1
Komponen penilaian Absensi
:
2,5%
UTS
:
Tugas 1
:
10%
Tugas 3 :
12,5%
Tugas 2
:
10%
UAS
35%
:
30%
Law Student is valued by his/her ability to argue. To argue well one need data(s), and ability to do rethorics
Hukum Perdata Internasional Indonesia contradiction in terminis/ zwarke schimmel Doktrin Comitas : hukum negara sama tinggi, ga ada yg lbh tinggi ga ada yg lbh rendah
Kenapa HATAH penting? Indonesia hidup dlm sistem hukum yang plural. Hukum adat, barat, dan islam hidup bersama-sama dalam masyarakat Indonesia.
Indonesia terletak di Spice Road, yang popular sebelum silk road. Rempah2 di Ambon bagus untuk bahan pengawet makanan yang banyak dibutuhkan orang Eropa Orang leiden tolak kekuasaan orang Spanyol. Revolusi by Marthin Luther. Renaissance
Pengertian HATAH Hukum yang tentukan hukum apa yg berlaku berdasar stelsel waktu, tempat, pribadi, dan soal-soal. Ga ada konflik kedaulatan dalam HPI, justru hukum untuk hindarkan timbulnya konflik
Terdapat 2 stelsel hukum atau lebih yang bertemu Pertemuan stelsel2 tersebut ditandai oleh adanya titik pertalian Hatah menentukan stelsel hukum yang berlaku Hatah intern tidak memiliki unsur asing Stelsel hukum yang bertemu memiliki kedudukan yang sama satu terhadap lainnya (asas persama-rataan) Keberlakuan suatu stelsel hukum dikarenakan stelsel tersebut merupakan hukum yang tepat untuk diberlakukan, bukan karena sistem lainnya bersifar inferior.
Ruang Lingkup HATAH 1. Hukum Antar Waktu Keseluruhan hukum yang tunjukkan hukum mana yang berlaku Jika hubungan dan peristiwa antar warga dlm satu negara, perlihatkan titik
W
W TT
P S
P S
pertalian dgn stelsel dan kaidah hukum yg berbeda dlm lingkungan kuasa waktu dan soal.
PUJI PRASETYAWATI | HATAH
2 Contohnya pasal 66 UU Perkawinan dimana hal hal yang belum diatur, masih menggunakan hukum yang lama. 2. Hukum Antar Tempat ……lingkungan tempat dan soal-soal
WW T P S
T P S 3. Hukum Antar Golongan
WW TT P S
P S
….lingkungan kuasa pribadi dan soal-soal 4. Hukum Perdata Internasional
WW T T P P S S Negara X Negara Y
Pluralisme Hukum di Indonesia Mengapa terjadi penggolongan penduduk
Utk mempermudah Belanda
Belanda gamau disamakan dgn colonies nya
HATAH ada saat terjadinya persinggungan, pertemuan antara 2 sistem hukum yg berbeda dalam 1 peristiwa hukum, perbuatan hukum, atau tindakan hukum
Intern :
dlm 1 wilayah negara
Ekstern :
ada unsur asing. Lintas batas negara
Why HATAH instead of Hukum Perselisihan? Krn dlm HATAH ga ada perselisihan, adanya pertemuan antara 2 sistem hukum
Latar Belakang HATAH di Indonesia
Kebhinekaan bangsa Indonesia o
Van Vollenhoven bagi Indonesia dalam 19 lingkungan hukum adat
Nusantara jadi tujuan imigrasi bagi banyak bangsa o
Tionghoa, India, Arab, Eropa
Indonesia adalah bekas daerah jajahan Belanda
Politik hukum penjajah a. Politik rasial, pembagian kawula Hindia Belanda ke dalam golongan rakyat b. Pemberlakuan asas konkordansi, pemberlakuan hukum Belanda di Hindia Belanda PUJI PRASETYAWATI | HATAH
3
Kemerdekaan indonesia c. Di bidang poliik d. Di bidang ekonomi e. Di bidang sosial Penghapusan penggolongan pendudukan berdasarkan rasialisme Cita-cita pembentukan sistem hukum nasional
Suku bangsa Tionghoa di Nusantara
Pedagang, buruh, budak
Peranakan dan totok
Dipimpin oleh seorang “kapiten”, kemudian Mayor, yang bertugas untuk mengutip “pajak kepala” dan setorkan pada pemerintah Hindia Belanda
Masyarakat Hukum Adat
Ps 18B (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI”
Kenapa ada penggolongan penduduk
Politik pemerintah Belanda
Memudahkan pemerintah kolonial utk pahami Indonesia
Penggolongan Penduduk pada Zaman Hindia Belanda Pasal 163 IS : Gol Eropa, Timur Asing, Pribumi Hukum yang Berlaku Bagi Golongan Penduduk Asas Konkordansi Ps 131(2) IS 1. Gol. Eropa a. Berlaku hk Belanda sebagaimana diatur dalam concordantiebestigel b. Dlm kasus-kasus tertentu berlaku ketentuan khusus bagi semua golongan 2. Golongan Timur Asing a. Tionghoa i. Berlaku BW kecuali bag Catatan Sipil dan KUHD ii. Dlm kasus tertentu berlaku ketentuan khusus bagi semua golongan b. Non-Tionghoa i. Berlaku hukum kebiasaan masing-masing ii. Dlm kasus tertentu berlaku ketentuan khusus bagi semua golongan 3. Golongan Pribumi a. Berlaku hukum adat b. Dlm kasus tertentu berlaku ketentuan khusus bagi semua golongan
PUJI PRASETYAWATI | HATAH
4 Penggolongan Penduduk Setelah Kemerdekaan Pasal 26 (2) dan 27 (1) UUD 1945 : gaada penggolongan penduduk lagi. Segala WN sama kedudukannya dihadapan hukum Pemberlakuan hukum Islam di Aceh?
Titik Pertalian Hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum Titik Pertalian Primer Keadaan yang menciptakan suatu hubungan menjadi persoalan HATAH Misal
:
1. Para pihak (domisili, residence, kewarganegaraan) Akibat dari penggolongan penduduk adalah warna atau pluralisme warna dalam hukum di Indonesia. tidak bicara tetntang golongan penduduk hari ini tapi golongan hukum. Para pihak masih menjadi pembeda 2. [Tanah] dihapus UU 5/60 Hukum agraria tidak mengunifikasi, masih diakui hak ulayat dalam UU PA. contohnya Girik yang menurut hukum adat adalah hak miliki itapi ketika di t 3. Pilihan hukum dalam hubungan intern 4. [Hakim] dihapus UU Drt 1/1951 uu kekuasaan kehakiman mengakui adanya pengadilan agama. Pengadilan adat juga masih ada. 5. Agama Ada Pemerintahan aceh. Hukum yang ada adalah hukum islam. Ada qanun dan KHI. Inpres berlaku tentang KHI, UU tentang Pemerintah Aceh.
Titik Pertalian Sekunder Faktor yang menentukan hukum mana yang harus diberlakukan 1. Pilihan hukum para pihak (antar golongan) 2. Milieu : situasi dan kondisi dari melingkupi 3. Kedudukan masyarakat yang lebih tinggi 4. Tawaran kepada umum 5. Masuk ke dalam suasana hukum pihak lain Orang yang berasal dari satu golongan rakyat melakukan suatu perrbuaan hukum masuk ke suasana hukum dari golongan rakyat lain. Seolah-olah dengan kemauan sendiri seseorang dari menaklukkan diri pada hukum dari suasana yang dimasukinya. Mempunyai hubungan erat dengan TPS yang sebelumnya. Penentuannya dilakukan oleh hakim. 6. Tanah sebagai perjanjian accessoir PUJI PRASETYAWATI | HATAH
5 7. Agama Lex rei sitae : hukum tempat letaknya benda. Untuk benda tetap pasti pakai lex rei sitae Lex loci actus, lex loci contractus : tempat dilaksanakannya perbuatan hukum, dibuatnya kontrak 1. Common law : mailbox theory : negara yg ngirim jawaban 2. Civil law : acceptance theory : negara yg ngirim offer Lex loci solutionis : tempat dilaksanakakannya kontrak Lex loci delicti comissi : tempat dilakukannya PMH. Jaman sekarang dipandang terlalu kaku, perlu dilihat milieu (situasi &kondisi) nya 1. Common law : akibat 2. Civil law : perbuatan fisik
Titik Pertalian Lebih Lanjut Titik Pertalian Kumulatif 1. Hukum nasional + hukum asing 2. Dua stelsel hukum yg kebetulan Titik Pertalian Alternatif domisili/residence Titik Pertalian Pengganti utk org apatride Titik Pertalian Tambahan Titik Pertalian Accessoir
Status Personal Sumber HPI Indonesia 1. Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB) (Stbld. 1847 No. 23) Pasal 16 AB
:
Statuta personalia. Lex Patriae terhadap WNI dan barang bergerak
Pasal 17 AB
:
Statuta realia. Lex rei sitae terhadap benda tetap
Pasal 18 AB
:
Statuta mixta. Locus Regit Actum. Hukum dimana tindakan itu dilakukan
2. Perjanjian Internasional : NY Convention, Washington Convention 3. Doktrin 4. RUU HPI Internasional Status Personal Pribadi Kodrati Prinsip Nasionalitas Dipake di negara-negara Eropa Kontinental, civil law. Dipake di Indo. Pasal 4 (a) UU Kewarganegaraan, Pasal 16 AB + Lebih cocok utk perasaan hukum seseorang PUJI PRASETYAWATI | HATAH
6 Pembuat hukum lebih kenal kepribadian dan kebutuhan WN sendiri Tapi, orang melakukan adaptasi secara cepat + Lebih permanen dari pada domisili Tapi, domisili ga semudah itu dirubah konsep domisili Inggris + Membawa lebih banyak kepastian Prinsip Domisili Dipake di negara-negara Anglo Saxon
Setiap orang pasti memiliki domisili
Satu domisili utk satu waktu tertentu
+ Hukum yang sesungguhnya hidup
+ Tentukan kewarganegaraan sering butuh bantuan domisili
+ Cocok utk negara dgn pluralisme hukum + Domisili menolong dimana prinsip kewarganegaraan mengalami kesulitan Apatride, multipatride +Demi kepetingan asimilasi dan adaptasi imigran + Hukum domisili sering sama dengan lex fori
Konsep Domisili Inggris a. Domicile of Origin Setiap orang memiliki domisili saat ia dilahirkan. Domisili anak otomatis ikuti domisili ayah b. Domicile of Choice Domisili yang bisa diperoleh seseorang setelah memenuhi syarat kecakapan, residence, kemauan untuk tinggal . Ketika seseorang peroleh domicile of choice, domicile of originnya hilang c. Domicile by Operation of Law Berlaku thd orang-orang yg menurut hukum bergantung pd orang lain. Ex : domisili orang dibawah ampuan ikut pengampunya Doctrine of Revival domisili awal menjadi aktif kembali, dan serta merta hapuskan domisili pilihan Doctrine of Continuance of Domicile Domisili yang ada tetap berlaku efektif sampai seseorang mendapatkan domisili yang lain. Berlaku di USA Habitual Residence Ada di UU 23/2009 Adminduk Di Uni Eropa, dikenal konsep habitual residence berdasarkan duration of stay, regularity, condition and reason, main centre of interest, future intention (respective to social welfare scheme)
PUJI PRASETYAWATI | HATAH
7 1. Physically present 2. Ammount of time sufficient 3. Willingness to stay Pemakaian Prinsip Statuta Personal di Indonesia Indonesia lebih cocok dengan prinsip domisili karena ada pluralisme hukum di Indonesia. alasannya: 1. Praktis memperkecil berlakunya hukum asing 2. Dalam beracara di muka pengadilan, digunakan BW 3. Dalam praktek hukum, prinsip domisili masih dianggap menentukan hukum yang berlaku 4. Bahan bacaan mengenai hukum asing masih berkurang (ibunya gak setuju) 5. Masih terdapat pluralisme hukum di Indonesia 6. Indonesia beberapa waktu yang lalu merupakan negara imigrasi 7. Sebagai negara imigrasi, maka secepat mungkin indonesia hendak melakukan asimilasi terhadap orang-orang asing 8. Indonesia dianggap terletak di lingkungan suasana negara tetangga yang menganut prinsip domisili. Pendapat Prof. Sudargo Sebaiknya RI menggunakan prinsip domisili. Prinsip nasionalitas bisa saja berlaku, tetapi jangan diterapkan secara kaku, hingga membawa ke juridish chauvinisme sehingga menurut Prof. Gau, sebaiknya prinsip nasionalitas dikombinasikan dengan prinsip domisili. 1. Mengubah prinsip nasionaltias dalam Pasal 16 AB 2. Mempertahankan prinsip nasionalitas dengan tambahan: “untuk orang asing yang berada di wilayah RI tetap berlaku hukum mereka, selama 2 tahun menetap di Indonesia. setelahnya berlaku hukum indonesia sebagai domisili mereka.” Cause Celebre 1. De Ferrari
2. Lewandowski
3. Bissball
4. Boll
Status Personal Badan Hukum Penting untuk tentukan
PUJI PRASETYAWATI | HATAH
8 1. Ada/tidaknya badan hukum 2. Kemampuan untuk bertindak dalam hukum, yang mengatur organisasi 3. Hubungan Teori Inkorporasi Yang berlaku adalah hukum tempat dimana badan hukum dibentuk Teori Statutair Yang berlaku adalah hukum tempat dimana statuta badan hukum bersangkutan mempunyai kedudukan Teori Manajemen Efektif Yang berlaku adalah hukum dimana manajemen efektif badan hukum berada Manajemen efektif Kantor pusat administrasi ?
Brain of the enterprise
Real, not fictious
Everyone can easily check location of the office
Daily business activity center? Praktek di Jerman 1. Lokasi kantor pusat adm 2. Tempat direksi bertemu 3. Tempat RUPS diselenggarakan 4. Tempat perusahaan menjalankan bisnis utamanya 5. Tempat kedudukan kantor pusat yang tercatat dalam AD Teori Foreign Control Kepemilikan saham (direct control) ? Kontrol manajemen? Kontrol tidak langsung? Status Personal Badan Hukum dalam UUPT 2007 Ps 5 (1) 7(1)
:
Teori Statutair
Ps 7 (4) 1 (1)
:
Teori Inkorporasi
Penjelasan ps 5, 17 (2) : Teori Manajemen Efektif
Renvoi Timbul akibat adanya aneka warna sistem HPI Bagan Spanyol
Inggris
Penunjukan Kembali lebih Jauh: PUJI PRASETYAWATI | HATAH
9 Spanyol
Inggris
Prancis
Kualifikasi apa yang diartikan dengan hukum asing Sachnormen
:
Kollisionsnormen:
hukum asing hukum intern saja (Sachnorm-verweisung) hukum asing termasuk kaidah HPI (Gessamt-verweisung)
Foreign Court Theory (UK) Sit as judge in foregn court (Gambar sendiri bagannya, ada kemungkinan I dan II untuk negara yg terima dan tolak renvoi)
Pro-Kontra:
Renvoi tidak logis Pingpong terus Pro : gak harus gessamtverweisung terus. Cukup 1x gessamt, selanjutnya sachnorm
Renvoi adalah penyerahan kedaulatan legislatif Pro : teori doktrin renvoi bukan merupakan suatu penghapusan diri sendiri (self-affacement), yang dipergunakan hakim justru sebenar-benarnya kaidah HPI. Pake hukum asing krn kaidah HPI kita menghendaki demikian.
Renvoi membawa ketidakpastian hukum
Renvoi memberi keuntungan praktis Jangan lebih raja dari raja Renvoi membawa pada harmoni keputusan-keputusan (modus vivendi) Cause Celebre 1. Forgo 2. Orang Armenia Nasrani 3. Re Annesley 4. In Re Ross, Ross v Batterfield
Kualifikasi Penyalinan fakta sehari-hari dalam istilah hukum.
PUJI PRASETYAWATI | HATAH
10 Kualifikasi menurut lex fori Dilakukan menurut hukum materil hakim, karena : 1. Persoalan HPI hanya dapat diselesaikan jika ditarik ke suatu sistem hukum tertentu 2. Sering kali satu-satunya yang mungkin Pengecualian 1. Kualifikasi warga negara diserahkan ke negara ybs. 2. Kualifikasi benda bergerak dan tidak bergerak ditentukan lex rei sitae. 3. Kualifikasi suatu kontrak menurut “maksud para pihak” 4. Kualifikasi PMH menurut locus delicti comissi 5. Jika ada konvensi HPI, pengertian dalam konvensi dianggap berlaku utk negara bersangkutan 6. Kualifikasi pengertian oleh Mahkamah Internasional berdasarkan ketentuan umum, berlaku untuk mahkamah tersebut. Kualifikasi menurut lex causae Dilakukan menurut hukum yang dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa HPI Kualifikasi secara otonom Menggunakan perbandingan hukum. Dilepaskan dari hukum materil suatu negara, berada diatas masing-masing negara ybs. Pengertian yang digunakan dalam kaidah HPI berlaku secara umum dan sewajarnya berlaku dimanapun Rabel : Pengertian hukum dalam HPI tdk sama dgn hukum perdata intern negara ybs. Kualifikasi Primer Utk tentukan hukum yang harus dipergunakan. Pakai lex fori Kualifikasi sekunder Sudah ditemukan hukum asing mana yang harus dipergunakan, dilakukan kualifikasi lebih jauh menurut hukum asing ini. Macam Klasifikasi a) Classification of facts Penyalinan fakta sehari ke dalam istilah hukum (translation into legal terms) b) Classification of Rules of Law Penyalinan kaidah-kaidah hukum. Bunyi istilah hukum sama, tapi isinya tidak sama. Fakta-fakta dimasukkan ke dalam kotak-kotak hukum, kelas-kelas, ruang-ruang, kamar-kamar, atau bagian bagian hukum yang sudah tersedia. Contohnya: Kadaluwarsa dalam sistem negara kontinental dikualifikasi sebagai hukum materiil, sedangkan di negara anglo saxon dikualifikasikan sebagai procedural law. Contoh lainnya adalah: a) Persetujuan orangtua untuk menikah
PUJI PRASETYAWATI | HATAH
11 a. Bentuk perbuatan hukum, atau b. Masalah substantif b) Tempat/locus contractus Dalam hal contracts between absent persons, ada perbedaan kualifikasi tempat antara: a. Mail box theory Anglo Saxon b. The acceptance theory Eropa Kontinental c) Penentuan locus delicti a. Tempat dimana akibat terjadi common law b. Tempat dimana PMH dilakukan civil law d) Benda bergerak atau tidak bergerak a. Benda bergerak yang menempel benda tidak bergerak dianggap benda tidak bergerak b. Ada pemisahan horizontal Cause Celebre 1. Anton v Bartolo 2. De Nicolas v Curlier
Ketertiban Umum HPI ada sebagai hukum untuk memperlakukan unsur asing (Rechtstoepassingrecht). Ketika oleh HPI ditentukan bahwa hukum asing yg harus diberlakukan, ternyata tidak berarti selalu dan dalam semua hal kaidah hukum asing ini harus diberlakukan. Jika pemakaian hukum asing berarti pelanggaran sendi asasi lex fori, hakim dapat sampingkan hukum asing ini. Ketertiban umum = rem darurat. Ultimum remedium. Sangat politis, bergantung perkembangan keadaan Ketertiban umum internasional untuk lindungi kesejahteraan negara dlm keseluruhan. Kekuatan berlaku jauh lebih kecil. Klasifikasi Ketertiban Umum 1. Ordre Public Segala sesuatu yang benarkan penggunaan hukum intern termasuk ordre public. Banyak kaidah hukum publik yang memiliki kriteria tertentu dan tidak dapat disimpangi sama sekali. Pemakaian Ketertiban Umum tidak bersifat pengecualian. Konsepsi Prancis dan Italia 2. Verbanhaltklausel Ketertiban umum sebagai rem darurat, pengecualian, dan ultimum remedium Konsepsi Jerman PUJI PRASETYAWATI | HATAH
12 3. Public Policy Konsepsi Inggris Sangat politis, terkait Act of State Doctrine Fungsi 1. Fungsi Negatif Harusnya pake hukum asing jd pake hukum nasional 2. Fungsi Positif Harusnya hukum asing excluded, jadi terpakai Cause Celebre 1. Kasus Tembakau Bremen
N.V. Deli dan Senembah gugat nasionalisasi yg dilakukan Indo melalui UU 86/1958.
Tuntut gugat sequistarie atas panen tahun 1958 berdasar hak konsesi tanah BW (hak erfpacht).Kalah dengan pledoi indo bahwa tanah tersebut tanah swapraja yg menggunakan asas pemisahan horizontal.
Nasionalisasi perusahaan tembakau Belanda di Indonesia tidak melanggar ketertiban umum Jerman, karena tidak memenuhi syarat Inlandsbeziehungen, sehingga UU Indonesia tidak harus dikesampingkan oleh KU Jerman
Hull formula : ganti rugi yg prompt, adequate, effective apakah ini general principle of international law recognized by civilized nations?
Ternyata ada pengecualiannya untuk negara yg sedang melakukan perubahan signifikan thd struktur ekonomi dan sosialnya, utamanya negara yang baru merdeka. Ketentuan prompt, adequate,effective dapat disimpangi krn justru akan menghalangi negara tsb utk melakukan perubahan ekonomi dan sosialnya (OppenheimLuterpacht).
Indonesia menang 2. Luther v. Sagor Act of State Doctrine “it is the province of the statesman and legislative to determine what is good for public, not the judge” Yudikatif terikat tindakan eksekutif Dasar teori public policy di Inggris
Penyelundupan Hukum Berbuat aktif supaya atas suatu perbuatan hukum diperlakukan hukum yang lain dari yang seharusnya Persamaan dgn KU : pertahankan kaidah hukum nasional terhadap hukum asing PUJI PRASETYAWATI | HATAH
13 Beda KU : hukum nasional tetap berlaku. Sifat umum PH : hukum asing berlaku akibat perbuatan menghindarkan dari hukum nasional. Belum tentu di kasus A PH, di kasus B PH (case by case) Pada penyelundupan hukum selalu ada unsur subyektif untuk menyelundupi sesuatu Akibat 1. Fraus Omnia Corrumpit Penyelundupan hukum mengakibatkan perbuatan hukum tsb seluruhnya tidak berlaku. Teori Objektif Tidak penting maksud tujuan perbuatan orang ybs. Yang penting adalah terlanggarnya jiwa dan tujuan hukum. Teori Subjektif Titik berat pada niat buruk ybs. Harus ada suatu animus fraudandi Hub Renvoi dgn Penyelundupan Hukum Renvoi Gessamtverwessung dulu, penyelundupan hukum pasti sachtverwessung Cause Celebre 1. Pernikahan Gretna Green Tempat nikah yg ga butuh persetujuan ortu di Scotland 2. Estlande Naturalisatie Naturalisasi pura2 jd Estlandians biar bisa cerai dgn Istri 3. Nottebohm Awalnya WN Jerman yg habitual residence di Guatemala. Naturalisasi ke Lichtenstein agar jadi WN Netral dlm WW II
Pilihan Hukum Sudah umum diterima, yang masih kontroversial adalah batas-batasnya. Batas
:
hanya dibidang hukum kontrak Ga melanggar ketertiban umum Pada kaidah super memaksa ga bisa dilakukan pilihan hukum
Di Indo 1. Ps 1338 KUHPer 2. Ps 18 (2) (3) UU ITE, UU Penerbangan Hub dgn Penyelundupan Hukum Pilihan hukum bukan mengadakan pilihan ikuti UU atau jurusan yg dibuat sendiri. Yg dipilih adalah stelsel-stelsel hukum yg berlaku di negara ybs.
PUJI PRASETYAWATI | HATAH
14 Penyelundupan hukum unechte Rechtswal. Titik pertalian yg bersifat obyektif (kewarganegaraan, domisili, lex rei sitae, dll.) dipengaruhi para pihak Hub dgn Renvoi Pada pilihan hukum, yang dipilih adalah hukum intern negara tsb. Macam 1. Pilihan Hukum secara Tegas Ditulis tegas dalam kontrak 2. Pilihan hukum diam-diam Disimpulkan dari isi dan bentuk perjanjian 3. Pilihan hukum dianggap Preasumptio iuris, recchtsvermoeden. Hakim menerima telah terjadi suatu pilihan hukum berdasar dugaan hukum belaka. Unsur pilihan yang dilakukan para pihak tidak nyata. Contoh : penundukan diri sukarela pada KUHPer di jaman kolonial 4. Pilihan hukum hipotesis Sebenarnya sama sekali tidak ada kemauan dari para pihak untuk memilih hukum. Hakim bekerja dengan fictie, seandainya para pihak telah berfikir, hukum mana yg akan mereka pilih. Dalam mengkonstituir pilihan hukum fictief ini, hakim menggunakan faktor-faktor objektif (kewarganegaraan, domisili, lex rei sitae, dll.
Pembatasan 1. Bebas sebebas-bebasnya Dianut Inggris, Prancis 2. Harus seputaran connecting elements, ada localizing factorsnya 3. Dibatasi UU UU HPI Polandia : batasi pilihan hukum pada lex patriae, domicile, loci contractus, rei sitae 4. Pilihan hukum hanya ttg akibat perjanjian Sah tidaknya perjanjian tergantung hukum yg ditentukan scr objektif 5. Hal-hal diatas tergantung pilihan hukum yg diperkenankan lex fori Pro
Kontra Alasan filosofis Alasan praktis Alasan kepastian hukum Alasan kebutuhan lalu lintas internasional
- Vicious Circle - secara intern dan internasional memaksa - tidak ada hubungan dengan hukum yg dipilih – perbuatan asosial
Memilih lebih dari 1 sistem hukum 1. Pembagian yg dimufakati (vereinbarte Spaltung) PUJI PRASETYAWATI | HATAH
15 2. Pilihan hukum alternative 3. Pilihan hukum selektif Ex : milih hukum Indonesia. Hukum Indonesia kompleks dan plural pakai kaidah HATAH intern Sifat Pilihan Hukum a. Sebagai isi perjanjian Hakim dapat menguji pilihan ini baik mennurut nilai maupun akibatnya. Kaidah memaksa ttp berlaku. Hanya menentukan isi dari perjanjian. Bersifat hukum perdata yg lazim b. Sebagai norma HPI Pilihan hukum jadi sumber hukum bagi hakim. Terciptanya perjanjian termasuk hukum yg dipilih. Batasan ikutin hukum yang dipilih para pihak
Cause Celebre 1. Perkara Solbandera 2. Perekara trailer “Nicolaas” 3. Vita Food Products v Unus Shipping Co.
PUJI PRASETYAWATI | HATAH
