KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANAMAN MODAL ASING (SUATU STUDI TENTANG KEBERADAAN TAMBANG NIKEL DI KABUPATEN MOROWALI UTARA)
Oleh : Rikson Yasto Toweula ABSTRAK Sektor Partambangan merupakan sektor yang cukup berperan penting dalam mendatangkan pendapatan besar tidak hanya bagi Negara , mengapa demikian karena ruang lingkupnya tidak hanya berbicara skala nasional tetapi internasional. Keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan dalam mengelola pertambangan ini masih banyak dialami oleh banyak daerah di Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam hal ini berusaha bekerja sama dengan pihak asing dalam pengelolaan potensi tambang yang ada. Kabupaten Morowali Utara adalah salah satu daerah yang mempunyai potensi tambang yang luar biasa, khususnya tambang nikel, sehingga banyak membuat investor asing melirik potensi ini dengan menanamkan modal mereka untuk mendirikan perusahaan pertambangan di sana. Sebagai kabupaten yang baru berdiri, Pemerintah Daerah Morowali Utara masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Morowali, untuk mengatur tentang perusahaan-perusahaan asing yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana keefektifan kebijkan pemerintah Morowali Utara dalam mengatur keberadaan perusahaan asing ini. Keberadaan perusahaan pertambangan asing berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara peneliti ternyata cukup membawa dampak yang negatif, terutama dalam hal lingkungan, sering terjadi longsor, dsb. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, menunjukan bahwa sejauh ini penerapan kebijakan tersebut belum efektif. Kata kuncinya adalah Kebijakan Pemerintah Daerah
PENDAHULUAN Gambaran Umum Kabupaten Morowali Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Morowali terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan, yaitu Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Lembo, Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Mori Utara, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara, dan Kecamatan Mamosalato. Kabupaten Morowali Utara memiliki luas wilayah keseluruhan ±10.004,28 km persegi dengan jumlah penduduk ±92.766 jiwa pada tahun 2012 dan terdiri atas 125 (seratus dua puluh lima) desa/kelurahan. Kabupaten Morowali Utara merupakan wilayah yang kaya dengan hasil tambang.
Dari 34 Perusahaan yang telah ada di Kabupaten Morowali utara, yang telah resmi mendirikan pabrik/smelter adalah PT. CENTRAL OMEGA RESOURCES (COR). Berikut Profil Perusahaan : 1. Nama Perusahaan : PT. CENTRAL OMEGA RESOURSES (COR) 2. Berdiri pada tanggal 22 februari 1995, dan perusahaan in berpusahat di Tiongkok 3. Bergerak di bidang perdagangan dan pertambangan sumber daya mineral 4. Di indonesia sendiri kantor Pusatnya berada di Jakarta tepatnya di Plasa asia lantai 6, jalan jendral sudirman kav. 51. 5. Di Morowali Utara Perusahaan tersebut berada di desa Lambolo. Dengan berlakunya peraturan Mentri energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 memberlakukan ketentuan yang melarang penjualan secara ekspor untuk produk pertambangan mineral yang belum di olah dan di murnikan di dalam negeri. Di mana ketentuan ini merupakan realisasi dari UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Saat ini fokus perusahaan adalah pada rencana pembangunan fasilitas smelter nikel, salah satunya pendirian smelter di Kabupaten Morowali Utara di Desa Lambolo. Rumusan Masalah Dari penjelasan yang di kemukakan dari latar belakang di atas, mengenai mengapa penelitian ini harus di laksanakan, dapat di ambil sebuah rumusan masalah pokok dari penelitian ini yaitu ; Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penanaman modal asing yang ada di kabupaten morowali utara, provinsi sulawesi tengah? Tujuan Penelitian Bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam penanaman modal asing di kabupaten morowali utara, provinsi sulawesi tengah. Manfaat Penelitian 1. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penulis, untuk menjadi masyarakat yang merespon baik, tentang adanya tambang dari segi positif maupun negatif berdasarkan aturan yang berlaku. 2. Sebagai bahan reverensi bagi peneliti berikutnya dalam topik yang relevan. Metode Pengumpulan data dan analisis data Dalam penelitian ini, cara untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 1. Observasi
Observasi non participant yaitu peneliti tidak terlibat dalam kegiatan yang sedang diamatinya. 2. Wawancara Peneliti memperoleh data atau keterangan dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka atara subjek penelitian (peneliti) dan informan. 3. Analisis Dokumen Pengumpulan data dengan cara kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, yakni berasal dari dokumen-dokumen, Bukubuku dan surat kabar yang relevan dengan penelitian serta data-data yang berlaku sekarang sebagai pendukung kebenaran sember data.
Analisa Data Analisa data merupakan upaya mencari dan menafsirkan secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasii, untuk meningkatkan pemehaman penelitian yang berdasarkan permasalahan yang diteliti.Sejak pengumpulan data dimulai, analisa data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Untuk mendapatkan hasil optimal dan objektif sesuai dengan tujuan penelitian, maka setiap analisa delakukan untuk melukiskan, menerangkan, mengamati, menggambarkan bahkan meringkas hasil pengamatan yang telah dilakukan dilapangan, mengenai “Kebijikan Pemerintah Daerah dalam penanaman modal asing” di Kabupaten Morowali Utara”, serta menjelaskan keadaan subjek penelitian dengan seksama dan sesuai dengan teliti. Kerangka Teori 1.
Konsep Kebijakan
Banyak sekali definisi yang menjelaskan apa arti kebijakan yang dapat membantu memahami dalam menyoroti masalah yang berkaitan dengan kebijakan. Dari segi bahasa kebijakan berasal dari bahasa Yunani dan Sansekerta “Polis” (negara kota) dan Pur (kota), masuk kedalam bahasa Latin menjadi Politea (negara) dan kahirnya kedalam bahasa Inggris pertengahan Policie, yang berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah politik atau administrasi pemrintahan. Asal kata policy sama dengan kata lain police an politics (Dunn, dalam Muhajir Darwan 1990:10). Istilah policy (kebijaksanaan) seringkali penggunaannya sal;ing dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, udang-undang, ketentuan-ketentuan. Para ahli kebijakan banyak mengungkapkan definisi kebijakan berdasarkan sudut pandang dan pendapatnya yang berbeda, seperti menurut:
1. Thomas R. Dye (1975:1) menyatakan “what ever government choose to do or not to do”, artinya apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pemerintah memegang peranan penting bukannya melakukan tindakan tertentu juga untuk berbuat sesuatu atau menetapkan kebijakan untuk melaksanakan program sesuatu dalam mengatasi permasalahan, akan tetapi pemerintah hanya berdiam diri saja dan tidak melakukan kegiatan apa-apa, itupun dapat dikatakan kebijakan pemerintah yang demikian bentuknya.
2.
Konsep Pemerintah Daerah
Menurut undang-undang 23 tahun 2014 pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menurut Misdyabti dan Kartasapoetra pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan kata lain, pemerintah daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah (misdyanti dan kartasapoetra). Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah selaras dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dapat di wujudkan dalam fungsi-fungsi Pemerintah Daerah. Adapun fungsi pemerintah daerah menurut Misdyanti dan R.G Kartasoeputra adalah : 1. Fungsi otonomi Fungsi otonomi dari pemerintah daerah adalah melaksanakan segala urusan yang telah di serahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang leibih tinggi tingkatannya. 2. Fungsi pembantuan Fungsi pembantuan untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang di tugaskan kepada pemerintah daerah oleh pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya. 3. Fungsi pembangunan Adalah meningkatkan laju pembangunan dan menambah kemajuan masyarakat sehingga tuntutan dari masyarakat pun semakin berkembang dan kompleks. 3.
Konsep Penanaman Modal Asing
Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada pasal 1 yang berbunyi : “Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri Bentuk penanaman modal asing”. Terdapat dua bentuk investasi dalam pemananaman modal asing, diantaranya pertama adalah Portofolio Investment yaitu arus modal internasional dalam bentuk asset-aset finansial seperti saham
(stock),obligasi dan commercial pappers lainnya. Kedua adalah Direct Investment yaitu investasi riil dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, bahan baku dan persediaan dimana investor terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol pemnanaman modal tersebut. Direct Investment ini biasanya dimulai dengan pendirian subsdiary atau pembelian saham mayoritas dari suatu perusahaan. Penanaman modal asing di Inonesia harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, sebagaimana yang tetuang dalam Pasal 3 Ayat 1 dan 2, Undang-undang Penanaman Modal Asing, yaitu : 1. Penaman modal diselengarakan berdasarkan asas : a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabiltas; d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara; e. kebersamaan f. efesiensi berkeadilan; g. berkelanjutan; h. berwawasan lingkungan; i. kemandirian; dan j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 2. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g. megolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4.
Peraturan Daerah Tentang Kebijakan Tambang Kabupaten Morowali Utara
Kebijakan pemerintah daerah tentang kebijakan tambang di kabupaten morowali utara yaitu termuat dalam Peraturan Dearah Kabupaten Morowali Utara nomor 10 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Morowali Utara pada pasal 44, dan 45 paragraf ke 2 tentang ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya; Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
b. c. d. e. f. g. h. i.
ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian; ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan; ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan; ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri; ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan; ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata; ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f dengan memperhatikan : a. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; b. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah; c. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan; d. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang; e. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata; f. pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan; g. kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan; h. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi amdal yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang; i. keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat; j. pengendalian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan wilayah sekitarnya; k. ketentuan pelarangan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung; l. ketentuan pelarangan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi; m. ketentuan pelarangan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan; n. ketentuan pelarangan lokasi pertambangan pada kawasan perkotaan; o. penetapan lokasi pertambangan yang berada pada kawasan perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
p. ketentuan pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40% dan kemantapan lerengnya kurang stabil, untuk menghindari bahaya erosi dan longsor. Metode Penelitian Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada fenomenologis yang mengutamakan penghayatan. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi perilaku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Responden dalam metode kualitatif berkembang terus secara bertujuan sampai data yang dikumpulkan memuaskan. Alat pengumpul data dalam metode ini adalah si peneliti sendiri. Jadi, Peneliti merupakan Key Instrument, dalam mengumpulkan data, si peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang mana penelitian ini digunakan untuk menggambarkan temuan yang diamati. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah membuat pencatatan secara sistematis, factual, dan pengakurat mengenai fakta dan sifat populasi di daerah tertentu.
PEMBAHASAN Sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan daerah, dinas pertambangan dan energi dapat mengelolaan secara khusus keyaan alam baik kekayaan tambang dan batu bara yang tergandung dalam suatu wilayah secara khusus wilayah Kabupaten morowali utara. Pemerintah kabupaten Morowali Utara, merupakan Kabupaten yang baru saja Mekar berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Morowali Utara di provinsi Sulawesi tengah, yang di mana dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, berdasarkan ketentuan pasal 20 undang-undang nomor 12 tahun 2013 tentang pembentukan Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan bahwa ”semua peraturan daerah dan peraturan Bupati Morowali sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini tetap berlaku di Kabupaten Morowali Utara”, berdasarkan undang-undang Tersebut maka secara otomatis peraruran daerah Tentang tambang berlaku juga di Kabupaten Morowali Utara,yaitu Peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 secara khusus terdapat dalam pasal 45, dimana dalam pasal ini mengatur kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan, biaya dan manfaat, memperhatikan kepentingan wilayah sekitar tambang, dan terutama harus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya pemekaran kabupaten morowali utara, maka perlu di lakukan penataan kembali segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pertambangan.
Menurut Sekertaris Tim Bidang Minerba, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah Dinas ESDM, Eddy S. Ellu ia mengatakan bahwa ; Bupati Morowali Utara, Abdul Haris Rengga, telah membentuk tim penataan Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Morowali Utara pada 22 Desember 2014. Pembentukan tim tersebut dikukuhkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati No 188.45/KEPB.MU/0161/XII/2014. Hal ini sesuai tindak lanjut hasil rekonsiliasi data IUP clear and clean dan non clear and clean antara Ditjen Minerba Kementerian ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Morowali serta Dinas ESDM Morowali Utara, pada 12 Desember 2014. SK tersebut sesuai hasil koordinasi pengelolaan mineral dan batubara yang dilaksanakan di kantor KPK, 15 Desember 2014, yang mengharuskan adanya penataan IUP guna penetapan status clear and clean terhadap IUP di wilayah tersebut. hal itu juga berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba dan UU Nomor 12 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara sebagai daerah otonomi baru (DOB). Tugas tim penataan IUP berdasarkan SK Bupati Morowali Utara antara lain pertama, menginventarisir IUP yang telah diterbitkan oleh Pemda Morowali yang wilayahnya berada di Morowali Utara. Kedua, melakukan pengkajian atas penerbitan IUP tersebut. Ketiga, melakukan verifikasi dan evaluasi IUP. Keempat, mengeluarkan rekomendasi dan kelima, melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kepada Bupati Morowali Utara. pihaknya tidak main-main dalam melakukan penataan pertambangan di Morowali Utara. “Jika ada perusahaan tidak patuh setelah kita surati, maka akan dilakukan pencabutan IUP-nya.”. Implementasi dalam arti seluas-luasnya dapat di artikan bahwa di anggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau merupakan penyelenggaraan aktivitas yang telah di tetapkan berdasarkan Undang-undang dan merupakan kesepakatan bersama di antara pemangku kepentingan, actor, organisasi (public/privat) prosedur dan teknik secara sinergis yang di gerakkan untuk dapat bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu, di mana yang di kehendaki. Kebijakan pemerintah kabupaten morowali utara yang berkaitan dengan kebijakan tambang itu sendiri terdapat dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2012, di mana dalam peraturan daerah tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka kegiatan/aktiftas pertambangan harus memperhatikan antara lain : 1. Resiko dan manfaat Berhubungannya resiko dan manfaat pada kenyataannya dengan adanya tambang di kabupaten morowali utara secara khusus di daerah wilayah tambang beberapa waktu lalu telah terjadi tanah longsor, kerusakan hutan, di tambah lagi pembiaran lahan yang gundul yang di terlantarkan oleh pihak perusahaan. Menurut Rahim selaku sekertaris Desa Ganda-ganda yang juga berdomisili di Desa Ganda-Ganda mengatakan ;
“Sejak perusahaan tersebut beroperasi, desanya pernah dihantam banjir dan longsor yang menenggelamkan puluhan rumah warga. Tak hanya itu, warga juga mengalami penyakit gatal-gatal. “Sekarang, banjir dan longsor tidak bisa diprediksi akan terjadi di musim penghujan. Sewaktu-waktu datang,”. Dan menurut saya dampak negatif dari adanya tambang antara lain adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Banjir Tanah longsor kerusakan jalan akibat mobil-mobil perusahaan debuh kerusakan hutan pencemaran udara pencemaran air yang menyebabkan gatal-gatal kepada masyarakat
Namun masyarakat juga tidak pungkiri bahwa dengan adanya tambang tersebut, masyarakat mendapatkan dampak positifnya juga antara lain seperti menurut Rahim: 1. Memajukan perekonomian daerah itu sendiri, 2. Masyarakat yang belum punya pekerjaan dapat bekerja di perusahaan tambang tersebut. Di samping kedua kedua macam keuntungan yang di sampaikan oleh Rahim di atas, Perusahaan PT. COR akan mendirikan perusahaan yang bernilai 5,5milyar,dan menurut direktur utama PT. COR Darwanto ia mengatakan bahwa pabrik pengolahan nikel tersebut akan menyerap sekitar 2.500 tenaga kerja dan akan memprioritaskan putra putri daerah kabupaten morowali utara. 2. Studi kelayakan aktifitas pertambangan Di mana dalam hal ini pemerintah harusnya mempertimbangkan antara keuntungan dan kerugian serta layak atau tidaknya suatu wilayah di dijadikan lokasi untuk aktifitas pertambangan tersebut. Berdasarkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 pada pasal 45 huruf H mengatakan bahwa ‘sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi amdal yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang’, Maka berdasarkan peraturan daerah tersebut pemerintah melakukan evaluasi kembali terhadap perusahaan tambang yang ada di kabupaten morowali utara, di mana dalam evaluasi tersebut Seperti Menurut seksi bidang data dan informasi pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Panasa bumi Seproni Balirante ; “Dengan adanya pemekaran kabupaten Morowali utara kegiatan pertambangan di kabupaten morowali Utara harus dilakukan penataan kembali, maka sejak dari tahun 2012 sampai pada Tahun 2015 di lakukan pembersiaan terhadap tambang di kabupaten Morowali Utara, yang di maksudkan pembersian tersebut adalah di mana semua perusahaan-perusaan yang ada di Kabupan Morowali Utara harus melengkapi dokumen-dokumen isin usaha pertambangan, karena banyak terjadi Tumpang tindih isin
usaha pertambangan, selanjutnya dia juga mengatakan bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan yang bermasalah, dengan adanya pembersian perusahaanperusaahan di harapkan kedepannya perusahaan-perusahaan yang akan melanjutkan usaha pertambangan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Dalam melaksanakan pembersian perusahaan-perusahaan guna kelengkapan usaha pertambangan, Pemerintah daerah dalam hal ini dinas yang terkait yaitu Dinas Pertambangan, melakukan langkah-langkah yang nyata guna kelengkapan Berkas bagi perusahaan perusahaan yang melakukan aktifitas pertambangan, di mana dalam langkah-langkah tersebut, Dinas Pertambangan melakukan teguran, yaitu teguran pertama, kedua dan ketiga, teguran pertama yaitu dalam bentuk surat kepada perusahaan yang bersangkutan, ke dua yaitu surat Terguran, dan teguran ke tiga apa bila perusahaan tidak menanggapi, maka akan di lakukan pencabutan isin usaha Pertambangan. Sebagai contoh PT. vale telah di cabut isin usaha pertambangannya, karena PT. Vale tidak mendengarkan teguran tersebut. Selanjutnya Seproni Balirante juga mengatakan bahwa masalah yang mendasar juga ketika pemekaran Morowali Utara, dalam proses penyerahan isin usaha pertambangan dari semulah Kabupaten Morowali Berpindah ke Kabupaten Morowali Utara, isin usaha pertambangan atau IUP tidak ada Cap baik dari pemerintah Morowali Maupun dari Pihak perusahaan, dengan demikan masih di ragukan ke apsahan dari Isin usaha pertambangan tersebut. Berdasarkan keterangan di atas maka Kita juga harus menyadari bahwa akan ada dampak yang timbul, akan ada yang puas dan tidak puas, namun sebisa mungkin pemerintah harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan yang akan di ambil akan memberikan kepuasan di kalangan masyarkat, setidaknya pemerintah berupaya antara tingkat kepuasan dan yang tidak puas, tingkat kepuasan akan lebih besar di bandingkan yang tidak puas, kebijakan publik juga akan ada positif maupun negatifnya. Ketika kebijakan publik di keluarkan, pemerintah tentunya mengharapkan bahwa anggota masyarakat akan mendukung dan mematuhi kebijakan tersebut sebagai bagian dari partisipasi masyarkat dalam suatu bentuk otonomi daerah. Respons atau tanggapan masyarakat tentunya akan beragam ketika nantinya kebijakan publik di keluarkan, antara lain ; 1. Positif Apabila kebijakan publik di rumuskan dan di keluarkan serta di angap dapat member dampak positif, maka masyarakat tentunya akan mendukung kebijakan tersebut. Tindakan yang kemungkinan akan di lakukan sebagai berikut: a) Menyampaikan usulan dan saran dalam bentuk lisan dan tulisan sesui dengan rancangan kebijakan tersebut, dan akan di tujukan kepada pemerintah daerah ataupun wakil rakyat (DPRD) b) Akan mendukung terselenggaranya proses penyusunan peraturan daerah yang berkaitan dengan sebuah produk kebijakan
c) Mendiskusikan rancangan peraturan tersebut dan hasilnya tentu saja akan di sampaikan kepada pemerintah daerah atau DPRD d) Memberikan dorongan moral kepada peserta siding yang sedang merumuskan dan akan menetapkan peraturan tersebut. 2. Antisipatif Orang yang bersikap antisipatif, tanggap akan kemungkinan yang terjadi dengan di terapkannya peraturan atau kebijakan tersebut. Ia tidak mendukung ataupun menolak peraturan atau prodak kebijakan yang di keluarkan. Akan tetapi, ia memikirkan agar tidak terkena sanksi atau ketentuan peraturan atau kebijakan tersebut. 3. Negatif Orang yang memiliki respon negatif, terhadap peraturan atau kebijakan yang akan di keluarkan tentunya akan menolak kebijakan atau peraturan tersebut. Akan tetapi dia akan memikirkan agar bagaimana cara tidak terkena sanksi ataupun ketentuan dari peraturan atau kebijakan tersebut. Dalam implementasi kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara yang di laksanakan langsung oleh dinas pertambangan dan energy tentu saja masih begitu banyak terdapat kesenjangan, sehingga berdampak positif dan negatif khususnya masyarakat di kabupaten Morowali Utara. Berikut beberapa wawancara dengan para informan : Menurut kepala Desa Ganda-ganda ( Eu K. Lenta, S, SOS) di mana Desa ganda-ganda merupakan desa yang termaksud daerah lingkar tambang mengatakan bahwa ; “Dengan adanya perusahaan tambang di Kabupaten Morowali Utara khususnys daerah Ganda-ganda, memberikan dampak positif dan dampak negartif, yaitu : 1. Dampak Positif: Masyarakat yang ada di Morowali Utara, secara khusus masyarakat yang ada di sekitar tambang atau tempat smelter di dirikan berada dalam usia produktif dapat bekerja di Perusahaan tersebut, Tingkat perekonomian masyarakat bertambah dengan adanya lahan pekerjaan yang di berikan Perusahaan Tambang, Masyarakayat yang tadinya bertani atau nelayan, yang awalnya tidak mempunyai penghasilan tetap, dengan adanya perusahaan tambang tersebut, mereka mempunyai gaji Perbulan, otomatis dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, Buat penjual sembako (warung-warung kecil), yang berada di wilayah pertambangan, barang atau bahan sembakonya dapat terjual dengan muda, karena dengan adanya tambang tersebut. 2. Dampak Negatif : Debuh yang di sebabkan oleh kendaraan-kendaraan Perusahaan Pencemaran udara,
Kerusakan jalan karena kendaraan-kendaraan pabrik yang mengangkat bahan material untuk pembuatan smelter, Hutan yang gundul. Banjir.
Mnurut Jufri Lakoro, Ketua Lembaga Peduli Hukum dan Lingkungan Morowali Utara : “Berharap dengan adanya tim khusus yang di bentuk guna mengatasi persoalan tambang di kabupaten Morowali Utara, tim ini harus tegas kepada perusahaan tambang untuk melaksanakan undang-undang tentang mineral dan batubara di Indonesia, “Tim harus tegas terhadap perusahaan, kalau tidak maka mereka akan mengabaikan teguran maupun peringatan. Sebagai contoh, terjadi di Morowali, yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Sebab sudah terlalu banyak kerugian yang di timbulkan oleh aktifitas pertambangan yang ada di kabupaten Morowali utara, kami berharap dengan adanya tim tersebut tentunya masalah tambang dapat di atasi terutama untuk kesejahtraan masyarakat Morowali Utara, sesuai dengan amana” undang-undang dasar tahun 1945 pasal 33”. Menurut bapak berisinial S A D termaksud masyarakat yang berada dalam daerah lingkar tambang mengatakan : “Sebenarnya sangat mendukung dengan pengelolaan hasil tambang, asal tambang tersebut di kelolah dengan baik, dan perusahaan yang terlibat dalam usaha pertambangan harus melihat juga keadaan sekitar tambang, terutama infastrukur yang ada di daerah tambang seperti jalan, air bersih, seharusnya Pemerintah menghimbau kepada perusahaan-perusahaan agar memperbaiki fasilitas jalan raya dan air bersih”toh seperti jalan raya, apa bila jalannya bagus maka aktivitas tambang juga akan lancer”, tidak seperti sekarang jalan sudah rusak’terus berdebuh, kemudian air menjadi kotor. Namun terkait Upaya pemerintah daerah menertiban atau pencabutan IUP bermasalah, saya sangat mengapresiasi Pemerintah, dengan demikan kami melihat bukti nyata Pemerintah untuk melakukan Penertiban-penertiban Perusahaan yang bermasalah. Namun menurutnya, hal itu harus disertai tindakan tegas berupa penindakan secara hukum perusahaan yang melanggar. Menurut salah satu penjual makanan (Ibu A.T, 40 tahun) mengatakan bahwa ; “Sejak adanya perusahaan tambang di kabupaten morowali yang sekarang menjadi kabupaten morowali utara, jualan makanannya jadi laris, dulunya waktu belum ada tambang biasanya jual makanannya hanya sampai sore hari, itu pun makanannya belum tentu terjual habis, tapi sejak adanya pertambangan, sangat mempengaruhi dimana jualan makanannya sudah sampai malam, bahkan tengah malam. Karena sampai tengah malam pun biasanya masi h ada yang dating untuk memesan makanan, terutama orangorang yang di perusahaan tambang tersebut.
Dari berbagai pernyataan di atas yang telah di sampaikan oleh informan, tentunya mempunyai pernyataan yang berbeda-beda, ada yang pisitif maupun negatif, dan tentunya telah mewakili informan yang lainnya bahwa sebenarnya keberadaan tambang ada segi positif dan negatifnya, dengan demikian berdasarkan pernyataan di atas, sudah seharusnya pemerintah harus memberikan perhatian lebih lagi, sebab pemerintah kabupaten morowali Utara merupakan pembuat keputusan sebuah kebijakan serta sebagai pelaksana kebijakan, agar nantinya kebijakan khususnya dalam bidang pertambangan, benar-benar untuk kepentingan dan kesejahtraan rakyat morowali Utara. Tambang di kabupaten morowali utara tentunya akan mempengaruhi ekonomi masyarakat, dan dari tahun 2009 hingga 2013, sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang dominan dalam perkembangan di morowali utara. Sektor pengalian dan penambangan yaitu teridiri dari minyak bumi, pertambangan nikel dan penggalian. Ekspor komoditi nikel yang merupakan hasil pertambangan nikel yang terbesar yaitu dari pelabuhan laut kolonodale, dan tentunya hasil tambang tersebut bersal dari kabupaten morowali utara itu sendiri. Tentunya kontribusi penggalian dan pertambangan itu sendiri pada tahun 2013 telah mencapai 51,26 persen, dari perekonomian kabupaten morowali utara dengan pertumbuhan mencapai 19,40 persen. Sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami peningkatan siknifikan dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 19,40 persen pada tahun 2013, peranannya makin kuat dalam struktur perekonomian kabupan morowali utara.
PENUTUP
Kesimpulan Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Regulasi yang belum berjalan dengan baik, dikarenakan Morowali Utara baru saja mekar, akan tetapi apresiasi buat pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara yang sementara berupaya membenahi segala urusan yang berkaitan dengan Penanaman Modal asing, dalam hal ini Pertambangan nikel di kabupaten Morowali Utara. Pemerintah daerah (dinas pertambangan dan energy kabupaten Morowali Utara) tetap berupaya untuk mengedepankan persoalan-persoalan yang terjadi dalam hal ini dampak dari adanya kebijakan tambang di kabupaten morowali utara, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi semua masalah yang terjadi agar dapat mencapai sesuai dengan kepentingan dan aspirasi rakyat. Dan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara khususnya berada dalam wilayah daerah perusahaan pertambangan dengan adanya kebijakan ini bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, namun disisi lain ada dampak negatif yaitu kerusakan terhadap lingkungan seperti tanah longsor, banjir, dan bencana alam lainnya. 2. Pemerintah kabupaten morowali utara harus benar-benar menjalankan sesuai apa yang ada dalam produk kebijakan dalam hal ini sesui dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2012, karena apa bila berdasarkan kebijakan tersebut kita dapat melihat bahwa dalam penerapannya belum berjalan maksimal, untuk itu di perlukan peran baik dari masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkatian dengan kebijakan tesebut. 3. Perlu ketegasan dari pemerintah berkaitan dengan kebijakan yang pemrintah sudah keluarkan, guna kesejahtraan masyarakat khususnya masyarakat morowali utara, agar kedepannya tidak lagi berdampak buruk ke masyarakat. Saran 1. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sesegera mungkin melakukan pembenahan tentang persoalan kebijakan tambang di Morowali Utara, agar regulasi berjalan dengan baik. 2. Pemerintah kabupaten Morowali Utara, harus memahami betul akar permasalahan dari sebuah kebijakan dan menjalankan sebuah kebijakan harus sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, agar dapat diambil suatu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut, sehingga baik pemerintah, swasta dan masyarakat terjalin kesepakatan, dan mencapai tujuan bersama. 3. Adanya kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pertambangan khusunya dalam hal penyerapan tenaga kerja, agar mengutamakan warga masyarakat yang berada di wilayah pertambangan guna kesejahtraan masyarakat. DAFTAR PUSTAKA
Anoraga Pandji.1994. Perusahaan Multi Nasional, Semarang : Pustaka Jaya
David kaiarupan, 2013, aspek hukum penanaman modal asing di indonesia, prenada media, jakarta Daeng, Salamuddin. 2008. Makro Ekonomi Minus (sebuah tinjauan kritis penanaman modal di Indonesia), Jakarta: Institute for Global Justice. Dunn,William N. 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: 1999. Hulman panjaitan, 2008, hukum penanaman modal asing, inhillco, Jakarta. Ikbar,Drs.Yanuar,M.A. 2006. Ekonomi Politik Internasional 2, Bandung :Refika Aditma J. kaloh, 2007, mencari bentuk otonomi daerah (edisi revisi), rineka cipta, jakarta Moleong, lexi, 2001, metodologi Penelitian kualitatif, PT. Remaja rosada karya, bandung Nawawi,Juanda. 2012. Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik, Makassar : CV Menara Intan Salim HS, 2004, Hukum pertambangan Indonesia, rajagrafindo persada, Depok. Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga. Widjaja,Prof.Drs.HAW. 2009. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta : Rajawali Pers Sumber Lain : Http;//m. Antaranews.com/berita/501453/smelter-bernilai-ep55-triliun-di-orowali-utara. Http;//angelinasinaga, wordpress.com, penanaman modal asing Peraturan Presiden RI nomor 39 tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-undang nomor 1 tahun 1967, pedoman dan tata cara persetujuan penanaman modal asing Undang-undang nomor 12 tahun 1970, tentang penanaman modal dalam Negeri Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara
