Menara *)

a. jenis (pilih salah satu)

Self supporting tower Guy wire lainnya (sebutkan)

b. tinggi 10

Peralatan Pemancar

........ meter dari permukaan tanah

a. merek b. tipe c. nomor seri *) d. buatan: (pilih salah satu) *)

pabrikan (sebutkan nama negaranya) buatan sendiri

e. tahun *)

11

Antena

f. daya pemancar maksimum *)

……….Watt

g. daya pemancar terpasang (running) *)

……….Watt

a. merek b. type c. buatan (pilih salah satu) *) d. jenis (pilih salah satu) *)

pabrikan (sebutkan nama negara) buatan sendiri Panel : 2 dipole/ 4 dipole/ 8 dipole Yagi lainnya (sebutkan)

e. Gambar pola radiasi antena (horizontal & vertikal) f. polarisasi (pilih salah satu) *)

(terlampir) horizontal vertikal sirkular

g. Jumlah antena setiap arah

12

Feeder *)

h. total gain *)

........dB

i. tinggi *)

........meter dari permukaan tanah

j. jarak antena ke pemancar

....... meter

a. jenis (pilih sesuai yang digunakan, boleh lebih dari satu

coaxial waveguide lainnya (sebutkan)

b. merek c. type dan ukuran d. panjang kabel

...... meter

e. loss kabel per meter

...... dB

f. total loss feeder

...... dB (kabel + connector)


29

13

Sistem hubungan dari studio ke pemancar/Studio to Transmitter Link *) (STL) (pilih sesuai yang digunakan, boleh lebih dari satu):

melalui kabel menggunakan radio link (Micro Wave/UHF) menggunakan satelit

IV. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN: Studi Kelayakan menyangkut aspek sebagai berikut : (diuraikan) 1)

Aspek Pendirian a) Latar belakang. b) Maksud pendirian. c) Tujuan pendirian. d) Visi. e) Misi. f) Gambaran umum rencana kerja 5 (lima) tahun kedepan.

2)

Aspek Badan Usaha a) Legalitas Perusahaan melampirkan : - fotokopi akta pendirian beserta pengesahan badan hukumnya dan/atau akta perubahan perusahaan beserta pengesahan badan hukumnya - fotokopi NPWP - fotokopi domisili perusahaan oleh instansi yang berwenang (minimal dari Lurah atau Kepala Desa) b) Kepemilikan Perusahaan. c) Permodalan Perusahaan. d) Media cetak dan elektronik yang sudah dimiliki oleh pemegang saham dan persentase kepemilikannya.

3)

Aspek Program a) Segmentasi target pendengar. b) Proyeksi pertumbuhan pendengar dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan. c) Format siaran. d) Penggolongan dan persentase mata acara siaran. e) Jadwal program siaran/pola acara siaran dalam 1 (satu) minggu. f) Sumber materi acara siaran. g) Daya saing (keunggulan dan perbedaan terhadap pesaing).

4)

Aspek Teknis a) Usulan saluran/kanal frekuensi yang diinginkan.

30


b) Gambar tata ruang dan peta lokasi studio. c) Gambar tata ruang dan peta lokasi stasiun pemancar. d) Daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya investasinya. e) Spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya. f) Wilayah layanan siaran (sebutkan nama daerah yang dilayani). g) Peta wilayah jangkauan siaran (gambarkan wilayah layanan siaran diatas peta). 5)

Aspek Keuangan a) Rencana kinerja keuangan 5 (lima) tahun ke depan (cash flow dan rugilaba). b) Proyeksi pendapatan iklan dan pendapatan lain yang sah. c) Analisis rasio keuangan.

6)

Aspek Manajemen a) Struktur organisasi, mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja. b) Penjelasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keahliannya. c) Susunan dan nama para pengurus penyelenggara penyiaran. d) Daftar Riwayat Hidup para Penanggung Jawab Penyelenggaraan Siaran dan fotokopi KTP yang bersangkutan. e) Daftar Riwayat Hidup Direksi dan Komisaris dan fotokopi KTP yang bersangkutan. f) Penjelasan sistem penggajian, bonus, lembur, insentif dan tunjangan lainnya. g) Analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman).

7)

Aspek pendukung lainnya (jika ada) melampirkan (fotokopi): a) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) b) Surat Izin Gangguan (HO) c) Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) d) Surat Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd TIFATUL SEMBIRING


1331

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DATA PERIZINAN PENYIARAN

FORMULIR PERMOHONAN PERLUASAN JANGKAUAN WILAYAH LAYANAN I. DATA SEBELUM PERUBAHAN

1.

Jangkauan wilayah siaran (sebutkan nama daerah yang dapat dijangkau)

dan peta kontur diagramnya (dilampirkan):

II. DATA PERUBAHAN YANG DIAJUKAN 1.

Perluasan jangkauan wilayah siaran (sebutkan nama daerah yang dapat dijangkau)

dan peta kontur diagramnya (dilampirkan):

LPB harus melengkapi dengan data teknis sistem peralatan pemancar (terestrial) dan data teknis sistem head-end untuk kabel.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd TIFATUL SEMBIRING

32

Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyiaran Direktur Penyiaran

Sesditjen PPI

Kabiro Hukum

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DATA PERIZINAN PENYIARAN

FORMULIR PERUBAHAN KEANGGOTAAN STASIUN JARINGAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI I. DATA SEBELUM PERUBAHAN 1.

Data Induk Stasiun Jaringan (bagi anggota stasiun jaringan) 1 2 3 4 5

2.

Nama badan hukum lembaga penyiaran Nama sebutan di udara Lokasi Wilayah layanan siaran Kanal frekuensi (pilih salah satu)

VHF UHF

Ch. ....... Ch. .......

Daftar Anggota Stasiun Jaringan (bagi induk stasiun jaringan) A. DAERAH EKONOMI MAJU No

Nama Badan Hukum Lembaga Penyiaran

Nama Sebutan di Udara

Lokasi

Wilayah Layanan Siaran

Kanal Frekuensi

Lokasi

Wilayah Layanan Siaran

Kanal Frekuensi

1 2 dst B. DAERAH EKONOMI KURANG MAJU No


Nama Sebutan di Udara

1 2 dst

3.

Perjanjian Kerjasama Keanggotaan Stasiun Jaringan No


Nama sebutan di udara

Wilayah layanan siaran

Lokasi

Kanal frekuensi

Induk Jaringan

Anggota Stasiun Jaringan

1 2 dst

II. DATA PERUBAHAN YANG DIAJUKAN 1.

Data Induk Stasiun Jaringan (bagi anggota stasiun jaringan) 1 2 3 4 5

Nama badan hukum lembaga penyiaran Nama sebutan di udara Lokasi Wilayah layanan siaran Kanal frekuensi (pilih salah satu)

VHF UHF

Ch. ....... Ch. .......

Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyiaran Direktur Penyiaran

Sesditjen PPI

Kabiro Hukum

33

2.

Daftar Anggota Stasiun Jaringan (bagi induk stasiun jaringan) A. DAERAH EKONOMI MAJU No



Lokasi


Kanal frekuensi

Lokasi


Kanal frekuensi

1 2 dst

B. DAERAH EKONOMI KURANG MAJU No



1 2 dst

3.

Perjanjian Kerjasama Keanggotaan Stasiun Jaringan No



Lokasi


Kanal frekuensi

Induk Jaringan


Induk Jaringan


1 2 dst

4.

Pembatalan Perjanjian Kerjasama Keanggotaan Stasiun Jaringan No



Lokasi


Kanal frekuensi

1 2 dst

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd TIFATUL SEMBIRING

Direktur Penyiaran

34

Sesditjen PPI

Kabiro Hukum


PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS


35

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas dan untuk menjamin tersedianya informasi secara merata, khususnya bagi masyarakat di daerah dengan sebaran penduduk yang tidak padat dan terpencil, atau di wilayah perbatasan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas; Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyiaran

37

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171);

5.

Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

38


6.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyiaran

39

2.

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

3.

Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.

4.

Lembaga Penyiaran Komunitas adalah lembaga penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

5.

Arsip Siaran adalah dokumen bahan siaran yang sudah disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Komunitas.

6.

Wilayah Jangkauan Siaran adalah wilayah layanan siaran sesuai dengan izin yang diberikan, yang di dalam wilayah tersebut dijamin bahwa sinyal dapat diterima dengan baik dan bebas dari gangguan atau interferensi sinyal frekuensi radio lainnya.

7.

Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

8.

Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah Lembaga Negara yang bersifat Independen yang ada di Pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

9.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

40


BAB II PENDIRIAN DAN PERIZINAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS Bagian Kesatu Pendirian Pasal 2 (1) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan oleh komunitas dalam wilayah tertentu, bersifat independen, tidak komersial, dan hanya untuk melayani kepentingan komunitasnya. (2)

Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan dengan persetujuan tertulis: a. paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah penduduk dewasa atau paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang dewasa; atau b. paling sedikit 51 % (lima puluh satu perseratus) dari jumlah penduduk dalam wilayah jangkauan siaran di daerah dengan sebaran penduduk tidak padat, terpencil, atau di wilayah perbatasan.

(3) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikuatkan dengan persetujuan tertulis dari aparat pemerintah setingkat kepala desa/lurah setempat. (4) Lembaga Penyiaran Komunitas yang didirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatasnamakan suku, agama, ras dan golongan tertentu/non partisan. (5) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan untuk program kegiatan di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, seni dan budaya dan/atau profesi lainnya dalam rangka melayani kepentingan komunitasnya dengan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (6)

Lembaga Penyiaran Komunitas dalam menyelenggarakan siarannya melaksanakan siaran paling sedikit 5 (lima) jam per hari untuk radio dan 2 (dua) jam per hari untuk televisi.


41

Pasal 3 Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didirikan dengan persyaratan: a. b. c.

pendiri dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia; berbentuk badan hukum koperasi atau perkumpulan; dan seluruh modal usahanya berasal dari anggota komunitas.

Pasal 4 (1)

Pendirian badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib memenuhi ketentuan:

a. dibentuk berdasarkan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b. mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia; c. disahkan oleh: 1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk badan hukum koperasi; atau 2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk badan hukum perkumpulan. (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika dapat menerima pendaftaran akta pendirian dan perubahan perkumpulan atas pertimbangan Menteri.

Pasal 5 (1) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan dengan modal awal yang diperoleh dari kontribusi komunitasnya yang berasal dari 3 (tiga) orang atau lebih yang selanjutnya menjadi milik komunitas. (2) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal pendirian dan dana operasional dari pihak asing. (3) Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

42


(4) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sumber pembiayaan yang berkaitan dengan program kegiatan yang bersifat tidak tetap dan bukan merupakan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat. (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Menteri, KPI, dan komunitasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 (1)

Menteri dapat memfasilitasi pendirian Lembaga Penyiaran Komunitas di daerah perbatasan dan/atau daerah tertinggal untuk menjamin hak-hak masyarakat atas informasi, menjaga integrasi nasional, dan terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.

(2) Pendirian Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan: a. b. c. d.

perencanaan program pembangunan pemerintah; usulan pemerintah pusat; usulan pemerintah daerah setempat; dan/atau usulan masyarakat setempat.

Bagian Kedua Perizinan Pasal 7 (1)

Lembaga Penyiaran Komunitas wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Izin Stasiun Radio.

(2) Proses pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: a. tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran; dan b. tata cara perizinan dan ketentuan operasional penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyiaran

43

(3) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RENCANA DASAR TEKNIK PENYIARAN DAN PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS Pasal 8 Dalam menyelenggarakan kegiatan, Lembaga Penyiaran Komunitas wajib mentaati Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 9 Sertifikasi perangkat pemancar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan lain.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS Bagian Kesatu Umum Pasal 10 (1) Lembaga Penyiaran Komunitas menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial yang meliputi : a. penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital; b. penyiaran radio FM secara analog atau digital; dan c. penyiaran televisi secara analog atau digital.

44


(2) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang didirikan di sekitar wilayah keselamatan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Susunan Pengurus dan Organisasi Pasal 11 Susunan Pengurus dan Organisasi Lembaga Penyiaran Komunitas terdiri atas paling sedikit unsur pemimpin utama yang dibantu oleh unsur penanggung jawab bidang siaran dan bidang teknik.

Pasal 12 (1) Pemimpin utama bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi seluruh penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas. (2) Penanggung jawab bidang siaran bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan siaran. (3) Penanggung jawab teknik bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi operasional teknik penyiaran.

Pasal 13 Pemimpin utama bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, baik ke dalam maupun ke luar Lembaga Penyiaran Komunitas.

Bagian Ketiga Cakupan Wilayah Siaran Pasal 14 (1) Radius siaran Lembaga Penyiaran Komunitas dibatasi maksimum 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan ERP (Effective Radiated Power) maksimum 50 (lima puluh) watt. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyiaran

45

(2) Radius siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan ERP (Effective Radiated Power) melebihi 50 (lima puluh) watt berdasarkan kebutuhan informasi komunitas/masyarakat di daerah yang sebaran penduduknya tidak padat dan terpencil atas usulan dari KPI dalam rekomendasi kelayakan. (3) Radius siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil kajian teknis.

Pasal 15 (1) Dalam radius siaran Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) hanya dapat didirikan: a. 1 (satu) stasiun Lembaga Penyiaran Komunitas radio; dan/atau b. 1 (satu) stasiun Lembaga Penyiaran Komunitas televisi. (2) Jika terdapat beberapa komunitas yang mengajukan permohonan untuk mendirikan Lembaga Penyiaran Komunitas dalam satu radius siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komunitas yang diberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran harus memberikan kesempatan bagi komunitas lainnya untuk melakukan siaran. (3) Jika dalam satu radius siaran terdapat Lembaga Penyiaran Komunitas yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran, Lembaga Penyiaran Komunitas dimaksud dapat memberikan kesempatan bersiaran bagi komunitas lainnya yang berkeinginan untuk mendirikan Lembaga Penyiaran Komunitas. (4) Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menggunakan pemancar yang tercantum dalam Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Bagian Keempat Alokasi Frekuensi Pasal 16 Alokasi frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

46


Bagian Kelima Isi Siaran Pasal 17 Isi siaran Lembaga Penyiaran Komunitas wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Acara Siaran Pasal 18 Acara siaran Lembaga Penyiaran Komunitas, meliputi : a.

pendidikan dan budaya;

b. informasi; c.

hiburan dan kesenian; dan

d.

iklan layanan masyarakat.

Pasal 19 Lembaga Penyiaran Komunitas dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam rangka melestarikan dan menumbuhkembangkan nilainilai budaya, kearifan lokal, dan jati diri bangsa.

Pasal 20 (1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat dan menyiarkan program siaran secara mandiri. (2) Penyelenggaraan program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyiaran

47

Pasal 21 Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat klasifikasi acara siaran dengan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia

Bagian Ketujuh Bahasa Siaran Pasal 22 (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus bahasa Indonesia yang baik dan benar. (2) Bahasa siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Relai Siaran Pasal 23 (1)

Lembaga Penyiaran Komunitas dapat melakukan relai siaran dengan stasiun penyiaran lain.

(2) Relai siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap acara kenegaraan Republik Indonesia, ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan komunitasnya.

Bagian Kesembilan Kerjasama Siaran Pasal 24 (1) Lembaga Penyiaran Komunitas dapat melaksanakan kerjasama siaran dengan Lembaga Penyiaran Komunitas lainnya dalam bentuk pertukaran program acara siaran tertentu.

48


(2) Pertukaran program acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh program acara yang disiarkan. (3) Pertukaran program acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk rekaman siaran baik untuk radio maupun televisi. (4) Pertukaran program acara siaran tidak boleh bertentangan dengan tujuan Lembaga Penyiaran Komunitas dalam melayani kepentingan komunitasnya.

Bagian Kesepuluh Arsip Siaran Pasal 25 (1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan. (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh lembaga penyiaran pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Larangan Siaran Iklan Komersial, Kode Etik, dan Tata Tertib Pasal 26 Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan, iklan terselubung, penjualan waktu siaran dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyiaran

49

Pasal 27 Kode Etik dan Tata Tertib Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas serta tata cara pengaduan terhadap pelanggaran Kode Etik atau Tata Tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V LAPORAN Pasal 28 Setiap tahun Lembaga Penyiaran Komunitas wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI SANKSI Pasal 29 Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 Setiap Lembaga Penyiaran Komunitas wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

50


BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 4 Oktober 2012 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd TIFATUL SEMBIRING Diundangkan di : Jakarta pada tanggal : 17 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1018


51

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF PENYELENGGARAAN PENYIARAN


53

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF PENYELENGGARAAN PENYIARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Pasal 64 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, perlu menetapkan Peraturan Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyiaran

55

Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif Penyelenggaraan Penyiaran; Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

56

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566); Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566); Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566); Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden


Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF PENYELENGGARAAN PENYIARAN.


Lembaga Penyiaran adalah Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyiaran

57

2.

Pemohon adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran, yang mengajukan keberatan terhadap penjatuhan sanksi administratif penyelenggaraan penyiaran.

3.

Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

4.

Keberatan adalah pernyataan ketidaksetujuan atau kekurangpuasan Lembaga Penyiaran terhadap penjatuhan sanksi administratif penyelenggaraan penyiaran.

5.


BAB II JENIS-JENIS SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Lembaga Penyiaran Publik Pasal 2 (1)

Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan siaran iklan dan/ atau memungut biaya selama masa uji coba siaran akan diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali.

(2) Lembaga Penyiaran Publik yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenai pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Bagian Kedua Lembaga Penyiaran Swasta Pasal 3 (1) Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan siaran iklan dan/atau memungut biaya selama masa uji coba siaran akan diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali.

58


(2) Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenai pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Pasal 4 (1) Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak mengajukan perpanjangan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin prinsip penyelenggaraan penyiaran akan diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali. (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan perpanjangan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 5 (1) Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak mengajukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Izin Penyelenggaraan Penyiaran akan diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali. (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Pasal 6 (1) Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan penyiaran melebihi 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran akan diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali. (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pembekuan kegiatan siaran paling lama 3 (tiga) bulan.


59

Pasal 7 Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak menyebarluaskan informasi mengenai peringatan dini yang berasal dari sumber resmi Pemerintah tentang kemungkinan terjadinya bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan mengakibatkan kerusakan harta benda milik warga, akan diberikan teguran tertulis.

Pasal 8 Dalam hal terjadi bencana nasional, Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak menyebarluaskan informasi dari sumber resmi Pemerintah berkaitan dengan penanganan bencana pada fase tanggap darurat, akan diberikan teguran tertulis.

Bagian Ketiga Lembaga Penyiaran Komunitas Pasal 9 (1)

Lembaga Penyiaran Komunitas yang tidak mengajukan perpanjangan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin prinsip penyelenggaraan penyiaran akan diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali.

(2)

Lembaga Penyiaran Komunitas yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan perpanjangan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 10 (1)

Lembaga Penyiaran Komunitas yang tidak mengajukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Izin Penyelenggaraan Penyiaran akan diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali.

(2)

Lembaga Penyiaran Komunitas yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

60


Pasal 11 Lembaga Penyiaran Komunitas yang tidak menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan akan diberikan teguran tertulis.

Pasal 12 (1) Lembaga Penyiaran Komunitas yang menerima bantuan dana awal pendirian dan dana operasional dari pihak asing akan dikenakan teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali. (2)

Lembaga Penyiaran Komunitas yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenai pembekuan kegiatan siaran untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan sampai dengan tidak dilakukannya penerimaan bantuan dana awal pendirian dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Lembaga Penyiaran Berlangganan Pasal 13 (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyelenggarakan siaran iklan dan/atau memungut biaya selama masa uji coba siaran akan diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali. (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Pasal 14 (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang tidak mengajukan perpanjangan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin prinsip penyelenggaraan penyiaran akan diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali.


61

(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan perpanjangan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 15 (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang tidak mengajukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Izin Penyelenggaraan Penyiaran akan diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali. (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Pasal 16 (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan akan diberikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali, apabila dalam menyelenggarakan Penyiaran tidak memenuhi ketentuan: a. mempunyai izin atas setiap program siaran dalam setiap saluran; b. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan; c. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau d. menyediakan 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) saluran siaran produksi luar negeri atau paling sedikit 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri. (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pembekuan kegiatan siaran untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan sampai dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

62


Pasal 17 (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit akan diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali, apabila dalam menyelenggarakan penyiaran tidak memenuhi ketentuan: a. memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau b. menggunakan satelit yang mempunyai Hak Labuh (landing right) di Indonesia. (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi denda administratif paling banyak Rp.500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 18 (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit akan diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali, apabila dalam menyelenggarakan penyiaran tidak memenuhi ketentuan: a. memiliki stasiun pengendali siaran yang berlokasi di Indonesia; b. memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia; dan/atau c. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan. (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pembekuan kegiatan siaran untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan sampai dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19 (1)

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel atau terestrial akan diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali, apabila dalam menyelenggarakan penyiaran tidak memenuhi ketentuan: a. memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan; dan/atau b. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyiaran

63

(2)

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel atau terestrial yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pembekuan kegiatan siaran paling lama 3 (tiga) bulan sampai dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20 Lembaga Penyiaran Berlangganan yang tidak menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan akan diberikan teguran tertulis.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN Pasal 21 (1) Pemohon dapat mengajukan Keberatan. (2) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Menteri secara tertulis, dengan ketentuan: a. b. c. d. e.

menjelaskan pokok persoalan; menjelaskan alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan; menyertakan bukti–bukti; ditandatangani oleh penanggungjawab Lembaga Penyiaran; dan menggunakan Bahasa Indonesia.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap 1 (satu) sanksi administratif.

Pasal 22 (1)

Pengajuan keberatan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya sanksi administratif oleh Lembaga Penyiaran.

(2) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditolak.

64


Pasal 23 (1)

Dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Lembaga Penyiaran diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi terhadap penjatuhan sanksi administratif.

(2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan satuan kerja yang membidangi penyiaran pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

BAB IV EVALUASI PERMOHONAN PENGAJUAN KEBERATAN Pasal 24 (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan pengajuan Keberatan. (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk direktur jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang penyiaran.

Pasal 25 (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah surat permohonan pengajuan Keberatan dinyatakan lengkap. (2) Dalam proses evaluasi, direktur jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat mendengar keterangan dari Pemohon atau kuasanya mengenai alasan-alasan pengajuan Keberatan.

Pasal 26 Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilaporkan kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan.


65

Pasal 27 (1) Menteri mengeluarkan keputusan berupa menerima atau menolak Keberatan. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya hasil evaluasi. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 (1) Lembaga Penyiaran yang sudah habis masa izin penyelenggaraan penyiarannya dan belum mengajukan permohonan perpanjangan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali. (2) Lembaga Penyiaran yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

66


Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 4 Oktober 2012 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd TIFATUL SEMBIRING Diundangkan di : Jakarta pada tanggal : 17 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1019


67

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN MELALUI SATELIT, KABEL, DAN TERESTRIAL


69

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN MELALUI SATELIT, KABEL, DAN TERESTRIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terestrial;


71

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4568);

72

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak


Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171); 7.

Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M. KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37/P/M.Kominfo/12/2006 Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyiaran

73

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M. KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit; 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 Tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 49/P/M.KOMINFO/12/2009 tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran; 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 51/P/M.KOMINFO/12/2009 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran; 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

M E M U T U S K A N: Menetapkan :

74

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN MELALUI SATELIT, KABEL, DAN TERESTRIAL.



Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

2.

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

3.

Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.

4.

Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.

5.

Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

6. Rencana Dasar Teknik Penyiaran adalah suatu pedoman perencanaan teknik yang bersifat komprehensif dan antisipatif dalam merumuskan dan menginventarisasi keadaan fasilitas teknik penyiaran untuk setiap lembaga penyiaran. 7. Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan adalah kegiatan penyediaan, pelayanan, pemancarluasan atau penyaluran materi siaran khusus kepada pelanggan melalui satelit, kabel, dan terestrial. 8.

Hak Labuh (landing right) adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada penyelenggara telekomunikasi atau lembaga penyiaran berlangganan dalam rangka bekerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi asing. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyiaran

75

9.

Hak Siar adalah hak yang diberikan oleh penyedia program siaran melalui kontrak kerja sama kepada lembaga penyiaran berlangganan yang sudah memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran untuk dipancarluaskan kepada para pelanggan.

10. Pelanggan adalah pengguna jasa Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan. 11.


BAB II PENYELENGGARAAN PENYIARAN BERLANGGANAN Pasal 2 (1) Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan terdiri atas: a. Penyiaran berlangganan melalui satelit; b. Penyiaran berlangganan melalui kabel; dan c. Penyiaran berlangganan melalui terestrial. (2) Dalam menyalurkan program siaran kepada pelanggannya, Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan menggunakan sistem analog dan/atau digital. (3)

Dalam hal Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan menggunakan sistem digital, standar yang digunakan disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Pasal 3 Setiap kegiatan pemancarluasan suatu program siaran yang dilakukan melalui satelit, kabel, dan/atau terestrial, yang menerima atau memperoleh imbal jasa berupa pembayaran atau iuran berlangganan dari pelanggannya, merupakan kegiatan Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan.

76


Pasal 4 (1) Kegiatan Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan yang berbentuk badan hukum Indonesia berupa Perseroan Terbatas yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. (2) Badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat tertutup atau terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 5 (1) Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran. (2) Izin Penyelenggaaraan Penyiaran hanya berlaku untuk 1 (satu) Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (3) Proses pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 6 Lembaga Penyiaran Berlangganan dalam menyelenggarakan layanannya dapat menggunakan jaringannya sendiri atau menggunakan jaringan telekomunikasi/penyiaran milik penyelenggara telekomunikasi/penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


77

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Lembaga Penyiaran Berlangganan Pasal 7 (1) Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran berhak menyelenggarakan penyiaran berlangganan dengan jangkauan wilayah siaran yang telah ditentukan berdasarkan izin yang diberikan. (2) Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memberikan jasa pelayanan penyiaran kepada para pelanggannya berhak memungut imbal jasa berupa iuran berlangganan dari pelanggannya.

Pasal 8 (1)

(2)

Lembaga Penyiaran Berlangganan dapat menyelenggarakan siaran iklan niaga dan iklan layanan masyarakat, dengan ketentuan: a. materi siaran iklan harus menggunakan sumber daya dalam negeri; dan b. siaran iklan asing yang ditayangkan dalam program-program yang disalurkan dari luar negeri harus diganti dengan siaran iklan dalam negeri. Lembaga Penyiaran Berlangganan harus menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat.

(3) Ketentuan siaran iklan asing dalam penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

78


Bagian Kedua Kewajiban Lembaga Penyiaran Berlangganan Pasal 9 (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan dalam menyelenggarakan penyiaran berlangganan wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memenuhi Rencana Dasar Teknik Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memenuhi Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. memiliki sertifikat untuk perangkat transmisi yang akan digunakan dalam Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan; e. memiliki Hak Siar atas setiap program siaran yang disiarkan; f. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan; g. menyediakan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; h. menyediakan 1 (satu) saluran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) saluran siaran produksi luar negeri atau paling sedikit 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri; dan i. memiliki izin stasiun bumi untuk Television Received Only (TVRO) dalam hal menerima siaran dari satelit asing. (2) Penyelenggaraan Hak Siar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 10 Lembaga Penyiaran Berlangganan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. menentukan standar pelayanan minimum secara terbuka; Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyiaran

79

b. memberikan pelayanan yang sama kepada para Pelanggan; c. membuat ketentuan dan syarat-syarat berlangganan; d. memberikan informasi yang lengkap dan transparan mengenai layanan yang diberikan; dan e. memberitahukan kepada Pelanggan apabila akan terjadi perubahan program siaran disertai dengan alasannya.

Pasal 11 (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib menyediakan pusat pengaduan untuk menampung setiap keluhan dari Pelanggan, baik di kantor pusat maupun di kantor perwakilan. (2)

Pusat pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Pelanggan.

(3)

Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib memiliki standar operasional prosedur dalam menyelesaikan keluhan yang disampaikan oleh Pelanggan.

Bagian Ketiga Hak Pelanggan Pasal 12 (1) Pelanggan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan dari Lembaga Penyiaran Berlangganan. (2) Pelanggan berhak mendapatkan layanan sesuai dengan paket program siaran, kualitas gambar, dan harga yang ditawarkan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan yang disepakati oleh kedua belah pihak. (3) Pelanggan berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan layanan. (4) Pelanggan berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

80


Bagian Keempat Kewajiban Pelanggan Pasal 13 (1) Pelanggan wajib membayar iuran berlangganan sesuai dengan kesepakatan antara Pelanggan dengan Lembaga Penyiaran Berlangganan. (2) Pelanggan wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dengan Lembaga Penyiaran Berlangganan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENYIARAN BERLANGGANAN MELALUI SATELIT Pasal 14 Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan melalui satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a.

memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima di seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.

memiliki stasiun pengendali siaran yang berlokasi di Indonesia;

c.

memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia;

d.

dalam hal menggunakan satelit asing harus mempunyai Hak Labuh (landing right) di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e.

menjamin agar siarannya hanya diterima oleh Pelanggan.


81

BAB V PENYELENGGARAAN PENYIARAN BERLANGGANAN MELALUI KABEL Pasal 15 Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan melalui kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan; dan b. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh Pelanggan.

Pasal 16 (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dapat melakukan pengembangan jangkauan wilayah siaran di luar jangkauan wilayah siaran sebagaimana tercantum dalam izinnya dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Menteri. (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel yang melakukan pengembangan jangkauan wilayah siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 17 Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Menteri melakukan penambahan jangkauan wilayah siaran dalam Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Pasal 18 (1) Setiap kegiatan penyelenggaran penyiaran berlangganan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran. (2) Untuk mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, beberapa orang dan/atau badan hukum dapat menggabungkan diri dalam 1(satu) badan hukum.

82


(3) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. menetapkan pimpinan pengurus Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagai penanggung jawab terhadap program siaran dan Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan secara keseluruhan, dan b. dalam hal Lembaga Penyiaran Berlangganan menggunakan satelit asing dan menggunakan lebih dari 1 (satu) stasiun pengendali (head end) untuk menyalurkan program siarannya, maka masing-masing stasiun pengendali wajib memiliki izin stasiun bumi untuk Television Received Only (TVRO).

BAB VI PENYELENGGARAAN PENYIARAN BERLANGGANAN MELALUI TERESTRIAL Pasal 19 (1) Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan melalui terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memiliki izin penyelenggaraan penyiaran jasa televisi berlangganan dari Menteri; b. jangkauan siaran meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan; dan c. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh Pelanggan. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diterbitkan sepanjang Spektrum Frekuensi Radio tersedia.

Pasal 20 (1) Jangkauan wilayah siaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial sesuai dengan masterplan dan ketersediaan alokasi frekuensi. (2)

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial dapat melakukan pengembangan jangkauan wilayah siaran diluar jangkauan wilayah siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyiaran

83

a. tersedianya alokasi frekuensi radio; dan b. terlebih dahulu wajib mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 4 Oktober 2012 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd TIFATUL SEMBIRING Diundangkan di : Jakarta pada tanggal : 17 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1020

84


HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENYIARAN 2012

Recommend Documents