Halaman ini sengaja dikosongkan This page is intentionally left blank
SAMBUTAN Dinamika perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara saat ini, salah satunya berdampak kepada meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Lebih lanjut, tuntutan reformasi birokrasi (RB) juga mendorong adanya perubahan lingkungan internal dalam rangka mewujudkan birokrasi yang modern. Tuntutan-tuntutan tersebut di atas sangat mempengaruhi posisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) 2016-2020 pada tanggal 28 Desember 2015 sesuai dengan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII/12/2015 yang memuat visi, misi, nilai dasar, tujuan strategis, sasaran strategis, dan peta strategis berikut indikator kinerja utama yang akan dicapai dalam waktu lima tahun ke depan. Renstra BPK 2016-2020 merupakan kelanjutan dari Renstra BPK tahun 2011-2015, yang menekankan manfaat dan kualitas hasil pemeriksaan BPK dalam rangka menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Renstra tersebut menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 menjadi referensi penentuan tema dan fokus pemeriksaan BPK. Dengan demikian Renstra tersebut dapat meningkatkan peran BPK untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan negara. Renstra juga merupakan pedoman bagi para Pelaksana BPK dalam melaksanakan tugasnya dan harus dijabarkan dalam Rencana Implementasi Renstra (RIR) 2016-2020. RIR memuat uraian tentang cara untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan strategis yang dijabarkan ke dalam rincian rencana kegiatan untuk seluruh satuan kerja (satker) Pelaksana BPK. RIR ini disusun secara terintegrasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan setiap satker dalam mewujudkan sasaran strategis yang tertuang di dalam Renstra. Pencapaian sasaran strategis sangat penting bagi BPK dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. RIR merupakan dokumen dinamis yang dapat diubah setiap saat mengikuti perkembangan keadaan dan lingkungan. Akhirnya, RIR diharapkan dapat bermanfaat sebagai alat komunikasi, baik antara Badan dengan Pelaksana BPK maupun antar satker Pelaksana BPK, serta sebagai sarana untuk menumbuhkan motivasi pegawai di lingkungan Pelaksana BPK.
i
Halaman ini sengaja dikosongkan This page is intentionally left blank
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF Renstra BPK 2016-2020 sebagai Renstra ketiga BPK, menekankan pada peningkatan peran BPK dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara dengan melalui peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, serta melalui peningkatan mutu kelembagaan BPK yang memanfaatkan sistem dan teknologi informasi. Renstra BPK 2016-2020 ini telah menetapkan dua Tujuan Strategis (TS) sebagai berikut. 1. 2.
Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.
Berdasarkan dari dua TS tersebut, maka kemudian BPK menetapkan dua Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai. SS pertama adalah meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan dan SS kedua adalah meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu (SPM). Dengan tercapainya SS ini, diharapkan TS akan terwujud. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian SS, maka telah ditetapkan beberapa indikator keberhasilan yang berupa indikator kinerja utama (IKU). Sebagai penjabaran dari Renstra BPK 2016-2020, disusunlah RIR BPK periode 2016-2020. RIR 20162020 berisi tentang penjelasan pengelolaan kegiatan untuk pencapaian SS dan TS melalui pendekatan realisasi manfaat atau Benefit Realization Model (BRM) yaitu proses pengorganisasian dan pengelolaan sehingga potensi manfaat dari suatu perubahan akan dapat diraih. Pencapaian target manfaat dilakukan dan dikelola melalui kegiatan rutin yang bersifat strategis dan kegiatan inisiatif stategis (IS). Kegiatan rutin strategis dikelola melalui kegiatan-kegiatan pengubahan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan keluaran kegiatan untuk menghasilkan kapabilitas (capability). Kegiatan IS dilaksanakan dan dikelola melalui proyek yang keluarannya akan diadopsi untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam rangka mewujudkan manfaat. RIR 2016-2020 ini juga memberikan penjelasan mengenai rangkaian manfaat yang akan dicapai oleh BPK dalam Renstra 2016-2020 serta hubungan antar manfaat dalam mendukung pencapaian TS. Penjabaran atas manfaat-manfaat dan keterhubungannya satu sama lain dalam mendukung pencapaian TS diilustrasikan dalam Peta Perwujudan Manfaat. Peta Perwujudan Manfaat merupakan penjabaran SS dan IKU dalam peta strategis. Selain itu, RIR 2016-2020 juga menjelaskan mengenai tema dan fokus pemeriksaan BPK dalam kurun 2016-2020, meliputi Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) yang menjadi penanggung jawab fokus pemeriksaan, simpulan yang diharapkan diberikan BPK atas fokus pemeriksaan pada akhir periode Renstra 2016-2020, tujuan pemeriksaan strategis tentatif, serta entitas pemeriksaan yang terkait. Selanjutnya, RIR 2016-2020 mendetailkan mekanisme pemantauan/monitoring dan evaluasi atas Renstra 2016-2020 termasuk pelaporannya. Melalui RIR 2016-2020, BPK ingin memastikan pencapaian SS dalam mewujudkan TS BPK.
iii
Halaman ini sengaja dikosongkan This page is intentionally left blank
iv
DAFTAR ISI SAMBUTAN ....................................................................................................................................... I RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................................... III DAFTAR ISI ...................................................................................................................................... V DAFTAR TABEL .............................................................................................................................. VI DAFTAR GAMBAR.......................................................................................................................... VI BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................................................... 1 LATAR BELAKANG ................................................................................................................................................ 1 TUJUAN DAN MANFAAT ...................................................................................................................................... 2 LINGKUP BAHASAN ............................................................................................................................................. 3 SISTEMATIKA PENYAJIAN ..................................................................................................................................... 3 BAB II. KERANGKA PENGELOLAAN RENSTRA .............................................................................. 5 PETA STRATEGI DAN CASCADING ........................................................................................................................ 5 PENGELOLAAN RENSTRA MELALUI RIR ............................................................................................................... 6 PENYEDIAAN PRASYARAT (MODAL ORGANISASI) DALAM MENCAPAI MANFAAT.................................................. 7 PENGELOLAAN IS DALAM MENCAPAI MANFAAT .................................................................................................. 7 PENGELOLAAN KEGIATAN RUTIN STRATEGIS ...................................................................................................... 7 PENGELOLAAN KEGIATAN LANJUTAN IMPLEMENTASI RENSTRA 2011-2015 .......................................................... 8 PENGELOLAAN PELAKSANAAN TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN ........................................................................ 9 BAB III. TUJUAN STRATEGIS .......................................................................................................... 13 TS 1. MENINGKATKAN MANFAAT HASIL PEMERIKSAAN DALAM RANGKA MENDORONG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK MENCAPAI TUJUAN NEGARA ................................................................................ 13 SS 1 – Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan .................. 15 IP 1 – Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan ......................................16 IP 2 – Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan ......................................................................... 21 TUJUAN STRATEGIS 2. MENINGKATKAN PEMERIKSAAN YANG BERKUALITAS DALAM MENDORONG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK MENCAPAI TUJUAN NEGARA ....................................................... 28 SS 2 – Meningkatnya Kualitas SPM .......................................................................................................... 30 IP 3 – Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan (audit engagement) ........................................ 31 IP 4 – Meningkatkan Kualitas Kelembagaan ........................................................................................... 36 PRASYARAT (MODAL ORGANISASI) KEBERHASILAN PERWUJUDAN MANFAAT DALAM PENCAPAIAN TS ............ 40 LG 1 – Meningkatkan Kompetensi Pegawai melalui Pembentukan Talent Pool ..................................... 41 LG 2 – Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Sarpras dalam Tata Kelola Organisasi ........................ 42 LG 3 – Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional.............................................. 44 LG 4 – Memperluas Implementasi Praktik-Praktik Terbaik.................................................................... 45 K1 – Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran........................................................................................ 45 BAB IV. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN .................................................................47 MONITORING DAN EVALUASI ............................................................................................................................ 47 PELAPORAN....................................................................................................................................................... 48 REVIU DAN REVISI ............................................................................................................................................. 49 DAFTAR ISTILAH ............................................................................................................................ 51 LAMPIRAN ...................................................................................................................................... 55
v
DAFTAR TABEL TABEL 1. PERAN BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN FOKUS PEMERIKSAAN ................................................... 10 TABEL 2. INDIKATOR PENGUKURAN SS 1 ................................................................................................................ 15 TABEL 3. INDIKATOR PENGUKURAN IP 1 ................................................................................................................ 17 TABEL 4. INDIKATOR PENGUKURAN IP 2 ............................................................................................................... 22 TABEL 5. PELAKSANAAN TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN 2016-2020 .................................................................. 25 TABEL 6. INDIKATOR PENGUKURAN SS 2 ............................................................................................................... 30 TABEL 7. INDIKATOR PENGUKURAN IP 3 ............................................................................................................... 32 TABEL 8. INDIKATOR PENGUKURAN IP 4 ............................................................................................................... 36 TABEL 9. INDIKATOR PENGUKURAN LG 1 .............................................................................................................. 41 TABEL 10. INDIKATOR PENGUKURAN LG 2............................................................................................................. 43 TABEL 11. INDIKATOR PENGUKURAN LG 3.............................................................................................................. 44 TABEL 12. INDIKATOR PENGUKURAN LG 4............................................................................................................. 45 TABEL 13. INDIKATOR PENGUKURAN K 1 ................................................................................................................ 46
vi
DAFTAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR
1. PENURUNAN TUJUAN STRATEGIS KE SASARAN STRATEGIS..................................................................... 1 2. KERANGKA KERJA RENSTRA BPK.......................................................................................................... 2 3. PROSES CASCADING RENSTRA BPK ...................................................................................................... 5 4. PENJABARAN RENSTRA KE RIR ............................................................................................................. 6 5. PROSES PENGELOLAAN KEGIATAN RUTIN STRATEGIS ........................................................................... 8 6. PROSES PERUMUSAN RENCANA KEGIATAN PEMERIKSAAN TAHUNAN .................................................. 9 7. KERANGKA KERJA TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN BPK 2016-2020................................................... 9 8. STRUKTUR PENGELOLAAN TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN ............................................................. 10 9. PETA PERWUJUDAN MANFAAT TS 1 ................................................................................................... 14 10. POSISI DUKUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP KEBERADAAN BPK ................................. 15 11. PETA PERWUJUDAN MANFAAT DI IP 1................................................................................................ 17 12. PETA PERWUJUDAN MANFAAT DI IP 2 .............................................................................................. 22 13. TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN DALAM KONTEKS RPJMN 2015-2019 ............................................ 25 14. KOMPONEN KUALITAS PEMERIKSAAN ............................................................................................... 28 15. PETA PERWUJUDAN MANFAAT TS 2 .................................................................................................. 29 16. PETA PERWUJUDAN MANFAAT DI IP 3 .............................................................................................. 32 17. PETA PERWUJUDAN MANFAAT DI IP 4 .............................................................................................. 37 18. MODAL ORGANISASI DALAM PERWUJUDAN MANFAAT ..................................................................... 40 19. MEKANISME EVALUASI...................................................................................................................... 47
vii
Halaman ini sengaja dikosongkan This page is intentionally left blank
viii
BAB I. PENDAHULUAN
Latar Belakang Sebagai satu kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap elemen kenegaraan memiliki peranan penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pemerintah telah menetapkan langkah-langkah strategis untuk melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya. Langkah pemerintah tersebut diwujudkan dengan RPJMN 2015-2019. Selanjutnya BPK sebagai lembaga pemeriksa memiliki tugas konstitusional untuk mengawal bahwa sumber daya yang mencakup keuangan negara telah dikelola secara akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif. Untuk menjalankan tugas tersebut, BPK telah menetapkan Renstra BPK 2016-2020 yang merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan peran dan kapasitas BPK dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi Renstra BPK 2016-2020 dapat merealisasikan visi BPK, yaitu: menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. BPK juga menyatakan misinya sesuai mandat konstitusi yaitu: (1) memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; serta (2) melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional. Untuk mencapai visi tersebut, BPK menetapkan dua TS dalam Renstra 2016-2020. TS Pertama (TS1) adalah meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Sementara itu, TS Kedua (TS2) adalah meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Kedua TS ini kemudian diterjemahkan ke dalam dua SS. SS yang pertama (SS1) adalah meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan, dan SS kedua (SS2) adalah meningkatnya kualitas SPM. Penerjemahan visi kedalam TS kemudian SS ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. Gambar 1. Penurunan Tujuan Strategis ke Sasaran Strategis
1
Selanjutnya, BPK menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi untuk mendukung pencapaian kedua SS tersebut. Arah Kebijakan BPK meliputi: (1) peningkatan relevansi pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan; (2) peningkatan keunggulan operasional dalam pemeriksaan dan kelembagaan; serta (3) pengembangan dan optimalisasi sumber daya. BPK juga telah menetapkan sembilan strategi yang ditentukan untuk mendukung arah kebijakan tersebut. Rangkaian upaya pencapaian visi dan pelaksanaan misi melalui penetapan TS, SS, arah kebijakan, dan strategi dapat diilustrasikan pada Kerangka Kerja Renstra BPK 2016-2020 yang dibangun di atas nilai dasar BPK sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2 berikut. Gambar 2. Kerangka Kerja Renstra BPK
Renstra tersebut perlu dikawal dengan baik, sehingga mampu mewujudkan TS sebagaimana diharapkan, maka disusunlah RIR 2016-2020 yang menjabarkan Strategi-Strategi ke dalam kegiatankegiatan riil (activity) yang dilaksanakan oleh berbagai satker sekaligus memberikan kerangka pengelolaan atas kegiatan-kegiatan tersebut. Kerangka pengelolaan kegiatan-kegiatan dalam Renstra 2016-2020 menggunakan pendekatan model realisasi manfaat (Benefit Realization Model/BRM). Pendekatan model realisasi manfaat ini mensyaratkan keselarasan antara keluaran dan outcome (manfaat) dari strategi dengan tujuan dan sasaran strategis. Oleh sebab itu, manfaat-manfaat tersebut harus diidentifikasi di awal. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan proyek yang mengutamakan keluaran. Pendekatan ini merupakan upaya penyempurnaan atas pelaksanaan Renstra sebelumnya. Penjelasan lebih lanjut atas kerangka pengelolaan kegiatankegiatan dalam Renstra 2016-2020 terdapat dalam BAB II.
Tujuan dan Manfaat RIR 2016-2020 merupakan dokumen acuan dalam mengimplementasikan Renstra 2016-2020 dan bertujuan untuk membantu seluruh satker dan pegawai BPK dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap ketercapaian seluruh TS dalam Renstra 2016-2020. Adapun manfaat RIR 20162020 dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. memandu satker dalam menyusun Renstra satker dalam rangka cascading Renstra BPK wide;
2
2. memberikan informasi kepada satker tentang kegiatan prioritas strategis serta kapabilitas yang dibutuhkan untuk mewujudkan manfaat; dan 3. membantu satker dalam melakukan koordinasi untuk mencapai TS BPK.
Lingkup Bahasan RIR 2016-2020 menjelaskan rangkaian manfaat yang ingin dicapai oleh BPK dalam Renstra 2016-2020 serta hubungan antar manfaat dalam mendukung pencapaian TS. Penjabaran atas manfaat-manfaat dan keterhubungannya satu sama lain dalam mendukung pencapaian TS diilustrasikan dalam Peta Perwujudan Manfaat sebagaimana disajikan dalam BAB III. RIR juga mengidentifikasi IS maupun kegiatan rutin strategis yang berkontribusi terhadap perwujudan manfaat, ukuran atau indikator keterwujudan manfaat, serta satker yang bertanggung jawab atas pewujudannya. RIR 2016-2020 juga menjelaskan tema dan fokus pemeriksaan BPK dalam kurun 2016-2020. Hal ini sesuai dengan arah pemeriksaan yang ditetapkan Renstra BPK 2016-2020. Oleh karena itu, RIR akan mengungkapkan bentuk koordinasi pemeriksaan yang meliputi AKN penanggung jawab fokus pemeriksaan, simpulan yang dapat diberikan BPK atas fokus pemeriksaan pada akhir periode Renstra 2016-2020, tujuan pemeriksaan strategis tentatif (TPST), serta entitas pemeriksaan yang terkait. Lebih lanjut, RIR 2016-2020 mendetailkan mekanisme pemantauan atau monitoring, evaluasi dan pelaporan implementasi Renstra 2016-2020.
Sistematika Penyajian Sistematika penyajian dalam RIR 2016-2020 ini adalah sebagai berikut: 1.
Bab I berisi tentang latar belakang penyusunan RIR 2016-2020, tujuan dan manfaat RIR 2016-2020, lingkup bahasan, serta sistematika penyajian dokumen RIR 2016-2020.
2.
Bab II berisi tentang kerangka pengelolaan Renstra 2016-2020.
3.
Bab III berisi tentang manfaat yang terwujud/terealisasi dalam sasaran-sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis, serta dukungan modal organisasi dalam pencapaian manfaat.
4.
Bab IV berisi tentang mekanisme monitoring dan evaluasi, termasuk prosedur pelaporan dan reviu serta revisi.
3
Halaman ini sengaja dikosongkan This page is intentionally left blank
4
BAB II. KERANGKA PENGELOLAAN RENSTRA Peta Strategi dan Cascading Renstra BPK diilustrasikan dalam suatu peta strategi yang dilengkapi dengan IKU. Peta strategi tersebut menggambarkan pencapaian TS melalui sasaran-sasaran strategis yang dikelompokkan dalam perspektif pemangku kepentingan, proses internal (IP), serta pertumbuhan dan pembelajaran (LG). Peta strategi dalam Renstra diuraikan secara lebih rinci dalam RIR yang merupakan panduan pelaksanaan kegiatan selama periode lima tahun. Selain sebagai rencana pelaksanaan Renstra yang lebih operasional, RIR juga menjadi panduan bagi seluruh satker untuk menyusun Renstra setiap unit kerja (Eselon I) dan satker (Eselon II) di BPK. Selanjutnya, Renstra unit kerja dan satker tersebut menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan yang berupa Perjanjian Kinerja (PK) serta Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) satker Eselon I dan Eselon II di lingkungan BPK. Oleh sebab itu, pelaksanaan Renstra BPK perlu melibatkan seluruh satker di lingkungan BPK dalam upaya penyelarasan tujuan BPK dengan tujuan satker. Komitmen dari seluruh Eselon I dan Eselon II dinyatakan dalam PK. PK disusun mengacu pada Renstra Eselon I dan Eselon II. Penyusunan PK merupakan bentuk cascading dari organisasi ke level yang lebih rendah dalam rangka penyelarasan (alignment) kegiatan-kegiatan strategis Eselon I dan Eselon II yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan. Proses cascading peta strategi BPK ke Eselon I dan Eselon II diilustrasikan pada gambar berikut. Gambar 3. Proses Cascading Renstra BPK
5
Pengelolaan Renstra melalui RIR Penjabaran Renstra ke dalam RIR disajikan pada gambar berikut. Gambar 4. Penjabaran Renstra ke RIR
Gambar 4 menjabarkan visi dan misi, serta tujuan strategis ke dalam Peta Strategi BPK yang keberhasilannya diukur melalui IKU. Peta Strategi adalah media yang digunakan untuk mengomunikasikan strategi-strategi yang dipilih organisasi untuk mewujudkan tujuan dan visi organisasi dalam lima tahun kepada seluruh unit kerja dan satker. Selanjutnya, Peta Strategi digunakan sebagai acuan untuk merumuskan manfaat (benefit) dengan menggunakan ukuran keberhasilan IKU. Perumusan manfaat diperlukan untuk mengetahui dampak lanjutan setelah pencapaian SS yang menghasilkan keluaran yang diharapkan. Setiap manfaat memiliki owner (pemilik) yang bertanggung jawab atas keterwujudan manfaat bagi pemangku kepentingan. Dalam rangka mengomunikasikan manfaat-manfaat tersebut, RIR menyajikan Peta Perwujudan Manfaat untuk menghubungkan SS dengan manfaat yang dihasilkan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing satker secara logis dan jelas. Peta Perwujudan Manfaat adalah penjabaran dari Peta Strategi yang menggambarkan hubungan sebab-akibat dari pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian TS. Untuk merealisasikan seluruh manfaat yang teridentifikasi perlu disusun kegiatan-kegiatan pendukung manfaat. Kegiatan dapat bersifat rutin-strategis maupun IS. Kegiatan rutin strategis adalah kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi satker sebagaimana telah diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sehingga menghasilkan keluaran yang mampu meningkatkan kapabilitas seluruh pegawai BPK. IS adalah kegiatan proyek yang melibatkan beberapa satker, serta memengaruhi secara langsung capaian manfaat yang diukur melalui IKU BPK wide. IS dibutuhkan jika kegiatan rutin belum cukup memadai dalam mendorong pencapaian manfaat. IS dikelola dengan pendekatan pengelolaan proyek
6
(project management) dan pengubahan (adoption). Pengelolaan proyek adalah untuk memastikan bahwa keluaran terjadi dan dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna keluaran, sehingga terjadi perubahan yang signifikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (tusi). Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan keluaran-keluaran yang memberikan kegunaan tambahan (a beneficial return) bagi organisasi dan para pemangku kepentingannya. Kegunaan tambahan dapat berupa nilai (value) yang pencapaiannya diketahui jika seluruh keluaran dari kegiatan-kegiatan digunakan secara tepat dalam rangka mencapai perubahan. Keberhasilan untuk merealisasikan manfaat tergantung pada ketepatan dalam proses identifikasi kegiatan-kegiatan yang mendukung perwujudan manfaat. Kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan dukungan sumber daya untuk mewujudkan hasil yang ingin diwujudkan organisasi dalam lima tahun ke depan. Untuk memastikan ketercapaian manfaat, seluruh kegiatan rutin strategis dan IS diturunkan ke Eselon I dan Eselon II yang menjadi penanggung jawab/pelaksana utama kegiatan-kegiatan tersebut dan harus dimuat dalam Renstra masing-masing Eselon I dan Eselon II. Selain itu, Eselon I dan Eselon II juga menyusun kegiatan terkait tusi masing-masing yang dipastikan memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian SS. Selanjutnya, manfaat akan diukur tiap tahunnya secara kualitatif dan kuantitatif, sesuai dengan indikator pengukuran yang ditetapkan. Pengukuran dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang disusun telah dilaksanakan sesuai perencanaan untuk mendorong terwujudnya manfaat. Oleh sebab itu, kegiatan rutin dan IS yang teridentifikasi dalam rangka perwujudan manfaat perlu dikelola secara optimal. Penjelasan manfaat dan kegiatannya selanjutnya disajikan pada BAB III berdasarkan keterkaitan dengan masing-masing TS.
Penyediaan Prasyarat (Modal Organisasi) dalam mencapai Manfaat Keberhasilan dari perwujudan manfaat membutuhkan dukungan modal organisasi, baik itu modal yang sifatnya intangible maupun modal yang sifatnya tangible. Dalam Renstra 2016-2020 telah teridentifikasi ketersediaan modal yang dimiliki organisasi yang terdiri dari modal sumber daya manusia (SDM), modal teknologi informasi, serta modal organisasi yang berupa budaya organisasi dan modal pengetahuan. Untuk ketercapaian TS melalui perwujudan manfaat, maka modal tersebut harus digunakan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung manfaat. Kesiapan modal organisasi dapat digunakan dalam menyusun kegiatan rutin dan IS. Selanjutnya penjelasan tentang modal organisasi akan dibahas dalam Bab III.
Pengelolaan IS dalam mencapai Manfaat Pengelolaan IS tidak lepas dari proses pengelolaan proyek dan pengelolaan pengubahan. Kedua hal tersebut harus berjalan selaras dan terintegrasi sehingga IS dapat terlaksana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Siklus IS terdiri dari tahap peresmian, perencanaan (business case), pelaksanaan, dan penyelesaian IS. Pengelolaan IS mengacu pada Keputusan Sekjen BPK Nomor 298/K/X-XIII.2/6/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Inisiatif Strategis, dengan penambahan peran dan fungsi Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) sebagai sentra koordinasi IS dan administrator IS yang selama ini kegiatan administrasi IS dilakukan oleh administrator yang ditunjuk di setiap satker pengelola IS.
Pengelolaan Kegiatan Rutin Strategis Kegiatan rutin strategis merupakan kegiatan yang dilakukan satker sehari-hari dan mempunyai efek langsung terhadap capaian IKU BPK wide. Perencanaan dan pengelolaan kegiatan rutin strategis mengikuti siklus perencanaan kegiatan tahunan yang dilaporkan dalam laporan bulanan satker.
7
Dalam pelaksanaan Renstra, kegiatan rutin strategis dikelola melalui kegiatan-kegiatan pengubahan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan keluaran kegiatan untuk menghasilkan kapabilitas (capability). Kapabilitas adalah hasil yang diharapkan terwujud dari pemanfaatan seluruh keluaran kegiatan untuk mewujudkan suatu manfaat. Proses pengubahan meliputi komunikasi (communication), dukungan (sponsorship), bimbingan (coaching), pelatihan (training), dan manajemen penentangan (resistance management). Peningkatan proses pengubahan dipantau dengan pendekatan ADKAR (awareness, desire, knowledge, ability, and reinforcement). Gambar 5. Proses Pengelolaan Kegiatan Rutin Strategis
Pengelolaan Kegiatan Lanjutan Implementasi Renstra 2011-2015 Dari hasil evaluasi implementasi Renstra 2011-2015, masih terdapat kegiatan-kegiatan IS yang implementasinya masih belum optimal sampai dengan akhir periode Renstra. Oleh karena itu diperlukan kegiatan pengubahan, penyempurnaan proyek, ataupun IS baru yang dilanjutkan pada pelaksanaan Renstra 2016-2020. Pada implementasi Renstra 2011-2015, terdapat 32 IS yang pelaksanaannya dimonitoring dan dilaporkan setiap triwulanan oleh Direktorat PSMK yang berperan sebagai Sentra Koordinasi pelaksanaan IS. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan IS s.d. Desember 2015, ada sembilan IS yang proyeknya telah selesai 100%, dan ada 22 IS yang proyeknya selesai dengan progres berkisar 80 s.d. 99%, serta satu IS yaitu IS 2.13 Peningkatan Kualitas Manajemen Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang progres proyeknya 76%. Proyek tersebut telah menghasilkan 5.315 satuan keluaran berupa peraturan, perangkat lunak berupa petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), Memorandum of Understanding (MoU), hasil kajian, laporan, aplikasi, database, dan tim-tim pelaksana kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan proyek sebesar Rp222,126,924,815. Diseminasi keluaran-keluaran tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pengubahan, antara lain: komunikasi (sosialisasi), sponsorship (dukungan top manajemen), coaching (asistensi, pendampingan), dan training (pendidikan dan pelatihan). Adapun sebagian besar pengelola IS dan satker terkait telah melaksanakan cukup banyak kegiatan pengubahan, dan telah menghasilkan berbagai adopsi yaitu perubahan perilaku pegawai dalam memanfaatkan keluaran-keluaran IS tersebut. Hal ini menggambarkan telah diperolehnya manfaat-manfaat sebagaimana yang diharapkan. Sejak tahun 2012, Direktorat PSMK telah melakukan survei ADKAR terhadap beberapa keluaran IS, dimana survei ini merupakan salah satu tools untuk mengukur terjadinya adopsi terhadap suatu keluaran yang diamati. Berdasarkan evaluasi atas implementasi Renstra 2011-2015, keluaran-keluaran yang telah dimanfaatkan tersebut sudah dapat diserahkan untuk dikelola menjadi kegiatan rutin satker penggunanya. Adapun untuk kelanjutan atas pemerolehan manfaat beberapa IS, masih dipandang perlu menyempurnakan hasil implementasi Renstra 2011-2015 pada periode Renstra berikutnya, yang dapat dilakukan melalui inisiatif satker (Isat) ataupun kegiatan rutin satker. Sebagai contoh, IS 2.13 yang telah menghasilkan Juklak Pengelolaan KKP serta IS 2.3 yang telah menghasilkan aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP), untuk memperoleh manfaat yang optimal masih diperlukan penyempurnaan dengan membuat sistem maupun aplikasi untuk mendukung tahapan pemeriksaan di lapangan maupun reviu
8
berjenjang sekaligus pendokumentasian KKP secara elektronik. Kegiatan ini nantinya pada implementasi Renstra 2016-2020 dapat dilakukan melalui Isat maupun kegiatan rutin strategis satker, dan pengelolaannya diserahkan kepada satker yang memiliki tusi untuk mengelola proyeknya. Dari 32 IS Renstra 2011-2015, terdapat 12 IS yang dilanjutkan kegiatannya menjadi kegiatan rutin strategis dalam implementasi Renstra 2016-2020. Sementara itu terdapat tiga IS Renstra 2011-2015 yang keluarannya digunakan dalam IS Renstra 2016-2020. Selanjutnya data yang lebih rinci untuk hasil evaluasi pelaksanaan IS dapat dilihat pada Lampiran 1.
Pengelolaan Pelaksanaan Tema dan Fokus Pemeriksaan Renstra 2016-2020 ini telah menetapkan tema dan fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh AKN dan Perwakilan. Rincian pengelolaan tema dan fokus pemeriksaan dijabarkan dalam dokumen Business Case Fokus Pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK bersifat post audit sehingga tema dan fokus pemeriksaan tahunan disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah tahunan. Dengan rumusan rencana sesuai Gambar 6, pemeriksaan BPK diharapkan mampu mengevaluasi rencana kegiatan pembangunan pemerintah berdasarkan kondisi riil yang ada. Melalui pemeriksaan selama lima tahun periode Renstra, BPK dapat mengambil kesimpulan atas kinerja pemerintah selama lima tahun yang dituangkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Lima Tahunan (IHPL). Gambar 6. Proses Perumusan Rencana Kegiatan Pemeriksaan Tahunan
Pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan tema dan fokus yang telah dipilih melalui Renstra direncanakan pada setiap tahun sesuai dengan Gambar 7 di bawah ini. Gambar 7. Kerangka Kerja Tema dan Fokus Pemeriksaan BPK 2016-2020
9
Agar pemeriksaan berdasarkan tema dan fokus dapat dilaksanakan secara efektif, BPK menentukan AKN Koordinator sesuai dengan portofolio pemeriksaannya. Untuk mengelola pelaksanaan tema dan fokus pemeriksaan disusun struktur pengelolaan sebagai berikut. Gambar 8. Struktur Pengelolaan Tema dan Fokus Pemeriksaan
BADAN
FORUM ESELON I
AKN KOORDINATOR Sentral Koordinasi Fokus Pemeriksaan Direktorat PSMK
AKN/Pwk
Revbang
Setjen
Binbangkum
Itama
Peran dari masing-masing pengelola Tema dan Fokus Pemeriksaan adalah sebagai berikut. Tabel 1. Peran Berbagai Pihak dalam Pengelolaan Fokus Pemeriksaan Pihak Badan
Memberikan penugasan pemeriksaan
Forum Eselon I
Membahas dan menyepakati prioritas fokus pemeriksaan tahunan dan melakukan koordinasi agar pemeriksaan dilaksanakan sesuai kebijakan pemeriksaan Memastikan simpulan dan manfaat pemeriksaan tahunan dan lima tahunan tercapai Menyusun strategi pemeriksaan Menyusun Rencana pemeriksaan tahunan Melakukan pemeriksaan tepat waktu Melakukan quality control (QC) Mengidentifikasi manfaat rekomendasi terhadap kinerja pemerintah
AKN Koordinator
AKN/Perwakilan
10
Tugas
Kewenangan Memberikan arahan untuk mempertajam fokus pemeriksaan
Mengoordinasikan sumber daya pemeriksaan Mengusulkan objek pemeriksaan (obrik) untuk rencana pemeriksaan tahunan sesuai dengan strategi pemeriksaan dan perkembangan pelaksanaan program/proyek Mengambil tindakan untuk pemenuhan sumber daya Pemeriksa misalnya dengan mengusulkan pemanfaatan Kantor Akuntan Publik (KAP)/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Pihak Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang)
Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) Sekretariat Jenderal (Setjen)
Inspektorat Utama (Itama)
Direktorat PSMK selaku sentra koordinasi
Tugas
Kewenangan
Mengoordinir penyusunan strategi pemeriksaan dan Mengoordinir penyusunan rencana pemeriksaan tahunan dan revisinya Mengawal pelaksanaan perencanaan operasional Memantapkan metodologi/panduan pemeriksaan Memberikan masukan atas area pemeriksaan yang perlu dilakukan berdasarkan evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), capaian kinerja dan kajian atas perkembangan yang terjadi Merumuskan simpulan tahunan dan lima tahunan (Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan/EPP) Melakukan kajian peraturan perundang-undangan untuk mendukung pemeriksaan
Memperoleh data dan informasi dari unit kerja AKN, Setjen dan penunjang yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas Ditama Revbang baik dalam bentuk dokumen maupun informasi dalam bentuk lain
Memastikan ketersediaan sumber daya untuk mendukung pemeriksaan Mengomunikasikan hasil pemeriksaan yang menonjol kepada pemangku kepentingan eksternal Melakukan Quality Assurance (QA) atas pelaksanaan pemeriksaan tahunan
Memperoleh informasi yang tepat mengenai kebutuhan sumber daya untuk Pemeriksa dan kualifikasinya Memberikan masukan/pertimbangan terkait strategi pemenuhan kebutuhan sumber daya pemeriksaan Memberikan masukan atas pola pelaksanaan pemeriksaan tematik atas suatu fokus pemeriksan Memberikan rekomendasi yang implementatif dan riil untuk peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan
Melakukan koordinasi dalam rangka penyelarasan kegiatan pemeriksaan terutama dalam kaitannya dengan perencanaan sumber daya dan kesesuaian antar pemeriksaan
Memperoleh data dan informasi dari satker terkait yang diperlukan dalam mengelola perencanaan pemeriksaan Memberikan pertimbangan/masukan kepada satker dalam rangka menjaga keselarasan dan konsistensi antara perencanaan pemeriksaan dengan kebijakan pemeriksaan
Memperoleh informasi atas pemeriksaan yang akan dilakukan, isu-isu yang memerlukan pendapat hukum
11
Halaman ini sengaja dikosongkan This page is intentionally left blank
12
BAB III. TUJUAN STRATEGIS RIR 2016-2020 memuat kegiatan-kegiatan dari hasil identifikasi manfaat pada masing-masing SS yang terdapat dalam Peta Strategi BPK. Penjabaran SS dan manfaatnya disajikan dalam Peta Perwujudan Manfaat pada Lampiran 2. Peta Perwujudan Manfaat tersebut disusun berdasarkan kontribusinya dalam mewujudkan pencapaian TS sebagai berikut.
TS 1. Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mencapai Tujuan Negara Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, dan hasil pemeriksaannya diserahkan kepada lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. TS ini memastikan bahwa hasil pemeriksaan yang telah disampaikan BPK dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya, tidak saja bagi entitas yang bersangkutan, tetapi juga bagi para pemangku kepentingan lainnya dalam hal pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU No. 15 Tahun 2006), hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Hasil pemeriksaan BPK meliputi (1) laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, (2) laporan hasil pemeriksaan atas kinerja, dan (3) laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan tersebut diringkas dalam ikhtisar hasil pemeriksaan yang diterbitkan setiap semester dan setiap lima tahunan. Hasil pemeriksaan tersebut diarahkan untuk bermanfaat dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian, dalam pengelolaan keuangan negara tersebut tidak terjadi kecurangan (fraud) yang merugikan keuangan negara dan mengandung unsur pidana. Pemeriksaan BPK juga bermanfaat untuk perbaikan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan negara. Selanjutnya, hasil pemeriksaan juga bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi, efisiensi, efektivitas pengelolaan keuangan negara serta memberikan telaah mendalam (insight) dan pilihan masa depan (foresight). Untuk itu, BPK berupaya agar hasil pemeriksaannya dapat meningkatkan proses pengelolaan keuangan negara dengan menetapkan TS 1 yaitu meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. TS 1 ini akan diwujudkan melalui manfaat-akhir (end benefit) yaitu hasil pemeriksaan dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Perwujudan manfaat ini didukung oleh manfaat-manfaat yang harus direalisasikan terlebih dahulu pada perspektif stakeholder expectation (SS 1) dan internal process (IP 1 dan IP 2). Alur pencapaian SS 1 melalui perwujudan manfaat-manfaatnya disajikan pada Gambar 9 berikut.
13
Gambar 9. Peta Perwujudan Manfaat TS 1
Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan, jika harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan dapat terpenuhi melalui komunikasi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan yang berkualitas, pemenuhan wewenang BPK, pemenuhan permintaan pemeriksaan (audit on call) dan pelaksanaan pemeriksaan kinerja yang berkualitas. Selain itu, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK tercermin dari rekomendasi yang ditindaklanjuti entitas khususnya dalam perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara. Untuk meningkatkan proses tindak lanjut perlu dilakukan komunikasi yang efektif dengan entitas melalui forum khusus seperti forum pemantauan tindak lanjut (PTL). Selanjutnya, dukungan kegiatan-kegiatan pada manfaat dalam Gambar 9 di atas akan dijelaskan lebih lanjut pada masing-masing SS sesuai perspektif balanced score card (BSC) berikut.
14
SS 1 – Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan Melaui Renstra 2016-2020, BPK ingin memastikan bahwa hasil pemeriksaan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi entitas yang diperiksa dan para pemangku kepentingan lainnya. Para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk upaya peningkatan kinerja entitas, peningkatan fungsi pengawasan, serta untuk perumusan dan perbaikan kebijakan. Para pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR, Dewan Perwakilan Daerah/DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi penegak hukum), lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, warga negara Indonesia, dan lembaga-lembaga internasional. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan produkproduk BPK. Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK; (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK; dan (3) pemangku kepentingan lainnya. Gambar 10. Posisi Dukungan Pemangku Kepentingan terhadap Keberadaan BPK
Melalui SS ini, BPK ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan pencapaian SS ini dinilai melalui survei atas indeks kepuasan pemangku kepentingan, serta persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Tabel 2. Indikator Pengukuran SS 1 No
IKU
Target Pencapaian IKU
Manfaat SS
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Tingkat relevansi pemeriksaan dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan
3, 50
3, 70
3, 90
4,00
4, 20
1.1 Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan
2.
Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
60%
61%
62%
63%
64%
1.2 Penyelesaian TLHP meningkat
15
Pencapaian SS ini akan diikuti oleh perwujudan manfaat-akhir yaitu hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan dalam pengembilan keputusan oleh para pemangku kepentingan (M1.1). Perwujudan manfaat-akhir didukung langsung oleh terealisasinya manfaat-manfaat di internal proses (IP). Identifikasi kegiatan untuk mencapai manfaat 1.2 dilaksanakan pada level internal proses 2 (IP 2). Dengan demikian IKU yang digunakan untuk mengukur keberhasilan manfaat tersebut diturunkan ke IP 2.
Manfaat 1.1 Hasil pemeriksaan dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Manfaat 1.1 adalah manfaat-akhir (end benefit) yang ingin diwujudkan BPK dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam mencapai tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti pentingnya keberadaan dan fungsi BPK bagi para pemangku kepentingan. Tujuan perwujudan manfaat ini adalah memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan dalam pengambilan keputusan, baik itu dari pelaksanaan tugas maupun wewenang BPK. Keberhasilan perwujudan manfaat ini diukur melalui survei kepuasan para pemangku kepentingan atas relevansi pemeriksaan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan manfaat-akhir tersebut dibutuhkan dukungan dari manfaat-manfaat yang terdiri dari manfaat penyelesaian TLHP meningkat (M.1.2), pemenuhan wewenang BPK meningkat (M.1.4), hasil pemeriksaan yang dihasilkan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan (M.1.5), dan kualitas komunikasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan meningkat (M.1.3). Selanjutnya, untuk merealisasikan manfaat-manfaat tersebut diperlukan dukungan kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan yang sifatnya rutin maupun kegiatan inisiatif (IS). Rencana kegiatan untuk mendukung perwujudan manfaat-akhir tersebut adalah sebagai berikut. 1. 2. 3.
Penyempurnaan komunikasi dan evaluasi data PTL. Peningkatan pemahaman BPK atas kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Pemberian pendapat hukum dalam konsep pertimbangan penyelesaian kerugian negara/daerah. 4. Evaluasi hasil pemeriksaan akuntan publik untuk perbaikan mekanisme pengadaan dan pelaksanaan pemeriksaan oleh akuntan publik. 5. Peningkatan pelaksanaan pemberian pendapat BPK. 6. Pelaksanaan pemeriksaan audit on call. 7. Pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja. 8. Penyusunan kajian penelitian pemeriksaan kinerja. 9. Peningkatan jumlah pemeriksaan kinerja sesuai dengan fokus pemeriksaan 2016-2020. 10. Pengembangan kapasitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Rincian kegiatan beserta keluaran dan pelaksana kegiatan disajikan secara lengkap dalam Lampiran 3. Pewujudan manfaat ini adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan eksternal seperti pemerintah pusat dan daerah, lembaga perwakilan, entitas, Instansi Penegak Hukum (IPH), akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Untuk itu, Badan sebagai pimpinan tertinggi di BPK berperan dalam merealisasikan end benefit tersebut.
IP 1 – Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Komunikasi yang dibangun dengan para pemangku kepentingan diusahakan agar meningkatkan pemahaman dan pengetahuan atas peran dan kewajiban BPK sebagai lembaga pemeriksa, membangun
16
kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sektor publik, meningkatkan pemahaman atas hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK, serta menemukan ruang-ruang untuk kerja sama/kolaborasi pada masa yang akan datang. Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi BPK dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingannya. Pemenuhan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan dapat berupa pemberian pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi pemerintah (SAP), pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Selain itu, perwujudan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK oleh pemangku kepentingan meningkat, serta mengurangi lebarnya kesenjangan harapan (expectation gap) pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan mandat dan kewenangan BPK. Melalui SS ini, BPK hendak memperbaiki proses bisnis komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang ditunjukkan dari kemampuan BPK dalam mengelola kebutuhan dan harapan pemangku kepentingannya. Proses komunikasi perlu dibangun lebih efektif dengan indikator: (1) komunikasi dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas peran dan kewajiban BPK sebagai lembaga pemeriksa, serta meningkatkan pemahaman atas hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK; dan (2) komunikasi dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. Keberhasilan pencapaian SS pada IP 1 ini ditentukan oleh indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi, tingkat pemenuhan pelaksanaan kewenangan BPK, serta jumlah pendapat yang diterbitkan sebagaimana disajikan pada Tabel 3 berikut. Tabel 3. Indikator Pengukuran IP 1 No
IKU
Target Pencapaian IKU
Manfaat
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
1.3 Kualitas komunikasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan meningkat
2.
Tingkat pemenuhan pelaksanaan kewenangan
100%
100%
100%
100%
100%
1.4 Pemenuhan wewenang BPK meningkat
3.
Jumlah Pendapat BPK yang diterbitkan
4
5
6
7
8
1.4 Pemenuhan wewenang BPK meningkat
Pencapaian SS pada IP 1 akan diikuti dengan terwujudnya manfaat kualitas komunikasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan meningkat (M.1.3), di mana perwujudan manfaat tersebut akan berkontribusi dalam merealisasikan pemenuhan wewenang BPK meningkat (M.1.4) seperti disajikan pada Gambar 11. Gambar 11. Peta Perwujudan Manfaat di IP 1 IP 1 Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan M.1.3 Kualitas komunikasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan meningkat Indeks kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi
M.1.4 Pemenuhan wewenang BPK meningkat
Tingkat pemenuhan pelaksanaan kewenangan BPK
Jumlah pendapat BPK yang diterbitkan
17
Manfaat 1.3 Kualitas komunikasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan meningkat Kualitas komunikasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan meningkat merupakan manfaat-langsung (direct benefit) yang ingin diwujudkan BPK dari proses di internal organisasi. Untuk itu BPK berupaya mewujudkan komunikasi dan kerja sama yang efektif dan efisien melalui peningkatan kualitas pada setiap elemen prosesnya. Tujuan dari manfaat ini adalah memastikan bahwa kualitas komunikasi yang dilakukan BPK kepada pemangku kepentingan meningkat sehingga menciptakan peningkatan hubungan dan kerja sama yang baik antara BPK dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian diharapkan BPK dapat mengomunikasikan tugas, wewenang, dan hasil kerjanya dengan baik kepada para pemangku kepentingan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Selain itu, melalui komunikasi dan kerja sama yang baik, para pemangku kepentingan dapat menyampaikan tuntutan dan harapannya kepada BPK sebagai modal bagi BPK untuk terus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya sehingga dapat lebih dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan. Meningkatnya kualitas komunikasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan adalah sebagai pendorong bagi manfaat-manfaat lain dalam mencapai TS 1 yaitu meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara yang pencapaiannya diikuti oleh perwujudan manfaat. Komunikasi dan kerja sama yang berkualitas memungkinkan pemangku kepentingan memahami hasil pemeriksaan BPK sehingga dapat memanfaatkannya dalam pengambilan keputusan (M.1.1). Selain itu, dengan komunikasi dan kerja sama yang berkualitas dengan pemangku kepentingan, BPK akan mendapatkan masukan untuk penyusunan perencanaan pemeriksaan yang berkualitas, relevan, dan andal (M.1.6). Komunikasi dan kerja sama yang berkualitas juga akan membantu pelaksanaan wewenang BPK lebih baik (M.1.4), seperti pemberian pendapat menjadi tepat sasaran sehingga hasil pemeriksaan yang dihasilkan mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Selanjutnya, untuk merealisasikan manfaat sehingga dapat mendukung manfaat lainnya seperti disebutkan di atas diperlukan dukungan kegiatan-kegiatan rutin strategis, yang pada periode Renstra 2016-2020 berfokus pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1.
Peningkatan pemahaman BPK atas kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan yang dilakukan melalui rapat konsultasi, focus group discussion (FGD), analisis berita media massa dan analisis aduan serta kegiatan lainnya.
2.
Peningkatan kualitas komunikasi BPK dengan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan standardisasi Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) dan pengelolaan media sosial BPK.
3.
Peningkatan kualitas hubungan dan kerja sama BPK dengan pemangku kepentingan melalui fasilitasi pemeriksaan lembaga internasional dan pengembangan kerja sama dengan lembaga nonpemerintah.
4.
Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya yang dimiliki BPK baik SDM maupun sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.
Rincian kegiatan beserta keluaran dan pelaksana kegiatan disajikan secara lengkap dalam Lampiran 3. Pelaksana utama kegiatan rutin adalah Sekretariat Jenderal d.h.i Biro Humas dan Kerja Sama Internasional. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut memerlukan dukungan dari seluruh satker di BPK. Sekretariat Jenderal sebagai pemilik (owner) manfaat ini bertanggung jawab dalam mendukung keberhasilan perwujudan manfaat ini. Untuk itu pemilik manfaat
18
diharapkan mampu berkoordinasi dengan seluruh pihak/satker terkait pelaksanaan kegiatan dalam mendukung tercapainya manfaat tersebut.
Manfaat 1.4 Pemenuhan wewenang BPK meningkat Dalam Renstra 2016-2020, BPK telah menetapkan target untuk melakukan pemenuhan atas kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Pemenuhan yang dilakukan adalah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan BPK sesuai UU No. 15 Tahun 2006. Kewenangan BPK yang dimaksud adalah mencakup:
a. Penilaian dan/atau penetapan kerugian negara. Adapun mengenai kewenangan ini dilakukan melalui peningkatan pemenuhan perhitungan kerugian negara/daerah. Informasi atas kerugian negara/daerah dapat diketahui dari pemeriksaan BPK, pengawasan aparat pengawasan fungsional, pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satker, dan perhitungan ex officio. Dalam pelaksanaannya, dapat dilakukan pemeriksaan atas perhitungan kerugian negara/daerah. Inisiatif atas pelaksanaan pemeriksaan tersebut dapat berdasarkan permintaan dari pemangku kepentingan. Adapun hasil dari pemeriksaan ini, dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh BPK dan/atau pemangku kepentingan untuk melakukan tindakan lebih lanjut sebagaimana diperlukan. Pelaksanaan kewenangan perhitungan kerugian negara/daerah dilakukan oleh AKN. Pelaksanaan atas kewenangan ini diwujudkan pula dengan membangun kerja sama antar satker yang ada di BPK. b. Pertimbangan terhadap SAP. BPK dapat memberikan pertimbangan atas SAP apabila terdapat permintaan dari Komite SAP (KSAP). Pertimbangan yang diberikan adalah terhadap substansi dasar dari rancangan peraturan yang berkaitan dengan SAP yang telah dibuat dan/atau dalam proses penyusunan. Pemberian pertimbangan atas SAP didasarkan kepada kajian atas laporan hasil pemeriksaan keuangan. Dalam hal ini, data dan informasi yang digunakan adalah pelaksanaan pengelolaan dan tangung jawab keuangan negara/daerah yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga/badan. Dampak akhir yang ingin diharapkan dari pencapaian pemberian pertimbangan atas SAP adalah perbaikan dan peningkatan dari tata kelola keuangan negara/daerah. Adapun atas kewenangan ini dikelola oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang). AKN dan Perwakilan, serta Biro Sekretariat Pimpinan diharapkan dapat memberikan dukungan atas pemenuhan kewenangan ini. c.
Pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah. BPK berwenang untuk memberikan pertimbangan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang telah mendapatkan penetapan dari pemerintah pusat/daerah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 11 huruf b UU No. 15 Tahun 2006. Penyelesaian atas kerugian negara/daerah merupakan rangkaian proses yang diawali dengan adanya informasi kerugian. Informasi kerugian tersebut dapat berasal dari instansi/Pimpinan Instansi maupun berdasarkan LHP BPK. Langkah selanjutnya adalah cara penetapan atas informasi kerugian tersebut ditetapkan, berdasarkan Tuntutan Perbendaharaan (TP) atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR), dan pihak yang melakukan penetapan yaitu instansi/Pimpinan Instansi, BPK atau Putusan Pengadilan. Setelah penetapan/putusan telah tersedia, dilanjutkan dengan proses eksekusi atau penagihan yang dilakukan oleh instansi terkait. Sebagai proses akhir adalah adanya penghapusan piutang negara/daerah. Adapun mengenai penghapusan atas kerugian negara/daerah adalah bersifat jika diminta.
19
Terhadap kewenangan ini, diberikan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum diberikan terkait dengan penyelesaian atas TP, pertimbangan atas penyelesaian TGR yang telah medapat putusan dari instansi/Pimpinan Instansi atau Putusan Pengadilan. Adapun mengenai penghapusan atas kerugian negara/daerah, dapat diberikan pertimbangan hukum dalam pemberian rekomendasi penghapusan piutang negara/daerah jika diminta. Bertindak sebagai pengelola dari kewenangan ini adalah Ditama Binbangkum. Kerja sama antar unit kerja diperlukan, sehingga dalam rangkaiannya diperlukan peran serta dari seluruh AKN dan Perwakilan. d. Pemberian keterangan ahli. Pemberian keterangan ahli diberikan dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. Pemberian keterangan ahli diberikan berdasarkan LHP BPK. Pemberian keterangan ahli ini memerlukan penyediaan SDM yang memiliki keahlian khusus terhadap suatu hal sehingga memenuhi kriteria seorang ahli. Selain itu, BPK perlu meningkatkan pemahaman mengenai hal beracara di pengadilan dan pelatihan berkelanjutan. Sebagai pelaksana atas kewenangan pemberian keterangan ahli adalah AKN atau Perwakilan. Adapun sebagai bentuk dukungan terhadap kewenangan ini, Ditama Binbangkum akan membantu dalam persiapan mekanisme pemberian pendapat. Sehingga pengelolaan kegiatan dukungan akan dikelola oleh Ditama Binbangkum dengan keterlibatan aktif dari AKN dan Perwakilan sebagai pemohon pendampingan. e.
Pemberian pendapat. Pendapat BPK dapat berasal dari internal BPK yaitu dari inisiatif BPK dan dari eksternal, yaitu pendapat yang bersumber dari permintaan pihak di luar BPK. Pendapat yang bersumber dari internal BPK dibedakan menjadi dua, yaitu pendapat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester/IHPS dan/atau LHP) oleh Direktorat EPP yang memenuhi kriteria pemberian pendapat, dan Pendapat BPK berdasarkan Usulan Bahan Pendapat (UBP). Tujuan pemberian pendapat adalah agar Pendapat BPK dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara yang lebih tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, perbaikan yang telah dilakukan dapat terus berjalan secara berkesinambungan sekaligus memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Pelaksana utama kegiatan yang dibutuhkan dalam mendorong terwujudnya peningkatan kuantitas pemberian pendapat BPK adalah Ditama Revbang khususnya Direktorat EPP. Namun demikian, dalam perumusan UBP, Direktorat EPP bekerja sama dengan satker pemeriksaan/AKN terkait dan Direktoratama Binbangkum
Perwujudan manfaat pemenuhan wewenang BPK meningkat (M.1.4) berkontribusi langsung terhadap pencapaian manfaat-akhir yaitu hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan (M.1.1). Kegiatan-kegiatan dalam mendukung M.1.4 adalah sebagai berikut.
20
1.
Optimalisasi MoU BPK dengan IPH dalam rangka pelaksanaan kewenangan BPK dalam penghitungan kerugian negara/daerah.
2.
Peningkatan kegiatan analisis/kajian dalam rangka penghitungan kerugian negara/daerah melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) terkait pemberian pendapat hukum dalam pemeriksaan penghitungan kerugian negara/daerah.
3.
Peningkatan kualitas bimbingan/konsultasi.
pendampingan
pemberian
keterangan
ahli
melalui
4.
Mendorong Sponsorship-building coalition dalam rangka mempercepat proses permintaan masukan dari pimpinan dalam rangka pemberian pertimbangan SAP dan konsultasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5.
Pemberian pendapat hukum dalam konsep pertimbangan penyelesaian kerugian negara/daerah.
6.
Peningkatan pelaksanaan pemberian pendapat BPK dan Pengembangan kapasitas penyusunan konsep UBP.
Selanjutnya rincian kegiatan beserta keluaran dan pelaksana kegiatan disajikan secara lengkap dalam Lampiran 3.
IP 2 – Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan Lingkup pemeriksaan BPK meliputi pengelolaan keuangan negara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum (BLU), dan lembaga atau badan lain. Ketidakseimbangan antara sumber daya yang dimiliki BPK dengan luasnya lingkup pemeriksaan, jumlah entitas pemeriksaan yang banyak, dan harapan para pemangku kepentingan yang terus meningkat, memaksa BPK untuk berpikir strategis dalam memilih program/kegiatan/entitas yang akan diperiksa. Oleh sebab itu, dalam menyusun perencanaan pemeriksaan lima tahunan harus menitikberatkan pada isu-isu tertentu dalam agenda pembangunan pemerintah, sehingga memungkinkan BPK untuk melakukan lebih banyak pemeriksaan kinerja, dan pada saat yang bersamaan, BPK akan memperluas sifat pemeriksaannya yang mencakup oversight dan insight. Diharapkan dalam lima tahun ke depan BPK dapat mendalami kebijakan dan masalah publik untuk memberikan rekomendasi dan pendapat yang bersifat makro atau nasional sehingga semakin sesuai dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Perencanaan pemeriksaan yang berkualitas adalah perencanaan yang realistis yang sesuai dengan kapasitas organisasi, dan relevan atau sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Perencanaan pemeriksaan lima tahunan memuat tema dan fokus pemeriksaan yang dituangkan ke dalam dokumen strategi pemeriksaan. Pemilihan tema dan fokus diupayakan mendukung langsung visi BPK 2016-2020. Strategi pemeriksaan memuat fokus dan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (tentative strategic audit objective) untuk menyimpulkan program lintas pada RPJMN 20152019. Perencanaan pemeriksaan meliputi perencanaan pemeriksaan lima tahunan yang dalam pelaksanaannya akan dimutakhirkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Dengan perencanaan pemeriksaan seperti ini maka pada tahun-tahun mendatang BPK akan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk memperbaiki kebijakan maupun pelaksanaan program pembangunan pemerintah, dan pada akhir periode Renstra BPK akan dapat memberikan penilaian yang komprehensif atas keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019.
21
Keberhasilan Tabel 4 berikut.
pencapaian
SS
ini
diukur
melalui
lima
IKU
seperti
disajikan
pada
Tabel 4. Indikator Pengukuran IP 2 No.
IKU
Target Pencapaian IKU
Manfaat
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Persentase Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan
100%
100%
100%
100%
100%
1.5 Hasil pemeriksaan yang dihasilkan mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan
2.
Persentase Pemeriksaan Kinerja
15%
17%
20%
23%
25%
3.
Tingkat Konsistensi Antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan
85%
85%
90%
95%
100%
1.6 Kualitas perencanaan pemeriksaan meningkat, relevan, dan andal
4.
Tingkat Kemuktahiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan
100%
100%
100%
100%
100%
1.7 Kualitas tata kelola pemantauan TLHP meningkat
5.
Persentase penyelesaian TLHP
60%
61%
62%
63%
64%
1.2 Penyelesaian TLHP meningkat
Pencapaian SS pada IP 2 ini akan diikuti dengan terwujudnya manfaat kualitas tata kelola pemantauan TLHP meningkat (M.1.7) yang akan berkontribusi terhadap terwujudnya penyelesaian TLHP meningkat (M.1.2) dan kualitas perencanaan pemeriksaan meningkat, relevan, dan andal (M.1.6). Selanjutnya, perwujudan M.1.6 akan mendorong tercapainya end benefit melalui perwujudan hasil pemeriksaan yang dihasilkan mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan (M.1.5) seperti disajikan pada Gambar 12. Gambar 12. Peta Perwujudan Manfaat di IP 2
IP 2 Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan M.1.5 Hasil pemeriksaan yang dihasilkan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan Persentase pemenuhan audit on call
M.1.6 Kualitas perencanaan pemeriksaan meningkat, relevan, dan andal
M.1.7 Kualitas tata kelola pemantauan TLHP meningkat
Tingkat konsistensi antara perencanaan pemeriksaan dan pelaksanaan
Tingkat kemutakhiran data tindak lanjut pemeriksaan
Persentase pemeriksaan kinerja M.1.2 Penyelesaian TLHP meningkat Persentase penyelesaian tindak lanjut
22
Manfaat 1.2 Penyelesaian TLHP meningkat Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPK dapat memberikan rekomendasi atas pemeriksaan yang telah dilakukan. Rekomendasi adalah saran dari Pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan (auditee) yang berwenang untuk dilakukan tindakan perbaikan sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Tindak lanjut (TL) dilakukan dalam rentang 60 hari sejak rekomendasi diterima, baik berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaannya. Suatu rekomendasi pemeriksaan dapat dikatakan efektif apabila: (1) menghilangkan sebab; (2) tidak menimbulkan multitafsir antara pihak-pihak terkait; (3) rekomendasi yang diberikan bersifat tegas untuk memberikan efek jera; dan (4) memberikan alternatif pemecahan masalah. Oleh karena itu, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK berpengaruh langsung terhadap meningkatnya mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan adanya Renstra BPK periode 2016-2020, peningkatan penyelesaian TLHP (M1.2) diidentifikasi sebagai manfaat-antara yang akan mendukung pencapaian manfaat-akhir hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Rekomendasi yang diberikan BPK apabila ditindaklanjuti dapat meningkatkan akuntabilitas sektor publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perwujudan manfaat ini selaras dengan pencapaian SS 1 yaitu meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan. Selanjutnya, perwujudan manfaat penyelesaian TLHP meningkat akan dicapai melalui kegiatan rutin terkait percepatan proses persetujuan status TL (1—4), dengan satker pemeriksaan sebagai pelaksana kegiatan. Perwujudan manfaat ini akan didorong oleh pencapaian manfaat kualitas tata kelola pemantauan TLHP meningkat (M.1.7) dengan rencana kegiatan pengembangan sistem pemantauan tindak lanjut (SiPTL) yang melibatkan Biro Teknologi Informasi (TI), Direktorat EPP dan Direktorat Litbang. Selanjutnya rincian kegiatan disajikan dalam Lampiran 3. Pelaksanaan kegiatan akan dikoordinasikan oleh masing-masing Auditorat dan Perwakilan dengan AKN I s.d. VII sebagai penanggung jawab. Satker pemeriksaan (AKN dan Perwakilan) sebagai pemilik manfaat ini bertanggung jawab dalam mendukung keberhasilan perwujudan manfaat ini. Untuk itu pemilik manfaat diharapkan mampu berkoordinasi dengan seluruh pihak/satker terkait pelaksanaan kegiatan dalam mendukung tercapainya manfaat tersebut.
Manfaat 1.5 Hasil pemeriksaan yang dihasilkan mampu memenuhi harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan Pemanfaatan hasil pemeriksaan (HP) BPK oleh para pemangku kepentingan akan meningkat jika hasil pemeriksaan mampu memenuhi harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Perwujudan manfaat hasil pemeriksaan mampu memenuhi harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan dapat dilihat dari seberapa banyak pengaduan masyarakat/pemangku kepentingan yang terakomodir dalam pemeriksaan BPK. Hal ini dapat ditunjukkan dari jumlah pemenuhan pemeriksaan atas permintaan audit on call. Selain itu, perwujudan manfaat ini juga dinilai dari berkurangnya dan/atau hilangnya permasalahan yang dihadapi dan/atau kelemahan yang dimiliki oleh entitas melalui penerapan HP BPK misalnya melalui rekomendasi dan pendapat BPK. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pemeriksaan kinerja dan pendapat yang diberikan ditindaklanjuti oleh entitas. Perwujudan manfaat ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan kinerja sesuai dengan perencanaannya; (2) menurunkan persentase pemeriksaan kinerja yang diubah menjadi PDTT; serta (3) meningkatkan pelaksanaan audit on call sesuai standar
23
pemeriksaan. Perwujudan manfaat ini berkontribusi pada pencapaian SS di perspektif internal proses 2 (IP 2) yaitu meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan. Melalui pelaksanaan Renstra 2016-2020, hasil pemeriksaan yang dihasilkan BPK mampu memenuhi harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan diidentifikasi sebagai manfaatantara yang akan mendukung pencapaian manfaat-akhir hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan (M.1.1). Selanjutnya, untuk merealisasikan manfaat hasil pemeriksaan mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan dalam mendukung perwujudan manfaat-akhir perlu dukungan kegiatan rutin strategis. Kegiatan yang teridentifikasi mendukung manfaat ini adalah sebagai berikut. 1. 2. 3. 4.
Pelaksanaan pemeriksaan on call. Pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja dan PDTT melalui pelatihan dan pendampingan. Penyusunan kajian penelitian pemeriksaan kinerja sesuai fokus pemeriksaan 2016-2020. Peningkatan jumlah pemeriksaan kinerja sesuai fokus pemeriksaan 2016-2020.
Selain itu, perwujudan manfaat ini juga didukung oleh terealisasinya perencanaan pemeriksaan yang berkualitas, relevan, dan andal (M.1.6) melalui penyusunan rencana pemeriksaan tahunan (RKT pemeriksaan) sesuai fokus pemeriksaan yang rinciannya disajikan dalam business case fokus pemeriksaan 2016-2020. Artinya, seluruh satker pemeriksaan diharapkan mau dan mampu melaksanakan Renstra pemeriksaan. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas pemeriksaan dikoordinasikan oleh Direktorat Litbang dhi. Subdirektorat (Subdit) Litbang Pemeriksaan Kinerja dan Subdit Litbang PDTT dengan penanggung jawab Ditama Revbang. Pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh satker pemeriksaan dan pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat) sebagai satker pendukung. Sedangkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan akan dikoordinasikan oleh masing-masing Auditorat dan Perwakilan dengan AKN sebagai penanggung jawab dengan melibatkan Direktorat Litbang, Direktorat PSMK, dan Pusdiklat sebagai satker pendukung. Rincian kegiatan beserta keluaran dan pelaksana kegiatan disajikan secara lengkap dalam Lampiran 3. Auditorat dan perwakilan sebagai pemilik manfaat bertanggung jawab dalam mendukung keberhasilan perwujudan manfaat ini. Untuk itu pemilik manfaat diharapkan mampu berkoordinasi dengan seluruh pihak dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung manfaat tersebut.
Manfaat 1.6 Kualitas perencanaan strategis pemeriksaan meningkat, relevan, dan andal Perencanaan strategis pemeriksaan adalah perencanaan pemeriksaan lima tahunan yang dalam pelaksanaannya akan dimutakhirkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Perencanaan strategis pemeriksaan dilakukan melalui penetapan tema dan fokus pemeriksaan yang diharapkan pelaksanaannya dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk memperbaiki kebijakan maupun pelaksanaan program pembangunan pemerintah 20152019. Melalui Renstra 2016-2020, BPK telah menetapkan tema dan fokus pemeriksaan dengan mengacu pada dimensi pembangunan dan program lintas pembangunan yang terdapat dalam RPJMN 2015-2019 untuk menyelaraskan pemeriksaan BPK dengan agenda pembangunan pemerintah. Renstra BPK 2016-2020 telah mengangkat 12 tema pemeriksaan dan 18 fokus pemeriksaan. Kedua belas tema pemeriksaan tersebut antara lain: Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, dan Mental dan Karakter; Ketersediaan Energi dan Ketenagalistrikan, dan Kemaritiman dan Kelautan; Pembangunan Kewilayahan dan Pemerataan Pembangunan; Keamanan dan Ketertiban, dan Tata Kelola dan RB; dan Perekonomian dan
24
Keuangan Negara. Sementara itu, fokus pemeriksaan BPK pada masing-masing tema selama lima tahun kedepan dapat dilihat pada Gambar 13. Gambar 13. Tema dan Fokus Pemeriksaan dalam Konteks RPJMN 2015-2019
Terkait hal tersebut, BPK telah menetapkan TPST atas masing-masing fokus pemeriksaan agar pemeriksaan yang dilakukan mencapai hasil yang diharapkan. BPK juga telah menentukan satker dan pelaksana fokus pemeriksaan serta detail target pelaksanaan pemeriksaan atas masing-masing fokus pemeriksaan. Pemeriksaan untuk memperoleh simpulan atas fokus ini akan dilakukan dengan seluruh jenis pemeriksaan dengan penekanan pada pemeriksaan Kinerja dan PDTT. Keterkaitan antara tema, fokus, dan koordinator fokus disajikan pada Tabel 5 berikut. Tabel 5. Pelaksanaan Tema dan Fokus Pemeriksaan 2016-2020 Tema Kesehatan
Pendidikan
Karakter dan Mental Kependudukan dan Keluarga Berencana Ketersediaan Pangan
Ketersediaan Energi dan Kelistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pembangunan Kewilayahan Pemerataan Pendapatan Keamanan dan Ketertiban
Fokus Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), maupun JKN untuk NonPBI Pelaksanaan program Indonesia pintar untuk wajib belajar 12 tahun yang berkualitas Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Penguatan Data dan Informasi Pembangunan Kependudukan
Koordinator Fokus AKN VI
AKN VI AKN III AKN V AKN V
Pengamanan Produksi Pangan untuk kemandirian dan diversifikasi pangan Peningkatan Ketahanan Air untuk mendukung Ketahanan Nasional Penyediaan energi dan ketenagalistrikan
AKN IV
Penguatan Konektivitas Laut
AKN I
Pembangunan Kawasan Perbatasan Penguatan Konektivitas Nasional: Darat, udara, dan Jalan Peningkatan Pelaksanaan SJSN yang meliputi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional
AKN V
AKN IV
AKN VI AKN I
25
Tema Tata Kelola dan RB Perekonomian dan Keuangan Negara
Fokus Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pelaksanaan Reformasi Keuangan Negara: 1. Penganggaran negara 2. Penerimaan negara pajak dan bukan pajak 3. Pengeluaran (belanja) negara 4. Pengelolaan dan Pembiayaan Utang 5. Pengelolaan kekayaan negara Peningkatan efisiensi, produktivitas, dan daya saing BUMN
Koordinator Fokus AKN III AKN II
AKN VII
Rincian tema dan fokus pemeriksaan disajikan pada Lampiran 4. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa perencanaan pemeriksaan disusun secara realistis yaitu sesuai dengan kapasitas organisasi, relevan yaitu sesuai dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, serta pemilihan fokus pemeriksaan yang langsung mendukung pencapaian visi BPK 2016-2020, maka Renstra pemeriksaan harus dapat dilaksanakan secara berkelanjutan selama lima tahun. Komitmen dari satker koordinator dan satker terkait harus dimuat dalam rencana pemeriksaan tahunan (RKT) yang kemudian ditetapkan dalam RKP masing-masing satker pemeriksa. Dengan komitmen dan dukungan penuh dari seluruh Pelaksana BPK diharapkan pada akhir periode Renstra BPK akan dapat memberikan penilaian yang komprehensif atas keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Kualitas perencanaan strategis pemeriksaan meningkat, relevan, dan andal diidentifikasi sebagai manfaat-antara yang mendukung terwujudnya hasil pemeriksaan BPK mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan (M.1.5). Untuk merealisasikan manfaat kualitas perencanaan strategis pemeriksaan meningkat, relevan, dan andal maka disusun kegiatan yang diawali dengan penyusunan strategi pemeriksaan fokus yang dituangkan dalam business case atas masingmasing fokus pemeriksaan. Strategi pemeriksaan fokus memuat kriteria keberhasilan fokus pemeriksaan, simpulan yang diharapkan atas fokus pemeriksaan, TPST, dan pola pelaksanaan pemeriksaan yang memuat target, jenis dan pola pemeriksaan, serta manajemen proyek untuk masing-masing fokus pemeriksaan. Agar pelaksanaan fokus pemeriksaan berjalan sesuai yang direncanakan untuk itu perlu dilakukan sosialisasi business case fokus pemeriksaan kepada seluruh satker koordinator dengan harapan satker koordinator fokus pemeriksaan akan melakukan koordinasi dengan satker auditorat/perwakilan yang akan melaksanakan fokus pemeriksaan yang sama. Selain itu, perlu dilaksanakan pendampingan oleh Direktorat PSMK selaku sentra koordinasi fokus pemeriksaan kepada Direktorat EPP dan Direktorat Litbang terkait penyusunan metodologi simpulan yang diharapkan atas fokus pemeriksaan. Selanjutnya, masing-masing koordinator fokus dan satker terkait menyusun rencana pemeriksaan tahunan (RKT) dengan mempertimbangkan (a) fokus pemeriksaan yang terdapat dalam Renstra; (b) hasil analisis kebutuhan para pemangku kepentingan (dengan memperhatikan hasil forum konsultatif, analisis berita, dan BPK mendengar); serta (c) RKP pemerintah. Kemudian Direktorat PSMK melakukan reviu untuk memastikan fokus pemeriksaan yang dimuat dalam prognosa dan RKP mengikuti fokus pemeriksaan yang dimuat dalam Renstra 2016-2020. Selain itu, Direktorat PSMK memastikan bahwa persentase pemeriksaan kinerja sesuai lingkup entitas yang diperiksa yang mendukung isu strategis dalam RPJMN 2015-2019. Perwujudan manfaat kualitas perencanaan strategis pemeriksaan meningkat, relevan, dan andal (M1.6) juga didukung oleh kualitas tata kelola pemantauan TLHP meningkat (M.1.7) melalui tersedianya sistem pemantauan tindak lanjut (SiPTL) yang terintegrasi dengan SMP dan DEP (Database Entitas Pemeriksaan) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan baik itu tahunan maupun lima tahunan. Rincian kegiatan pendukung manfaat secara detail dapat dilihat pada Lampiran 3. Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung manfaat kualitas perencanaan strategis pemeriksaan meningkat, relevan, dan andal dikoordinasikan oleh Direktorat PSMK dengan
26
penanggung jawab Ditama Revbang dan melibatkan seluruh satker pemeriksaan, Direktorat Litbang, dan Direktorat EPP sebagai satker pendukung. Ditama Revbang sebagai pemilik manfaat bertanggung jawab dalam mendukung keberhasilan perwujudan manfaat ini. Pemilik manfaat diharapkan mampu berkoordinasi dengan seluruh pihak yang mendukung perwujudan manfaat.
Manfaat 1.7 Kualitas tata kelola tindak lanjut hasil pemeriksaan meningkat Tata kelola TLHP yang baik akan mendukung proses evaluasi data rekomendasi yang belum ditindaklanjuti entitas, serta mengomunikasikan status TLHP kepada entitas. Oleh sebab itu melalui pelaksanaan Renstra 2016-2020, kualitas tata kelola TLHP meningkat (M.1.7) diidentifikasi sebagai manfaat-langsung yang akan mendukung terealisasinya manfaat-antara yaitu penyelesaian TLHP meningkat (M.1.2). Manfaat ini dirasakan mutlak harus terwujud, terutama mengingat bahwa peningkatan penyelesaian tindak lanjut sudah diinisiasi sejak tahun 2009 di mana SMP mulai dikembangkan. Selanjutnya, untuk merealisasikan manfaat kualitas tata kelola TLHP meningkat dalam mewujudkan M.1.7 maka perlu disusun kegiatan rutin strategis terkait peningkatan komunikasi antara pihak-pihak yang terkait, baik di lingkungan internal organisasi, juga dengan entitas terkait pelaksanaan TL. Data yang berkualitas adalah data yang akurat, oleh karena itu satker pemeriksa (AKN dan Perwakilan) wajib melakukan penelaahan yang lebih baik terhadap jawaban TL yang diterima dari entitas yang diperiksa. Selain itu, untuk merealisasikan tata kelola TLHP yang berkualitas, maka dibutuhkan pengembangan aplikasi pemeriksaan yang dapat mengakomodir data TL beserta data dukungnya. Kegiatan pendukung manfaat disajikan pada Lampiran 3. Perwujudan manfaat ini juga didukung oleh manfaat dari TS 2 yaitu kualitas penugasan pemeriksaan meningkat (M.2.2) melalui kegiatan pelaksanaan QA oleh PSP (Pejabat Struktural Pemeriksa), Itama, Direktorat EPP, dan Peer Review. Entitas diasumsikan dapat menindaklanjuti rekomendasi sesuai waktu yang ditetapkan apabila rekomendasi yang diberikan tepat sasaran. Pelaksanaan kegiatan akan dikoordinasikan oleh Direktorat EPP yang melibatkan Biro TI, Direktorat Litbang, dan seluruh satker pemeriksaan sebagai pendukung kegiatan. Satker pemeriksaan (Auditor Utama Keuangan Negara I s.d VII, dan seluruh Kepala Perwakilan) sebagai pemilik manfaat ini bertanggung jawab dalam mendukung keberhasilan perwujudan kualitas tata kelola TLHP meningkat. Selain itu pemilik manfaat diharapkan mampu berkoordinasi dengan seluruh pihak/satker terkait pelaksanaan kegiatan baik itu yang bersifat rutin maupun inisiatif yang mendukung perwujudan manfaat tersebut.
27
Tujuan Strategis 2. Meningkatkan Pemeriksaan Yang Berkualitas Dalam Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mencapai Tujuan Negara Pengelolaan keuangan negara harus memperhatikan asas akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hal ini bermakna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Pengelolaan keuangan negara yang transparan atau keterbukaan mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa independen. Dengan demikian, hasil pemeriksaan BPK turut berperan dalam mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, BPK perlu menjaga kualitas hasil pemeriksaan agar mewujudkan akuntabilitas tersebut. BPK harus melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan menjaga nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme untuk menjaga kualitas hasil pemeriksaan. Pemeriksaan yang berkualitas dapat dicapai bila hasil pemeriksaan disusun berdasarkan bukti pemeriksaan yang diperoleh oleh tim pemeriksaan dari komunikasi dan interaksi dengan pihak-pihak terkait dengan mengedepankan manfaat, etika, dan moral serta perilaku yang mencerminkan nilai dasar. Lebih kanjut, kualitas pemeriksaan juga akan ditentukan oleh kecukupan waktu pelaksanaan pemeriksaan untuk melakukan seluruh proses yang terstruktur dan lengkap yang dilengkapi dengan pelaksanaan prosedur pengendalian kualitas sehingga dapat diyakinkan laporan hasil pemeriksaan disajikan tepat waktu dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan BPK. Kualitas pemeriksan juga ditentukan oleh faktor-faktor yang ada di tingkat organisasi dan di tingkat tim pemeriksa sebagaimana pada Gambar 14. Gambar 14. Komponen Kualitas Pemeriksaan
Berdasarkan Gambar 14 dan pertimbangan cakupan keuangan negara, kualitas suatu pemeriksaan ditentukan oleh komponen-komponen masukan, proses, keluaran, proses interaksi, dan kontekstual atau hal-hal khusus yang relevan. Komponen ini mempertimbangkan sifat BPK sebagai organisasi publik yang posisinya diatur di dalam struktur kenegaraan Indonesia.
28
BPK telah menetapkan Renstra 2016-2020 yang memfokuskan pemeriksaan dalam rangka mengawal RPJMN 2015-2019. Dalam melakukan tugas pemeriksaan tersebut, BPK harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan harapan pemangku kepentingan untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang berkualitas. Oleh karena itu, BPK menetapkan TS 2 yaitu meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. TS 2 ini akan diwujudkan melalui manfaat-akhir yaitu peningkatan kualitas SPM. Perwujudan manfaat ini didukung oleh manfaat-manfaat yang harus direalisasikan terlebih dahulu pada perspektif stakeholder expectation (SS 2) dan internal process (IP 3 dan IP 4). Alur pencapaian SS 2 melalui perwujudan manfaat-manfaatnya disajikan pada Gambar 15 berikut.
Gambar 15. Peta Perwujudan Manfaat TS 2
SPM akan lebih berkualitas jika didukung oleh inovasi dalam mewujudkan perubahan organisasi melalui pelaksanaan RB. Dalam merealisasikan kualitas pelaksanaan RB meningkat perlu dukungan manfaat lain yaitu profesionalisme Pemeriksa BPK meningkat (M.2.5) yang perwujudannya didorong oleh manfaat risiko LHP digugat oleh pihak ketiga menurun (M.2.4). Perwujudan seluruh rangkaian manfaat tersebut pada akhirnya mendorong manfaat-akhir yang ingin diwujudkan BPK yaitu hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan (M.1.1). Selanjutnya, dukungan kegiatan-kegiatan pada manfaat dalam Gambar 15 di atas akan dijelaskan lebih lanjut pada masing-masing SS sesuai perspektif balanced score card (BSC) berikut.
29
SS 2 – Meningkatnya Kualitas SPM Pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah ditetapkan dalam quality control system atau SPM yang dalam penilaian kualitas implementasi atas SPM dinilai melalui Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM). Penerapan SPM ini adalah untuk menjamin bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. Pedoman pemeriksaan tersebut meliputi kode etik, manajemen pemeriksaan, serta juklak dan juknis pemeriksaan. SPKM akan memastikan diperolehnya keyakinan yang memadai bagi BPK dan pimpinan satker Pelaksana BPK serta pemangku kepentingan BPK bahwa pemeriksaan dan hasil kerja BPK lainnya memenuhi mutu yang memadai. Pilar dalam SPKM terdiri dari sembilan pilar, yaitu Independensi dan Mandat, Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern, Manajemen Sumber Daya Manusia, Standar dan Metodologi Pemeriksaan, Dukungan Kelembagaan, Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan, Penyempurnaan Berkelanjutan, Hasil serta Kinerja Pemeriksaan. Arah kebijakan untuk Renstra 2016—2020 adalah untuk peningkatan keunggulan operasional pemeriksaan yang dilaksanakan dalam koridor SPKM BPK. Melalui SS ini, peningkatan kualitas SPM menjadi sasaran BPK untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan. Hal ini mencakup peningkatan kualitas SPM pemeriksaan dan SPM kelembagaan. Peningkatan kualitas bertujuan untuk menurunkan ketidakakuratan penyajian hasil pemeriksaan sehingga potensi untuk digugat oleh pihak ketiga menurun. Selain itu peningkatan kualitas juga terkait dengan kepuasan entitas sebagai pihak terperiksa atas kinerja tim pemeriksa, serta kualitas organisasi dan tata kelola BPK. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan area penyempurnaan akan difokuskan pada proses penugasan pemeriksaan dan tata kelola organisasi, Keberhasilan atas pencapaian SS ini akan diukur dengan indikator: (a) Persentase LHP yang digugat dan BPK dinyatakan kalah, (b) Indeks kepuasan auditee atas kinerja tim pemeriksa, (c) Indeks Mutu Organisasi, (d) Nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi (QARB), (e) nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Tabel 6. Indikator Pengukuran SS 2 No
IKU
Target Pencapaian IKU
Manfaat
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Indeks Mutu Organisasi
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
2.1 Kualitas SPM BPK meningkat
2.
Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Kalah
0%
0%
0%
0%
0%
2.4 Risiko LHP digugat oleh pihak ketiga menurun
3.
Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
2.5 Profesionalisme Pemeriksa BPK meningkat
4.
Nilai QARB
A
A
A
A
A
5.
Nilai Akuntabilitas Kinerja
A
A
A
AA
AA
2.6 Kualitas pelaksanaan RB meningkat 2.7 Akuntabilitas BPK dalam melaksanakan tusinya meningkat
Pencapaian SS ini akan diikuti oleh perwujudan manfaat peningkatan kualitas SPM. Untuk mewujudkan manfaat ini diperlukan dukungan langsung dari kegiatan pada manfaat-manfaat di IP. Kegiatan untuk mencapai manfaat 2.4 s.d. 2.7 dilaksanakan pada level IP 3 dan IP 4. Dengan demikian IKU yang digunakan untuk mengukur keberhasilan manfaat tersebut diturunkan ke IP 3 dan IP 4.
30
Manfaat 2.1 Kualitas SPM meningkat Dalam menjalankan tugasnya, BPK harus memiliki proses untuk memberikan keyakinan yang memadai atas hasil pemeriksaannya. Oleh karena itu, BPK telah menetapkan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu melalui Keputusan BPK Nomor 03/K/I-XIII.2/03/2009. Penetapan SPKM tersebut merupakan pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, SPKM harus dilaksanakan secara konsisten pada lingkup besar yang mencakup keseluruhan organisasi BPK. Pelaksanaan pengendalian mutu yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan BPK sekaligus meningkatkan keefektifan proses internal organisasi untuk menghasilkan produk yang berkualitas secara berkelanjutan. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan. Dengan demikian, perwujudan manfaat ini sekaligus menunjukkan keberhasilan dalam mencapai SS yang telah ditetapkan BPK. Kualitas SPM BPK akan diukur melalui Indeks Mutu Organisasi (IMO). IMO diukur berdasarkan persepsi pegawai selaku pemangku kepentingan internal organisasi. Keberhasilan pencapaian manfaat ini perlu didukung oleh perwujudan manfaat-manfaat lain yaitu risiko LHP digugat oleh pihak ketiga menurun (M.2.4), profesionalisme BPK meningkat (M.2.5), kualitas pelaksanaan RB meningkat (M.2.6), dan akuntabilitas BPK dalam melaksanakan tusinya meningkat (M.2.7). Selain didukung dengan manfaat lain, perwujudan manfaat ini juga dilakukan melalui kegiatan RB di BPK, perbaikan pengendalian mutu menyeluruh atas aspek-aspek kinerja pemeriksaan, serta kegiatan pengembangan kapasitas pereviu dan kelembagaan melalui training dan coaching. Rincian kegiatan secara lebih detail dapat dilihat pada Lampiran 3. Pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan manfaat ini dilakukan oleh seluruh satker di BPK dan dikoordinasikan oleh Itama dhi. Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan (PIMK) dan Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan (PKMP). Oleh karena itu, seluruh satker BPK turut bertanggung jawab atas keberhasilan perwujudan manfaat ini. Demikian pula Inspektorat PIMK sebagai pemilik manfaat diharapkan dapat mengoordinasikan seluruh satker yang terlibat. Badan sebagai pemilik manfaat ini bertanggung jawab dalam mendukung keberhasilan perwujudan kualitas kelembagaan meningkat. Selain itu pemilik manfaat diharapkan mampu berkoordinasi dengan seluruh pihak/satker terkait pelaksanaan kegiatan baik itu yang bersifat rutin maupun inisiatif yang mendukung perwujudan manfaat tersebut.
IP 3 – Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan (audit engagement) Pemeriksaan yang berkualitas adalah pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman pemeriksaan lainnya yang berlaku. Fokus peningkatan kualitas penugasan pemeriksaan pada SS ini adalah pada pengelolaan kualitas pelaksanaan penugasan pemeriksaan (audit engangement), mulai dari perencanaan pemeriksaan sampai dengan pelaporan pemeriksaan, yang dilaksanakan oleh suatu tim pemeriksa yang mencakup QC dan QA. Kualitas pemeriksaan dapat dibedakan menjadi kualitas pemeriksaan di tingkat tim pemeriksaan atau tingkat penugasan pemeriksaan, tingkat organisasi serta tingkat nasional atau interaksi antara BPK dengan organisasi lain yang ada di Indonesia. Peningkatan kualitas pemeriksaan di tingkat penugasan pemeriksaan akan difokuskan pada aspek yang terpenting yang berpengaruh pada kinerja tim pemeriksaan yaitu pembagian kerja di antara struktur yang ada di suatu tim pemeriksaan, proses pengawasan dan reviu di tingkat tim untuk memastikan hasil pemeriksan yang baik, penataan hubungan
31
antara tim pemeriksa dengan pihak-pihak terkait di entitas selama pemeriksaan berlangsung, pelaksanaan reviu di dalam tim pemeriksaan dan di organisasi. Pelaksanaan QC dan QA dalam setiap penugasan pemeriksaan akan berdampak pada meningkatnya kualitas LHP, yang ditandai dengan:
tidak ada kesalahan dalam penyajian LHP (zero defect);
BPK memberikan rekomendasi yang (i) menjawab permasalahan utama, (ii) penyampaiannya tepat waktu dan tepat subjek, serta (iii) dapat dilaksanakan oleh entitas yang bersangkutan; dan
setiap temuan di dalam LHP didukung dengan bukti pemeriksaan yang memadai dan didokumentasikan dengan baik untuk memitigasi risiko tuntutan oleh pihak ketiga. Keberhasilan pencapaian SS ini diukur melalui tiga IKU seperti disajikan pada Tabel 7 berikut. Tabel 7. Indikator Pengukuran IP 3 No
IKU
Target Pencapaian IKU
Manfaat
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Pemenuhan QA dan QC
100%
100%
100%
100%
100%
2.2 Kualitas penugasan pemeriksaan meningkat
2.
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu Itama atas SPM BPK
70%
85%
90%
95%
100%
3.
Tingkat Evaluasi atas LHP
100%
100%
100%
100%
100%
2.3 Tidak terdapat salah saji dalam LHP (zero defect)
4.
Persentase LHP digugat dan BPK dinyatakan kalah (SS 2)
0%
0%
0%
0%
0%
2.4 Risiko LHP digugat oleh pihak ketiga menurun
5.
Indeks kepuasan auditee atas kinerja Pemeriksa BPK (SS 2)
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
2.5 Profesionalisme Pemeriksa BPK meningkat
Pencapaian SS pada IP 3 ini akan diikuti dengan terwujudnya manfaat kualitas penugasan pemeriksaan meningkat (M2.2), tidak terdapat salah saji dalam LHP (M.2.3), risiko LHP digugat oleh pihak ketiga menurun (M.2.4), serta profesionalisme Pemeriksa BPK meningkat (M.2.5). Manfaat-manfaat tersebut saling mendukung seperti disajikan pada Gambar 16 berikut. Gambar 16. Peta Perwujudan Manfaat di IP 3 IP 3 Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan M.2.2 Kualitas penugasan pemeriksaan meningkat
M.2.3 Tidak terdapat salah saji dalam LHP
M.2.4 Risiko LHP digugat oleh pihak ketiga menurun
Pemenuhan QC/QA
Tingkat evaluasi atas LHP
Persentase LHP digugat dan BPK dinyatakan kalah
Persentase penyelesaian TLHR Itama atas SPM BPK
M.2.5 Profesionalisme Pemeriksa BPK meningkat Indeks kepuasan audiitee atas kinerja Pemeriksa BPK
32
Manfaat 2.2 Kualitas Penugasan pemeriksaan meningkat Penugasan pemeriksaan berkualitas mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pada tim pemeriksaan, seperti pembagian tugas kerja dalam struktur tim, mekanisme pengawasan dan reviu dalam lingkup tim, hubungan kerja sama antara tim pemeriksa dengan pihak terkait di entitas selama proses pemeriksaan, dan pelaksanaan reviu tim pemeriksa di organisasi. Penugasan yang berkualitas dapat menjadi input dalam perencanaan pemeriksaan khususnya terkait perencanaan sumber daya dan keahlian yang dibutuhkan. Penugasan pemeriksaan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan pemeriksaan. Penugasan pemeriksaan yang berkualitas telah mempertimbangkan kebijakan, rencana kegiatan pemeriksaan dan risiko manajemen pemeriksaan BPK, serta standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK (sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Manajemen Pemeriksaan 2015). Kualitas penugasan pemeriksaan meningkat merupakan manfaat-bersama (Joint Benefit) yang mendukung manfaat-manfaat pada TS 2 dan TS 1. Manfaat ini bertujuan untuk memastikan penugasan pemeriksaan telah menempatkan para Pemeriksa sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan dalam jenis pemeriksaan yang dilakukan. Perwujudan manfaat kualitas penugasan pemeriksaan meningkat mendukung terwujudnya manfaat salah saji dalam LHP menurun (M.2.3) melalui kegiatan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan IHPS. Selain itu, perwujudan manfaat ini juga mendukung terwujudnya manfaat di TS 1 yaitu kualitas tata kelola pemantauan TLHP meningkat (M.1.7) melalui kegiatan pelaksanaan QA oleh PSP, Itama, Direktorat EPP, dan Peer Review. Untuk merealisasikan manfaat kualitas penugasan pemeriksaan meningkat maka disusun kegiatan rutin strategis sebagai berikut. 1.
Pelaksanaan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan.
2.
Pelaksanaan QA oleh PSP, Itama, Direktorat EPP, dan Peer Review.
3.
Pengembangan kapasitas Pemeriksa dalam menyusun dan merumuskan rekomendasi melalui diklat teknis secara berjenjang.
4.
Peningkatan kompetensi Direktorat EPP dan PSP terkait pemerolehan keyakinan mutu melalui training dan coaching.
5.
Pelaksanaan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan melalui pemeriksaan pemerolehan keyakinan mutu.
6.
Pemberian layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan.
7.
Pemberian reward atas penilaian LHP berkualitas (mencakup penilaian KKP-nya)
8.
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Reviu Pemerolehan keyakinan mutu.
9.
Evaluasi Hasil Pemeriksaan dalam rangka penyusunan IHPS.
Rincian kegiatan secara detail dapat dilihat pada Lampiran 3. Pelaksanaan kegiatan akan dikoordinasikan oleh Itama d.h.i Inspektorat PKMP dan Sekretariat AKN – Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan (TU Kalan), Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan (Humas dan TU Kalan). Pelaksanaan melibatkan seluruh satker pemeriksaan. Satker pemeriksaan (Auditorat dan Perwakilan) sebagai pemilik manfaat ini bertanggung jawab dalam mendukung keberhasilan perwujudan manfaat ini. Pemilik manfaat diharapkan mampu berkoordinasi dengan seluruh pihak yang mendukung perwujudan manfaat.
33
Manfaat 2.3 Tidak terdapat salah saji dalam LHP (zero defect) Sebagaimana yang telah dijelaskan pada manfaat sebelumnya, salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan terutama di tingkat penugasan pemeriksaan adalah proses pengawasan dan reviu untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang baik. Proses pengawasan dan reviu tersebut dapat mengurangi besarnya kemungkinan terjadinya salah saji dalam LHP. Manfaat tidak adanya salah saji dalam LHP (zero defect) merupakan manfaat-antara yang didukung oleh terwujudnya kualitas penugasan pemeriksaan meningkat (M.2.2) melalui kegiatan pemberian reward atas penilaian LHP berkualitas (mencakup penilaian KKP-nya). Pemeriksaan berkualitas diharapkan akan menghasilkan LHP yang baik dan berkualitas. Penulisan LHP yang berkualitas mencakup pula kesesuaian dengan format penulisan laporan dalam panduan pemeriksaan. Hal tersebut juga mendukung kecilnya kemungkinan terjadi salah saji dalam LHP. Perwujudan manfaat ini bertujuan untuk memastikan LHP telah disajikan secara akurat dan konsisten. Perwujudan manfaat ini mendukung terwujudnya risiko LHP digugat oleh pihak ketiga menurun (M.2.4). Untuk merealisasikan manfaat salah saji dalam LHP menurun maka diperlukan kegiatan rutin strategis berupa pengembangan kapasitas pelaksanaan evaluasi LHP serta pengembangan kapasitas penulisan dan reviu LHP. Dukungan kegiatan dalam mewujudkan manfaat ini dapat diperoleh dari satker Pemeriksa dan nonpemeriksa, berupa kegiatan peningkatan kegiatan rutin strategis seperti evaluasi dan penulisan LHP dan kegiatan pengubahan yang mendukung pencapaian kapabilitas. Rincian kegiatan secara detail dapat dilihat pada Lampiran 3. Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung manfaat salah saji dalam LHP menurun akan dikoordinasikan oleh Direktorat EPP, dengan melibatkan Pusdiklat dan seluruh satker pemeriksaan sebagai satker pendukung. Direktorat EPP sebagai pemilik manfaat ini bertanggung jawab dalam mendukung keberhasilan perwujudan berkurangnya salah saji dalam LHP BPK. Pemilik manfaat diharapkan mampu berkoordinasi dengan seluruh pihak yang mendukung perwujudan manfaat.
Manfaat 2.4 Risiko LHP digugat oleh pihak ketiga menurun Kualitas pemeriksaan merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan di BPK. Pemeriksaan yang berkualitas diharapkan mampu menurunkan risiko LHP digugat dan BPK dinyatakan kalah. Risiko tersebut dapat dimitigasi melalui meminimalisir kemungkinan salah saji pada LHP. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan perlu direviu secara berjenjang untuk memperoleh keyakinan dan penjaminan mutu. Manfaat Risiko LHP digugat oleh pihak ketiga menurun (M.2.4) didukung dari perwujudan manfaat-antara tidak terdapat salah saji dalam LHP (M.2.3). Perwujudan manfaat ini bertujuan untuk memastikan kualitas substansi yang tersaji di dalam LHP telah melewati keseluruhan tahapan pengendalian mutu (quality control) dan pemerolehan keyakinan mutu (quality assurance) sesuai dengan SPKM, sehingga jumlah LHP yang berkualitas diharapkan mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah LHP yang berkualitas diharapkan mampu menurunkan risiko LHP digugat dan BPK dinyatakan kalah. Keberhasilan perwujudan manfaat ini diukur dari tingkat persentase LHP yang digugat dan BPK dinyatakan kalah. Berkurangnya LHP BPK yang dituntut oleh pihak ketiga memberikan pengaruh pada peningkatan tingkat kepuasan auditee terhadap kinerja Pemeriksa BPK. Perwujudan manfaat ini mendukung terwujudnya manfaat profesionalisme Pemeriksa BPK meningkat (M.2.5). Untuk merealisasikan manfaat risiko LHP digugat oleh pihak ketiga menurun (M.2.4), maka diperlukan kegiatan rutin strategis sebagai berikut.
34
1.
Peningkatan kompetensi pemberian pendapat terkait temuan pemeriksaan yang memiliki indikasi tindak pidana korupsi (legal opinion) melalui diklat pemberian pendapat hukum.
2.
Peningkatan keseragaman persepsi dalam pemberian opini, tingkat materialitas melalui diseminasi dan training tim reviu.
3.
Diklat untuk Pengendali Mutu (PM), Pengendali Teknis (PT), dan Ketua Tim (KT) terkait penyusunan LHP yang mudah dibaca dan dipahami oleh publik (communication analyst).
4.
Penyiapan kapasitas dan bahan untuk memenangkan gugatan di pengadilan.
Rincian kegiatan secara detail dapat dilihat pada Lampiran 3. Selain itu, perwujudan manfaat ini juga didukung oleh M.2.3 melalui kegiatan pengembangan kapasitas dalam penulisan LHP. Artinya, Pemeriksa diharapkan mampu untuk menyusun LHP yang berkualitas sesuai dengan juknis yang ada. Pelaksanaan kegiatan akan dikoordinasikan oleh satker pemeriksaan d.h.i. Auditorat dan Perwakilan. Pelaksanaan melibatkan Ditama Binbangkum dan Pusdiklat sebagai satker pendukung. Satker Pemeriksa (Auditorat dan Perwakilan) sebagai pemilik manfaat ini bertanggung jawab dalam mendukung keberhasilan perwujudan manfaat ini. Pemilik manfaat diharapkan mampu berkoordinasi dengan seluruh pihak yang mendukung perwujudan manfaat.
Manfaat 2.5 Profesionalisme Pemeriksa BPK meningkat Sesuai dengan Renstra BPK 2016-2020, kinerja Pemeriksa BPK tercermin dari implementasi nilai dasar BPK, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme (IIP). Profesionalisme merupakan penerapan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman pada standar yang berlaku. Persepsi kinerja Pemeriksa BPK yang profesional menunjukkan salah satu bentuk kepuasan auditee atas kinerja pemeriksaan BPK. Tujuan dari perwujudan manfaat profesinalisme Pemeriksa BPK meningkat (M.2.5) adalah untuk memastikan bahwa Pemeriksa BPK telah menerapkan pemeriksaan secara profesional sebagai perwujudan nilai dasar BPK. Dengan adanya peningkatan profesionalisme Pemeriksa BPK memungkinkan kualitas dalam suatu SPM meningkat (M.2.1). Selanjutnya, untuk merealisasikan manfaat profesionalisme Pemeriksa BPK meningkat diperlukan kegiatan rutin strategis sebagai berikut. 1.
Pemanfaatan saluran evaluasi dari auditee terhadap tim yang sedang melakukan pemeriksaan, melalui monitoring pengaduan masyarakat/whistle blower system (WBS) dan survei kepuasan.
2.
Evaluasi setelah tim pemeriksa selesai melakukan pemeriksaan (random sampling).
3.
Peningkatan kinerja Pemeriksa, melalui coaching dan pemberian reward/punishment.
Rincian kegiatan dapat dilihat dalam Lampiran 3. Dalam perwujudannya, manfaat ini didukung oleh manfaat-antara (intermediate benefits), yaitu risiko LHP digugat oleh pihak ketiga menurun (M.2.4) melalui kegiatan peningkatan keseragaman persepsi dalam pemberian opini, tingkat materialitas melalui diseminasi dan training tim review, serta pelatihan terkait penyusunan LHP yang mudah dibaca dan dipahami oleh publik. Pelaksanaan kegiatan akan dikoordinasikan oleh Itama d.h.i. Inspektorat Penegakan Integritas (PI) dan Sekretariat AKN – Subbagian TU Kalan, Subbagian Humas dan TU Kalan. Pelaksanaan melibatkan seluruh satker Pemeriksa sebagai satker pendukung. Satker Pemeriksa (Auditorat dan Perwakilan) sebagai pemilik manfaat ini bertanggung jawab dalam mendukung keberhasilan perwujudan manfaat ini. Untuk itu pemilik manfaat diharapkan mampu
35
berkoordinasi dengan seluruh pihak/satker terkait pelaksanaan dalam mendukung perwujudan manfaat tersebut.
IP 4 – Meningkatkan Kualitas Kelembagaan BPK sebagai lembaga negara memiliki dua fungsi sekaligus yaitu sebagai pemeriksa eksternal pemerintah dan pada waktu yang sama sebagai pengelola keuangan negara. Posisi yang unik ini memberikan kesempatan sekaligus tuntutan kepada BPK untuk dapat mengelola keuangan negara lebih baik daripada entitas yang diperiksanya. Kredibilitas BPK akan meningkat jika BPK dapat menunjukkan kinerja yang baik yang dicapai melalui pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan praktik-praktik terbaik yang berlaku. Manfaat yang dapat diberikan BPK kepada pemangku kepentingan tidak hanya dari rekomendasi hasil pemeriksaan yang berkualitas tetapi juga dari pelaksanaan praktikpraktik terbaik dalam pengelolaan organisasi. Tata kelola organisasi menunjukkan bagaimana BPK mengatur pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang dalam suatu struktur organisasi yang efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi yang diperlukan agar operasionalisasi organisasi dapat dilaksanakan. Tata kelola organisasi yang ideal akan menciptakan hubungan yang lebih efisien dan efektif antar satker dalam organisasi, tidak adanya tumpang tindih tusi, kejelasan atas kualitas kerja dan pelayanan, serta memastikan seluruh permasalahan yang muncul dalam operasional kegiatan organisasi dapat diselesaikan tepat waktu oleh pihak-pihak yang berwenang. a) Pelaksanaan peer review dan memastikan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi peer review. b) Pemastian pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pegawai maupun organisasi. c) Penyediaan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjadi payung bagi seluruh kegiatan terutama pemeriksaan. d) Pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk yang membatasi pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. Keberhasilan pencapaian SS ini diukur melalui tiga IKU seperti disajikan pada tabel berikut. Tabel 8. Indikator Pengukuran IP 4 No
36
IKU
Target Pencapaian IKU
Manfaat
2016
2017
2018
2019
2020
60%
70%
80%
90%
100%
A
A
A
AA
AA
1.
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Peer Review
2.
Nilai Akuntabilitas Kinerja
3.
Tingkat Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK yang Terkait Tugas dan Wewenang BPK
50%
60%
70%
85%
100%
4.
Tingkat Harmonisasi Ketentuan Peraturan Perundangan Terkait Tugas dan Wewenang BPK
10%
20%
40%
70%
100%
5.
Nilai QARB
A
A
A
A
A
2.7 Akuntabilitas BPK dalam melaksanakan tusinya meningkat 2.8 Kuantitas dan kualitas peraturan dalam melaksanakan tusi BPK meningkat
2.6 Kualitas pelaksanaan RB meningkat
Pencapaian SS pada IP 4 ini akan diikuti dengan terwujudnya manfaat kualitas pelaksanaan RB meningkat (M.2.6). Pencapaian manfaat ini didukung langsung oleh peningkatan akuntabilitas BPK dalam melaksanakan tusinya (M.2.7), serta kuantitas dan kualitas peraturan dalam melaksanakan tusi BPK meningkat (M.2.8) seperti disajikan pada Gambar 17 berikut. Gambar 17. Peta Perwujudan Manfaat di IP 4
IP 4 Meningkatkan Kualitas Kelembagaan M.2.6 Kualitas pelaksanaan RB meningkat
M.2.7 Akuntabilitas BPK dalam melaksanakan tusinya meningkat
Pemenuhan QA RB
Nilai akuntabilitas kinerja
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil peer review
M.2.8 Kuantitas dan kualitas peraturan dalam melaksanakan tusi BPK meningkat Tingkat pemenuhan penyusunan peraturan BPK yang terkait tugas dan wewenang BPK Tingkat harmonisasi peraturan perundangan terkait tugas dan wewenang BPK
Manfaat 2.6 Kualitas pelaksanaan RB meningkat Pelaksanaan RB merupakan komitmen BPK sejak tahun 2007. Meskipun demikian, BPK masih menemui berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Untuk itu, dalam pelaksanaan Renstra 2016-2020 ini BPK berkomitmen untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan RB tersebut dengan mewujudkan manfaat kualitas pelaksanaan RB di BPK meningkat (M.2.6). Dengan demikian BPK sebagai salah satu lembaga negara mampu mewujudkan tujuan RB yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas, dan bersih korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Pelaksanaan RB di BPK didasarkan pada program RB Pemerintah yang meliputi komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit meliputi: (1) Manajemen perubahan; (2) Penataan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Penataan dan penguatan organisasi; (4) Penataan tata laksana; (5) Penataan sistem manajemen SDM aparatur; (6) Penguatan pengawasan; (7) Penguatan akuntabilitas kinerja; dan (8) Peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu komponen hasil meliputi: (1) Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi; (2) Pemerintah yang bersih dan bebas KKN; dan (3) Kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, BPK perlu meningkatkan pelaksanaan komponen pengungkit dan komponen hasil untuk mewujudkan manfaat kualitas pelaksanaan RB meningkat. Manfaat ini merupakan manfaat-antara yang membutuhkan dukungan dari perwujudan manfaat-manfaat lain yang terkait. Manfaat-manfaat pendukung tersebut meliputi: (1) peningkatan kualitas
37
komunikasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan; (2) peningkatan kuantitas dan kualitas peraturan dalam melaksanakan tusi BPK; (3) perencanaan strategis pemeriksaan yang relevan dan andal; (4) menurunnya risiko LHP yang digugat oleh pihak ketiga; (5) meningkatnya persepsi kinerja/profesionalisme Pemeriksa BPK; serta (6) meningkatnya akuntabilitas BPK dalam melaksanakan tusinya. Peningkatan pelaksanaan RB diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas SPM BPK sehingga dapat menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas. Dengan demikian, BPK dapat meningkatkan manfaat hasil pemeriksaannya dalam rangka mendorong pemeriksaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Untuk mewujudkan manfaat M.2.6, Itama melaksanakan kegiatan rutin strategis berupa Reviu Pelaksanaan RB BPK setiap tahun dengan peningkatan kegiatan mendorong satker untuk membuat inovasi-inovasi dalam melaksanakan kegiatan rutin masing-masing. Selain itu, perwujudan manfaat kualitas pelaksanaan RB meningkat didukung langsung oleh perwujudan manfaat akuntabilitas BPK dalam melaksanakan tusinya meningkat (M.2.7) dan manfaat kuantitas dan kualitas peraturan dalam melaksanakan tusi BPK meningkat (M.2.8) melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan dalam menyusun dan mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) satker. Selanjutnya, untuk meningkatkan pelaksanaan RB diperlukan kegiatan berupa inventarisasi produk hukum BPK yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku maupun kebutuhan BPK untuk memastikan ketersediaan dukungan ketentuan peraturan perundang-perundangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, serta analisa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi membatasi dan/atau bertentangan dengan tugas dan kewenangan BPK. Rincian lebih lanjut dari kegiatan pendukung manfaat ini disajikan pada Lampiran 3. Pelaksana utama kegiatan rutin agar manfaat kualitas pelaksanaan RB meningkat ini adalah Itama khususnya bidang PIMK. Namun demikian, pelaksanaan manfaat pendukung kegiatan ini adalah seluruh satker di BPK sebagai pelaksana kegiatan-kegiatan komponen RB diatas. Sementara itu, untuk pengukuran pelaksanaan QARB penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat PSMK.
Manfaat 2.7 Akuntabilitas BPK dalam melaksanakan tusinya meningkat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib melaporkan akuntabilitas kinerjanya. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. BPK mempunyai empat kategori yang membentuk akuntabilitas kinerja yaitu: (1) perencanaan kinerja; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; dan (4) pencapaian sasaran/kinerja. Selain pertanggungjawaban tersebut, akuntabilitas kinerja BPK juga dapat dinilai dengan adanya peer review yang dilakukan oleh Supreme Audit Institutions (SAI) dari negara lain. Peer review bertujuan untuk mendapatkan keyakinan atas kualitas pekerjaan yang dilakukan BPK dengan kriteria International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI). Selain itu, peer review juga memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan BPK dapat dipertanggungjawabkan metode dan konsistensi pengaplikasiannya dalam kegiatan pemeriksaan.
38
Manfaat akuntabilitas BPK dalam menjalankan tusinya meningkat (M.2.7) merupakan manfaat-antara yang akan mendukung tercapainya peningkatan kualitas pelaksanaan RB (M.2.6) melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan dalam menyusun dan mereviu LAK satker oleh Direktorat PSMK dan Inspektorat PIMK kepada seluruh satker Pelaksana. Pelaksana utama kegiatan rutin ini adalah Itama khususnya bidang PIMK. Namun demikian, pelaksanaan manfaat pendukung kegiatan ini adalah seluruh satker di BPK. Sementara itu, untuk pelaksanaan reviu LAK satker penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat PSMK. Rincian lebih lanjut dari kegiatan pendukung manfaat M.2.7 disajikan pada Lampiran 3.
Manfaat 2.8 Kuantitas dan kualitas peraturan dalam melaksanakan tusi BPK meningkat BPK sebagai satu-satunya badan yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara membutuhkan landasan yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimilikinya. Perwujudan atas landasan tersebut adalah tersedianya produk hukum BPK agar dapat memenuhi kebutuhan peraturan internal BPK dalam melakukan tugas dan wewenang. Produk hukum yang dihasilkan harus sesuai dengan asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik dan memenuhi asas formal dan material. Selain itu, produk hukum BPK juga harus dapat memenuhi kebutuhan BPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang BPK. Manfaat ini merupakan manfaat-langsung yang mendukung kualitas pelaksanaan RB meningkat (M.2.6) yang diharapkan akan mendukung perwujudan kualitas SPM meningkat (M.2.1) dalam rangka pencapaian TS 2 yaitu meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas. Adapun kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut. 1.
Inventarisasi produk hukum BPK yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku maupun kebutuhan BPK.
2.
Pemastian atas ketersediaan dukungan ketentuan peraturan perundang-perundangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK.
3.
Komunikasi dan koordinasi dengan satker terkait maupun pihak lain dalam bentuk FGD terkait dengan penyusunan konsep produk hukum BPK.
4.
Pelatihan internal bagi Ditama Binbangkum.
5.
Analisa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi membatasi dan/atau bertentangan dengan tugas dan kewenangan BPK (berdasarkan permintaan satker/pimpinan maupun inisiatif Ditama Binbangkum).
Selanjutnya, rincian kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 3. Pemilik dari manfaat ini adalah Badan dan pelaksanaan kegiatan rutin strategis akan dilakukan oleh Ditama Binbangkum dengan satker terkait antara lain satker pemeriksaan, Direktorat Litbang, dan Pusdiklat. Keluaran atas kegiatan rutin strategis tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh satker di BPK dan juga pemangku kepentingan lainnya, antara lain tidak adanya pertentangan peraturan antara satu dengan lainnya, memberikan penjelasan atas suatu peraturan dengan menurunkannya ke dalam bentuk peraturan pelaksanaannya dalam rangkaian pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK serta dapat memberikan dampak kepada pihak lain terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara oleh BPK.
39
Prasyarat (Modal Organisasi) Keberhasilan Perwujudan Manfaat dalam Pencapaian TS Sumber daya yang mencukupi merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu pengubahan. Hasil dari pengubahan adalah manfaat yang akan mendorong pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu perlu diidentifikasi ketersediaan modal yang tepat yang dimiliki organisasi dalam mewujudkan manfaatmanfaat tersebut. Renstra 2016-2020 mengagendakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia (human capital), modal informasi (information capital), modal organisasi (organization capital), dan pengelolaan sumber daya keuangan. Pengelolaan SDM difokuskan pada pembentukan talent pool, pengelolaan modal informasi difokuskan pada peningkatan dukungan TI yang terintegrasi dan dukungan sarana dan prasarana (sarpras) yang memadai bagi para Pelaksana BPK. Pengelolaan modal organisasi difokuskan pada pengembangan budaya yang berintegritas, independen, dan profesional, serta pengembangan penyebaran praktik-praktik terbaik di BPK. Penjelasan dukungan modal organisasi atas perwujudan manfaat disajikan pada Gambar 18 berikut. Gambar 18. Modal Organisasi dalam Perwujudan Manfaat
40
LG 1 – Meningkatkan Kompetensi Pegawai melalui Pembentukan Talent Pool BPK menyadari sebagai organisasi profesional, kredibilitas organisasi akan sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian dari para pegawainya. SDM sebagai aset utama organisasi. Pada Renstra 20162020 pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan talent pool dengan prioritas pada keluarga jabatan yang secara langsung memengaruhi pencapaian TS. Pengembangan talent pool akan dimulai dari pengembangan kompetensi untuk mencetak para pegawai yang memiliki keahlian yang dibutuhkan di setiap bidang pekerjaan BPK. Keahlian pegawai merupakan awal dari pembentukan profesionalisme. Keberadaan para ahli di berbagai bidang pekerjaan ini merupakan prasyarat bagi pemilihan pemimpin BPK di masa depan; merupakan syarat dapat diterapkannya manajemen karir dan manajemen suksesi dengan lebih baik dan berkeadilan; dan pada akhirnya pengelolaan manajemen SDM berdasarkan kompetensi dapat diwujudkan. Diharapkan agar pada akhir periode Renstra, BPK akan memiliki sekumpulan pegawai yang ahli di bidang-bidang yang penting bagi kesuksesan BPK. Identifikasi atas talenta apa saja yang akan dikembangkan dilakukan berdasarkan pada keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses perencanaan serta keahlian yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pemeriksaan. Karena pemeriksaan BPK akan diarahkan untuk menilai keberhasilan pembangunan pemerintah (RPJMN 2015-2019), talent pool akan disusun berdasarkan jenis pemeriksaan serta bidang-bidang sesuai dengan tema prioritas pemeriksaan. Pengembangan talent pool ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dalam pembentukan kompetensi pegawai serta untuk memberikan keahlian kepada pegawai sesuai dengan potensi yang mereka miliki sehingga mereka dapat memilih jenjang kariernya berdasarkan talenta masing-masing. Dengan memberikan kendali kepada pegawai untuk menentukan jalur karir yang akan ditempuh, BPK berharap dapat mempertahankan talenta terbaik untuk tetap berkarya di BPK. Untuk mendukung keberhasilan strategi ini, BPK perlu melakukan penyusunan mekanisme dalam mengidentifikasikan keahlian yang diperlukan oleh BPK, menarik para pegawai yang berpotensi, mengembangkan para pegawai tersebut sesuai dengan potensinya, dan memastikan para pegawai terpilih tersebut mau membina karier di BPK. Keberhasilan dari strategi LG 1 akan dinilai melalui persentase pemenuhan talent pool selama periode pelaksanaan Renstra dan indeks kepuasan pegawai dengan target pencapaian selama lima tahun sebagai berikut. Tabel 9. Indikator Pengukuran LG 1 No
IKU
Target Pencapaian IKU 2016
2017
2018
2019
2020
1.
Persentase pemenuhan talent pool
0%
25%
50%
75%
80%
2.
Indeks kepuasan pegawai
3,30
3,50
3,60
3,70
3,80
BPK telah menetapkan TS pada Renstra 2016-2020 yang pencapaiannya memerlukan dukungan modal SDM, TI, dan organisasi. Terkait dengan modal SDM, BPK merencanakan untuk menjaga kredibilitas BPK melalui peningkatan kecakapan dan keahlian dari para pegawainya. Selain itu, BPK perlu mendesain sarana yang dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM-nya. Sebagai lembaga negara yang mengedepankan manajemen birokrasi modern, BPK memiliki perhatian untuk meningkatkan kompetensi SDM. Hal itu memerlukan perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan agar manajemen profesionalisme SDM dapat berjalan efektif. Selain itu, manajemen SDM yang profesional dapat mendukung dan memiliki keselarasan dengan tujuan organisasi. SDM yang sudah ada dalam organisasi merupakan aset yang paling berharga sehingga harus dikelola dengan baik. Organisasi perlu mendesain pemeliharaan dan pengembangan SDM yang selaras dengan motivasi pegawai terutama dalam mengaktualisasikan diri. Hal ini perlu mendapat perhatian agar pegawai potensial di BPK tetap memiliki motivasi untuk berkarir di BPK.
41
Sehubungan dengan tugas pemeriksaan, manfaat pembentukan talent pool dalam pengelolaan SDM di BPK secara langsung dapat meningkatkan kompetensi pegawai. Peningkatan kompetensi pegawai secara berjenjang akan mendukung pencapaian end benefit melalui manfaat-manfaat yang teridentifikasi pada level internal proses yang saling terhubung pada rantai sebab-akibat. Sebagai contoh, pembentukan talent pool pada bidang pemeriksaan secara langsung dapat mendukung manfaat kualitas penugasan yang lebih baik. Kualitas penugasan pemeriksaan yang meningkat dapat bermanfaat untuk menurunkan salah saji dalam LHP. Akibat selanjutnya mencakup risiko LHP digugat oleh pihak ketiga menurun sehingga dapat meningkatkan persepsi kinerja atau profesionalisme Pemeriksa BPK. Keseluruhan manfaat antara tersebut dapat menciptakan manfaat akhir dengan meningkatnya SPM BPK. Rangkaian manfaat inilah yang pada akhirnya akan mendukung meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas sebagai TS BPK. Pembentukan talent pool diupayakan untuk dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan di internal BPK. Para pemimpin di BPK dapat memanfaatkan talent pool dalam pemilihan personel untuk menjalankan tugas utama maupun tugas pendukung di BPK. Selain itu, talent pool juga dapat digunakan para pegawai bertalenta sebagai tempat untuk meningkatkan kapasitas individunya melalui manajemen pengetahuan yang sesuai dengan spesialisasinya. Hal ini memiliki dampak ikutan (nurturing effect) yang bermanfaat bagi pegawai lain untuk mendapatkan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah dan tugasnya yang terkait dengan spesialisasi pada talent pool. Dampak yang lain adalah masyarakat dapat mengetahui kredibilitas BPK dalam menjalankan tugas melalui pegawaipegawai terbaiknya sehingga dapat mematangkan posisi BPK untuk menjadi lembaga yang diteladani dalam manajemen birokrasi modern. Untuk merealisasikan IS pembentukan talent pool, BPK menyusun beberapa tahapan kegiatan sekaligus mengidentifikasi keluaran, kegiatan yang dilakukan untuk memastikan keluaran tersebut dimanfaatkan, kemampuan dengan memanfaatkan seluruh keluaran, perubahan yang diinginkan pada level organisasi, serta satker yang terlibat pada setiap tahapan kegiatan IS. Hasil identifikasi kegiatan ini diharapkan menjadi kegiatan utama untuk merealisasikan IS pembentukan talent pool. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan akan timbul kegiatan lain yang juga turut mendukung talent pool. Pelaksanaan IS pembentukan talent pool akan dikoordinasikan oleh Biro SDM dengan penanggung jawab Sekretaris Jenderal. Selain itu, pelaksanaan IS melibatkan Biro TI dan Pusdiklat sebagai satker pendukung. Biro TI berperan dalam pembentukan database talent pool yang dapat membantu pembentukan dan penentuan Pemeriksa yang memiliki keahlian serta pemanfaatannya dalam pemeriksaan yang relevan dengan keahliannya. Lebih lanjut, Pusdiklat menjadi satker yang selalu bekerja sama dengan Biro SDM dalam mendukung pelaksanaan setiap kegiatan dalam implementasi IS talent pool. Rencana implementasi IS talent pool secara lebih detail dapat dilihat pada Lampiran 3.
LG 2 – Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Sarpras dalam Tata Kelola Organisasi Pemanfaatan TI serta sarpras merupakan modal yang diperlukan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan seluruh kegiatan dalam renstra. Sarpras kerja merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pengembangan fasilitas TI akan diprioritaskan untuk mendukung seluruh proses yang perlu dilakukan di setiap strategi dalam Renstra 2016-2020 dengan mengedepankan nilai-nilai seperti efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, kemudahan dalam pengoperasian, konsistensi dalam pelayanan, serta keamanan. Keberhasilan dari strategi LG 2 akan dinilai dengan indikator persentase penyelesaian integrasi sistem informasi, pemanfaatan TI dan kepuasan pegawai atas kemanfaatan TI dan sarpras dengan target pencapaian selama lima tahun sebagai berikut.
42
Tabel 10. Indikator Pengukuran LG 2 No
IKU
Target Pencapaian IKU 2016
2017
2018
2019
2020
1.
Persentase penyelesaian integrasi sistem informasi
80%
85%
90%
95%
100%
2.
Persentase pemanfaatan TI
80%
85%
90%
95%
100%
3.
Tingkat kepuasan pegawai atas kemanfaatan TI dan sarpras
3,50
3,65
3,80
3,95
4,10
Strategi LG 2. Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Sarpras dalam Tata Kelola Organisasi mempunyai manfaat yaitu pemanfaatan TI dan sarpras meningkat (M.3.2). Pemanfaatan TI dan sarpras merupakan modal yang akan mendukung terealisasinya manfaat-manfaat pada level internal process dan stakeholder expectation. Penyediaan aplikasi serta sarpras yang dibutuhkan dalam mewujudkan manfaatmanfaat tersebut dilaksanakan melalui kegiatan IS sebagai berikut. 1.
Pengembangan Sistem TI untuk tata kelola BPK Pelaksanaan IS tersebut diupayakan untuk dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan di internal BPK. Para pemangku kepentingan dhi. Satker BPK khususnya satker pemilik aplikasi diharapkan dapat memahami proses bisnisnya serta keterkaitannya dengan proses bisnis satker lainnya. Tujuan IS adalah menjamin seluruh sistem dapat saling berintegrasi di level database. Pelaksanaan IS akan dikoordinasikan oleh Biro TI dengan penanggung jawab Sekretaris Jenderal. Selain itu, pelaksanaan IS melibatkan seluruh satker pemilik aplikasi sebagai satker pendukung. Rencana implementasi IS pengembangan integrasi sistem informasi di BPK dalam rangka mewujudkan manfaat-manfaat pada internal process dan stakeholder expectation secara lebih detail dapat dilihat pada Lampiran 3.
2.
Penerapan Business Continuity Pelaksanaan IS ini diupayakan untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan di internal BPK. Para pemangku kepentingan dhi. Satker BPK khususnya satker pemilik aplikasi diharapkan dapat memahami proses bisnisnya serta keterkaitannya dengan proses bisnis satker lainnya. Tujuan IS adalah menjamin seluruh sistem dapat saling berintegrasi di level database. Pelaksanaan IS akan dikoordinasikan oleh Biro Umum dan TI dengan penanggung jawab Sekretaris Jenderal. Selain itu, pelaksanaan IS melibatkan seluruh satker BPK sebagai satker pendukung. Rencana implementasi IS penyusunan business continuity secara lebih detail dapat dilihat pada Lampiran 3.
3.
Efisiensi sarpras melalui Penerapan desk sharing untuk Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) Pelaksanaan IS ini diupayakan untuk dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan di internal BPK. Para pemangku kepentingan dhi. PFP diharapkan dapat merasakan manfaat dari IS ini yaitu lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan sehat. Tujuan IS adalah untuk pemenuhan standar ruang kerja yang nyaman. Pelaksanaan IS akan dikoordinasikan oleh Biro Umum dengan penanggung jawab Sekretaris Jenderal. Selain itu, pelaksanaan IS melibatkan seluruh satker pemeriksaan sebagai satker pendukung. Rencana implementasi IS penerapan desk sharing secara lebih detail dapat dilihat pada Lampiran 3.
43
LG 3 – Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional Budaya organisasi adalah salah satu unsur penting yang diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pegawai dan memelihara retensi pegawai pada tingkat tertinggi. Melalui strategis ini, BPK berupaya mengembangkan budaya organisasi yang kondusif yang merupakan implementasi dari visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme dalam diri setiap pegawai yang tercermin dalam sikap dan pelaksanaan pekerjaan dan kehidupan seharihari. Strategi ini bertujuan untuk memastikan para pegawai mengetahui dan menggunakan visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK sebagai acuan utama dalam berperilaku baik dalam kehidupan profesional maupun kehidupan personalnya. Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para pemangku kepentingan. Keberhasilan dari strategi ini akan diukur melalui survei atas pemahaman dan implementasi visi, misi dan nilai dasar BPK, serta tingkat pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai dengan target pencapaian selama lima tahun sebagai berikut. Tabel 11. Indikator Pengukuran LG 3 No
IKU
Target Pencapaian IKU 2016
2017
2018
2019
2020
1.
Tingkat pemahaman pegawai terhadap visi, misi, dan nilai dasar BPK
3,30
3,60
3,80
4,00
4,20
2.
Tingkat implementasi nilai dasar BPK
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
3.
Tingkat pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai
0%
0%
0%
0%
0%
Strategi LG 3. Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional mempunyai manfaat yaitu meningkatnya implementasi nilai-nilai dasar di BPK (M3.3). Untuk meningkatkan integritas, independensi, dan profesionalisme, dilakukan kegiatan-kegiatan rutin sebagai berikut. 1.
Pelaksanaan reviu serta monitoring dan evaluasi atas pelanggaran disiplin pegawai.
2.
Sosialisasi terkait standar sarpras.
3.
Pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi atas pelanggaran kode etik pegawai.
Pelaksanaan kegiatan tersebut akan dikoordinasikan oleh Itama dan melibatkan seluruh satker. Selain kegiatan-kegitan rutin tersebut diperlukan kegiatan-kegiatan baru yang dilaksanakan dengan IS. IS ini bertujuan untuk mendefinisikan budaya organisasi BPK dalam konteks integritas, independensi, dan profesionalisme. Rencana kegiatan dalam IS ini untuk mendukung perwujudan manfaat meningkatnya implementasi nilai-nilai dasar BPK adalah sebagai berikut. 1.
Penyusunan Kerangka Budaya Organisasi di BPK.
2.
Pelaksanaan monitoring implementasi nilai dasar BPK.
3.
Reinforcement berdasarkan hasil reviu monitoring evaluasi Itama dan survei.
Rincian kegiatan secara lengkap disajikan dalam Lampiran 3. Dengan adanya pengelolaan IS ini diharapkan penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK menjadi lebih mendalam dan dapat menumbuhkan karakter pegawai yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para pemangku kepentingan. IS Pengembangan Budaya Berintegritas, Independensi, dan Profesional merupakan modal yang dibutuhkan untuk mewujudkan manfaat yang diinginkan, dimana perwujudan manfaat tersebut akan menghasilkan suatu perubahan pada organisasi.
44
Pelaksanaan kegiatan ini akan dikoordinasikan oleh Direktorat PSMK. Pelaksanaan melibatkan seluruh satker pemeriksaan, Itama, Direktorat Litbang, dan Pusdiklat sebagai satker pendukung. Direktorat PSMK sebagai koordinator IS bertanggung jawab dalam mendorong pelaksanaan IS sehingga manfaat-manfaat yang membutuhkan dukungan modal organisasi ini dapat terealisasi secara optimal. Direktorat PSMK diharapkan mampu berkoordinasi dengan seluruh pihak/satker terkait pelaksanaan kegiatan IS.
LG 4 – Memperluas Implementasi Praktik-Praktik Terbaik Best practices dapat didefinisikan sebagai suatu cara paling efisien dan efektif untuk menyelesaikan suatu tugas, berdasarkan suatu prosedur yang dapat diulangi yang telah terbukti manjur untuk banyak orang dalam jangka waktu yang cukup lama. Proses untuk menyebarkan dan menularkan best practices kepada orang lain atau satker lain disebut best practices sharing. Kebiasaan best practices sharing dalam organisasi perlu dibangun karena terdapat kemungkinan setiap satker dalam organisasi menghadapi masalah yang sama. Oleh karena itu, pengalaman dan pengetahuan perlu dibagikan akan dapat memudahkan dan mempercepat penyelesaian tugas dan pekerjaan. Best practices sharing merupakan bagian dari modal organisasi (organizational capital) yang dibangun dengan kerja sama (team work). Modal organisasi adalah kemampuan organisasi untuk memobilisasi dan menjaga proses perubahan yang diperlukan untuk mengeksekusi strategi. Kerja sama yang kuat merupakan pondasi untuk membangun organisasi yang kokoh dengan pola koordinasi dan komunikasi yang baik. Strategi best practices sharing ini ditujukan untuk mendukung dan melengkapi implementasi manajemen pengetahuan (knowledge management). Pengetahuan kolektif melalui manajemen pengetahuan ini akan menjadi aset yang mempunyai potensi paling besar bagi organisasi. Keberhasilannya manfaat ini diukur melalui persentase penyusunan best practices dan persentase penyebaran best practices dengan target pencapaian selama lima tahun sebagai berikut. Tabel 12. Indikator Pengukuran LG 4 No
IKU
Target Pencapaian IKU 2016
2017
2018
2019
2020
1.
Persentase penyusunan best practices
0%
60%
70%
85%
100%
2.
Persentase penyebaran best practices
0%
60%
70%
85%
100%
Strategi LG 4. Memperluas Implementasi Praktik-Praktik Terbaik mempunyai manfaat penyebaran praktik-praktik terbaik meningkat (M.3.4). Untuk mewujudkan manfaat tersebut diperlukan kegiatankegiatan baru yang dibungkus dalam suatu IS pengembangan (strategi) best practices sharing di BPK. Kegiatan yang akan dilakukan dalam IS Implementasi Best Practice Sharing adalah sebagai berikut. 1.
Penyusunan Kerangka Strategi Best Practices Sharing di BPK.
2.
Pelaksanaan monitoring implementasi nilai dasar BPK.
Rincian kegiatan secara lengkap disajikan dalam Lampiran 3.
K1 – Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran Dalam Renstra 2016-2020, optimalisasi pemanfaatan anggaran dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja (PBK). PBK mengandung tiga prinsip, yaitu; (1) prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (money follow function); (2) prinsip alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented); dan (3) prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas
45
(let the manager manages). Dalam model penganggaran ini, setiap penggunaan dana dalam suatu kegiatan atau program harus dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran. Hal tersebut akan memudahkan bagi manajemen untuk melakukan evaluasi kinerja dari suatu kegiatan atau program. Evaluasi kinerja berguna untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola. Selain itu, evaluasi kinerja digunakan untuk mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran sebelumnya sehingga dapat menjadi bahan perbaikan kinerja di tahun-tahun berikutnya. Evaluasi kinerja atas anggaran dapat dilakukan melalui tiga aspek, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. Aspek implementasi menginginkan hasil berupa informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Untuk itu, pengukuran dilakukan melalui empat aspek yaitu tingkat kinerja anggaran atas penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi. Tabel 13. Indikator Pengukuran K 1 No
IKU
Target Pencapaian IKU 2016
1.
Tingkat kinerja anggaran
80%
2017 82%
2018
2019
2020
85%
87%
90%
Ketersediaan anggaran merupakan modal yang akan mendukung terealisasinya manfaat-manfaat pada level internal process dan stakeholder expectation. Optimalisasi pemanfaatan anggaran diharapkan dapat memenuhi tingkat penilaian atas tingkat kinerja anggaran atas penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi. Dalam mewujudkan peningkatan kualitas SPM untuk mencapai hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, Biro Keuangan menyusun strategi terkait peningkatan perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kualitas pemantauan pelaksanaan anggaran. Rincian kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 3. Pelaksanaan kegiatan ini akan dikoordinasikan oleh Biro Keuangan dengan penanggung jawab Sekretaris Jenderal. Selain itu, pelaksanaan kegiatan melibatkan Ditama Revbang dhi. Subdit Perencanaan Operasional (Renop), Itama dhi. Inspektorat PIMK, dan seluruh satker.
46
BAB IV. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi atas implementasi renstra (baik IS maupun rutin strategis) dalam Renstra 2016-2020 dilakukan secara berjenjang dari tingkat satker sampai dengan tingkat organisasi. Direktorat PSMK bertanggung jawab atas monitoring dan evaluasi untuk memastikan proses dan pelaksanaan kegiatan mampu mencapai target dan mendukung pencapaian TS dalam Renstra 2016-2020. Tujuan evaluasi atas implementasi kegiatan dalam Renstra 2016-2020 adalah untuk: 1.
mengetahui capaian implementasi Renstra khususnya terkait pencapaian IKU, kegiatan, keluaran, dan kapabilitas untuk mewujudkan manfaat;
2.
mengidentifikasi kegiatan inisiatif baru yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi implementasi Renstra;
3.
mengidentifikasikan permasalahan yang ada termasuk alternatif pemecahannya;
4.
memperoleh data yang akurat untuk dimanfaatkan dalam penentuan baseline dan target kegiatan pada periode berikutnya; dan
5.
mengidentifikasikan pembelajaran dari pengalaman (lessons learned) dalam pelaksanaan Renstra.
Evaluasi yang dilakukan Direktorat PSMK meliputi empat aspek, yaitu evaluasi atas pencapaian kegiatan, evaluasi atas pencapaian IKU, evaluasi atas pencapaian adopsi, dan evaluasi atas kebijakan strategis. Input atas proses evaluasi ini meliputi data laporan bulanan satker, hasil survei, hasil penghitungan atas ketercapaian IKU, hasil evaluasi diklat, dan hasil reviu Itama yang dapat diolah melalui sistem aplikasi yang tersedia di BPK. Hasil evaluasi secara internal dapat dimanfaatkan oleh Pimpinan BPK dalam mengambil keputusan dan kebijakan terkait pengembangan organisasi. Sementara itu, secara eksternal hasil evaluasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah dalam rangka menilai akuntabilitas BPK sebagai pengelola keuangan negara. Kerangka mekanisme evaluasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar 19. Mekanisme Evaluasi
47
a. Mekanisme komunikasi dan koordinasi Kegiatan komunikasi dan koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat PSMK dengan satker-satker atau internal satker secara berkala agar memperoleh hasil yang optimal dalam pelaksanaan kegiatan (baik IS maupun rutin strategis) serta terjalin keselarasan dengan tujuan organisasi. Komunikasi dan koordinasi antara Direktorat PSMK dan satker terkait dilakukan melalui berbagai kegiatan meliputi rapat teknis, Forum Eselon 1, Rapat Koordinasi Pelaksana BPK (Rakor), Rapat Kerja Pelaksana BPK (Raker), Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) di tingkat satuan kerja Eselon 1. Selain melalui mekanisme koordinasi tersebut, berbagai mekanisme komunikasi yang dapat digunakan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan antara lain adalah intranet, sosialisasi, helpdesk, maupun melalui penyebaran informasi di media cetak internal. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tema dan fokus pemeriksaan yang merupakan kebijakan pemeriksaan 2016-2020, monitoring dan evaluasi akan dijalankan oleh Direktorat PSMK selaku sentra koordinasi fokus pemeriksaan. Adapun tugas Direktorat PSMK dalam hal ini adalah memfasilitasi penyusunan business case fokus pemeriksaan, menyelenggarakan Forum Eselon I yang membahas tentang fokus pemeriksaan dan penentuan pemeriksaan koordinatif setiap tahun, serta memantau perkembangan pemeriksaan sesuai dengan data dan informasi yang disampaikan oleh AKN Koordinator pada Direktorat PSMK. Dalam kerangka QA, monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan oleh Itama sebagai pelaksanaan tusi dalam bentuk reviu atas pemeriksaan setiap tahunnya guna memberikan masukan atas pola pelaksanaan suatu fokus pemeriksaan.
b. Aplikasi TI dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan monitoring dan evaluasi didukung oleh berbagai aplikasi yang tersedia di BPK, meliputi: 1. 2. 3.
4.
SiMANIS (Sistem Informasi Manajemen IS), yaitu aplikasi yang digunakan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan, anggaran, dan keluaran IS; SiMAK (Sistem Informasi Manajemen Kinerja), yaitu aplikasi yang digunakan untuk memantau pencapaian IKU pada level satker dan BPK wide; SMP (Sistem Manajemen Pemeriksaan), yaitu aplikasi yang mengintegrasikan dan menyeragamkan pengelolaan tahapan kegiatan pemeriksaan BPK meliputi pengelolaan Rencana Kerja Pemeriksaan, perencanaan, pelaporan, pemantauan tindak lanjut, dan evaluasi; SiRKSP (Sistem Informasi Rencana Kerja Satker Penunjang), yaitu aplikasi untuk memantau realisasi anggaran dan keluaran kegiatan-kegiatan pada satker penunjang di BPK.
Pelaporan Dalam rangka pelaporan kegiatan implementasi Renstra yang terdiri dari kegiatan IS dan rutin strategis, satker melaporkan kegiatan-kegiatan tersebut dalam laporan bulanan kegiatan yang rutin dikirimkan ke Direktorat PSMK. Untuk melengkapi kebutuhan data dan informasi terkait kegiatankegiatan tersebut yang tidak dapat diakomodir dalam formulir laporan bulanan kegiatan, Direktorat PSMK akan mengatur mengenai hal-hal tambahan yang harus dimuat dalam laporan bulanan. Dengan disatukannya bentuk pelaporan dari satker untuk kegiatan IS dan rutin strategis kedalam laporan rutin bulanan diharapkan duplikasi yang berujung penambahan kerjaan dapat dihindari. Laporan bulanan yang disampaikan oleh satker Pelaksana kepada Direktorat PSMK menjadi bahan dalam pembuatan laporan implementasi Renstra atas progres pelaksanaan IS, kegiatan rutin strategis, dan kegiatan pengubahan. Dalam menyusun laporan implementasi Renstra, Direktorat PSMK berkoordinasi dengan satuan-satuan kerja pelaksana untuk memantau dalam hal terdapat kendalakendala yang dapat mempengaruhi pencapaian target serta rencana aksi dan tindak lanjut atas kendalakendala tersebut. Laporan Implementasi Renstra disusun setiap triwulan berdasarkan laporan bulan dari satker tersebut dan dilengkapi dengan hasil koordinasi dengan satker terkait kendala dan solusinya serta hasil survei ADKAR apabila tersedia.
48
Reviu dan Revisi Sebagaimana dijelaskan dalam Renstra 2016-2020, BPK dapat melaksanakan reviu atas substansi Renstra untuk memastikan kesesuaian dan relevansi Renstra dengan perkembangan kondisi internal maupun eksternal BPK yang dapat mengubah rumusan TS, SS, arah kebijakan, strategi atau rumusan IKU dan targetnya. Dalam hal perubahan atas substansi Renstra tersebut mempengaruhi rencana implementasinya, maka penyesuaian dan revisi akan dilakukan terhadap RIR ini.
49
Halaman ini sengaja dikosongkan This page is intentionally left blank
50
DAFTAR ISTILAH Istilah
Definisi
Ability (ADKAR)
Kemampuan untuk mengimplementasikan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pengubahan.
ADKAR
Metode pengelolaan proses pengubahan yang digunakan oleh BPK yang terdiri dari lima elemen, yaitu Awareness, Desire, Knowledge, Ability, and Reinforcement.
Arah Kebijakan
Pendekatan dalam memecahkan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis.
Awareness (ADKAR)
Kesadaran tentang kebutuhan untuk berubah dan manfaat dari adanya perubahan.
Benefit
Manfaat yang diperoleh dan dirasakan dari pelaksanaan sasaran strategis.
Best practice (Praktik Terbaik)
Praktik-praktik yang sudah berlangsung di suatu satker dan telah dibuktikan dapat memberikan manfaat bagi satker dan para pelaksananya, serta berpotensi bermanfaat bagi satker lainnya.
Benefit Realization Model/BRM
Model realisasi manfaat yang menggambarkan proses pengorganisasian dan pengelolaan kegiatan rutin dan inisiatif dalam memperoleh kapabilitas sehingga potensi manfaat dari suatu perubahan akan dapat diraih.
Budaya Organisasi
Sistem nilai bersama dalam suatu organisasi yang menjadi acuan bagaimana para pegawai melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan atau cita-cita organisasi. Hal ini biasanya dinyatakan sebagai visi, misi, dan nilai-nilai dasar organisasi.
Business Case
Dokumen perencanaan yang menggambarkan langkah (roadmap) yang akan dilakukan dalam pengelolaan inisiatif strategis serta pengelolaan tema dan fokus pemeriksaan.
Cascading
Proses penurunan sasaran-sasaran strategis beserta IKU-nya ke level yang lebih rendah dalam rangka penyelarasan (alignment) kegiatan-kegiatan strategis satker eselon I dan eselon II yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan.
Desire (ADKAR)
Keinginan atau kemauan untuk berpartisipasi dan mendukung proses pengubahan.
Enabler
Sesuatu yang dapat dikembangkan/ dibangun/ diperoleh yang bersifat mendorong, dan umumnya melekat pada lingkup eksternal di mana manfaat akan direalisasikan.
Entitas Pemeriksaan
Satker pemerintah yang diperiksa oleh BPK.
Fokus Pemeriksaan
Program pembangunan yang akan disimpulkan pada akhir periode renstra sehingga menjadi prioritas pemeriksaan.
Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
Hubungan yang berkualitas dengan para pemangku kepentingan, dengan harapan akan tercipta relasi yang langgeng.
51
Istilah
52
Definisi
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Ukuran-ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Inisiatif Strategis (IS)
Kegiatan proyek yang saling terkait dengan beberapa Satker, dan memengaruhi secara langsung capaian manfaat yang diukur melalui IKU BPK wide.
Insight
Berkontribusi ke dalam (internal) dhi. terkait dengan kebijakan dan masalah publik, best practices, dan hubungan lintas sektor dalam pemerintahan.
Internal Process (IP)
Perspektif balanced score card yang memuat strategi untuk menyempurnakan fungsi-fungsi strategis organisasi dalam mewujudkan outcome/manfaat.
Kapabilitas (Capability)
Hasil yang diharapkan terwujud dari pemanfaatan seluruh keluaran kegiatan untuk mewujudkan suatu manfaat.
Kegiatan
Kegiatan atau proyek adalah suatu usaha yang bersifat sementara untuk menghasilkan suatu produk, layanan, atau hasil yang unik. Sifat sementara dari kegiatan menunjukkan adanya awal dan akhir pekerjaan. Umumnya kegiatan/proyek adalah untuk menghasilkan suatu produk yang bersifat jangka panjang.
Knowledge (ADKAR)
Pengetahuan akan informasi tentang bagaimana berubah atau bagaimana cara melakukan pengubahan.
Learning and Growth (LG)
Perspektif balanced score card yang memuat strategi pengembangan sumber daya dan kesiapan modal yang miliki organisasi dalam rangka penyempurnaan fungsi-fungsi strategis untuk mewujudkan outcome/manfaat.
Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management)
Upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi (Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2011).
Manfaat-langsung (direct benefit)
Manfaat-langsung yang merupakan manfaat yang mendorong/berkontribusi secara langsung atas perwujudan dari manfaat antara (intermediate benefit).
Manfaat-antara (intermediate benefit)
Manfaat-antara yang merupakan manfaat yang didukung dan mendukung/ berkontribusi dalam perwujudan manfaat lainnya untuk mencapai end benefit.
Manfaat-bersama (joint benefit)
Manfaat-bersama yang memberikan kontribusi perwujudan manfaat antara (intermediate benefits) di kedua tujuan strategis, yaitu tujuan strategis 1 dan tujuan strategis 2.
Manfaat-akhir (end benefit)
Manfaat-akhir yang merupakan manfaat yang terwujud dari adanya keberhasilan perwujudan manfaat antara (intermediate benefit) dan manfaat langsung (direct benefit). Manfaat ini telah mendekati pencapaian dari tujuan strategis.
Misi
Misi adalah gambaran dari tujuan dan usaha organisasi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian visi.
Istilah
Definisi
Modal organisasi (organizational capital)
Kemampuan organisasi untuk memobilisasi dan menjaga proses pengubahan yang diperlukan untuk mengeksekusi strategi.
Outcome
Dampak/hasil yang diperoleh dan diinginkan, sebagai hasil dari aktivitas atas kapabilitas yang terbentuk dalam mendukung perwujudan manfaat
Output
Keluaran (tangible atau intangible) yang dihasilkan dari kegiatan yang telah dilakukan, baik itu kegiatan rutin ataupun inisiatif.
Oversight
Berkontribusi keluar dhi. memastikan entitas pemerintah, dalam upaya mendorong pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ekonomi negara
Pengelolaan keuangan negara
Keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban.
Pengelolaan proyek
Tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa keluaran terjadi dan dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna keluaran.
(project management/ installation) Pengubahan (adoption)
Tahapan penyiapan orang-orang (pegawai) dengan tujuan agar mereka bisa beraktivitas dengan memanfaatkan keluaran yang dihasilkan oleh proyek (installation).
Peta Perwujudan Manfaat
Penjabaran dari Peta Strategi yang menggambarkan hubungan sebab-akibat dari pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian TS.
Peta Strategi
Media yang digunakan untuk mengomunikasikan strategistrategi yang dipilih organisasi untuk mewujudkan tujuan dan visi organisasi dalam lima tahun kepada seluruh unit dan satker.
Reformasi Birokrasi (RB)
Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola yang baik dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
Reinforcement (ADKAR)
Tindakan atau kegiatan untuk memastikan dan melanjutkan pengubahan agar tetap berjalan dalam mencapai manfaat yang diinginkan.
(Kegiatan) Rutin
Kegiatan berdasarkan tusi satker sebagaimana telah diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sehingga menghasilkan keluaran yang mampu meningkatkan kapabilitas seluruh pegawai BPK.
Rutin Strategis
Kegiatan rutin yang memiliki dampak besar dalam menghasilkan kapabilitas untuk mendukung perwujudan manfaat di BPK. Oleh karena itu perlu untuk lebih dioptimalkan, terutama dalam kegiatan pengubahan.
53
Istilah
54
Definisi
Sasaran Strategis (SS)
Hasil yang tepat dan dapat diukur yang mendukung pencapaian tujuan strategis. Pernyataan sasaran strategis menggambarkan bagaimana suatu tujuan strategis dapat dicapai.
Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM)
Sistem yang ditetapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu badan pemeriksa telah mengatur SPM secara memadai dan menyelenggarakannya secara efektif.
Sistem Pengendalian Mutu (SPM)
Sistem yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa BPK dan pelaksanaannya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pemeriksaan, serta laporan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan.
Strategi
Langkah-langkah pelaksanaan arah kebijakan mewujudkan pencapaian sasaran strategis.
Tujuan pemeriksaan strategis tentatif (tentative strategic audit objective)
Tujuan pemeriksaan yang ditetapkan berdasarkan elemenelemen dasar dari suatu fokus pemeriksaan yang kemudian akan diuraikan lebih lanjut menjadi TAO pada tingkat penugasan pemeriksaan (audit engagement).
Talent pool
Sekumpulan pegawai yang memiliki keahlian pada area-area spesifik yang diperlukan untuk melaksanakan strategi BPK.
Target
Hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
Tata kelola yang baik
Seperangkat proses bisnis dan mekanisme kerja yang diberlakukan dalam organisasi.
Tema pemeriksaan
Sub dimensi pembangunan pada RPJMN di mana programprogram pembangunan pemerintah yang menjadi fokus pemeriksaan dinilai keberhasilannya.
Tujuan Strategis (TS)
Tujuan strategis merupakan kumpulan mini-purposes yang digunakan untuk mencapai tujuan utama (ultimate purpose) organisasi yang dinyatakan dalam pernyataan misi dan mengarahkan terwujudnya visi organisasi.
Visi
Visi adalah gambaran masa depan yang ingin diciptakan oleh organisasi dan merupakan jawaban atas pertanyaan “seperti apa kesuksesan itu menurut organisasi?”. Pernyataan visi menggambarkan keadaan masa depan dari suatu organisasi yang berisikan cita dan citra yang akan diwujudkan organisasi.
untuk
LAMPIRAN
LAMPIRAN 1. HASIL EVALUASI IS ATAS PELAKSANAAN RENSTRA 2011-2015 LAMPIRAN 2. PETA PERWUJUDAN MANFAAT LAMPIRAN 3. DAFTAR KEGIATAN PENDUKUNG MANFAAT LAMPIRAN 4. MATRIKS TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN 2016-2020
55
Halaman ini sengaja dikosongkan This page is intentionally left blank
56
Lampiran 1
Matriks Evaluasi Inisiatif Strategis Renstra 2011-2015 per Triwulan IV/2015 Evaluasi Kegiatan Proyek IS No
IS
Deskripsi IS
Tujuan IS
Jumlah Keluaran
Penyelesaian Kegiatan
Rencana
Realisasi
Rencana
Realisasi
5
5
100%
100%
Evaluasi Adopsi IS
Realisasi Anggaran Rencana
Keterangan
Realisasi
-
-
Rutin-strategis pada Manfaat 1.7 Tahun 2015, telah dilakukan survei ADKAR (dengan skala 1-4) untuk pemanfaatan aplikasi SiPTL yang digabung dalam survei pemanfaatan "Kualitas tata kelola pemantauan SMP/SiAP (IS 2.3). Hasil survei dapat dilihat dalam penjelasan IS 2.3. TLHP meningkat" Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan yaitu kegiatan sosialisasi juklak TLHP dan mekanisme penilaian validitas rekomendasi pemeriksaan, coaching (mendukung sponsorship ) oleh pejabat Eselon I dan II pada pejabat struktural dan fungsional dibawahnya terkait peningkatan pemahaman mekanisme persetujuan, dan coaching oleh Direktorat EPP saat penginputan dan pemutakhiran data TLRHP dalam aplikasi SMP, serta training mekanisme pemantauan TLHP. Berdasarkan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, masih dijumpai permasalahan yaitu Pemeriksa belum mengikuti panduan TLHP yang ada, sehingga kegiatan pengubahan perlu untuk ditingkatkan dalam kegiatan rutin-strategis pada Renstra 2016-2020.
1
1.1 Peningkatan pengelolaan p pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
2
1.2 Peningkatan mutu hubungan kelembagaan BPK dengan pemangku kepentingan
- Memetakan arah kegiatan pemeriksaan yang akan dilakukan, tema-tema pemeriksaan yang penting untuk didalami, dan permintaan pemeriksaan yang mungkin akan terjadi - Melakukan analisis institusional untuk mengetahui peta kekuatan dan posisi BPK di mata pemangku kepentingan dan organisasi yang lain secara menyeluruh - Mengembangkan saluran komunikasi yang baru seperti Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPK (PPID BPK); memperluas MoU dengan para pemangku kepentingan; dan meningkatan kegiatan public awareness melalui media visit, talk show , kegiatan BPK Goes to Campus , penyusunan Laporan Tahunan BPK, dan pengembangan laman (website ) BPK - Mengembangkan format hasil pemeriksaan, baik LHP maupun IHPS, yang lebih sederhana dan mudah dimengerti para pemangku kepentingan
69
54
100%
83.25%
4,413,056,973
2,779,139,539 Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan yaitu kegiatan sosialisasi POS dan kegiatan training mekanisme pengelolaan PIK. Dari hasil evaluasi, diketahui bahwa dari sisi pengelolaan pengubahan masih belum optimal. Hal ini disebabkan keluaran (dari sisi proyek) yang dihasilkan belum merupakan keluaran utama dari IS ini, sehingga peningkatan kapasitas melalui kegiatan pengubahan belum optimal. Diharapkan kegiatan tersebut dapat ditingkatkan melalui kegiatan rutin-strategis pada Renstra 2016-2020.
Rutin-Strategis pada Manfaat 1.3 "Peningkatan kualitas komunikasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan meningkat"
3
2.1 Peningkatan mutu Mengembangkan mekanisme perencanaan pemeriksaan perencanaan pemeriksaan yang akan ditetapkan secara formal sehingga dapat memiliki kekuatan mengikat kepada semua pihak terkait.
3
3
100%
100%
1,431,185,000
1,012,253,131 Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan belum teridentifikasi karena belum mendapat data pelaporan dari satker pengelola IS. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan pengubahan belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah keluaran utama dari IS, dhi. kebijakan pemeriksaan 2011-2015, belum digunakan Pemeriksa dalam melakukan perencanaan operasional. Hal tersebut menyebabkan masih diperlukannya kegiatan pengubahan untuk mengawal pemanfaatan kebijakan pemeriksaan sebagai bentuk perencanaan strategis pemeriksaan, diharapkan kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan rutin stategis pada Renstra 2016-2020.
Rutin-Strategis pada manfaat 1.6 "Kualitas perencanaan pemeriksaanmeningkat, relevan, dan andal"
57
Matriks Evaluasi Inisiatif Strategis Renstra 2011-2015 per Triwulan IV/2015 Evaluasi Kegiatan Proyek IS No 4
5
6
IS
Deskripsi IS
2.2 Penerapan e-Audit
Tujuan IS - Meningkatkan efisiensi kegiatan pemeriksaan dari sisi waktu, SDM, maupun anggaran/keuangan. - Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dengan data dan informasi yang lebih relevan, akurat, lengkap, dan valid - Membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara baik berupa data keuangan maupun data nonkeuangan - Penerapan konsep link and match data entitas pemeriksaan
Jumlah Keluaran Rencana
Realisasi
Rencana
Realisasi
4566
4474
100%
93%
2.3 Optimalisasi pemanfaatan - Mendorong peningkatan pemanfaatan modul-modul pemeriksaan dalam SMP sehingga proses manajemen Sistem Manajemen pemeriksaan dapat terdokumentasi dengan baik Pemeriksaan (SMP) - Pemanfaatan modul perencanaan untuk merevisi RKP oleh seluruh auditorat dan perwakilan - Penggunakan modul pelaksanaan pemeriksaan untuk perekaman/penerbitan surat tugas dan program pemeriksaan secara elektronis serta mengunggah temuan pemeriksaan dan LHP oleh seluruh auditorat dan perwakilan. - Optimalisasi pemanfaatan modul pemantauan tindak lanjut, khususnya untuk pemantauan status penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, integrasi data sistem informasi kerugian negara/daerah (SIKAD), dan pemanfaatan matriks IHPS oleh Direktorat EPP - Pengembangan dan pemanfaatan modul evaluasi dan pemantauan.
13
- Memberikan fokus pada perluasan cakupan pemeriksaan sesuai dengan amanat konstitusi. Perluasan cakupan sebagaimana dimaksud adalah melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk seluruh entitas. - Memastikan mutu pekerjaan KAP dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan KAP tetap terjaga dengan baik.
13
2.4 Pemanfaatan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa untuk dan atas nama BPK
Penyelesaian Kegiatan
12
100%
98.5%
Evaluasi Adopsi IS
Realisasi Anggaran Rencana
Realisasi
72,351,040,000
64,435,377,642 Tahun 2012, 2013, dan 2015, telah dilakukan survei ADKAR pada wilayah barat, timur, dan pusat terkait penerapan e-Audit, hasil rata-rata organisasi secara berurutan di setiap tahun survei adalah (2012) tingkat Ability pada penerapan e-Audit masih rendah, (2013) pengisian data kedalam data center masih rendah terutama pada tingkat Awareness, Desire dan Knowledge, dan (2015) pemanfaatan portal e-Audit masih belum optimal. Permasalahan mendasar: keterbatasan akses terhadap data/informasi yang tersedia di portal dan komunikasi dari Biro TI sebesar 42% meski observasi atas Dukungan TI menunjukkan hasil ratarata di atas 50 % atas sarpras TI yang telah mendukung pemanfaatan portal e-Audit. Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan yaitu kegiatan sosialisasi portal e-Audit, kegiatan sponsorship oleh pimpinan dalam bentuk MoU, dan kegiatan training peningkatan kapasitas pelaksanaan e-Audit. Berdasarkan evaluasi, ditemukan terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengubahan seperti ketidaksesuaian target group sosialisasi, tidak adanya knowledge sharing dari peserta sosialisasi dilingkungan kerja, dan tim implementasi e-Audit satker tidak diberikan waktu dan tenaga sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, masih diperlukan kegiatan pengubahan terkait peningkatan penggunaan e-Audit. Diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan pada Kegiatan Rutin-Strategis pada Renstra 2016-2020.
14,327,444,700
Keterangan Rutin-Strategis pada Manfaat 2.2 "Kualitas penugasan pemeriksaan meningkat"
Kegiatan Rutin-Strategis: - Peningkatan pemanfaatan Portal e-Audit terkait proses pemeriksaan
Proyek RIR 2011-2015 ditutup 9,235,352,788 Tahun 2012, dilakukan survei ADKAR pada wilayah barat, timur, dan pusat untuk melihat tingkat ADKAR dalam optimalisasi pemanfaatan SMP, hasil rata-rata organisasi yang diperoleh bahwa tingkat Awareness cukup tinggi. Tahun 2015, dilakukan survei ADKAR kembali terkait pemanfaatan aplikasi SMP dan SiAP-LK. Hasil rata-rata organisasi, dengan sebaran yang cukup merata pada wilayah barat, timur, dan pusat, diperoleh bahwa tingkat Desire rendah. Permasalahan mendasar adalah keterbatasan akses informasi dan komunikasi informasi tentang SMP/SiAP. Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan yaitu sosialisasi (komunikasi) fitur SMP dan coaching berupa helpdesk penggunaan aplikasi SMP. Dari hasil evaluasi, diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian kegiatan pengubahan secara keseluruhan baik, namun tidak menutup kemungkinan kegiatan pengubahan dapat dilakukan kembali apabila diperlukan.
11
90%
94.2%
587,141,000
Proyek RIR 2011-2015 ditutup 462,183,500 Berdasarkan hasil Lanjutan Implementasi Renstra (LIR) 2011-2015, kegiatan pengubahan yang telah dilakukan yaitu komunikasi dan sponsorship (building coalition ) dalam bentuk roadshow ke Anggota dan sidang badan, sponsorship dalam Raker, dan training tahunan di pusdiklat. Dari hasil evaluasi, diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian kegiatan pengubahan secara keseluruhan baik, namun tidak menutup kemungkinan kegiatan pengubahan dapat dilakukan kembali apabila diperlukan.
58
Matriks Evaluasi Inisiatif Strategis Renstra 2011-2015 per Triwulan IV/2015 Evaluasi Kegiatan Proyek IS No
IS
Deskripsi IS
Tujuan IS
Jumlah Keluaran
Penyelesaian Kegiatan
Rencana
Realisasi
Rencana
Realisasi
7
2.5 Peningkatan efektivitas penerapan Risk Based Audit (RBA) dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan
- Penyeragaman persepsi dan pemahaman Pemeriksa terhadap konsep RBA dalam pemeriksaan LKPD - Penyusunan profil dan peta risiko seluruh entitas pemeriksaan di setiap BPK perwakilan
14
13
100%
99.7%
2,085,972,000
8
2.6 Peningkatan kapasitas Pemeriksaan Kinerja
Menyempurnakan juklak terkait pemeriksaan kinerja dan melengkapinya dengan juknis-juknis yang relevan dan diperlukan untuk dapat memberikan pedoman dan panduan yang cukup bagi para Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja
13
12
100%
90.4%
3,709,486,000
9
2.7 Peningkatan kapasitas Pemeriksaan Investigatif
- Peningkatan kualitas dan kemampuan Pemeriksa investigatif - Penyempurnaan juklak dan juknis terkait pemeriksaan investigatif - Penataan kelembagaan pelaksana pemeriksaan investigatif, pengembangan pemeriksaan yang berorientasi pada fraud assesment dalam rangka menilai kualitas fraud control system yang dilaksanakan oleh pemerintah dan entitas yang diperiksa
16
14
100%
93.4%
Evaluasi Adopsi IS
Realisasi Anggaran Rencana
4,608,950,000
10
2.8 Peningkatan kapasitas Pemeriksaan dengan Perspektif Lingkungan
Meningkatkan kualitas dan memperluas cakupan pemeriksaan berperspektif lingkungan melalui pengembangan aspek kelembagaan, aspek tata kelola, dan aspek sumber daya
7
7
100%
100%
2,438,899,000
11
2.9 Peningkatan kapasitas PDTT
- Memberikan keseragaman pemahaman mengenai PDTT dan kejelasan posisi PDTT - Menyediakan suatu perencanaan PDTT yang komprehensif untuk lima tahun ke depan
9
9
100%
94.83%
2,187,355,000
Keterangan
Realisasi
338,338,600 Tahun 2014, dilakukan survei ADKAR (skala 1-4) terkait penerapan RBA Proyek RIR 2011-2015 ditutup dengan hasil rata-rata organisasi yang diperoleh adalah tingkat rata-rata semua dimensi ADKAR masih berada di kategori rendah. Berdasarkan hasil wawancara pasif diperoleh data bahwa tiga kendala utama yang dirasakan dalam penerapan RBA adalah (1) Komitmen penerapan RBA, (2) Kecukupan waktu, dan (3) Penguasaan RBA. Kegiatan pengubahan yang telah dilaksanakan berupa sosialisasi juklak, pelatihan rutin pusdiklat, coaching via helpdesk TPP LKPP/D, dan sponsorship pada diklat peran (PT dan KTY/KTS). Dari hasil evaluasi, diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian kegiatan pengubahan secara keseluruhan baik, namun tidak menutup kemungkinan kegiatan pengubahan dapat dilakukan kembali apabila diperlukan.
2,025,767,510 Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan yaitu komunikasi dalam bentuk sosialisasi tentang juklak dan juknis, serta training terkait mekanisme pemeriksaan kinerja. Dari hasil evaluasi diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan kegiatan pengubahan kurang optimal terutama terkait keluaran utama (kegiatan proyek) masih belum selesai sampai dengan TW IV tahun 2015. Oleh karena itu, masih diperlukan kegiatan pengubahan untuk mengawal dan mengoptimalkan pemanfaatan keluaran yang dihasilkan. Diharapkan kegiatan tersebut dapat ditingkatkan melalui kegiatan rutin-strategis pada Renstra 20162020.
Rutin-Strategis pada Manfaat 1.5 "Hasil pemeriksaan yang dihasilkan mampu memenuhi harapan dan kebutuhan Pemangku Kepentingan" Kegiatan Rutin-Strategis: 1. Pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja 2. Penyusunan kajian penelitian pemeriksaan kinerja 3. Peningkatan jumlah pemeriksaan kinerja
2,269,224,291 Tahun 2012, dilakukan survei ADKAR terkait peningkatan kapasitas audit Proyek RIR 2011-2015 ditutup investigatif dan lingkungan pada BPK perwakilan dan AKN diwilayah barat, timur, dan pusat. Hasil rata-rata organisasi yang diperoleh adalah tingkat Awareness , Desire , Knowledge , dan Ability cukup tinggi, sedangkan Reinforcement masih perlu ditingkatkan. Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan untuk IS 2.8 yaitu berupa training terkait pemeriksaan berperspektif lingkungan. Sedangkan kegiatan pengubahan yang telah dilakukan untuk IS 2.7 yaitu sosialisasi terkait peraturan pemeriksaan investigatif dan training investigasi dan perhitungan kerugian negara/daerah. Dari hasil evaluasi, diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian kegiatan pengubahan secara keseluruhan baik, namun tidak menutup kemungkinan kegiatan 720,541,450 pengubahan dapat dilakukan kembali apabila diperlukan.
1,723,520,542 Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan yaitu komunikasi dengan mengunggah pada portal litbang dan siska, diklat berupa penyiapan bahan training untuk pusdiklat, sponsorship berupa building coalition tentang PDTT pada pimpinan, dan coaching pada Pemeriksa terkait PDTT. Dari hasil evaluasi, diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian kegiatan pengubahan secara keseluruhan baik, namun tidak menutup kemungkinan kegiatan pengubahan dapat dilakukan kembali apabila diperlukan.
Proyek RIR 2011-2015 ditutup
Proyek RIR 2011-2015 ditutup
59
Matriks Evaluasi Inisiatif Strategis Renstra 2011-2015 per Triwulan IV/2015 Evaluasi Kegiatan Proyek IS No
IS
Deskripsi IS
Tujuan IS
Jumlah Keluaran
Penyelesaian Kegiatan
Rencana
Realisasi
Rencana
Realisasi
- Menjalankan upaya terkait peningkatan kualitas hasil pemeriksaan, termasuk di dalamnya peningkatan atas kualitas rekomendasi yang disampaikan - Melakukan pengukuran untuk mengetahui tingkat kemanfaatan laporan pemeriksaan BPK dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan - Menentukan tata cara yang tepat dalam meralat LHP yang sudah disampaikan kepada entitas yang diperiksa
13
10
100%
93.4%
Penyempurnaan kelembagaan, tata laksana, dan peningkatan SDM yang akan membantu pelaksanaan kewenangan pemberian keterangan ahli. Penyempurnaan tata laksana pemberian keterangan ahli mencakup perluasan lingkup pemberian keterangan ahli (tidak hanya terkait dengan kerugian negara/daerah), penyertaan nama ahli kepada pemohon, pendelegasian wewenang Badan kepada BPK perwakilan dalam penunjukkan ahli, dan kriteria. pegawai yang dapat ditetapkan untuk menjadi ahli.
1
14 2.12 Peningkatan kualitas pemberian bantuan hukum
- Mengintensifkan pemberian bantuan hukum kepada semua pihak yang berhak melalui: peningkatan pemahaman atas aspek hukum dalam pemeriksaan, peningkatan pelayanan bantuan hukum, dan peningkatan sinergi dengan pihak-pihak yang terkait - Memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada Anggota BPK atau mantan Anggota BPK, Pelaksana BPK, dan pegawai BPK lainnya baik yang masih aktif maupun yang purna tugas, atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya
5
4
100%
98.67%
15 2.13 Peningkatan kualitas manajemen Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)
Peningkatan manajemen KKP: - Pengelolaan KKP - Merancang dan mengembangkan pengelolaan KKP (pascapemeriksaan) secara elektronik
3
2
100%
76%
12 2.10 Peningkatan mutu pelaporan hasil pemeriksaan
13 2.11 Peningkatan kualitas pemberian keterangan ahli
Evaluasi Adopsi IS
Realisasi Anggaran Rencana
3,773,878,000
Keterangan
Realisasi
1,454,630,300 Tahun 2012, dilakukan survei ADKAR (dengan skala 1-5) pada perwakilan dan AKN diwilayah barat, timur, dan pusat dengan hasil rata-rata organisasi yang diperoleh adalah tingkat Awareness, Desire, Knowledge, dan Ability cukup tinggi, sedangkan Reinforcement masih perlu ditingkatkan.
Rutin-Strategis pada Manfaat 2.2 "Kualitas penugasan pemeriksaan meningkat"
270,453,000 Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan yaitu komunikasi berupa sosialisasi POS dan penyelenggaraan moortcourt, sponsorship Kaditama dalam workshop, dan training terkait pemberian keterangan ahli di Pusdiklat. Berdasarkan evaluasi, diperoleh hasil bahwa kegiatan pengubahan masih diperlukan. Diharapkan kegiatan tersebut dapat ditingkatkan melalui kegiatan rutin-strategis pada Renstra 2016-2020.
Rutin-Strategis pada Manfaat 1.4 "Pemenuhan wewenang BPK meningkat"
Kegiatan Rutin-Strategis: 1. Pelaksanaan pemerolehan Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan yaitu komunikasi dalam keyakinan mutu pemeriksaan bentuk sosialisasi dan nota dinas format LHP, serta kegiatan 2. Pelaksanaan Quality pendampingan (coaching) dalam penyusunan matrik IHPS dan LHP Assurance (QA) oleh PSP, Itama, berkualitas, dan juga pelatihan di pusdiklat. Berdasarkan evaluasi, Direktorat EPP, dan Peer Review diperoleh hasil bahwa kegiatan pengubahan masih diperlukan. 3. Pelaksanaan pemerolehan Diharapkan kegiatan tersebut dapat ditingkatkan melalui kegiatan rutin- keyakinan mutu pemeriksaan strategis pada Renstra 2016-2020. melalui pemeriksaan pemerolehan keyakinan mutu 4. Pemberian layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan 5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Reviu Pemerolehan keyakinan mutu
1
100%
100%
270,453,000
1,022,963,000
907,920,748 Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan yaitu sosialisasi terkait peraturan pemberian bantuan hukum, coaching pada para eselon dalam bentuk penyuluhan hukum, dan training mekanisme bantuan hukum. Berdasarkan evaluasi, diperoleh hasil bahwa kegiatan pengubahan masih diperlukan. Diharapkan kegiatan tersebut dapat ditingkatkan melalui kegiatan rutin-strategis pada Renstra 2016-2020.
783,756,000
682,986,000 Tahun 2014, dilakukan survei ADKAR (dengan skala 1-4) terkait manajemen KKP dengan hasil rata-rata yang diperoleh organisasi adalah tingkat Desire, Knowledge, dan Ability masih rendah (2.71). Dalam hal ini, masih perlu kegiatan pengubahan yang bersifat intensif untuk memastikan kenaikan dimasing-masing dimensi ADKARnya. Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan yaitu kegiatan sosialisasi (komunikasi) POS pengelolaan KKP. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan pengubahan yang dilakukan masih belum optimal terutama untuk mengawal pemanfaatan keluaran atas IS ini. Diharapkan kegiatan pengubahan tersebut dapat ditingkatkan melalui kegiatan rutin-strategis pada Renstra 2016-2020.
Kegiatan Rutin-Strategis: - Peningkatan kualitas pendampingan pemberian keterangan ahli
Rutin-Strategis pada Manfaat 2.2 "Kualitas penugasan pemeriksaan meningkat"
Kegiatan Rutin-Strategis: - Pemberian reward atas penilaian LHP berkualitas (mencakup penilaian KKP-nya) dengan reinforcement terkait peningkatan penyusunan KKP kepada tim pemeriksa
60
Matriks Evaluasi Inisiatif Strategis Renstra 2011-2015 per Triwulan IV/2015 Evaluasi Kegiatan Proyek IS No
IS
Deskripsi IS
Tujuan IS
Jumlah Keluaran
Penyelesaian Kegiatan
Rencana
Realisasi
Rencana
Realisasi
16 2.14 Peningkatan Pengembangan hubungan kerja yang konstruktif terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan intern yang menjadi pemberdayaan Aparat tugas utama APIP Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab BPK
5
5
100%
17
2
1
100%
3.1 Optimalisasi pemberian Pendapat BPK
Penetapan perangkat peraturan/pedoman/acuan dalam pelaksanaan pemberian pendapat, termasuk di dalamnya mekanisme hubungan kerja auditorat dan perwakilan dengan Direktorat EPP dalam mengajukan usulan pemberian pendapat
Realisasi
100%
20,124,854,000
18,621,483,988 Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan yaitu komunikasi dalam bentuk workshop terkait pemberdayaan APIP, sponsorship pada FGD pemeriksaan kinerja APIP, dan training. Dari hasil evaluasi, diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian kegiatan pengubahan secara keseluruhan baik, namun tidak menutup kemungkinan kegiatan pengubahan dapat dilakukan kembali apabila diperlukan.
92.5%
386,465,000
153,875,000 Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan yaitu komunikasi pada Badan, komunikasi pembahasan keseragaman penyusunan konsep bahan pendapat dengan satker terkait, dan coaching dalam hal penyusunan bagan alur untuk konsep pendapat. Berdasarkan evaluasi, diperoleh hasil bahwa masih diperlukan adanya kegiatan pengubahan untuk mengawal pencapaian tujuan IS. Diharapkan kegiatan tersebut dapat ditingkatkan melalui kegiatan rutin-strategis pada Renstra 2016-2020.
Keterangan Proyek RIR 2011-2015 ditutup
Rutin-strategis pada Manfaat 1.4 "Pemenuhan wewenang BPK meningkat" Kegiatan Rutin-Strategis: 1. Revisi Pedoman Penyusunan Pendapat 2. Pengembangan kapasitas penyusunan konsep usulan bahan pendapat (UBP) melalui training terkait analisis hasil pemeriksaan untuk dikembangkan menjadi bahan pendapat
430,835,000
243,855,000 Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan yaitu komunikasi sponsorship Proyek RIR 2011-2015 ditutup untuk meningkatkan komitmen anggota Majelis TP, sosialisasi terkait peranan BPK, tugas fungsi panitera BPK, coaching terkait penyelesaian kasus kerugian negara, dan training terkait SAP. Dari hasil evaluasi, diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian kegiatan pengubahan secara keseluruhan baik, namun tidak menutup kemungkinan kegiatan pengubahan dapat dilakukan kembali apabila diperlukan.
100%
6,614,065,000
4,874,774,985 Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan yaitu kegiatan sosialisasi atas Proyek RIR 2011-2015 ditutup juknis pemantauan, kegiatan sponsorship dalam mendorong penggunaan juknis, dan kegiatan training terkait kerugian negara. Dari hasil evaluasi, diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian kegiatan pengubahan secara keseluruhan baik, namun tidak menutup kemungkinan kegiatan pengubahan dapat dilakukan kembali apabila diperlukan.
89%
4,853,515,000
3,103,161,570 Tidak ada kegiatan pengubahan
18
4.1 Percepatan penyelesaian Memastikan proses penyelesaian tuntutan Tuntutan Perbendaharaan perbendaharaan secara cepat dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
8
6
100%
99.42%
19
4.2 Peningkatan pemantauan - Meningkatkan aspek peraturan yang terkait dengan penyelesaian ganti penetapan dan penyelesaian ganti kerugian kerugian negara/daerah negara/daerah dan mekanisme serta perangkat lunak pemantauannya - Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah; - Mewujudkan database pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang akurat dengan memperhatikan prinsip benar jumlahnya, lengkap uraiannya, dan jelas sumbernya melalui optimalisasi sistem informasi tentang kerugian negara/daerah
16
16
100%
20
5.1 Peningkatan efektivitas pelaksanaan reviu atas pilar-pilar SPKM
8
7
100%
- Pelaksanaan reviu atas pilar SPKM telah berjalan dengan efektif dan rekomendasi peer review telah ditindaklanjuti - Memastikan tersedianya pedoman dan POS reviu pilar SPKM dan tindak lanjut yang dapat dilaksanakan dan bersifat komprehensif - Memberikan gambaran atas mutu kelembagaan BPK dan hasil pemeriksaannya serta upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan dalam lima tahun ke depan - Menjadi dasar dan referensi bagi pelaksanaan reviu kinerja BPK oleh BPK negara lain; - Memastikan ketersediaan SDM Itama yang memiliki kompetensi yang memadai
Evaluasi Adopsi IS
Realisasi Anggaran Rencana
Proyek RIR 2011-2015 ditutup
61
Matriks Evaluasi Inisiatif Strategis Renstra 2011-2015 per Triwulan IV/2015 Evaluasi Kegiatan Proyek IS No
IS
Deskripsi IS
Tujuan IS
Jumlah Keluaran
Penyelesaian Kegiatan
Rencana
Realisasi
Rencana
Realisasi
Evaluasi Adopsi IS
Realisasi Anggaran Rencana
Keterangan
Realisasi
21
5.2 Penyempurnaan Kode Etik - Penyempurnaan kode etik beserta perangkat yang dan pengembangan diperlukan perangkatnya - Meningkatkan keefektifan fungsi dan peran Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) - Meningkatkan pemahaman dan kesadaran Pelaksana BPK terhadap pentingnya kode etik
3
2
100%
93.94%
427,603,000
47,750,000 Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan yaitu sosialisasi kode etik 2011 dan zona integritas, serta kegiatan FGD terkait. Kegiatan ini diidentifikasi dapat menjadi faktor pendukung untuk mewujudkan salah satu peningkatan manfaat dalam modal organisasi pada Renstra BPK 2016-2020.
22
6.1 Percepatan penyelesaian Peraturan BPK di bidang Pemeriksaan Keuangan Negara
Penyelesaian peraturan BPK di bidang pemeriksaan memberikan panduan dan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK
13
6
100%
89.19%
1,725,916,605
1,628,966,605 Tidak ada kegiatan pengubahan
Rutin-Strategis pada Manfaat 2.8 "Kuantitas dan kualitas peraturan dalam melaksanakan tusi BPK meningkat"
23
6.2 Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara
- Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara akan menjadi lebih harmonis dan selaras dengan kewenangan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan negara - Meningkatkan efektivitas pelaksanaan MoU dengan instansi terkait dalam upaya untuk dapat memastikan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK secara efektif
6
5
100%
89%
3,894,569,000
1,948,759,481 Tidak ada kegiatan pengubahan
Rutin-Strategis pada Manfaat 2.8 "Kuantitas dan kualitas peraturan dalam melaksanakan tusi BPK meningkat"
24
7.1 Perwujudan Organisasi dan Tata Laksana BPK yang berkualitas
- Pemetaan proses bisnis tiap-tiap satker - Pemetaan POS yang diperlukan sesuai dengan proses bisnis - Penyusunan panduan penyusunan POS - Penyelarasan satuan-satuan kerja BPK yang saling terkait - Penyediaan kajian proses bisnis yang ideal untuk BPK
11
11
100%
100%
8,301,431,000
6,597,793,220 Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan yaitu diseminasi (komunikasi) Proyek RIR 2011-2015 ditutup SOTK di Kantor BPK Pusat, BPK Perwakilan, dan pada Rakor Pelaksana BPK. Dari hasil evaluasi, diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian kegiatan pengubahan secara keseluruhan baik, namun tidak menutup kemungkinan kegiatan pengubahan dapat dilakukan kembali apabila diperlukan.
25
8.1 Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi secara konsisten dan menyeluruh
- Mengembangkan dan menyelesaikan seluruh fungsi dan perangkat yang diperlukan sehingga dapat mendukung pelaksanaan manajemen SDM berbasis kompetensi secara konsisten dan menyeluruh - Mengupayakan agar pegawai yang telah direkrut dapat memberikan unjuk kerja yang optimal dengan disertai peningkatan kompetensi yang dapat mendukung peningkatan kinerja satker dan organisasi
33
23
94.25%
80.75%
4,614,000,000
Proyek RIR 2011-2015 ditutup 2,362,256,906 Tahun 2015, dilakukan survei ADKAR (skala 1-4) untuk pemanfaatan aplikasi SISDM pada wilayah barat, timur, dan pusat. Hasil pengamatan praktik pengoperasian aplikasi SISDM terhadap 561 orang, diketahui 43% (240 orang) mahir menggunakan SISDM, dengan profil responden mahir di wilayah barat 45%, wilayah timur 65%, dan wilayah pusat 36%.
Inisiatif Strategis 3.3.1: "Pengembangan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional"
Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan yaitu sosialisasi aplikasi SISDM, helpdesk terkait aplikasi SISDM, dan coaching dalam workshop High performance organization. Dari hasil evaluasi, diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian kegiatan pengubahan secara keseluruhan baik, namun tidak menutup kemungkinan kegiatan pengubahan dapat dilakukan kembali apabila diperlukan.
62
Matriks Evaluasi Inisiatif Strategis Renstra 2011-2015 per Triwulan IV/2015 Evaluasi Kegiatan Proyek IS No 26
IS
Deskripsi IS
8.2 Penerapan Manajemen Kinerja Individu (MAKIN)
Tujuan IS - Meningkatkan dukungan secara komprehensif melalui penerapan secara konsisten unsur–unsur SDM lainnya, antara lain uraian jabatan, proses bisnis, standar kompetensi teknis, sistem informasi SDM serta dukungan aplikasi teknologi informasi - Meningkatkan peran staf untuk lebih berkontribusi dalam strategi BPK dan peran atasan langsung dalam membangun dan mengembangkan kompetensi bawahannya
Jumlah Keluaran
Penyelesaian Kegiatan
Rencana
Realisasi
Rencana
Realisasi
4
3
100%
95.5%
Evaluasi Adopsi IS
Realisasi Anggaran Rencana
8,653,546,000
Keterangan
Realisasi
6,849,085,483 Tahun 2012, dilakukan survei ADKAR (skala 1-5) pada BPK perwakilan dan Proyek RIR 2011-2015 ditutup AKN diwilayah barat, timur, dan pusat dengan hasil rata-rata organisasi yang diperoleh adalah tingkat Awareness , Desire , Knowledge dan Ability cukup tinggi, dan Reinforcement pada tingkat sedang. Tahun 2013, dilakukan survei ADKAR kembali terkait penerapan MAKIN dengan hasil yang diperoleh adalah tingkat ADKAR disetiap elemen MAKIN memiliki hasil yang berbeda-beda. Namun secara keseluruhan pemahaman (Awareness /A) masih kurang baik, nilai Knowledge (K) masih kurang baik terutama terkait pemanfaatan aplikasi, dan itu berpengaruh pada nilai Desire (D) yang kurang baik juga. Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan yaitu komunikasi berupa sosialisasi dan workshop , coaching dalam pendampingan penyusunan SKP dan KKP MAKIN secara rutin, serta workshop fitur rekam kinerja pegawai, dan kegiatan training MAKIN pada Eselon III dan IV. Dari hasil evaluasi, diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian kegiatan pengubahan secara keseluruhan baik, namun tidak menutup kemungkinan kegiatan pengubahan dapat dilakukan kembali apabila diperlukan.
27
8.3 Penerapan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP)
Melakukan penyesuaian atas penerapan JFP terkait dengan penyusunan program pengembangan Pemeriksa, penyusunan aturan pelaksanaan JFP, implikasi jabatan, aspek pendidikan, dan aspek keuangan
116
111
100%
89.49%
2,134,455,000
1,145,909,575 Tahun 2015, dilakukan survei ADKAR (skala 1-4) untuk implementasi penghitungan angka kredit dan kenaikan peran pada wilayah barat, timur, dan pusat. Hasil rata-rata organisasi tingkat Ability cukup baik. Permasalahan mendasar adalah peraturan/standar/kebijakan yang tersedia belum menjawab kebutuhan Pemeriksa.
Proyek RIR 2011-2015 ditutup
Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan yaitu sosialisasi JFP, training penerapan JFP, dan kegiatan manajemen resistensi terkait disiplin pengisian DUPAK. Dari hasil evaluasi, diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian kegiatan pengubahan secara keseluruhan baik, namun tidak menutup kemungkinan kegiatan pengubahan dapat dilakukan kembali apabila diperlukan.
28
8.4 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi
Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi bagi KJ yang ada di lingkungan BPK berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Pada akhir periode renstra 2011—2015 diharapkan 85% dari peserta diklat dapat memenuhi standar kompetensi yang telah direncanakan
369
398
100%
98.81%
29
8.5 Penerapan manajemen karir yang jelas
- Pembinaan pegawai akan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif - Memiliki acuan yang jelas dalam menyiapkan kurikulum diklat sesuai dengan kebutuhan organisasi
5
5
100%
100%
6,227,997,873
Proyek RIR 2011-2015 ditutup 2,862,730,916 Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan yaitu FGD (komunikasi) penyusunan silabus diklat, coaching pada para LO diklat, sponsorship Badan terkait pentingnya pelatihan di organisasi. Dari hasil evaluasi, diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian kegiatan pengubahan secara keseluruhan baik, namun tidak menutup kemungkinan kegiatan pengubahan dapat dilakukan kembali apabila diperlukan.
596,405,000
56,800,000 Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan yaitu sosialisasi (komunikasi) Proyek RIR 2011-2015 ditutup melalui media internal, dan sponsorship Sekjen saat pelantikan struktural. Dari hasil evaluasi, diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian kegiatan pengubahan secara keseluruhan baik, namun tidak menutup kemungkinan kegiatan pengubahan dapat dilakukan kembali apabila diperlukan.
63
Matriks Evaluasi Inisiatif Strategis Renstra 2011-2015 per Triwulan IV/2015 Evaluasi Kegiatan Proyek IS No
IS
Deskripsi IS
Tujuan IS
Jumlah Keluaran
Penyelesaian Kegiatan
Realisasi Anggaran
Rencana
Realisasi
Rencana
Realisasi
Rencana
Realisasi
Evaluasi Adopsi IS
Keterangan
30
9.1 Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan standar
- Meningkatkan pemenuhan standar sarana dan prasarana kerja - Melakukan penertiban dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan BPK
30
22
100%
91.65%
39,032,737,000
35,136,499,854 Tidak ada kegiatan pengubahan
31
9.2 Penerapan e-BPK secara menyeluruh dan berkelanjutan
Mengupayakan adanya sarana knowledge sharing atas berbagai data, informasi, dan pengetahuan yang telah ada dalam berbagai sistem informasi dan aplikasi di BPK untuk dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja BPK dan seluruh satker
6
11
100%
100%
15,470,418,000
Inisiatif Strategis 3.2.1: 10,585,255,747 Tahun 2012, dilakukan survei ADKAR (skala 1-5) di BPK perwakilan dan "Pengembangan Sistem TI untuk AKN wilayah barat, timur dan pusat dengan hasil rata-rata organisasi yang diperoleh adalah nilai masing-masing komponen ADKAR sudah baik. tata kelola BPK"
- Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai - Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran - Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
55
52
99.8%
94.6%
5440
5315
99.50%
94.36%
32 10.1 Penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara menyeluruh dan konsisten
Inisiatif Strategis 3.2.3: " Efisiensi sarana prasarana melalui Penerapan desk sharing untuk Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP)"
Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan yaitu kegiatan sosialisasi (komunikasi) atas platform kolaborasi, kegiatan internalisasi (coaching ) aplikasi SiAP untuk internal TI, kegiatan training aplikasi SiAP pada AKN dan BPK Perwakilan, dan kegiatan Sponsorship (building coalition ) pada sidang Badan dan FE 1 terkait implementasi SiAP. Kegiatan ini diidentifikasi dapat menjadi faktor pendukung untuk mewujudkan salah satu peningkatan manfaat dalam modal organisasi pada Renstra BPK 2016-2020.
55,342,690,336
292,823,082,487
Proyek RIR 2011-2015 ditutup 37,590,277,444 Kegiatan pengubahan yang telah dilakukan yaitu kegiatan sosialisasi (komunikasi) atas pedoman, kegiatan coaching (pendampingan) dalam proses penginputan RKA, dan kegiatan training terkait mekanisme penganggaran berbasis kinerja. Dari hasil evaluasi, diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian kegiatan pengubahan secara keseluruhan baik, namun tidak menutup kemungkinan kegiatan pengubahan dapat dilakukan kembali apabila diperlukan. 222,126,924,815
64
Lampiran 3
DAFTAR KEGIATAN PELAKSANAAN RENSTRA 2016-2020
Sasaran Strategis
SS 1 Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan
Manfaat
M.1.1 Hasil pemeriksaan dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan
IKU
Kegiatan
Keluaran
Tingkat relevansi 1. Penyempurnaan komunikasi dan evaluasi data PTL pemeriksaan dengan harapan dan a. Peningkatan kegiatan komunikasi dengan auditee untuk Laporan kegiatan kebutuhan pemangku memperoleh informasi terkait status TL rekomendasi kepentingan melalui forum PTL
b. Penyempurnaan dan optimalisasi SiPTL yang saat ini sedang dikembangkan TI dan Direktorat EPP
c. Identifikasi dan pemetaan rekomendasi TL yang masih dapat dilaksanakan/memiliki nilai signifikan/diputihkan. d. Peningkatan kompetensi dalam melakukan evaluasi rekomendasi TL melalui training dan bimbingan (coaching )
√
√
√
√
SiPTL yg dapat mengakomodir - Pelaksana: Biro TI dan data unggahan dari auditee Direktorat EPP (termasuk data pendukungnya) - Satker terkait: AKN/Perwakilan, Direktorat EPP Mapping TL dan Roadmap TL Pelaksana: AKN/Perwakilan, Direktorat EPP
√
√
√
√
√
Laporan training
√
Pelaksana: AKN/Perwakilan
Pelaksana: AKN/Perwakilan, Pusdiklat
√
√
√
√
i. Rapat konsultasi dengan lembaga perwakilan, pemerintah, dan nonpemerintah
Laporan hasil rapat konsultasi
ii. Forum pertemuan dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan baik yang bersifat tahunan (kepada semua elemen pemangku kepentingan) maupun parsial kepada setiap pemangku kepentingan
Laporan hasil forum
iii. Analisis berita media massa
Laporan analisis berita media (bulanan)
- Pelaksana: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, - Satker terkait: AKN/Perwakilan, Badan, dan satker terkait isu yang dibahas Pelaksana: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional
Pelaksana: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Laporan analisis aduan (aduan) Pelaksana: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Hasil analisis kebutuhan dan - Pelaksana: Biro Humas harapan pemilik kepentingan dan Kerja Sama kepada BPK yang dapat Internasional digunakan untuk perencanaan - Satker terkait: pemeriksaan maupun Direktorat PSMK pengembangan kapasitas kelembagaan BPK
Kapabilitas/ Perubahan Organisasi
Keterangan
1. PFP yang memiliki kemampuan analitis yang tinggi, pemahaman TI, memahami kebutuhan satker terkait PTL, dan memahami substansi standar pemeriksaan, bentuk TL yg berhubungan dgn rekomendasi. 2. Kemampuan berkomunikasi dari PFP untuk memastikan rekomendasi, koordinasi, dan edukasi terhadap auditee
- M.1.1 adalah Manfaatakhir yang perwujudannya didukung langsung oleh M.1.2 s.d M.1.5. - Kegiatan berasal dari kegiatan pendukung manfaat pada M.1.2 Penyelesaian TLHP meningkat
SDM Biro Humas dan Kerja Sama Internasional mampu melakukan analisis kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan yang berasal dari hasil rapat konsultasi, forum BPK mendengar, hasil analisis berita media massa maupun aduan pemilik kepentingan yang dapat digunakan untuk perencanaan pemeriksaan maupun pengembangan kapasitas kelembagaan BPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang BPK
Kegiatan berasal dari kegiatan pendukung manfaat pada M.1.3 Kualitas komunikasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan meningkat
√
√
√
Pj: Setjen (Biro Humas dan Kerja Sama Internasional) Pelaksana: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional
a. Meningkatkan kegiatan untuk mendapatkan masukan terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap BPK melalui:
b. Melakukan analisis kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan dan menyampaikannya dalam rakor atau raker sebagai masukan untuk perencanaan pemeriksaan maupun pengembangan kapasitas kelembagaan BPK
Pj: AKN/Perwakilan √
2. Meningkatkan pemahaman BPK atas kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan
iv. Analisis aduan pemangku kepentingan
Satker Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Penanggung jawab, Pelaksana, Satker terkait) 2016 2017 2018 2019 2020
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
66
Sasaran Strategis
Manfaat
IKU
Kegiatan
Keluaran
c. Meningkatkan kapasitas sumber daya dalam rangka pelaksanaan analisis kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan melalui: i. Pengembangan aplikasi alternatif pengelolaan aduan melalui: - aplikasi lapor (dari kantor Sekretariat Presiden & Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Kementerian PANRB) - portal : untuk tertib administrasi aduan -monitoring status laporan/ aduan ii. Training/ diklat/ coaching terkait dengan analisis
Aplikasi
Satker Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Penanggung jawab, Pelaksana, Satker terkait) 2016 2017 2018 2019 2020 Pelaksana: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Biro TI, dan Pusdiklat Pelaksana: Biro TI Satker terkait: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional
√
√
√
√
√
Adanya aplikasi yang dapat membantu Biro Humas dan Kerja Sama Internasional dalam melakukan analisis kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan
√
√
√
√
SDM Biro Humas dan Kerja Sama Internasional mampu melakukan analisis kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan
Laporan
- Pelaksana: Pusdiklat - Satker terkait: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional
3. Pemberian pendapat hukum dalam konsep pertimbangan penyelesaian kerugian negara/daerah
Hasil kajian
Pj: Ditama Binbankum
a. Melakukan penggalian data dan informasi dengan mengadakan kegiatan koordinasi berupa diskusi, wawancara, konfirmasi, dsb.
Laporan hasil koordinasi
√
√
√
√
√
b. Menyusun kajian hukum dalam rangka penyusunan konsep pertimbangan hukum atas kasus kerugian negara/daerah c. Melakukan pemaparan (ekspose ) kasus posisi kepada Pimpinan BPK atas konsep pertimbangan hukum yang diajukan
Konsep pertimbangan
Pelaksana: Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah (KHK) Satker terkait: Seluruh AKN/Perwakilan, dan pihak eksternal (Kementerian/Lembaga (K/L), Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah (Pemda)) Pelaksana:Direktorat KHK
√
√
√
√
√
Pelaksana:Direktorat KHK Satker terkait: Biro Sekretariat Pimpinan (Setpim) Pelaksana: Pusdiklat Satker terkait: Direktorat KHK Pelaksana:Direktorat KHK
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan
Laporan kegiatan
d. Pengembangan kapasitas melalui kegiatan diklat terkait Hasil diklat dengan pengelolaan keuangan negara/daerah dan hukum e. Mendorong sponsorship-building coalition dalam rangka pemberian pertimbangan hukum atas kasus kerugian negara/daerah 4. Evaluasi hasil pemeriksaan akuntan publik untuk perbaikan mekanisme pengadaan dan pelaksanaan pemeriksaan oleh akuntan publik
Laporan evaluasi
5. Peningkatan pelaksanaan pemberian pendapat BPK melalui:
Pj: Ditama Revbang (Direktorat EPP) Pj: Ditama Revbang (Direktorat EPP)
a. Revisi Pedoman Penyusunan Pendapat
Pedoman yang telah direvisi
b. Pengembangan kapasitas penyusunan konsep usulan bahan pendapat (UBP) melalui training terkait analisis hasil pemeriksaan untuk dikembangkan menjadi bahan pendapat
Laporan diklat
c. Penyusunan database bahan pendapat (Isat)
Database (usulan dari satker dan pendapat yang sudah jadi, peraturan terkait)
- Pelaksana: Direktorat EPP - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan, Dit Litbang, Dit LPBH - Pelaksana: Pusdiklat - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan, Direktorat EPP - Pelaksana: Direktorat EPP - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
√
Kapabilitas/ Perubahan Organisasi
√
√
√
√
√
√
SDM yang cermat dan mampu melakukan analisis atas tindak lanjut penyelesaian kerugian negara/daerah
Keterangan
Kegiatan berasal dari kegiatan pendukung manfaat pada M.1.4 Pemenuhan wewenang BPK meningkat
1. Satker Pemeriksa memahami dan mampu menyusun usulan bahan pendapat sesuai dengan pedoman. 2. Pelaksana Direktorat EPP kompeten dalam menulis/menyusun konsep bahan pendapat/konsep pendapat
√
Database bahan pendapat berdasarkan tema
67
Sasaran Strategis
Manfaat
IKU
Kegiatan
Keluaran
6. Pelaksanaan pemeriksaan on call a. Rapat konsultasi b. Kajian untuk menentukan apakah topik pemeriksaan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan BPK c. Penganggaran audit on call sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) perencanaan tahunan d. Persetujuan Badan atas pelaksanaan audit on call e. Pelaksanaan audit on call
Satker Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Penanggung jawab, Pelaksana, Satker terkait) 2016 2017 2018 2019 2020 Pj: AKN
LHP on call
7. Pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja
a. Penyempurnaan perangkat juknis penyusunan LHP pemeriksaan kinerja
Juknis penyusunan LHP kinerja
b. Penyempurnaan perangkat lunak (PL) pemeriksaan kinerja
PL yang disempurnakan
c. Sosialisasi dan pendampingan pemeriksaan kinerja
- Pelaksana: Satker Pemeriksa, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional - Satker terkait: Direktorat Litbang, Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum (LPBH)/Direktorat KHK Pj: Ditama Revbang (Direktorat LitbangSubdit Litbang Pemeriksaan Kinerja) - Pelaksana: Direktorat Litbang-Subdit Litbang Pemeriksaan Kinerja - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan - Pelaksana: Direktorat Litbang-Subdit Litbang Pemeriksaan Kinerja - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan - Pelaksana: Direktorat Litbang-Subdit Litbang Pemeriksaan Kinerja - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
d. Workshop dan training untuk penyeragaman pemahaman pemeriksaan kinerja kepada Pemeriksa
- Pelaksana: Pusdiklat, Direktorat Litbang-Subdit Litbang Pemeriksaan Kinerja - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
e. Training Pemeriksa agar mampu/ berkompeten melakukan pemeriksaan kinerja
- Pelaksana: Pusdiklat, Direktorat Litbang-Subdit Litbang Pemeriksaan Kinerja - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
f. Sponsorship dari Pisat Pemeriksa untuk berkomitmen dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja
Pelaksana: Auditorat/Perwakilan
g. Bimbingan/coaching atasan langsung Pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja
Pelaksana: Auditorat/Perwakilan
h. Pelatihan atasan langsung dalam melakukan coaching
- Pelaksana: Pusdiklat - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
8. Penyusunan kajian penelitian pemeriksaan kinerja
Pj: Ditama Revbang (Direktorat LitbangSubdit Litbang Pemeriksaan Kinerja)
Kajian Fokus Pemeriksaan
Hasil kajian fokus pemeriksaan kinerja
Kapabilitas/ Perubahan Organisasi Pelaksanaan audit on call
√
√
√
√
√
sesuai ketentuan/prosedur
Keterangan
Kegiatan berasal dari kegiatan pendukung manfaat pada M.1.5 Hasil pemeriksaan yang dihasilkan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan
1. Pemeriksa memahami metode pemeriksaan kinerja
√
√
2. Pemeriksa memiliki kompetensi melakukan pemeriksaan kinerja.
√
√
√
√
3. Pimpinan satker (Pisat) pemeriksaan memahami manfaat dari pemeriksaan kinerja
Dilakukan setiap tahun dengan 4. PFP mau dan mampu memperhatikan hasil survei memberikan bimbingan kepada ADKAR PFP lain yang membutuhkan pada saat melakukan pemeriksaan kinerja 5. Personel Direktorat Litbang memiliki kompetensi melakukan analisis dan penulisan kajian terkait tema strategis pemeriksaan kinerja yang menjadi fokus pemeriksaan kinerja
Dilakukan setiap tahun dengan memperhatikan hasil survei ADKAR
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
68
Sasaran Strategis
Manfaat
IKU
Kegiatan
Keluaran
9. Peningkatan jumlah pemeriksaan kinerja
Pj: AKN/Perwakilan
a. Pemetaan resource pemeriksaan satker (jumlah, talent Peta sumber daya Pemeriksa pemeriksaan) b. Sponsorship untuk mendorong komitmen Pisat Sponsor roadmap Pemeriksa dalam mengimplementasikan perencanaan lima tahun pemeriksaan
Pelaksana: Auditorat/Perwakilan - Pelaksana: Direktorat PSMK - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan - Pelaksana: Direktorat PSMK - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan Pelaksana: Pusdiklat, Biro SDM - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan Pj: Ditama Revbang (Direktorat LitbangSubdit Litbang PDTT) - Pelaksana: Direktorat Litbang-Subdit Litbang PDTT - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan - Pelaksana: Direktorat Litbang-Subdit Litbang PDTT - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan Pelaksana: Pusdiklat, Direktorat Litbang-Subdit Litbang PDTT
c. Sosialisasi terkait program yang menjadi fokus pemeriksaan di satker untuk peningkatan pemahaman kepada PFP dan PSP
Laporan sosialisasi
d. Peningkatan kompetensi Pemeriksa terkait pemeriksaan kinerja melalui training atau talent pool
Laporan training talent pool
10. Pengembangan kapasitas PDTT
a. Penyempurnaan juklak PDTT
Juklak PDTT revised
b. Sponsorship agar Pisat Pemeriksa berkomitmen dalam pelaksanaan PDTT sesuai konsep baru
c. Pelatihan bagi analis Direktorat Litbang-Subdit Litbang PDTT terkait kompetensi penyusunan PL pemeriksaan
d. Pelatihan bagi Pemeriksa terkait konsep baru PDTT
IP 1 Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan pemangku kepentingan
M.1.3 Kualitas komunikasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan meningkat
Satker Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Penanggung jawab, Pelaksana, Satker terkait) 2016 2017 2018 2019 2020
√
Keterangan
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1. Pemeriksa memahami metode PDTT √
2. Pemeriksa memiliki kompetensi melakukan PDTT
√
3. Pisat pemeriksaan memahami manfaat dari PDTT
- Pelaksana: Pusdiklat, Direktorat Litbang-Subdit Litbang PDTT - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
Indeks kepuasan para I. Peningkatan pemahaman BPK atas kebutuhan dan pemangku harapan pemangku kepentingan kepentingan atas kualitas komunikasi 1. Peningkatan kegiatan untuk mendapatkan masukan terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap BPK melalui:
√
Kapabilitas/ Perubahan Organisasi
√
√
√
√
4. PFP mau dan mampu memberikan bimbingan pada saat melakukan PDTT
√
√
√
√
5. Para analis dan peneliti Direktorat Litbang-Subdit Litbang PDTT berkompeten dalam menyusun PL PDTT
- Manfaat-langsung (direct benefit ) yang mendukung langsung perwujudan M.1.1
Pj: Setjen (Biro Humas dan Kerja Sama Internasional)
a. Rapat konsultasi dengan lembaga perwakilan, pemerintah, dan nonpemerintah
Laporan hasil rapat konsultasi
- Pelaksana: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, - Satker terkait: AKN/Perwakilan, Badan, dan satker terkait isu yang dibahas
√
√
√
√
√
b. Forum pertemuan dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan baik yang bersifat tahunan (kepada semua elemen pemangku kepentingan) maupun parsial kepada setiap pemangku kepentingan
Laporan hasil forum
- Pelaksana: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, - Satker terkait: AKN/Perwakilan, Badan, dan satker terkait isu yang dibahas
√
√
√
√
√
- Pimpinan BPK berkomitmen untuk melaksanakan rapat konsultasi sesuai permintaan lembaga perwakilan atau pemerintah - Biro Humas dan Kerja Sama Internasional berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperoleh masukan terkait kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan - SDM Biro Humas dan Kerja Sama Internasional mampu melakukan analisis berita media massa dan aduan untuk mendapatkan informasi kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan yang dapat digunakan untuk perencanaan
- Direct benefit dalam internal proses 1 (IP 2) yang berkontribusi terhadap perwujudan M.1.4 dan M.1.7
69
Sasaran Strategis
Manfaat
IKU
Kegiatan
c. Analisis berita media massa
d. Analisis aduan pemangku kepentingan
2. Analisis kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan dan menyampaikannya dalam rakor atau raker BPK sebagai masukan untuk perencanaan pemeriksaan maupun pengembangan kapasitas kelembagaan BPK
3. Peningkatan kapasitas sumber daya dalam rangka pelaksanaan analisis kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan melalui: a. Pengembangan aplikasi alternatif pengelolaan aduan melalui: - aplikasi lapor (dari kantor Sekretariat Presiden dan Kementerian PANRB) - portal : untuk tertib administrasi aduan -monitoring status laporan/ aduan b. Training / diklat/ coaching terkait dengan analisis kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan
Keluaran
Satker Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Penanggung jawab, Pelaksana, Satker terkait) 2016 2017 2018 2019 2020
Laporan analisis berita media (bulanan)
Pelaksana: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Laporan analisis aduan (aduan) Pelaksana: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Hasil analisis kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan kepada BPK yang dapat digunakan untuk perencanaan pemeriksaan maupun pengembangan kapasitas kelembagaan BPK
- Pelaksana: Direktorat PSMK - Satker terkait: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional
√
√
√
√
√
Aplikasi
- Pelaksana: Biro TI - Satker terkait: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional
√
Laporan
- Pelaksana: Pusdiklat - Satker terkait: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional
Pj: Setjen (Biro Humas dan Kerja Sama Internasional) 1. Standarisasi Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK - Aplikasi pelayanan PIK - tahun - Pelaksana: Biro Humas 2017 dan Kerja Sama .- POS pendukung PIK Internasional - Satker terkait: Biro TI
Kapabilitas/ Perubahan Organisasi
Keterangan
-Pemeriksaan maupun pengembangan kapasitas kelembagaan BPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang BPK
SDM Biro Humas dan Kerja Sama Internasional mampu melakukan analisis kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan yang berasal dari hasil rapat konsultasi, forum BPK mendengar, hasil analisis berita media massa maupun aduan pemilik kepentingan yang dapat digunakan untuk perencanaan pemeriksaan maupun pengembangan kapasitas kelembagaan BPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang BPK
√
√
√
√
Adanya aplikasi yang dapat membantu Biro Humas dan Kerja Sama Internasional dalam melakukan analisis kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan
√
√
√
√
SDM Biro Humas dan Kerja Sama Internasional mampu melakukan analisis kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan
- Manfaat-langsung (direct benefit ) yang mendukung langsung perwujudan M.1.1 - Direct benefit dalam internal proses 1 (IP 2) yang berkontribusi terhadap perwujudan M.1.4 dan M.1.7
II. Peningkatan kualitas komunikasi BPK dengan pemangku kepentingan
a. Penyusunan aplikasi pelayanan PIK
- Pelaksana: Biro TI - Satker terkait: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional b. Penyusunan POS perubahan atas pelayanan pengaduan POS perubahan atas pelayanan - Pelaksana: Biro Humas dan permintaan informasi pengaduan dan permintaan dan Kerja Sama informasi-tahun 2016 Internasional - Satker terkait: Direktorat Litbang c. Penyusunan POS Sumber Daya PIK POS Sumber Daya (sarana- Pelaksana: Biro Humas prasarana) - tahun 2017 dan Kerja Sama Internasional - Satker terkait: Direktorat Litbang d. Diseminasi tentang POS dan Aplikasi PIK Laporan - Pelaksana: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional
√
Aplikasi pelayanan PIK
Tata kelola komunikasi dan informasi BPK sesuai standar yang sama seperti dalam UU 14/2008.
√
√
√
√
√
70
Sasaran Strategis
Manfaat
IKU
Kegiatan
Keluaran
e. Diklat pelayanan PIK - tahun 2018
Laporan
f. Coaching/ mentoring/ pembinaan PIK perwakilan
Form pembinaan, Laporan
2. Pengelolaan komunikasi melalui media sosial BPK
a. Pembuatan media sosial resmi BPK
Media sosial resmi BPK
b. Penyusunan POS pengelolaan media sosial BPK
POS pengelolaan media sosial BPK
c. Sosialisasi keberadaan media sosial BPK
Laporan
d. Coaching / mentoring pengelolaan media sosial BPK Laporan/form isian dalam menanggapi isu negatif dari pemangku kepentingan sesuai standar dan POS yang berlaku.
III. Peningkatan kualitas hubungan dan kerja sama BPK dengan pemangku kepentingan 1. Peningkatan kredibilitas internasional BPK melalui pemeriksaan lembaga internasional
Laporan kegiatan
a. Fasilitasi komunikasi dan hubungan dengan lembaga internasional dan pihak eksternal terkait lainnya dalam rangka mendukung proses pemeriksaan lembaga internasional
Laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan lembaga internasional
b. Fasilitasi proses keuangan dan kegiatan penunjang lainnya bagi tim pemeriksa dan koordinasi dengan satker terkait dalam rangka mendukung proses pemeriksaan lembaga internasional c. Fasilitasi proses seleksi tim pemeriksaan lembaga internasional
Daftar Anggota Tim Pemeriksa
d. Fasilitasi proses training bagi anggota tim pemeriksaan Laporan pelaksanaan training lembaga internasional
2. Inisiasi kerja sama dengan lembaga nonpemerintah
Satker Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Penanggung jawab, Pelaksana, Satker terkait) 2016 2017 2018 2019 2020 - Pelaksana: Pusdiklat - Satker terkait: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional - Pelaksana: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional - Satker terkait: Satker Perwakilan Pelaksana: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional - Pelaksana: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional - Pelaksana: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional - Satker terkait: Direktorat Litbang - Pelaksana: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional - Satker terkait: Satker Perwakilan - Pelaksana: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional - Satker terkait: Satker Perwakilan Pj: Setjen (Biro Humas dan Kerja Sama Internasional) - Pelaksana: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, AKN, Biro SDM PJ: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional -Satker terkait: AKN II AKN III Tim Pemeriksa
Keterangan
√
√
Tata Kelola Komunikasi dan informasi BPK sesuai standar yang sama seperti dalam UU 14/2008.
√
√
- Manfaat-langsung (direct benefit ) yang mendukung langsung perwujudan M.1.1
- Direct benefit dalam internal proses 1 (IP 2) yang berkontribusi terhadap perwujudan M.1.4 dan M.1.7
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Pelaksana: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Biro Keuangan
√
√
√
Pelaksana: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Biro SDM
√
Pelaksana: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Direktorat Litbang, Pusdiklat, AKN II, AKN III, Tim Pemeriksa
√
Database dan hasil kajian kerja Pelaksana: Biro Humas sama baru dengan lembaga dan Kerja Sama nonpemerintah Internasional
Kapabilitas/ Perubahan Organisasi
1. Pemeriksa kompeten dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan internasional sesuai standar 2. Humas memiliki kompetensi dalam menjalin komunikasi dan hubungan dengan organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)
√
71
Sasaran Strategis
IP 1 Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan pemangku kepentingan
Manfaat
M.1.4 Pemenuhan wewenang BPK meningkat
IKU
Tingkat pemenuhan pelaksanaan kewenangan BPK
Kegiatan
Keluaran
Satker Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Penanggung jawab, Pelaksana, Satker terkait) 2016 2017 2018 2019 2020
Kapabilitas/ Perubahan Organisasi
Keterangan
a. Penyusunan database lembaga nonpemerintah (d.h.i Asosiasi Profesi dan Organisasi Masyarakat)
Database lembaga nonpemerintah (d.h.i Asosiasi Profesi dan Organisasi Masyarakat)
Pelaksana: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional
√
1. Humas memiliki pengetahuan tentang lembaga nonpemerintah (d.h.i Asosiasi Profesi dan Organisasi Masyarakat)
b. Pengkajian kerja sama baru dengan lembaga nonpemerintah (d.h.i Asosiasi Profesi dan Organisasi Masyarakat)
Hasil kajian kerja sama baru dengan lembaga nonpemerintah (d.h.i Asosiasi Profesi dan Organisasi Masyarakat)
Pelaksana: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional
√
2. Humas memiliki kemampuan dalam menjalin hubungan dan kerja sama dengan lembaga nonpemerintah (d.h.i Asosiasi Profesi dan Organisasi Masyarakat)
c. Mentoring/ coaching dari atasan ke bawahan mengenai Staf humas memiliki komunikasi dengan lembaga nonpemerintah (d.h.i kemampuan dalam menjalin Asosiasi Profesi dan Organisasi Masyarakat) hubungan dengan lembaga nonpemerintah (d.h.i Asosiasi Profesi dan Organisasi Masyarakat)
Pelaksana: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional
√
√
√
√
√
3. Humas memiliki kemampuan dalam menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga nonpemerintah (d.h.i Asosiasi Profesi dan Organisasi Masyarakat)
1. Peningkatan optimalisasi MoU BPK dengan Instansi Penegak Hukum (IPH) dalam rangka pelaksanaan kewenangan BPK dalam penghitungan kerugian negara/daerah
Pj: Ditama Binbangkum
√
√
√
√
√
1. Tersedianya forum yang efektif - Manfaat-antara dalam memfasilitasi BPK dengan (intermediate benefit ) yang IPH mendukung langsung pencapaian M1.1 2. SDM yang mampu melakukan - Intermediate benefit yang pemeriksaan penghitungan perwujudannya didukung kerugian negara/daerah oleh M.1.5
a. Pelaksanaan forum diskusi secara berkala terkait penghitungan kerugian negara/daerah dengan IPH
Laporan forum
-Pelaksana: AKN VIII, Direktorat KHK -Satker terkait: Humas
√
√
√
√
√
b. Diklat pemeriksaan penghitungan kerugian negara/daerah dan diklat lain yang terkait
Hasil diklat
- Pelaksana: Pusdiklat - Satker terkait: AKN VIII, Direktorat KHK
√
√
√
√
√
2. Peningkatan kegiatan analisis/kajian dalam rangka penghitungan kerugian negara/daerah melalui diklat terkait pemberian pendapat hukum dalam pemeriksaan penghitungan kerugian negara/daerah
- Pelaksana: Pusdiklat - Satker terkait: AKN VIII, Direktorat KHK
√
√
√
√
√
SDM yang memahami tentang segi-segi pemeriksaan d.h.i. prinsip-prinsip keuangan negara (prinsip-prinsip dalam akuntansi pemerintahan, dll), mampu melakukan analisis hukum
3. Peningkatan kualitas pendampingan pemberian keterangan ahli
Pj: Ditama Binbangkum -Pelaksana: Direktorat LPBH -Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
√
√
√
√
√
SDM Ditama Binbangkum yang memahami dan mampu melakukan pendampingan pemberian keterangan ahli
√
√
a. Sosialisasi POS Pendampingan Hukum Perkara Pidana (Keputusan Sekjen No.484/K/X-XIII.2/11/2015)
Laporan kegiatan sosialisasi
b. Melakukan bimbingan/konsultansi mekanisme pendampingan pemberian keterangan ahli
Laporan kegiatan pendampingan
√
√
√
√
√
c. Melakukan ekspose perkara, simulasi, dan evaluasi pemberian keterangan ahli dalam rangka pendampingan pemberian keterangan ahli
Laporan kegiatan pendampingan
√
√
√
√
√
d. Peningkatan monitoring pemberian keterangan ahli
Laporan monitoring pertriwulan
√
√
√
√
√
72
Sasaran Strategis
Manfaat
IKU
Kegiatan
4. Sponsorship-building coalition dalam rangka mempercepat proses permintaan masukan dari pimpinan dalam rangka pemberian pertimbangan SAP dan konsultasi SPIP - Pembahasan konsep pertimbangan di dalam forum eselon I
Keluaran
Surat Ketua tentang pertimbangan BPK
5. Pemberian pendapat hukum dalam konsep pertimbangan penyelesaian kerugian negara/daerah
IP 2 Meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan
M.1.4 Pemenuhan wewenang BPK meningkat
M.1.2 Penyelesaian TLHP meningkat
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
c. Melakukan pemaparan (ekspose) kasus posisi kepada Laporan kegiatan pimpinan BPK atas konsep pertimbangan hukum yang diajukan d. Pengembangan kapasitas melalui kegiatan diklat terkait Hasil diklat dengan pengelolaan keuangan negara/daerah dan hukum
Pelaksana: Ditama Binbangkum Pimpinan BPK Pelaksana: Pusdiklat Direktorat KHK
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
e. Mendorong sponsorship-building coalition dalam rangka pemberian pertimbangan hukum atas kasus kerugian negara/daerah
Pelaksana: Direktorat KHK
√
√
√
√
√
b. Menyusun kajian hukum dalam rangka penyusunan konsep pertimbangan hukum atas kasus kerugian negara/daerah
Konsep pertimbangan
Laporan evaluasi
Kapabilitas/ Perubahan Organisasi SDM yang memahami prinsipprinsip akuntansi keuangan, akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan keuangan negara
Pj: AKN/Perwakilan
Pj: Ditama Revbang (Direktorat EPP)
a. Revisi Pedoman Penyusunan Pendapat
Pedoman yang telah direvisi
b. Pengembangan kapasitas penyusunan konsep usulan bahan pendapat (UBP) melalui training terkait analisis hasil pemeriksaan untuk dikembangkan menjadi bahan pendapat
Laporan diklat
c. Penyusunan database bahan pendapat (Isat)
Database (usulan dari satker dan pendapat yang sudah jadi, peraturan terkait)
Keterangan
SDM yang cermat dan mampu melakukan analisis atas tindak lanjut penyelesaian kerugian negara/daerah
-Pelaksana: Direktorat KHK -Satker terkait: Seluruh AKN/Perwakilan Eksternal (K/L, Kementerian Keuangan, Pemda) Pelaksana: Ditama Binbangkum Direktorat KHK
Laporan hasil koordinasi
Jumlah Pendapat BPK 7. Peningkatan pelaksanaan pemberian Pendapat BPK yang diterbitkan melalui:
Persentase penyelesaian tindak lanjut
-Pelaksana: Direktorat Litbang -Satker terkait: AKN dan Perwakilan (untuk narasumber), Biro Setpim (hubungan dengan Badan) Pj: Ditama Binbangkum
a. Melakukan penggalian data dan informasi dengan mengadakan kegiatan koordinasi berupa diskusi, wawancara, konfirmasi, dsb.
6. Evaluasi hasil pemeriksaan akuntan publik untuk perbaikan mekanisme pengadaan dan pelaksanaan pemeriksaan oleh akuntan publik IP 1 Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan pemangku kepentingan
Satker Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Penanggung jawab, Pelaksana, Satker terkait) 2016 2017 2018 2019 2020
- Pelaksana: Direktorat EPP - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan, Direktorat Litbang, Direktorat LPBH - Pelaksana: Pusdiklat - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan, Direktorat EPP
√
- Pelaksana: Direktorat EPP - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
Penyempurnaan komunikasi dan evaluasi data PTL
Pj : AKN/Perwakilan
a. Peningkatan kegiatan komunikasi dengan auditee untuk Laporan kegiatan memperoleh informasi terkait status TL rekomendasi melalui forum PTL
Pelaksana: Auditorat/Perwakilan
√
√
√
√
√
√
√
√
√
- Manfaat-antara (intermediate benefit ) yang mendukung langsung pencapaian M1.1
1. Satker Pemeriksa memahami dan mampu menyusun UBP sesuai - Intermediate benefit yang dengan pedoman perwujudannya didukung 2. Pelaksana Direktorat EPP oleh M.1.5 kompeten dalam menulis/menyusun konsep bahan pendapat/konsep pendapat
√
√
Database bahan pendapat berdasarkan tema
√
1. PFP yang memiliki kemampuan - Intermediate benefit yang analitis yang tinggi, pemahaman mendukung langsung TI, memahami kebutuhan satker pencapaian M.1.1 terkait PTL, dan
73
Sasaran Strategis
Manfaat
IKU
Kegiatan
√
d. Peningkatan kompetensi dalam melakukan evaluasi rekomendasi TL melalui training dan bimbingan (coaching )
Laporan training
Pelaksana: Pusdiklat, AKN/Perwakilan
√
√
√
√
√
1. Pelaksanaan Pemeriksaan on call: a. Rapat konsultatif b. Kajian untuk menentukan apakah topik pemeriksaan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan BPK c. Penganggaran audit on call sesuai dengan POS perencanaan tahunan d. Persetujuan Badan atas pelaksanaan audit on call e. Pelaksanaan audit on call
LHP on call
- Pelaksana: Satker Pemeriksa, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional - Satker terkait: Direktorat Litbang, Direktorat LPBH/Dirketorat KHK
√
√
√
√
√
c. Identifikasi dan pemetaan rekomendasi TL yang masih dapat dilaksanakan/memiliki nilai signifikan/diputihkan.
M.1.5 Hasil pemeriksaan yang dihasilkan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan
Persentase pemenuhan audit on call
Persentase pemeriksaan kinerja
Satker Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Penanggung jawab, Pelaksana, Satker terkait) 2016 2017 2018 2019 2020
SiPTL yg dapat mengakomodir - Pelaksana: Biro TI dan data unggahan dari auditee Direktorat EPP (termasuk data pendukungnya) - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan, Direktorat EPP Maping TL dan Roadmap TL Pelaksana: Auditorat/Perwakilan, Direktorat EPP
b. Penyempurnaan dan optimalisasi SiPTL yang saat ini sedang dikembangkan Biro TI dan Direktorat EPP
IP 2 Meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan
Keluaran
2. Pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja
√
-Pelaksana: Direktorat Litbang-Subdit Litbang Pemeriksaan Kinerja - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
√
b. Penyempurnaan PL pemeriksaan kinerja
PL yang disempurnakan
- Pelaksana: Direktorat Litbang-Subdit Litbang Pemeriksaan Kinerja - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
√
e. Training Pemeriksa agar mampu/ berkompeten melakukan pemeriksaan kinerja
√
√
√
√
Pj: Ditama Revbang (Direktorat LitbangSubdit Litbang Pemeriksaan Kinerja)
Juknis penyusunan LHP kinerja
d. Workshop dan training untuk penyeragaman pemahaman pemeriksaan kinerja kepada Pemeriksa
√
memahami substansi standar pemeriksaan, bentuk TL yg berhubungan dgn rekomendasi. 2. Kemampuan berkomunikasi dari PFP untuk memastikan rekomendasi, koordinasi, dan edukasi terhadap auditee
Keterangan
- Intermediate benefit yang perwujudannya didukung oleh M.1.7
- Intermediate benefit yang mendukung langsung pencapaian M1.1 - Intermediate benefit yang perwujudannya didukung oleh M.1.6
a. Penyempurnaan perangkat juknis penyusunan LHP kinerja
c. Sosialisasi dan pendampingan pemeriksaan kinerja
√
Kapabilitas/ Perubahan Organisasi
√
√
√
√
1. Pemeriksa memahami metode pemeriksaan kinerja 2. Pemeriksa memiliki kompetensi melakukan pemeriksaan kinerja 3. Pisat pemeriksaan memahami manfaat dari pemeriksaan kinerja 4. PFP mau dan mampu memberikan bimbingan kepada PFP lain yang membutuhkan pada saat melakukan pemeriksaan kinerja 5. Personel Direktorat Litbang memiliki kompetensi melakukan analisis dan penulisan kajian terkait tema strategis pemeriksaan kinerja yang menjadi fokus pemeriksaan kinerja
- Pelaksana: Direktorat Litbang-Subdit Litbang Pemeriksaan Kinerja - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan - Pelaksana: Pusdiklat, Direktorat Litbang-Subdit Litbang Pemeriksaan Kinerja - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan - Pelaksana: Pusdiklat, Direktorat Litbang-Subdit Litbang Pemeriksaan Kinerja - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
Dilakukan setiap tahun dengan memperhatikan hasil survei ADKAR
74
Sasaran Strategis
Manfaat
IKU
Kegiatan
Keluaran
f. Sponsorship agar Pisat Pemeriksa berkomitmen dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja g. Bimbingan/coaching atasan langsung Pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja h. Pelatihan atasan langsung dalam melakukan coaching
3. Penyusunan kajian penelitian pemeriksaan kinerja
Pengkajian fokus pemeriksaan
IP 2 Meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan
M.1.5 Hasil pemeriksaan yang dihasilkan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan
Hasil kajian fokus pemeriksaan kinerja
Satker Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Penanggung jawab, Pelaksana, Satker terkait) 2016 2017 2018 2019 2020 Pelaksana: Auditorat/Perwakilan Pelaksana: Auditorat/Perwakilan - Pelaksana: Pusdiklat - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan Pj: Ditama Revbang (Direktorat LitbangSubdit Litbang Pemeriksaan Kinerja) Direktorat Litbang-Subdit Litbang Pemeriksaan Kinerja dan Direktorat PSMK- Subdit Perencanaan Strategis (Renstra)
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
4. Peningkatan jumlah pemeriksaan kinerja
Pj: AKN/Perwakilan
a. Pemetaan resource pemeriksaan satker (jumlah, talent Peta SDM pemeriksaan)
Pelaksana: Auditorat/Perwakilan
√
√
Sponsor roadmap
- Pelaksana: Direktorat PSMK - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
√
√
√
√
√
c. Sosialisasi terkait program yang menjadi fokus pemeriksaan di satker untuk peningkatan pemahaman kepada PFP dan PSP
Laporan sosialisasi
- Pelaksana: Direktorat PSMK - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
√
√
√
√
√
d. Peningkatan kompetensi Pemeriksa terkait pemeriksaan kinerja melalui training atau talent pool
Laporan training talent pool
Pelaksana: Pusdiklat, Biro SDM - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
√
√
√
√
√
Pj: Ditama Revbang (Direktorat LitbangSubdit Litbang PDTT)
1. Pemeriksa memahami metode PDTT 2. Pemeriksa memiliki kompetensi melakukan PDTT 3. Pisat pemeriksaan memahami manfaat dari PDTT 4. PFP mau dan mampu memberikan bimbingan pada saat melakukan PDTT 5. Para analis dan peneliti Direktorat Litbang-Subdit Litbang PDTT berkompeten dalam menyusun PL PDTT.
- Pelaksana: Direktorat Litbang-Subdit Litbang PDTT - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
√
b. Sponsorship agar Pisat Pemeriksa berkomitmen dalam pelaksanaan PDTT sesuai konsep baru
- Pelaksana: Direktorat Litbang-Subdit Litbang PDTT - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
√
c. Pelatihan bagi analis Direktorat Litbang-Subdit Litbang PDTT terkait kompetensi penyusunan PL pemeriksaan
Pelaksana: Pusdiklat, Direktorat Litbang-Subdit Litbang PDTT
√
√
√
√
d. Pelatihan bagi Pemeriksa terkait konsep baru PDTT
- Pelaksana: Pusdiklat, Direktorat Litbang-Subdit Litbang PDTT - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
√
√
√
√
a. Penyempurnaan juklak PDTT
Juklak PDTT revised
Keterangan
√
b. Sponsorship untuk mendorong komitmen Pisat Pemeriksa dalam mengimplementasikan perencanaan lima tahun pemeriksaan
5. Pengembangan kapasitas PDTT
Kapabilitas/ Perubahan Organisasi
- Intermediate benefit yang mendukung langsung pencapaian M1.1 - Intermediate benefit yang perwujudannya didukung oleh M.1.6
75
Sasaran Strategis
IP 2 Meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan
Manfaat
M.1.6 Kualitas perencanaan pemeriksaan meningkat, relevan, dan handal
IKU
Tingkat konsistensi antara perencanaan pemeriksaan dan pelaksanaan
Kegiatan
Keluaran
Satker Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Penanggung jawab, Pelaksana, Satker terkait) 2016 2017 2018 2019 2020
Kapabilitas/ Perubahan Organisasi
Keterangan
Business case Strategi Pemeriksaan untuk tiap fokus
- Pj: Direktorat PSMKSubdit Renstra - Satker terkait: Direktorat Litbang dan AKN/Perwakilan
√
Sistem perencanaan pemeriksaan - Intermediate benefit yang yang handal dan siap untuk berkontribusi terhadap dioperasikan termasuk perwujudan M.1.5 pemahaman seluruh Pemeriksa atas strategi pemeriksaan
a. Sosialisasi tema dan fokus pemeriksaan
Laporan
√
- Intermediate benefit yang perwujudannya didukung oleh M.1.3 dan M.1.7
b. Coaching (Pendampingan) pada saat penyusunan Business case untuk satker koordinator fokus pemeriksaan
Laporan
c. Coaching untuk Subdit Renop dan Direktorat EPP terkait fokus pemeriksaan
Laporan/form isian
- Pelaksana: Direktorat PSMK-Subdit Renstra - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan, Direktorat Litbang, Direktorat EPP - Pelaksana: Direktorat PSMK-Subdit Renstra - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan, Direktorat Litbang, Direktorat EPP - Pelaksana: Direktorat PSMK-Subdit Renstra - Satker terkait: Direktorat PSMK-Subdit Renop, Direktorat EPP
3. Penyusunan RKT pemeriksaan dengan memperhatikan: a. fokus pemeriksaan yang terdapat dalam Renstra; b. hasil analisis kebutuhan para pemangku kepentingan (dengan memperhatikan hasil forum konsultatif, analisis berita, dan BPK mendengar); serta c. RKP pemerintah
1. Penyusunan strategi pemeriksaan (Business case fokus pemeriksaan) --> sebagai dasar satker untuk menentukan fokus mana yang akan dilaksanakan satker selama 5 tahun 2. Peningkatan kapasitas pengelolaan strategi pemeriksaan melalui:
IP 2 Meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan
M.1.7 Kualitas tata kelola pemantauan TLHP meningkat
√
√
√
√
RKT yang memuat fokus - Pelaksana: Direktorat pemeriksaan yang harus ditaati PSMK-Subdit Renop oleh satker - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
√
√
√
√
√
4. Reviu untuk memastikan fokus pemeriksaan yang dimuat dalam prognosa dan RKP mengikuti fokus pemeriksaan yang dimuat dalam Renstra
Hasil reviu prognosa dan RKP yang memuat fokus pemeriksaan sesuai Renstra
- Pelaksana: Direktorat PSMK-Subdit Renop - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
√
√
√
√
√
5. Pendampingan pada saat satker menyusun RKP
Konsep RKP
√
√
√
√
√
6. Perumusan RKP kinerja melalui usulan jumlah pemeriksaan kinerja sesuai lingkup entitas yang diperiksa yang mendukung isu strategis dalam RPJMN (Revisi RKP) 7. Pembuatan detail perencanaan pemeriksaan di level satker yang bersangkutan, yang sesuai dengan fokus pemeriksaan Renstra
Target LHP kinerja
- Pelaksana: Direktorat PSMK-Subdit Renop - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan - Pelaksana: Satker Pemeriksa - Satker terkait: Direktorat PSMK - Pelaksana: Direktorat PSMK - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
√
√
√
√
√
Tingkat kemutakhiran 1. Peningkatan tata kelola pemantauan TLHP melalui: data tindak lanjut pemeriksaan a. Revisi juknis TLHP (memuat mekanisme penyampaian dan persetujuan dari Anggota atas tiap telaahan dan tindak lanjut secara periodik)
Business case fokus pemeriksaan
√
Pj: Ditama Revbang (Direktorat EPP) Juknis TLHP yang sudah direvisi - Pelaksana: Direktorat EPP - Satker terkait: Direktorat Litbang
Satker memahami serta mau dan mampu menerapkan RKT dalam penyusunan prognosa dan RKP
√
1. Memahami juknis dan mampu - Intermediate benefit yang mengoperasikan SiPTL berkontribusi terhadap perwujudan M.1.2 2. Memahami manual dan mengoperasikan SiPTL
76
Sasaran Strategis
Manfaat
IKU
Kegiatan
Keluaran
b. Penyelesaian pengembangan SiPTL yang saat ini sedang Sistem yang terintegrasi (SMP, dikembangkan Biro TI, Direktorat Litbang, dan Direktorat SiPTL, dan DEP) EPP
Satker Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Penanggung jawab, Pelaksana, Satker terkait) 2016 2017 2018 2019 2020 - Pelaksana: Biro TI - Satker terkait: Direktorat EPP, Direktorat Litbang
Kapabilitas/ Perubahan Organisasi
Keterangan
- Intermediate benefit yang perwujudannya didukung oleh M.2.3
√
2. Pengembangan kapasitas dalam tata kelola PTL
SS 2 Meningkatnya kualitas SPM
M.2.1 Kualitas SPM meningkat
Indeks mutu organisasi
a. Sosialisasi Juknis TL dan SiPTL (internal)
Laporan sosialisasi
- Pelaksana: Direktorat EPP - Satker terkait: Direktorat Litbang, Biro TI, Auditorat/Perwakilan, Pusdiklat
√
b. Sosialisasi SiPTL (eksternal)
Laporan sosialisasi
- Pelaksana: Direktorat EPP - Satker terkait: Direktorat Litbang, Biro TI, Auditorat/Perwakilan, Pusdiklat
√
√
√
√
1. Reviu Pelaksanaan RB BPK. Peningkatan kegiatan pengubahan untuk mendorong satker agar membuat inovasi-inovasi dalam pelaksanaan kegiatan rutin: - Pendiseminasian RB untuk penumbuhan inovasi satker - Inovation award
- Laporan reviu PMPRB - Daftar inovasi - Terlaksananya kegiatan diseminasi
- Pj: Itama- Inspektorat PIMK - Satker terkait: seluruh satker BPK
√
√
√
√
2. Peningkatan kompetensi pemberian pendapat terkait Laporan diklat temuan pemeriksaan yang memiliki indikasi tipikor (legal opinion )melalui diklat pemberian pendapat hukum
Pelaksana: Satker Pemeriksa, Ditama Binbangkum, Subbagian Hukum, Pusdiklat
√
√
√
√
√
√
Hasil evaluasi
Pelaksana: Satker Pemeriksa (Sekretariat AKN, Subbagian TU Kalan, dan Subbagian Humas dan TU Kalan)
√
- Kegiatan berasal dari kegiatan pendukung manfaat pada M.2.6 Pemahaman dan kompeten dalam - Intermediate benefit yang pemberian pendapat hukum perwujudannya didukung langsung oleh M.2.4 s.d. M.2.6
- Kegiatan berasal dari kegiatan pendukung manfaat pada M.2.5
b. Evaluasi atas kinerja Pemeriksa oleh atasan langsung Pemeriksa
Pelaksana: Satker Pemeriksa
√
√
√
√
√
c. Pemberian bimbingan (coaching ) oleh atasan langsung Pemeriksa kepada Pemeriksa
Pelaksana: Satker Pemeriksa
√
√
√
√
√
d. Pemberian reward atas kinerja Pemeriksa terbaik
- Intermediate benefit yang perwujudannya didukung langsung oleh M.2.4 s.d. M.2.6
- Kegiatan berasal dari kegiatan pendukung manfaat pada M.2.4 Pemeriksa BPK memiliki - Intermediate benefit yang komitmen yang tinggi dan sikap perwujudannya didukung profesional dalam melaksanakan langsung oleh M.2.4 s.d. M.2.6 pemeriksaan
3. Evaluasi setelah tim pemeriksa selesai melakukan pemeriksaan dalam rangka peningkatan kinerja Pemeriksa
a. Evaluasi kinerja tim ke auditee setelah pemeriksaan
Satker BPK mampu berinovasi untuk peningkatan kegiatan rutin di lingkungan satker masingmasing
Reward
Pelaksana: Biro SDM
77
Sasaran Strategis
Manfaat
IKU
Kegiatan
Keluaran
4. Pengembangan kapasitas pereviu dan kelembagaan melalui: a. Peningkatan kompetensi pelaksana Itama, melalui: Laporan training/Laporan OJT - Pemenuhan persyaratan minimal pelaksana PKMP, dan memiliki CIA (Certified Internal Auditor ) dan QIA (Qualified Internal Auditor ) - Training pemahaman praktik terbaik dalam pemeriksaan - Coaching
b. Penerapan Jabatan Fungsional
c. Penyusunan panduan terkait SPM
Juklak/juknis
√
√
- Pelaksana: Pusdiklat dan Biro SDM - Satker terkait: Inspektorat PKMP
√
√
- Pelaksana: Pusdiklat dan Biro SDM - Satker terkait: Inspektorat PKMP, Inspektorat PIMK, dan Inspektorat PI Pelaksana: Inspektorat PKMP, Inspektorat PIMK, dan Inspektorat PI
√
√
- Pelaksana: Pusdiklat dan Biro SDM - Satker terkait: Inspektorat PKMP, Inspektorat PIMK, dan Inspektorat PI
5. Perbaikan pengendalian mutu menyeluruh atas keenam aspek kinerja pemeriksaan a. Peningkatan kompetensi profesional Pemeriksa melalui training berkelanjutan dan pendampingan
Pj: Itama
√
√
√
√
√
√
Kapabilitas/ Perubahan Organisasi
Keterangan
√
√
√
√
- Pelaksana: Pusdiklat dan Biro SDM - Satker terkait: Inspektorat PKMP dan Inspektorat PIMK Pelaksana: Inspektorat PKMP, Inspektorat PIMK, dan Inspektorat PI
c. Peningkatan mekanisme supervisi
Pelaksana: Itama dan satker Pemeriksa Pelaksana: Itama dan satker Pemeriksa Pelaksana: Itama dan satker Pemeriksa Pelaksana: Itama dan satker Pemeriksa
d. Peningkatan menkanisme reviu berjenjang e. Penyempurnaan sistem dokumentasi bukti pemeriksaan f. Peningkatan komunikasi dengan entitas pemeriksaan
M.2.2 Kualitas penugasan pemeriksaan meningkat
Pj: Itama
d. Peningkatan maturity level Itama secara bertahap (target level 3) melalui training
b. Penyempurnaan sistem monitoring
IP 3 Meningkatkan kualitas penugasan pemeriksaan
Satker Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Penanggung jawab, Pelaksana, Satker terkait) 2016 2017 2018 2019 2020
Pemenuhan QC/QA
1. Pelaksanaan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan
Persentase penyelesaian TLHR Itama atas SPM BPK
a. Penyusunan panduan/juknis pelaksanaan QC untuk setiap peran terkait pelaksanaan cross review antar tim untuk pemeriksaan atas tema yang sama
Panduan/Juknis
b. Pelaksanaan reviu pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan
Hasil pelaksanaan pemerolehan - Pelaksana: Itamakeyakinan mutu yang Inspektorat PKMP berkualitas - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
Manfaat-langsung (direct Pemeriksa mampu (kompeten) dalam melakukan QC sesuai juknis benefit ) yang berkontribusi terhadap perwujudan M.1.7 dan M.2.3
Pj: Itama-Inspektorat PKMP
c. Peningkatan pemanfaatan aplikasi SiAP terkait QC oleh Laporan sosialisasi PFP melalui sosialisasi, diklat, dan sponsorship Laporan training Sponsor roadmap
- Pelaksana: Direktorat Litbang - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
- Pelaksana: Biro TI, Pusdiklat - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
√
√
√
√
√
√
Setiap tahun sesuai dengan hasil survei ADKAR
78
Sasaran Strategis
Manfaat
IKU
Kegiatan
Keluaran
d. Peningkatan pemanfaatan portal e-Audit terkait proses Laporan sosialisasi pemeriksaan melalui sosialisasi, diklat, dan sponsorship Laporan training Sponsor roadmap e. Reinforcement pelaksanaan QC oleh PFP melalui kegiatan pengubahan (sponsorship , dan coaching )
Laporan kegiatan
2. Pelaksanaan QA oleh PSP , Itama, Direktorat EPP, dan Peer Review Laporan QA a. Pelaksanaan QA sebelum LHP diterbitkan (termasuk kualitas rekomendasi) b. Pelaksanaan QA setelah LHP diterbitkan dan sebelum LHP diterbitkan untuk pemeriksaan berisiko tinggi
c. Pelaksanaan QA LHP terkait penyusunan IHPS, pendapat dan pertimbangan BPK
d. Peer Review terkait QA tingkat organisasi/lembaga
Laporan Peer Review
Satker Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Penanggung jawab, Pelaksana, Satker terkait) 2016 2017 2018 2019 2020 - Pelaksana: Biro TI, Pusdiklat - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan Pelaksana: Auditorat/Perwakilan
Satker Pemeriksa (PFP) mau dan mampu melaksanakan QC sesuai juknis pada poin a
- Pelaksana: PSP
√
√
√
√
√
- Pelaksana: ItamaInspektorat PKMP - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan - Pelaksana: Direktorat EPP - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan Pelaksana: BPK negara lain
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Pelaksana: Auditorat/Perwakilan
3. Pengembangan kapasitas Pemeriksa dalam menyusun Laporan kegiatan (Diklat) dan merumuskan rekomendasi melalui diklat teknis secara berjenjang 4. Peningkatan kompetensi Direktorat EPP dan PSP terkait pemerolehan keyakinan mutu melalui training dan coaching
- Pelaksana: Pusdiklat - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan - Pelaksana: Pusdiklat - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
5. Pelaksanaan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan melalui pemeriksaan pemerolehan keyakinan mutu a. Peningkatan kompetensi pelaksana Itama, melalui: Laporan training/Laporan OJT - Pemenuhan persyaratan minimal pelaksana PKMP, dan memiliki CIA (Certified Internal Auditor ), dan QIA (Qualified Internal Auditor ) - Training pemahaman praktik terbaik dalam pemeriksaan - Coaching
Pj: Itama-Inspektorat PKMP
√
√
√
√
√
- Pelaksana: Pusdiklat dan Biro SDM - Satker terkait: Inspektorat PKMP
√
√
- Pelaksana: Pusdiklat dan Biro SDM - Satker terkait: Inspektorat PKMP Pj: Itama-Inspektorat PKMP
√
√
6. Pemberian layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan a. Penyusunan POS layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan
POS Layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan
b. Sosialisasi POS layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan
Laporan sosialisasi
- Pelaksana: ItamaInspektorat PKMP - Satker terkait: Direktorat Litbang Ditama Binbangkum (Direktorat LPBH) - Pelaksana: ItamaInspektorat PKMP - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
Keterangan
Setiap tahun sesuai dengan hasil survei ADKAR
e. Reinforcement pelaksanaan cross review melalui Laporan kegiatan sponsorship dari atasan langsung untuk pemeriksaan atas tema yang sama
b. Penerapan Jabatan Fungsional
Kapabilitas/ Perubahan Organisasi
Manfaat-langsung (direct benefit ) yang berkontribusi terhadap perwujudan M.1.7 dan M.2.3
Satker Pemeriksa (PFP dan PSP) mampu menyusun dan merumuskan rekomendasi Direktorat EPP dan PSP mampu (berkompeten) dalam melakukan QA Pemeriksa Itama mampu (kompeten) untuk melakukan pemeriksaan pemerolehan keyakinan mutu
√
√
79
Sasaran Strategis
Manfaat
IKU
Kegiatan
c. Pelaksanaan layanan pemberian konsultasi
Keluaran
Hasil konsultasi atas pemberian - Pelaksana: Itamalayanan konsultasi Inspektorat PKMP - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
7. Pemberian reward atas penilaian LHP berkualitas (mencakup penilaian KKP-nya)
Pj: Itama-Inspektorat PKMP
a. Penyempurnaan draft POS Penilaian Kualitas LHP (LHP POS Penilaian kualitas LHP Keuangan, Kinerja, dan DTT)
- Pelaksana: ItamaInspektorat PKMP - Satker terkait: Direktorat Litbang - Pelaksana: ItamaInspektorat PKMP - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan - Pelaksana: ItamaInspektorat PKMP - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan - Pelaksana: ItamaInspektorat PKMP - Satker terkait: Biro SDM
b. Sosialisasi POS Penilaian Kualitas LHP
Laporan sosialisasi
c. Peningkatan pelaksanaan bimbingan (coaching ) kepada tim penilai LHP berkualitas
d. Pengoordinasian dengan SDM terkait kemungkinan menjadi angka kredit bagi Pemeriksa atau bentuk lainnya sebagai insentif melakukan pemeriksaan berkualitas e. Reinforcement terkait peningkatan penyusunan KKP kepada tim pemeriksa
Checklist review KKP
8. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Reviu Pemerolehan Keyakinan Mutu
Laporan Hasil Tindak Lanjut Reviu Itama
a. Sosialisasi hasil Reviu Itama di awal tahun bagi satker pemeriksa (early warning system )
b. Permintaan dukungan dari Pisat pemeriksaan untuk menindaklanjuti hasil reviu Itama seperti melalui Forum Eselon I atau Forum Tindak Lanjut (sponsor coalition )
Sponsor Roadmap
9. Evaluasi Hasil Pemeriksaan dalam rangka penyusunan Matriks IHPS IP 3 Meningkatkan kualitas penugasan pemeriksaan
M.2.3 Tidak terdapat salah saji dalam LHP
Tingkat evaluasi atas LHP
Satker Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Penanggung jawab, Pelaksana, Satker terkait) 2016 2017 2018 2019 2020
1. Pengembangan kapasitas pelaksanaan evaluasi LHP
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Kapabilitas/ Perubahan Organisasi
√
√
√
- Pelaksana: ItamaInspektorat PKMP - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan Pj: Itama-Inspektorat PKMP
√
√
- Pelaksana: ItamaInspektorat PKMP - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
√
√
- Pelaksana: ItamaInspektorat PKMP - Satker terkait: Direktorat PSMK Pelaksana: Satker Pemeriksa (PFP)
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
PJ: Ditama Revbang (Direktorat EPP)
a. Peningkatan pelaksanaan evaluasi LHP dalam tingkat konsisten dan akurasi penyajian melalui kegiatan pengubahan (coaching )
Laporan evaluasi
b. Diklat terkait mekanisme evaluasi LHP
Laporan diklat
- Pelaksana: Direktorat EPP - Satker terkait: ItamaInspektorat PKMP, Satker Pemeriksa - Pelaksana: Pusdiklat, Direktorat EPP - Satker terkait: ItamaInspektorat PKMP
Keterangan
- Intermediate benefit yang berkontribusi terhadap perwujudan M.2.4
√
√
√
√
√
√
√
2. Pengembangan kapasitas penulisan dan reviu LHP
PJ: AKN/Perwakilan
√
√
√
√
√
a. Coaching atasan langsung Pemeriksa (PSP/PFP) kepada Pemeriksa dalam proses penyusunan LHP
- Pelaksana: Auditorat/Perwakilan, Pusdiklat. - Satker terkait: Direktorat EPP
√
√
√
√
√
1. Pelaksana EPP mampu mengevaluasi LHP 2. Satker Pemeriksa (PFP/PSP) mampu melakukan evaluasi atas penyajian dalam LHP (konsistensi - Intermediate benefit yang dan akurasi) perwujudannya didukung oleh M.2.2
Pemeriksa mau dan mampu menyusun LHP sesuai juknis
80
Sasaran Strategis
Manfaat
IKU
Kegiatan
b. Pelatihan dalam mengembangkan kompetensi penulisan dan reviu LHP melalui diklat fungsional
IP 3 Meningkatkan kualitas penugasan pemeriksaan
IP 3 Meningkatkan kualitas penugasan pemeriksaan
M.2.4 Risiko LHP digugat oleh pihak ketiga menurun
Persentase LHP digugat dan BPK dinyatakan kalah
Indeks kepuasan M.2.5 Profesionalisme auditee atas kinerja Pemeriksa BPK meningkat Pemeriksa BPK
Keluaran
Laporan diklat
Satker Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Penanggung jawab, Pelaksana, Satker terkait) 2016 2017 2018 2019 2020
Kapabilitas/ Perubahan Organisasi
Keterangan
- Pelaksana: Pusdiklat, Direktorat EPP - Satker terkait: Auditorat/Perwakilan
√
√
√
√
√
1. Peningkatan kompetensi pemberian pendapat terkait Laporan diklat temuan pemeriksaan yang memiliki indikasi tipikor (legal opinion )melalui diklat pemberian pendapat hukum
Pelaksana: Satker Pemeriksa, Ditama Binbangkum, Subbagian Hukum, Pusdiklat
√
√
√
√
√
Pemahaman dan kompeten dalam - Intermediate benefit yang pemberian pendapat hukum berkontribusi terhadap perwujudan M.2.5
2. Peningkatan keseragaman persepsi dalam pemberian Laporan opini, tingkat materialitas melalui diseminasi, dan training tim review 3. Diklat untuk PM, PT, dan KT terkait penyusunan LHP Laporan diklat yang mudah dibaca dan dipahami oleh publik (communication analyst )
Pelaksana: Pusdiklat, Satker Pemeriksa
√
√
√
√
√
Pelaksana: AKN, Pusdiklat
√
√
√
√
√
Pemahaman dan kompeten dalam - Intermediate benefit yang pemberian/penulisan opini perwujudannya didukung oleh M.2.3 Berkompeten dalam memastikan bahasa LHP menjadi bahasa yang mampu dicerna oleh publik
4. Penyiapan kapasitas dan bahan untuk memenangkan gugatan di pengadilan
Pelaksana: Satker Pemeriksa, Direktorat EPP, Direktorat LPBH
√
√
√
√
√
1. Pemanfaatan saluran evaluasi dari auditee terhadap tim yang sedang melakukan pemeriksaan
Pj: Itama Satker terkait: Auditorat/Perwakilan, Biro TI, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional
a. Peningkatan monitoring pengaduan masyarakat (WBS) Portal evaluasi auditee melalui Pelaksana: Inspektorat PI, website BPK (Pengaduan Satker Pemeriksa masyarakat)
Laporan survei
PJ: Direktorat PSMK(Subdit Manajemen Kinerja (Makin)), Satker terkait: Satker Pemeriksa
- Form evaluasi - Reward
PJ: Inspektorat PI Satker terkait: Satker Pemeriksa
Hasil evaluasi
b. Evaluasi atas kinerja Pemeriksa oleh atasan langsung Pemeriksa
Pelaksana: Satker Pemeriksa (Sekretariat AKN, Subbagian TU Kalan, dan Subbagian Humas dan TU Kalan) Pelaksana: Satker Pemeriksa
c. Pemberian bimbingan (coaching ) oleh atasan langsung Pemeriksa kepada Pemeriksa
Pelaksana: Satker Pemeriksa
b. Peningkatan perolehan informasi terkait kepuasan auditee terhadap kinerja Pemeriksa melalui survei kepuasan
Pemeriksa BPK berkomitmen dalam mengimplementasikan sikap profesional dalam melakukan pemeriksaan
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
- Intermediate benefit yang mendukung langsung pencapaian M.2.1 - Intermediate benefit yang perwujudannya didukung oleh M.2.4
2. Evaluasi setelah tim pemeriksa selesai melakukan pemeriksaan (random sampling ) a. Penyusunan form evaluasi (oleh Itama-Inspektorat PI) b. Konfirmasi dan evaluasi kebenaran subtansi form evaluasi (koordinasi Itama dan Satker Pemeriksa) c. Identifikasi dan pemetaan kelemahan dari kinerja Pemeriksa (Itama) d. Tindak lanjut atas feedback yang diperoleh Itama melalui peningkatan kinerja Pemeriksa
3. Peningkatan kinerja Pemeriksa a. Evaluasi kinerja tim ke auditee setelah pemeriksaan
√
Satker Pemeriksa √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
81
Sasaran Strategis
Manfaat
IP 4 M.2.6 Meningkatkan Kualitas pelaksanaan RB kualitas kelembagaan meningkat
IKU
Pemenuhan QA RB
M.2.7 IP 4 Nilai akuntabilitas Akuntabilitas BPK dalam kinerja Meningkatkan kualitas kelembagaan melaksanakan tusinya meningkat Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil peer review
IP 4 M.2.8 Meningkatkan Kuantitas dan kualitas kualitas kelembagaan peraturan dalam melaksanakan tusi BPK meningkat
Tingkat pemenuhan penyusunan peraturan BPK yang terkait tugas dan wewenang BPK
Kegiatan
Keluaran
Satker Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Penanggung jawab, Pelaksana, Satker terkait) 2016 2017 2018 2019 2020
Kapabilitas/ Perubahan Organisasi
Keterangan
d. Pemberian reward atas kinerja Pemeriksa terbaik
Reward
Pelaksana: Biro SDM
e. Pemberian punishment
Teguran
Satker Pemeriksa
Reviu Pelaksanaan RB BPK. Ditingkatkan dengan kegiatan pengubahan untuk mendorong satker agar membuat inovasi-inovasi dalam pelaksanaan kegiatan rutin: - Diseminasi RB untuk penumbuhan inovasi satker - Inovation award
- Laporan reviu PMPRB - Daftar inovasi - Terlaksananya kegiatan diseminasi
PJ: Inspektorat PIMK Satker terkait: Seluruh satker BPK
√
√
√
√
√
Satker BPK mampu berinovasi untuk peningkatan kegiatan rutin di lingkungan satker masingmasing
- Intermediate benefit yang mendukung langsung pencapaian M.2.1 - Intermediate benefit yang perwujudannya didukung oleh M.2.7 dan M.2.8
Peningkatan kapasitas satker dalam menyusun LAK satker melalui kegiatan pengubahan (bimbingan/pembinaan/coaching ) dan reviu LAK satker
Laporan workshop Lembar reviu
√
√
√
√
√
Satker mampu menyusun LAK yang berkualitas secara berkelanjutan
- Direct benefit yang berkontribusi terhadap perwujudan M.2.6
Persiapan pelaksanaan reviu oleh peer review Tahun 2017 melalui kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian tindak lanjut hasil peer review
Laporan monitoring dan evaluasi TL hasil peer review
PJ: Direktorat PSMK (Subdit Makin) Satker terkait: Itama, Seluruh satker PJ: Itama Satker terkait: Seluruh satker pelaksana
1. Inventarisasi produk hukum BPK yang mendukung Daftar inventarisasi produk pelaksanaan tugas dan wewenang BPK berdasarkan hukum BPK peraturan perundang-undangan maupun kebutuhan BPK
PJ : Direktorat LPBH Ditama Binbangkum Satker terkait: Seluruh satker
√
√
√
√
√
2. Pemastian atas ketersediaan dukungan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, melalui:
PJ : Direktorat LPBH Ditama Binbangkum Satker terkait: Seluruh satker
1. Ditama Binbangkum mampu - Direct benefit yang melakukan kajian hukum; berkontribusi terhadap 2. Ditama Bingbangkum mampu perwujudan M.2.6 melakukan perancangan peraturan/produk hukum BPK; dan 3. Ditama Binbangkum mampu berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pihak terkait lainnya.
a. penyusunan konsep produk hukum terkait pelaksanaan Konsep produk hukum BPK tugas dan wewenang BPK; b. kajian terkait sinkronisasi atas konsep produk hukum Hasil kajian hukum atas BPK; dan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum BPK c. Pelaksanaan proses legislasi produk hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK.
Produk hukum BPK
3. Komunikasi dan koordinasi dengan satker terkait maupun pihak lain dalam bentuk FGD terkait dengan penyusunan konsep produk hukum BPK
Laporan kegiatan
PJ : Direktorat LPBH Ditama Binbangkum, Direktorat Litban,g AKN
4. Sosialisasi produk hukum atas produk hukum BPK
Laporan sosialisasi
PJ : Direktorat LPBH Ditama Binbangkum, Direktorat Litbang
5. Pelaksanaan diklat dengan bergantung pada substansi Hasil diklat produk hukum pada satker-satker terkait
PJ : Direktorat LPBH Ditama Binbangkum, Pusdiklat
6. Pelatihan internal bagi Ditama Binbangkum (legal drafting dan lain sebagainya)
PJ : Direktorat LPBH Ditama Binbangkum, Pusdiklat
Hasil diklat
82
Sasaran Strategis
Manfaat
IP 4 M.2.8 Meningkatkan Kuantitas dan kualitas kualitas kelembagaan peraturan dalam melaksanakan tusi BPK meningkat
IKU
Tingkat harmonisasi peraturan perundangan terkait tugas dan wewenang BPK
Kegiatan
1. Analisa peraturan perundang-undangan yang berpotensi membatasi dan/atau bertentangan dengan tugas dan kewenangan BPK (berdasarkan permintaan satker/pimpinan maupun inisiatif Ditama Binbangkum).
Keluaran
Hasil kajian/analisis
Satker Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Penanggung jawab, Pelaksana, Satker terkait) 2016 2017 2018 2019 2020 PJ : Direktorat LPBH Ditama Binbangkum*
√
√
√
√
√
(*) masih harus didiskusikan
2. Pembuatan action plan (rencana aksi) atas hasil analisis (dapat berupa: pembahasan internal di Forum Eselon 1; bahan pendapat/usulan revisi UU; rencana judicial review ; sengketa kewenangan lembaga; dll.)
Action plan
PJ : Ditrektorat LPBH Ditama Binbangkum*
(*) masih harus didiskusikan
LG 1 M.3.1 Meningkatkan Kompetensi pegawai kompetensi pegawai meningkat melalui pembentukan talent pool
Persentase pemenuhan talent pool
Indeks kepuasan pegawai
Kapabilitas/ Perubahan Organisasi
1. Ditama Binbangkum mampu - Direct benefit yang melakukan kajian hukum; berkontribusi terhadap 2. Ditama Bingbangkum mampu perwujudan M.2.6 melakukan perancangan peraturan/produk hukum BPK; dan 3. Ditama Binbangkum mampu berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pihak terkait lainnya.
IS 3.1.1 Pembentukan talent pool a. Workshop /FGD terkait penyamaan pemahaman dan persepsi tentang talent pool dan lingkupnya
Laporan
- PJ : Setjen - Pelaksana: Biro SDM - Satker terkait: Pusdiklat
√
b. Penyusunan POS terkait identifikasi lingkup pool of talents yang akan dibentuk dan target 2020 - Jenis pool (pemeriksaan & nonpemeriksaan) - Mekanisme pengelolaan pool
POS Manajemen Talenta
- Pelaksana: Biro SDM - Satker terkait: Pusdiklat, Direktorat Litbang
√
c. Penyusunan desain Sistem Informasi (SI) dan mengidentifikasi/ klasifikasi pegawai (terutama Pemeriksa) yang akan masuk dalam talent pool
Aplikasi Sistem Informasi Talent - Pelaksana: Biro SDM Pool - Satker terkait: Biro TI, Pusdiklat
1. Pemeriksa memiliki keahlian pada bidang pemeriksaan
√
Modal SDM yang dibutuhkan dalam mendukung perwujudan seluruh manfaat
2. Penugasan pemeriksaan sesuai dengan kualifikasi keahlian (talenta)
√
d. Workshop /Sosialisasi POS Manajemen Talenta kepada Laporan satker pelaksana
- Pelaksana: Biro SDM - Satker terkait: Pusdiklat
√
e. Penyusunan strategi pengembangan dan pemanfaatan Dokumen strategi talenta pengembangan dan pemanfaatan talenta
- Pelaksana: Biro SDM - Satker terkait: Pusdiklat
√
f. Penyusunan desain kegiatan sponsorship Pimpinan untuk mendukung implementasi talent pool dalam bentuk komitmen penugasan sesuai kualifikasi keahlian dan peran
- Pelaksana: Biro SDM - Satker terkait: Pusdiklat
√
g. Diseminasi terkait pemberian pemahaman manfaat dan Modul pentingnya pemberian penugasan sesuai dengan keahlian dan peran. Target : Atasan Langsung (Eselon II,III, IV, dan PFP) saat Diklat Kepemimpinan
- Pelaksana: Biro SDM - Satker terkait: Pusdiklat
√
h. Asesmen untuk menentukan pegawai yang masuk dalam bidang-bidang talenta yang telah ditetapkan
Hasil asesmen
- Pelaksana: Biro SDM - Satker terkait: Pusdiklat
√
i. Peningkatan keahlian (talent ) Pemeriksa
Jadwal dan Laporan pelaksanaan kegiatan
- Pelaksana: Biro SDM - Satker terkait: Pusdiklat
√
√
√
Pelaksana: Biro SDM
√
√
√
Sponsor Roadmap
Keterangan
√
*note: kegiatan bisa berupa diklat, short course , sertifikasi, magang, training, pendidikan formal j. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan talenta
Laporan monitoring dan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan talenta
83
Sasaran Strategis
LG 2 Mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarpras dalam tata kelola organisasi
Manfaat
IKU
Kegiatan
Keluaran
M.3.2 Persentase IS 3.2.1 Pengembangan Sistem TI untuk tata kelola BPK Pemantaan TI dan sarpras penyelesaian integrasi 1. Pemetaan proses bisnis yang akan menggunakan SI Roadmap Pengembangan meningkat SI Aplikasi
Persentase pemanfaatan TI Tingkat kepuasan pegawai atas pemanfaatan TI dan sarpras
a. Validasi aplikasi yang ada saat ini b. Pemetaan proses bisnis yang dapat dibantu kegiatannya menggunakan SI c. FGD dengan satker terkait dengan proses bisnis yang akan dibantu menggunakan SI d. Penyusunan konsep roadmap pengembangan aplikasi untuk dimintakan persetujuannya oleh KPTI e. Penyusunan POS Pengembangan Aplikasi
f. Sosialisasi kepada internal pengelola TI dan satker terkait
Satker Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Penanggung jawab, Pelaksana, Satker terkait) 2016 2017 2018 2019 2020
- PJ: Setjen - Pelaksana: Biro TI - Satker terkait: Direktorat Litbang
√
Daftar aplikasi yg ada di BPK Peta proses bisnis dan SI yang terkait Laporan FGD
Pelaksana: Biro TI Pelaksana: Biro TI dan Direktorat Litbang Pelaksana: Biro TI
√ √
Konsep Roadmap Pengembangan Aplikasi POS Pengembangan Aplikasi
Pelaksana: Biro TI
√
- Pelaksana: Biro TI - Satker terkait: Direktorat Litbang
√
- Pelaksana: Biro TI - Satker terkait: Satker pelaksana BPK yang memiliki aplikasi
√
Laporan Sosialisasi
2. Penyiapan infrastruktur pendukung pengembangan SI Penyiapan server dan storage untuk proses pengembangan SI 3. Evaluasi aplikasi yang ada sebagai tahap awal integrasi a. Pengujian kegunaan aplikasi yang ada saat ini dan melihat kemungkinan tahapan integrasi yang akan dilakukan b. Pelaksanaan tahapan integrasi sesuai tahapan yang akan dilakukan apakah level dashboard melalui interface atau perbaikan database c. Perbaikan dan pengembangan aplikasi agar siap terintegrasi 4. Perancangan arsitektur database SI a. Pengujian integrity , validity, dan reability dari database aplikasi yang ada b. FGD dengan satker pemilik SI untuk memperoleh masukan penyusunan arsitektur database yang terintegrasi c. Penyusunan konsep arsitektur database yang diperlukan oleh BPK dan meminta persetujannya kepada KPTI d. Sosialisasi kepada internal pengelola TI dan satker terkait
Satker memahami proses bisnis dan kaitannya dengan proses bisnis satker lain
Keterangan
Modal informasi yang dibutuhkan dalam mendukung perwujudan seluruh manfaat
√
√ Server Development
Pelaksana: Biro TI
Laporan Kegiatan Daftar aplikasi dengan jenis integrasi yang bisa dilakukan
√
√
Pelaksana: Biro TI
Pelaksana: Biro TI
Pelaksana: Biro TI Arsitektur Database
√
Laporan pengujian
Pelaksana: Biro TI
Laporan FGD
- Pelaksana: Biro TI - Satker terkait: Satker Pelaksana BPK yang memiliki aplikasi SI Pelaksana: Biro TI
Konsep Arsitektur Database
Laporan Sosialisasi
- Pelaksana: Biro TI - Satker terkait: Satker Pelaksana BPK yang memiliki aplikasi SI
5. Penyusunan SI terintegrasi level database
√
a. Pengembangan sistem informasi sesuai roadmap aplikasi dan arsitektur database
Pelaksana: Biro TI
b. Pemeliharaan dan perbaikan database yang mulai diintegrasikan c. Pengembangan database yang terintegrasi
Pelaksana: Biro TI
d. Pengujian database
Kapabilitas/ Perubahan Organisasi
Rancangan database yang terintegrasi
Pelaksana: Biro TI
Hasil pengujian
Pelaksana: Biro TI
√
√
84
Sasaran Strategis
LG 2 Mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarpras dalam tata kelola organisasi
Manfaat
M.3.2 Pemantaan TI dan sarpras meningkat
IKU
Kegiatan
Keluaran
Satker Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Penanggung jawab, Pelaksana, Satker terkait) 2016 2017 2018 2019 2020
e. Launching /peluncuran
Database yang terintegrasi
Pelaksana: Biro TI
f. Sosialisasi kepada internal pengelola TI dan satker terkait
Laporan
- Pelaksana: Biro TI - Satker terkait: Satker Pelaksana BPK yang memiliki aplikasi SI
1. Penyusunan Business Continuity Management (BCM)
BCM
- PJ: Setjen - Pelaksana: Biro Umum - Satker terkait: Biro Keuangan, Biro SDM, serta Biro Humas dan Kerja Sama Internasional
a. Penyusunan KAK/RPP Konsultan BCM
Dokumen KAK
Pelaksana: Biro Umum
b. Pemilihan Konsultan BCM
Laporan kegiatan
Pelaksana: Biro Umum
c. Penyusunan Dokumen BCM
Konsep dokumen BCM
Pelaksana: Biro Umum
d. Piloting BCM
Hasil piloting
Pelaksana: Biro Umum
e. Sosialisasi BCM
Laporan kegiatan
Pelaksana: Biro Umum
2. Penyusunan Disaster Recovery Plan (DRP)
Dokumen DRP
a. Penentuan atas aplikasi kritis (Pemeriksaan dan Kelembagaan) di BPK
Hasil kajian
- Pelaksana: Biro TI - Satker terkait: Satker Pelaksana BPK yang memiliki aplikasi
√
b. Penentuan satker-satker yang terlibat dalam penyusunan DRP (pemiliki aplikasi, developer , penyedia infrastruktur (Biro Umum))
Hasil kajian
Pelaksana: Biro TI
√
Kapabilitas/ Perubahan Organisasi
IS 3.2.2 Penerapan Business Continuity √
√
√
√
c. Pemilihan konsultan
Kontrak
Pelaksana: Biro TI
√
d. Penyusunan DRP
Dokumen DRP
Pelaksana: Biro TI
√
Biro TI dan Satker pemilik aplikasi
√
Kajian
Pelaksana: Biro TI
√
b. Pemilihan pengembang DRC
Kontrak
Pelaksana: Biro TI
√
c. Pembangunan DRC
DRC
Pelaksana: Biro TI
√
d. Testing/pengujian
Hasil pengujian
Pelaksana: Biro TI
√
e. Siap operasi
BAST
Pelaksana: Biro TI
√
e. Sosialisasi dokumen DRP kepada pemilik aplikasi kritis
Terciptanya kontinuitas atas bisnis proses yang ada di BPK
Keterangan
Modal Informasi dan sarpras yang dibutuhkan dalam mendukung perwujudan seluruh manfaat
3. Pengembangan infrastruktur Disaster Recovery Center Infrastruktur DRC (DRC) a. Pemilihan lokasi DRC
f. Training terkait uji coba DRC (simulasi) kepada pemilik aplikasi kritis dan Biro TI 4. Penyusunan rencana pengamanan SI (jaringan, aplikasi, database )
Pelaksana: Biro TI
Dokumen pengamanan SI
√
a. Asesmen keamanan SI
Hasil asesmen
Pelaksana: Biro TI
b. Penyusunan desain keamanan sistem info BPK
Desain
Pelaksana: Biro TI
c. Pengembangan pengamanan SI d. Pengujian pengamanan sistem
Dokumen pengamanan SI Hasil pengujian
Pelaksana: Biro TI Pelaksana: Biro TI
e. Training (internal Biro TI)
√
Pelaksana: Biro TI dan Pusdiklat
85
Sasaran Strategis
LG 2 Mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarpras dalam tata kelola organisasi
Manfaat
IKU
M.3.2 Pemantaan TI dan sarpras meningkat
Kegiatan
1. Penyusunan peraturan pemenuhan sarpras
3. Piloting implementasi
M.3.3 Meningkatnya implementasi nilai-nilai dasar di BPK
Satker Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Penanggung jawab, Pelaksana, Satker terkait) 2016 2017 2018 2019 2020
Kapabilitas/ Perubahan Organisasi
Tingkat pemahaman pegawai terhadap visi, misi, dan nilai dasar BPK
Tingkat implementasi nilai dasar BPK
Peraturan pemenuhan sarpras
Laporan Laporan hasil kegiatan piloting
1. Pelaksanaan reviu serta monitoring dan evaluasi atas Laporan Monitoring dan pelanggaran disiplin pegawai Evaluasi 2. Pelaksanaan reviu dan monitoring dan evaluasi atas pelanggaran kode etik pegawai
Laporan Monitoring dan Evaluasi
- Pj: Setjen - Pelaksana: Biro Umum
√
Pelaksana: Biro Umum dan AKN
√
Pelaksana: Biro Umum dan AKN
Keterangan
Modal informasi dan sarpras yang dibutuhkan dalam mendukung perwujudan seluruh manfaat
IS 3.2.3 Efisiensi sarana prasarana melalui Penerapan desk sharing untuk PFP
2. Sosialisasi terkait standar sarpras
LG 3 Menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional
Keluaran
√
PJ : Itama Satker terkait : seluruh satker PJ : Itama Satker terkait : seluruh satker
√
√
√
√
√
√
√
√
Modal organisasi terkait budaya organisasi yang dibutuhkan dalam mendukung perwujudan seluruh manfaat
IS 3.3.1 Pengembangan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional 1. Penyusunan Kerangka Budaya Organisasi di BPK
Tingkat pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai
a. Penyusunan tools terkait internalisasi kode etik (berdasarkan Peraturan Kode Etik tahun 2016 dan Hasil Kajian Direktorat Litbang-Budaya Organisasi
b. Survei Persepsi Pelaksana terhadap nilai dasar di BPK (Initial Assessment ) - Tingkat Awareness dan Knowledge
PL e.g modul/FAQ dan audio visual
Laporan
c. Sosialisasi/Workshop Penyeragaman pemahaman dan Laporan Sosialisasi/Workshop persepsi pengertian visi, misi, dan nilai dasar BPK (IIP) (*Output IS 5.2 – Kode etik yang telah direvisi) d. Sosialisasi/Workshop atas PL yang telah disusun
e. Diseminasi atau knowledge/best practice sharing tentang implementasi nilai dasar budaya organisasi – IIP
Laporan
Laporan
f. Kegiatan sponsorship Pimpinan atas implementasi nilai Sponsor Roadmap dasar IIP sebagai nilai budaya organisasi BPK
g. Pelatihan dalam membentuk karakter budaya organisasi – IIP kepada Pelaksana BPK h. Pelatihan pada atasan langsung dalam memberikan bimbingan (coaching ) i. Pemberian bimbingan (coaching ) oleh atasan langsung di masing-masing satker
j. Survei ADKAR menilai: (i). Pemahaman atas IIP (misal: target 3 (skala 1-5)) (ii). Implementasi IIP (misal target: 3 (skala 1-5))
Laporan diklat Laporan diklat Form konsultasi
Laporan Survei ADKAR
PJ: Direktorat PSMK Terkait: Itama Inspektorat PI, Direktorat Litbang, Pusdiklat, serta Biro Humas dan Kerja Sama Internasional PJ: Direktorat PSMK Satker terkait: Direktorat Litbang PJ: MKKE (Itama) Terkait: Direktorat PSMK
√
PJ: MKKE (Itama) Satker terkait: Direktorat PSMK, Pusdiklat Pelaksana: Biro SDM, Pusdiklat PJ: Pusdiklat Terkait: Seluruh satker Pelaksana: Direktorat PSMK, Seluruh satker PJ : Direktorat PSMK Satker terkait: Seluruh satker
√
√
√
PJ: Dirktorat PSMK Satker terkait: Itama Inspektorat PI, Direktorat Litbang, Pusdiklat PJ: Itama - Inspektorat PI Satker terkait: Direktorat PSMK, Direktorat Litbang
Nilai dasar BPK (IIP) telah menyatu dalam karakter dan budaya kerja anggota dan Pelaksana BPK, yaitu berintegritas, independen, dan profesional dalam melakukan kegiatan operasional organisasi.
√
Setiap tahun sesuai dengan hasil survei ADKAR
√
√
√
√
√
√
√
√
Sesuai dengan jadwal diklat
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
86
Sasaran Strategis
Manfaat
IKU
Kegiatan
Keluaran
Satker Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Penanggung jawab, Pelaksana, Satker terkait) 2016 2017 2018 2019 2020
Kapabilitas/ Perubahan Organisasi
Keterangan
2. Pelaksanaan monitoring implementasi nilai dasar BPK a. Survei ADKAR menilai pemahaman dan implementasi nilai-nilai dasar (IIP)
Laporan Survei ADKAR
b. Survei kepuasan auditee atas kinerja Pemeriksa
Laporan survei
3. Reinforcement berdasarkan hasil reviu monitoring dan evaluasi Itama dan survei a. Sponsorship pimpinan b. Bimbingan atasan langsung secara kontinyu M.3.4 LG 4 Penyebaran praktikMemperluas implementasi praktik- praktik terbaik meningkat praktik terbaik (best practice sharing )
Persentase penyusunan best practices Persentase penyebaran best practices
Seluruh satker Seluruh satker
1. Penyusunan Kerangka Strategi Best Practices Sharing di BPK a. Pembentukan Tim Pengelola Best Practices Tim Pengelola (bagian dari Tim Pengelola KM) (unsur: Direktorat PSMK, Direktorat Litbang, Pusdiklat, Biro SDM, Biro TI) b. Penyusunan PL Best Practices PL (definisi best practices , cara identifikasi best practices , kriteria, cara menyusun, cara sharing , cara memvalidasi) Laporan sosialisasi
d. Sponsorship Pimpinan untuk identifikasi praktik terbaik Arahan Pimpinan di satker 2. Penyusunan Best Practices (di satker) Best practices yang disusun satker a. Identifikasi best practices satker yang akan disusun Hasil identifikasi
3.5. Pemanfaatan anggaran optimal
Tingkat kinerja anggaran
Pelaksana: Direktorat PSMK (Subdirektorat Manajemen Kinerja)
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ Modal organisasi terkait best practices sharing yang 1. Pegawai dapat membudayakan dibutuhkan dalam kodefikasi dari tacit knowledge mendukung perwujudan menjadi explicit knowledge seluruh manfaat melalui penyusunan best practices 2. Pegawai dapat melakukan sharing best practices melalui jalur yang disediakan organisasi
IS 3.4.1 Pengembangan strategi best practices sharing
c. Sosialisasi PL ke seluruh satker dan pegawai BPK
K1 Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran
Pelaksana: Direktorat PSMK (Subdit Renstra)
b. Coaching identifikasi praktik terbaik (kepada tim penyusun best practices di satker)
Laporan coaching
c. Evaluasi hasil best practices yang disusun 3. Fasilitasi Best Practices Sharing (akan diatur lebih lanjut dalam PL, misalnya melalui KTF, upload portal BPK, dll)
Hasil evaluasi Kegiatan sharing
1. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran
PJ : Direktorat PSMK Satker terkait: Direktorat Litbang
√
PJ : Direktorat PSMK Satker terkait: Direktorat Litbang
√
√
PJ : Direktorat PSMK Satker terkait: Direktorat Litbang Tim Pengelola
√
√
Pelaksana: Satker, Tim Pengelola Pelaksana: Satker, Tim Pengelola Pelaksana: Satker, Tim Pengelola Tim Pengelola Pelaksana: Satker, Tim Pengelola
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√ √
√ √
√ √
- PJ: Setjen - Pelaksana: Biro keuangan
Satker mampu menyusun perencanaan dan penganggaran sesuai acuan.
a. Penyusunan acuan penyusunan RKA satker
Acuan penyusunan RKA satker
Pelaksana: Biro keuangan
√
√
√
√
√
b. Sosialisasi acuan penyusunan RKA satker
Laporan
Pelaksana: Biro keuangan
√
√
√
√
√
c. Pelaksanaan koordinasi internal dengan Subdit Renop dan Inspektorat PIMK terkait proses penelitian dan reviu dokumen perencanaan dan penganggaran satker
Notulen rapat, workshop
- Pelaksana: Biro Keuangan, - Satker terkait: Inspektorat PIMK dan Subdit Renop
√
√
√
√
√
Modal keuangan yang dibutuhkan dalam mendukung perwujudan seluruh manfaat
87
Sasaran Strategis
Manfaat
IKU
Kegiatan
Keluaran
2. Peningkatan kualitas pemantauan pelaksanaan anggaran a. Penyusunan POS Pemantauan
POS Pemantauan
b. Sosialisasi
Laporan
c. FGD terkait pemantauan pelaksanaan anggaran
Laporan
d. Monitoring dan evaluasi
Laporan
Satker Pelaksana Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Penanggung jawab, Pelaksana, Satker terkait) 2016 2017 2018 2019 2020
Kapabilitas/ Perubahan Organisasi
Keterangan
Biro keuangan mampu mengoptimalkan pemantauan pelaksanaan anggaran
Pelaksana: Biro keuangan Pelaksana: Biro keuangan - Pelaksana: Biro Keuangan, - Satker terkait: seluruh Satker Pelaksana
√
√
√
√
√
√
- Pelaksana: Biro Keuangan, - Satker terkait: seluruh Satker Pelaksana
√
√
√
√
√
√
88
Lampiran 4
MATRIKS TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN BPK 2016 - 2020 Entitas Pemeriksaan
Tema/ Fokus/ AKN Penanggung Jawab Fokus
Simpulan Sementara (PAC)
TAO Strategis
Leading K/L sesuai RPJMN
K/L terkait
Target Pelaksanaan
1
2
3
4
5
6
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial (Kemensos), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bappenas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Pemerintah Daerah (Pemda) BPS, Kemensos, TNP2K, Kemendagri, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bappenas, BKKBN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi, Pemda BPS, Kemensos, TNP2K, Kemendagri, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bappenas, BKKBN, Pemda
2016-2020 (detil ada di Business Case Fokus Pemeriksaan)
DIMENSI: PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Tema: Kesehatan Fokus: Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), maupun JKN untuk NonPBI Koordinator Fokus: AKN VI
Pemerintah telah berhasil meningkatkan pelaksanaaan SJSN yang meliputi JKN untuk meningkatkan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi penduduk baik untuk PBI melalui KIS dan NonPBI
1 2
Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaaan SJSN yang meliputi JKN Menilai kualitas pemenuhan kepesertaan SJSN bidang JKN secara menyeluruh (universal health coverage) baik kepesertaan untuk PBI melalui KIS maupun NonPBI
3
Menilai optimalisasi akses, ketersediaan, pemerataan dan mutu pelayanan terhadap obat, makanan, dan lingkungan yang sehat serta sumber daya kesehatan oleh penduduk
4
Menilai kualitas koordinasi, penyempurnaan manajemen, dan pemanfaatan sumber daya kesehatan dalam SJSN bidang JKN antar institusi pelaksana baik pemerintah maupun swasta
5
Menilai harmonisasi atas eksistensi dan formulasi kebijakan publik serta perbaikan koordinasi antar pembuat kebijakan dimaksud terkait SJSN bidang JKN
BPS, Kemensos, TNP2K, Kemendagri, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bappenas, BKKBN, Pemda
6
Menilai dampak dan keberhasilan pelaksanaan SJSN bidang JKN dalam kurun waktu lima tahun serta keberlanjutannya untuk perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan penduduk
BPS, Kemensos, TNP2K, Kemendagri, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bappenas, BKKBN, Pemda
88
MATRIKS TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN BPK 2016 - 2020 Tema/ Fokus/ AKN Penanggung Jawab Fokus 1 Tema: Pendidikan Fokus: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 tahun yang berkualitas Koordinator Fokus: AKN VI
Entitas Pemeriksaan Simpulan Sementara (PAC) 2 Pemerintah telah berhasil melaksanakan Program Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 tahun Berkualitas
TAO Strategis
1
2 3 4
Tema: Pendidikan Fokus: Peningkatan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) Koordinator Fokus: AKN VI
Tema: Pendidikan Fokus: Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi Koordinator Fokus: AKN III
Pemerintah telah berhasil meningkatkan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi LPTK
Pemerintah berhasil 1. Menyusun kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi 2. Meningkatkan partisipasi pendidikan untuk jenjang perguruan tinggi 3. Meningkatkan aktivitas riset yang
1 2
Leading K/L sesuai RPJMN
3 Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan melaksanakan Program Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 tahun Berkualitas Menilai pemenuhan layanan pendidikan dasar berkualitas Menilai peningkatan akses, perluasan, dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas Menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 tahun Berkualitas
4 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi LPTK Menilai distribusi tenaga pendidik yang berkualitas dan pemenuhan rasio guru-murid
Kemendikbud
3
Menilai peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru
4
Menilai program sertifikasi guru dalam meningkatkan komptensi guru
5
Menilai kapasitas dan kualitas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) dalam menunjang penyediaan guru yang berkualitas
6
Menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam meningkatkan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi LPTK
1
Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi
2
Menilai penyediaan biaya operasional perguruan tinggi dalam rangka peningkatan pemerataan akses pendidikan tinggi;
Target Pelaksanaan
K/L terkait 5 Kemenkeu, Bappenas
Kemendagri, Kemenkeu, BKN, Kementerian Agama (Kemenag), Pemda
6 2016-2020 (detiil ada di Business Case Fokus Pemeriksaan)
Kemendagri, Kemenkeu, BKN, Kemenag, Pemda Kemenkeu, Bappenas Kemendagri, Pemda, Kemenkeu, BKN, Kemenag, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kementerian PANRB
Kemenristekdikti
Internal AKN III: Perguruan Tinggi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kemensos, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Lembaga Administrasi Negara (LAN) Eksternal AKN III: Kemenkeu, Kementerian yang menaungi PT kedinasan (Kementerian Hukum dan
2016-2020 (detil ada di Business Case Fokus Pemeriksaan)
2016-2020 (detil ada di Business Case Fokus Pemeriksaan)
89
MATRIKS TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN BPK 2016 - 2020 Tema/ Fokus/ AKN Penanggung Jawab Fokus 1
Entitas Pemeriksaan Simpulan Sementara (PAC) 2 relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri 4. Meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi
TAO Strategis
3
Pemerintah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
4
5 Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kemendagri, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kemenkeu, TNI/Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pertahanan (Kemenhan))
Menilai pengelolaan anggaran penelitian serta kualitas sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset dalam rangka meningkatkan kualitas dikti
Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
5
Menilai peningkatan kualitas proses akreditasi institusi dan program studi perguruan tinggi dalam rangka pemantapan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi Menilai penguatan kerja sama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan dalam rangka meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi
PTN, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
7
Menilai capaian kinerja pemerintah dalam meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi dikti
PTN
1
Menilai perencanaan (kebijakan dan penganggaran) penyelenggaraan ibadah haji dan umrah Menilai pengelolaan pendaftaran dan kuota haji secara transparan dan akuntabel Menilai pengelolaan keuangan terkait penyelenggaraan ibadah haji (termasuk pemanfaatan setoran awal peserta, investasi dana haji, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) asrama haji di luar musim haji) Menilai kualitas pembinaan, perlindungan, dan pelayanan terhadap sistem haji di dalam negeri dan di Saudi Arabia (pelayanan mulai keberangkatan, kegiatan ibadah di Saudi Arabia, sampai kembali ke tanah air yang mencakup kesehatan, pemondokan, makanan, asuransi, dll yang relevan untuk penyelenggaran ibadah)
2 3
4
5
Target Pelaksanaan
K/L terkait
4
6
Tema: Karakter dan Mental Fokus: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Penanggung Jawab Fokus: AKN V
3 Menilai upaya pemerintah dalam menjamin pemerataan pendidikan tinggi melalui peningkatan efektivitas affirmative policy;
Leading K/L sesuai RPJMN
6
PTN
Kemenag
Kemenkes, Badan Usaha Milik Negara/BUMN (Garuda Indonesia), Kemenkumham (Imigrasi)
2016-2020 (detil ada di Business Case Fokus Pemeriksaan)
Menilai efektifitas pengawasan haji oleh Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)
90
MATRIKS TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN BPK 2016 - 2020 Entitas Pemeriksaan
Tema/ Fokus/ AKN Penanggung Jawab Fokus
Simpulan Sementara (PAC)
1
2 6
Tema: Kependudukan dan Keluarga Berencana Fokus: Penguatan Data dan Informasi Pembangunan Kependudukan Penanggung Jawab Fokus: AKN V
Pemerintah berhasil meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta berhasil memanfaatkan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan
1
TAO Strategis
Leading K/L sesuai RPJMN
K/L terkait
Target Pelaksanaan
3 Menilai capaian kinerja dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh
4
5
6
2
Menilai perencanaan (kebijakan dan penganggaran) dalam mewujudkan penguatan data dan informasi pembangunan kependudukan Menilai pengembangan data dan informasi pembangunan kependudukan (mencakup registrasi vital terpadu, pelayanan pencatatan informasi penduduk, serta penyiapan sarpras pendukung)
3
Menilai penyediaan data dan informasi kependudukan
Pemda
4
Menilai koordinasi, diseminasi, aksesibilitas, dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan, termasuk swasta dan akademisi, untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan (a.l. pemanfaatan NIK, KTP elektronik oleh instansi publik dan penduduk) Menilai capaian kinerja pengembangan data dan informasi pembangunan kependudukan
Pemda, serta K/L terkait (seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan pemilu, Kemenkes dalam kepesertaan KIS, Kemensos dalam penyaluran bansos, dll)
5
Kemendagri BPS BKKBN
Kemenkeu, Pemda
Pemda
2016-2020 (detil ada di Business Case Fokus Pemeriksaan)
Pemda
DIMENSI : PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Tema: Ketersediaan Pangan Fokus: Pengamanan Produksi Pangan untuk kemandirian dan diversifikasi pangan Penanggung Jawab Fokus: AKN IV
Pemerintah berhasil mengamankan ketercapaian kuantitas dan kualitas produksi pangan untuk kemandirian dan diversifikasi pangan
1
Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam upaya mengamankan produksi pangan untuk kemandirian dan diversifikasi pangan
2
Menilai ketersediaan dan pemanfaatan lahan untuk pengamanan produksi pangan
Kementerian ATR/BPN, Pemda
3
Menilai ketersediaan alat mesin pertanian (alsintan) dan penerapan teknologi
Pemda
4
Menilai ketersediaan dan penyaluran benih dan pupuk untuk peningkatan produktivitas pangan
Pemda, serta BUMN
5
Menilai pengelolaan air irigasi untuk pertanian dalam rangka pengamanan produksi pangan Menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam mengamankan produksi pangan untuk kemandirian dan diversifikasi pangan Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan air untuk irigasi pertanian
Pemda
6
Tema: Ketersediaan Pangan Fokus: Peningkatan Ketahanan Air untuk
Pemerintah berhasil memenuhi kebutuhan air untuk irigasi pertanian
1
Kementerian Pertaninan (Kementan)
Kemenkeu, Bappenas, Pemda
2016-2020 (detil ada di Business Case Fokus Pemeriksaan)
Kementerian ATR/BPN, Pemda
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Kemenkeu, Bappenas, Pemda
2016-2020 (detil ada di Business Case Fokus
91
MATRIKS TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN BPK 2016 - 2020 Tema/ Fokus/ AKN Penanggung Jawab Fokus 1 mendukung Ketahanan Nasional Penanggung Jawab Fokus: AKN IV
Tema: Ketersediaan Energi dan Kelistrikan Fokus: Penyediaan energi dan ketenagalistrikan Penanggung Jawab Fokus: AKN IV
Tema: Kemaritiman dan Kelautan Fokus: Penguatan Konektivitas Laut Penanggung Jawab Fokus: AKN I
Entitas Pemeriksaan Simpulan Sementara (PAC) 2 2
TAO Strategis
Leading K/L sesuai RPJMN
3 Menilai pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi
4
5 Pemda
3
Menilai pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, penampung air untuk memenuhi kebutuhan air irigasi
4
Menilai upaya pemerintah dalam mengelola kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) secara berkelanjutan
Kementerian LHK
5
Menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam memenuhi kebutuhan air untuk irigasi pertanian
Kementerian PUPR
Kementerian LHK, Pemda
Pemerintah menjamin ketersediaan sistem dan ketenagalistrikan untuk peningkatan akses layanan ketenagalistrikan serta miyak dan gas bumi di kawasan pemukiman (mencakup: rumah tangga, nelayan, komersial, dan transportasi)
1
Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam mewujudkan penyediaan sistem dan ketenagalistrikan
Kemenkeu, Bappenas, Pemda
2
Menilai penyediaan infrastruktur dan layanan ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
3
Menilai pengelolaan gas dalam rangka tersedianya sistem gas untuk kebutuhan dalam negeri
BUMN, dan Pemda
4
Menilai pengelolaan sistem baru, terbarukan, dan konservasi sistem untuk memenuhi kebutuhan listrik
BUMN, dan Pemda
5
Menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam menjamin ketersediaan sistem dan ketenagalistrikan untuk peningkatan akses layanan ketenagalistrikan serta minyak dan gas bumi di kawasan pemukiman
BUMN, dan Pemda
Pemerintah telah berhasil meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut untuk memperkuat konektivitas dalam upaya mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan
1
Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut serta terwujudnya konektivitas sistem baik nasional dan global
2
Menilai penyediaan angkutan manusia dan sistem perairan, dermaga dan pelabuhan, serta sarana dan prasarana penunjang transportasi laut Menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana pelayaran/transportasi laut
3
Target Pelaksanaan
K/L terkait
6 Pemeriksaan)
Pemda
Kemenhub
BUMN, dan Pemda
Bappenas, Kemenkeu
2016-2020 (detil ada di Business Case Fokus Pemeriksaan)
2016-2020 (detil ada di Business Case Fokus Pemeriksaan)
BUMN (PT Pelabuhan Indonesia/Pelindo, PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP), PT Pelayaran Nasional Indonesia/Pelni, dll) Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
92
MATRIKS TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN BPK 2016 - 2020 Entitas Pemeriksaan
Tema/ Fokus/ AKN Penanggung Jawab Fokus
Simpulan Sementara (PAC)
TAO Strategis
Leading K/L sesuai RPJMN
1
2
3
4
4
5 Kemenkeu (Bea Cukai)
Menilai kualitas pengelolaan dan pelayanan sarana prasarana penunjang transportasi laut (pemenuhan standar teknis dan standar operasional sarana dan transportasi laut) Menilai kualitas penyediaan layanan transportasi laut di perbatasan negara, pulau terluar dan wilayah nonkomersial lainnya
PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Badan Standardisasi Nasional (BSN)
6
Menilai upaya pemerintah dalam memberdayakan peran pemerintah daerah, BUMN, swasta dan industri pelayaran nasional dalam rangka penyediaan infrastruktur dan memperkuat konektivitas serta meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi
Pemda dan BUMN
7
Menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut dalam rangka mendorong konektivitas antar wilayah Menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan
Kementerian PUPR
5
8
9
Menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan trasportasi laut guna tercapainya konektivitas nasional
1
Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam membangun desa dan kawasan pedesaan Menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan BPD;
Target Pelaksanaan
K/L terkait
6
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), TNI, Polri, BUMN (Pelindo, ASDP, Pelni, dll), Pemda
Kemenristedikti, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
DIMENSI: PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN KEWILAYAHAN Tema: Pembangunan Kewilayahan Fokus: Pembangunan desa dan kawasan pedesaan Penanggung Jawab Fokus: AKN III
Pemerintah berhasil: 1. mempersiapkan kebijakan untuk membangun desa dan kawasan pedesaan; 2. menyiapkan sumber daya yang cukup dalam pembangunan desa dan kawasan pedesaan; dan 3. menyiapkan sarana dan prasarana
2
Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu Kemendagri, Pemda, Desa
3
Menilai upaya reformasi pelayanan publik oleh desa, kelurahan, dan kecamatan
Kemendagri, Pemda, Desa
4
Menilai upaya meningkatkan ketersediaan sarpras pemerintahan desa
Kemendagri, Pemda, Desa
2016-2020 (detil ada di Business Case Fokus Pemeriksaan)
93
MATRIKS TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN BPK 2016 - 2020 Tema/ Fokus/ AKN Penanggung Jawab Fokus 1
Tema: Pembangunan Kewilayahan Fokus: Pembangunan Kawasan Perbatasan Penanggung Jawab Fokus: AKN V
Tema: Pembangunan Kewilayahan Fokus:
Entitas Pemeriksaan Simpulan Sementara (PAC) 2 pembangunan desa dan kawasan pedesaan.
Pemerintah berhasil melaksanakan Pembangunan dan Pemerataan Pembangunan Kawasan Perbatasan
Pemerintah telah berhasil mewujudkan penguatan konektivitas
TAO Strategis
5
Leading K/L sesuai RPJMN
3 Menilai capaian kinerja pemerintah dalam membangun desa dan kawasan pedesaan
4
BNPP
5 Kemendagri, Pemda, Desa
1
Menilai perencanaan (kebijakan dan penganggaran) dalam mewujudkan Pembangunan dan Pemerataan Pembangunan kawasan perbatasan
2
Menilai penguatan infrastuktur diplomasi (data dukung dan sarana), koordinasi, dan pengamanan batas negara (termasuk standarisasi kuantitas dan kualitas sarpras keamanan dan pertahanan)
Kementerian PUPR, Kemenhan, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Pemda
3
Menilai upaya pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi, budaya, dan keamanan lintas batas negara
Bea Cukai (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kemenpar, Polri, Pemda
4
Menilai pembangunan kawasan perbatasan (mencakup pembangunan pusat kegiatan strategis, penyediaan infrastruktur dasar kewilayahan, akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perumahan, sarpras penunjang aktivitas ekonomi perbatasan, investasi dan perdagangan, dan lainnya yang relevan)
Kementerian PUPR, Kemenkominfo, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kemenhub, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenperin, Kemendag, Pemda
5
Menilai penguatan kelembagaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan
6
Menilai pelaksanaan aktivitas lintas batas negara yang kondusif dan saling menguntungkan
Kementerian PUPR, Kemenkominfo, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kemenhub, Kemenkes, Kemendikbud Bea Cukai (Kemenkeu)
7
Menilai capaian kinerja pemerintah dalam melaksanakan Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Kewilayahan
1
Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam mewujudkan penguatan konektivitas nasional secara efektif dan efisien
Kemenhub Kementerian PUPR
Target Pelaksanaan
K/L terkait
Kemenkeu, Bappenas, Kementerian PUPR dan K/L lain terkait pembangunan kawasan perbatasan
Kemenkeu, Bappenas, Pemda
6
2016-2020 (detil ada di Business Case Fokus Pemeriksaan)
2016-2020 (detil ada di Business Case
94
MATRIKS TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN BPK 2016 - 2020 Tema/ Fokus/ AKN Penanggung Jawab Fokus 1 Penguatan Konektivitas Nasional: darat, udara, dan Jalan Penanggung Jawab Fokus: AKN I
Tema: Pemerataan Pendapatan Fokus: Peningkatan Pelaksanaan SJSN yang meliputi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penanggung Jawab Fokus: AKN VI
Entitas Pemeriksaan Simpulan Sementara (PAC) 2 nasional melalui peningkatan kapasitas dan kemantapan jalan nasional
Pemerintah telah berhasil meningkatkan pelaksanaaan SJSN Ketenagakerjaan untuk mendukung peningkatan daya saing tenaga kerja sebagai bagian dari pembangunan manusia dan masyarakat
TAO Strategis
4
3 Menilai peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antar moda Menilai peningkatan kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional Menilai peningkatan kapasitas jalan
5
Menilai peningkatan kemantapan jalan nasional
6
Menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam mewujudkan penguatan konektivitas nasional penyelenggaraan jalan secara efektif dan efisien
1
Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan SJSN Ketenagakerjaan
2
Menilai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
3
Menilai ketersediaan, pemerataan, dan mutu pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
4
Menilai perbaikan koordinasi dan penyempurnaan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dengan kementerian terkait
5
Menilai perbaikan koordinasi dan harmonisasi atas formulasi kebijaksanaan BPJS Ketenagakerjaan
6
Menilai dampak dan keberhasilan pelaksanaan SJSN untuk perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan
2 3
Leading K/L sesuai RPJMN
Target Pelaksanaan
K/L terkait
4
5
6 Fokus Pemeriksaan)
BPJS Ketenagakerjaan
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Kemendagri, Kemenkumham, Badan Kepegawaian Negara ( BKN), Kementerian PANRB, Pemda
2016-2020 (detil ada di Business Case Fokus Pemeriksaan)
Kemenhan Polri BIN Badan Narkotika Nasional (BNN) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
Bappenas, Kemenkeu
2016-2020 (detil ada di Business Case Fokus Pemeriksaan)
Pemda Pemda Pemda Pemda
DIMENSI: PEMBANGUNAN KONDISI PERLU (PRASYARAT PEMBANGUNAN) Tema: Keamanan dan Ketertiban Fokus: Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional Penanggung Jawab Fokus: AKN I
Pemerintah telah berhasil meningkatkan kapasitas pertahanan dan menjaga stabilitas keamanan nasional
1
Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pertahanan dan menjaga stabilitas keamanan nasional
2
Menilai peningkatan kesiapan (combat readiness) Alat utama sistem pertahanan (Alutsista) TNI 2015-2019
3
Menilai upaya peningkatan kolaborasi penelitian dan pengembangan serta perekayasaan antara Lembaga
BPPT, LIPI, LAPAN, dan BMKG BUMN (PT Dirgantara Indonesia (PT DI),
95
MATRIKS TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN BPK 2016 - 2020 Entitas Pemeriksaan
Tema/ Fokus/ AKN Penanggung Jawab Fokus
Simpulan Sementara (PAC)
1
2
TAO Strategis 3 Litbang Kemenhan/TNI dan Polri – Perguruan Tinggi – Industri – Kementerian/lembaga lainnya (BPPT, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Leading K/L sesuai RPJMN 4 Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
Target Pelaksanaan
K/L terkait 5 PT PAL Indonesia (PT PAL), LAN, PT Pindad, dlsb) Kemendag Bea Cukai (Kemenkeu)
4
Menilai peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri dalam pemenuhan dan pemeliharaan alutsista TNI dan alat material khusus (almatsus) Polri
BUMN, Kementerian BUMN, Kemendag, Bea Cukai
5
Menilai pengadaan di lingkungan TNI, Polri, dan lembaga intelejen dan sandi dalam rangka pemenuhan alutsista/alat peralatan pertahanan (alpalhan) TNI dan alpalkam/almatsus Polri serta modernisasi peralatan intelijen dan persandian
BUMN (PT DI, PT PAL, LAN, Pindad, dlsb)
6
Menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan fasilitas, layanan kesehatan (Rumah Sakit), infrastruktur dan sarpras pendukung perumahan dinas/asrama/barak personel TNI dan Polri
Kementerian PUPR, Kemenkes, BPJS
7
Menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan latihan personel TNI dan Polri
8
Menilai optimalisasi pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam rangka penguatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di daerah
Kejaksaan, Pemda
9
Menilai upaya pemerintah dalam menguatkan lembaga rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba
Kemenkes, Kejaksaan, Kemendagri, Kemenkumham, Kemensos
10
Menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam meningkatkan kapasitas pertahanan dan menjaga stabilitas keamanan nasional
6
96
MATRIKS TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN BPK 2016 - 2020 Tema/ Fokus/ AKN Penanggung Jawab Fokus 1 Tema: Tata Kelola dan RB Fokus: Peningkatan Kualitas Layanan Publik Penanggung Jawab Fokus: AKN III
Entitas Pemeriksaan Simpulan Sementara (PAC)
TAO Strategis
2 1) Pemerintah telah berhasil mewujudkan kebijakan yang mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien; dan 2) Pemerintah telah berhasil mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
1
3 Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
2
Menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan satu atap untuk investasi dan perijinan bisnis dalam rangka penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik
3
Menilai upaya pemerintah dalam mempercepat penerapan ICT (e-government) dalam rangka penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik
4
Menilai upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional dalam rangka penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik
Leading K/L sesuai RPJMN 4 Kementerian PANRB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman RI
Target Pelaksanaan
K/L terkait 5 Kemenkeu, Bappenas, Kementerian/Lembaga pemberi layanan publik, dan Pemda Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kemendagri, dan Pemda
6 2016-2020 (detil ada di Business Case Fokus Pemeriksaan)
Internal AKN III: BPN, Mahakamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), BKN, Kemenaker, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kemenkominfo, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Eksternal AKN III: Kemenkeu, Kemenkumham, Polri/Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Kemendagri (Pemda) Obligasi Ritel Indonesia (ORI), BNP2TKI, Kemenaker
97
MATRIKS TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN BPK 2016 - 2020 Entitas Pemeriksaan
Tema/ Fokus/ AKN Penanggung Jawab Fokus
Simpulan Sementara (PAC)
1
2
TAO Strategis
5
3 Menilai kualitas layanan publik (kesehatan, pendidikan, penyelenggaraan jalan, dll) oleh instansi pemerintah (mencakup penerapan standar pelayanan, praktek pungutan liar/pungli dan kemudahan akses penerima layanan)
Leading K/L sesuai RPJMN 4
Target Pelaksanaan
K/L terkait 5 Internal AKN III: BPN, MA, MK, Kemenristekdikti, Kemenpar, BKN, Kemenaker, BNP2TKI, Kemenkominfo, Bapeten, BPPT.
6
Eksternal AKN III: Kemenkes, Kemendikbud, KemenLH, Kemendagri, Kemenhub, Kemenpar, Kementerian ESDM, BUMN, Pemda (pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya) 6
Menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Kementerian/Lembaga pemberi layanan publik, dan Pemda
DIMENSI: PEMBANGUNAN EKONOMI MAKRO (LINTAS DIMENSI) Tema: Perekonomian dan Keuangan Negara Fokus: Pelaksanaan Reformasi Keuangan Negara: 1. Penganggaran negara 2. Penerimaan negara pajak dan bukan pajak 3. Pengeluaran (belanja) negara 4. Pengelolaan dan Pembiayaan Utang 5. Pengelolaan kekayaan negara Penanggung Jawab Fokus: AKN II
Pemerintah berhasil: 1. Meningkatkan penerimaan perpajakan menjadi sekitar 16% PDB pada tahun 2019 2. Meningkatkan kualitas belanja 3. Meningkatkan kualitas Aset Manajemen 4. Menjaga rasio utang pemerintah di bawah 30% PDB dan terus menurun yang diperkirakan menjadi 20% PDB pada th 2019 5. Mengupayakan keseimbangan primer (primary balance) terus menurun dan menjadi positif di tahun 2019; 6. Menjaga anggaran dibawah 3 persen PDB dan pada tahun 2019
1
Menilai sistem desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemungutan perpajakan, PNBP, dan hibah
Kemenkeu Kemenko Bidang Perekonomian
Kementerian/Lembaga pengelola PNBP, Pemda
2
Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja negara/daerah dan subsidi
Kementerian/Lembaga, Pemda pengelola belanja dan subsidi
3
Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan negara/daerah
Kementerian/Lembaga, Pemda, dan BUMN (khusus aset negara yang dikelola dipisahkan dari sistem pengelolaan APBN)
2016-2020 (detil ada di Business Case Fokus Pemeriksaan)
98
MATRIKS TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN BPK 2016 - 2020 Tema/ Fokus/ AKN Penanggung Jawab Fokus 1
Tema: Perekonomian dan Keuangan Negara Fokus: Peningkatan efisiensi, produktivitas dan daya saing BUMN Penaggung Jawab Fokus: AKN VII
Entitas Pemeriksaan Simpulan Sementara (PAC) 2 menjadi 1,0 persen PDB
Pemerintah telah berhasil meningkatan peran, efisiensi, produktifitas dan daya saing BUMN dalam mendukung terwujudnya sebesarbesarnya kemakmuran rakyat
TAO Strategis
4
3 Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan utang negara
1
Menilai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap produktivitas, efisiensi, efektivitas pengelolaan BUMN
2
Menilai tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance) di BUMN
3
Menilai restrukturisasi BUMN (pembentukan holding company BUMN, Kelompok-kelompok spesialisasi, optimalisasi partisipasi masyarakat/penjualan saham BUMN)
4
Menilai kemampuan BUMN dalam menghasilkan laba (profitabilitas) dan sebagai agen pembangunan
5
Menilai sinergi antar BUMN
Leading K/L sesuai RPJMN 4
Kementerian BUMN dan BUMN
Target Pelaksanaan
K/L terkait 5 Pemda pengelola utang negara/daerah
Kementan, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemensos, Kemenkeu, Kemenhan, Kemendag, Kemenhut, BPN
6
2016-2020 (detil ada di Business Case Fokus Pemeriksaan)
Kemenkeu, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian teknis terkait, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA)
99
