Hasil Perhitungan SPM

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Aceh Utara Juli 2012

Buku Laporan

Hasil Perhitungan SPM Menggunakan Aplikasi TRIMS

(Tool for Reporting and Information Management by Schools)

BEC TF

BASIC EDUCATION CAPACITY-TRUST FUND KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

THE WORLD BANK

Buku Laporan

Hasil Perhitungan SPM Menggunakan Aplikasi TRIMS

(Tool for Reporting and Information Management by Schools)

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara Juli 2012

KATA PENGANTAR Lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar merupakan acuan yang menjadi tolak ukur kinerja pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten/kota. Sejumlah indikator yang diamanatkan dalam peraturan menteri tersebut menjadi barometer dalam penyusunan perencanaan di daerah. Kabupaten Aceh Utara, sebagai kabupaten yang memiliki sarana pendidikan, jumlah guru dan siswa terbanyak di Provinsi Aceh, merasa sangat berkepentingan untuk mengetahui status pencapaian SPM sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010. Hadirnya TRIMS (Tool for Reporting Information Management by Schools) yang difasilitasi oleh Program Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF) yang didukung oleh Kerajaan Belanda dan Uni Eropa serta dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Bank Dunia, merupakan jawaban dari kebutuhan instrumen untuk menghitung capaian SPM tersebut. Buku ini menyampaikan laporan hasil perhitungan capaian SPM pendidikan dasar Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan metode TRIMS pada tanggal 12 s/d 15 Juli 2012. Laporan ini masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh sebab itu kami sangat berharap masukan konstruktif untuk penyempurnaan laporan SPM ini. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Program BEC-TF yang telah memfasilitasi kegiatan penghitungan SPM ini, dan kepada Tim Pendataan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara atas kerja kerasnya hingga melahirkan laporan standar pelayanan minimal pendidikan dasar. Akhirnya kepada Allah kita memohon agar diberikan hidayahNya menuju ke arah yang lebih baik, Amin. Lhokseumawe, 12 Desember 2012 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara

Razali, S. Pd Pembina Tk. I/Nip. 19591210 198309 1 001

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN....................................................................................................................... 1 A. Latar Belakang .............................................................................................................................. 1 B. Dasar Hukum . ............................................................................................................................... 1 C. Ruang Lingkup ............................................................................................................................. 2 BAB II METODE PERHITUNGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.................. 3 BAB III ANALISA PERHITUNGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL................. 5 A. Rangkuman Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Aceh Utara ............................................................................................................ 5 B. Analisis Pencapaian SPM Kabupaten Aceh Utara . ................................................. 7 Indikator Pencapaian (IP)-1.................................................................................................... 7 Indikator Pencapaian (IP)-2 .................................................................................................. 7 Indikator Pencapaian (IP)-3 .................................................................................................. 9 Indikator Pencapaian (IP)-4 .................................................................................................10 Indikator Pencapaian (IP)-5 .................................................................................................11 Indikator Pencapaian (IP)-6 .................................................................................................11 Indikator Pencapaian (IP)-7 .................................................................................................12 Indikator Pencapaian (IP)-8 .................................................................................................12 Indikator Pencapaian (IP)-9 .................................................................................................13 Indikator Pencapaian (IP)-10 ...............................................................................................14 Indikator Pencapaian (IP)-11 ...............................................................................................15 Indikator Pencapaian (IP)-12 ...............................................................................................15 Indikator Pencapaian (IP)-13 ...............................................................................................15 Indikator Pencapaian (IP)-14 ...............................................................................................15 C. Rangkuman Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sekolah .....................16 BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................................19 A. Kesimpulan . ..................................................................................................................................19 B. Rekomendasi . ..............................................................................................................................19

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka ditetapkanlah Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/ Kota. Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 menegaskan bahwa standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh daerah atau kabupaten/kota. Dengan demikian diharapkan diketahui bagaimana capaian kinerja pembangunan, khususnya bidang pendidikan, sehingga mampu mendorong pemerintah kabupaten/kota ke arah pengembangan potensi dan pengembangan kapasitas daerah. Pengembangan kapasitas adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM pendidikan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Laporan Hasil Perhitungan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten Aceh Utara

1

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar; 14. Qanun Aceh Utara Nomor 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

C. RUANG LINGKUP Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan melalui jalur pendidikan formal yang meliputi: a. Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota, terdiri dari 14 indikator b. Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan, terdiri dari 13 indikator Atas dasar cakupan layanan pendidikan tersebut maka dirumuskanlah Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, dengan fokus utama sebagai berikut: a. Ketersediaan dan Keterjangkauan 1. Distribusi Sekolah 2. Rombel dan Ruang Kelas 3. Sarana Ruang Kelas b. Kualitas/Mutu dan Relevansi 1. Laboratorium 2. Alat Praktek Siswa 3. Sarana Ruang Laboratorium 4. Ketersediaan Ruang Guru 5. Kecukupan Guru 6. Kualifikasi Guru 7. Sertifikasi Guru 8. Buku Teks c. Kesetaraan/Kepastian dan Keterjaminan 1. Ruang Kepala Sekolah 2. Kualifikasi Kepala Sekolah 4. Kualifikasi Pengawas 5. Supervisi Kepala Sekolah 6. Laporan dan Evaluasi

2

BAB II METODE PERHITUNGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Standar pelayanan minimal pendidikan dasar yang telah ditetapkan harus mengukur sejauh mana capaian yang telah diraih oleh setiap kabupaten/ kota. Kabupaten Aceh Utara melakukan perhitungan dengan menggunakan metode Tool for Reporting Information Management by Schools (TRIMS). Metode ini diperkenalkan oleh Program Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF) yang didukung oleh Kerajaan Belanda dan Uni Eropa, serta dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayan dan Bank Dunia, melalui website, newsletter dan booklet. Dalam rangka memperoleh informasi dan mekanisme perhitungan TRIMS, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara mengundang fasilitator TRIMS dari Jakarta untuk menjadi narasumber pada pelatihan tenaga pendataan. Pelaksanaan TRIMS di Kabupaten Aceh Utara dilakukan pada tanggal 12 s/d 15 Juli 2012. Metodologi pelaksanaannya adalah dengan melakukan Training of Trainer (TOT) terhadap 45 orang tenaga pendataan yang dipilih untuk menjadi fasilitator pendataan TRIMS di lapangan. Para fasilitator direkrut dari semua Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di kecamatan. TOT difasilitasi langsung oleh tim ahli TRIMS Bank Dunia Jakarta, yaitu Bapak Erimson Siregar dan Ibu Amelia Falah Alam. TOT berlangsung selama dua hari, yakni pada tanggal 12 dan 14 Juli 2012 di aula SMKN 3 Lhokseumawe. Setelah pelaksanaan ToT, tim fasilitator disebar ke 15 UPTD untuk membantu petugas sekolah melakukan input data dalam program TRIMS. Kegiatan pendataan di UPTD di 15 kecamatan berlangsung selama dua hari, yaitu pada tanggal 14 dan 15 Juli 2012 di aula UPTD kecamatan. Petugas data dari sekolah diwajibkan membawa laptop dan profil sekolah masing-masing untuk dimasukkan langsung ke dalam program TRIMS dan harus ada hasil jadi di hari kedua kegiatan tersebut. Hasil pemasukan data dari sekolah ke dalam program yang dilakukan selama dua hari dikumpulkan di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara oleh fasilitator dan kemudian diserahkan kepada koordinator wilayah (korwil). Pada tanggal 16 Juli 2012 hasil TRIMS sekolah diagregasi oleh petugas TRIMS kabupaten setelah dilakukan verifikasi.


3

4

BAB III ANALISIS PERHITUNGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL A. RANGKUMAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN ACEH UTARA Dari hasil pendataan dengan menggunakan aplikasi TRIMS diperoleh informasi pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut: Rangkuman Pencapaian Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten Aceh Utara No. SPM 1

2

Standar Pelayanan Minimal Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki.

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 36 orang.

3

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA.

4

Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.

5

6

7

Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan. Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran. Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

SD

Capai SPM

Total SKL

153

323

Capaian (%) 0

50

75

100

43%

MI

12

32

27%

SMP

37

90

37%

MTs

16

34

35%

SD

297

323

92%

MI

29

32

91%

SMP

76

90

84%

MTs

32

34

94%

SMP

49

90

54%

MTs

25

6

34

18%

SD

122

323

38%

MI

12

32

38%

SMP

47

90

52%

MTs

13

34

38%

SD

321

323

99%

MI

31

32

97%

SMP

88

90

98%

MTs

34

34

100%

SD

250

323

77%

MI

23

32

72%


5

No. SPM 8

9

10

11

12

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%. Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.

13

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.

14

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

Capaian (%)

Capai SPM

Total SKL

SMP

14

90

16%

MTs

5

34

15%

SMP

11

90

12%

MTs

3

34

9%

SD

259

323

80%

MI

27

32

84%

Standar Pelayanan Minimal

0

SMP

81

90

90%

MTs

28

34

82%

SD

47

323

100%

MI

0

32

0%

SMP

0

90

0%

MTs

10

34

100%

Ada rencana & Belum dilaksanakan

SD

193

323

25

50

75

100

50%

60%

MI

10

32

31%

SMP

37

90

41%

MTs

5

34

15%

Berdasarkan tabel di atas, secara umum capaian menunjukkan hasil yang relatif baik, yaitu rata-rata pencapaian SPM di atas 50 persen. Sementara kondisi pelayanan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama hampir mencapai 100 persen mengingat jumlah madrasah jauh lebih sedikit dibanding sekolah umum.

6

B. ANALISIS PENCAPAIAN SPM KABUPATEN ACEH UTARA Analisis hasil pendataan TRIMS dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

IP-1 :

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki, yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.

Secara umum sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Aceh Utara berada dalam jarak yang memenuhi standar yang ditetapkan, namun masih dijumpai beberapa lokasi sekolah yang belum sesuai dengan kriteria maksimal 3 km dan jarak yang terjangkau dalam standar pelayanan minimal disebabkan oleh kondisi geografis.

IP-2 :

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/ MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.

Kabupaten Aceh Utara masih memiliki sekolah yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Grafik 3.1 Rombel SD/MI di Kabupaten Aceh Utara 297

300 250

< 32 Siswa

200

32 Siswa > 32 Siswa

150 100 50 0

23

3 SD

29 3

0 MI


7

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan aplikasi TRIMS, 297 dari 323 SD (92 persen) sudah mencapai SPM indikator tersebut, sedangkan 29 dari 32 MI (91 persen telah mencapai SPM untuk IP-2. Grafik 3.2 Rombel SMP/MTs di Kabupaten Aceh Utara 76

80 70 60

< 36 Siswa

50

36 Siswa > 36 Siswa

40

32

30 20 10

13 1

2

0

0 SMP

MTs

Sementara itu untuk jenjang SMP, capaian IP-2 sebesar 84 persen dari 90 SMP di Kabupaten Aceh Utara, dan untuk MTs 32 dari 34 madrasah (94 persen) sudah memenuhi standar IP-2. Sama seperti SD/MI, pada jenjang SMP/MTs juga masih dijumpai sekolah-sekolah yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan yang tentunya akan berimbas negatif terhadap proses belajar mengajar. Sekolah-sekolah yang memiliki jumlah siswa per rombel di bawah standar pelayanan minimal tentunya membutuhkan penanganan. Kebijakan penanganannya adalah sebagai berikut: 1. Sekolah yang memiliki ruang kelas berlebih dibandingkan jumlah rombel yang ada diarahkan untuk menyesuaikan jumlah siswa per rombel dengan memanfaatkan ruang kelas yang tersedia. 2. Sekolah-sekolah yang jumlah siswa per rombel tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan berdekatan dengan sekolah lain yang memiliki jumlah siswa relatif sedikit diupayakan agar melakukan pembatasan penerimaan siswa baru. 3. Sekolah yang tidak memiliki kelebihan ruang kelas akan diupayakan untuk mendapatkan pembangunan ruang kelas baru (RKB). 8

Pada tahun anggaran 2012 telah dibangun ruang kelas baru (RKB) sebanyak 31 ruang untuk SD/MI dan 6 ruang untuk SMP/MTs dengan Dana Otonomi Khusus dan Bagi Hasil Minyak dan Gas (Otsus-BH Migas) Aceh, sedangkan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara digunakan untuk pembangunan 4 ruang kelas baru untuk SD/MI dan 2 ruang untuk SMP/ MTs. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara tahun 2013 – 2017 melalui Disdikpora akan dilaksanakan pembangunan ruang kelas baru (RKB) sekolah dasar (SD) dan madrasah ibidaiyah (MI) sebanyak 100 ruang kelas baru, sedangkan untuk SMP/MTs akan dilaksanakan pembangunan 17 RKB dan pengadaan mebeler serta papan tulis sebanyak 17 paket dari sumber pendanaan APBN, APBA dan APBN.

IP-3 :

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik, dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.

Ruang kelas dengan segala perlengkapannya merupakan prasarana yang berkaitan langsung dengan perluasan akses dan pemerataan kesempatan belajar, sedangkan laboratorium dan perpustakaan merupakan prasarana yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan. Berikut adalah jumlah SMP/MTs yang ada di Kabupaten Aceh Utara, baik yang sudah memiliki ruang laboratorium IPA maupun yang belum memilikinya. Grafik 3.3 Laboratorium IPA SMP/MTs di Kabupaten Aceh Utara 50

49 41

40

28

30

Punya Tidak

20 10

6

0 SMP

MTs


9

Grafik 3.3 memberikan gambaran tentang ketersediaan ruang laboratorium IPA di SMP/MTs yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Ternyata 49 dari 90 SMP (54 persen) sudah memiliki ruang laboratorium IPA. Sisanya sebanyak 41 SMP (46 persen) belum memiliki ruang laboratorium IPA. Sementara itu, hanya 6 MTS (18 persen yang sudah memiliki laboratorium IPA, dan masih ada 28 MTs (82 persen yang belum memiliki laboratorium IPA. Di antara sekolah-sekolah yang mempunyai laboratorium IPA terdapat enam sekolah dengan jumlah laboratorium IPA lebih dari satu ruang, sehingga jumlah laboratorium IPA di Kabupaten Aceh Utara seluruhnya adalah 55 ruang. Untuk memenuhi IP-3 ini Pemerintah Kabupaten Aceh Utara membuat kebijakan, yaitu pembangunan laboratorium dan pengadaan alat laboratorium IPA untuk SMP dan MTs. Pada tahun anggaran 2012 telah dibangun sebanyak 12 unit. Pada Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 – 2017, dalam rangka pemenuhan SPM bidang pendidikan akan dibangun laboratorium IPA sebanyak 27 unit dan laboratorium bahasa untuk SMP/MTs sebanyak 48 unit, serta pengadaan alat-alat laboratorium IPA sebanyak 30 paket dan alat-alat laboratorium bahasa sebanyak 10 paket.

IP-4 :

Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.

Hasil pendataan menggunakan aplikasi TRIMS untuk indikator IP-4, secara umum, ketersediaan kantor guru dan ruang kepala sekolah masih sangat kurang, yaitu rata-rata di bawah 40 persen untuk tingkat SD/MI, sementara jenjang SMP/MTs relatif baik, yaitu sekitar 50 persen sudah memiliki ruang guru dan ruang kepala sekolah. Dari total jumlah sekolah, 323 SD dan 32 MI, sekitar 122 SD (38 persen) dan 12 MI (38 persen) sudah memenuhi IP-4 ini. Sementara itu, 52 persen dari 90 SMP dan 38 persen dari 34 MTs yang terdata di aplikasi TRIMS sudah memiliki satu ruang guru, ruang kepala sekolah dan satu ruang staf, sedangkan sisanya sebanyak 201 SD (62 persen) dan 20 MI (62 persen) belum memiliki ruang guru dan ruang kepala sekolah yang terpisah. Demikian pula halnya dengan 43 SMP (48 persen) dan 21 MTs (62 persen).

10

Grafik 3.4 Sekolah yang memiliki ruang guru, kepala sekolah dan ruang staf terpisah di Kabupaten Aceh Utara 250 201

200 150

Capai SPM

122

Tidak

100 47

50 0

SD

43

20

12 MI

13 SMP

34 MTs

Untuk menindaklanjuti IP-4 ini, Disdikpora Kabupaten Aceh Utara telah selesai melaksanakan pembangunan ruang guru sebanyak 12 unit untuk SD/MI dan 5 unit untuk SMP/MTs dari sumber dana APBA dan APBK Tahun Anggaran 2012. Sedangkan dalam RPJM Tahun 2013 – 2017 akan dilaksanakan pembangunan ruang guru/kantor SD/MI lengkap dengan sarana dan prasarana pendukungnya, seperti mebeler sebanyak 18 unit dan untuk ruang guru/kantor SMP/MTs sebanyak 7 unit. Mengingat pentingnya fungsi ruang kantor/guru yang pada intinya merupakan pusat proses adminitrasi di sekolah, yang akan berimbas pada kelancaran proses belajar mengajar, maka kebijakan tersebut akan terealisasi.

IP-5 :

Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan

Hasil agregasi aplikasi TRIMS menunjukkan bahwa indikator pencapaian program untuk IP-5 hampir mencapai seratus persen untuk jenjang SD, yaitu 321 sekolah (99 persen), dan MI 31 sekolah (97 persen).

IP-6 :

Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.


11

Hasil agregasi aplikasi TRIMS menunjukkan bahwa indikator pencapaian program untuk IP-6 hampir mencapai seratus persen untuk jenjang SMP. Dari total 90 sekolah yang sudah memenuhi SPM mencapai 88 sekolah (98 persen), sedangkan untuk MTs semuanya sudah memenuhi SPM.

IP-7 :

Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

Berdasarkan hasil agregasi, terdapat 73 sekolah atau 23 persen yang belum memiliki guru yang berkualifikasi S1 atau D-IV dan mendapatkan sertifikasi, sedangkan 250 sekolah SD (77 persen) telah memenuhi standar pelayanan minimal pada indikator ini. Grafik 3.5 Indikator Pencapaian 7 250

250

200 Capai SPM

150

Tidak

100

73

50 0

23 SD

29 MI

Pada jenjang MI, hasil agregasi menunjukkan bahwa hampir semua sekolah memenuhi standar pelayanan minimal. Konkretnya bahwa untuk tingkat MI dari total 32 satuan pendidikan terdapat 23 madrasah atau 72 persen yang sudah memenuhi SPM, sedangkan sisanya 9 madrasah atau 28 persen belum memenuhi SPM ini.

IP-8 :

12

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70 persen dan separuh di antaranya (35 persen dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40 persen dan 20 persen.

Berdasarkan hasil perhitungan pada indikator SPM ini, hampir semua SMP dan MTs belum memenuhi SPM. Hanya terdapat 14 SMP (16 persen) dan 5 MI (15 persen) yang sudah mencapai SPM. Grafik 3.6 Indikator Pencapaian 8 76

80 70 60 50

Capai SPM

40 3.6 grafik

29

30 20

14 5

10 0

IP-9 :

Tidak

SMP

MTs

Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Sama seperti indikator SPM 8 di atas, pada IP-9 hampir semua guru SMP dan MTs belum mencapai SPM. Hanya 11 guru SMP (12 persen) dan 3 guru MTs (9 persen) yang sudah mencapai SPM. Grafik 3.7 Indikator Pencapaian 9 79

80 70 60

32 Siswa

50

> 32 Siswa

40 3.7 grafik

31

30 20 10 0

11 3 SMP

MTs


13

IP-10 : Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

Grafik 3.8 Indikator Pencapaian 10 300

259

250 200

Capai SPM Tidak

150 3.7 grafik 100

64 27

50

5

0 SD

MI

Persentase untuk IP-10 menunjukkan bahwa hampir semua sekolah memenuhi SPM. Di antaranya, hasil agregasi MMS menunjukkan dari jumlah total sekolah tingkat SD, sudah 259 sekolah (80 persen) yang mencapai SPM, dan dari jumlah total sekolah tingkat MI, sudah 27 sekolah (84 persen) yang mencapai SPM, sedangkan sisanya 64 sekolah tingkat SD (20 persen) dan 5 sekolah tingkat MI (16 persen) belum mencapai SPM. Grafik 3.9 Indikator Pencapaian 11 100% 81

80%

Capai SPM

60%

Tidak

grafik 3.7 40% 20% 0%

14

28 9

6 SMP

MTs

IP-11 : Di

setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

Hampir sebagian besar sekolah di Kabupaten Aceh Utara memiliki kepala sekolah yang sudah berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV. Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil agregasi data sekolah dengan aplikasi TRIMS bahwa 81 dari 90 SMP (90 persen) dan 28 dari 34 MTs (82 persen) sudah mencapai SPM, sedangkan sisanya 9 SMP (10 persen) dan 6 MTS (18 persen) belum mencapai SPM.

IP-12 : Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

Dari IP-12 di atas terlihat bahwa semua pengawas sudah berkualifikasi S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Hal tersebut dapat kita ketahui dari hasil perhitungan indikator pencapaian SPM pendidikan dasar bahwa pada tingkat SD/MI dari 370 jumlah total sekolah 44 orang pengawas di antaranya sudah berkualifikasi S-1 atau D-IV dan hasilnya sudah 100 persen, sedangkan pada tingkat SMP/MTs dari 114 jumlah total sekolah yang terinput di antaranya 10 orang tenaga pengawas sudah mencapai SPM 100 persen.

IP-13 : Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.

Indikator IP-13 menunjukkan bahwa pencapaian yang telah diraih mencapai 50 persen. Pemerintah telah berencana akan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan, mengembangkan kurikulum yang sudah ada, dan akan memproses pembelajaran yang sangat efektif secara bertahap. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan pelaksanaan pelatihan guru dan tim pengembangan kurikulum.

IP-14 : Kunjungan

pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.


15

Grafik 3.10 Indikator Pencapaian 14 193

200 150

130 Capai SPM Tidak

100

grafik 3.7 50

53 37

29 5

22

10

0 MTs

SMP

MI

SD

Hasil indikator pencapaian SPM pendidikan dasar tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tingkat SD, dari total 323 sekolah 193 sekolah di antaranya (60 persen) sudah mencapai SPM. Pada tingkat MI, dari total 32 sekolah sudah 10 sekolah (31 persen) yang mencapai SPM. Pada jenjang SMP, dari 90 sekolah 37 di antaranya (41 persen) sudah mencapai SPM. Namun, pada tingkat MTs dari total 34 sekolah baru 5 sekolah (15 persen) yang sudah mencapai SPM.

B. RANGKUMAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SEKOLAH Analisis di atas menggambarkan capaian pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Sementara 13 indikator kunci dari total 27 indikator dalam Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Hasil agregasi pendataan TRIMS yang dilakukan oleh petugas sekolah terkait SPM yang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut: Rangkuman Pencapaian Pelayanan Pendidikan Dasar Pada Tingkat Satuan Pendidikan No. SPM 1

2

16

Standar Pelayanan Minimal

Capai SPM

Total SKL

Capaian (%) 0

Setiap SD dan MI menyediakan buku teks yang sudah disertifikasi oleh Pemerintah

SD

285

323

88%

MI

28

32

88%

Setiap SMP dan MTs menyediakan buku teks yang sudah disertifikasi oleh Pemerintah

SD

SMP

63

90

70%

MTs

28

34

82%

MI

25

50

75

100

No. SPM 3

4

5

6

7

8

Capai SPM

Standar Pelayanan Minimal Setiap SD dan MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 200 buku referensi Setiap guru tetap bekerja 35 jam per minggu di satuan pendidikan

Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun

Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

10

11

Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik

Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik

Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik

0

SD

62

90

100%

MI

9

32

100%

SD

171

323

53%

MI

15

32

47%

SMP

38

90

42% 18%

MTs

6

34

SD

8

323

2%

MI

2

32

6%

SMP

1

90

1%

MTs

1

34

3%

SD

227

323

70%

MI

23

32

72%

SMP

59

90

66% 76%

MTs

26

34

SD

223

323

69%

MI

19

32

59%

SMP

60

90

66%

MTs

26

34

76%

SD

57

323

18%

MI

6

32

19%

15

90

67%

SMP

9

Capaian (%)

Total SKL

MTs

6

34

18%

SD

70

323

22%

7

32

19%

SMP

13

90

14%

MTs

7

34

21%

SD

47

323

15%

MI

6

32

19% 14%

MI

SMP

13

90

MTs

2

34

6%

261

323

81%

SD MI

25

32

19%

SMP

64

90

71%

MTs

25

34

74%


25

50

75

100

17

No. SPM 12

13

18

Standar Pelayanan Minimal Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK serta Ujian Akhir (US/UN)

Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

SD

Capai SPM

Total SKL

261

323

Capaian (%) 0 81%

MI

25

32

78%

SMP

64

90

71% 74%

MTs

25

34

SD

268

323

83%

MI

24

32

75%

SMP

74

90

82%

MTs

26

34

76%

25

50

75

100

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Perhitungan capaian standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar sesuai dengan indikator dalam Permendiknas No. 15 Tahun 2010 adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui status SPM di suatu kabupaten/kota. Kabupaten Aceh Utara melakukan perhitungan SPM dengan menggunakan aplikasi TRIMS yang difasilitasi oleh Program BEC-TF pada tanggal 12 s/d 16 Juli 2012. Melalui hasil perhitungan TRIMS dapat diketahui posisi Kabupaten Aceh Utara dalam hal pencapaian SPM pendidikan dasar. Dokumen tersebut sangat bermanfaat untuk dasar perencanaan, evaluasi diri sekolah dan audit kinerja pendidikan di Kabupaten Aceh Utara. Rata-rata pencapaian SPM, khususnya di bidang sarana dan prasarana ruang kelas, sudah memadai, yaitu di atas 80 persen. Sementara ruang guru dan kepala sekolah masih berada di bawah 50 persen. Sarana peningkatan mutu pendidikan, seperti laboratorium IPA untuk SMP/MTs, masih sangat minim, yaitu di bawah 40 persen. Indikator lainnya secara umum rata-rata berada pada 70 persen.

B. REKOMENDASI Berdasarkan status pencapaian SPM Pendidikan Dasar yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi TRIMS, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Utara merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan pendidikan, lembaga donor dan pihak swasta agar mendukung rencana kegiatan yang mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Aceh Utara.


19

20

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Aceh Utara Juli 2012

Hasil Perhitungan SPM

Recommend Documents