LAPORAN KAJIAN MANDIRI
HAK ASASI MANTUSIASEBAGAI SUBSTANSIKAJIAN PENDIDIKAI\I KEWARGANEGARAAN Kepustekaaan) (SebuahStudiPendahuluan
DiajukanuntukMemenuhiSalahSatuTugas MataKuliah KajianMandiriKewarganegaraan ProgramStudiPendidikanIPS UnivcrsitasPendidikanIndonesia SekolahPascasarjana Gasal 2007l200t Semester
Oleh: SAMSURT NlM. 0601498
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS SEKOLAH PASCASARIANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BANDUNG 2008
LAPORAN KAJIAN MANDIRI HAK ASASI MANUSIA SEBAGAISUBSTANSIKAJIAN PINDIDIKAN KAWARGANf,GARAAI{ (SebuahStudi PendahuluanKepustakaaan) DiajukanuntukMemenuhiSalahSatuTugas MataKuliah KajianMandiriKewarganegaraan ProgramStudiPendidikanIPS UniversitasPendidikanIndonesia SekolahPascasarjana Gasal 2007nA08 Semester Oleh: SAMSURI NIM.0601498
DTSETUJUIDAN DTSAHKANOLEH:
g KajianMandiri:
Dr. DasimBudimansyah, NIP. 131760827
KATA PENGANTAR
Puji syukurke hadliratAllah SWT.ataslimpahanrahmatdanilmu kepadasaya,baik sebelummemilih mata kuliah ini hingga penyelesaianlaporan kajian mandiri. Tanpa pertolongan-Nya, sayamungkinmasihtertatih+atihuntuk menuntaskan tugasperkuliahan ini. Secararutin padatiap-tiapakhir perkuliahan,suatumatakuliah tertentumenuntut para pes€rtanya untuk membuat sebuah pertanggungiawabankegiatan akademik (perkuliahan)dalamberbagaibentuk.Laporankajian mandiri ini rnerupakansalahbentuk unjuk kinerjasayasebagaisalahsatupesertaMataKuliah KajianMandiri Kewarganegaraan di ProgramStudi PendidikanIPS SekolahPascasmjana UniversitasPendidikanlndonesia SemesterGasal 2007f2008sebagaimana telah disepakatidengandosenpengampumata kuliah. Laporanini dimaksudkan bukansekadarmemenuhituntutanakadernik,tetapidalam jangka panjang-terutama rmtuk perninatanpenelitiandisertasi-merupakantahap awal untuk mengeksplorasisejumlahliteratur guna menjajagisejauhmana pesertasungguhsungguhmenekunidan kemudianmenjadikannyapijakan dalam prosespenelitiantugas atchir.Jika merrungkinkan,laporanini dikembangkanunnrk diterbitkan.Misi gardamya ialahmelahirkantradisipubltshor perish,di sampingberlatihmenelitiliteratur. Sebagaisebuahperkuliahanmandiri di jeqiang 53 (ProgramDoktor), laporanini menurutsaya masih belum mencapaistandarkinerja yang diharapkan.Namun, sebagai sebuahtradisi yang baik -dan mungkinpertamakali sertaunik di SekolahPascasarjana UniversitasPendidikanIndonesiaBandung- modelkegiatansemacamini tentu sajaperlu jenjang 53 datambennrkkajian mandiri.Karenadi dirintis sejakawal menjadimahasiswa SPs UPI Bandungbelum ada sistempendidikan53 model By Research,bagr saya ini merupakantantangansekaligusuji nyali grma berlatih by researchsebagai penyusunan proposaldisertasikelak. Ucapanterimakasihsayasampaikan kepadaDr. DasimBudimansyah, M.Si. yangtak pernahjemu-jemuuntukmendorongdanmemberi€nerglalcademik kepadasayabaik sebagai murid dalamperkuliahanini, mauprmsebageisesamaamggotacivics community.Semoga Allah SwT membalasbudi baik dnnketulusanhati dalampergumulanakademikselarnaini, khususnya dalamperkuliahan.TerimakasihsayahahrkanpulakepadaStafLayananInternet SekolahPascasarjana UPI yang tanpa bosanmemberikanpelayanankepadasaya (fuga te'man-teman mahasiswalainnya) untuk mengunduh- saya lebih suka menyebutnya "MENGGALI HARTA KARUN" bahan-bahan dari intemet baik berupaartikel jumal maupunbuku-bukudigital. Sernogalaporanini bermanfaat,terutamabagi sayapribadi, untuk pengembangan keilmuanpendidikankewarganegaraan dan khususnyadalam kajian hak asasimanusia. Amiin. Bandung. Februari2008
HAK ASASI MAhIUSIASEBAGAISUBSTANSIKAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAFI (SebuahStudi PendahuluanKepustakeaan) Oleh:Samsuri NrM.0601498 hogram StudiPendidikanIPS SekolahPascasarjana UniversitasPendidikanIndonesia
ABSTRAK
Laporan lrajian kepustakaan(review of literature) ini bentsaha mengel<splorasi topik hak asosi manusia (I{AM) dalam instrumen intemasionnl maupun nasional, HAM di Indonesia, dan HAM sebagaisubstansikajian pendidikan kewarganegaraan. Selain itu laporan ini mengeksplorasihtrikulum PKn dan modelpembelajaran PKn. Sumber kajian l<epustakaanberasal dari sejumlahjurnal, bulat dan dolwmendohtmen.Artikeljurnal dan bulw yang menjadi bahan lmiian sebagianbesar berasal dari sumber online dalam format PDF (Print Document Format/, karena lreterbatasan-keterbatasan untuk memperolehsumber kaitan tersebut. Penentuan sumher lmjian dilafukan secara purposive berdasarknn tema yong disusun untuk mencapaitujuanlujuon kaji an kepustalcaanini. Sistematilcalaporan ini disusun sebagai berihtt: (l) hnsep hak asasi manusia dalam instntmen internasional dan nasional; (2) hak warga negara; (i) HAM sebagai substansi kaitan pendtdikan kewarganegaraan nodel Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Indanesia; (4) Kurilailum pendidikan kewarganegaraan;dan (5) model-model pembelajaran pendidilmn kewarganegaraan yang dapat dipergunalcanuntuk mentransfarmasikannilai-nilai hak asasi manusiakepadasiswa.
Katr Kunci: hak asasi manusia,warga negaro, universalilas, lokalitas, pendidikan kcwarganegaraan,konsolidasidemokrasi,transtbrmasi.
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL LEMBAR PENGESAHAN
I
u
KATA PENGANTAR
IU
ABSTRAK
w
DAFTAR ISI
v
DAFTAR TABEL
vi
DAFTAR LAMPIRAN
YI
A. PENDAHULUAN
I
B. KONSEP.KONSEP POKOK
5
l. HakAsasiManusia
5
2. HakAsasi Manusiadi Indonesia
34
3. HakWarga Negara
s2
4. HAM sebagaiSubstansiKajian PKn a. ModelAmerika Serikat
57 57
b. Model Inggris
59
c, Model Australia
62
d. Model Indonesia
64
5. Kurikulum PKn
67
6.Pembelajaran PKn
7l
a. ModelDiskusiControvesial hrblic fssues(Isu-isuPublikyang Kontroversial)
73
b. Model InwRelatcd Edueation(LRE)
77
c. ModelProyek
80
C. PEI\ruTUP
&l
DAFTAR PUSTAKA
E5
LAMPIRAN
t9
DAFTAR TABEL
Tabel 1. RatifikasiInstrumenInternasional HAM dalamPeraturan Perundangan RI ..............
50
Tabel 2. Pertautan UU RI No. 39 Tatrun1999denganInstrumenlnternasional HAM
5l
Tabel 3 . SubtansiKajianPKN di AmerikaSerikat
57
Tabel 4. PosisiKajianHAM sebagaiSubstansiKajianPKN dan Kompone,n KompetensiKewargan egilraffidalam KurikulumPKN di Inggris
6l
Tabel 5.
Posisi Kajian HAM dalam Tema SubstansiKajian PKN Kurikulum PendidikanNasionaldi AustraliaUntuk Kelas"Middle Primarv" dan "UpperPrimary" ..................-......... 63
Tabel 6.
TemaSubstansi KajianPKN KurikulumPendidikanNasionaldi Ausfralia UnnrkKelas"Lower Secondary"dan"Middle Secondary"...
Tabel 7.
Substansi KajiandanUraianMateriKajianPKN Tatrun2006di Indonesia
66
Tabel L
Model-modelDiskusiCPl Terpilih
75
Tabel 9.
EnamAliran Implementasi PendidikanDernolrasidi AmerikaSerikat...
77
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran1. ContohRencana Pembela.iaran HAM di Negara-negara AsiaTenggara......
. . . . . . . . . . . .8. 9 .
U/I.POMN XENE.UMANDIN XEWARGANTAnAAN Solrtcati/NlM 0AlOt
A. Pendahuluan Perhatianmasyarakatinternasionalterhadaparti penting perananpendidilcan untuk menransfonnasikan nilai-nilai hak asasimanusia.kepada generasimuda"telatr mendorongPerserikatanBangsa-Bangsa(PBB) untuk menjadikanHAM sebagar progam *UnitedNationsDecadefor HumanRightsEducation(1995-2004)."Meskipun p€rlryataan sejagattentanghak asasimanusia(UniversalDeclarationof Human Rights) telahdideklarasikan PBB padal0 Desember1948,namunbagaimana dokumentersebut dijadikansebagaimateridan kurikulumdalarnpendidikantentangHAM, barulahlima puluhtahunkemudiandiujudkandalamsatuprogramaksiyangbersifatmondial. SebagainegaraanggotaPBB, Indonesiatelah sedemikianrupa menjadikan HAM sebagaitopik kajian dalamkurikulum pardidikannasionalnya.Hal ini nampak padasubstansikajian PKn dalamKurikulum 2006 yang memasukkan kajian HAM sebagaisatu dari delapanstandarisi (zubstansikajian). Berbedadengankurilrutum (1915,1984dan Lgg4),meskipun sebelumnya terdapatpembahasan topikHAM, namlm dibahassecaratidak mendalambahkanhanya menjadi pelengkapdari pembahasan mat€risilakeduaPancasila(Kemanusiaan yangAdil danBeradab). Sedikitnyaada dua alasanmengapaHAM perlu diajarkandi sekolahmelalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pertarna,dari perspektif nesional, kesadaran arti pentingHAM secarakonstitusionaltelahdikukuhkandalamUUD 1945 kenrudiandijabarkankembali dalam Perubahan KeduaUUD 1945.GerakanHAM dalamkonteksnasionalsemakinkentara setelahpada 1993 dibennrksatu Komisi NasionalHAM (KomnasHAM). Keberadaan Komisi ini mengundang sejnmrahharapan tcrhadapperbaikankondisipenegakan HAM di Indonesia,terutamakaika menangani sejumlahkasuspelaoggaran HAM berat yang dilakukanoleh tentaradan kepolisian Snraa Guol2007/ilet SekolahPoscasarjaoa IIPI Bardong
ITLPORAN XAJAN
ilIj.h'DIM
fEil'ARcAt\mAEAlL\t Sotlgtri/NIM 06e69t
sepertikasuspembunuhan buruh perempuanMarsinah,pembunuhan masyarakatsipil takbersenjata di TanjungPriok(1985),Timor Timur(1991)danIrianJaya(Bourchier, 2047:$a; Fakih,Indriantsdan Prasetyo,2a03:75).Meskipunkeberadaan Komnas HAM diperkuatmelaluiUU RI No. 39 Tahun1999tentangHak AsasiManusiadanUU RI No. 26 Tahun2000 PeradilanHak AsasiManusia,namunprossspenegakanHAI\,| mengalamikesulitanketika menyentuhkasuspelanggaran HAM dari pimpinantentara yangmasihdudukdalamjabatanpemerintahan maupunsetelahmerekapensiun,seperti dalamKasusTri Saktidan Semanggi(1998)di Jakarta(Fakih,lndriantodanPrasetyo, 2@3: 76-77). Dari
ini, maka penegakanHAM di Indonesiamasih perlu
pojuanganpanjang. Kedua,dari perspektifinternasional,persoalanHAM telah menjadisalahsatu agendapokok masyarakatinternasionalsejak secaraformal PBB mendeklarasikan UniversalDeclarationof HumanRights(UD[R) pada10Desember1948.Padatingkat global,HAM telahmenjadi bagianpentingdalamkehidupansehari-hari(Isin & Tunrcr, 2007:16).MeskipunsecarauniversalHAM dalamdokumenUDHR itu diterimaoleh tregara-negara anggotaPBB, nmun terdapatpersoalankAika akandiimplem€,ntasikan dalamkonteksnasional635ing-m4singnegara.perdebatanantarauniversalitasHAM danpanikularitasimplementasiHAM, polemik antarastandarglobal dan nilai-nilai lokalHAM sekarangmasihbelumtuntasmenemukan titik kompromi(Donnely,2A07; Banda2003). Mengapahak asasimanusia(HAM) mer{adi salahsatu topik penting dalam kajianpendidikankewarganegaraan (PKn). PerhatianPKn terhadapHAM tidak dapat dilepaskandari posisi warga negarasebagaisubjekyang memiliki atribut hak dan kwajiban warga negam secarabersama-sama. Menurut Isin dan Turner e0a7), SaneaGsd2NT/20d8 SekolahPascasarjoat lPI Badung
LA.PONANKAJAN M4NDIM NEWARGANEGARAAN Satlrtt i/NIM 06011r,
kewarganegaraan moderndisusunsecarahistoris dari aspekhak-hakdan kewajibankewajibanyang berkaitandenganpengertiannyasebagaikeanggotaanuntuk suatu masyarakatmelalui hak-hakyang terhimpundenganpelayanan,dan mungkin yang palingkentaraialahdalamhal sistemnasionalperpajakan.Model kewarganegaran ini sebagai hak-haksosialsecaraerat dikaitkandengansejarahhak-hakkewarganegaraan menurutsosiologInggris ThomasHumpreyMarshall (1893-19s2):hak sipil, hak politik,danhaksosial. Persoalannya tidaklahmudatrmempertemukan kebutuhanHAM denganupaya pennbentukan warganegarayangidvaldalampembelajaran PKn.PKn sebagaisafumata pelajarandalamKurikulum 2006 memuatstandarisi dan standarkompeteirsilulusan yangmemerlukanpengelolaanpembelajaranyang memadaidari seorangggnr. Jika mencermatipergeseranPendidikanPancasiladan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi PendidikanKewarganegaraan (PKn), ada perubahanmendasardalam kerangka puadigmatis pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Dalam paradigma lama sebagaimana tampakpada mata pelajaranPendidikanMoral Pancasila(PMP) serta Pe'ndidikan Pancasiladan Kewmganegaraan (PPKn), materi dan model pengajaran sertabenhrkevaluasinyacenderungdiremehkanbaik oleh parasiswamauprmsesama gurudi lur lulusanProgramStudiPPKndi LembagaPe,ndidikan Te,naga Kependidikan (LPTK). Hal ini muncul karena materi, metode,dan evaluasi pengajaranpKN pradigmalamacenderung basifat hapalan,indokrinatif, dantanpamalura.Akhirnya, guru(bukanlulusanProdiPPlftr/civics-Hukum)dapatmengajarkan pKN. siapapun Paradigma baru PKN memfokuskandiri padaupayamembentukpes€rtadidik scbagaimasyarakatsipil denganmemberdayakan warga negara melalui proses pcndidikanagu dapatberpartisipasiaktif dalam systempemerintahannegarayang Sanaet Gaal2MTDA&I SelolahPasc$ejaoaUPIBandrng
LiPORAN XNIAN MANDIN XE'YNNGANWANAAN Sonsi/NIM m&t
dernolratis(MuchsonAR., 2004: 32). Sehubungan denganparadigmabaru itu, pembelajaran PKN bernrjuanmembentukparasiswaagarmemiliki kompetensisebagai "warga negara yffig baik" dalam hal (l)
civic htowledge (pengetahuat
(2) civic shl/s (ketrampilankewarganegaraan); kewarganegaraan); dan (3) civic (MuchsonAR., 20O1:33). dispositions(karakterkewarganegaraan) Substansikajian HAM dalam PKn samakrusialnyadengansubstansikajian lainnya, seperti Konstitusi Negara, Kekuasaandan Politik, Pancasila ataupun Gtobalisasiseringdicurigai sebagai Globalisasi.Namun,persoalanHAM sebagaimana produk pemikiran liberal (Bara$ yang diangeaptidak sesuaidengankepribadian jika diterimasecaraapaadanyaakanmenghancukanjatidiri bangsa. nasional,sehingga yanghampirsama,di bagianbesarmasyarakat Ataudalampandangan Muslim di dmia ada semacamketeganganketika memaknaiHAM, terutamadalam hal kebebasan beragarna termasukhak untuk merubahkeyakinanberagamadan perkawinanantar(Hosen,2007:201).Posisidilematisketikamenghadirkan kajianHAM dalam agama dari seorang skalamilao di ruangkelastentusajamemerlukan kearifandankecerdasan guru, agar tidak terjebak sebagaipembelaHAM trnpa kajian kritis atau menolak universalitas HAM denganbias yang melatarinya.Padabagtanlain, kecakapansiswa HAM unhrkmembuatke,putusmatas pihhan-pilihandilematis seputarpe,negakan sangatdiperlukaa sehinggainternalisasinilai-nilai universal HAM kepada siswa me,ncapai sasaran.Sikap positif terhadappalindungan dan penegakanHAM, perlu dibarengipunikiran kritis untuk memberikanpilihan-pilihanatassikap dm tindakan yangdiambilsiswa. Dengandemikian,kemampuan berpikirkritis dalampembelajaran HAM padamatapelajmanPKn menjadipentinguntuk penanaman sertapembentukan
SdttedGddzAoTnNt Se*olahPascascjanatlPI Bandung
I-APORANI{AJUN DLANDIMXE'YARGANEGANAAN Sarsui/NIM 0@t/Dt
sikapdanperilakupositif terhadapHAM itu sendiri,baik di dalamkelasmaupundi lur kelas. B, Konsep.konsep Pokok l. HakAsasiManusia Secaraontologis,HAM merupakanprinsip dasaryang dianugeralrkan Tuhan kepadamanusia,sehinggatidak dapatdan tidak boleh dicabutoleh siapapunkecuali oleh Tuh"n. Dari perspektif ini, maka HAM
diterjematrkanmaknanyasebagai:
".'.seperangkat hak yang melekatpadahakikat keberadaan manusiasebagaimakhluk TuhanYangMahaEsadanmerupakananugerah-Nya yangwajib dihormati,dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,dan setiap ormrg derni kehormatan sertaperlindrmganharkatdan martabatmanusia"(PasalI UU RI No. 39 Tahun1999).Dari pemaknaan tersebut,manusiatidakdapathidupsesuaimartabatatau fitahnya sebagaimanusiatanpaHAM. Dengandemikian,HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwariskan.Hak asasi merupakansesuatuyang patut dimiliki karena kemanusiaan kita, sehinggaHAM menjadibagrandari manusiasecaraotomatis(Fakih, Indrianto danPrasetyo,2003: 4A). Paling sedikit ada tiga perspektifterhadapHAM: etika/mod politilq dan legayhkum(Fakih,Indriantodan Prasetyo,2003:41).Dari segi etika/moral,HAM atan mempotajampemahamankita tentangmartabatmanusia,sehinggadokumendolrumen HAM seperti(lniversaldeclarationof Human Rights(UDHR) dapatdilihat sebagaibatupijakankerangkaHAM. Deklarasiini memuataspeknormatif etis yang se,hanrsnya drjunjungtingg olehumatmanusia.
Settdc, GNol2007nUn Se*olahPascasarjana t lPI Bandung
