HIMPUNAN NASKAH KERJASAMA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN INSTANSI TERKAIT, PERGURUAN TINGGI DAN SWASTA TAHUN 2012
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 2013
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, kami menyambut baik diterbitkannya Himpunan Naskah Kerjasama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Instansi Terkait, Perguruan Tinggi dan Swasta Tahun 2012 sesuai dengan rencana. Himpunan Naskah ini diterbitkan untuk melaksanakan salah satu tugas dan fungsi Biro Hukum dan Kepegawaian, khususnya melakukan pengelolaan dokumentasi dan publikasi hukum, penyuluhan hukum serta Jaringan dokumentasi dan informasi hukum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Himpunan Naskah ini memuat Kesepakatan Bersama, Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama secara lengkap dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan juga sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerjasama sehingga Himpunan Naskah Kerjasama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Instansi Terkait, Perguruan Tinggi dan Swasta Tahun 2012 dapat diterbitkan. Dengan diterbitkannya Himpunan Naskah ini, diharapkan Himpunan Naskah Kerjasama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Instansi Terkait, Perguruan Tinggi dan Swasta Tahun 2012 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Akhirnya kritik dan saran pembaca kami harapkan untuk kesempurnaan penerbitan berikutnya. Jakarta, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian
ZAINI BUSTAMAN, SH, MM iii
iv
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelurn jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum diakhiri dan disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya. Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan
DAFTAR ISI
1
KATA PENGANTAR .......................................................................
i
2
DAFTAR ISI ...................................................................................
iii
3
KESEPAKATAN BERSAMA a.
I
Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
b.
Pasal 7 Ketentuan Lain Lain Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan perubahan serta penambahannya akan dituangkan dalam suatu addendum yang disepakati bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
c.
Pasal 8 Ketentuan Penutup Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh PARA PIHAK pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
d.
e.
80
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT NOMOR: PK.01/KS.001/WM.PEK/2012 DAN NOMOR: PKS/1/I/2012 TENTANG PROMOSI WONDERFUL INDONESIA DI KRI DEWARUCI .............................................................................
1
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: KB.12/KS.001/ MPEK/2012 DAN NOMOR 002/PK-MOU/2012 TENTANG PENINGKATAN KEMAMPUAN ANGGOTA GERAKAN PRAMUKA DI BIDANG KEPARIWISATAAN .........................
9
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KEHUTANAN DENGAN PT. BRI (PERSERO) TBK TENTANG PENYEDIAAN LAYANAN PERBANKAN KEPADA MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI NOMOR: 400/1099/SJ, NOMOR: 01/PKS/M/2012, NOMOR 02/MoU/RC.110/3/2012, NOMOR: KB.20/UM.303/MPEK/2012, NOMOR: NK.2/MENHUTII/2012, NOMOR: B.218-DIR/SKP/03/2012 ...........................
15
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN PT. ACCOR ASIA PACIFIC (AAPC) INDONESIA NOMOR I04/KS.001/SEKJEN/ KPEK/2012 DAN NOMOR: 003/SMD/V/2012 TENTANG PROMOSI PARIWISATA INDONESIA ...................................
22
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA TENTANG
v
PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA NOMOR :KB.03/KS.001/SEKJEN/KPEK/2012 DAN NOMOR: 001/MOU/PAREKRAF DAN BPPI/23/V/2012 ......... f.
g.
h.
i.
j.
vi
28
Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi penyelenggaraan penelitian, pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat serta bantuan tenaga ahli di bidang pariwisata syariah.
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR: 11/MEN.PP&PA/06/2012 DAN NOMOR:KB.38/KS.001/MPEK/ 2012 ........................................................................................
33
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN MASYARAKAT MUSIK ANGKLUNG (MMA) TENTANG KAMPANYE ANTI KORUPSI MELALUI PRODUK KREATIF SENI MUSIK ANGKLUNG NOMOR: SK05/KS.001/ EKSB/KPEK/2012 DAN NOMOR: 021.6/MMA/MOU/2012 ....
41
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN JARINGAN KOTA PUSAKA INDONESIA SK06/KS.001/EKSB/KPEK/2012 DAN NOMOR: 022/VI/JKPI/ 2012 ........................................................................................
46
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN GEDUNG FILM, PEMANFAATAN AULA DAN PERALATAN KESENIAN DI GEDUNG JALAN KIMIA, DAN PEMANFAATAN GEDUNG GALERI NASIONAL INDONESIA NOMOR: SK.08/KS.001/ SEKJEN/KPEK/2012 DAN NOMOR: 86602/A.A5/LK/2012 ... NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR: HK.60/KS.001/MPEK/2012 DAN NOMOR: 24/KS/19-XI/2012 .....................................................................
Pasal 2 Ruang Lingkup
Pasal 3 Tugas dan Tanggung jawab (1) PIHAK PERTAMA mempunyai Tugas dan Tanggung jawab dalam hal : a. mendayagunakan hasil penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; dan b. mendukung penyelenggaraan penelitian, pendidikan, pelatihan bidang pariwisata syariah. (2) PIHAK KEDUA mempunyai Tugas dan Tanggung jawab dalam hal: a. menyelenggarakan penelitian, pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata syariah; b. menyediakan tenaga ahli yang memiliki kualifikasi teoritis maupun praktis di bidang pariwisata syariah; dan c. menyediakan fasilitas penelitian, pendidikan dan pelatihan di 6 (enam) perguruan tinggi. Pasal 4 Pelaksanaan Kegiatan
51
Pelaksanaan Nota Kesepahaman dalam bentuk kegiatan kerja sama akan diatur dalam Kesepakatan tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Pasal 5 Jangka waktu
57
(1) Nota Kesepahaman ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK. 79
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. Prof. Dr. H. AHMAD ZAHRO, MA
: Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum (Unipdu) Jombang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIPDU, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dalam Nota Kesepahaman ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. bahwa pembangunan Pariwisata Syariah membutuhkan pengelolaan secara menyeluruh dan profesional, memerlukan perangkat perencanaan yang bisa dipertanggungjawabkan melalui pendekatan multidisiplin; dan b. bahwa UNIPDU sebagai Perguruan Tinggi yang memiliki berbaqai macam disiplin ilmu pengetahuan diharapkan ikut secara aktif mengembangkan berbagai keahlian dalam pembangunan Pariwisata berupa sumbangan pemikiran, pelaksanaan penelitian, pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat.
k.
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA TENTANG WISATA KESEHATAN (HEALTH TOURISM) NOMOR: 412/MENKES/SKB/XI/2012 DAN NOMOR: NK/30/PW.202/MPEK/2012 ....................................................
62
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA ASOSIASI BANK PEMBANGUNAN DAERAH (ASBANDA) DENGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PERANAN BPD DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF NOMOR: 006/MOU-PH/XII/2012 DAN NOMOR:NK.131/UM.303/MPEK/2012 ....................................
67
m. NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) TENTANG PENGEMBANGAN DAN SOSIALISASI PARIWISATA SYARIAH NOMOR: NK.11/KS.001/W.PEK/2012 DAN NOMOR:B-459/DSN-MUI/XII/2012 ................................
72
l.
n.
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ‘ULUM (UNIPDU) JOMBANG TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PARIWISATA SYARIAH NOMOR: NK.12/KS.001/W.PEK/2012 DAN NOMOR 2522/A/AU/12/2012 .................................................................
77
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pariwisata Syariah dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 Tujuan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pendidikan pariwisata syariah.
78
vii
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ‘ULUM (UNIPDU) JOMBANG TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PARIWISATA SYARIAH Nomor Nomor
: NK.12/KS.001/W.PEK/2012. : 2522/A/AU/12/2012.
Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh, Bulan Desember, Tahun Dua ribu dua belas, bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Dr. SAPTA NIRWANDAR
viii
: Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Sapta Pesona, JI. Medan Merdeka Barat 17, Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian
77
Pasal 7 Jangka Waktu (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK. (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman setiap 1 (satu) tahun sekali. (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum diakhiri dan disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya. Pasal 8 Ketentuan Lain Lain Segala sesuatu yang belurn diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan perubahan serta penambahannya akan dituangkan dalam suatu addendum yang disepakati bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Pasal 8 Ketentuan Penutup Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sarna bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh kedua belah pihak pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
PERJANJIAN KERJA SAMA antara KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF dengan TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT Nomor :
PK.01/KS.001/WM.PEK/2012
Nomor :
PKS/1/I/2012 tentang
PROMOSI WONDERFUL INDONESIA DI KRI DEWARUCI
Pada hari ini Minggu tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas (15-1-2012), bertempat di Surabaya, kami yang bertandatangan di bawah ini : 1. KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sapta Nirwandar, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 2. TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT, dalam hal ini diwakili oleh Soeparno, Laksamana TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, berkedudukan di Markas Besar TNI Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
76
1
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. —————
b. memberikan Advokasi kepada PIHAK PERTAMA terkait pariwisata syariah; dan
Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
c. memberikan konsultasi, pendampingan, pembinaan manajemen, serta monitoring aspek kesyariahan operator pariwisata syariah.
a. Dalam rangka menyukseskan pencitraan pariwisata Indonesia di luar negeri sebagai destinasi wisata yang aman dan nyaman melalui promosi branding pariwisata Indonesia “Wonderful Indonesia” dibutuhkan upaya bersama dengan instansi-instansi terkait, termasuk dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. b. PIHAK KEDUA sebagai instansi yang memiliki KRI Dewaruci melalui kegiatannya yang bernama Pelayaran Astronomi Kartika Jala Krida Tahun 2012 (KJK 2012) dengan mengarungi lautan nusantara dan internasional adalah memiliki akses pencinta/penggemar (fans) di seluruh dunia yang dapat memberikan dampak promosi kepariwisataan Indonesia melalui atraksi kebudayaan para Kadet dan Anak Buah Kapal di setiap pelabuhan internasional yang disinggahinya. c.
Bahwa untuk menyukseskan program pencitraan tersebut melalui branding pariwisata Indonesia “Wonderful Indonesia” serta pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 8 juta wisatawan pada tahun 2012 dimaksud, diperlukan kegiatankegiatan bersama yang difokuskan pada promosi “Wonderful Indonesia” dalam kegiatan pelayaran KRI Dewaruci pada KJK 2012.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagai berikut: Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai acuan/pedoman bagi PARA PIHAK di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kerja sama promosi “Wonderful Indonesia” guna mendorong pencitraan dan Pelayaran KRI Dewaruci.
2
Pasal 4 Prinsip Kerjasama Pelaksanaan dari kesepahaman ini akan dituangkan dalam kegiatankegiatan yang berprinsip pada : a. kebersamaan, efektifitas usaha dan ukhuwah wathoniyah serta ukhuwah islamiyah; b. mengedepankan profesionalitas dan transparansi dalam kerjasama; c. setiap keputusan bersama dilandasi dengan asas musyawarah untuk mufakat; d. PARA PIHAK menghargai otonomi kelembagaan masing-masing pihak dalam mengambil keputusan; dan e. PARA PIHAK diperkenankan mengadakan kerjasarna dengan pihak lain tanpa harus ada persetujuan dari pihak lainnya sepanjang tidak merugikan kepentingan yang telah lebih dahulu disepakati oleh PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini. Pasal 5 Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Nota Kesepahaman dalam bentuk kegiatan kerja sama akan diatur dalam Kesepakatan tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 75
Pasal 1 Tujuan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka menjalin kerja sama yang komprehensif dalam usaha-usaha pengembangan dan sosialisasi kegiatan Pariwisata Syariah, yang akan disusun dalam sebuah rencana kerja yang integratif sehingga membentuk sebuah jaringan operator Pariwisata Syariah yang handal, terpercaya, mampu melayani kebutuhan masyarakat, dan terjaga kualitas kesyariahan produk-produknya.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan kegiatankegiatan promosi PARA PIHAK demi terwujudnya hasil yang optimal. Pasal 2 RUANG LlNGKUP
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi meningkatkan awareness terhadap destinasi pariwisata Indonesia oleh para pencinta/ penggemar KRI Dewaruci melalui promosi pencitraan “Wonderful Indonesia” dalam pelayaran KRI Dewaruci pada KJK 2012 di pelayaran internasionaI.
Pasal 2 Ruang Lingkup Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. konsultasi, pendampingan, pembinaan manajemen, serta memonitor aspek kesyariahan operator pariwisata syariah; b. sosialisasi ketentuan-ketentuan pariwisata syariah kepada seluruh jaringan operator pariwisata syariah; dan c. kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu dan terkait dengan pengembangan pariwisata syariah. Pasal 3 Tugas dan Tanggung jawab (1) PIHAK PERTAMA mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab dalam hal : a. mendapatkan advokasi dari PIHAK KEDUA terkait kesyariahan Operator Pariwisata Syariah; dan b. mendukung penyelenggaraan Sosialisasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK. (2) PIHAK KEDUA mempunyai Tugas dan Tanggung jawab dalam hal: a. mendapatkan dukungan dari PIHAK PERTAMA. terkait Sosialisasi Wisata Syariah sesuai kesepakatan PARA PIHAK; 74
Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN
(1) Kewajiban PIHAK KESATU: a. Memberikan sponsorship pada kegiatan promosi oleh KRI Dewaruci pada KJK 2012 khususnya di setiap pelabuhan internasional yang disinggahinya. b. Menyiapkan pakaian adat masing-masing daerah di Indonesia untuk para Kadet khususnya pada kegiatan-kegiatan kesenian tradisional. c.
Menyiapkan Cocktail Party di pelabuhan pasar-pasar utama pariwisata yang disinggahi KRI Dewaruci.
d. Menyiapkan souvenir eksklusif dan souvenir umum untuk dibagikan kepada pecinta KRI Dewaruci di pelabuhan pasarpasar utama pariwisata yang disinggahi KRI Dewaruci. e. Menyiapkan bahan promosi pariwisata yang ditempatkan di KRI Dewaruci. (2) Kewajiban PIHAK KEDUA: a. Mengizinkan memasang logo Wonderful Indonesia di KRI Dewaruci. b. Menunjuk satu orang Person in Charge (PlC) untuk melakukan pendokumentasian dan menyampaikannya secara berkala kepada PIHAK KESATU. 3
berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung MUI, JI. Dempo No. 19, Pegangsaan, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
c. Memasang bahan promosi “Wonderful Indonesia” di KRI Dewaruci. d. Membagikan bahan-bahan promosi kepariwisataan Indonesia pada setiap open ship. e. Mengizinkan perwakilan PIHAK KESATU untuk mengunjungi dan menyaksikan kegiatan promosi pariwisata pada saat KRI Dewaruci singgah di pelabuhan pasar-pasar utama pariwisata Indonesia. Pasal 4 JANGKA WAKTU
Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani sampai dengan selesainya pelayaran KRI Dewaruci dalam KJK 2012. Pasal 5 PELAKSANAAN
Wakil-wakil PIHAK KESATU (Dalam hal ini Direktur Promosi Pariwisata Luar Negeri dan para pejabat dan staf di lingkungan Direktorat Promosi Pariwisata Luar Negeri yang telah ditunjuk sebagai Person in Charge kegiatan promosi “Wonderful Indonesia” di KRI Dewaruci), dan wakil-wakil PIHAK KEDUA (dalam hal ini Komandan KRI Dewaruci bersama para Kadet dan Anak Buah Kapal) akan menetapkan kerja sama kegiatan promosi yang akan dilaksanakan seperti: a. Para Kadet dan Anak Buah Kapal akan mengadakan pagelaran kesenian Indonesia seperti tari-tarian tradisional Indonesia, Rempak Gendang, Kesenian Reog dan Parade pada point-point tertentu (pelabuhan singgah) di depan para pencinta/penggemar (fans) KRI Dewaruci yang mana kegiatan ini memiliki dampak meningkatkan pencitraan Indonesia di dunia internasional serta memperkuat promosi word of mouth. b. PIHAK KESATU akan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan promosi pencitraan promosi pariwisata Indonesia melalui 4
Dalam Nota Kesepahaman ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. bahwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sebagai lembaga di lingkungan Majelis Ulama Indonesia yang menangani berbagai masalah yang berhubungan dengan lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan lembaga Bisnis Syariah (LBS). Didirikan pada tanggal, 10 Februari 1999 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan berbagai unsur masyarakat, baik dari Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Daerah, ormas-ormas Islam, akademisi, pejabat maupun individu; b. bahwa dalam rangka memajukan kepariwisataan Indonesia perlu dikembangkan branding pariwisata syariah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan potensi pariwisata Indonesia di dunia Internasional; dan c.
bahwa koordinasi dan keria sama yang erat diantara berbagai instansi yang terkait perlu dilakukan agar peranan DSN-MUI dalam pengembangan pariwisata syariah dapat terlaksana dengan baik, sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produkproduk Pariwisata Syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Sosialisasi Pariwisata Syariah, dengan ketentuan sebagai berikut:
73
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELlS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) TENTANG PENGEMBANGAN DAN SOSIALlSASI PARIWISATA SYARIAH Nomor : NK.11/KS.001/W.PEK/2012. Nomor : B-459/DSN-MUI/XII/2012. Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh, Bulan Desember, Tahun Dua ribu dua belas, bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Dr. SAPTA NIRWANDAR
2. KH. MA’RUF AMIN
72
: Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Sapta Pesona, JI. Medan Merdeka Barat 17, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; : Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang
branding “Wonderful Indonesia” yang dilaksanakan dalam bentuk; pemasangan spanduk dan banner “Wonderful Indonesia” di dalam KRI Dewaruci, melekatkan logo “Wonderful Indonesia” (berbentuk pin) pada pakaian adat Indonesia, membuat backdrop pada panggung kesenian, memberikan pelayanan informasi dan memberikan cinderamata kepada pencinta/penggemar KRI Dewaruci. Pasal 6 BIAYA
Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan ketentuan bahwa pada setiap acara khusus yang akan dilaksanakan, PARA PIHAK akan menentukan biaya yang menjadi tanggung jawab biaya masingmasing maupun yang menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tertuang pada pasal-pasal sebelumnya. Pasal 7 FORCE MAJEURE
(1) Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yaitu antara lain bencana alam, huru-hara, perang, pemberontakan, sabotase, kebakaran atau pemogokkan masal. (2) Apabila terjadi Force Majeure maka salah satu pihak dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang adanya Force Majeure tersebut. (3) Apabila terjadi Force Majeure maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum selama masa berlakunya Force Majeure. Pasal 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena: 5
(1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir sebagaimana diatur pada Pasal 4.
dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini.
(2) Apabila salah satu pihak mengundurkan diri maka harus memberitahukan secara tertulis 3 (tiga) Minggu sebelumnya.
(2) Tata cara pelaksanaan kerjasama diatur lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan.
Pasal 9 KETENTUAN LAIN
Pasal 7 PENUTUP
(1) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk mengalihkan Hak/atau Kewajibannya yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak manapun juga tanpa ada persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
(1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap dengan PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
(2) PARA PIHAK atau para penggantinya atau para penerus Haknya yang sah terikat pada ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama.
(2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
PIHAK KEDUA
Pasal 10 ALAMAT PEMBERITAHUAN
(1) Setiap Pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim melalui faksmile dengan konfirmasi tertulis melalui kurir kepada alamat-alamat dibawah ini:
MARI ELKA PANGESTU
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Direktorat Promosi Pariwisata Luar Negeri Up. Nia Niscaya JI. Medan Merdeka Barat no. 17 Jakarta 10110 Telpon: (021) 3838309 Faksimile : (021) 3860828 Email:
[email protected] 6
71
(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab menyediakan bantuan pendampingan berupa peningkatan kemampuan kreasi dan produksi kreatif pelaku industri kreatif yang dilaksanakan melalui kegiatan seminar, lokakarya, fasilitasi magang atau kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan untuk berkreasi dan berproduksi.
Tentara Nasional lndonesia Angkatan Laut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Markas Besar TNI Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur Telpon: (021) 8723301 Faksimile: (021) 8710628 Email:
[email protected]
Pasal 4 PELAKSANAAN
(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama selambat-Iambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif.
(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menugaskan wakilwakilnya sebagai pelaksana teknis sesuai dengan fungsi, tugas, dan kebutuhan yang diperlukan. (2) Dalam hal diperlukan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat mengundang dan bekerja sama dengan instansi lain, pihak swasta, asosiasi-asosiasi industri, asosiasi-asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan badan/lembaga lainnya untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaannya. Pasal 5 JANGKA WAKTU (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 2 (dua) tahun, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK. (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum diakhiri dan disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya. Pasal 6 KETENTUAN LAIN-LAIN (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan perubahan serta penambahannya akan dituangkan dalam suatu addendum yang disepakati bersama oleh PIHAK PERTAMA 70
(3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikannya secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui faksmile dengan konfirmasi tertulis melaIui kurir. (4) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau nomor faksmile tersebut di atas, dianggap telah diterima atau disampaikan: a. Pada hari yang sama apabila diserahkan secara langsung. b. Pada hari ke 5 (Iima) apabila dikirim per pos. c.
Pada hari yang sama apabila diserahkan per faksmile dengan hasiI yang baik. Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELlSIHAN
Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK, apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
7
Pasal 12 LAIN-LAIN
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah mufakat PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama.
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing diserahkan kepada PARA PIHAK.
Kepala Staf Angkatan Laut
Pasal 1 TUJUAN Nota kesepahaman ini bertujuan untuk :
Pasal 13 PENUTUP
PIHAK KEDUA
Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman tentang Peranan BPD dalam pengembangan Industri Kreatif, dengan ketentuan sebagai berikut :
PIHAK KESATU Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wakil
a. meningkatkan dukungan BPD dalam pembiayaan industri kreatif dan pelaksanaan financial inclusion; b. mengoptimalkan penyaluran kredit produktif, UMKM kepada masyarakat unbanked untuk mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi; dan c.
memperoleh dukungan pembiayaan industri kreatif dan pelaksanaan financial inclusion. Pasal 2 RUANG LlNGKUP KERJA SAMA
Ruang lingkup kerja sama diarahkan pada pelaksanaan program BPD Regional Champion yang mencakup: a. kontribusi dan fasilitasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkenaan dengan implementasi Ekonomi Kreatif untuk medukung program kerja PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; dan b. kontribusi dan fasilitasi tersebut mencakup penyediaan sarana dan prasarana, narasumber, dan pendanaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan program Ekonomi Kreatif; Pasak 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (1) PIHAK PERTAMA memberikan kontribusi dan fasilitasi berupa dukungan pendanaan bagi kegiatan industri kreatif dan financial inclusion yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
8
69
tanggal 21 Maret 2012 oleh notaris H. Rizul Sudarmadi, SH.MKn. bertindak untuk atas nama BPDSI yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut “PIHAK PERTAMA” 2. KEMENTERIAN PARIWISATA : berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 27, Jakarta DAN EKONOMI KREATIF Pusat, dalam perbuatan hukum REPUBLlK INDONESIA ini diwakili sah oleh Dr. Mari Elka Pangestu, Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P/Tahun 2011, yang untuk selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”. Dalam Nota Kesepahaman ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. bahwa dalam rangka memperkuat perekonomian daerah perlu dilakukan upaya penguatan daya saing dan kelembagaan BPD agar lebih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai agent of development daerah; b. bahwa Pemanfaatan BPD sebagai fasilitator untuk menumbuhkembangkan industri kreatif bagi masyarakat luas utamanya anak muda yang kreatif untuk mengembangkan usahanya; dan c.
68
bahwa koordinasi dan kerja sama yang erat diantara berbagai instansi yang terkait perlu dilakukan agar peranan BPD dalam pengembangan ekonomi kreatif dapat terlaksana dengan baik, yang merupakan wujud nyata dari BPD Regional Champion yang bersifat komprehensif.
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERlAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : KB.12/KS.00l/MPEK/2012 –––––––––––––––––––––––––––––––––––– NOMOR : 002/PK-MoU /2012
TENTANG PENINGKATAN KEMAMPUAN ANGGOTA GERAKAN PRAMUKA DI BIDANG KEPARIWISATAAN
Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini : 1. MARI ELKA PANGESTU
: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 9
2. Prof. DR. Dr. H. AZRUL AZWAR, MPH: Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 6, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, yang selanjutnya disebut PlHAK KEDUA; Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. bahwa anggota Gerakan Pramuka sebagai kader dan generasi penerus bangsa serta bagian dari anggota masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan yang turut bertanggung jawab dan berperan serta dalam pembangunan kepariwisataan; b. bahwa Kwartir Nasional Gerakan Pramuka adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka di tingkat nasional; c.
bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
d. bahwa kedua belah pihak berkeinginan untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka memperluas peran anggota Gerakan Pramuka dalam pembangunan kepariwisataan. Berdasarkan hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 TUJUAN
Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan peran Gerakan Pramuka dalam mendukung pembangunan kepariwisataan nasional melalui peningkatan kemampuan anggota Gerakan Pramuka di bidang kepariwisataan. 10
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA ASOSIASI BANK PEMBANGUNAN DAERAH (ASBANDA) DENGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PERANAN BPD DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF Nomor : 006/MoU-PH/XII/2012 Nomor : NK.131/UM.303/MPEK/2012 Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Belas, (3-12-2012) bertempat di Gedung Thamrin Bank Indonesia, Jakarta, telah diadakan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Peranan BPD Dalam Mendorong Implementasi Ekonomi Kreatif antara: 1. PEMBANGUNAN ASOSIASI BANK DAERAH (ASBANDA)
: berkedudukan di Jl. MT. Haryono Kav 23 Jakarta Selatan, dalam perbuatan hukum ini diwakili sah oleh DR. Eko Budiwiyono MBA, selaku Ketua Umum Asbanda, berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Nasional Asbanda tanggal 11 Februari 2012, yang telah diakte notariatkan Nomor : 102, 67
Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 2 RUANG LINGKUP
(1) PARA PIHAK melakukan Monitoring dan Evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. Pasal 8 PENUTUP
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: a. pengembangan kepariwisataan melalui Satuan Karya Pramuka (Saka) Pariwisata; b. peningkatan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan di bidang kepariwisataan kepada anggota Gerakan Pramuka; dan c.
partisipasi kedua belah pihak dalam kegiatan kepariwisataan dan kepramukaan.
(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat PARA PIHAK. (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK
Pasa1 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. memfasilitasi pelaksanaan langkah-langkah persiapan yang diperlukan sesuai kewenangannya dalam rangka pembentukan Saka Pariwisata; b. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembinaan Saka Pariwisata pada skala nasional dan pemberdayaan peran anggota Gerakan Pramuka dalam pengembangan kepariwisataan;
PIHAK KEDUA
c.
MARI ELKA PANGESTU
NAFSIAH MBOI
mengoordinasikan dengan dinas yang membidangi kepariwisataan di daerah untuk mendukung keberadaan Saka Pariwisata; dan
d. mengoordinasikan hal-hal terkait yang diperlukan untuk pelaksanaan lingkup bidang yang dikerjasamakan. (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. mendukung pelaksanaan langkah-langkah persiapan dalam rangka pembentukan Saka Pariwisata; b. menyiapkan anggota Gerakan Pramuka untuk berperan serta dalam Saka Pariwisata;
66
11
c. melaksanakan pembinaan Saka Pariwisata dan memberdayakan anggota Gerakan Pramuka dalam pengembangan kepariwisataan; d. mengoordinasikan kwartir daerah dan kwartir cabang untuk mendukung keberadaan Saka Pariwisata; dan e. mengoordinasikan hal-hal terkait yang diperlukan untuk pelaksanaan lingkup bidang yang dikerjasamakan. Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN
(1) Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini, PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dan PIHAK KEDUA dilaksanakan WakiI Ketua Kwartir Nasional Bidang Kepramukaan dan Saka, dan Wakil Ketua Kwartir Nasional Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian. (2) Pelaksana kedua belah pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim yang beranggotakan masing-masing pihak dalam penyelenggaraan kegiatan yang dikerjasamakan. (3) Untuk efektifitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama kedua belah pihak mengadakan evaluasi secara periodik setiap 1 (satu) tahun. (4) Dalam melaksanakan kegiatan kedua belah pihak dapat menyertakan Pihak lain berdasarkan tugas dan fungsi. Pasal 5 PEMBIAYAAN
Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
12
d. menyusun strategi pemasaran produk pelayanan kesehatan yang merupakan daya tarik dan daya saing wisata Indonesia; dan e. melakukan identifikasi dan mengusulkan berbagai produk unggulan Wisata Kesehatan Indonesia untuk dipatenkan sebagai kekayaan intelektual di Indonesia dan dunia. Pasal 4 PELAKSANAAN (1) Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman dibentuk Tim Kelompok Kerja Nasional Pengembangan Wisata Kesehatan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Pasal 5 JANGKA WAKTU (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK. (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya; (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini. Pasal 6 PEMBIAYAAN Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 65
Pasal 1 TUJUAN Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK dalam upaya bersama untuk pengembangan wisata kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 2 RUANG LlNGKUP Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi : 1. penyusunan program dan kebijakan bersama terkait wisata kesehatan; 2. peningkatan mutu wisata kesehatan; 3. pengembangan promosi wisata kesehatan; dan 4. pembentukan kelompok kerja wisata kesehatan. Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menyusun standar, pedoman fasilitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pelayanan kesehatan; b. melakukan penelitian dan pengembangan wisata kesehatan dalam bidang kesehatan; dan c.
menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau griya sehat dalam hal wisata kesehatan.
(2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menyusun standar usaha pariwisata di bidang wisata kesehatan; b. melaksanakan sosialisasi wisata kesehatan yang bernuansa tradisional, unik, otentik, dan mudah diakses; c.
64
menyusun kerjasama antara sektor swasta di bidang pariwisata dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan;
Pasal 6 JANGKA WAKTU
(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini. Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISlHAN
Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Kesepakatan Bersama ini, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Pasal 8 KETENTUAN LAIN-LAIN
(1) Keterikatan kedua belah pihak dalam Kesepakatan Bersama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Hal-hal yang memerlukan perubahan baik penambahan maupun pengurangan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian secara tertulis oleh kedua belah pihak dalam bentuk Addendum sebagai aturan tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Pasal 9 KETENTUAN PENUTUP
(1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK 13
PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan telah diterima oleh kedua belah pihak pada saat Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
2. MARI ELKA PANGESTU :
(2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersamasama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
Prof. DR. H. AZRUL AZWAR, MPH
MARI ELKA PANGESTU
a. bahwa Wisata Kesehatan merupakan wisata dengan tujuan meningkatkan kesehatan perseorangan; b. bahwa pengembangan kebijakan wisata kesehatan yang berkesinambungan merupakan bagian strategi pembangunan nasional sektor pariwisata dan kesehatan secara terpadu serta berkesesuaian dengan potensi nasional, karakteristik lingkungan, dan sosio-kultural; c.
bahwa sarana, prasarana, sistem pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia membutuhkan peningkatan dan pengembangan sesuai standar internasional;
d. bahwa Menteri Kesehatan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengadakan pertemuan terkait wisata kesehatan dan sepakat untuk meningkatkan dan mensinergikan program wisata kesehatan di Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Wisata Kesehatan (Health Tourism) selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:
14
63
NOTA KESEPAHAMAN
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLlK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLlK INDONESIA TENTANG
DENGAN
WISATA KESEHATAN (HEALTH TOURISM) PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
NOMOR NOMOR
: 412/Menkes/SKB/XI/2012 : NK/30/PW.202/MPEK/2012
Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini : 1. NAFSIAH MBOI
62
:
Menteri Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
TENTANG PENYEDIAAN LAYANAN PERBANKAN KEPADA MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI
Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor
: : : : : :
400/1099/SJ 01/PKS/M/2012 02/MoU/RC.110/3/2012 KB.20/UM.303/MPEK/2012 NK.2/MENHUT-II/2012 B.218-DIR/SKP/03/2012
Pada hari ini, Jumat, tanggal Tiga puluh, bulan Maret tahun Dua ribu dua belas, bertempat di Gedung Krida Bhakti, Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 15
I.
Kementerian yang melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, terdiri atas: 1. Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; 2. Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009, berkedudukan di Jalan Patimura Nomor 20, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia; 3. Suswono, Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009, berkedudukan di Jalan Harsono R.M. Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia; 4. Mari Elka Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia; dan
Pasal 5 PEMBIAYAAN Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 JANGKA WAKTU (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diubah atau diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK. (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan PARA PIHAK yang tertuang dalam bentuk tertulis. Pasal 7 PENUTUP Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan telah diterima oleh PARA PIHAK pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
5. Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I, Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia; 16
61
b. melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi statistik pariwisata dan ekonomi kreatif bersama; dan c. melakukan pengembangan metode dan konsep statistik pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangan standar statistik nasional dan internasional, yang dilakukan sendiri ataupun bersama-sama. (2) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab menyediakan dan mendayagunakan sumber daya yang dibutuhkan PIHAK KEDUA, untuk menunjang kerja sama dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi statistik pariwisata dan ekonomi kreatif, diantaranya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dari PIHAK KEDUA melalui pendidikan dan pelatihan pariwisata dan ekonomi kreatif. (3) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab menyediakan dan mendayagunakan sumber daya yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA, untuk menunjang kerja sama dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi statistik pariwisata dan ekonomi kreatif, diantaranya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dari PIHAK PERTAMA melalui pendidikan dan pelatihan statistik atau pranata komputer. Pasal 4 PELAKSANAAN
yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PIHAK KESATU. II.
P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Penyedia Layanan Perbankan, dalam hal ini diwakili oleh Sofyan Basir, Direktur Utama P.T. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk., bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 51 Tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 Tanggal 25 Agustus 2009, tambahan Nomor 23079, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44 - 46 Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersamasama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri;
(1) Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini, akan diatur dengan perjanjian kerja sama tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah perseroan yang bergerak dibidang perbankan yang salah satu usahanya adalah menghimpun dana pihak ketiga, memberikan pinjaman dan menyediakan fasilitas online banking system serta menyediakan jasa perbankan lainnya bagi nasabah-nasabahnya.
(2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PIHAK PERTAMA menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif cq. Kepala Pusat Data dan Informasi sebagai perwakilan, dan PIHAK KEDUA menunjuk Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata sebagai perwakilan.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama Tentang Penyediaan Layanan Perbankan Kepada Masyarakat Penerima Manfaat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dengan ketentuanketentuan sebagai berikut:
60
17
Maksud dan Tujuan
Pasal 1 (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatan layanan perbankan kepada masyarakat penerima manfaat PNPM Mandiri, dalam hal mendapatkan layanan perbankan, baik untuk simpanan, pinjaman, dan jasa perbankan lainnya. (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendorong para penerima manfaat PNPM Mandiri agar semakin professional dalam mengembangkan usahanya melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan, sehingga dihasilkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berasal dari Program PNPM Mandiri.
Pengembangan Data dan Informasi Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 TUJUAN Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam hal pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi statistik pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari dukungan manajeman perencanaan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Pasal 2 RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup
Pasal 2 (1) Penyediaan layanan perbankan kepada penerima manfaat PNPM Mandiri melalui unit kerja operasional Bank yang berada diseluruh Indonesia. (2) Pendampingan kepada penerima manfaat PNPM Mandiri sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. (3) Pengembangan kerjasama lainnya berdasarkan kesepakatan yang berkaitan dengan layanan perbankan. Tugas dan Tanggung Jawab Pasal 3 (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk: a. menyosialisasikan Kesepakatan Bersama kepada seluruh penerima manfaat PNPM Mandiri; dan b. memberikan dukungan melalui proses pembinaan. (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk: a. melakukan implementasi penyediaan layanan perbankan yang 18
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: a. pertukaran data, informasi, dan hasil penelitian statistik pariwisata dan ekonomi kreatif; b. pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi statistik pariwisata dan ekonomi kreatif; c.
pengembangan metoda dan konsep statistik pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangan standar statistik nasional dan internasional; dan
d. penyediaan dan pendayagunaan sumber daya yang dibutuhkan dalam batas kemampuan masing-masing PIHAK, untuk mengembangkan data dan informasi statistik pariwisata dan ekonomi kreatif. Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (1) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. menyediakan dan memberikan data, informasi, dan hasil penelitian pariwisata dan ekonomi kreatif yang dapat digunakan bersama;
59
2. SURYAMIN
:
Kepala Badan Pusat Statistik, yang berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan PARA PIHAK; dan b. menyelenggarakan mekanisme kemitraan dengan PIHAK KESATU melalui pemberian pinjaman kepada penerima manfaat PNPM Mandiri secara nasional, yang memiliki kelayakan usaha sesuai hasil penilaian dari PIHAK KEDUA.
Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: a. bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; b. bahwa Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; c.
bahwa data dan informasi statistik diperlukan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
d. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif diperlukan kebijakan yang disusun berdasarkan dukungan data dan informasi statistik yang akurat, konsisten, teratur, dan berkesinambungan; dan e. bahwa data dan informasi statistik yang diperlukan tersebut merupakan hasil pengembangan metode dan konsep yang sesuai dengan standar statistik nasional dan internasional. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan dan
58
Pelaksanaan Pasal 4 (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama. (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. Jangka Waktu Pasal 5 (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. (2) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sebelum Kesepakatan Bersama diakhiri. (3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya (4) Apabila dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan 19
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada tanggapan dari pihak lainnya maka Kesepakatan Bersama ini dianggap berakhir. Biaya Pasal 6 Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
NOTA KESEPAHAMAN
Penyelesaian Perselisihan
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pasal 7
DAN
(1) Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
BADAN PUSAT STATISTIK
(2) Apabila pelaksanaan musyawarah antara PARA PIHAK tidak dapat diselesaikan, maka akan diserahkan kepada mediator yang disepakati PARA PIHAK.
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Perubahan
ANTARA
TENTANG
NOMOR : HK.60/KS .001/MPEK/2012 NOMOR : 24/KS/19-XI/2012
Pasal 8 (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK. (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. Penutup Pasal 9 (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal 20
Pada hari ini Rabu tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini: 1. MARI ELKA PANGESTU : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
57
Pasal 9 Ketentuan Penutup (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan telah diterima PARA PIHAK pada saat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 6 (enam) asli, masingmasing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah dengan persetujuan PARA PIHAK.
56
21
tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 3, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN PT. ACCOR ASIA PACIFIC (AAPC) INDONESIA NOMOR : NK.04/KS.001/Sekjen/KPEK/2012 NOMOR : 003/S MD/V/2012 TENTANG PROMOSI PARIWISATA INDONESIA Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini: 1. WARDIYATMO
2. GERARD GUILLOUET
22
: Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; : Direktur Utama PT. Accor Asia Pacific (AAPC) Indonesia, berkedudukan di Wisma 46 Kota BNI Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta
Pasal 5 Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama PARA PIHAK masih memanfaatkan dan mengelola Gedung Film, Gedung Jalan Kimia, dan Gedung Galeri Nasional Indonesia. Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat. Pasal 7 Keadaan Memaksa (Force Majeure) (1) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa (Force Majeure), PARA PIHAK atau salah satu PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa (Force Majeure) tidak dapat diminta untuk memenuhi isi Perjanjian Kerja Sama ini baik keseluruhan maupun sebagian. (2) Yang dimaksud Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan, kemampuan atau kendali PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah SATU PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini. Pasal 8 Ketentuan Lain-lain Perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
55
a. menjaga dan mernelihara kebersihan pada saat pelaksanaan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan b. turut menjaga keamanan dan ketertiban pada saat kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Accor Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK KEDUA dalam pernanfaatan dan pengelolaan Gedung Film memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. membayar tagihan rekening listrik, rekening telepon, tagihan layanan internet, rekening air dan pemeliharaan mekanikal elektrikal secara berkala pada Gedung Film lantai 6 seluas 1,034.31 M2, lantai 7 seluas 1,034.31 M2 dan lantai 8 seluas 1,034.31 M2; b. tidak menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Gedung Film lantai 6, lantai 7 dan lantai 8; c. turut memelihara Gedung Film agar tetap dalam kondisi baik; d. dalam hal melakukan perubahan ruangan harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA; dan e. turut menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Gedung Film.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.
(3) PIHAK KEDUA dalam pemanfaatan aula dan peralatan kesenian di Gedung Jalan Kimia memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. turut menjaga dan memelihara aula dan peralatan kesenian agar tetap berfungsi dengan baik; b. tidak memindahkan dan memindahtangankan peralatan kesenian ke luar Gedung Jalan Kimia tanpa pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA; dan c. turut menjaga keamanan dan ketertiban aula di Gedung Jalan Kimia.
Pasal 1 Maksud dan Tujuan
Pasal 4 Pembiayaan Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan
54
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: a. bahwa dalam rangka mengembangkan pariwisata Indonesia perlu diupayakan kemitraan dengan industri perhotelan; dan b. bahwa promosi pariwisata yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diperlukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, pergerakan wisatawan nusantara dan lama tinggal. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang promosi pariwisata Indonesia yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :
Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai upaya promosi pariwisata Indonesia oleh kedua belah pihak untuk mengembangkan potensi pariwisata nasional dan untuk menjalin kemitraan dengan industri perhotelan. PasaL 2 Ruang Lingkup Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: a. promosi bersama ijoint. promo) untuk bersama-sama mempromosikan pariwisata Indonesia kepada pasar internasional dan domestik; b. peningkatan frekuensi kunjungan wisatawan mancanegara (in bound) ke Indonesia; 23
c. partisipasi pada event-event pariwisata internasional; dan d. kegiatan lainnya yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak. PasaL 3 Tugas dan Tanggung Jawab 1. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. menyertakan PIHAK KEDUA untuk terlibat aktif dalam program wisata dalam bentuk festival dan Konvensi, Insentif, dan Even (MICE) atau program lainnya yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA; b. memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk memfasilitasi jaringan Hotel Accor di seluruh Indonesia agar berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA; c.
memberi kesempatan PIHAK KEDUA untuk membuat promosipromosi yang berkaitan dengan festival atau penyelenggaraan acara promosi wisata internasional dan domestik yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
d. memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA sebagai mitra untuk bekerjasama dalam penyediaan akomodasi para peserta dan Konvensi, Insentif, dan Even (MICE) dan promosi program pariwisata lainnya; e. memberi kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA; dan f.
PIHAK PERTAMA dapat mengundang PIHAK KEDUA untuk mengikuti acara yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA sebagai narasumber.
2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. menyediakan akomodasi kamar dengan harga khusus di jaringan-jaringan hotel PIHAK KEDUA di seluruh dunia untuk mendukung kontingen PIHAK PERTAMA ketika melakukan kegiatan promosi; 24
d. bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, PARA PIHAK dapat memanfaatkan dan mengelola Gedung Film, memanfaatkan aula dan peralatan kesenian di Gedung Jalan Kimia Nomor 12, dan Gedung Galeri Nasional Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Gedung Film, Pemanfaatan Aula dan Peralatan Kesenian di Gedung Jalan Kimia, dan Pemanfaatan Gedung Galeri Nasicnal Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Maksud Dan Tujuan Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah: a. pemanfaatan dan pengelolaan sebagian dari Gedung Film oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; b. pemanfaatan aula dan peralatan kesenian di Gedung Jalan Kimia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan c.
pemanfaatan Gedung Galeri Nasional Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pasal 2 Ruang Lingkup
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. pemanfaatan dan pengelolaan Gedung Film lantai 6, lantai 7, dan lantai 8; b. pemanfaatan aula dan peralatan kesenian di Gedung Jalan Kimia; dan c. pemanfaatan Gedung Galeri Nasional Indonesia. Pasal 3 Tugas dan Tanggung Jawab (1) PIHAK PERTAMA dalam pemanfaatan Gedung Galeri Nasional Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 53
2. AINUN NA’IM
: Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, telah terjadi perubahan nomenklatur dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan perubahan dari Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; b. bahwa dengan perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan aset diantara PARA PIHAK,yaitu Gedung Film Jalan MT. Haryono Kav. 47-48 Jakarta Selatan dan Gedung Jalan Kimia Nomor 12 Jakarta Pusat sebagai pengguna adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sedangkan Gedung Galeri Nasional Indonesia Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 14 Jakarta Pusat sebagai pengguna adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; c.
52
bahwa telah ditetapkan Berita Acara Serah Terima antara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sumber Daya Manusia, Anggaran, dan Aset dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: KP. 404/1/25/ MPEK/2012 dan Nomor: 324/MPK/KP/2012 tanggal dua puluh enam Maret tahun dua ribu dua belas;
b. mempromosikan program-program wisata Indonesia kepada para pelanggan PIHAK KEDUA melalui berbagai media yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA; c.
menyediakan situs media online berbahasa Indonesia dalam bentuk portal www.accorhotels.com untuk mempromosikan Indonesia dalam wisata domestik;
d. mencantumkan logo “Wonderful Indonesia” dalam setiap materi promosi PIHAK KEDUA untuk mempromosikan destinasi Indonesia; e. memberikan kesempatan bagi masing-rnasing hotel dalam jaringan PIHAK KEDUA di Indonesia untuk mencantumkan logo “Wonderful Indonesia” dalam setiap program promosi destinasi pariwisata Indonesia; f.
mempromosikan destinasi Indonesia melalui media www.accorhotels.comjexplore-indonesia dan mencantumkan logo “Wonderful Indonesia” sebagai jembatan ke situs destinasi wisata Indonesia dalam mempromosikan destinasi Indonesia;
g. berpartisipasi aktif dalam penyediaan akomodasi kamar di jaringan hotel PIHAK KEDUA di Indonesia; dan h. mengundang perwakilan PIHAK PERTAMA sebagai pembicara dalam pertemuan puncak yang diselenggarakan PIHAK KEDUA baik di Indonesia maupun di negara lainnya. Pasal 4 Jangka waktu (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis PARA PIHAK. (2) Masing-masing pihak dapat memutuskan Nota Kesepahaman ini setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki. 25
Pasal 5 Pembiayaan Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 6 Force Majeure (1) Dalam hal terjadi Force Majeure, PARA PIHAK atau salah satu PIHAK yang mengalami Force Majeure tidak dapat diminta untuk memenuhi isi Nota Kesepahaman ini baik keseluruhan maupun sebagian. (2) Yang dimaksud Force Majeure dalam Nota Kesepahaman ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan, kemampuan atau kendali PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah SATU PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat. Pasal 8 Ketentuan Lain-Lain (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi hak dan wewenang PARA PIHAK untuk menyelenggarakan kerjasama yang sama dengan industri perhotelan lainnya atau dengan institusi/Kementerian lainnya. 26
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN GEDUNG FILM, PEMANFAATAN AULA DAN PERALATAN KESENIAN DI GEDUNG JALAN KIMIA, DAN PEMANFAATAN GEDUNG GALERI NASIONAL INDONESIA
NOMOR : SK 08/KS 001/Sekjen/KPEK/2012 NOMOR : 86602/A.A5/IK/2012
Pada hari ini, Rabu tanggal 29 bulan Agustus tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini: 1. WARDIYATMO
:
Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
51
menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 9 Ketentuan Penutup Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari Kamis tanggal empat belas Juni dua ribu dua belas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PlHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, oleh karenanya sah dan mempunyai kekuasaan hukum yang sama.
(2) Dalam hal tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini, maka tidak menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil yang berakibat tuntutan hukum bagi PARA PIHAK. Pasal 9 Ketentuan Penutup (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, setiap rangkap bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani. (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
Asfarinal, IAI GERARD GUILLOUET
50
27
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA NOMOR : KB.03/KS.001/Sekjen/KPEK/2012 NOMOR : 001/MOU/PAREKRAF&BPPI/23/V/2012 Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. WARDIYATMO
: Sekretaris Jenderal Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkedudukan di Gedung Sapta Pesona Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. S.B WIRYANTI SUKAMDANI : Ketua Badan Promosi Pariwisata Indonesia berkedudukan di Grand Sahid Jaya Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Promosi Pariwisata Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 28
Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai koordinator pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang disepakati dalam perjanjian kerjasama ini; dan b. PIHAK KEDUA menunjuk Saudara Dinda Intan Pramesti Putri, S.Sos pelaksana tugas dan tanggung jawab yang disepakati dalam perjanjian ini di lingkungan Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Pasal 5 Pembiayaan Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan Apabila terdapat perbedaan atau kesalahpahaman antara PIHAK PERTAMA dan PlHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat. Pasal 7 Jangka Waktu Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, serta dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PlHAK PERTAMA dan PlHAK KEDUA. Pasal 8 Ketentuan Lain-lain (1) Keterikatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap
49
a. Peningkatan pemahaman, pengetahuan di bidang pelestarian dan pengembangan kota pusaka dengan fokus pada seni pertunjukan; b. Penyediaan dan pendayagunaan sumber daya yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk melestarikan dan mengembangkan kota pusaka yang mendukung semangat anti-korupsi; dan c.
Kegiatan lainnya yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak. Pasal 3 Tugas dan Tanggung Jawab
(1) PlHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Memfasilitasi pengembangan seni pertunjukan di Indonesia; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan; dan c. Membantu pelaksanaan kegiatan. (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan kampanye massal budaya anti korupsi melalui penyebaran leaflet, poster, stiker, spanduk, baliho, dll.; b. Mengkampanyekan anti-korupsi melalui pengembangan produk kreatif, seni pertunjukan di kegiatan Gelar Budaya Keraton dalam naskah dialog pertunjukan, sambutan dan pengantar MC; c.
Mendukung penyelenggaraan Gelar Budaya Keraton pada bulan Oktober di Bau-bau, Sulawesi Tenggara dengan mengkampanyekan anti korupsi. Pasal 4 Koordinator Kegiatan
Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini maka: a. PIHAK PERTAMA menunjuk Juju Masunah M.Hum, Ph.D, Direktur Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik, 48
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Kegiatan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Ketentuan Umum Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Promosi Pariwisata Indonesia adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata. 2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 3. Kegiatan Badan Promosi Pariwisata Indonesia adalah kegiatan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dalam rangka meningkatkan promosi pariwisata Indonesia yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 2 Maksud dan Tujuan (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mensinergikan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran PARA PIHAK untuk pelaksanaan kegiatan Badan Promosi Pariwisata Indonesia. (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata Indonesia. Pasal 3 Ruang Lingkup Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : a. pelaksanaan promosi pariwisata Indonesia; dan 29
b. monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata Indonesia. Pasal 4 Tugas dan Tanggung Jawab (1) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama mi, PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam melakukan perencanaan penganggaran yang terkait dengan kegiatan promosi pariwisata Indonesia; b. menelaah usulan kegiatan dari PIHAK KEDUA berdasarkan skala prioritas; c. mengoordinasikan kegiatan PIHAK KEDUA agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA; dan d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PIHAK KEDUA. (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan perencanaan penganggaran kegiatan promosi pariwisata Indonesia kepada PIHAK PERTAMA secara pro aktif; b. menjalankan setiap prosedur terkait dengan perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA; dan c. menyampaikan laporan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja kepada PIHAK PERTAMA, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA. Pasal 5 Pelaksanaan (1) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab melakukan 30
2. Asfarinal, IAI
: Direktur Eksekutif Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) bertindak untuk dan atas nama pimpinan Jaringan Kota Pusaka Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Veteran I No. 23, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
Dengan terlebih dahuIu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa sehubungan dengan lnstruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012; b. Bahwa sehubungan dengan instruksi terse but dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat luas mengenai nilai, budaya dan perilaku anti korupsi perlu melibatkan masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang budaya; c. Bahwa Jaringan Kota Pusaka Indonesia merupakan komunitas masyarakat yang peduli terhadap seni dan budaya Indonesia dalam rangka kegiatan pelestarian dan pengembangan kota pusaka. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka pelestarian dan pengembangan kota pusaka yang mendukung semangat antikorupsi dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Tujuan Kerja sama Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak untuk saling menunjang peningkatan dan pengembangan fungsi dan tugas masing-masing. Pasal 2 Ruang Lingkup Ruang lingkup kerjasama meliputi:
47
pertemuan berkala dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata Indonesia. (2) Pertemuan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. Pasal 6 PERJANJlAN KERJASAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI BUDAYA KEMENTERIAN PARlWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN JARINGAN KOTA PUSAKA INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE ANTI KORUPSI MELALUI PENGEMBANGAN PRODUK KREATIF SENI PERTUNJUKAN NOMOR : SK06/KS.001/EKSB/KPEK/2012 NOMOR : 022/VI/JKPI/2012 Pada hari ini, Kamis tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu dua belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Drs. Ukus Kuswara, MM : PIt. Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut PlliAK PERTAMA; 46
Pelaksanaan Kesepakatan Bersama mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Pasal 7 Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PIHAK PERTAMA menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata, dan PIHAK KEDUA menunjuk Direktur Eksekutif Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Pasal 8 Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis PARA PIHAK. Pasal 9 Pendanaan Pendanaan kegiatan promosi pariwisata Indonesia bersifat tidak mengikat disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan (1) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian 31
Kerja Sama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
Pasal 8 Ketentuan Lain-lain
(2) Dalam perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai musyawarah untuk mufakat dapat diselesaikan melalui lembaga hukum.
(1) Keterikatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Pasal 11 Ketentuan Lain-Lain
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.
Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
Pasal 9 Ketentuan Penutup
Pasal 12 Ketentuan Penutup (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan telah diterima oleh kedua belah pihak pada saat Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari Kamis tanggal empat belas Juni dua ribu dua belas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, oleh karenanya sah dan mempunyai hukum yang sama.
PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA
Obby A.R. Wiramihardja
Drs. Ukus Kuswara, MM.
(2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK. PIHAK KEDUA
S.B WIRYANTI SUKAMDANI
32
PIHAK PERTAMA
WARDIYATMO
45
a. PIHAK PERTAMA menunjuk Juju Masunah, M.Hum, Ph.D, Direktur Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai koordinator pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang disepakati dalam perjanjian kerjasama ini di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan b. PIHAK KEDUA menunjuk Saudara Sani Winandar sebagai Ketua Pelaksana Harian Masyarakat Musik Angklung sebagai pelaksana tugas dan tanggung jawab yang disepakati dalam perjanjian ini di lingkungan Masyarakat Musik Angklung. Pasal 5 Pembiayaan Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi tanggung jawab PlHAK PERTAMA dan atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan Apabila terdapat perbedaan atau kesalahpahaman antara PlHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat. Pasal 7 Jangka Waktu Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, serta dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PlHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
44
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR NOMOR
: 11/MEN.PP&PA/06/2012 : KB.38/KS.001/MPEK/2012
Pada hari ini, Selasa tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. LINDA AMALIA SARI
: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
33
2. MARI ELKA PANGESTU : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
a. Peningkatan pemahaman, pengetahuan di bidang penyusunan kebijakan dan panduan sistem pelayanan fasilitas pelaku dan kegiatan produk kreatif Seni Musik Angklung;
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersamasama disebut PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan ketentuan sebagai berikut:
c.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan: 1. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. 2. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, tugas dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 3. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan. 4. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-Iaki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. 34
b. Penyediaan dan pendayagunaan sumber daya yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk melestarikan dan mengembangkan bidang Seni Musik Angklung yang mendukung semangat anti korupsi; dan Kegiatan lainnya yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak. Pasal 3 Tugas dan Tanggung Jawab (1) PlHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Memfasilitasi pengembangan Seni Musik Angklung; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan; dan c. Membantu pelaksanaan kegiatan. (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan kampanye massal budaya anti korupsi, melalui penyebaran leaflet, poster, stiker, spanduk, baliho, dll; b. Mengkampanyekan anti-korupsi melalui pengembangan produk kreatif Seni Musik Angklung dalam setiap syair lagu yang mempunyai pesan moral untuk masyarakat dalam mendukung semangat anti korupsi; c.
Menyelenggarakan Festival Musik Angklung pada Bulan Oktober tahun dua ribu dua belas di Bandung dengan mengkampanyekan anti korupsi melalui buku acara, undangan, spanduk, poster, baliho, baner, MC, sambutan-sambutan, dan syair lagu musik Angklung. Pasal 4 Koordinator Kegiatan
Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini maka: 43
2. Obby A.R. Wiramihardja
: Ketua Umum Masyarakat Musik Angklung (MMA) bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Masyarakat Musik Angklung, yang berkedudukan di Jalan Bhineka IV No. 2 Cawang Baru, Jakarta Timur 13340 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa sehubungan dengan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012;
5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 7. Ekonomi Kreatif adalah era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusianya sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya.
b. Bahwa sehubungan dengan instruksi tersebut dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat luas mengenai nilai, budaya dan perilaku anti korupsi perlu melibatkan masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Seni Musik Angklung; c.
Bahwa Masyarakat Musik Angklung merupakan komunitas musik angklung yang memiliki program dan kepedulian di bidang pengembangan produk kreatif seni Musik Angklung.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam rangka pengembangan produk kreatif seni musik angklung yang mendukung semangat antikorupsi dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Tujuan Kerjasama Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak untuk saling menunjang peningkatan dan pengembangan fungsi dan tugas masing-masing. Pasal 2 Ruang Lingkup
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mensinergikan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran PARA PIHAK untuk pelaksanaan PUG dan perlindungan anak sebagai strategi dan program pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah: a. meningkatkan kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan PUG dan perlindungan anak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; b. meningkatkan komitmen PARA PIHAK dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang responsif gender serta peduli hak anak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan c.
menyusun kebijakan khusus untuk pemenuhan hak perempuan dan anak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Ruang lingkup kerjasama meliputi: 42
35
BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: a. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pariwisata dan ekonomi kreatif yang responsif gender dan peduli hak anak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; b. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia untuk melaksanakan PUG dan perlindungan anak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; c.
kajian, penelitian, dan pengembangan studi yang responsif gender dan peduli hak anak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif;
d. penyediaan sistem data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki terkait pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan e. sosialisasi, dan advokasi PUG dan perlindungan anak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 4 (1) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. menyediakan fasilitator, bahan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang responsif gender dan peduli hak anak, dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; b. melakukan advokasi, sosialisasi tentang pelaksanaan PUG dan perlindungan anak dalam kebijakan, program, kegiatan 36
PERJANJIAN KEPJASAMA ANTARA DlREKTORAT JENDERAL EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN MASYARAKAT MUSIK ANGKLUNG (MMA) TENTANG KAMPANYE ANTI KORUPSI MELALUI PRODUK KREATIF SENI MUSIK ANGKLUNG NOMOR : SK05/KS.001/EKSB/KPEK/2012 NOMOR : 021.6/MMA/MOU/2012 Pada hari ini, Kamis tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu dua belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Drs. Ukus Kuswara, MM. : Plt. Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut PlHAK PERTAMA; 41
BAB IX KETENTUAN PENUTUP c.
Pasal 10 (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan telah diterima oleh kedua belah pihak pada saat Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
d.
e.
(2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK. f. PIHAK KEDUA,
PIHAK KESATU, g.
MARI ELKA PANGESTU
40
LINDA AMALIA SARI
dan penganggaran dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; memfasilitasi penyediaan data dan informasi terkait PUG dan perlindungan anak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; melakukan pendampingan dalam mengidentifikasi isu gender dan anak ke dalam modul-modul pendidikan dan pelatihan dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang responsif gender dan peduli hak anak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; menyelenggarakan kegiatan bersama dengan PIHAK KEDUA dalam bentuk sosialisasi, kampanye, edukasi PUG dan isu anak untuk mengembangkan kemitraan peran masyarakat dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan PUG dan perlindungan anak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.
(2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. mengoordinasikan PUG dan perlindungan anak dalam kebijakan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; b. menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang responsif gender dan peduli hak anak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; c. menyusun dan mengembangkan sistem data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-Iaki dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; d. melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia terkait PUG dan perlindungan anak di lingkup Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; e. melakukan kajian, penelitian, dan pengembangan studi dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif yang responsif gender dan peduli hak anak; 37
f.
melaksanakan koordinasi PUG dan perlindungan anak dalam implementasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif kepada industri pariwisata dan industri kreatif;
g. menyelenggarakan kegiatan bersama dengan PIHAK KESATU dalam bentuk sosialisasi, kampanye, edukasi PUG dan isu anak untuk mengembangkan kemitraan peran masyarakat dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; h. membentuk kelompok kerja PUG dan perlindungan anak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan i.
melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan tentang pelaksanaan PUG dan perlindungan anak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. BAB V PELAKSANAAN Pasal 5
(1) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab melakukan pertemuan berkala dalam rangka koordinasi untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PUG dan perlindungan anak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. (2) Pertemuan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Pasal 6 (1) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, masing-masing pihak menunjuk penanggung jawab. (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menunjuk Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan PIHAK KEDUA menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 38
BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 7 (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK. (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 8 (1) Pembiayaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sepenuhnya dibebankan kepada masing-masing pihak. (2) Khusus mengenai pembiayaan penyelenggaraan kegiataan yang dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan Pasal 4 ayat (2) huruf g sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9 Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
39
