HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN BATANG) Mustamsikin1, Yusriyadi2 Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan penanaman modal di Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Batang, serta menganalisis pentingnya harmonisasi produk hukum daerah penyusunan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dikaitkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku di Kabupaten Batang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan melihat permasalahan dari sudut hukum dalam arti peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan Peraturan Daerah merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan penanaman modal atau iklim investasi di daerah. Demikian juga harmonisasi atau sinkronisasi Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dengan produk hukum daerah yang berlaku lainnya mutlak diperlukan agar dalam penerapan kebijakan penanaman modal di daerah bisa terlaksana secara beriringan, efektif serta tidak terjadi ketumpang tindihan aturan. Kata Kunci: Harmonisasi, Produk Hukum Daerah, Penanaman Modal Abstract The study aims to examine and analyze the investment policy in Batang, as well as to asses and analyze the importance of harmonization of local regulations in investment policy in Batang based on regional regulations on spatial planning and local regulations on environmental protection and management of the apply in Batang. Method of approach used in this study is normative juridical approach. Result of this study indicate that the role of local government institutions in generating local regulations is one important factor in improving the investment or the investment climate in Batang such harmonization of local regulations on the investment product other applicable law is absolutely necessary for the implementation of investment policies in the area can be done in parallel, effectively and avoid overlap rules. Keyword: Harmonization, Local Regulations, Investment
1 2
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
terutama dengan mengabaikan
A. Latar Belakang Seiring bergulirnya
dengan era
kelestarian lingkungan hidup.
reformasi,
Mencermati
berbagai peraturan perundang-
kendala
undangan lahir. Salah satunya
Undang-Undang
adalah diterbitkannya Undang-
Tahun
Undang Nomor 22 Tahun 1999
Pemerintahan Daerah, maka
tentang Pemerintahan Daerah.
undang-undang
Keluarnya
dicabut dan diganti dengan
undang-undang
dalam
berbagai pelaksanaan
Nomor
1999
22
tentang
tersebut
diharapkan dapat memberikan
Undang-Undang
kewenangan
otonom
Tahun
Daerah
Pemerintahan Daerah. Adanya
daerahnya.
undang-undang ini, diharapkan
Namun, di lain pihak ada juga
daerah mampu menata dan
yang mempertanyakan tentang
mengelola
kesiapan
kemampuan
yang dimilikinya. Berdasarkan
melaksanakan
uraian di atas, maka dapat
kepada untuk
yang
Pemerintah mengurus
daerah
dan untuk
otonomi daerah secara mandiri,
dirumuskan
khususnya
pertama,
dalam
hal
Nomor
2004
32
tentang
potensi-potensi
masalah,
yaitu
bagaimanakah
penanganan penanaman modal
penyusunan
kebijakan
ke
penanaman
modal
daerah.
berbagai
Munculnya
Peraturan
Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah
mengenai penanaman modal
tentang Penanaman Modal di
yang menimbulkan masalah,
Kabupaten
Batang?
Kedua,
bagaimanakah harmonisasi daerah
mewujudkan produk
dalam
adalah
hukum
data
mencakup
penyusunan
resmi,
sekunder,
yaitu
dokumen-dokumen buku-buku
kebijakan penanaman modal
penelitian
berdasarkan Peraturan Daerah
laporan,
tentang Penanaman Modal di
seterusnya.3 Ditunjang dengan
Kabupaten Batang dikaitkan
data primer, yaitu data yang
dengan
Daerah
diperoleh secara langsung dari
Rencana Tata Ruang
masyarakat4, melalui wawancara
tentang
Peraturan
Wilayah dan Peraturan Daerah tentang
Perlindungan
Pengelolaan Hidup
dan
berlaku
buku
berwujud harian
dan
dengan subyek penelitian. C. Kerangka Teori
Lingkungan
yang
yang
hasil
1. Teori Perundang-undangan
di
Maria Farida Indrati
Kabupaten Batang?.
Soeprapto,
menyatakan
bahwa istilah “perundang-
B. Metode Penelitian Metode pendekatan yang
undangan”
(Legislation,
digunakan dalam penelitian ini
wetgeving
atau
adalah metode yuridis normatif.
gezetzgebung)
Pendekatan ini dilakukan untuk
dua
melihat permasalahan dari sudut
yaitu:5
pengertian
mempunyai berbeda,
hukum dalam arti peraturan perundang-undangan norma-norma
hukum
dan yang
berlaku. Data yang digunakan
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit UI, hlm.12 4 Ibid 5 Maria Farida Soeprapto, 2007, Ilmu Perundangundangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan) Jilid 1, Yogyakarta, Kanisius, hlm 3 3
a. Perundang-undangan merupakan
dan
proses
penjelasannya
dalam
Undang-Undang Nomor 12
pembentukan/proses
Tahun 2011, seperti asas
membentuk
kejelasan
peraturan-
tujuan,
asas
atau
organ
peraturan negara, baik
kelembagaan
ditingkat pusat, maupun
pembentuk yang tepat; asas
di tingkat daerah;
kesesuaian atara jenis dan
b. Perundang-undangan
materi
muatan; dan masih
adalah segala peraturan
banyak
negara, yang merupakan
pembentukan
hasil
perundang-undangan
pembentukan
lagi.
Selain
itu,
peraturan juga
peraturan-peraturan, baik
harus memperhatikan materi
di tingkat Pusat maupun
muatan yang sesuai.
di tingkat Daerah.
Materi
muatan
Peraturan perundang-
peraturan
undangan yang baik harus
undangan
memperhatikan
asas-asas
dikonsepkan secara umum.
pembentukan
peraturan
Semakin tinggi kedudukan
perundang-undangan
perundanghanya
dapat
dan
suatu peraturan perundang-
materi muatan yang tepat.
undangan, semakin abstrak
Asas-asas
pembentukan
dan
peraturan
perundang-
undangan
telah
dinormatifkan pada Pasal 5
mendasar
muatannya,
begitu
materi pun
sebaliknya. Kesemuanya itu mencerminkan
adanya
tingkatan-tingkatan tentang
proses
materi
Dengan
muatan
peraturan
pengharmonisasian. demikian,
perundang-undangan,
pengharmonisasian
dimana
merupakan salah satu dari
Undang-undang
merupakan salah satu bentuk
rangkaian
peraturan
pembentukan
perundang-
proses peraturan
undangan yang paling luas
perundang-undangan. Proses
jangkauannya.8
pengharmonisasian
Pembentukan peraturan undangan
perundangadalah
pembuatan
proses peraturan
perundang-undangan
yang
dimaksudkan
agar
terjadi
mengurangi
tumpang
persiapan,
tindih
peraturan
perundang-undangan. 2. Pemerintahan Daerah. Negara
pada dasarnya dimulai dari perencanaan,
atau
tidak
adalah
Indonesia
merupakan
suatu
teknik
penyusunan,
bangsa yang merdeka dan
perumusan,
pembahasan,
berdaulat,
pengesahan, pengundangan,
pemerintah
dan
merupakan
penyebarluasan.
Di
dimana di
daerah bagian
antara rangkaian proses di
integralnya. Dalam Negara
atas ada proses yang tidak
yang
disebutkan
berbentuk
kesatuan
secara
tegas
hanya
mempunyai
peran
pemerintahan daerah yang
yang sangat penting, yaitu
bisa juga disebut dengan
tetapi
disebutkan
pemerintah
setempat
pemerintah
lokal
atau (local
Indonesia
sebagaimana
dimaksud dalam Undang-
government). Dasar hukum
undang
dari
Republik Indonesia Tahun
adanya
Pemerintah
Dasar
Negara
Daerah diatur pada Pasal 18
1945”. Pembagian
ayat (1) UUD NRI Tahun
pemerintahan di Indonesia
1945.
diatur dalam Pasal 10-Pasal Pengertian
18 Undang-Undang Nomor
Pemerintah Daerah diatur
32
pada
Pemerintahan
Pasal
1
urusan
angka
2
Tahun
2004
tentang Daerah.
Undang-Undang Nomor 32
Secara singkat, pembagian
Tahun
urusan
2004
tentang
pemerintahan
di
Pemerintahan Daerah, yang
Indonesia terbagi dalam 3
menyatakan: “Pemerintahan
(tiga)
Daerah
adalah
desentralisasi, dekonsentrasi
penyelenggaraan
urusan
dan tugas pembantuan.
pemerintahan Pemerintah
asas,
oleh
Sebagai konsekuensi
dan
dari
menurut
asas
mengurus rumah tangga atas
dan
tugas
inisiatif
sendiri,
maka
pembantuan dengan prinsip
kepada
pemerintah
lokal
otonomi
yang berhak mengatur dan
DPRD otonomi
Daerah
yaitu
seluas-luasnya
hak
dalam sistem dan prinsip
mengurus
Negara Kesatuan Republik
sendiri
mengatur
rumah perlu
dan
tangga
dilengkapi
dengan
alat
perlengkapan
hari ini untuk mendapatkan
dapat
keuntungan di masa depan.7
mengeluarkan
peraturan-
Investasi bukanlah produk
peraturannya,
yakni
daerah
yang
melainkan
yang
Peraturan Daerah (Perda).
berarti menunjukkan adanya
Keberadaan
upaya
Perda
merupakan
mengubah
sesuatu
conditio sine
menjadi sesuatu yang lain,
(syarat
yang mempunyai nilai guna
quanon
absolut/syarat mutlak) dalam
lebih
rangka
negara maju, pertumbuhan
melaksanakan
kewenangan
otonomi
tersebut.
Perda
dijadikan
tinggi.
ekonomi
harus
pedoman
lebih
digerakkan
bagi
bisnis,
negara-
Di
banyak
oleh
pelaku
sehingga
investasi
Pemerintah Daerah dalam
seringkali
melaksanakan urusan-urusan
investasi
di daerah. Di samping itu,
usaha
perda
proses atau kegiatan dimana
juga
memberikan hukum
harus
dapat
perlindungan
bagi
rakyat
seorang
di
usaha. merupakan
atau
suatu
istitusi
suatu kegiatan usaha yang
Usaha.
mendatangkan Investasi
Investasi
untuk mengembangkan suatu
3. Tinjauan tentang Investasi
laba
adalah 7
pendayagunaan sumberdaya Ibid, hlm. 85
bermakna
membelanjakan anggarannya
daerah. 6
6
proses,
Ahmad Syamsuddin dan Marsuki, 2007, Iklim Investasi Daerah (Buku Panduan untuk Membangun Iklim Investasi di Daerah), Cetakan Pertama, Konras-Adenuer-Stiftung e.V, hlm 3
finansial.8 Namun demikian,
semangat pelayanan publik
terdapat
yang lebih baik lagi. Selain
investasi
yang
bukan merupakan investasi
itu,
usaha. Investasi seperti ini
untuk memberikan jaminan
menghasilkan
non-
hukum yang lebih pasti bagi
bentuk
para investor. Dengan kata
kemanfaatan
bagi
lain, Pembuatan Peraturan
pelaksananya,
yang
Daerah tentang Penanaman
finansial
laba
dalam
juga
kemudian berdampak secara
Modal
ekonomi.
berbagai
Investasi
non-
sebagai
upaya
tersebut
dengan
sistem
yang
bisnis sebenarnya bersifat
menyertainya,
mempersiapkan
pelayanan administrasi satu
investasi
bisnis.
pintu
dan
seperti
pemberian
kemudahan maupun insentif lainnya
D. Hasil dan Pembahasan
membawa
perubahan
terhadap
Modal di Kabupaten
investasi
di
Batang
Batang, sehingga diharapkan
1. Kebijakan Penanaman
Ditetapkannya
Batang
akan
iklim
Kabupaten
semakin
Peraturan Daerah Nomor 2
menggeliat dan ramai dalam
Tahun
kegiatan penanaman modal.
Penanaman
8
akan
2013
tentang
Modal
di
Perda
Penanaman
Kabupaten
Batang
Modal di Kabupaten Batang
diharapkan
membawa
dimaksudkan sebagai salah
Ibid, hlm 4
satu
faktor
penggerak
perekonomian
2013, penanaman modal di Kabupaten
pembangunan
daerah dan
Batang
diselenggarakan
berdasar
penciptaan lapangan kerja,
asas: (1) kepastian hukum;
sekaligus
(2)
sebagai
pelaksanaan
ketentuan
keterbukaan;
akuntabilitas; (4) perlakuan
Undang- Undang Nomor 25
yang
Tahun
membedakan
2007
Penanaman
tentang
Modal
dan
(3)
sama,
maupun
asal
tidak daerah
asal Negara; (5)
Peraturan Pemerintah Nomor
kebersamaan; (6) efisiensi
38
tentang
berkeadilan;
(7)
Pembagian
Urusan
berkelanjutan;
(8)
Pemerintahan
Antara
berwawasan lingkungan; (9)
Tahun
2007
Pemerintah, Daerah
Pemerintah Provinsi,
Pemerintah
keseimbangan kemajuan dan
Daerah
kesatuan ekonomi daerah;
dalam
memberikan
kepastian penanaman
(10)
dan
Kabupatan/Kota, rangka
kemandirian;
hukum Modal
terkait di
Kabupaten Batang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun
(11)
ketepatan
kemudahan
waktu, dan
keterjangkauan; Tujuan diselenggarakannya penanaman
modal
Kabupaten Batang, adalah:
di
a. meningkatkan
mengembangkan
serta
pertumbuhan ekonomi
memperkuat industi dan
daerah;
perdagangan daerah;
b. menciptakan
lapangan
kerja;
e. Meningkatkan pendapatan daerah untuk
c. meningkatkan
memberikan
kontribusi
pembangunan
ekonomi
yang
sebesar-besarnya
berkelanjutan
dan
bagi
perekonomian
berwawasan lingkungan
daerah
yang
mengembangkan
berkelanjutan
dan serta
dengan mengoptimalkan
memperkuat industri dan
kontribusi sektor swasta
perdagangan daerah;
melalui CSR; d. Mendukung
f. Meningkatkan dan
menumbuhkembangkan kemampuan untuk
lebih
bersaing
daerah mampu ditingkat
regional, nasional dan
kemampuan daya saing dunia usaha daerah; g. Meningkatkan kapasitas dan
kemampuan
teknologi daerah; h. Mendorong
internasional
pengembangan ekonomi
berdasarkan keunggulan
kerakyatan;
kompetitif terutama daerah
daerah kontribusi dan
i. Meningkatkan
dan
mengembangkan ekonomi
potensial
menjadi
kekuatan
ekonomi
riil
dengan
pemangku kepentingan, termasuk
dalam
menggunakan dana yang
memastikan
berasal, baik dari dalam
informasi, transparan dan
negeri
tepat
maupun
luar
negeri;
waktu
adanya
tentang
peluang-peluang
j. Meningkatkan
ekonomi
ekonomi
(bisnis)
dan
lokal dan kesejahteraan
proses
masyarakat.
kompetitif dan adil;
Penyelenggaraan penanaman
modal
seleksi
yang
c. meningkatnya kontribusi di
sektor
swasta
dalam
Kabupaten Batang memiliki
pelaksanaan
sasaran, antara lain:
pembangunan
a. terwujudnya optimalisasi
atau mempercepat tujuan
daerah
manfaat ekonomi daerah,
pembangunan
regional, nasional dan
berwawasan lingkungan
internasional
yang berkelanjutan yang
melalui
pemberdayaan masyarakat,
mengoptimalkan pengusaha
lokal, BUMD, UMKM dan Koperasi;
melalui CSR; d. terciptanya
b. terwujudnya pemanfaatan
kontribusi sektor swasta
iklim
investasi yang kondusif; kerjasama
dan koordinasi diantara
e. meningkatnya prasarana
sarana pendukung
penanaman modal; f. meningkatnya sumberdaya manusia; g. meningkatnya penanam
jumlah
modal
realisasi
dan
penanaman
Penyusunan
Penanaman Modal dengan Peraturan
Daerah
Kabupaten
Batang
Nomor
7 Tahun
2011
tentang
Rencana
Tata
Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Batang
modal;
Perda
h. meningkatnya kreativitas dan
Kebijakan
sistim
inovasi
daerah.
Batang
Kabupaten
Nomor
7 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten
Batang
Tahun
2. Harmonisasi Produk Hukum 2011-2031 Daerah
dalam
diantaranya
Penyusunan memuat
tentang
tujuan
Kebijakan Penanaman Modal dengan
Peraturan
Penataan
Ruang
Wilayah,
yaitu
dan
Daerah untuk
tentang Rencana Tata Ruang meningkatkan Wilayah
dan
investasi
Peraturan daerah yang bertumpu pada
Daerah tentang Perlindungan sektor pertanian. Ketentuan dan Pengelolaan Lingkungan terkait arahan investasi yang Hidup
yang
berlaku
di bertumpu
pada
sektor
Kabupaten Batang pertanian a. Harmonisasi
juga
sebaiknya
Produk diatur secara rinci dalam
Hukum
Daerah
dalam
penyusunan
kebijakan
investasi. Di samping itu,
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
terkait penentuan zona dan
Dalam
Pasal
23
lokasi investasi juga tidak
ayat (2) Peraturan Daerah
boleh bertentangan dengan
Kabupaten Batang Nomor
arahan
2
tata
ruang
wilayahnya. yang
dan
Permasalahan
muncul
kemudian
Tahun
2013
tentang
Penanaman
Modal
disebutkan bahwa salah satu
adalah banyaknya investasi
tanggungjawab
Penanam
yang
Modal
menjaga
masuk
ke
daerah,
adalah
namun banyak yang usahanya
kelestarian lingkungan. Pasal
tidak bertumpu pada sektor
tersebut tidak merujukkan
pertanian, tetapi terkadang
secara
lahan
diubah
pengaturan
menjadi lahan industri/pabrik.
lingkungan
pertanian
b. Harmonisasi Hukum
Produk
Daerah
Penyusunan
dalam
Kebijakan
sudah
spesifik
hidup
menyangkut
yang
termasuk kewajiban
tanggungjawab
Penanaman Modal dengan
dunia
Peraturan
lingkungan,
Daerah
bidang
rinci,
ataupun
terkait
usaha
terhadap sebagaimana
Kabupaten Batang Nomor
termaktub dalam pasal-pasal
16
di Perda Kabupaten Batang
Tahun
2010
Perlindungan
tentang dan
Nomor
16
Tahun
tentang
Perlindungan
2010 dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup.
waktu yang lama. Di samping itu, pelayanan satu atap tersebut
Jika
ditelaah
lebih
bisa
meminimalisir
risiko
cermat pada Peraturan Daerah
pelanggaran
Penanaman
dalam
maupun ketidaktertiban proses
penyusunan pasal per pasal,
pengadministrasian yang bisa
banyak aturan-aturan teknis di
berimplikasi hukum.
Modal,
luar bidang penanaman modal (investasi)
yang
administrasi
E. Simpulan
belum
Penanaman modal di
jelas,
Kabupaten Batang diatur dalam
tegas dan komprehensif sebagai
Peraturan Daerah Kabupaten
satu
Batang Nomor 2 Tahun 2013
diformulasikan
kesatuan
secara
aturan
yang
saling terkait. Oleh karena itu,
tentang
perlu pengaturan yang lebih
Perda ini sebagai pelaksanaan
jelas, tegas dan komprehensif
ketentuan
untuk
Nomor 25 Tahun 2007 tentang
penyusunan
petunjuk
Penanaman
Modal.
Undang-Undang
teknis pelaksanaan dari Perda
Penanaman
Penanaman modal tersebut ke
Peraturan Pemerintah Nomor
depannya. Bisa juga terkait
38
aspek-aspek
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
teknis
penanganannya
dalam
sebaiknya
dilakukan dalam satu
atap,
Modal
Tahun
2007
dan
tentang
Pemerintah, Pemerintah Daerah
sehingga pelayanan lebih cepat,
Provinsi,
hemat
Daerah Kabupatan/Kota, dalam
dan
tidak
memakan
dan
Pemerintah
rangka memberikan kepastian
Modal
hukum
penanaman
kelestarian lingkungan. Pasal
Modal di Kabupaten Batang.
tersebut tidak mengatur secara
Perda penanaman modal ini
spesifik
terkait
seharusnya
bidang
lingkungan
terkait
sejalan
dengan
adalah
peraturan perundang-undangan
termasuk
yang terkait dengan lingkungan
kewajiban
hidup.
tanggungjawab Dalam
Kabupaten
Perda Batang
tentang
pengaturan hidup,
menyangkut ataupun
terhadap
dunia
usaha
lingkungan,
sebagaimana termaktub pada
Rencana Tata Ruang Wilayah
pasal-pasal
disebutkan
tentang
bahwa penentuan
menjaga
dalam Perlindungan
Perda dan
zonasi dan lokasi investasi
Pengelolaan Lingkungan Hidup
ataupun industri tidak boleh
di Kabupaten Batang.
bertentangan tata
ruang
dengan dan
arahan
wilayahnya
dan harus bertumpu pada sektor pertanian.
tidak
banyak
usaha
bertumpu
pada
sektor pertanian. Dalam Perda tentang
Farida Soeprapto, Maria, 2007, Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan), Jilid 1, Yogyakarta: Kanisius
Namun,
kenyataannya yang
Daftar Pustaka
Penanaman
Modal
disebutkan bahwa salah satu tanggungjawab
Penanam
Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit UI Syamsuddin, Ahmad dan Marsuki, 2007, Iklim Investasi Daerah (Buku Panduan untuk Membangun Iklim Investasi di Daerah), Cetakan Pertama, Konras-AdenuerStiftung e.V
Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang
Penanaman
Modal Undang-Undang Nomor 26 Tahun
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2013 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Batang
2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang.
