HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB TAHUN 2011 Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh : Ahmad Sodik 208083000017
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2015
i
ii
iii
ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Hambatan Palestina dalam Upaya Memperoleh Status Keanggotaan Penuh di PBB Tahun 2011” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat pengajuan Palestina menjadi anggota penuh di PBB tahun 2011. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Penulis melihat fakta bahwa deklarasi negara Palestina telah dinyatakan pada tahun 1988 di Aljazair, namun hal ini tidak merubah status keanggotaan Palestina di PBB yang semula sebagai entitas pengamat sejak 1974 dibawah kepemimpinan Yasser Arafat menjadi anggota penuh PBB. Pada September 2011 melalui Otoritas Palestina Presiden Mahmoud Abbas, Palestina mengajukan permohonan keanggotaan ke PBB. Namun keputusan Dewan Keamanan menolak pengajuan Palestina tersebut dan akhirnya merekomendasikan untuk mengajukan keanggotaan sebagai negara pengamat. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat Palestina menjadi anggota Penuh PBB tahun 2011. Dengan menggunakan kerangka teori diplomasi dan organisasi internasional, penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat tersebut karena Palestina belum memenuhi persyaratan menjadi anggota PBB berdasarkan Piagam yang ada. Selain itu ada tiga faktor penting lainnya. Faktorfaktor tersebut antara lain: Pertama, lemahnya dukungan dari hamas, kedua adalah ancaman veto dari Amerika Serikat selaku anggota tetap DK yang memiliki hak veto dan ketiga, kurangnya dukungan dari negara-negara Timur Tengah terhadap persoalan Palestina.
iv
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat dan ridhonya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hambatan Palestina Dalam Upaya Memperoleh Status Keanggotaan Penuh di PBB Tahun 2011” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hubungan internasional. Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang turut membantu dan mensupport penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada: 1. Untuk keluarga tercinta penulis, Ibu Sulikah yang senantiasa sabar membesarkan dan merawat penulis dengan penuh kegigihan dan kasih sayang. Bapak Sumadi (almarhum) yang memberikan pelajaran hidup paling berharga bagi penulis serta Kakak dan Adik tercinta serta seluruh keluarga besar. 2. Bapak Adian Firnas, M.Si selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar memberikan arahan dan masukan yang berharga dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal sampai dengan selesai. 3. Ibu Debbie Affianty, M.Si selaku Kepala Jurusan Hubungan Internasional, Seluruh dosen FISIP/HI Bapak Agus Nilmada Azmi, M.Si, Ibu Eva Musshofa, MHSPS, Bapak Febri Dirgantara Hasibuan, M.M, Bapak Kiky v
Rizky, M.Si, Bapak Armein Daulay, M.Si, Ibu Rahmi Fitriyani, M.Si, dan seluruh dosen FISIP/HI yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang penuh semangat dan tak lelah mendidik dan mengajar semoga ilmunya semakin berkah dan bermanfaat. 4. Seluruh teman-teman relawan dan pengurus Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Angkatan ACS 2008, CJS 2009, GCN 2010, LDS 2011, PSR 2012, AF 2013, dan Anggota Muda Angkatan 2014) khususnya CJS 2009 (Nia, Irwan, Udoh, Agni, Hilal, Rini, Ratna, Dian, Maulida, Atiyah, Badrul, Kahfi, Ade, Indri, Rahmi, Mentari, Pusti, Anggi, Yolanda, Deni, Fatma, dll), serta seluruh jajaran pengurus dan relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Markas Kota Jakarta Selatan yang senantiasa tak kenal lelah dalam melaksanakan misi kemanusiaan. 5. Manager Program Semesta Hijau Dompet Dhuafa, Bapak Syamsul Ardiansyah, dan seluruh staff Semesta Hijau Dompet Dhuafa 2012-2014 (Mbak Galuh, Heni, Fitri, Mbak Wido) semoga selalu kompak dan terjaga silaturahminya serta makin sukses ditempat kerja yang baru. 6. Seluruh teman-teman HI 2008 C, Iqbal, Zaqi, Charis, Bobby, Debilla, Muklis, Aji, Selly, Pusi, Rena, Michel, Yuli, Raisa, Joko, Wulan, Ayu, Tika, Aidil, Madhon, Fandi, Yana, Fanani, Amin, Isty, dan seluruh teman-teman HI C yang berjuang bersama sejak dari FEIS sampai berganti menjadi FISIP. Serta rekan satu bimbingan Anam yang turut menularkan semangatnya. vi
Tanpa bantuan, bimbingan dan support dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Namun demikian penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan kedepan. Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan, hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang senantiasa membantu penulis, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak/Ibu dan teman-teman sekalian. Aamiin.
Pamulang, 23 April 2015
Ahmad Sodik
vii
DAFTAR ISI
ABSTRAK……………………………………………………………………..
iv
KATA PENGANTAR…………………………………………………………
v
DAFTAR ISI…………………………………………………………………..
viii
DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM………………………………………
x
DAFTAR SINGKATAN………………………………………………………
xi
DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………………..
xii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang…………………………………………………
1
B. Pertanyaan Penelitian………………………………………….
6
C. Tujuan Penelitian………………………………………………
6
D. Tinjauan Pustaka………………………………………………
7
E. Kerangka Pemikiran…………………………………………..
9
F. Metode Penelitian……………………………………………..
15
G. Sistematika Penulisan…………………………………………
16
TINJAUAN UMUM DAN PERSOALAN PALESTINA A. Sejarah Singkat Deklarasi Palestina……………………………
18
B. Status Keanggotaan Palestina di PBB Tahun 1988- 2011…….
23
C. Kelompok Berpengaruh di Palestina…………………...………
25
1. Kelompok Fatah……………………………………...….…
26
2. Kelompok Hamas………………………………...…….......
28
D. Isu Strategis Palestina 1. Isu Politik…………………………………………….….....
31
2. Isu Kemanusiaan………………………………….…......…
36
viii
BAB III
a. Persoalan Pengungsi (Refugess) …………………...….
36
b. Kejahatan Perang (War Crime) ………………….….....
39
PENGAJUAN KEANGGOTAAN PALESTINA DI PBB A. Prosedur Keanggotaan PBB………………………..........….….
42
B. Hak dan Kewajiban Anggota PBB………………....…….….....
45
C. Perjuangan Palestina Untuk Memperoleh Status Keanggotaan di PBB 1. Masa Kepemimpinan Yasser Arafat (1988-2004) ….....…...
47
2. Masa Kepemimpinan Mahmoud Abbas (2005-2011)……….
51
D. Dukungan Dari Negara-Negara Anggota PBB…….……...........
BAB IV
55
HAMBATAN PALESTINA MENJADI ANGGOTA PENUH DI PBB TAHUN 2011
BAB V
A. Pertimbangan DK PBB Terkait Keanggotaan Palestina……......
60
B. Hambatan Palestina Menjadi Anggota Penuh di PBB….....……
67
1. Lemahnya Dukungan Hamas………………………..…..….
69
2. Ancaman Veto Amerika Serikat………………..…………..
74
3. Kurangnya Dukungan Timur Tengah…….……..….….…...
81
KESIMPULAN……………………………………………….……
86
DAFTAR PUSTAKA......................................................................................... LAMPIRAN-LAMPIRAN
ix
xiii
DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM
Gambar. III.1…………………………………………………..…………...….
53
Diagram. IV. 1…………………………………………..……………...………
72
x
DAFTAR SINGKATAN
AIPAC
: American Israel Public Affairs comitte
AS
: Amerika Serikat
DK
: Dewan Keamanan
FATAH
: Harakat Al-Tahrir Al-Watani Al-Filastini
GNB
: Gerakan Non Blok
HAM
: Hak Asasi Manusia
HAMAS
: Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyyah
MU
: Majelis Umum
IM
: Ikhwanul Muslimin
KTT
: Konferensi Tingkat Tinggi
OKI
: Organisasi Konferensi Islam
PBB
: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PLO
: Palestine Liberation Organization
PM
: Perdana Menteri
PNC
: Palestine National Council
UNRWA
: United Nations Relief and Work Agency
UNSCOP
: United Nations Special Committee On Palestine
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Resolusi Majelis Umum PBB: 3237 (XXIX). Observer status for the Palestine Liberation Organization……….. xix
Lampiran 2
Resolusi Majelis Umum PBB: 43/177. Question of Palestine………………………………….…......…… xxi
Lampiran 3
Security Council: S/2011/705. Report of the Committee on the Admission of New Members concerning the application of Palestine for admission to membership in the United Nations…………………………………………….. xxiii
xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Konflik Palestina-Israel yang berlangsung sejak 1948, telah menyita banyak perhatian dunia internasional, khususnya negara-negara kawasan Timur Tengah. Sejarah panjang tentang kedatangan bangsa Yahudi (Israel) ke tanah Palestina menjadi salah satu sebab terjadinya konflik berkepanjangan yang tidak kunjung usai hingga saat ini. 1 Resolusi Majelis Umum PBB No.181 yang membagi tanah Palestina menjadi dua bagian yaitu Arab dan Yahudi (Israel) justru semakin memperparah konflik yang terjadi. Resolusi ini menjadi jalan bagi Israel untuk mendirikan sebuah negara, Israel mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ketika Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948,2 negara yang baru dideklarasikan itu segera mendapat dukungan dari PBB, selanjutnya diikuti oleh Amerika Serikat yang memberikan pengakuan secara de facto pada tanggal 15 Mei sehari setelah dideklarasikan negara Israel dan diikuti Uni Soviet yang mengakui secara de jure.3
1
Tahun 1878, Koloni Agrikutural pertama Zionis masuk ke Palestina hingga pada akhirnya sampai dengan konflik panjang terkait persoalan perebutan wilayah. (Ilan Pappe.h.455). 2 Adian Husaini, Israel Sang Teroris yang Pragmatis, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2002), 15. 3 Charles D Smith. Palestine and The Arab-Israel Conflict. (United States of America: Bedford/St. Martin’s. 2001),167.
1
Satu tahun kemudian paska deklarasinya, Israel menjadi anggota penuh PBB pada 11 Mei 1949. 4 Berbeda
dengan
Israel,
Palestina
masih
harus
memperjuangkan
kemerdekaannya dan memperoleh pengakuan dari dunia internasional sebagai negara yang berdaulat.5 Paska Resolusi 181 dan 242 rakyat Palestina masih belum dapat merealisasikan pembentukan sebuah Negara Palestina yang merdeka. Berbagai upaya-upaya perundingan telah dilakukan untuk menjebatani pihak Israel dan Palestina, seperti perjanjian Camp David yang menghasilkan kesepakatan penentuan tempat Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai wilayah otonom penuh rakyat Palestina. Akan tetapi hal ini tidak diikuti dengan jaminan pendirian sebuah Negara palestina yang berdaulat. Konflik Palestina-Israel yang berlarut-larut akhirnya berkembang menjadi konflik kekerasan yang mengakibatkan banyaknya jatuh korban. 6 Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Kriesberg bahwasannya konflik akan muncul ketika dua atau lebih orang atau kelompok memiliki kepentingan yang bertentangan satu dengan yang lain. 7 Dalam persoalan ini kemudian menjadi tidak seimbang karena Israel
4
Smith, Palestine and The Arab-Israel Conflict, 167. Muhsin Muhammad Shaleh. Palestina: Sejarah, Perkembangan, dan Konspirasi.Cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), 13. 6 Operasi “Cast Lead” desember 2008- Januari 2009 oleh Israel, menewaskan lebih dari 1.400 orang Palestina yang mencakup ratusan warga sipil dan menghancurkan sejumlah besar daerah di jalur pesisir tersebut, diklaim bertujuan mengakhiri penembakan roket dari Gaza http://indonesia.faithfreedom.org. Diunduh Selasa 26 Februari 2013). Tiga-belas warga Israel, sepuluh dari mereka prajurit, tewas selama perang itu. Pada tahun 2011, serangan pasukan Israel menewaskan 105 warga Palestina. Tersedia: http://internasional.kompas.com. Diunduh 26 Februari 2013). 7 Kriesberg, Louis. Mediation and The Transformation of Conflict The Israel-Palestinian Conclict. Juornal of Peace Research. 38:3 (May 2001,h: 374). 5
2
memiliki posisi tawar dan power yang lebih kuat baik dari segi pertahanan militer maupun statusnya dalam keanggotaan di PBB. Usaha bangsa Palestina untuk mewujudkan pendirian Negara palestina yang berdaulat, mulai mendapat dukungan dunia internasional sejak KTT Liga Arab tahun 1974 menunjuk Palestine Liberation Organization (PLO)8 sebagai wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka. Pada 22 November 1974, PLO mendapat status pengamat di PBB namun hanya sebagai Entitas Non-Negara. 9 Status ini memberikan hak PLO untuk berbicara di Majelis Umum PBB tetapi tidak memiliki hak suara. Pada 15 November 1988, PLO melalui Dewan Nasional Palestina (Palestine National Council / PNC) memproklamirkan kemerdekaan Palestina di Aljir ibu kota Aljazair dengan presiden pertama Yasser Arafat.10 Namun status politiknya masih dalam perdebatan meskipun sebagian besar negara di dunia termasuk negara-negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, dan ASEAN telah mengakui keberadaan negara Palestina.
8
Palestine Liberation Organization (PLO) dibentuk pada 28 Mei 1964, atas keputusan dari Liga Arab sebagai organisasi perwakilan rakyat Palestina yang memperjuangkan Palestina dari kekuasaan Israel. Keputusan ini diambil saat berlangsungnya Cairo Summit, dalam keputusan ini ditunjuk Ahmad al-Shuqayri sebagai pemimpin PLO (Charles D Smith. h.272). 9 United Nations: General Assembly. 3237 (XXIX). Observer status for the Palestine Liberation Organization. A/RES/3237 (XXIX), 22 November 1974. Tersedia di http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/512BAA69B5A32794852560DE0054B9B2. Diunduh 23 Desember 2012. 10 Arafat merupakan Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dan pemimpin partai politik Fatah, yang didirikannya pada tahun 1959. Dalam perjalanan politiknya, Arafat terlibat dalam serangkaian negosiasi dengan pemerintah Israel untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade antara Israel dan PLO. Negosiasi tersebut antara lain meliputi Konferensi Madrid 1991, Kesepakatan Oslo 1993 dan Pertemuan puncak Camp David pada 2000.Beberapa rival politiknya, termasuk beberapa anggota PLO berhaluan kiri, sering mengkritik keras dirinya dengan tuduhan korupsi atau terlalu tunduk dalam konsesinya kepada pemerintah Israel. http://www.wartanews.com Diunduh 6/3/2011.
3
Hingga Presiden Yaser Arafat wafat pada 11 November 2004, perdamaian Israel-Palestina maupun realisasi pendirian Negara Palestina yang berdaulat masih belum terwujud. Paska meninggalnya Arafat, pada Januari 2005 Mahmoud Abbas yang juga dari kalangan Fatah11 terpilih menjadi Presiden Palestina menggantikan Arafat. Abbas,
menentang perjuangan bersenjata dan berkomitmen untuk
mewujudkan negara Palestina merdeka melalui perundingan.12 Piagam PBB menyebutkan bahwa seluruh negara di dunia yang cinta damai dapat menjadi anggota organisasi tersebut. 13 Meskipun demikian penerimaan anggota baru harus memperoleh persetujuan dari minimal sembilan anggota Dewan Keamanan PBB dan tidak ditolak oleh satu dari lima negara pemegang hak veto di PBB.14 Hal inilah yang diperjuangkan pemerintah Palestina. Status keanggotaan penuh PBB yang didapatkan Sudan Selatan pada 14 Juli 2011, yaitu kurang dari satu pekan deklarasi kemerdekaannya pada 9 Juli 2011,15 memotivasi Palestina untuk meningkatkan statusnya dari entitas pengamat non anggota menjadi anggota penuh PBB yang ke-194. Namun, upaya untuk memperoleh
11
Fatah, juga dieja Arab Fath (Conquest atau Pembukaan), singkatan dari Harakat al terbalikTahrir al-Watani al-Filastini (Gerakan Pembebasan Nasional Palestina), organisasi politik dan militer dari Arab Palestina, yang didirikan di akhir tahun 1950 oleh Yasir Arafat dan Khalil al-Wazir (Abu Jihad) dengan tujuan merebut Palestina dari kontrol Israel dengan melancarkan perang gerilya intensitas rendah. Diunduh 12 Juli 2013. http://global.britannica.com/EBchecked/topic/202423/Fatah. 12 Palestina Serahkan Permohonan Keanggotaan. BBC, 11 September 2011. http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110923_unpalestine.shtml. Diakses, 22 Oktober 2011. 13 Hal ini tertuang dalam pasal 4 Bab II tentang keanggotaan. Tersedia di https://unic.un.org/aroundworld/unics/.../jakarta_charter_bahasa.pdf. Diakses 22 Oktober 2012. 14 Piagam PBB. 15 Gusti NC Aryani. Palestina dan Mimpi Menjadi Anggota PBB ke-197. Antaranews, 23 September 2011. http://www.antaranews.com/berita/276734/palestina-dan-mimpi-menjadi-anggota-ke194-pbb. Diakses 22 Oktober 2011.
4
status tersebut tidaklah mudah. Selaku Negara pemegang hak veto di PBB, Amerika mengancam menggunakan vetonya untuk menolak upaya Palestina meningkatkan status keanggotaannya di PBB.16 Pada 23 September 2011, Palestina melalui Presiden Mahmud Abbas mengajukan permohonan untuk memperoleh status keanggotaan penuh di PBB. Langkah Presiden Abbas ini dinilai sebagai reaksi dari rencana perundingan perdamaian dengan Israel yang masih belum dapat tercapai. 17 Untuk itu Palestina merasa perlu meningkatkan posisi tawarnya dalam dunia internasional sebagai salah satu upaya mewujudkan perdamaian melalui jalan diplomasi, meskipun hal ini tidak mudah. Karena Palestina masih harus berhadapan dengan anggota penuh PBB terutama anggota Dewan Keamanan pemegang hak veto yang bersekutu dengan Israel khususnya Amerika Serikat.18 Meskipun demikian, hal ini tidak menyurutkan niat otoritas pemerintah Palestina untuk berjuang guna meningkatkan statusnya menjadi anggota penuh di PBB.
16
Ibid. M. Hamdan Basyar, Penolakan Israel dan Amerika Serikat Terhadap Permintaan Pengakuan Negara Palestina di PBB . Tersedia di http://www.politik.lipi.go.id. Diunduh 22 Oktober 2012. 18 AS dan Israel memiliki kerjasama sejak 1959 yang terbentuk dalan American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Tujuan utama AIPAC adalah menjalin kerjasama antara AS dan Israel. AIPAC merupakan pendukung gerakan Zeonisme. Israel merupkan salah satu sekutu AS di Timur Tengah. Oleh karena itu menjdai kepentingan AS untuk melindungi Israel dari berbagai ancaman. Terhitung sampai 2005, bantuan AS kepada Israel hampir 154 miliar dolar yang sebagian besar diantaranya dalam wujud hibah. Selain bantuan ekonomi dan militer, AS juga memberikan bantuan diplomasi kepada Israel antara tahun 1972-2006 dengan memberikan hak vetonya terhadap 42 resolusi DK PBB terkait Israel. Mearsheimer dan Walt. Dahsyatnya Lobi Israel. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010), 62. 17
5
Berdasarkan aturan PBB, penetapan status keanggotaan penuh bagi sebuah negara membutuhkan rekomendasi Dewan Keamanan,19 sebelum mendapat persetujuan dua pertiga dari 193 negara anggota PBB. Sebagai organisasi internasional, PBB sudah seharusnya memberikan peluang bagi negara yang ingin bergabung di dalamnya sesuai ketentuan yang tercantum dalam piagam PBB. Persoalan pengajuan keanggotaan penuh PBB oleh Palestina ini perlu diteliti lebih lanjut karena meskipun setiap negara atau bangsa memiliki hak yang sama untuk merdeka dan berdaulat, namun dalam hal ini Palestina banyak menghadapi hambatan dalam proses untuk mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat. Penelitian ini akan membahas seperti apa hambatan yang dihadapi Palestina dalam upaya memperoleh status keanggotaan di PBB pada tahun 2011. B. Pertanyaan Penelitian Penelitian ini akan berfokus pada hambatan yang dihadapi Palestina dalam upaya memperoleh status keanggotaan penuh di PBB tahun 2011. Adapun pertanyaan yang muncul dari penelitian ini adalah: “Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penerimaan status keanggotaan penuh Palestina di PBB tahun 2011?” C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pengajuan keanggotaan penuh Palestina di PBB. 19
Piagam PBB Bab II Keanggotaan , Pasal 4.
6
2. Memberikan gambaran tantangan yang dihadapi Palestina dalam mengajukan proposal keanggotaan penuh di PBB. D. Tinjauan Pustaka Beberapa penelitian terkait persoalan Palestina memang sudah banyak dilakukan. Khususnya persoalan terkait konflik antara Palestina dengan Israel. Konflik berkepanjangan yang belum juga menemukan kata sepakat dan perdamaian antar kedua belah pihak ini sudah seringkali menjadi perhatian masyarakat internasional. Bantuan dan dukungan yang berupa support maupun materi dari masyarakat internasional banyak mengalir untuk warga Palestina. Ilan Pappe dalam bukunya20 Pembersihan Etnis Palestina mengungkapkan bahwa, tahun 1947 paska resolusi 181 Palestina justru cenderung memboikot cara kerja PBB. Keputusan ini terjadi akibat kekhawatiran akan adanya propaganda Israel dalam keputusan PBB. Keputusan yang tercantum dalam resolusi 181 tentang pembagian wilayah Arab-Israel, Palestina sebagai penduduk pribumi tidak mendapatkan jaminan kedaulatan di tanah air mereka sendiri. Ironisnya Israel sebagai pendatang justru mendapatkan kompensasi berupa wilayah di sebagian pemukiman penduduk arab Palestina. Keputusan pemisahan ini menjadi peluang bagi Israel yang pada akhirnya paska pemisahan tersebut Israel kemudian mendeklarasikan kemerdekaan negaranya. Dampak lain terhadap resolusi 181 adalah warga Palestina yang tinggal di wilayah yang menjadi jatah Israel diusir dari tempat mereka bahkan tidak jarang terjadi pembantaian. 20
Ilan Pappe. Pembersihan Etnis Palestina. (Jakarta: PT. Gramedia. 2009).
7
Oren Barak dalam artikelnya 21 yang berjudul The Failure of the IsraeliPalestinian Peace Process, mengatakan bahwasanya Palestina cukup aktif dalam perundingan damai. Perundingan dianggap sebagai satu-satunya upaya yang tepat untuk menyelesaikan konflik. Namun Barak menggambarkan bahwa perundingan yang ada justru mengalami kegagalan khusunya dalam hal ini Perjanjian Oslo. Dalam hal ini tindak kekerasan dibenarkan sebagai solusi radikal terhadap persoalan konflik yang terjadi. Barak menilai, kegagalan dari proses Oslo harus menjadikan Palestina melakukan perjuangan yang bebas tanpa harus dibatasi oleh warisan masa lalu. Louis Kriesberg dalam artikelnya 22 Mediation and the Transformation of the
Israeli–Palestinian Conflict mengungkapkan bahwa selama tahun 1990 konflik Israel-Palestina mengalami transformasi yang mendalam dan kadang-kadang mengalami gangguan yang cukup parah serta adanya sebuah kemunduran dari proses perdamaian. Konstribusi dari berbagai mediator dalam konflik ini cukup beragam dengan harapan agar dapat memberikan konstribusi yang tepat dan efektif. Dalam hal ini peran serta dari berbagai pihak sangat diperlukan, baik dari pihak musuh maupun mediator yang memiliki peran masing-masing. Dalam penyelesaian konflik, tidak ada metode mediasi tunggal yang bisa memadai kombinasi pendekatan yang diperlukan, kadang-kadang secara simultan dan kadang-kadang secara berurutan. Ini akan membantu memastikan bahwa perdamaian tidak dilakukan hanya dari atas kebawah,
21
Oren Barak. The Failure of the Israeli-Palestinian Peace Proces, 1993-2000. Journal of Peace Research, 42:6. (Nov 2005). 22 Louis Kriesberg. Mediation and The Transformation of Conflict The Israel-Palestinian Conclict. Juornal of Peace Research. 38:3 (May 2001,h: 374).
8
tetapi juga dari bawah keatas. Pendekatan ini penting bagi rakyat Palestina yang tidak memiliki kekuatan konvensional dan sering terisolasi. Proses negosiasi telah menjadi sarana untuk berjuang yang sah bagi mereka dan merupakan hak. Eko Septianto Vernanda dalam skripsinya 23 Proposal Palestina untuk Mendapatkan Status Keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa menjelaskan bahwa proposal pengajuan keanggotaan Palestina ke-PBB merupakan upaya untuk mendapatkan pengakuan sebagai Negara. Meskipun gagal memperoleh status sebagai negara anggota (Member State) pada 2011. Palestina akhirnya mendapatkan status sebagai negara pengamat non anggota (Non Member State) setelah pengajuan Mahmoud Abbas yang kedua pada tahun 2012. PBB akhirnya mengakui Palestina sebagai negara dengan diterimanya Palestina sebagai negara pengamat yang semula hanya entitas pengamat (Non Member Entity) di PBB. Berbeda dari penelitian sebelumnya,fokus penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan pengajuan palestina menjadi anggota penuh PBB pada tahun 2011. Dalam penelitian ini penulis menganggap bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat diplomasi Palestina dalam upaya memperoleh status keanggotaan penuh di PBB perlu diteliti lebih lanjut. E.
Kerangka Pemikiran Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Palestina
dalam upaya mendapatkan status keanggotaan penuh PBB di tahun 2011. Penulis
23
Eko Septianto Vernanda. Proposal Palestina Untuk Menjadi Anggota Perserikatan BangsaBangsa. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2013).
9
berpandangan bahwa Palestina sebagai negara berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 pasal 1 tentang negara. Sejak deklarasi negara Palestina pada 15 November 1988 telah banyak negara yang memberikan pengakuan terhadap Palestina seperti OKI, GNB, ASEAN termasuk Indonesia. Paska deklarasi negara Palestina, PBB memberikan pengakuan secara de facto terhadap palestina melalui resolusi MU No. 43/177 pada 15 Desember 1988 yang menunjuk nama Palestina untuk menggantikan PLO.24 Diplomasi Palestina untuk menjadi anggota PBB adalah upaya untuk mendapatkan pengakuan secara de jure oleh PBB terhadap negara Palestina. Untuk menganalisa persoalan ini digunakan teori dan konsep berikut ini: 1) Organisasi Internasional 2) Diplomasi. 1. Organisasi Internasional Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai Pengaturan bentuk kerjasama yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan atau persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatankegiatan staf secara berkala.25 Dalam hal ini, organisasi internasional dapat mencakup beberapa unsur penting yaitu:26 a. Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara.
24
United Nations: General Assembly. 43/177. Question of Palestine. A/RES/43/177, 15 December
1988. 25 26
T. May Rudy. Hukum Internasional 2. (Bandung: PT. Refika Aditama. 2006), 93. Ibid., 94.
10
b. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama. c. Baik antar pemerintah maupun non pemerintah. d. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap. Organisasi Internasional memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk kerjasama antar
negara-negara,
kerjasama
tersebut
dapat
menghasilkan
keuntungan bagi sebagian besar atau bahkan semua negara. 27 PBB sebagai organisasi internasional terbesar didunia dibentuk berdasarkan kerjasama antar negara yang memiliki seperangkat peraturan demi mencapai tujuan yang disepakati
bersama.
Terbentuknya
PBB
pada
dasarnya
adalah
untuk
mempertahankan peraturan-peraturan oleh anggotanya agar tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama. Selain itu PBB merupakan wadah bagi hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional 28 Organisasi Internasional juga memiliki dua arti yang berbeda akan tetapi saling berhubungan satu sama lain. Pertama, organisasi internasional sama halnya dengan lembaga internasional. Sama seperti PBB yang dapat disebut organisasi internasional atau sebagai lembaga internasional dan bisa juga diartikan sebagai kelompok lembaga. Kedua, organisasi internasional mengacu pada proses politik
27
A. LeRoy Bennett. International Organizations: Principles and Issues. (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1997), 2. 28 Ibid, 3-4.
11
internasional yang utama, dalam hal ini negara-negara anggota menempuh tindakan-tindakan yang sifatnya kolektif. 29 Dalam dinamika global, organisasi internasional menjadi sangat penting guna menjalin kerjasama antar negara dan sebagai sarana menggalang dukungan internasional dalam suatu komunitas global. Upaya peningkatan status Palestina di PBB bukan hanya sekedar langkah simbolis untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan. Namun, peningkatan status ini berarti juga meningkatnya peran Palestina di kancah internasional. Selain itu Palestina juga dapat bergabung dengan badan-badan PBB. Akan tetapi pengajuan keanggotaan Palestina di PBB banyak mendapat hambatan sehingga Palestina gagal memperoleh status keanggotaan penuh di PBB. 2. Diplomasi Diplomasi merupakan instrumen negara, dengan perwakilan formal maupun non formal, dan juga aktor-aktor lain yang mengartikulasikan, mengkoordinasikan dan mewujudkan kepentingan yang lebih luas melalui korespondensi, pembicaraan rahasia, pertukaran pandangan, lobi-lobi, kunjungankunjungan serta aktifitas lainnya. Menurut Sumaryo Suryokusumo, diplomasi dipandang sebagai bagian yang vital dalam kehidupan negara dan merupakan sarana utama untuk bisa menangani persoalan internasional agar dapat terwujud
29
Walter S Jones. Logika Hubungan Internasional. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1993),
367.
12
idealisme perdamaian dunia.30 Upaya pemerintah berdiplomasi bertujuan untuk mendapatkan dukungan demi
terwujudnya
national
interest.
Diplomasi
merupakan proses politik untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu negara untuk mempengaruhi sikap dan kebijakan negara lainnya
31
Menurut G. R. Berridge, kegiatan diplomasi dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Bilateral diplomasi berbasis state to state dimana masing-masing negara menekankan pada efektifitas komunikasi diplomatik melalui representasi perwakilan formal kedua pihak.32 Diplomasi multilateral lebih melibatkan banyak pihak, termasuk beberapa negara dan organisasi internasional. Pemerintah melaksanakan diplomasi multilateral di mana kesepakatan internasional dibutuhkan dalam isu-isu tertentu. Konsep
ini
menekankan
akan
pentingnya
perhatian
khalayak
atas
keberlangsungan kekuasaan pemerintah. Maka jika pemerintah bertanggungjawab secara demokratis di ranah domestik, secara tidak langsung akan berimplikasi pada tanggungjawabnya pada dunia internasional. Otoritas sebuah negara di pandang
lebih
efektif
ketika
dapat
membawa
perhatian pemerintahan
internasional.33 Dalam hal ini, otoritas Palestina Presiden Mahmoud Abbas sebagai representasi Palestina dalam bernegosiasi memaikan peranan penting di kancah internasional.
30
Sumaryo Suryokusumo. Praktik Diplomasi. (STIH Iblam. 2004), 1. Ibid. 32 G.R. Berridge. Diplomacy: Theory and Practice. (Palgrave Macmillan 2001), 105. 33 Ibid, 146-151. 31
13
Perkembangan dalam tatanan internasional (international order) antara lain tentang penambahan jumlah dan tipe aktor internasional dengan perluasan agenda diplomasi. Bukan hanya jumlah negara yang bertambah, tetapi tipe-tipe aktor baru juga ikut terlibat dalam hubungan internasional. Kemunculan aktor baru seperti organisasi-organisasi regional menggunakan label diplomasi asosiatif (associative diplomacy), sedangkan aktor pemerintah dan aktor non-pemerintah termasuk diplomasi katalitik (catalytic diplomacy). Hubungan luar negeri antara pemerintah dengan agen-agen non-pemerintah yang tidak resmi (unofficial), perorangan (private or citizen diplomacy) atau aktor-aktor non negara termasuk dalam kategori diplomasi jalur kedua atau multi jalur (track two or multi-track diplomacy).34 Konsep Multi-Track Diplomacy merupakan sebuah ekspansi dari paradigma Track One (Government) dan Track Two (Non- Government) yang telah membentuk kajian bidang ini dalam beberapa dekade terakhir. Dalam perkembangan sejarahnya, konsep mengenai kedua jalur ini berawal dari sebuah kesadaran bahwa tidak selamanya sebuah interaksi formal dan antar pemerintah, diantara perwakilan yang ditugaskan oleh negara berdaulat masing-masing merupakan metode yang efektif dalam mencapai kerjasama internasional yang mutualistik ataupun menyelesaikan sebuah konflik atau perbedaan. Bahkan
34
John Baylis dan Smith. S (ed). 2001. The Globalization of Word Politics, an Introduction to International Relations. Second Edition. Oxford University. 317-322.
14
Warga Negara biasa dari berbagai macam latar belakang dan keahlian bisa menghadirkan sesuatu yang dapat membuat suatu perubahan. 35 Upaya otoritas Palestina presiden Mahmoud Abbas merupakan langkah Diplomasi dalam upaya mendapat status keanggotaan di PBB dan mendapat pengakuan secara de jure oleh PBB, namun upaya diplomasi tersebut mendapat hambatan baik dari internal Palestina maupun ancaman AS selaku anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang menggunakan wewenangnya untuk mengancam Palestina, serta kurangnya dukungan dari negara-negara kawasan Timur-Tengah untuk menggalang dukungan dalam mewujudkan upaya Palestina tersebut. F. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu jenis penelitian yang mengutamakan studi kasus sebagai data yang akan diteliti, seperti kajian pustaka yang diambil dari buku-buku maupun jurnal ilmiah agar dapat menunjang fakta yang ada sehingga dapat dianalisa menggunakan teori. Metode kualitatif juga didefinisikan sebagai metode yang berpangkal dari peristiwa-peristiwa sosial, yang pada hakekatnya tidak bersifat eksak. 36 Selain itu penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. 37 Dengan metode
35
Ibid. Arief Subyantoro dan FX. Suwarto, Metode dan Teknik Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Andi, 2007), 78. 37 Mohammad Nazir, Metode Penelitian. (Bogor: Ghalia Utama. 2005), 54. 36
15
tersebut penelitian ini akan memaparkan permasalahan yang ada, kemudian di analisa secara sistematis menggunakan kerangka teori agar dapat menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data berasal dari dua sumber yaitu: Pertama, data primer yang di peroleh dari dokumen-dokumen penting terkait persoalan Palestina. Kedua, data skunder yang di peroleh dari buku, jurnal, koran, artikel, internet dan media massa lainnya terkait persoalan yang diteliti. 38 Dan untuk teknik analisis data, penulis terlebih dahulu mengumpulkan seluruh data yang di dapat kemudian diverifikasi dan diklasifikasi sesuai kebutuhan selanjutnya di analisis kemudian di generalisasi dan diambil kesimpulan.39 G. Sistematika Penulisan BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Pertanyaan Penelitian C. Tujuan Penelitian D. Tinjauan Pustaka E. Kerangka Pemikiran F. Metode Penelitian G. Sistematika Penulisan
BAB II
TINJAUAN UMUM DAN PERSOALAN PALESTINA A. Sejarah Singkat Deklarasi Palestina B. Status Keanggotaan Palestina di PBB Tahun 1988- 2011
38
Lexy J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002), 112-114. 39 Ibid, 347-375.
16
C. Kelompok Berpengaruh di Palestina 1. Kelompok Fatah 2. Kelompok Hamas D. Isu Strategis Palestina 1. Isu Politik 2. Isu Kemanusiaan a. Persoalan Pengungsi (Refugees) b. Kejahatan Perang (War Crime)
BAB III
PENGAJUAN KEANGGOTAAN PALESTINA DI PBB A. Prosedur Keanggotaan PBB B. Hak dan Kewajiban Anggota PBB C. Perjuangan Palestina Untuk Memperoleh Status Keanggotaan di PBB 1. Masa Kepemimpinan Yasser Arafat (1988-2004) 2. Masa Kepemimpinan Mahmoud Abbas (2005-2011) D. Dukungan Dari Negara-Negara Anggota PBB
BAB IV
HAMBATAN PALESTINA MENJADI ANGGOTA PENUH DI PBB TAHUN 2011 A. Pertimbangan DK PBB Terkait Keanggotaan Palestina B. Hambatan Palestina Menjadi Anggota Penuh di PBB 1. Lemahnya Dukungan Hamas 2. Ancaman Veto Amerika Serikat 3. Kurangnya Dukungan Timur Tengah
BAB V
KESIMPULAN
17
BAB II TINJAUAN UMUM DAN PERSOALAN PALESTINA
Bab ini membahas tinjauan umum dan persoalan Palestina yang mencakup sejarah deklarasi negara Palestina setelah resolusi pembagian oleh PBB No.181, status keanggotaan Palestina di PBB sejak deklarasi negara Palestina pada 1988 sampai dengan 2011. Kemudian pembahasan tentang dua kelompok besar di Palestina serta isu strategis Palestina sebagai akibat dari konflik Palestina-Israel. A. Sejarah Singkat Deklarasi Palestina Lokasi geografis Palestina terletak di bagian barat benua Asia yang membentang antara garis lintang meridian 15-34 dan 40-35 ke arah timur, garis lintang meridian 30-29 dan 15-33 ke arah utara. Palestina membentuk bagian tenggara dari kesatuan geografis yang besar di belahan timur dunia Arab yang disebut dengan negeri Syam. Selain Palestina, negeri Syam terdiri dari Lebanon, Suriah dan Yordania. Pada awalnya negara-negara ini punya perbatasan yang kolektif di luar perbatasannya dengan Mesir. Perbatasan Palestina dimulai dari Lebanon di Ras ElNakoura di wilayah Laut Tengah (Laut Mediterania) dan dengan garis lurus mengarah ke timur sampai ke daerah di dekat kota kecil Lebanon yaitu kota Bent Jubayel. 40 Kawasan Palestina tidak tergolong kawasan yang subur dengan hasil alam yang melimpah. Meskipun demikian kawasan ini menjadi penting karena 40
Hermawati. Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), 38.
18
kedudukannya yang strategis. Wilayah ini menghubungkan tiga benua, yaitu Eropa, Asia dan Afrika, serta Laut Tengah dengan Laut Merah. Dan menjadi penghubung negara-negara Arab di kawasan Benua Asia dengan negara-negara di Benua Afrika. 41 Semenjak abad 19 wilayah Palestina dihuni oleh polulasi yang multikultural terdiri dari sekitar 86% Muslim, 10% Nasrani dan 4% Yahudi yang tinggal dengan damai. Pada sekitar akhir tahun 1800-an sebuah kelompok di Eropa yang dikenal sebagai Zionis menjajah Palestina. Zionis mewakili sebuah minoritas ekstrim Yahudi yang bertekad mewujudkan tanah air mereka. 42 Tahun 1878, Koloni Agrikutural pertama Zionis masuk ke Palestina yang selanjutnya disusul dengan adanya migrasi bangsa Yahudi ke tanah Palestina hingga pada akhirnya menjadi konflik berpanjangan terkait persoalan perebutan wilayah. 43 Paska berakhirnya Perang Dunia I (tahun 1914-1918) wilayah Palestina 44 oleh PBB saat itu masih Liga Bangsa-Bangsa dipercayakan kepada Inggris yang dikenal dengan Mandat Inggris (1920-1948). Adanya Mandat Ingris membuka peluang besar bagi Zionis untuk mewujudkan ambisinya mendirikan negara yang merdeka di tanah Palestina. pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour melalui persetujuan sidang kabinet mengeluarkan surat resmi berisi janji kepada bangsa Israel, surat ini
41
Ibid, 105. Riza Sihbudi. Menyandera Timur Tengah: Ketidakbijakan AS dan Israel Atas Negaranegara. (Bandung: Mizan, 2007), 459. 43 Ilan Pappe. Pembersihan Etnis Palestina. (Jakarta: PT. Gramedia. 2009), 455. 44 Sejak tahun 1517-1917, Palestina dikuasai oleh Turki Usmani yang beraliansi dengan Jerman pada 1914 yang kalah pada Perang dunia I melawan Inggris. 42
19
dikenal dengan Deklarasi Balfour yang isinya mendukung pendirian negara Yahudi di tanah Palestina. 45 Setelah berakhirnya Mandat Inggris atas Palestina, Berdasarkan rekomendasi United Nations Special Committee On Palestine (UNSCOP)46 kemudian PBB mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 181 tahun 1947. Resolusi tersebut membagi Palestina menjadi tiga bagian. Pertama, daerah untuk Negara-Bangsa Israel seluas 57% dari keseluruhan negeri Palestina yang sebagian besar adalah kawasan subur. Kedua, daerah untuk negara-bangsa Arab-Palestina seluas 42% meliputi daerah tandus. Ketiga, kota Yerussalem sebagai zona internasional. 47 Di atas fondasi tiga landasan tersebut, Israel mengokohkan diri untuk mendirikan negara Yahudi yang berdaulat di Palestina. Pada 14 Mei 1948 Negara Israel48 resmi berdiri dan diakui PBB, kemudian diikuti Amerika yang memberikan pengakuan secara de facto serta Uni Soviet yang mengakui secara de jure.49 Berbeda dengan Israel yang
45
Lihat., Deklarasi Balfour 1917. Komite Khusus PBB yang menangani masalah Palestina, Terdiri dari sebelas anggota (Australia, Swedia, Kanada, India, Cekoslovakia, Iran, Belanda, Guatelama, Peru, Uruguai, dan Yugoslavia ). Komite ini menyelesaikan laporannya pada 31 Agustus 1947 dan menyerahkan laporan tersebut ke Majelis Umum PBB (Fawzy Al-Ghadiry. 2010. h, 75-76). 47 Roger Garaudy. Mitos dan Politik Israel. (Jakarta: Gema Insani Press. 2000), 113. 48 Di tahun yang sama saat terbentuknya Negara Israel, Negara-negara Arab yang terdiri dari Irak, Syria, Mesir, Libanon dan Jordania melakukan penyerangan ke Palestina. Ada dua perang besar yang berlangsung, yang pertama pada pertengahan Mei hingga 11 juni 1948 ketika Arab melakukan Invasi ke wilayah Yahudi namun berhasil di berhentikan Israel dan PBB mengusahakan gencatan senjata yang disepakati kedua belah pihak. Yang kedua berlangsung pada 6 hingga 19 Juli dimana pasukan Israel dapat mengalahkan pasukan Arab dari segala sisi. Kemudian Israel berhasil memperluas wilayahnya melebihi dari yang telah diatur dalam UN Partition Plan. Perang ini berakhir pada 1949 setelah penandatanganan gencatan senjata yang dimediasi oleh PBB (Oren Barak.2005). Meskipun demikian Gencatan senjata ini bukanlah meupakan akhir peperangan karena setelah perang tersebut masih berlanjut perang-perang selanjutnya. 49 Smith, Palestine and The Arab-Israel, 167. 46
20
merdeka pasca resolusi pembagian wilayah oleh PBB, Palestina belum dapat mewujudkan berdirinya negara Palestina yang merdeka. Pada tahun 1958 para pemimpin negara Arab melakukan pertemuan di Kairo dipimpin oleh presiden Mesir Gamal Abdul Nasser membentuk Palestine Liberation Organization (PLO). Pada Juli 1964 di tempat yang sama, para penguasa Arab melakukan pertemuan (Liga Arab) yang menghasilkan kesepakatan untuk mengorganisir rakyat Palestina serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk membentuk pemerintahan di tanah mereka dan menentukan nasib mereka sendiri.50 Kemudian pada 28 Mei di tahun yang sama sebanyak 350 tokoh Palestina menghadiri pertemuan di Palestina Timur dibawah Pimpinan Ahmad Shuqeiri untuk membentuk organisasi politik bangsa Palestina. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Raja Husein selaku Sekertaris Jenderal Liga Arab serta wakil-wakil dari negara yang tergabung dalam Liga Arab yaitu; Tunisi, Aljazair, Sudan, Suriah, Irak, Mesir, Kuwait, Lebanon, Maroko dan Yaman.Pada pertemuan tersebut mereka menyatukan sejumlah Fraksi di Palestina dalam PLO. Pada tahun 1969 Yasser Arafat selaku pimpinan dari Fraksi Fatah terpilih menjadi Ketua Komite Eksekutif PLO. 51 Tahun 17 September 1978 terjadi perundingan rahasia yang dikenal dengan perjanjian Camp David, antara Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter yang memimpin perundingan tersebut, Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri 50
Muhsin Muhammad Shaleh. Palestina: Sejarah, Perkembangan dan Konspirasi. (Jakarta: Gema Insani, 2002), 122. 51 Ramadhana Anindyajati. Status Hukum Alien Occupation Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Studi Kasus: Pendudukan Israel Atas Wilayah Palestina Sejak Deklarasi Berdirinya Negara Israel. (Jakarta: UI. 2012), 53.
21
Israel Menachem Begin. Camp David merupakan nama dari tempat peristirahatan milik para presiden AS, Camp David, di Frederick County, Maryland. 52 Perundingan ini seperti hanya sebatas pembagian kekuasaan saja anatara ketiga negara tersebut, karena dalam hal ini Palestina tidak dilibatkan dalam perundingan menyangkut persoalan diwilayahnya. Berdasarkan perjanjian Camp David inilah akhirnya pada Maret 1979, Mesir dan Israel menandatangani pakta perdamaian. Kemudian Israel mengembalikan Semenanjung Sinai yang direbut dalam Perang Enam Hari 1967 kepada Mesir. Selain itu, perjanjian damai ini juga membahas pembentukan pemerintahan otonomi di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Namun, upaya pembicaraan masa depan Palestina ini gagal. Sebab, Palestina tidak menerima proposal otonomi terbatas untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza seperti yang diajukan Israel. Sementara itu, Israel juga menolak melakukan negosiasi dengan PLO, meski PLO sudah diakui PBB sebagai entitas perwakilan bangsa Palestina. Kebuntuan ini berujung dengan berbagai kekerasan, misalnya Perang Lebanon 1982 dan pembantaian di kamp pengungsi Sabra dan Shatila pada 16-18 September 1982. Pada 1987, pecahlah apa yang disebut dengan Intifada Pertama. Intifada ini adalah perlawanan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel di Jalur Gaza, Tepi Barat,
52
“Ervan Hardoko. Dari Camp David hingga Oslo”. Kompas, 30 November 2012. http://internasional.kompas.com/read/2012/11/30/0645155/Dari.Camp.David.hingga.Perjanjian.Oslo. Diakses 12 Januari 2013.
22
dan Jerusalem Timur. Intifada ini berlangsung hingga 1993, saat perjanjian Oslo ditandatangani. 53 Beberapa tahun setelah deklarasi kemerdekaan Israel secara sepihak, Palestina melalui Dewan Nasional Palestina (PNC) memprokalasikan kemerdekaan Palestina di Ajiria ibu kota Aljazair pada 15 November 1988. 54 Meskipun negara Palestina telah diproklamirkan namun tidak serta merta menjadikan Palestina menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Meskipun sebagian besar negara di dunia seperti OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok dan ASEAN telah mengakui keberadaannya. Setelah deklarasi kemerdekaan Palestina, Majelis Umum PBB secara resmi mengakui proklamasi Palestina dan tidak lagi menggunakan sebutan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Meskipun demikian Palestina tidak serta merta diberikan status keanggotaan penuh di PBB. B. Status Keanggotaan Palestina di PBB Tahun 1988-2011 Palestina mendapatkan status pengamat di PBB sebagai Entitas non-anggota (non member observer entity) yang diwakili oleh PLO sejak 22 November 1974 sebelum deklarasi kemerdekaan Palestina melalui Resolusi Majelis Umum No. 3237. Pada KTT Liga Arab tahun 1974 menunjuk PLO sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak untuk mendirikan negara yang
53
Ibid. Pada tanggal 16 Nopember 1988 Indonesia secara resmi menyambut baik dan mendukung keputusan PNC yang telah memproklamirkan pembentukan Negara Palestina merdeka tanggal 15 Nopember 1988 di Alger, Aljazair. Keputusan Pemerintah RI untuk mengakui Negara Palestina merdeka sejalan dengan dukungan Indonesia yang konsisten selama ini kepada perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh keadilan dalam memulihkan hak-haknya yang sah maupun dalam menentukan nasib sendiri termasuk mendirikan negara merdeka di tanah Palestina.(kemlu.go.id). 54
23
merdeka. Dalam hal ini PLO sebagai observer memiliki hak untuk berbicara di Majelis Umum PBB namun tidak memiliki hak suara. Selain itu PLO tidak berparisipasi di PBB dalam kapasitasnya sebagai pemerintah Negara Palestina. 55 Keberadaan PLO di PBB hanya diakui sebagai entitas atau Organisasi Pembebasan Palestina. Pada Desember 1988 sebulan paska deklarasi negara Palestina dengan Jerusalem sebagai ibukotanya, berdasarkan ketentuan hukum internasional, termasuk Resolusi Majelis Umum 181 (II) resolusi partisi 1947, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi Nomor 43/177 yang memutuskan untuk menunjuk nama Palestina sebagai pengganti PLO dalam sistem PBB secara keseluruhan.56 Semenjak keluarnya resolusi tersebut nama PLO di PBB yang merepresentasikan Palestina tidak lagi digunakan dalam PBB. Paska deklarasi negara Palestina pada 1988 banyak negara yang telah mengakui kemerdekaan Palestina termasuk Indonesia yang memberikan pengakuan sehari setelah deklarasi Palestina namun hal ini tidak serta merta PBB memberikan Palestina peningkatan status keanggotaan dari sebuah entitas menjadi negara anggota di PBB. Sejak tahun 1998, Palestina diberi hak untuk berpartisipasi pada sesi Debat Umum (General Debate) Sidang Majelis Umum PBB dan menjadi co-sponsor suatu
55
Yezid Sayigh, Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement 1949–1993, (Oxford: Oxford University Press. 1999), 624. Dikutip dari Ramadhana (2012), h.57. 56 Machnun Husein. Prospek Perdamaian di Timur Tengah. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 5.
24
resolusi. Hak ini membuat Palestina memiliki status unik yang berada di antara observer dan anggota.57 Melalui Sidang Umum menerima sebuah Resolusi No. 52/250 yang memberikan kepada Palestina hak-hak dan privilege tambahan, termasuk hak untuk ikut serta dalam perdebatan umum yang diadakan pada permulaan setiap sesi Sidang Umum, hak untuk menjawab, hak untuk ikut mensponsori resolusi dan hak untuk mengajukan keberatan atau pertanyaan yang berkaitan dengan pembicaraan dalam rapat (points of order) khususnya menyangkut masalah-masalah Palestina dan Timur Tengah. Resolusi ini diterima dengan suara 124 setuju, 4 menolak (Israel, AS, Kepulauan Marshall, Mikronesia) dan 10 abstain.58 Semenjak tahun 1974 Palestina dibawah kepemimpinan Yasser Arafat sampai dengan tahun 2011 pada masa kepemimpinan Mahmoed Abbas yang menggantikan Yasser Arafat sejak tahun 2005. Palestina masih belum diakui keanggotaannya di PBB sebagai Negara termasuk belum memiliki status keanggotaan penuh di PBB. C. Kelompok Berpengaruh di Palestina Paska pembentukan PLO59 yang terdiri dari kelompok yang berhaluan Nasionalis, Sosialis, dan Liberalis pada tahun 1964, hubungan luar negeri Palestina diwakili atau direpresentasikan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh PLO sebagai
57
Shohib Masykur. Diplomasi Multilateral: Dunia Mengakui Kemerdekaan Palestina. Volume II. 2013. h.13. Tersedia di kemlu.go.id. 58 Anindyajati, Status Hukum, 75. 59 Faksi-faksi yang tergabung di PLO adalah: Fatah, The Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), The Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP), The Arab Liberation Front (ALF) dan Al Sa’iqa (Lihat, Zaenur Rofid. h. 3).
25
perwakilan bangsa Palestina yang diakui oleh dunia internasional sejak tahun 1967.60 Meskipun demikian Palestina memiliki kelompok-kelompok berpengaruh lainnya yang tidak tergabung sebagai anggota PLO. Keanggotaan PLO didominasi oleh fraksi Fatah, sedangkan ada fraksi lain yang juga diluar Fatah yang tidak masuk dalam keanggotaan PLO namun ikut berjuang dalam proses perjuangan kemerdekaan Bangsa Palestina meskipun dengan cara yang berbeda. Adapun kelompok atau Fraksi besar di Palestina adalah sebagai berikut: 1. Kelompok Fatah Fatah dipandang sebagai kolompok atau faksi yang moderat dan cenderung kompromis yang berhaluan nasionalis-sekuler. Kelompok fatah mengedepankan jalur perundingan dalam penyelesaian konflik antara Palestina dengan Israel. Sikap politik Fatah yang dipandang moderat menjadikan kelompok ini sebagai kelompok yang diperhitungkan dalam dunia internasional khususnya untuk bernegosiasi. Fatah, dalam bahasa arab Fath (Pembukaan), singkatan dari Harakat AlTahrir Al-Watani Al-Filastini (Gerakan Pembebasan Nasional Palestina), organisasi politik dan militer dari Arab Palestina, yang didirikan pada akhir tahun 1950 oleh Yasir Arafat dan Khalil al-Wazir (Abu jihad) dengan tujuan merebut Palestina dari kontrol Israel dengan melancarkan perang gerilya intensitas rendah. Fatah mendapat dukungan Suriah yang berbasis di Damaskus. Pada bulan
60
Zaenur Rofid. Solusi Konflik Palestina-Israel (Study Kasus Strategi Zero Sum HAMAS Tahun 2006-2007. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), 3.
26
Desember 1964 Fatah melakukan operasi militer pertama dengan meledakkan instalasi pompa air Israel. Pada 1968 pusat Fatah kemudian berpindah ke Yordania. 61 Pada mulanya rekrutmen Fatah terpusat pada unsur-unsur Ikhwanul Muslimin (IM) hingga tahun 1963, kemudian Fatah mulai terbuka bagi aliran lain dan sektor luas masyarakat. Fatah yang bergantung kepada sokongan negaranegara Arab semakin hari semakin jauh dari ideologi IM. Menurut Fatah, pendekatan IM sudah lapuk dan memerlukan refomasi untuk memastikan perjuangan kemerdekaan Palestina. Akhirnya, pada tahun 1960, IM mulai menyatakan pendirian
mereka
terhadap
Fatah.
Mereka
mengisyaratkan
penentangan mereka terhadap perjuangan Fatah. Tindakan IM ini merupakan perpecahan untuk yang pertama kalinya diantara para pejuang Palestina. 62 Puncaknya adalah ketika pimpinan IM di Gaza mengeluarkan perintah kepada pengikutnya untuk memilih Fatah atau IM. Kemudian dari sinilah gerakan Fatah mengidentifikasi diri dengan identitas nasional yang sekuler hingga sekarang. Dengan al-Ashifah / Petir sebagai divisi militernya.63 Pada tahun 1967 Israel berhasil menduduki wilayah Tepi Barat. Praktis, seluruh wilayah Palestina dikuasai penjajahan Israel. Melihat itu gerakan
61
Fatah. Tersedia di http://global.britannica.com/EBchecked/topic/202423/Fatah. Diakses jum’at 12 Juli 2013. 62 Asal Usul Hamas. Tersedia di http://palestinkini.info/?s=asal+usul+hamas. Diakses 26 Oktober 2014. 63 Shaleh, Palestina, 84.
27
Ikhwanul Muslimin membuat kesepakatan dengan Fatah untuk mendirikan sayap militer. Mereka berlatih di Yordania yang disebut dengan Camp As-Syuyukh.64 Pada akhir 1960-an, Fatah bergabung dengan PLO, kemudian pada tahun 1969 pemimpin Fatah Yaser Arafat diangkat menjadi pemimpin PLO. Ditahun yang sama PLO mendapat pengakuan sebagai perwakilan resmi bangsa Palestina dari Organisasi Konferensi Islam (OKI). Sejak saat itu, Fatah menjadi kekuatan politik yang dominan di Palestina. Pada 22 November 1974, keberadaan PLO mulai diakui oleh The United Nations General Assembly (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai perwakilan resmi Palestina. 65 2. Kelompok Hamas Pergerakan Harakah Al-Muqaawamah Al-Islaamiyyah (Hamas) lahir karena situasi dalam negeri yang semakin memanas akibat penjajahan warga Yahudi terhadap bangsa Palestina. Darisinilah mulai muncul para pejuang atau militan yang siap mati memperjuangkan tanah air Palestina dari penjajahan Israel. Gerakan ini berupaya penuh untuk mewujudkan Negara Palestina yang merdeka. Kemunculan Hamas tidak telepas dari peran Ikhwanul Muslimin 66 yang merupakan gerakan politik islam yang pertamakali menaruh perhatian khusus terhadap masalah Palestina. Kemudian gerakan ini berkembang diseluruh penjuru
64
Ita Mutiara Dewi, Ajat Sudrajat, dan Miftahuddin. Gerakan Rakyat Palestina: Dari Deklarasi Negara Israel Sampai Terbentuknya Negara Negara Palestina. (Yogyakarta: UNY, 2008), 15-16. 65 Ibid, 12-14. 66 Ikhwanul muslimin merupakan gerakan sebuah jamaah yang religious dan filantropis, yang bertujuan menyebarkan moral islam dan amal baik. Gerakan ini didirikan oleh Hasan Al-Banna di Ismailiyah, Mesir, pada 1928 Bawono Kumoro. HAMAS: Ikon Perlawanan Islam Terhadap Zeonisme Israel.(Bandung: Mizan, 2009), 71.
28
Palestina dan berada dibawah kendali Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Kairo, Mesir. Disamping itu, ikhwanul muslimin dikenal sangat dekat dengan salah satu tokoh pergerakan Palestina saat itu yaitu, Izzudin Al-Qassam. Kedekatan ini menjadikan Ikhwanul Muslimin dan kelompok Jihad Al-Qasasam bahu-membahu dalam menghadapi Zionis Israel. 67 Hamas lahir sebagai salah satu gerakan perlawanan terhadap penjajahan Israel di Palestina. Hamas mulai dikenal oleh rakyat Palestina karena reaksi kerasnya terhadap tentara Israel melalui gerakan perlawanan oleh para pemuda Palestina terhadap tentara Israel atau yang lebih dikenal dengan Intifada I (19871993). Intifada telah terbukti memberikan sumbangan terbesar dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Palestina, khususnya dalam membuka mata dunia internasional terhadap penjajahan Israel di Palestina yang berlangsung puluhan tahun.
Hal
ini
diperkuat
dengan
semakin
berkembangnya
gelombang
demokratisasi dan advokasi terhadap HAM yang bertepatan dengan gerakan intifadah. Hingga pada akhirnya bangsa Palestina yang semula kurang mendapat perhatian, maka paska meletusnya intifadah dunia internasional mulai menaruh simpati terhadap perjuangan kaum muda di jalur Gaza dan Tepi Barat. 68 Kemudian untuk mengorganisir gerakan intifadah khususnya dikalangan pemuda,
67 68
maka
dideklarasikanlah
Hamas
Ibid. Ibid, 78.
29
(Harakat
Al-Muqawamah
Al-
Islamiyyah/Gerakan Perlawanan Islam/Islamic Resistance Movement) oleh69 Syaikh Ahmad Yassin. Hamas dengan tegas menolak bergabung dengan PLO. Hamas lebih memilih berjuang dengan cara gerilya dibawah tanah dibandingkan harus bernegosiasi dengan Zionis Israel. Sayap militer Hamas diberi nama Brigade Izzudin Al-Qassam (Izz al-Din al-Qassam) yang diambil dari nama Izzudin Al-Qassam yang tewas terbunuh oleh tentara Inggris tahun 1936. 70 Bentuk dan struktur organisasi HAMAS, dijelaskan dalam Piagam HAMAS pasal tiga sampai pasal delapan, sebagai berikut:71 a. Pemikiran Hamas berlandaskan manhaj / sistem Islam (pasal 1). b. Keanggotaan HAMAS terbuka untuk seluruh kaum Muslimin yang menyerahkan wala’ (loyalitas) nya pada Allah SWT, kemudian beribadah serta mengetahui kewajibannya terhadap diri, keluarga dan negerinya serta mengibarkan panji jihad di jalan Allah SWT (pasal 3 dan 4). c. Waktu gerakan adalah kelanjutan dari dakwah risalah Islamiyyah, yang tidak terikat waktu (pasal 5). d. Tempat gerakan adalah meliputi segenap kaum Muslimin yang telah menjadikan Islam sebagai manhaj-nya (pasal 5). e. Gerakan Hamas bercirikan Islam dalam aktivitasnya dan berbeda dari gerakan lainnya. Hamas menyerahkan wala’-nya kepada Allah, Islam 69
Pendiri dan pemilik yayasan Al-Majma’ Al-Islami yang mengurusi pembangunan masjid, perpustakaan umum, zakat, dll. Bertempat di Jalur Gaza. Sekaligus pemimpin sayap militer Mujahid Palestina (Mujahidun Filisthiniyyun) di Jalur Gaza. 70 Kumoro, Hamas, 79. 71 Piagam HAMAS (Diambil dari buku: Tiar Anwar Bachtiar. HAMAS: Kenapa Dibenci Israel. Jakarta: Mizan, 2008)
30
sebagai manhaj kehidupannya dan menegakkan panji Allah di bumi Palestina (pasal 6). f. Gerakan Hamas bersifat universal (pasal 7). g. Semboyan Hamas: Allah tujuannya, Rasulullah SAW qudwahnya, AlQuran undang-undangnya, jihad jalannya dan mati di jalan Allah puncak cita-citanya (pasal 8). Hamas berusaha keras membendung merasuknya nasionalisme yang bersifat sekuler di kalangan bangsa Palestina. Perjuangannya selama ini bertujuan menghancurkan negara Israel. Bagi Hamas, tanah Palestina merupakan tanah wakaf Islam yang diperuntukkan bagi umat Islam hingga akhir zaman. Untuk merebutnya, Hamas menempuh jihad dengan perlawanan militer, bukan diplomasi seperti yang dilakukan PLO yang merugikan Palestina dan memperkuat posisi Israel. 72 3. Isu Strategis Palestina 1. Isu Politik Persoalan palestina menjadi begitu rumit karena banyak pihak yang memiliki kepentingan ikut andil di dalamnya. Hal ini justru semakin menguntungkan pihak Israel yang posisinya semakin kuat. Terbukti dengan perkembangan Israel di palestina yang semakin lama semakin pesat, akan tetapi justru sebaliknya dengan Palestina. Amerika Serikat menjadi negara ketiga yang ikut andil dalam beberapa perundingan perdamaian antara Palestina-Israel.
72
Dewi, Sudrajat, Miftahuddin, Gerakan Rakyat Palestina, 18.
31
Berikut ini beberapa perundingan yang dimediasi atau melibatkan Amerika sebagai pihak ketiga dalam perundingan, antara lain: a. Perjanjian Oslo I Perundingan Oslo I berlangsung selama kurang lebih delapan kali dengan 14 kali pertemuan diawali sejak 20-22 januari tahun 1993. Dari perundingan ini dihasilkan suatu kerangka kesepakatan berisi 17 pasal ditambah dengan 4 pasal tambahan, dan dikenal dengan deklarasi prisip atau DOP (Declaration of principles on interim self govermant arrangement).73 Salah satu hasil perundingan tersebut adalah dibentuknya pemerintahan sementara Palestina di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. b. Perjanjian Oslo II Perundingan Oslo II berlangsung di Taba pada tanggal 28 september 1995 diantara pembahasannya adalah memperluas wilayah otonomi Palestina, Israel menunjukan komitmennya untuk mantaati hasil kesepakatan Oslo I dengan kesediaannya untuk mundur dari tujuh kota di tepi barat, yakni : Jenon. Tulkarem, Qalqiliyah, Nablus, Bethlehem, Ramallah, dan Hebron. Enam kota yang disebut pertama telah diserahkan kepada pihak Palestina pada bulan november dan desember 1995, kecuali Hebron.74 Untuk wilayah terakhir ini, pemerintah Israel hanya bersedia menyerahkan 80% wilayah
73
Hamdan Basyar. “Penolakan Israel dan Amerika Serikat Terhadap Permintaan Pengakuan Negara Palestina”. Tersedia di: http://www.politik.lipi.go.id. Diunduh 22 Oktober 2012. 74 What Was the 1995 Oslo Interim Agreement?. http://israelipalestinian.procon.org/view.answers.php?questionID=439 . Diakses 26 November 2014.
32
pendudukannya paska 1967. Sedangkan di seperlima wilayah tersebut pasukan Israel akan tetap bertahan dengan dalih untuk melindungi warganya yang telah bermukim disana. c. Perundingan Hebron Di bawah kepemimpinan Netanyahu tercapai persetujuan Hebron pada 15 Januari 1997, Israel bersedia menyelesaikan penerikan pasukan selama 10 hari sejak penandatanganan persetujuan. Disamping itu, juga tercapai kesepakatan yang mengharuskan Israel untuk melakukan tiga tahap penarikan pasukannya dari wilayah-wilayah pedesaan Tepi Barat antara bulan maret hingga agustus 1998.75
Protokol Hebron merupakan puncak dari upaya
intensif yang dipimpin oleh AS, sebagai kelanjutan dari perjanjian Oslo, dan pada umumnya proses perdamaian bagi Timur Tengah, terancam sejak pembunuhan PM Yitzhak Rabin. d. Perjanjian Wye River I Perundingan Wye River I merupakan usaha presiden Clinton untuk menundukan kembali kedua belah pihak ke depan meja perundingan sejak desember 1997. Berkat usaha intensif AS untuk mengatasi jalan buntu, Israel dan Palestina berhasil memulai kembali proses perundingan yang sempat terhenti selama berbulan-bulan. Dari pertemuan-pertemuan selama 9 hari di Wye
Plentation
Maryland.
Kemudian
75
tercapai
kesepakatan
yang
Protocol Concerning the Redeployment in Hebron.. http://israelipalestinian.procon.org/view.answers.php?questionID=436. Diakses 7 Desember 2014.
33
menghasilkan memorandum Wye River I tanggal 23 oktober 1998.76 Ketentuan- ketentuan dari memorandum Wye River I sebenarnya merupakan kelanjutan dari ketentuan Oslo II dan protokol Hebron yang belum tuntas di implementasikan oleh Israel. e. Perjanjian Wye River II Kesepakatan Wye River I yang tidak diimplementasikan oleh pemerintah Netanyahu diupayakan untuk direalisasikan oleh penggantinya Ehud Barak. Dalam pertemuan Palestina-Israel yang berlangsung di Sharm El Sheikh, Mesir, berhasil ditandatangani sebuah memorandum yang lebih dikenal sebagai memorandum Wye River II pada tanggal 5 september 1999.77 Disamping memuat ketentuan seperti yang sudah disebutkan daalam Wye River I, dalam kesepakatan yang terakhir ini merupakan revisi dari sebagian ketentuan Wye River I, seperti penundaan deklarasi negara Palestina merdeka sampai september 2000. f. Camp David II Perundingan Palestina-Israel yang berlangsung di Camp David, Maryland-AS, selama 15 hari sejak 11 juli hingga 25 juli 2000. P.M Ehud Barak, Presiden Bill Clinton dan Otoritas Palestina Yasser Arafat. Dalam perundingan membahas beberapa alternatif pemecahan tentang isu-isu paling
76
Haris Priyatna. Kebiadaban Zionisme Israel: Kesaksian Orang-orang Yahudi. (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), 30. 77 Adian Husaini dan Nuim Hidayat. Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya. (Depok: Gema Insani, 2002), 180.
34
rumit dalam konflik Palestina-Israel, seperti status kota Jerussalem Timur, masalah pengungsi Palestina, masalah pemukiman Yahudi, pembagian jatah air, dan masalah perbatasan Palestina-Israel. 78 g. Konferensi Annapolis 2007 Agenda konferensi Annapolis mencakup enam masalah pokok yaitu Negara kedaulatan Palestina, status final kota Jerussalem sebagai ibukota Palestina, perbatasan, pengungsi Palestina, pemukiman Yahudi, keamanan, dan pembagian sumber air. Kesepakatan penting dalam konferensi Annapolis kedua pihak sepakat untuk menciptakan mekanisme monitoring implementasi peta jalan, yang isinya pendirian Negara Palestina merdeka yang berdampingan dengan damai bersama Israel. Konferensi ini juga menyepakati pengguliran proses negosiasi langsung antara Israel dan Palestina setiap dua minggu sekali dengan Amerika Serikat bertindak sebagai penengah. 79 Dari beberapa perundingan diatas, AS menjadi negara yang cukup memiliki pengaruh terhadap perundingan damai yang berlangsung antara Israel dan Palestina. Termasuk perundingan damai antara Presiden AS Barack Obama, PM Israel Benyamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada 2010 yang akhirnya menemui kebuntuan karena Israel menolak memperpanjang
78
“The Israeli Camp David II Proposals for Final Settlement”. Mideastweb, July 200. http://www.mideastweb.org/campdavid2.htm. Diakses 25 Februari 2015. 79 Menlu RI: “Konfernsi Annapolis Berikan Terobosan Baru Bagi Realisasi Perdamaian di Timur Tengah”. Tabloit Diplomasi, Januari 2008. http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/54januari-2008/522--menlu-ri-konferensi-annapolis-berikan-terobosan-baru-bagi-realisasi-perdamaiandi-timur-tengah.html. Diakses, 3 Februari 2015.
35
moratorium penghentian pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Dalam hal ini AS memang menolak pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi barat dan menganggap hal tersebut ilegal karena menyalahi perundingan. Kebuntuan terhadap upaya perundingan dengan Israel mengakibatkan Abbas memilih jalur lain untuk meningkatkan status keanggotaannya di PBB menjadi negara anggota penuh. Dalam menanggapi upaya Abbas tersebut, justru sebaliknya AS mengancam akan menjatuhkan Veto-nya untuk menggagalkan keanggotaan penuh palestina di PBB, bahkan sampai dengan saat ini AS masih belum mengakui Palesina sebagai Negara. 2. Isu Kemanusiaan Konflik berkepanjangan yang terjadi tidak jarang mengakibatkan banyak kerugian di kedua belah pihak, dalam hal ini pihak Palestina merupakan pihak yang paling terkena dampak dari pertikaian tersebut. Mulai dari kerugian meteri sampai dengan persoalan kemanusiaan yang muncul akibat konflik bersenjata yang terjadi. a. Persoalan Pengungsi (Refugees) Paska deklarasi berdirinya negara Israel di Palestina, tentara Israel semakin gencar mengukuhkan eksistensinya dan berupaya menguasai wilayah palestina dengan mengusir bahkan membunuh penduduk setempat sebagian besar penduduk Palestina akhirnya menjadi pengungsi atau sering di sebut
36
dengan “Pengungsi Palestina”. 80 Pengusiran etnis Palestina ini dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama pada awal Desember 1947 sampai 1948, Israel melakukan serangkaian serangan ke desa-desa di wilayah Palestina serta mengusir penduduk setempat untuk kemudian menguasai wilayah tersebut. Beberapa desa dan pemukiman-pemukiman penduduk berhasil dikuasai.81 Dalam peristiwa ini kurang lebih 325.000 tewas dan sekitar 780.000 mengungsi. Tahap kedua, yang terjadi enam bulan paska operasi pertama sebanyak 432.780 warga Palestina diusir dari kawasan yang termasuk jatah pembagian wilayah Israel dalam UN Partition Plan. Termasuk sejumlah 347.220 warga palestina yang tinggal di wilayah sekitar perbatasan tidak luput dari pengusiran Israel. Pada tahap ketiga sampai dengan tahun 1954, dari sekitar 900.000 warga palestina yang tinggal di kawasan yang termasuk tanah pembagian untuk Israel sebanyak 800.000 warga telah diusir dan mengungsi, hanya sekitar 100.000 warga yang masih tetap tinggal dan menjadi kaum minoritas, total sebanyak 80 persen warga Paletina tinggal di penampungan.82 Menurut data yang dilansir PBB terdapat lebih dari 3,6 juta warga Palestina yang terusir tersebar di wilayah Tepi Barat, Gaza, Yordania, Suriah dan Lebanon 80
Pengungsi Palestina didefinisikan sebagai “orang-orang yang pada mulanya tempat tinggalnya adalah Palestina selama periode 1 Juni 1946 sampai dengan 15 Mei 1948 kemudian kehilangan rumah dan mata pencaharian akibat konflik 1948.” 81 Pappe, Pembersihan Etnis, 62-63. 82 Dina Y Sulaiman. Ahmadinejad On Palestine: Perjuangan Nalar dan Jiwa Seorang Presiden untuk Palestina. Cet.1. (Depok: Pustaka Iman, 2008), 81-83.
37
serta negara-negara arab lainnya. Sebagian besar para pengungsi tinggal di kamp-kamp pengungsian yang kumuh.83 Resolusi PBB 194 memberikan hak penuh bagi pengungsi Palestina untuk pulang ke Tanah Air mereka. Namun, Israel hingga kini tidak pernah menunaikan kewajiban mereka terkait resolusi tersebut. Menurut United Nations Relief and Works Agency (UNRWA)84 pada 2005, jumlah pengungsi Palestina yang tercatat adalah 4,3 juta orang. Namun, catatan tersebut lebih kecil daripada jumlah sesungguhnya, yang diyakini mencapai lebih daripada 7 juta orang. Kamp pengungsi Palestina terbagi menjadi dua kamp resmi dan kamp tidak resmi. UNRWA mengakui 59 kamp dari 66 kamp yang tersebar di Lebanon, Jordan, Syria, Tepi Barat, dan Jalur Gaza. Agar sebuah kamp diakui UNRWA, disyaratkan adanya kesepakatan antara negara tempat dimana kamp berada dengan UNRWA. Lebih dari 460 ribu pengungsi Palestina di Syria hidup di sembilan kamp resmi dan tiga kamp tidak resmi. Pemerintah Syria bertanggung jawab menyediakan fasilitas-fasilitas publik di dalam kamp-kamp tersebut, 83
Albert Hourani. Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim. (Bandung: Mizan, 2004), 697. Badan Bantuan PBB dan Pekerjaan untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) didirikan Setelah 1948 konflik Arab-Israel, melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 302 (IV) dari 8 Desember 1949 untuk melaksanakan bantuan langsung dan bekerja program untuk pengungsi Palestina. Badan ini mulai beroperasi pada 1 Mei 1950. Dengan tidak adanya solusi untuk masalah pengungsi Palestina, Majelis Umum telah berulang kali memperbaharui mandat UNRWA, terakhir memperpanjang sampai dengan 30 Juni 2017. UNRWA didanai hampir seluruhnya oleh sumbangan sukarela dari negara-negara anggota PBB. UNRWA juga menerima beberapa dana dari Anggaran Reguler PBB, yang digunakan sebagian besar untuk biaya staf internasional. Layanan Badan mencakup pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan dan pelayanan sosial, infrastruktur kamp dan perbaikan, keuangan mikro dan bantuan darurat, termasuk dalam masa konflik bersenjata (http://www.unrwa.org). 84
38
sementara UNRWA bertanggung jawab menyediakan berbagai layanan, mulai dari kesehatan, pemukiman, hingga air bersih. 85 b. Kejahatan Perang (War Crime) Korban akibat konflik bersenjata yang terjadi mengakibatkan banyak korban baik dari kombatan sampai dengan warga sipil. Agresi Israel ke Palestina yang dikenal dengan Operasi “Cast Lead” pada 27 Desember 2008 - 20 Januari 2009, melalui pemboman lewat udara maupun darat yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina di Jalur Gaza.86 Serangan ini sebenarnya
ditujukan
untuk
melumpuhkan
pejuang
Hamas
serta
menghentikan suplai senjata Hamas yang dikirim melalui terowonganterowongan bawah tanah. Hamas dicap sebagai organisasi teroris, oleh Israel, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Namun oleh pendukungnya, organisasi itu dianggap sebagai kekuatan perjuangan yang sah untuk membela Palestina dari pendudukan Israel. Akibat dari serangan yang berlangsung selama 22 hari tersebut sekitar 1434 penduduk Palestina tewas menjadi korban. Korban penduduk sipil berjumlah 960, 239 polisi dan 235 pejuang Hamas. Penduduk sipil yang tewas terdiri dari 288 anak-anak, 121 wanita, dan 409 penduduk sipil selain wanita dan anak-anak. Menurut data dari Departemen Kesehatan Palestina, korban 85
Pengungsi Palestina. Voiceofpalestine, 1 Januari 2011. http://voiceofpalestine.net/index.php?option=com_content&task=view&id=259&Itemid=1. Diakses 29 Desember 2014. 86 Operation Cast Lead. Tersedia di: http://www.globalsecurity.org/military/world/war/operationcast-lead.htm. Diakses 31 Desember 2014.
39
luka-luka mencapai 5303 yang terdiri dari 1606 anak-anak dan 828 Wanita.87 Sebagian besar penduduk sipil menjadi korban atas serangan yang membabi buta. Kerusakan rumah diderita oleh 6000 kepala keluarga yang mengalami rusak ringan dan 10.000 kepala keluarga mengalami rusak parah. Kerugian diperkirakan mencapai 2,2 milyar dollar AS. Di samping itu penduduk juga mengalami kesulitan untuk mengungsi dan menerima bantuan kemanusiaan karena adanya blokade di perbatasan Palestina dan Mesir. Serangan Israel juga telah menghancurkan rumah-rumah, masjid dan kantor lembaga bantuan PBB dan infra-struktur lain. 88 Hasil laporan Pencari Fakta Misi PBB di Jalur Gaza, menegaskan bahwa terdapat bukti yang signifikan dalam temuannya dilapangan yang menunjukkan kejahatan perang sistematis oleh Israel di Jalur Gaza. Tim pencari fakta PBB menyimpulkan bahwa tindakan Israel dalam operasi Cast Lead pada 27 Desember 2008 - 20 Januari 2009 didasarkan pada kebijakan yang sengaja dibuat oleh Israel untuk menyerang Palestina yang kekuatan militernya tidak sebanding dengan Israel. Sasaran utama operasi tersebut adalah infrastruktur pendukung yang ada di Jalur Gaza termasuk penduduk sipil. Dengan demikian, tim pencari fakta merekomendasikan bahwa kejahatan perang yang dilakukan Israel selama Operasi Cast Lead harus 87
Data Korban Invasi Gaza. Tersedia di http://www.dakwatuna.com/2009/03/17/2100/datakorban-invasi-gaza. Diakses1 Januari 2015. 88 Akibat Agresi Israel, Gaza Alami Kerugian 2,2 Milyar Dolar AS. Tersedia di http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/akibat-agresi-israel-gaza-alami-kerugian-2-2-milyardollar-as.htm. Diakses 28 Desember 2014.
40
diselidiki lebih lanjut. Apabila penyelidikan terbukti, Dewan Keamanan harus membawa kasus tersebut ke Mahkamah Pidana Internasional yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili kehajatan perang.89
89
Raji Sourani. Operation Cast Lead five years on: 'We are still demanding justice'. Tersedia di http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/01/operation-cast-lead-five-years-are-still-demandingjustice-2014188116566380.html. Diakses 26 November 2014.
41
BAB III PENGAJUAN KEANGGOTAAN PALESTINA DI PBB
Bab ini menjelaskan prosedur penerimaan anggota baru di PBB berdasarkan piagam PBB termasuk hak dan kewajiban anggota PBB. Selanjutnya membahas perjuangan Palestina menjadi anggota PBB dari masa kepemimpinan Yasser Arafat sampai dengan Mahmoud Abbas pada 2011 untuk menjadi anggota PBB serta dukungan dari negara anggota PBB terhadap pengajuan Palestina menjadi anggota PBB pada tahun 2011. A. Prosedur Keanggotaan PBB Masalah keanggotaan dalam suatu organisasi internasional merupakan hal yang sangat penting dan bahkan dianggap sebagai masalah konstitusional yang pokok. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tertuang dalam pasal 4, Bab II Keanggotaan, menyebutkan bahwa keanggotaan PBB terbuka bagi semua negara yang cinta damai dan bersedia menjalankan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam piagam PBB. Akan tetapi penerimaan keanggotan PBB harus dilakukan berdasarkan keputusan Majelis Umum berdasarkan anjuran dari Dewan Keamanan. 90 Berdasarkan Piagam PBB keanggotaan PBB dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: Pertama, anggota asli (original member), terdiri dari negara-negara yang ikut bagian dalam Konferensi San Fransisco tahun 1945 atau yang telah terlebih dahulu ikut serta dalam penandatanganan pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 90
Piagam PBB, Bab II Keanggotaan, Pasal 4.
42
tanggal 1 Januari 1942 (Pasal 3). Kedua, anggota (members), yaitu negara-negara anggota PBB yang masuk kemudian berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 4, 5 dan 6 Piagam PBB. Prinsip keanggotaan PBB pada umumnya merupakan prinsip universalitas yang berarti semua negara berhak dan memiliki kesempatan untuk bergabung di dalamnya. Meskipun demikian setiap negara yang ingin bergabung harus memenuhi syarat keanggotaan PBB, hal ini tercantum dalam piagam PBB Bab II Pasal 4 ayat 1 dan 2 serta pasal 18 ayat 2, antara lain harus memenuhi lima unsur penting yaitu: 1. Setiap negara yang ingin bergabung dalam PBB harus betul-betul negara yang cinta damai. 2. Setiap anggota baru diwajibkan untuk mematuhi dan menerima kewaibankewajiban yang tercantum dalam piagam PBB. 3. Setiap anggota baru harus
mampu dan bersedia
melaksanakan
kewajibannya sebagai anggota. 4. Keputusan penerimaan anggota baru harus berdasarkan rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB yang kemudian mendapat persetujuan dari sembilan negara anggota termasuk lima anggota tetap. 5. Keputusan terakhir mengenai penerimaan anggota baru akan diambil oleh Majelis dengan dua pertiga suara mayoritas, berdasarkan voting. 91 Setelah
persyaratan
diatas
terpenuhi
maka,
pengajuan
keanggotaan
disampaikan kepada Sekertaris Jenderal PBB dengan suatu instrumen resmi yang 91
Sumaryo Suryokusumo. Organisasi Internasional. (Jakarta: UI Press, 1987), 59-62.
43
memuat pernyataan terkait kesanggupan untuk menjalankan kewajiban yang tercantum dalam piagam PBB. Sesuai Provisional of Procedure atau prosedur keanggotaan yang terdapat dalam Dewan Keamanan, surat permohonan yang telah disetujui Dewan Keamanan tersebut dimasukkan dalam agenda persidangan Dewan Keamanan. Kemudian Presiden Dewan Keamanan menyampaikan kepada Committe on the admission of New Members yang anggotanya terdiri dari seluruh negara anggota Dewan Keamanan. Dewan keamanan untuk selanjutnya mengadakan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi yang menyatakan bahwa DK telah memeriksa permintaan tersebut dan kemudian memberikan rekomendasi kepada Majelis agar permohonan dapat disetujui. Setelah menerima rekomendasi positif dari dewan keamanan tentang calon anggota, majelis umum akan mengambil keputusan berdasarkan pasal 18 ayat 2 Piagam PBB sebagai berikut:92 “Keputusan-keputusan Majelis Umum tentang hal-hal penting akan diambil dengan suara terbanyak berjumlah dua pertiga dari anggota yang hadir dan ikut memberikan suara. Dalam soal-soal ini termasuk: anjurananjuran mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pemilihan anggota-anggota Dewan Keamanan, Pemilihan anggota Dewan Ekonomi dan Sosial, pemilihan anggota Dewan Perwalian sesuai dengan ayat 1 (c) Pasal 86, penerimaan anggota-anggota baru Perserikatan BangsaBangsa, penundaan hak-hak dan hak istimewa keanggotaan, pemecatan anggota-anggota, hal-hal yang bertalian dengan penyelenggaraan sistem perwalian, dan hal-hal anggaran belannya. (Hak Suara. Pasal 18, ayat 2).” Terkait prosedur pengambilan keputusan dalam majelis umum dilakukan dalam sidang rutin tahunan maupun siding-sidang khusus yang dinilai mendesak oleh 92
Lihat Piagam PBB.
44
Sekertaris Jenderal atau atas permintaan dari Dewan keamanan maupun dari permintaan oleh sebagian besar negara-negara anggota PBB. Hal ini diatur dalam pasal 10 Piagam PBB. B. Hak dan Kewajiban Anggota PBB Dalam kancah politik internasional sekarang ini dengan intensitas interaksi yang begitu tinggi dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan atau kepentingan bersama, organisasi internasional memiliki peran penting bagi para anggotanya. Organisasi internasional menjadi sarana untuk mencapai tujuan karena didalamnya memiliki azas, fungsi dan tujuan yang jelas. 93 Partisipasi negara di dalam kegiatan-kegiatan organisasi internasional adalah ikutsertanya negara tersebut sebagai anggota dalam perdebatan dan pembicaraan, tetapi tidak selalu ikut memberikan suaranya dalam pemungutan suara. Suatu negara anggota PBB misalnya, dapat pula tidak diperkenankan untuk bersuara didalam persidangan majelis umum PBB karena telah menunggak pembayaran kontribusinya bagi badan tersebut selama dua tahun atau lebih. 94 Sebaliknya dalam Piagam PBB pada Bab. V pasal 32 dijelaskan bahwa partisipasi negara bukan anggota PBB juga dimungkinkan jika negara itu menjadi salah satu pihak yang berselisih dan perselisihan itu dibicarakan oleh Dewan Keamanan. Namun partisipasi itu hanya terbatas pada kesempatan mengemukakan dan menjelaskan persoalannya, tanpa ikut serta dalam pemungutan suara. 93
Aiyub Mohsin. Diktat: Organisasi dan Administrasi Internasional. 2009, h.4-5. Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice. Tersedia di https://treaties.un.org/doc/.../ctc/uncharter.pdf. Diakses 22 Oktober 2012. 94
45
Setiap negara yang tergabung dalam keanggotaan PBB wajib untuk mentaati dan menjalankan tugas serta kewajibannya sesuai aturan yang tercantum dalam Piagam PBB yang ditaati bersama seluruh negara anggota. Dalam piagam PBB dijelaskan bahwa setiap anggota memiliki hak suara terhadap setiap pengambilan keputusan di PBB sesuai kedudukan masing-masing.95 Dalam persoalan persengketaan yang terjadi antar negara, apabila di anggap perlu guna penyelesaian persoalan tersebut, negara anggota dapat meminta perhatian Dewan Keamanan maupun Majelis Umum dalam penyelesaian sengketa tersebut sesuai yang tercantum pada Bab. VI, pasal 35, ayat 1 piagam PBB. Disamping itu setiap anggota PBB di wajibkan untuk turut serta membantu memelihara dan menjaga perdamaian serta ikut berpartisipasi dengan memberi bantuan berupa personil maupun akses-akses lain apabila diperlukan. 96 Untuk lebih memfokuskan wewenang dalam bidang-bidang tertentu, PBB memiliki badan-badan atau lembaga khusus (Specialized Agencies) seperti: UNESCO, UNRWA, , UNHCR, UNDP, IMF, WHO, WTO, FAO, ILO, IMF, World Bank, dll. Badan-badan ini memberikan akses bagi negara anggotanya sesuai fokus bidang masing-masing. Lembaga khusus PBB tersebut memiliki fungsi melayani masyarakat seluruh dunia tanpa memperhatikan perbatasan nasional, Sebagian besar anggota yang tergabung dalam badan tersebut adalah negara yang menjadi anggota
95 96
Lihat Piagam PBB. Lihat Hak Suara, Piagam PBB.
46
PBB. Dengan demikin negara yang sudah tergabung dalam PBB dapan mengajukan permohonan untuk menjadi anggota organisasi dibawah naungan PBB tersebut. 97 C. Perjuangan Palestina Untuk Menjadi Anggota PBB 1. Masa Kepemimpinan Yasser Arafat (1988-2004) Paska KTT Liga Arab yang menunjuk PLO yang terdiri dari gabungan beberapa fraksi di Palestina sebagai wakil sah dan tunggal rakyat Palestina. PLO memiliki peranan sebagai aktor dalam berdiplomasi untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3237 pada 22 September 1974, PLO mendapatkan status Pengamat di Majelis Umum PBB sebagai representasi Palestina. 98 Dalam resolusi tersebut, PLO diundang untuk turut berpartisipasi dalam Majelis Umum dalam kapasitasnya sebagai pengamat, dapat mengikuti konferensi internasional yang diselenggarakan di bawah naungan Majelis Umum, PLO juga berhak untuk berpartisipasi sebagai pengamat dalam semua konferensi internasional yang diselenggarakan di bawah naungan badan PBB lainnya, serta meminta Sekretaris Jenderal untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan resolusi tersebut. Dalam sidang Majelis Umum Arafat menegaskan dalam pidatonya: 99 Jika imigrasi Yahudi ke Palestina memiliki tujuan yang memungkinkan mereka untuk 97
Aiyub, Diktat, 46-51. Fawzy Al-Ghadiry. Sejarah Palestina: Asal Muasal Konflik Palestina-Israel. (Yogyakarta: Bookmarks, 2010), 122. 98
47
hidup berdampingan dengan kita, menikmati hak yang sama dan dengan asumsi kewajiban yang sama, kita akan membuka pintu bagi mereka, sejauh kapasitas tanah air kita untuk penyerapan diizinkan. Itulah yang terjadi dengan ribuan Armenia dan Circassians yang masih tinggal di antara kita dalam kesetaraan sebagai saudara dan warga negara. Tapi itu tujuan imigrasi merebut tanah air kita, membubarkan orang-orang kami, dan mengubah kita menjadi warga negara kelas dua. Oleh karena itu, sejak awal evolusi kita tidak termotivasi oleh faktor ras atau agama. Tujuannya bukan orang Yahudi tapi Zionis dan agresinya secara terangterangan. Dalam hal ini kami berjuang agar orang-orang Yahudi, Kristen dan Muslim dapat hidup dalam kesetaraan, menikmati hak yang sama dan dengan asumsi kewajiban yang sama, bebas dari diskriminasi ras atau agama. Dalam pidatonya Arafat mendesak rakyat dan pemerintah dunia untuk bersikap tegas terhadap upaya Zionis untuk mendorong dunia Yahudi untuk beremigrasi dan merebut tanah Palestina. Arafat tegas menentang diskriminasi terhadap manusia sebagai agama, ras, atau warna kulit. Arafat juga mengapresiasi dukungan dari Gerakan Non Blok, negara-negara sosialis, negara-negara Islam, negara-negara Afrika dan negara-negara Eropa yang ramah, serta semua temanteman kami yang lain di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Serta menegaskan hak rakyat Palestina untuk dapat menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.100
99
Disarikan dari United Nations: Address by Yasser Arafat Before the General Assembly (November 13, 1974). Tersedia di https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/UN/arafat_un.html. Diakses, 3 Desember 2013. 100 Ibid.
48
Pada November 1988, Dewan Nasional Palestina PLO mendeklarasikan negara Palestina merdeka dengan Kota Al-Quds sebagai ibu kota negara. Arafat membacakan deklarasi kemerdekaan dan kemudian secara terbuka menolak segala bentuk kekerasan dan bertemu AS untuk memulai dialog baru. Pada tahun 1988 mulai ada perubahan kebijakan dari perlawanan bersenjata beralih ke jalur diplomasi. Dalam pidato di pertemuan khusus PBB yang diadakan di Jenewa, Swiss, Arafat menyatakan bahwa PLO menolak terorisme dan mendukung hak semua pihak yang berkepentingan dalam konflik Timur Tengah untuk hidup dalam damai dan aman, termasuk negara Palestina, Israel dan tetangga lainnya. 101 Berikut ini kutipan dari penggalan pidato Arafat kepada Majelis Umum PBB pada 13 Desember 1988:102 “Dalam kapasitas saya sebagai ketua Komite Eksekutif PLO, saat ini dengan asumsi fungsi pemerintahan sementara Negara Palestina, karena itu saya menyajikan inisiatif perdamaian Palestina berikut: Pertama: Bahwa upaya serius dilakukan untuk mengadakan, di bawah pengawasan Sekjen PBB, panitia persiapan konferensi internasional untuk perdamaian di Timur Tengah untuk membuka jalan bagi diselenggarakannya konferensi internasional, yang pemerintah dukungan secara universal kecuali pemerintah Israel. Kedua: Bahwa tindakan dilakukan untuk menempatkan tanah Palestina yang diduduki di bawah pengawasan PBB sementara, dan bahwa pasukan internasional akan ditempatkan di sana untuk melindungi rakyat kita dan, pada saat yang sama, untuk mengawasi penarikan pasukan Israel dari negara kita . 101
Rana Setiawan. Yasser Arafat Simbol Persatuan Palestina. Tersedia di: http://mirajnews.com/id/artikel/tokoh/yasser-arafat-simbol-persatuan-palestina/. Diakses 31 Januari 2015. 102 Disarikan dari: Yasser Arafat: Speech to the U.N. General Assembly Renouncing Terror (December 13, 1988). Tersedia di: https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Terrorism/plotstate2.html. Diakses, 3 Desember 2013.
49
Ketiga: PLO akan mencari penyelesaian komprehensif antara pihak-pihak terkait dalam konflik Arab-Israel, termasuk Negara Palestina, Israel dan tetangga lainnya, dalam rangka konferensi internasional untuk perdamaian di Timur Tengah atas dasar Resolusi 242 dan 338 dan sehingga dapat menjamin kesetaraan dan keseimbangan kepentingan, terutama hak-hak rakyat kita dalam kebebasan, kemerdekaan nasional, dan menghormati hak untuk hidup dalam damai dan keamanan bagi semua.” (Terjemah oleh penulis). Dalam pidato tersebut Arafat menyerukan perdamaian kepada para pemimpin Israel di bawah sponsor dari PBB. Meninggalkan cara-cara perang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 40 tahun dan meminta Israel menarik pasukannya untuk kemudian mengakhiri konflik melalui konferensi internasional. Arafat tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan dalam penyelesaian persoalan Palestina, akan tetapi lebih mengupayakan jalur diplomasi damai. Selama kepemimpinannya, Arafat telah banyak melakukan perundinganperundingan damai untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. dan untuk pertama kalinya pada tahun 1993 Arafat berjabat tangan dengan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dalam Perundingan Oslo yang dimediasi oleh Amerika. 103 Beberapa perundingan yang terjadi pada masa kepemimpinan Arafat diantaranya: Oslo I (1993), Oslo II (1995), Memorandum Wye River (19981999), Camp David II (2000).104 Meskipun dari perundingan-perundingan tersebut masih belum dapat mewujudkan cita-cita Palestina yang merdeka dan berdaulat, 103 104
____Yasser Arafat (1929-2004). Tersedia di (passia.org). Diunduh 3 Februari 2015. Priyatna, Kebiadaban Zionisme, 29-32.
50
setidaknya Arafat telah memberikan perubahan positif terhadap garis perjuangan Palestina dengan jalur diplomasi. Selama beberapa dekade, Yasser Arafat adalah simbol perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan. Ia meninggal tanggal 11 Nopember 2004 dengan penyebab yang tetap misteri sampai sekarang. Sepuluh tahun setelah kematiannya, ia tetap menjadi pahlawan nasional bagi rakyat Palestina.105 2. Masa Kepemimpinan Mahmoud Abbas (2005-2011) Paska meninggalnya Yasser Arafat tahun 2004, kepemimpinan PLO digantikan oleh Mahmoud Abbas yang terpilih secara aklamasi menggantikan Arafat pada pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya di Palestina pada tanggal 9 Januari 2005. Abbas yang juga dari fraksi Fatah sebelumnya menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jendral PLO.106 Abbas memiliki peranan penting untuk melanjutkan diplomasi untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. bahkan sejak menjabat sebagai Perdana Menteri, Abbas telah aktif mengikuti beberapa perundingan damai. Pada 2013 Abbas melakukan pertemuan untuk peluncuran sebuah “peta jalan damai” bagi pembentukan negara Palestina pada 2005 dalam pertemuan puncak di Jordania dengan Presiden AS George W Bush, Perdana Menteri Israel Ariel Sharon. Selanjutnya pada 27 November 2007, Abbas dan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, secara resmi memulai kembali perundingan di Annapolis, Maryland, AS.
105 106
Jimmy Carter. Palestine Peace Not Apartheit. (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2004), 79. Sihbudi, Menyandera Timur Tengah, 352-353.
51
Pada 2 September 2010 Abbas menghadiri pertemuan dengan presiden AS Barack Obama di Gedung Putih dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. 107 Dalam perjanjian tersebut
akhirnya Palestina menarik diri dari
pembicaraan pada pekan berikutnya setelah Israel menolak menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat, Israel juga menyatakan bahwa moratorium
pembangunan
permukiman
Yahudi
di
Tepi
Barat
sudah
kadaluwarsa.108 Akhirnya perundingan tersebut gagal mengupayakan solusi dua negara untuk berdamai. Kegiatan pemukiman Israel, lanjut Abbas, merupakan alasan utama kegagalan proses perdamaian. Abbas menegaskan kebijakan pemukiman akan merusak peluang solusi dua negara. Kebijakan ini akan merusak peluang
mencapai
solusi
dua
negara
yang
telah
menjadi
konsensus
internasional. 109 Mendapatkan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara dengan perbatasan 1967 jelas menjadi sebuah perlambang penting. Resolusi Dewan Keamanan 242, setelah perang Enam Hari 1967, menuntut penarikan mundur pasukan bersenjata Israel. Dunia internasional secara luas menerima bahwa perbatasan pra-1967 harus menjadi basis dari perundingan damai. Akan tetapi
107
“Kronologi Pembicaraan Perdamaian Israel-Palestina Sejak 1993”. Kompas, 29 Juli 2013 http://internasional.kompas.com/read/2013/07/29/1315541/Kronologi.Pembicaraan.Perdamaian.IsraelPalestina.sejak.1993. Diakses 1 Janari 2015. 108 “Obama Tuntut Kemajuan di Timteng”. BBC, 10 September 2010. http://www.bbc.co.uk/indonesia/lg/dunia/2010/09/100902_mideasttalks.shtml. Diakses 3 Januari 2015 109 “Palestina Serahkan Permohonan Keanggotaan”. BBC, 11 September 2011. http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110923_unpalestine.shtml. Diakses 4 Januari 2015.
52
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak perbatasan tersebut sebagai dasar untuk perundingan. 110
Gambar. III. 1 Peta Perbatasan Tahun 1967
Territories occupied by Israel since June, 1967 Sumber: The Question Of Palestine and The United Nations.
Presiden Barack Obama menyerukan perundingan tentang perbatasan dengan dasar pada garis 1967 namun Netanyahu mengatakan hal itu tidak realistis dan tidak bisa dipertahankan. Dia merujuk pada fakta-fakta baru di lapangan yang terjadi sejak tahun 1967, antara lain hampir setengah juta warga Israel yang 110
Deni Armandhanu. “PM Israel Tolak Kembali ke Peta 1967”. Viva, 24 Mei 2011. http://dunia.news.viva.co.id/news/read/222299-pm-israel-tolak-kembali-ke-peta-1967. Diakses 23 Juli 2013.
53
tinggal di 200 lebih kawasan pemukiman di Tepi Barat dan Jerusalem Timur. Pertukaran wilayah sempat dibahas dalam perundingan sebelumnya untuk mengatasai masalah itu. Palestina berpendapat menjadi anggota penuh PBB akan memperkuat posisi mereka dalam perundingan damai dengan Israel, khususnya dalam berbagai masalah penting: status Jerusalem, masa depan pemukim Yahudi, garis perbatasan, kepulangan pengungsi Palestina, air, maupun keamanan. 111 Akibat kegagalan perundingan damai dengan Israel tersebut, Abbas memilih meningkatkan statusnya di PBB sebagai Negara Anggota. Pada 23 September 2011, Abbas menyerahkan proposal permohonan keanggotan kepada Sekertaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. Abbas juga meminta agar PBB mengakui negara Palestina meskipun Israel masih menduduki wilayah tersebut.112 Berikut ini kutipan Pidato Abbas pada pertemuan di Majelis Umum PBB: 113 Kami sangat menghargai posisi semua Negara yang telah mendukung perjuangan dan hak-hak kami, mengakui Negara Palestina setelah Deklarasi Kemerdekaan pada tahun 1988, serta negara-negara yang barubaru ini mengakui Negara Palestina dan mereka yang telah mengupgrade tingkat representasi Palestina di ibukota mereka. . . . Waktunya telah tiba bagi rakyat saya berani dan bangga setelah beberapa dekade pemindahan dan pendudukan kolonial dan penderitaan tanpa henti, untuk hidup seperti orang lain di bumi, gratis di tanah air yang berdaulat dan independen. Saya ingin menginformasikan bahwa, sebelum memberikan pernyataan ini, saya mengajukan, dalam kapasitas saya sebagai Presiden Negara Palestina dan Ketua Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan 111
“Tanya Jawab Seputar Palestina”. BBC, 20 September 2011. http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/09/110920_qapalestina.shtml. Diakses, 3 Desember 2013. 112 Ibid. 113 Teks Lengkap Pidato Abbas di PBB. Tersedia di http://voiceofpalestine.net/berita/727-teklengkap-pidato-abbas-di-pbb.html. Diakses, 5 Desember 2013.
54
Palestina, kepada Ban Ki-moon, Sekretaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa, sebuah aplikasi untuk penerimaan Palestina berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967, dengan Al-Quds Al-Sharif sebagai ibukotanya, sebagai anggota penuh Perserikatan bangsa. Saya menyerukan kepada Bapak Sekretaris Jenderal untuk mempercepat permintaan kami kepada Dewan Keamanan, dan saya memanggil anggota terhormat dari Dewan Keamanan untuk memilih dalam mendukung keanggotaan penuh kami. Saya juga menyerukan kepada Amerika yang tidak mengakui Negara Palestina. Dukungan dari negara-negara dunia untuk upaya kami adalah kemenangan bagi kebenaran, kebebasan, keadilan, hukum dan legitimasi internasional, serta merupakan dukungan yang luar biasa untuk opsi perdamaian dan meningkatkan peluang keberhasilan negosiasi. Dukungan Anda untuk pembentukan Negara Palestina dan untuk masuk ke PBB sebagai anggota penuh adalah kontribusi terbesar untuk perdamaian di Tanah Suci. Dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum tersebut Abbas dengan tegas menyampaikan maksud dan tujuannya agar PBB dapat mempertimbangkan peningkatan status keanggotaan Palestina menjadi anggota penuh dan di akui sebagai negara merdeka berdasarkan garis perbatasan 1967 dan menjadikan AlQuds sebagai Ibu kota negara Palestina. Abbas menegaskan bahwa rakyat Palestina berhak untuk merdeka serta berhak memiliki kesempatan yang sama dengan negara-negara merdeka lainnya. D. Dukungan Dari Negara-Negara Anggota PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan atas dasar komitmen untuk mewujudkan perdamaian dunia paska Perang Dunia. Negara yang tergabung didalamnya umumnya memiliki pandangan yang sama terkait perdamaian. Bahkan bagi negara anggota yang melanggar akan di kenakan sangsi oleh PBB. Sesuai aturan yang ditetapkan dalam piagam PBB.
55
Abbas yang juga berkomitmen untuk menyelesaikan Persoalan Palestina dengan Perundingan damai berupaya meningkatkan status keanggotaannya di PBB sebagai member state setelah sebelumnya upaya damai dengan Israel gagal mendapatkan kesepakatan. Dalam upaya Abbas di PBB tersebut tidak jarang menuai kritik dari beberapa pihak baik dari Israel dan sekutunya bahkan dari kalangan internal Palestina. meskipun demikian banyak negara anggota PBB yang mendukung dan menyambut baik maksud Abbas tersebut. Indonesia termasuk negara yang mendukung langkah Abbas tersebut, Pada Pertemuan koordinasi tingkat menteri Komite Palestina GNB pada 22 September 2011 yang diselenggarakan di sela sela sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB. Pengajuan Palestina sebagai anggota PBB merupakan salah satu isu menonjol dalam sidang PBB kali ini. Dalam waktu yang tersisa sebelum DK PBB mengambil keputusan, Menlu Marty juga mengajak negara-negara GNB terus merapatkan diri dan bekerjasama guna mendukung keputusan bangsa Palestina, sebelumnya pada 9 September Menlu Palestina bertemu dengan Marty Natalegawa. Dalam pertemuan tersebut Menlu Palestina menyampaikan informasi mengenai langkah-langkah yang akan diambil Palestina dalam mengajukan diri sebagai anggota PBB. Marty Natalegawa juga mengingatkan kembali mengenai dukungan GNB yang disepakati dalam Pertemuan Tingkat Menteri GNB di Bali, Mei lalu. Marty mengatakan“Kita telah menyepakati rencana aksi untuk
56
mendukung masalah Palestina dan pengajuan Palestina sebagai anggota tetap PBB pada sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB.”114 Kantor Berita India, Press Trust of India (PTI), menyebutkan bahwa Perdana Menteri India Manmohan Singh telah menulis surat kepada Abbas dan meyakinkan dukungan penuh India terhadap upaya Palestina itu. India saat ini merupakan ketua bergilir Dewan Keamanan PBB. Sementara tokoh kontroversial, Presiden Venezuela Hugo Chavez telah mengirim surat kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon untuk menyampaikan dukungan penuh bagi permintaan Palestina. Dalam suratnya yang disiarkan ke media lokal pada 17 September lalu Chavez mengatakan bahwa Negara Palestina memiliki hak “untuk menjadi sebuah negara, bebas berdaulat dan independen”. 115 Sembilan dari 27 anggota Uni Eropa juga mengakui Palestina sebagai negara dengan perbatasan 1967. Negara-negara lainnya tampak semakin mendukung gagasan Palestina tersebut, antara lain karena rasa frustrasi atas pemerintahan Netanyahu dalam perundingan damai Israel-Palestina yang mereka lihat amat sulit untuk diajak berunding berkaitan dengan isu pemukiman. Inggris, Prancis, dan Jerman kemungkinan mendukung resolusi Majelis Umum jika mencakup peta jalan yang jelas untuk kembali ke meja perundingan. 116
114
Bukan Tujuan Akhir Palestina Sebagai Anggota PBB. Tersedia di http://www.kemlu.go.id/havana/Pages/News.aspx?IDP=5167&l=id. Diakses 22 November 2014. 115 Palestina dan Mimpi Menjadi Anggota ke 194 PBB. Antaranews, 23 September 2011. http://www.antaranews.com/berita/276734/palestina-dan-mimpi-menjadi-anggota-ke-194-pbb. Diakses 25 November 2014. 116 BBC, Tanya Jawab Seputar Palestina, Arsip 20 September 2011.
57
Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma salah satu anggota penting Dewan Keamanan PBB, pada 22 september menyampaikan
dukungannya terhadap
upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Amerika Serikat telah berjanji untuk memveto setiap upaya Palestina. Akan tetapi Zuma mengatakan kepada Majelis Umum PBB, bahwa keanggotaan Palestina akan menjadi langkah yang menentukan untuk mencapai perdamaian yang abadi. Afrika Selatan sepenuhnya mendukung posisi ini. Dia menghimbau upaya Palestina itu mendapat tanggapan baik oleh para anggota PBB. Lebanon dan Brazil, keduanya anggota dari 15 negara Dewan Keamanan, sebelumnya pada Rabu mengumumkan bahwa mereka akan mendukung upaya Palestina. 117 Sementara itu hingga 22 September 2011 atau sehari sebelum Abbas menyampaikan permintaannya secara resmi ke Dewan Keamanan PBB, sikap sementara 15 anggota Dewan Keamanan berdasarkan pernyataan publik mereka terbilang beragam. Negara yang mendukung permintaan Palestina di Dewan Keamanan PBB adalah Brazil, China, Lebanon, Rusia, dan Afrika Selatan. Sementara itu Amerika Serikat bersikap menetang permintaan Palestina dan Kolumbia memilih abstain. Sedangkan Bosnia dan Herzigovia, Inggris, Prancis, Gabon, Jerman, Nigeria dan Portugal belum menentukan sikap. Sekjen PBB Ban
117
“Afrika Selatan Dukung Palestina di PBB”. Republika, 22 September 2011. http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/11/09/22/lrwcuw-afrika-selatandukung-palestina-di-pbb. Diakses 27 November 2014.
58
Ki-moon juga mendesak Netanyahu 118 untuk bertindak dengan menahan diri dan bersikap bijak terhadap upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.
118
“Menurut AFP, Israel telah marah, menolak upaya Palestina, dan mengancam pembalasan diplomatik yang tidak ditentukan”. Tersedia di http://www.antaranews.com/berita/276734/palestinadan-mimpi-menjadi-anggota-ke-194-pbb. Diakses 25 November 2014.
59
BAB IV HAMBATAN PALESTINA MENJADI ANGGOTAAN PENUH DI PBB TAHUN 2011
Bab ini membahas hambatan Palestina menjadi anggota penuh di PBB pada tahun 2011 sebagai
jawaban dari pertanyaan penelitian. Mekanisme penerimaan
anggota baru harus mendapat persetujuan DK PBB sebelum dilakukan voting oleh Majelis Umum PBB. Berdasarkan pertimbangan DK PBB terkait Pengajuan palestina menjadi anggota, DK memutuskan untuk tidak menerima Palestina menjadi anggota. Dari keputusan tersebut penulis mencoba menganalisa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pengajuan Palestina menjadi anggota PBB termasuk faktor dari dukungan negara kawasan Timur Tengah. A. Pertimbangan DK PBB Terkait Pengajuan Keanggotaan Palestina PBB sebagai salah satu organisasi internasional memiliki mekanisme tersendiri dalam penerimaan anggota berdasarkan kesepakatan bersama negaranegara anggota yang di sahkan dalam Piagam PBB. Organisasi internasional sebagai penyedia saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan ada kalanya merintis akses komunikasi bersama dengan negara non anggota maupun Organisasi Internasional lainnya. 119
119
T. May Rudy. Administrasi dan Organisasi Internasional. (Bandung: Refika Aditama.,
2005), 3.
60
Dalam piagam PBB juga dijelaskan bahwa keanggotaan PBB adalah negaranegara yang ikut serta dalam Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional di San Fransisco atau yang terlebih dahulu telah menandatangani serta meratifikasi Piagam PBB pada 1 Januari 1942. Negara-negara tersebut antara lain: Republik Tiongkok, Prancis, Uni Soviet Republik Sosialis, Kerajaan Inggris Raya, Irlandia Utara dan Amerika Serikat, serta negara lain yang ikut menandatangani. 120 Negara-negara tersebut termasuk dalam kategori original member PBB. Negara-negara yang selanjutnya ingin bergabung harus melalui mekanisme yang diatur dalam piagam PBB pasal 4, ayat 2. Paska deklarasi Negara Palestina pada 15 November 1988, meskipun telah diakui oleh negara-negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok dan Asean. Akan tetapi PBB sampai dengan tahun 2011 masih memposisikan Palestina sebagai sebuah entitas non negara dengan di berikannya status keanggotaan sebagai non member observer entity sejak 1978 melalui resolusi Majelis Umum Nomor 3237.121 Keberadaan negara Palestina selama beberapa dekade masih dalam perdebatan, meskipun secara de facto maupun de jure telah diakui oleh banyak negara anggota PBB. Padahal, sangat perlu untuk mengetahui kejelasan mengenai status negara Palestina. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai negara yang merupakan subjek hukum internasional, dapat memperhatikan unsur-unsur konstitutif
120 121
Piagam PBB Bab II, Pasal 3 dan Bab XIX, Pasal 110. United Nations: General Assembly. 3237 (XXIX).
61
yang diperlukan bagi pembentukan suatu negara. 122 Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933.123 “The state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states.” Negara sebagai subyek hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: (a) populasi permanen (b) wilayah (c) pemerintah dan (d) kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain. (Terjemah oleh penulis). Ketentuan tentang sebuah negara menurut konverensi Montevideo tersebut menjelaskan unsur penting bagi berdirinya sebuah negara. Terkait persoalan Negara Palestina. Pertama: Dari segi penduduk jumlah penduduk Palestina berdasarkan hasil sensus Biro Pusat Statistik (BPS) Palestina yang dirilis pada 28 Desember 2011, jumlah populasi penduduk Palestina pada akhir 2011 mencapai 11,2 juta jiwa. Sebagian besar berada di luar Tepi Barat dan Jalur Gaza. BPS Palestina menyebutkan hanya sekitar 1,6 juta jiwa penduduk Palestina di Jalur Gaza. Sebanyak 2,6 juta berada di Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur. Sedangkan di wilayah yang sampai saat ini diduduki Israel, populasi penduduk Palestina mencapai 1,37 juta jiwa. Penduduk Palestina yang masih berstatus sebagai pengungsi di luar negeri, sebanyak 4,99 juta jiwa menetap di negara-negara Arab. Sisanya, 636 ribu jiwa berada di berbagai belahan dunia.124 122
Rudy, Hukum Internasional 1, 21-22. “Montevideo Convention on the Rights and Duties of States”. 26 Desember 1933, Pasal 1. Tersedia di http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-convention-rights-duties-states/p15897. Diakses 22 Oktober 2012. 124 “Populasi Penduduk palestina Tahun 2011 Capai 11 Juta Jiwa”. Republika, 28 Desember 2011. http://republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/11/12/28/lwx200-populasi-pendudukpalestina-tahun-ini-capai-11-juta-jiwa. Diakses 28 Desember 2014. 123
62
Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa penduduk Palestina merupakan permanent population sebagaimana yang dimaksud oleh Konvensi tersebut. Pada unsur kependudukan ini harus ada unsur kediaman secara tetap, penduduk yang tidak mendiami suatu wilayah secara tetap dan selalu berpindah-pindah (nomaden) tidak dapat dinamakan penduduk sebagai unsur konstitutif pembentukan suatu negara. Penduduk Palestina yang saat ini lebih banyak mendiami wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza secara tetap, merupakan suatu permanent population.125 Kedua: Dari segi wilayah, saat ini wilayah Palestina terdiri dari Tepi Barat dan Jalur Gaza. Jalur Gaza terdiri dari tiga kota, yaitu Gaza City, Khan Yunis, dan Rafah. Sedangkan Tepi Barat terdiri dari delapan kota, yaitu; Hebron, Bethlehem, Jericho, Ramallah, Jenin, Tulkarem, Kalkiliyah, dan Nablus. Adapun Israel menguasai 59% wilayah Tepi Barat.126Sebagaimana telah disebutkan, hukum internasional tidak menentukan syarat berapa minimal luas suatu wilayah untuk dapat dianggap sebagai unsur konstitutif suatu negara. Demikian pula wilayah suatu negara tidak selalu harus merupakan satu kesatuan dan dapat terdiri dari bagian-bagian yang berada di kawasan yang berbeda.127 Wilayah Palestina yang terdiri dari Tepi Barat dan Jalur Gaza yang dipisahkan oleh wilayah Israel, tetap merupakan satu kesatuan
125
Anindyajati, Status Hukum, 51. Irman Abdurrahmandan Labib Muhsin. Gelegar Gaza: Denyut Perlawanan Palestina, (Jakarta: Zahra Publishing Huose, 2009), 215. 127 Boer Mauna. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. (Bandung: PT. Alumni. 2011), 20-21. 126
63
wilayah Negara Palestina. Defined territory yang merupakan unsur pokok bagi pembentukan negara Palestina, dapat dikategorikan telah terpenuhi. 128 Ketiga: Dari unsur pemerintah, paska di tunjuknya PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina pada 1974 sampai dengan 1988 saat deklarasi negara Palestina. Sebagian besar negara anggota PBB memposisikan PLO sebagai entitas atau gerakan pembebasan yang mewakili rakyat Palestina, bukan sebagai representasi pemerintah negara Palestina. Selain itu pemerintahan dibawah Mahmoud Abbas mempunyai pemerintahan tandingan, yakni pemerintah pimpinan Perdana Menteri Ismail Haniya sejak 2006. Pandangan DK PBB menyatakan bahwa otoritas Palestina belum memiliki kontrol yang efektif terhadap seluruh wilayah Palestina. 129 Keempat: Unsur keempat bagi pembentukan negara adalah capacity to enter into relations with other states. Berdirinya Negara Palestina didorong oleh keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena mendapat konsesi politik dari negara lain dan merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik Parlementer sejak deklarasi negara Palestina pada 1988.130 Negara Palestina sampai dengan saat ini telah mendapatkan pengakuan bilateral dari 135 negara-negara didunia dan sebagian besar adalah negara anggota
128
Anindyajati, Status Hukum, 53. Security Council. Report of the Committee on the Admission of New Members concerning the application of Palestine for admission to membership in the United Nations. 11 November 2011. Poin ke-12. UNISPAL, 11 November 2011. Tersedia di http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/097ACC6FFFF29D5785257949005D2A63. Diakses 23 Desember 2012. 130 Anindyajati, Status Hukum, 56-57. 129
64
PBB. Banyak negara yang telah memperpanjang pengakuan negara Palestina setelah deklarasi kemerdekaan oleh Dewan Nasional Palestina pada 15 November 1988 di Aljazair. Negara lain mengakui negara Palestina setelah upaya diplomatik bilateral dan multilateral yang luas.131 Meskipun demikian masih terdapat negara yang tidak mengakui negara Palestina namun tetap mengakui PLO sebagai wakil rakyat Palestina. Selain itu, komite eksekutif PLO diberdayakan oleh Dewan Nasional Palestina (PNC) untuk melakukan fungsi pemerintah negara Palestina. Dalam hal ini Palestina dapat dikategorikan memiliki capacity to enter into relations with other states.132 Berdasarkan pertimbangan keputusan Dewan Keamanan terkait permohonan keanggotaan Palestina, secara umum palestina sudah memenuhi kriteria sebagai negara. Piagam PBB yang mensyaratkan bahwa negara tersebut harus cinta damai dan mampu melaksanakan kewajiban yang terkandung dalam Piagam PBB.133 DK menyatakan bahwa Palestina memenuhi kriteria negara cinta damai, hal ini ditujunjukkan dalam komitmennya dalam pencapaian perdamaian yang adil, abadi dan komprehensif terhadap resolusi konflik Israel-Palestina. Terlihat dari komitmen Palestina untuk terus melanjutkan upaya negosiasi dengan Israel. Keanggotaan PBB menurut pasal 4 piagam PBB adalah negara yang cinta damai. Dalam hal ini, Palestina sudah menunjukkan komitmennya dalam upaya 131
Diplomatic Relation. Tersedia di http://palestineun.org/about-palestine/diplomaticrelations/. Diakses, 2 Februari 2015. 132 Anindyajati, Status Hukum, 60. 133 Security Council, Report of the Committee, 11 November 2011.
65
perjuangan yang semula mengedepankan perjuangan militer kemudian beralih menempuh jalur diplomasi yang lebih elegan paska ditunjuknya PLO sebagai perwakilan rakyat
Palestina
sampai
sekarang
masih terus
mengupayakan
penyelesaian dengan bernegosiasi dalam perundingan-perundingan perdamaian terkait persoalan Palestina. Pertanyaan-pertanyaan muncul apakah Palestina memang negara yang cinta damai, karena Hamas menolak untuk meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan, serta memiliki tujuan untuk menghancurkan Israel. Pandangan DK menyatakan bahwa untuk melaksanakan kewajiban yang terkandung dalam Piagam PBB dituntut lebih dari komitmen lisan oleh pemohon untuk melaksanakan kewajiban Piagam, pemohon harus menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian damai sengketa dan untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan hubungan internasional. 134 Dalam hal ini, DK berpandangan bahwa Hamas tidak menerima kewajiban tersebut sebagai syarat keanggotaan PBB. Berkenaan dengan persyaratan bahwa pemohon menerima kewajiban yang terkandung dalam Piagam dan mampu dan mau melaksanakan kewajiban tersebut, pandangan DK menyatakan bahwa Palestina memenuhi kriteria ini.135 Akan tetapi pada akhirnya DK tidak dapat meloloskan permohonan Palestina untuk dapat
134 135
UNISPAL, Report of the Committee on the Admission, 11 November 2011 Poin ke-16. UNISPAL, Report of the Committee on the Admission, 11 November 2011 Poin ke-18.
66
dilanjutkan ke Majelis Umum. Sebagaimana dikutip dari pernyataan DK sebagai berikut:136 “The view was expressed that the Committee should recommend to the Council that Palestine be admitted to membership in the United Nations. A different view was expressed that the membership application could not be supported at this time and an abstention was envisaged in the event of a vote. Yet another view expressed was that there were serious questions about the application, that the applicant did not meet the requirements for membership and that a favourable recommendation to the General Assembly would not be supported”. Pandangan itu diungkapkan bahwa Komite harus merekomendasikan kepada Dewan bahwa Palestina harus diakui keanggotaannya di PBB. Sebuah pandangan yang berbeda diungkapkan bahwa permohonan keanggotaan tidak dapat didukung saat ini dan abstain juga dipertimbangkan dalam hal suara. Namun pandangan lain menyatakan bahwa ada pertanyaan serius tentang aplikasi, bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk keanggotaan dan rekomendasi kepada Majelis Umum tidak dapat didukung. (Terjemah oleh penulis). Keputusan DK menyatakan bahwa Palestina belum memenuhi persyaratan dalam Piagam PBB dan memutuskan untuk tidak menerima Palestina menjadi anggota penuh. Sebagai jalan tengah dari pengajuan Palestina untuk menjadi negara anggota PBB, dalam hal ini DK merekomendasikan Palestina untuk mengajukan permohonan sebagai non member state observer.137 B. Hambatan Palestina Menjadi Anggota Penuh di PBB Negara-negara yang tergabung dalam organisasi internasional, merupakan aktor yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai organisasi internasional dan tidak
136 137
UNISPAL, Report of the Committee on the Admission, 11 November 2011 Poin ke-8. UNISPAL, Report of the Committee on the Admission, 11 November 2011 Poin ke-20.
67
lagi sebagai pelaksanaan kepentingan negara masing-masing.138 Dalam hal ini apa yang telah menjadi keputusan PBB terkait permohonan status keanggotaan Palestina merupakan keputusan mutlak dan teleh melewati mekanisme organisasi tersebut. Dalam hal ini Palestina tidak dapat mengganggu gugat terhadap keputusan yang dihasilkan oleh Dewan Keamanan PBB. Setelah melewati mekanisme PBB terkait penerimaan anggota baru (new member state) terhadap proposal permohonan yang diajukan Palestina melalui Mahmoud Abbas pada 23 September 2011. Permohonan keanggotaan penuh Palestina di PBB akhirnya gagal masuk ke tahap pembahasan di Majelis Umum setelah voting yang diadakan
Dewan Keamanan pada 9 November 2011.
Berdasarkan voting tersebut Palestina gagal memperoleh dukungan minimal sembilan suara. Negara anggota Dewan Keamanan yang mendukung adalah: Rusia, Cina, Brasil, India, Lebanon, Afrika Selatan, Nigeria, dan Gabon. Negara-negara tersebut dari awal memang sudah berkomitmen mendukung upaya yang diajukan oleh Palestina. Namun hal ini terganjal karena AS, Jerman, Bosnia, Portugal dan Kolombia menolak, sedangkan Inggris dan Perancis memutuskan untuk abstain. 139 Dalam penelitian ini, penulis melihat hambatan Palestina menjadi anggota penuh di PBB sebagai member state tidak terlepas dari beberapa faktor-faktor, baik internal maupun eksternal yang diantaranya adalah sebagai berikut:
138
Rudy, Administrasi dan Organisasi Internasional, 29. UN vote on Palestinian state put off amid lack of support. Theguardian, 11 November 2011. http://www.theguardian.com/world/2011/nov/11/united-nations-delays-palestinian-statehoodvote. Diakses 1 Desember 2014. 139
68
1. Lemahnya Dukungan Hamas Masalah Palestina yang berlarut-larut selama beberapa dekade yang bahkan tak kunjung menemui jalan damai, bukan hanya menimbulkan hubungan yang tidak harmonis dengan Israel atau negara lain yang menjadi sekutunya. Persoalan ini juga menimbulkan konflik internal antara kelompok berpengaruh di Palestina yaitu Hamas dan Fatah. Dalam Bab II penulis telah menjelaskan, Secara historis keduanya memiliki keterkaitan yaitu sama-sama muncul dari gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir yang menjadikan isu Palestina sebagai Persoalan dunia Islam. Fatah yang lebih dulu mengawali perjuangan Palestina pada 1950 dengan menempuh jalur perlawanan bersenjata. Akan tetapi kemudian Fatah mulai meninggalkan ideologi IM dan mulai beralih menjadi ideologi sekuler. Saat Fatah lebih memilih untuk menempuh jalur negosiasi dengan Israel dibandingkan untuk melakukan Perlawanan. Hamas muncul sebagai gerakan perlawanan keras terhadap Israel yang berawal dari perlawanan oleh para Pemuda yang hanya dengan menggunakan batu atau yang lebih di kenal dengan Intifada I. Dua kelompok besar tersebut sebenarnya sama-sama ingin mewujudkan Palestina yang merdeka, Fatah melaui PLO menjadi representasi sah Palestina sedangkan Hamas dengan ideologi perjuangannya dianggap sebagai kelompok teroris oleh Israel dan AS. Perbedaan mendasar terkait ideologi dan garis perjuangan tersebut sampai sekarang masih mewarnai dinamika internal Palestina.
69
Hamas yang berlandaskan ideologi islam sangat menentang tindakan zionisme Israel. Perdana Menteri Palestina Isamil Haneya yang berasal dari kalangan Hamas menyatakan bahwa upaya Palestina untuk berupaya menjadi anggota PBB saat ini adalah mengakui penjajahan Israel atas 78% tanah Palestina. Haneya menjelaskan, upaya ini merupakan kebijakan politik sepihak dan tidak menunjukkan keinginan rakyat Palestina. Dan upaya ini pasti menemui titik buntu, karena untuk mendapatkan 9 suara di DK PBB adalah bukan hal yang mudah. Sementara upaya yang sedang dilakukan memiliki sangat banyak kekurangan, sehingga kerugiannya lebih besar dari pada manfaat yang mungkin dicapai. Haneya menegaskan, bahwa tidak mungkin negara didirikan dengan berbagai keputusan, tapi negara dan hak itu diambil dengan kekuatan. Dan kita sedang menghadapi proyek Zionis yang bersumber dari akidah Talmud, sehingga merampas kembali hak adalah jalan satu-satunya.140 Bagi Hamas wilayah Palestina adalah hak mutlak rakyat Palestina, sedangkan Abbas mengajukan keanggotaan penuh
Palestina ke PBB dan
mengakui kedaulatan negara Palestina berdasarkan garis batas 1967. Hal ini di tentang oleh hamas karena Palestina hanya akan mendapat kompensasi wilayah yang luasnya sekitar 22% dari wilayah Palestina sebelum kependudukan Israel. 141
140
Upaya Palestina Jadi Anggota PBB. Tersedia di: http://voiceofpalestine.net/berita/744haniya-upaya-jadi-anggota-pbb-artinya-mengakui-penjajahan-israel-atas-78-tanah-palestina.html. Diakses 3 Desember 2014. 141 Ibid.
70
Menanggapi
upaya
Abbas
tersebut
pusat
informasi
Palestina
menyelenggarakan voting yang hasilnya, mayoritas rakyat Palestina menolak 78% wilayah Palestina menjadi wilayah Israel hanya demi mendrikan negara Palestina yang diakui dunia. Voting ini diikuti oleh kurang lebih 6122 orang partisipan sejak 24 Septeber 2011 hingga 1 Oktober 2011. Sejumlah 93,27% (5.710 partisipan) menolak upaya Abbas ke PBB agar Palestina diakui menjadi sebuah negara dengan melepas 78% dari tanahnya yang masih terjajah. 2,87% (176 partisipan) memilih pilihan kedua, yaitu setuju melepaskan sebagian besar tanah Palestina agar diakui menjadi negara. Sebanyak 3,85% (236 partisipan) memilih untuk absen.142
142
Voting Tolak Langkah Abbas. 24 Septeber 2011-1 Oktober 2011. Tersedia di http://voiceofpalestine.net. Diakses, 3 Desember 2014.
71
Diagram. IV. 1 Voting Terhadap Langkah Mahmoud Abbas (24 September2011-1 Oktober 2011) Voting Rakyat Palestina Jumlah Partisipan = 6122 orang 3.85% (236)
2.87% (176)
Menyetujui Menolak 93.27 % (5.710)
Abstain
Sumber: Data dimodifikasi dari http://voiceofpalestine.net.
Secara umum pengajuan pengajuan Abbas ke PBB tidak di dukung oleh mayoritas faksi Hamas. Namun keputusan tersebut mendapat dukungan penuh dari kelompok faksi Fatah. Sebaliknya Hamas bertekad akan terus berjuang untuk menyelamatkan Palestina, dan terus melakukan konsolidasi dengan rakyat, agar tidak mudah dipecah-belah oleh Israel pendekatan yang dilakukan Hamas yang didukung instrumen pemerintahan dan militer, maka pendekatannya secara militer. Kalau Fatah mengakui eksistensi wilayah Israel, dan sebaliknya Hamas menyatakan Israel tidak berhak sama sekali berada di wilayah Palestina. 143
143
Achmad Munif. Palestina-Israel Ingin Damai. 2012. Diunduh 1 Januari 2015 di nu.org.
72
Meskipun pada akhirnya rekonsiliasi antara keduanya, pemimpin Hamas menerima konsensus yang meluas tentang pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan sebelum 1967 namun secara resmi Hamas tetap menolak pengakuan atas Negara Israel. Setelah pidato Abbas pada tanggal 16 September, Hamas mengatakan permohonan ke PBB itu sebagai risiko yang besar bagi Palestina. 144 Warga Palestina di Jalur Gaza yang mayoritas, di bawah kekuasaan Hamas menentang upaya otoritas Palestina di PBB tersebut dan tidak yakin pengakuan PBB akan membantu masalah Palestina. Warga Gaza Salah Abu Ajram mengatakan, PBB hanya mendukung warga Yahudi dan tidak akan pernah mendukung warga Arab. Ia memperkirakan PBB akan menolak pengajuan palestina menjadi anggota penuh atau apabila menyetujuinya, Amerika akan memvetonya. 145 Pertentangan antara Fatah dan Hamas sebagai faksi besar di Palestina membuat koalisi politik internal dalam perjuangan kemerdekaan Palestina menjadi berjalan secara lamban. Hal tersebut yang kemudian menjadi celah bagi Israel dan AS untuk menggagalkan terwujudnya Palestina yang berdaulat karena kelemahan Pemerintah Otoritas Palestina dalam menangkal aksi-aksi kekerasan terhadap kepentingan Israel. Aksi-aksi kekerasan di Palestina juga dibalas oleh tindakan serupa oleh Israel karena mereka beranggapan itu sebagai upaya
144
BBC, Tanya Jawab Seputar Palestina, Arsip 20 September 2011. Muncul Reaksi Beragam atas Pidato Presiden Palestina di PB. Voaindonesia, 24 September 2011. http://www.voaindonesia.com/content/reaksi-beragam-muncul-atas-pidato-presiden-palestina-dipbb-130505183/98578.html. Diakses 3 Januari 2015. 145
73
memerangi terorisme terkait dengan keamanan nasional yang mengancam sebuah negara. 146 2. Ancaman Veto Amerika Serikat Aplikasi permohonan keanggotaan yang diajukan Otoritas Palestina Presiden Mahmoud Abbas harus kandas dalam Voting yang di lakukan oleh Dewan Keamanan. Meskipun delapan dari lima belas anggota Dewan Keamana mendukung permohonan keanggotaan Palestina di PBB, 147 Hal ini terbentur oleh mekanisme di PBB yang kurang menguntungkan bagi Palestina karena meskipun misalkan mayoritas anggota Dewan Keamanan Menyetujui, hal ini masih akan terganjal oleh Veto dari lima anggota tetap DK PBB salah satunya AS sebagai anggota tetap DK PBB sejak awal wacana Pengajuan keanggotaan Palestina ke PBB paska kegagalan perundingan perundingan damai dengan Israel pada 2 September 2010. Sudah menyatakan akan menggunakan Veto-nya untuk menggagalkan upaya tersebut.148 Amerika memiliki peranan terhadap konflik Palestina-Israel, seperti yang telah dijelaskan dalam Bab. II bahwa AS menjadi negara di luar kawasan Timur Tengah yang ikut andil dalam perundingan-perundingan dan menjadi mediator kedua negara tersebut. Namun demikian netralitas AS dipertanyakan karena dari perundingan-perundingan tersebut AS cenderung memperkuat posisi Israel.
146
Mustafa Abdul Rahman. Jejak-jejak Juang Palestina: Dari Oslo hingga Intifadah Al Aqsa, (Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002), 106. 147 Theguardian. UN Vote on Palestine state. 11 November 2011. 148 Aryani, Palestina dan Mimpi Menjadi Anggota PBB.
74
Secara historis Timur Tengah telah menarik perhatian AS sejak akhir tahun 1920-an dimana kawasan ini adalah penghasil minyak dan menjadi sumber kompetisi ekonomi antara AS dengan Inggris dan Perancis. Pada tahun 19301970-an perusahaan Inggris adalah eksportir minyak terbesar yang banyak didirikan di Timur Tengah. Namun AS sejak pemerintahan Woodrow Wilson mampu menggeser dominasi Inggris dengan kebijakan “Open Door Policy”. Kebijakan “open door” ini direfleksikan dengan kebebasan kompetisi yang menekankan pada praktik-praktik perdagangan bebas. Namun sejak berakhirnya Perang Dunia II, AS memperluas pengaruhnya di Timur Tengah demi mencapai kepentingan akan sumberdaya minyak bahkan dengan kebijakan yang cenderung unilateral sekalipun. 149 Timur Tengah pada umumnya merupakan wilayah strategis bagi AS. kebijakan luar negeri AS harus selaras dengan kepentingan korporasi-korporasi besar yang tersebar di seluruh dunia. Oleh sebab itu, demi menjamin keberlangsungan dominasi AS pada politik internasional maka anggaran keamanan AS-Pentagon juga ditingkatkan. Bahkan selama Perang Dingin anggaran Pentagon diperbesar dengan memotong alokasi anggaran sosial AS. 150 Disisi lain sistem demokrasi AS 151 yang disandarkan pada semangat Magna
149
Noam Chomsky. Middle East Illusions. (United States: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 2003), 159-161. 150 Ibid, 162. 151 Menurut Amerika, persoalan Palestina diselesaikan dengan menggeneralisir menjadi persoalan Timur Tengah. Amerika kemudian mulai bicara soal perdamaian dan pendirian Negara Palestina. Dengan semua itu, Amerika ingin Negara Palestina itu terpisah antara Israel dan Negara
75
Charta152 (1216), The English Petition of Rights (1628), The English Bill of Rights, The Two Treaties of Government (1690) dan Deklarasi Kemerdekaan AS (1776) yang menekankan pada “life, liberty, prosperity” dalam semua aspek kehidupan manusia.153Hal tersebut menjadi landasan yang dinilai dapat memecahkan persoalan Timur Tengah dengan tujuan mengimplementasikan demokrasi dan penegakan HAM di kawasan tersebut.154 Dalam kapasitasnya sebagai anggota PBB, Amerika memiliki posisi kuat sebagai salah satu negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak Veto. Hak istimewa yang hanya dimiliki oleh lima anggota DK tersebut bisa dikategorikan sebagai soft power yang dimiliki AS di PBB. Kekuatan inilah yang digunakan AS untuk mengancam otoritas Palestina Mahmoud Abbas agar mengurungkan niatnya untuk menjadi anggota penuh PBB. Hal ini ditegaskan oleh Presiden AS Barack Obama. 155 Dalam pidatonya pada pembukaan Majelis Umum PBB, 21 September 2011 di New York, Presiden AS Barack Obama menghimbau Israel dan Palestina untuk kembali berunding dan menolak secara tegas rencana otoritas Palestina. Arab lainnya agar Israel tidak meluas ke wilayah Negara-negara Arab lainnya. (Athiyah Jabarin. Amerika dan Persoalan Palestina. Diunduh 5 Feb 2015 di: www.infopalestina.com ). 152 Dalam buku Miriam Budiarjo. 2008. Magna Charta dimaknai sebagai tonggak sejarah demokrasi barat yang ditandatangani pada tahun 1215 antara raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan terkait hak politik dan sipil. h. 213. 153 Sidik Jatmika. AS Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat, (Yogyakarta: Bigraf, 2001), 15-16. 154 Athiyah Jabarin. Amerika dan Persoalan Palestina. 155 Ikhwanul Kiram Mashuri. “Dunia Dikuasai Lima Negara”. Republika, 14 November 2013. http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/11/03/mvon2s-dunia-dikuasai-lima-negara.. Diakses 11 Oktober 2014.
76
Obama menolak tegas rencana Palestina untuk mendapatkan pengakuan PBB sebagai negara berdaulat. Obama menggunakan kesempatan untuk menekankan bahwa Palestina punya hak memiliki negara sendiri. Namun ini hanya dapat tercapai melalui perundingan dengan Israel. Kedua pihak harus menemukan kesepakatan dalam isu yang hingga saat ini merupakan inti sengketa, yaitu perbatasan, keamanan, pengungsi dan Yerusalem. Obama menyampaikan bahwa tidak ada jalan pintas menuju akhir konflik yang berlangsung puluhan tahun ini. Perdamaian tidak akan tercapai melalui pernyataan dan resolusi di PBB. 156 Obama mengatakan bahwa pihak AS akan sangat kuat menolak usaha agar PBB mengakui negara Palestina, AS menilai tindakan Palestina adalah tindakan yang kontraproduktif. Amerika akan menggunakan hak vetonya untuk menghentikan mosi bagi negara Palestina sepenuhnya jika mosi tersebut mencapai Dewan Keamanan pada pembukaan Majelis Umum PBB. Dia menyebut usul tersebut merupakan gangguan yang tidak akan menyelesaikan masalah yang hanya bisa dihadapi melalui negosiasi. 157 Amerika dalam proses perdamaian Palestina-Israel cenderung mendukung Israel. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama antara kedua belah pihak salah satunya yang tergabung dalam American Israel Public Affairs Comitte
156
Obama Serukan Agar Israel dan Palestina Kembali ke Meja Perundingan. DW, 21 November 2011. http://www.dw.de/obama-serukan-agar-israel-dan-palestina-kembali-ke-mejaperundingan/a-15407734. Diakses 3 Februari 2015. 157 Obama: Upaya agar PBB Akui. Voaindonesia, 13 September 2011.
77
(AIPAC).158 Organisasi tersebut menjadi kelompok yang termasuk dalam lobi terhadap kebijakan AS. Dalam hal ini kebijakan AS di PBB menjadi tidak terlepas dari kepentingan bersama kedua negara tersebut. Ancaman AS menggunakan veto-nya terhadap pengajuan Palestina di PBB jelas menunjukan ketidak berpihakan AS terhadap Palestina dan justru mendukung Israel. 159 AS sebagai negara yang memiliki posisi strategis di DK PBB
sebagai
organisasi
internasional
terbesar
didunia
menggunakan
kewenangannya untuk menekan Palestina agar membatalkan pengajuannya ke PBB dan kembali berunding dengan Israel. Israel dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memiliki peranan penting dalam mempengaruhi kebijakan AS untuk menolak keanggotaan Palestina di PBB. Netanyahu, menolak mengakui dan kembali ke Peta Perbatasan 1967 seperti yang diminta oleh Presiden AS, Barack Obama. Netanyahu mengatakan bahwa dia mempunyai cara sendiri untuk mewujudkan
158
Sebuah lembaga yang didirikan seorang jurnalis Yahudi yang lahir di Kanada bernama Isaiah L. Kenen tahun 1959 ketika pemerintahan Eishenhower berkuasa. Awalnya 1951 bernama The American Zionist Council. 1954 diubah menjadi The American Zionist Committee for Public Affairs karena ada perbedaan konsep zionis yahudi AS terhadap konsep zionis hingga 1950-an. Pada 1959 kemudian diubah oleh kenen dan diterima oleh semua organisasi yahudi di AS. Dibiayai oleh kelompok pengusaha Yahudi. Pada awalnya untuk lobi kepentingan minyak pasca perang enam hari 1967 merubah orientasinya menjadi kelompok lobi yang mendukung eksistensi Israel di timur tengah. (Michael G. Bard. Will Israel Survive?. (New York: Palgrave Machmillan, 2007), 207. 159 Ahmad Yani. “Menanti Strategi Mahmoud Abbas”. Tersedia di: http://www.aspacpalestine.com/id/item/1873-menanti-strategi-mahmoud-abbas-mengajukan-israel-keicc. Diakses 1 Februari 2015.
78
perdamaian antara Israel dan Palestina. 160 Hal ini disampaikannya dihadapan anggota parlemen AS pro-Israel yang tergabung dalam AIPAC, pada 23 Mei 2011. Pada pidatonya tersebut, Netanyahu mengatakan mempunyai cara dan pandangan berbeda yang akan disampaikannya dalam usaha mewujudkan perdamaian antara Palestina dan Israel. Netanyahu, tegas mengatakan bahwa Israel tidak akan kembali ke Peta Perbatasan 1967 yang mengatur wilayah sebelum perang dengan Palestina. Pada peta tersebut, wilayah-wilayah yang telah dicaplok Israel merupakan wilayah Palestina, diantaranya adalah Tepi Barat dan Jalur Gaza.161 Masalah peta perbatasan 1967 kembali mencuat saat Obama dalam pidatonya mengatakan bahwa perundingan damai Israel-Palestina baru akan rampung jika peta tersebut kembali diberlakukan. Pernyataan Obama ini ditampik dengan keras oleh Netanyahu dan pejabat tinggi Israel yang mengatakan Obama tidak mengerti kepentingan keamanan Israel di wilayah tersebut. Meskipun menentang pernyataan Obama, Netanyahu tetap menyatakan bahwa persahabatan antara kedua negara tetap akan terjalin. Netanyahu mengatakan bahwa hubungan kedua negara telah terjalin erat sejak pemerintahan Presiden Harry Truman pada tahun 50an.162
160
Denny Armandhanu. PM Israel Tolak Kembali ke Peta 1967. Viva News, 24 Mei 2011. http://dunia.news.viva.co.id/news/read/222299-pm-israel-tolak-kembali-ke-peta-1967. Diakses 4 Februari 2015. 161 Ibid. 162 Ibid.
79
Netanyahu menolak berdialog dengan Palestina selama masih ada kesepakatan antara Presiden Palestina Mahmoud Abbas dengan Hamas. Ia menyebutkan bahwa hambatan utama perdamaian adalah penolakan Palestina untuk mengakui negara Israel. 163 Selain itu Netanyahu menekankan penegasan kembali komitmen Amerika kepada Israel tahun 2004, ketika mantan Presiden George W. Bush mengatakan Israel seharusnya tidak dipaksa untuk menarik diri ke perbatasan sebelum tahun 1967. Bush juga mengatakan persetujuan apapun harus mencerminkan pusat-pusat populasi penting Israel yang ada dengan merujuk pada permukiman Yahudi terbesar di Tepi Barat yang dibangun setelah perang tahun 1967.164 Netanyahu menolak pernyataan Obama yang mengatakan perbatasan tahun 1967 tidak dapat dipertahankan oleh Israel. Dia mengatakan penarikan Israel dari beberapa daerah yang direbut dalam perang akan mengharuskan Israel meninggalkan permukiman Yahudi di Tepi Barat.165 Sedangkan sekitar 500.000 warga Israel telah tinggal di pemukiman tersebut.166 Meskipun demikian, Presiden AS Barack Obama tetap berjanji untuk melindungi rezim Israel dan memerangi terorisme. Obama meyakinkan sekutu regionalnya dalam pidatonya
bahwa AS akan tetap pada komitmen untuk
163
Carissa Paramita. Netanyahu Tegaskan Sikapnya atas Konflik Timur Tengah. DW, 24 Mei 2011. http://www.dw.de/netanyahu-tegaskan-sikapnya-atas-konflik-timur-tengah/a-15105042. Diakses 5 Februari 2015. 164 Netanyahu Kecam Dukungan Obama terhadap Tapal Batas Tahun 1967. Voa Indonesia, 20 Mei 2011. http://m.voaindonesia.com/a/netanyahu-kecam-dukungan-obama-terhadap-tapal-batastahun-1967-122307034/93464.html. Diakses 7 Februari 2015. 165 Ibid. 166 Netanyahu menolak usulan Obama. BBC, 21 Mei 2011. http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/05/110521_netanyahuobama.shtml. Diakses 7 Februari 2015.
80
berteman dan bermitra dengan Israel. Obama juga memperingatkan Palestina bahwa mereka tidak akan mendapatkan kemerdekaan dengan menolak adanya rezim Israel yang juga berhak untuk hidup, mengklaim bahwa upaya untuk mendelegitimasi Israel akan selalu gagal. 167 AS menyuarakan dukungan mereka untuk menggunakan hak veto pada voting di DK untuk memblokir suara kemerdekaan Palestina untuk menjadi negara anggota PBB.168 Dalam voting yang dilaksanakan oleh seluruh anggota DK PBB pada September 2011 memang AS tidak sampai menggunakan hak veto-nya karena presentase suara untuk Palestina di DK yang masih kurang. Namun penolakan AS tetap dilakukan dalam pelaksanaan voting yang pada akhirnya DK memutuskan untuk tidak menerima Palestina sebagai anggota penuh di PBB. 169 3. Kurangnya Dukungan Negara Timur Tengah Dalam Bab. II dijelaskan bahwa KTT Liga Arab menunjuk PLO sebagai wakil sah palestina untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. hal ini akan menjadi mustahil terwujud tanpa peran serta dari negara-negara Timur Tengah khususnya yang tergabung dalam Liga Arab. Namun Palestina dan Israel hingga saat ini belum mencapai penyelesaian konflik karena lemahnya dukungan negaranegara Timur Tengah terhadap penyelesaian konflik kedua negara tersebut. Masalah Palestina yang pada mulanya merupakan persoalan bersama negara167
Al Furqan. Berpidato untuk Dunia Islam, Obama Tetap Dukung Israel. Eramuslim, Jumat, 20 Mei 2011. http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/berpidato-untuk-dunia-islam-obamatetap-dukung-israel.htm#.VVIKn6Np5H0. Diakses 10 Februari 2015. 168 The American Veto. Tersedia di https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/UN/israel_un.html#veto. Diakses 9 Februari 2015. 169 Theguardian. UN Vote on Palestine state. 11 November 2011.
81
negara Timur-Tengah ditandai dengan adanya perang Arab-Israel pada 1967 dan beberapa perang lainnya yang dimenangkan oleh Israel. 170 Kekalahan Arab pada perang 1967 mendorong Arab menyerukan normalisasi hubungan dengan Israel dalam tubuh PLO. Upaya normalisasi ini merupakan
sikap
mengalah
dalam
perjuangan
melawan
Israel
yang
mengakibatkan kemunduran dalam perlawanan terhadap Israel serta menurunnya perhatian dunia Arab terhadap Palestina, bahkan di sebagian besar negara Arab mulai berkembang semangat regionalisasi dan fanatisme golongan. 171 Paska 1973 saat penunjukan PLO oleh Liga Arab dalam KTT di Rabath saat meletusnya perang Irak-Iran, Palestina mulai dimarginalkan pada tingkat regional maupun internasional.
Negara-negara
Arab
menggantungkan
harapan
untuk
merealisasikan ambisi masing-masing. 172 Selain itu dukungan terhadap Palestina oleh negara-negara Arab mulai terpecah pada masa kepemimpinan Arafat yang mendukung Irak pada perang teluk pada 1990. Sebagai konsekuensinya Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Kuwait menolak memberikan bantuan terhadap rencana-rencana pelaksanaan otonomi Palestina. 173 Konflik Palestina-Israel tidak bisa dipandang hanya sebagai konflik dua negara saja hal ini merupakan tanggung jawab bersama di kawasan regional Timur Tengah. Akan tetapi negara-negara Arab tidak mampu menggalang
170
____. Prospek Perdamaian Timur Tengah. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 2. Irawan, Rahasia Dendam Israel, 106. 172 Ibid, 106-107. 173 Prospek Perdamaian, xxi. 171
82
persatuan demi membela Palestina dari penjajahan Israel. Mereka memang sepakat untuk membela perjuangan Palestina melawan Israel namun tidak pernah bersatu padu dalam hal pelaksanaanya. Hal ini terlihat dalam perang Arab-Israel tahun 1948174, 1956, 1967, 1973 maupun 1982 (ketika Israel menyerbu Libanon untuk mengusir PLO) hingga agresi Israel tahun 2002, hanya empat dari dua puluh negara Arab yang sering terlibat yaitu Mesir, Suriah, Libanon dan Palestina. 175 Di samping itu pecahnya perjuangan rakayat Palestina dari tataran akar rumput yang dikenal dengan Intifadah salah satunya merupakan wujud kekecewaan dari rakyat Palestina terhadap bangsa Arab yang dinilai tidak berjuang secara bersama-sama dengan rakyat Palestina melawan Israel. 176 Dalam beberapa dekade kondisi politik di kawasan Timur Tengah yang tidak stabil juga turut mempengaruhi perpecahan di kawasan tersebut. Konflik yang terjadi di Timur Tengah saat ini disebut-sebut tak bisa dilepaskan dari terjadinya fenomena Arab Spring di dunia Arab. Sebuah fenomena bergulirnya demokratisasi untuk menuntut perubahan di kawasan tersebut yang ironisnya berujung pada konflik. 177 Sebagian implikasi langsung Arab Spring adalah
174
Bangsa Palestina sudah merasakan redupnya dukungan negara-negara Arab dari segi persenjataan dan perlengkapan perang lainnya yang sangat terbatas (Shaleh.2002, h.69). 175 Mustafa Abdul Rahman. Jejak-jejak Juang Palestina: Dari Oslo hingga Intifadah Al Aqsa. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2002). 176 Aguk Irawan. Rahasia Dendam Israel: Jejak Berdarah Israel di Palestina dan Dunia Arab. (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2009), 100. 177 Arab Spring merupakan sebuah fenomena merebaknya revolusi demokrasi di dunia Arab. Peristiwa ini diawali oleh Tunisia pada sekitar pertengahan tahun 2010, kemudian merambah ke negara-negara lain, seperti Mesir, Suriah, dan Yaman hingga saat ini. Kebanyakan negara-negara di Arab memang tidak menerapkan nilai demokrasi secara terbuka, untuk itulah kebebasankebebasan rakyat dalam demokrasi seringkali lebih menarik daripada pemerintahan model kerajaan yang tertutup.
83
renggangnya hubungan Hamas dengan Suriah, Iran, Hezbolah. Bahkan perhatian terhadap isu Palestina mengalami kemunduran di kalangan dunia Arab. Disamping itu pengungsi Palestina di negara-negara tersebut turut terkena imbas buruk.178 Melihat kurangnya dukungan dari negara-negara arab. Aliansi lembaga internasional179 yang peduli terhadap perjuangan Palestina mendesak Liga Arab untuk merealisasikan keputusannya di Doha dua tahun lalu untuk merekonstruksi wilayah Jalur Gaza, memberikan bantuan kemanusiaan, dan berupaya membuka blokade ekonomi. Permintaan itu disampaikan dalam rekomendasi Konferensi Aliansi Internasional untuk Penyelamatan Palestina yang berlangsung di Istanbul, Turki, 15-16 Januari 2011. Konferensi yang dihadiri oleh 350 utusan dari 80 organisasi yang berasal dari 20 negara itu juga meminta Organisasi Konferensi
Ekspresi kebebasan rakyat inilah yang menjadi daya tarik utama pada sistem demokrasi. Selain adanya daya tarik tersebut, demokratisasi dunia Arab juga didorong oleh beberapa faktor, diantaranya adalah praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang sangat kerap terjadi dalam model pemerintahan monarki autoritarianisme. Arab Spring secara implisit menjadi hal yang dapat dikaitkan dengan globalisasi ala negara-negara Barat, yang dimotori oleh Amerika Serikat. Tersedia di http://www.koran-sindo.com/read/983860/149/timur-tengah-tak-lepas-dirundung-konflik-1427856397. Diakses 27 Februari 2015. 178 Raffat Murrah. 27 Tahun, Kini Hamas di Tengah Gelapnya Arab Spring. Diunduh 16 Des 2014 di www.infopalestina.com. 179 Rekomendasi lainnya yang dikeluarkan dalam pertemuan itu adalah mendesak agar dunia internasional, khususnya lembaga penegakan Hak Asasi Manusia melakukan upaya-upaya untuk membebaskan rakyat dan pemimpin Palestina yang mendekam dalam tahanan Israel, mengadili penjahat perang Israel, serta melakukan upaya-upaya untuk menghentikan program Yahudiisasi tanah Palestina melalui pengusiran dan penggusuran warga Palestina, serta perluasan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. Konferensi itu juga mendesak diwujudkannya persatuan bangsa Palestina. Faksi-faksi yang ada di Palestina diminta untuk segera melakukan rekonsiliasi untuk memperkokoh soliditas bangsa Palestina dalam menghadapi Israel. Dalam konferensi itu sendiri dipilih orang-orang yang duduk dalam kepengurusan Aliansi. Di antaranya Ketua Muhammad Al Katatni (Mesir), Wakil I Dr Ahmad Agroqoja (Turki), Wakil II Prof Ahmad Abdul Karim (Syria), Wakil III Nasharuddin Isa (Malaysia), dan Sekretaris Muhammad Ghulam (Mauritania). Tersedia di http://beritasore.com/2011/01/18/aliansi-internasional-minta-liga-arab-perhatikan-palestina/.
84
Islam (OKI) dan negara-negara Islam untuk mengambil langkah cepat guna menghentikan proses Yahudisasi situs-situs suci umat Islam dan Kristen di Palestina, terutama Masjidil Aqsha. 180 Perdamaian di Timur Tengah merupakan tanggungjawab bersama regional kawasan tersebut. Dalam pengajuan Palestina menjadi anggota penuh PBB pada dasarnya merupakan hak setiap negara untuk dapat bergabung didalamnya. Sebagai salah satu negara yang termasuk di kawasan Timur Tengah sudah menjadi kewajiban bersama untuk menciptakan perdamaian kawasan tersebut. Dukungan dari mayoritas negara kawasan tersebut akan sangat membantu keberhasilan proses perjuangan Palestina. Begitu juga sebaliknya, kurangnya dukungan atau support dari negara di kawasan tersebut menjadikan proses perjuangan Palestina menjadi berat untuk dapat terwujud.
180
Liga Arab diminta Perhatikan Palestina. Tersedia di http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=3720&type=1#.VSCr5KNp5H0. Diakses 28 Februari 2015.
85
BAB V KESIMPULAN
Paska resolusi PBB No.181 tentang pembagian tanah Palestina menjadi dua bagian Arab & Israel pada 1974. Palestina masih harus berjuang untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Israel memanfaatkan momen pembagian wilayah tersebut untuk segera mendeklarasikan Negara Israel yang kemudian diakui PBB dan AS. Sementara Palestina belum dapat mewujudkan sebuah negara merdeka, selanjutnya dalam keanggotaan PBB. Palestina hanya diakui sebagai entitas pengamat permanen di PBB sampai dengan deklarasi Negara Palestina pada 1988 keanggotaan di PBB masih sebagai entitas pengamat meskipun sudah banyak negara di dunia yang mengakui Negara Palestina. Pada kepemimpinan Yasser Arafat yang berakhir pada 2004 kemudian digantikan Mahmoud Abbas pada 2005 keanggotaan Palestina di PBB masih sebagai entitas pengamat permanen yang diwakili oleh PLO. Pada September 2011 Palestina melalui Presiden Mahmoud Abbas sebagai otoritas Palestina mengajukan permohonan ke PBB untuk menjadi anggota Penuh. Hal ini dilatarbelakangi oleh kebuntuan perundingan dengan Israel yang dimediasi AS. Akhirnya Palestina mengambil langkah Diplomasi ke PBB untuk meningkatkan statusnya sebagai negara anggota di dalam organisasi internasional tersebut. Konflik Palestina-Israel yang berkepanjangan perlu mendapatkan perhatian oleh dunia internasional. Dalam hal ini PBB sebagai Organisasi Internasional yang beranggotakan negara-negara merdeka memiliki peranan penting dalam persoalan 86
Palestina dengan dikeluarkannya keputusan-keputusan PBB dalam bentuk resolusi sebagai upaya mewujudkan perdamaian di Palestina. Selain itu PBB sebagai organisasi internasional merupakan wadah untuk dapat mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kesepakatan bersama. Upaya Palestina untuk mewujudkan negara merdeka yang diakui PBB dengan diajukannya proposal permohonan menjadi anggota penuh dari yang semula hanya sebagai entitas, faktanya hal tersebut tidaklah mudah karena harus melewati mekanisme di Dewan Keamanan terlebih dahulu. Negara berdaulat sebagai prasyarat pengajuan keanggoaan baru di PBB menurut Konvensi Montevideo Palestina secara umum sudah dapat dikategorikan sebagai negara karena telah memiliki: Penduduk permanen, Pemerintahan, Wilayah dan Pengakuan. Meskipun demikian pada akhirnya hasil voting di DK akhirnya ternyata menolak keanggotaan penuh palestina di PBB karena Palestina di pandang belum memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan kewajiban sebagai anggota PBB. Hambatan Palestina menjadi anggota penuh PBB tidak terlepas dari beberapa faktor baik dari internal palestina maupun dari luar. Adapun faktor tersebut antara lain, Pertama: Pengajuan palestina di PBB tidak disetujui oleh mayoritas rakyat palestina, khususnya dari kalangan faksi Hamas yang menolak permohonan yang diajukan karena otoritas Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 karena hal ini akan berdampak pada hilangnya 78% wilayah Palestina. Hamas pada dasarnya menyetujui pembentukan negara Palestina namun tidak dengan mengakui kedaulatan Israel di tanah Palestina. Kedua: Ancaman Veto AS, sebagai negara anggota tetap 87
DK PBB yang memiliki hak veto, AS lebih cenderung mendukung Israel di banding Palestina. AS menganggap negara Palestina hanya akan terwujud melalui mekanisme Perundingan dengan Israel. Bukan melalui pengakuan di PBB. Sistem lobi dalam pemerintahan AS menjadikan peluang bagi Israel untuk mempengaruhi kebijakan AS terhadap Palestina. Selain itu meskipun banyak negara anggota PBB yang mendukung, namun Amerika sebagai anggota tetap DK yang memiliki hak veto dengan tegas menyatakan akan menggunakan veto-nya untuk menggagalkan permohonan Palestina dan berjanji untuk melindungi rezim Israel. AS membuktikan ancamannya
untuk
menggagalkan upaya
tersebut
meskipun tidak
sampai
menggunakan hak veto-nya karena tidak sampai dua pertiga anggota DK yang mendukung. Ketiga: Lemahnya dukungan dari negara-negara kawasan Timur Tengah membuat proses perdamaian palestina berjalan lambat. Sebagai wujud solidaritas regional terhadap perdamaian di Palestina kurang mendapat dukungan penuh dari negara-negara di kawasan tersebut. Selain itu kawasan Timur Tengah yang kondisi politiknya tidak stabil sejak Arab Spring menjadikan negara kawasan tersebut terpecah dalam mendukung Palestina mencapai perdamaian.
88
DAFTAR PUSTAKA Buku: Al-Ghadiry, Fawzy. SEJARAH PALESTINA Asal Muasal Konflik Palestina-Israel. Yogyakarta: Bookmarks. 2010. _____. Amerika Serikat, (Yogyakarta: Bigraf. 2001). Bachtiar, Tiar Anwar. HAMAS: Kenapa Dibenci Israel?. Jakarta: Mizan 2008. Bard, Michael G.. Will Israel Survive? . New York: Palgrave Machmillan. 2007. Baylis, John dan Smith. S. The Globalization of Word Politics, an Introduction to International Relations. Second Edition. Oxford University. 2001. Bannett, A. LeRoy. International Organizations: Principles and Issues. New Jersey: Prentice Hall Inc, 1997. Berridge, G.R. Diplomacy: Theory and Practice. Palgrave Macmillan. 2001. Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008. Carter, Jimmy. Palestine Peace Not Apartheit. Jakarta: PT. Dian Rakyat.2004. Chomsky, Noam. Middle East Illusions, United States: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 2003. Dewi, Ita Mutiara, Ajat Sudrajat, dan Miftahuddin. GERAKAN RAKYAT PALESTINA: Dari Deklarasi Negara Israel Sampai Terbentuknya Negara Negara Palestina. Yogyakarta: UNY, 2008. Garaudy, Roger. Mitos dan Politik Israel. Jakarta: Gema Insani Press. 2000. Hermawati. Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2005. Hourani, Albert. Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim. Bandung: Mizan. 2004. Husaini, Adian. Israel Sang Teroris yang Pragmatis, Jakarta: Pustaka Progressif, 2002. Husaini, Adian dan Nuim Hidayat. Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya. Depok: Gema Insani.2002. Husein, Machnun. Prospek Perdamaian di Timur Tengah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995. Irawan, Aguk. RAHASIA DENDAM ISRAEL: Jejak Berdarah Israel di Palestina dan Dunia Arab. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.2009. Jatmika, Sidik. AS Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda Jones, Walter S. Logika Hubungan Internasional. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1993. Kumoro, Bawono. HAMAS: Ikon Perlawanan Islam Terhadap Zeonisme Israel.Bandung: Mizan, 2009. Mauna, Boer. HUKUM INTERNASIONAL: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT. Alumni. 2011. Mearsheimer dan Walt. Dahsyatnya Lobi Israel. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
xiii
Mohsin, Aiyub. DIKTAT: Organisasi dan Administrasi Internasional. 2009 Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002. Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Utama. 2005. Pappe, Ilan. Pembersihan Etnis Palestina. Jakarta: PT. Gramedia. 2009. Priyatna, Haris. Kebiadaban Zionisme Israel: Kesaksian Orang-orang Yahudi. Bandung: PT. Mizan Pustaka.2008. _____. Prospek Perdamaian Timur Tengah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995. Rahman, Mustafa Abdul. Jejak-jejak Juang Palestina: Dari Oslo hingga Intifadah Al Aqsa. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2002. Rudy. T. May. Hukum Internasional 1. Bandung: PT. Refika Aditama. 2006. Rudy. T. May. Hukum Internasional 2. Bandung: PT. Refika Aditama. 2006. Saleh, Muhsin Muhammad. PALESTINA: Sejarah, Perkembangan dan Konspirasi. Jakarta: Gema Insani, 2002. Smith, Charles D. Palestine and The Arab-Israel Conflict. United States of America: Bedford/St. Martin’s. 2001. Sihbudi, Riza. Menyandera Timur Tengah: Ketidakbijakan AS dan Israel Atas Negara-negara Muslim. Bandung: Mizan. 2007. Subyantoro, Arief dan FX. Suwarto. Metode dan Teknik Penelitian Sosial. Yogyakarta: Andi, 2007. Sulaiman, Dina Y. Ahmadinejad On Palestine: Perjuangan Nalar dan Jiwa Seorang Presiden untuk Palestina. Cet.1. (Depok: Pustaka Iman. 2008. Suryokusumo, Sumaryo. Organisasi Internasional. Jakarta;UI Press. 1987. Suryokusumo, Sumaryo. Praktik Diplomasi. STIH Iblam. 2004. _____. The Question Of Palestine and The United Nations. New York: United Nations. 2008. Jurnal & Artikel: Achmad Munif. Palestina-Israel Ingin Damai. 1012. Diunduh 1 Januari 2015 di nu.org. Athiyah Jabarin. Amerika dan Persoalan Palestina. Diunduh 6 Februari 2015 di www.infopalestina.com. Barak, Oren. The Failure of the Israeli-Palestinian Peace Proces, 1993-2000. Journal of Peace Research, 42:6. (Nov 2005). Diunduh di http://www.jstor.org Basyar, Hamdan. Penolakan Israel dan Amerika Serikat Terhadap Permintaan Pengakuan Negara Palestina. Tersedia di: http://www.politik.lipi.go.id. Diunduh 22 Oktober 2012. Kriesberg, Louis. Mediation and The Transformation of Conflict The IsraelPalestinian Conclict. Juornal of Peace Research. 38:3 (May 2001,h: 374). Diunduh di http://www.jstor.org. Menlu RI: Konfernsi Annapolis Berikan Terobosan Baru Bagi Realisasi Perdamaian di Timur Tengah. Diunduh 3 Februari 2015 di http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/54-januari-2008/522--menluxiv
ri-konferensi-annapolis-berikan-terobosan-baru-bagi-realisasi-perdamaian-ditimur-tengah.html. Murrah, Raffat. 27 Tahun, Kini Hamas di Tengah Gelapnya Arab Spring. Diunduh 16 Desember 2014 di www.infopalestina.com. Protocol Concerning the Redeployment in Hebron. Diakses 27 November 2014 di http://israelipalestinian.procon.org/view.answers.php?questionID=436. Shohib Masykur. DIPLOMASI MULTILATERAL: Dunia Mengakui Kemerdekaan Palestina. Volume II. 2013. h.13. Tersedia di kemlu.go.id What Was the 1995 Oslo Interim Agreement?. Diakses 7 Desember 2014 di http://israelipalestinian.procon.org/view.answers.php?questionID=439 . Tesis & Skripsi: Anindyajati, Ramadhana. Status Hukum Alien Occupation Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Pendudukan Israel Atas Wilayah Palestina Sejak Deklarasi Berdirinya Negara Israel). Jakarta: Universitas Indonesia. 2012. Rofid, Zaenur. SOLUSI KONFLIK PALESTINA-ISRAEL (Study Kasus Strategi Zero Sum HAMAS Tahun 2006-2007). Salemba: Universitas Indonesia, 2008. Saputra, Alfredo. Proses Penyelesaian Sengketa Bersenjata Israel-Palestina (Periode dari tahun 1993 sampai sekarang). Padang: Universitas Andalas. 2013. Vernanda, Eko Septianto. Proposal Palestina Untuk Menjadi Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2013. Dokumen Elektronik: Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice. Internet. Tersedia di https://treaties.un.org/doc/.../ctc/uncharter.pdf. Diakses 22 Oktober 2012. Montevideo Convention on the Rights and Duties of States. 26 Desember 1933, Pasal 1. Internet. Tersedia di http://www.cfr.org/sovereignty/montevideoconvention-rights-duties-states/p15897. Diunduh 22 Oktober 2012. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional. Internet. Tersedia di https://unic.un.org/aroundworld/unics/.../jakarta_charter_bahasa.pdf. Diunduh 22 Oktober 2012. Report of the Committee on the Admission of New Members concerning the application of Palestine for admission to membership in the United Nations. Internet. Tersedia di http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/097ACC6FFFF29D5785257949005D 2A63. Diunduh 23 Desember 2012. United Nations: General Assembly. 3237 (XXIX). Observer status for the Palestine Liberation Organization. A/RES/3237 (XXIX), 22 November 1974. Internet. Tersedia di
xv
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/512BAA69B5A32794852560DE0054 B9B2. Diunduh 23 Desember 2012. United Nations: General Assembly. 43/177. Question of Palestine. A/RES/43/177, 15 December 1988. Internet. Tersedia di http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/146E6838D505833F852560D600471 E25. Diunduh 23 Desember 2012. Internet: Afrika Selatan Dukung Palestina di PBB. Tersedia di http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestinaisrael/11/09/22/lrwcuw-afrika-selatan-dukung-palestina-di-pbb. Diakses 27 November 2014. Akibat Agresi Israel, Gaza Alami Kerugian 2,2 Milyar Dolar AS. Tersedia di: http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/akibat-agresi-israel-gazaalami-kerugian-2-2-milyar-dollar-as.htm. Diakses 28 Desember 2014. Aliansi Internasional Minta Liga Arab Perhatikan Palestina. Tersedia di http://beritasore.com/2011/01/18/aliansi-internasional-minta-liga-arabperhatikan-palestina/. Diakses 28 Februari 2015. Armandhanu, Deni. “PM Israel Tolak Kembali ke Peta 1967”. Viva, 24 Mei 2011. Tersedia di http://dunia.news.viva.co.id/news/read/222299-pm-israel-tolakkembali-ke-peta-1967. Diakses 23 Juli 2013. Aryani, Gusti NC. Palestina dan Mimpi Menjadi Anggota ke 194 PBB. Tersedia di http://www.antaranews.com/berita/276734/palestina-dan-mimpi-menjadianggota-ke-194-pbb. Diakses 25 November 2014. Asal Usul Hamas. Tersedia di http://palestinkini.info/?s=asal+usul+hamas. Diakses 26 Oktober 2014 Basyar, Mohammad Hamdan. Penolakan Israel dan Amerika Serikat Terhadap Permintaan Pengakuan Negara Palestina di PBB. Tersedia di http://www.politik.lipi.go.id. Diunduh 22 Oktober 2012. Bukan Tujuan Akhir Palestina Sebagai Anggota PBB. Tersedia di http://www.kemlu.go.id/havana/Pages/News.aspx?IDP=5167&l=id. Diakses 22 November 2014. Data Korban Invasi Gaza. Tersedia di http://www.dakwatuna.com/2009/03/17/2100/data-korban-invasi-gaza. Diakses1 Januari 2015. Diplomatic Relation. Tersedia di http://palestineun.org/about-palestine/diplomaticrelations/. Diakses 2 Februari 2015. Fatah. Tersedia di http://global.britannica.com/EBchecked/topic/202423/Fatah. Diakses 12 Juli 2013. Hardoko, Ervan. Dari Camp David hingga Oslo. Tersedia di http://internasional.kompas.com/read/2012/11/30/0645155/Dari.Camp.David. hingga.Perjanjian.Oslo. Diakses 12 Januari 2013.
xvi
Israel-Palestina dan Sekitaran Timur Tengah. Tersedia di http://indonesia.faithfreedom.org/forum/israel-palestina-dan-sekitar-timurtengah-t47042/page40.html. Diunduh Selasa 26 Februari 2013.. Kronologi Pembicaraan Perdamaian Israel-Palestina Sejak 1993. Tersedia di http://internasional.kompas.com/read/2013/07/29/1315541/Kronologi.Pembic araan.Perdamaian.Israel-Palestina.sejak.1993. Diakses 1 Janari 2015. Liga Arab diminta Perhatikan Palestina. Tersedia di http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=3720&type=1#.VSCr5KNp5H0. Diakses 28 Februari 2015. Mashuri, Ikhwanul Kiram. “Dunia Dikuasai Lima Negara”. Republika, 14 November 2013. Tersedia di http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/11/03/mvon2s-duniadikuasai-lima-negara. Diakses 11 Oktober 2014. Muncul Reaksi Beragam atas Pidato Presiden Palestina di PB. Tersedia di http://www.voaindonesia.com/content/reaksi-beragam-muncul-atas-pidatopresiden-palestina-di-pbb-130505183/98578.html. Diunduh 3 Januari 2015. Netanyahu Kecam Dukungan Obama terhadap Tapal Batas Tahun 1967. Tersedia di http://m.voaindonesia.com/a/netanyahu-kecam-dukungan-obama-terhadaptapal-batas-tahun-1967-122307034/93464.html. Diakses 7 Februari 2015. Netanyahu menolak usulan Obama. Tersedia di http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/05/110521_netanyahuobama.sht ml. Diakses 7 Februari 2015. Obama Serukan Agar Israel dan Palestina Kembali ke Meja Perundingan. Tersedia di http://www.dw.de/obama-serukan-agar-israel-dan-palestina-kembali-ke-mejaperundingan/a-15407734. Diakses 3 Februari 2015. Obama Tuntut Kemajuan di Timteng. Tersedia di http://www.bbc.co.uk/indonesia/lg/dunia/2010/09/100902_mideasttalks.shtml. Diakses 3 Januari 2015. Obama: Upaya agar PBB Akui Palestina Tindakan Kontraproduktif. Diakses di http://www.voaindonesia.com/content/obama-upaya-agar-pbb-akui-negarapalestina-kontraproduktif-129712603/98132.html. Pada 15 Januari 2015. Okezone. 2012. PLO Masuk Meja Perundingan di OSLO. Tersedia di http://news.okezone.com/read/2012/11/29/412/725037/plo-masuk-mejaperundingan-di-oslo. Operation Cast Lead. Tersedia di http://www.globalsecurity.org/military/world/war/operation-cast-lead.htm. Diakses 31 Desember 2014. Palestina dan Mimpi Menjadi Anggota PBB ke-197. Tersedia di http://www.antaranews.com/berita/276734/palestina-dan-mimpi-menjadianggota-ke-194-pbb. Diakses 22 Oktober 2011.. Palestina Serahkan Permohonan Keanggotaan. Tersedia di http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110923_unpalestine.shtml. Diakses 4 Januari 2015. xvii
Paramita, Carissa. Netanyahu Tegaskan Sikapnya atas Konflik Timur Tengah. Tersedia di http://www.dw.de/netanyahu-tegaskan-sikapnya-atas-konfliktimur-tengah/a-15105042. Diakses 5 Februari 2015. Pengungsi Palestina. Tersedia di http://voiceofpalestine.net/index.php?option=com_content&task=view&id=25 9&Itemid=1. Diakses 29 Desember 2014. Setiawan, Rana. Yasser Arafat Simbol Persatuan Palestina. Tersedia di http://mirajnews.com/id/artikel/tokoh/yasser-arafat-simbol-persatuanpalestina/. Diakses 31 Januari 2015. Sourani, Raji. Operation Cast Lead five years on: 'We are still demanding justice'. Tersedia di http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/01/operationcast-lead-five-years-are-still-demanding-justice-2014188116566380.html. Diakses 26 November 2014. Tanya Jawab Seputar Palestina. Tersedia di http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/09/110920_qapalestin a.shtml. Diakses, 3 Desember 2013. UN vote on Palestinian state put off amid lack of support. Tersedia di http://www.theguardian.com/world/2011/nov/11/united-nations-delayspalestinian-statehood-vote. Diakses 1 Desember 2014. United Nations: Address by Yasser Arafat Before the General Assembly (November 13, 1974). Tersedia di https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/UN/arafat_un.html. Diakses 3 Desember 2013. Upaya Palestina Jadi Anggota PBB. Tersedia di http://voiceofpalestine.net/berita/744-haniya-upaya-jadi-anggota-pbb-artinyamengakui-penjajahan-israel-atas-78-tanah-palestina.html. Diakses 3 Desember 2014. Yani, Ahmad. “Menanti Strategi Mahmoud Abbas”. Tersedia di http://www.aspacpalestine.com/id/item/1873-menanti-strategi-mahmoudabbas-mengajukan-israel-ke-icc. Diakses 1 Februari 2015. Yaser Arafat, Bapak Bangsa Palestina. Tersedia di http://www.wartanews.com/timurtengah/e65b7f8d-7ff5-4cc9-8628 fa9e7119a2ef/yasser-arafat-bapak-bangsapalestina. Diunduh 6 Maret 2013. Yasser Arafat (1929-2004). Tersedia di passia.org. Diunduh 3 Februari 2015. Yasser Arafat: Speech to the U.N. General Assembly Renouncing Terror (December 13, 1988). Tersedia di https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Terrorism/plotstate2.html. Diakses 3 Desember 2013.
xviii
Lampiran 1
UNITED NATIONS
A
General Assembly A/RES/3237 (XXIX) 22 November 1974 3237 (XXIX). Observer status for the Palestine Liberation Organization The General Assembly, Having considered the question of Taking into consideration the universality of Nations prescribed in the Charter,
Palestine, the United
Recalling its resolution 3102 (XXVIII) of 12 December 1973, Taking into account Economic and Social Council resolutions 1835 (LVI) of 14 May 1974 and 1840 (LVI) of 15 May 1974, Noting that the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, the World Population Conference and the World Food Conference have in effect invited the Palestine Liberation Organization to participate in their respective deliberations, Noting also that the Third United Nations Conference on the Law of the Sea has invited the Palestine Liberation Organization to participate in its deliberations as an observer, 1. Invites the Palestine Liberation Organization to participate in the sessions and the work of the General Assembly in the capacity of observer; 2. Invites the Palestine Liberation Organization to participate in the sessions and the work of all international conferences convened under the auspices of the General Assembly in the capacity of observer;
xix
3. Considers that the Palestine Liberation Organization is entitled to participate as an observer in the sessions and the work of all international conferences convened under the auspices of other organs of the United Nations; 4. Requests the Secretary-General to take the necessary steps for the implementation of the present resolution.
xx
Lampiran 2
UNITED NATIONS
A
General Assembly A/RES/43/177 15 December 1988 43/177. Question of Palestine The General Assembly, Having considered the item entitled "Question of Palestine", Recalling its resolution 181 (II) of 29 November 1947, in which, inter alia, it called for the establishment of an Arab State and a Jewish State in Palestine, Mindful of the special responsibility of the United Nations to achieve a just solution to the question of Palestine, Aware of the proclamation of the State of Palestine by the Palestine National Council in line with General Assembly resolution 181 (II) and in exercise of the inalienable rights of the Palestinian people, Affirming the urgent need to achieve a just and comprehensive settlement in the Middle East which, inter alia, provides for peaceful coexistence for all States in the region, Recalling its resolution 3237 (XXIX) the observer status for the Palestine and subsequent relevant resolutions, 1. Acknowledges the proclamation of by the Palestine National Council
of 22 November 1974 on Liberation Organization the State of Palestine on 15 November 1988;
2. Affirms the need to enable the Palestinian people to exercise their sovereignty over their territory occupied since 1967; 3. Decides that, effective as of 15 December 1988, the designation "Palestine" should be used in place of the
xxi
designation "Palestine Liberation Organization" in the United Nations system, without prejudice to the observer status and functions of the Palestine Liberation Organization within the United Nations system, in conformity with relevant United Nations resolutions and practice; 4. Requests the Secretary-General to take the action to implement the present resolution.
necessary
RECORDED VOTE ON RESOLUTION 43/177: 104-2-36 In favour: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Benin, Bolivia, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burma, Burundi, Byelorussia, Cape Verde, Chad, China, Colombia, Comoros, Cuba, Cyprus, Czechoslovakia, Democratic Kampuchea, Democratic Yemen, Djibouti, Ecuador, Egypt, Equatorial Guinea, Ethiopia, Gabon, Gambia, German Democratic Republic, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hungary, India, Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Kenya, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Libya, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Poland, Qatar, Romania, Rwanda, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Syria, Thailand, Togo, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, USSR, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Yugoslavia, Zambia, Zimbabwe. Against: Israel, United States. Abstentions: Antigua and Barbuda, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belgium, Bhutan, Canada, Central African Republic, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Denmark, Finland, France, Federal Republic of Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Lesotho, Liberia, Luxembourg, Malawi, Nepal, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Trinidad and Tobago, United Kingdom, Uruguay, Venezuela, Zaire. Absent: Belize, Cameroon, Chile, Congo, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Fiji, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaica, Paraguay, Saint Kitts and Nevis, Solomon Islands. IRAN ANNOUNCED THAT IT WAS NOT PARTICIPATING IN THE VOTE.
xxii
Lampiran 3
S/2011/705
United Nations
Security Council
Distr.: General 11 November 2011 Original: English
Report of the Committee on the Admission of New Members concerning the application of Palestine for admission to membership in the United Nations 1. At its 6624th meeting, on 28 September 2011, the Security Council had before it the application of Palestine for admission to membership in the United Nations (S/2011/592). In accordance with rule 59 of the provisional rules of procedure and in the absence of a proposal to the contrary, the President of the Council (Lebanon) referred the application to the Committee on the Admission of New Members for examination and report. 2. At its 109th and 110th meetings, held on 30 September and 3 November 2011, respectively, the Committee considered the application. 3. Following the 109th meeting of the Committee, the Presidency of the Security Council for the month of October (Nigeria) convened five informal meetings of the Committee, four of which were held at the expert level, to carefully consider whether Palestine met the specific criteria for admission to membership contained in Article 4 of the Charter of the United Nations. Experts considered whether Palestine met the criteria for statehood, was a peace-loving State, and was willing and able to carry out the obligations contained in the Charter. 4. In the course of the meetings of the Committee, differing views were expressed. The view was expressed that the applicant fulfils all the criteria set
xxiii
out in the Charter. Questions were raised as to whether the applicant meets all of the Charter membership requirements. The view was also expressed that deliberations should take into account the broader political context of the matter at hand. 5. It was stated that the criteria set out in Article 4 of the Charter were the only factors that could be taken into consideration in the Committee’s deliberations. In support of this position, reference was made to the Advisory Opinion of 28 May 1948 of the International Court of Justice, on the Conditions of Admission of a State to Membership in the United Nations (Article 4 of the Charter). 6. It was also asserted that the Committee’s work, whatever its outcome, should be mindful of the broader political context. The view was expressed that a two-State solution via a negotiated settlement remained the only option for a long-term sustainable peace and that final status issues had to be resolved through negotiations. Support was expressed for a two-State solution based on pre-1967 borders, resulting from political negotiations, leading to an independent State of Palestine with East Jerusalem as its capital. It was stressed that Palestine’s right to self-determination and recognition is not contrary to Israel’s right to exist. 7. It was stated that the Committee’s work should not harm the prospects of the resumption of peace talks, particularly in the light of the Quartet statement on 23 September 2011 that had set out a clear timetable for the resumption of negotiations. Similarly, it was stated that the prospect of negotiations should not delay the Security Council’s consideration of Palestine’s application. It was stated that Palestine’s application was neither detrimental to the political process nor an alternative to negotiations. It was also stated that the Palestinian application would not bring the parties closer to peace. It was further stated that the question of the recognition of Palestinian statehood could not and should not be subject to the outcome of negotiations between xxiv
the Palestinians and Israelis, and that, otherwise, Palestinian statehood would be made dependent on the approval of Israel, which would grant the occupying Power a right of veto over the right to self-determination of the Palestinian people, which has been recognized by the General Assembly as an inalienable right since 1974. Concerns were raised in relation to Israel’s continued settlement activities. The view was expressed that those activities were considered illegal under international law and were an obstacle to a comprehensive peace. 8. In relation to the application of Palestine (S/2011/592), attention was drawn to the letter received by the Secretary-General from the President of Palestine on 23 September 2011, which contained a declaration-made in a formal instrument-stating that the State of Palestine was a peace-loving nation; that it accepted the obligations contained in the Charter of the United Nations; and that it solemnly undertook to fulfil them. 9. On the criterion of statehood, reference was made to the 1933 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, which declares that a State as a person of international law should possess a permanent population, a defined territory, a government and the capacity to enter into relations with other States. 10. With regard to the requirements of a permanent population and a defined territory, the view was expressed that Palestine fulfilled these criteria. It was stressed that the lack of precisely settled borders was not an obstacle to statehood. 11. Questions were raised, however, regarding Palestine’s control over its territory, in view of the fact that Hamas was the de facto authority in the Gaza Strip. It was affirmed that the Israeli occupation was a factor preventing the Palestinian government from exercising full control over its territory. However, the view was expressed that occupation by a foreign Power did not
xxv
imply that the sovereignty of an occupied territory was to be transferred to the occupying Power. 12. With regard to the requirement of a government, the view was expressed that Palestine fulfilled this criterion. However, it was stated that Hamas was in control of 40 per cent of the population of Palestine; therefore the Palestinian Authority could not be considered to have effective government control over the claimed territory. It was stressed that the Palestine Liberation Organization, and not Hamas, was the legitimate representative of the Palestinian people. 13. Reference was made to reports of the World Bank, the International Monetary Fund and the Ad Hoc Liaison Committee for the Coordination of the International Assistance to Palestinians, which had concluded that Palestine’s governmental functions were now sufficient for the functioning of a State. 14. With regard to the requirement that a State have the capacity to enter into relations with other States, the view was expressed that Palestine fulfilled this criterion. It was recalled that Palestine had been accepted into membership in the Non-Aligned Movement, the Organization of Islamic Cooperation, the Economic and Social Commission for Western Asia, the Group of 77 and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. In addition, over 130 States had recognized Palestine as an independent sovereign State. Questions were raised, however, regarding the authority of the Palestinian Authority to engage in relations with other States, since under the Oslo Accords the Palestinian Authority could not engage in foreign relations. 15. With regard to the requirement that an applicant be “peace-loving”, the view was expressed that Palestine fulfilled this criterion in view of its commitment to the achievement of a just, lasting and comprehensive resolution of the Israeli- Palestinian conflict. It was further stated that Palestine’s fulfilment of this criterion was also evident in its commitment to resuming negotiations on all final status issues on the basis of the internationally endorsed terms of xxvi
reference, relevant United Nations resolutions, the Madrid principles, the Arab Peace Initiative and the Quartet road map. 16. Questions were raised as to whether Palestine was indeed a peace-loving State, since Hamas refused to renounce terrorism and violence, and had the stated aim of destroying Israel. Reference was made, on the other hand, to the Advisory Opinion of the International Court of Justice on Namibia, of 1971, which stated that the only acts that could be attributable to a State were those of the State’s recognized authority. 17. With regard to the requirement that an applicant accept the obligations contained in the Charter and be able and willing to carry out those obligations, the view was expressed that Palestine fulfilled these criteria, as was evident, inter alia, from the solemn declaration to this effect contained in its application. It was recalled that in 1948, when considering the application of Israel for membership, it had been argued that Israel’s solemn pledge to carry out its obligations under the Charter was sufficient to meet this criterion. 18. The view was also expressed that the Charter required more than a verbal commitment by an applicant to carry out its Charter obligations; an applicant had to show a commitment to the peaceful settlement of disputes and to refrain from the threat or the use of force in the conduct of its international relations. In this connection, it was stressed that Hamas had not accepted these obligations. 19. The view was expressed that the Committee should recommend to the Council that Palestine be admitted to membership in the United Nations. A different view was expressed that the membership application could not be supported at this time and an abstention was envisaged in the event of a vote. Yet another view expressed was that there were serious questions about the application, that the applicant did not meet the requirements for membership and that a favourable recommendation to the General Assembly would not be supported. xxvii
20. Further, it was suggested that, as an intermediate step, the General Assembly should adopt a resolution by which Palestine would be made an Observer State. 21. In summing up the debate at the 110th meeting of the Committee, the Chair stated that the Committee was unable to make a unanimous recommendation to the Security Council. 22. The Committee on the Admission of New Members concluded its consideration of the application of Palestine for admission to membership in the United Nations. 23. At its 111th meeting, the Committee approved the present report on its consideration of the application of Palestine for admission to membership in the United Nations.
xxviii
