Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 83 TAHUN 2007 TENTANG ALAT PEMBAYARAN UNTUK PENGGUNAAN JASA TRANSPORTASI BUSWAY DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi untuk jasa transportasi khususnya Busway, perlu didukung oleh sarana alat pembayaran yang aman, tepat guna dan terjangkau oleh masyarakat;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan dalam penggunaan alat bayar Busway, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alat Pembayaran Untuk Penggunaan Jasa Transportasi Busway;
1.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun perundang-undangan;
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/KMK.011/1986 tentang Penyimpanan Uang Negara pada Bank-Bank Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 318/KMK.02/2004;
2004 tentang
Pembentukan
Peraturan
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan, Kereta Api dan Sungai serta Penyeberangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 13. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Transjakarta Busway; 14. Keputusan Gubernur Nomor 89/2006 tentang Penunjukan Bank sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Giro/Deposito dan pembukaan rekening Giro Kas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 15. Keputusan Gubernur Nomor 2087/2006 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Transjakarta Busway sebagai Unit Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Bertahap. Memperhatikan
:
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALAT PEMBAYARAN UNTUK PENGGUNAAN JASA TRANSPORTASI BUSWAY.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3.
Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.
Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.
Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.
BLU Transjakarta adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan di dalam mengelola Transjakarta Busway .
7.
Bank DKI adalah Bank Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai tempat Penyimpanan Rekening Giro/Deposito dan pembukaan Rekening Giro Kas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8.
Bank lainnya adalah Bank selain Bank DKI.
9.
Petugas Loket adalah Petugas yang ditempatkan di setiap halte Busway untuk menjaga loket, menjual Kartu Single-Trip, Kartu Multi-Trip dan Kartu Prabayar.
10. Kartu Single-Trip adalah Bukti pembayaran sebagai alat bayar penggunaan jasa transportasi Transjakarta Busway untuk satu kali pemakaian. 11. Kartu Multi-Trip adalah Bukti pembayaran sebagai alat bayar penggunaan jasa transportasi Transjakarta Busway untuk beberapa kali pemakaian.
12. Kartu Prabayar adalah Alat pembayaran penggunaan jasa transportasi Busway untuk satu kali atau lebih pemakaian yang diterbitkan oleh Bank DKI atau Bank lainnya, antara lain JakCard.
BAB II BENTUK, PENERBITAN DAN PENGGUNAAN ALAT BAYAR Pasal 2 Pengguna jasa transportasi Busway dalam melakukan pembayaran dapat menggunakan alat pembayaran berupa : a. Kartu Single-Trip b. Kartu Multi-Trip c. Kartu Prabayar Pasal 3 (1) Kartu Single-Trip diterbitkan oleh BLU Transjakarta dan dapat diperoleh di setiap loket halte Busway. (2) Untuk memperoleh Kartu Single-Trip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pengguna jasa transportasi Busway harus membayar kepada petugas loket sesuai tarif yang telah ditetapkan.
(3) Kartu Single-Trip digunakan sebagai alat pembayaran penggunaan jasa transportasi Busway untuk satu kali pemakaian. Pasal 4 (1) Kartu Multi-Trip diterbitkan oleh BLU Transjakarta dan dapat diperoleh di setiap loket halte Busway. (2) Untuk memperoleh Kartu Multi-Trip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pengguna jasa transportasi Busway harus membayar kepada petugas loket sesuai tarif yang telah ditetapkan.
(3) Kartu Multi-Trip digunakan sebagai alat pembayaran pengguna jasa transportasi Busway untuk beberapa kali pemakaian. Pasal 5 (1) Kartu Prabayar diterbitkan oleh Bank DKI dan atau Bank lainnya yang dapat diperoleh di loket halte Busway serta loket lainnya yang ditentukan oleh Penerbit. (2) Penggunaan Kartu Prabayar sebagai alat pembayaran jasa transportasi Busway dilaksanakan melalui kerja sama dengan BLU Transjakarta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Untuk memperoleh Kartu Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pengguna jasa transportasi Busway harus terlebih dahulu menyetorkan sejumlah uang kepada Penerbit Kartu Prabayar baik secara langsung maupun melalui agenagen yang ditunjuk oleh Penerbit Kartu Prabayar.
(4) Nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan menjadi nilai uang dalam kartu yang dinyatakan dalam satuan rupiah.
(5) Kartu Prabayar digunakan sebagai alat pembayaran penggunaan jasa trasnportasi Busway untuk satu kali atau lebih pemakaian dengan cara mengurangi langsung nilai uang pada Kartu Prabayar.
Pasal 6 Penggunaan Kartu Prabayar sebagai alat pembayaran jasa transportasi Busway yang diterbitkan oleh Bank lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Bank DKI dan BLU Transjakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 Kartu Prabayar yang diterbitkan oleh Bank DKI atau Bank lainnya harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia, dan terdaftar dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 8 (1) Pembinaan administrasi penatausahaan keuangan dalam penggunaan sarana alat pembayaran untuk transportasi Busway dilakukan oleh Biro Keuangan. (2) Pengawasan dan Pengendalian teknis operasional pelaksanaan perjanjian kerja sama penggunaan alat pembayaran untuk transportasi Busway dilakukan oleh Dinas Perhubungan atau unit kerja yang ditunjuk.
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9 (1) Alat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat dipergunakan untuk jenis moda angkutan selain transportasi Busway apabila sistem dan sarananya telah tersedia, antara lain Feeder Busway, Monorel dan Subway. (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alat pembayaran tersebut dapat dipergunakan pada sarana pendukung transportasi, antara lain Parkir dan ERP (Electronic Road Pricing).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Kartu Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2007
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2007
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 78
