1
GUBERNUR KEPULAUAN BANG`KA BELITUNG PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG CADANGAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Menimbang
:
a. bahwa sehubungan dengan adanyan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52 Tahun 2014 tentang Cadangan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak selaras lagi dengan peraturan yang lebih tinggi dan kondisi saat ini; b. bahwa Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi merupakan persediaan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi masalah dan mengantisipasi/menanggulangi kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam dan atau menghapai keadaan darurat, untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu adanya penyediaan cadangan pangan provinsi, yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Cadangan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Mengingat
:
1. Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921);
2 2. Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
3 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun
2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
Nasional
14. Instruksi
Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulaun Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57); 16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); 17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG CADANGAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
4
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Provinsi adalah Provinsi Kepualaun Bangka Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 6. Dinas adalah Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan air yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 10. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari yaitu beras. 11. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat. 12. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 13. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 14. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa. 15. Cadangan Pangan Pokok adalah persediaan pangan berupa beras yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
5
16. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa. 17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. 18. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi. 19. Gejolak Harga Pangan Pokok (beras) adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang ditingkat pasar mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin. 20. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan. 21. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. 22. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang. 23. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. 24. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. 25. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
6
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dimaksudkan sebagai cadangan pangan Provinsi dalam rangka mengantisipasi/menanggulangi kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, dan atau menghadapi keadaan darurat. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi bertujuan: a. meningkatkan penyediaan, pengelolaan dan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok; dan b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami gejala kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, dan atau mengahadapi keadaan darurat. BAB III SASARAN, JENIS DAN JUMLAH Bagian Kesatu Sasaran Pasal 4 Sasaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah masyarakat yang terkena dampak di daerah kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, dan/atau mengahadapi keadaan darurat serta masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang memerlukan jaminan kecukupan pangan. Bagian Kedua Jenis dan Jumlah Pasal 5 Jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
7
BAB IV PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN Pasal 6 Pembiayaan untuk penyediaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pasal 7 (1) Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yaitu Kepala Dinas. (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. BAB V PELAKSANAAN Pasal 8 (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Provinsi, dibentuk tim pelaksana Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Ketua : Kepala Dinas; b. Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Provinsi; dan c. Anggota : 1. unsur Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi; 2. unsur Inspektorat Provinsi; 3. unsur Dinas Pangan Provinsi; 4. unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi; 5. unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi; 6. unsur Dinas Sosial Provinsi Kepulauan; 7. unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; dan 8. unsur Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
8
a. mengindentifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyalur atas perintah Gubernur (Top Down); b. mengverifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyalur atas usulan Kabupaten/Kota (Bottom Up); c. memberi rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah indentifikasi dan/atau verifikasi yang akan menerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi kepada Kepala Dinas sebagai pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi; d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi kepada Gubernur melalui Dinas; dan e. menyelesaikan masalah pelaksanaan kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dalam hal pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan cadangan pangan, serta penyaluran cadangan pangan. (4) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan pada Dinas. (5) Tata cara pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas. BAB VI MEKANISME PENYEDIAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN Bagian Kesatu Mekanisme Penyediaan Pasal 9 Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi khususnya untuk beras, dapat memperhatikan hal sebagai berikut: a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Provinsi merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar air menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen); b. harga yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pembendaharaan, Kementrian Keuangan pada waktu perjanjian kerjasama yang penyediaannya sampai di gudang Perum Bulog Sub Divisi Regional Bangka Provinsi; c. Perum Bulog Sub Divisi Regional Bangka Provinsi bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras tetap sesuai dengan kondisi asalnya.
9
Bagian Kedua Mekanisme Pengelolaan Pasal 10 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi khususnya untuk beras, bekerjasama dengan Perum Bulog Sub Divisi Regional Bangka Provinsi, yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas dengan Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Bangka Provinsi. Pasal 11 Beras yang sudah tersedia sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi apabila belum tersalurkan kepada kelompok sasaran, Perum Bulog Sub Divisi Regional Bangka Provinsi bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditanda tangani. Bagian Ketiga Mekanisme Penyaluran Pasal 12 (1) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dilakukan atas perintah Gubernur (top down) dan/atau usulan Pemerintah Kabupaten/Kota (Bottom Up). (2) Mekanisme penyaluran cadangan pangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas. BAB VII PELAPORAN Pasal 13 Kepala Dinas melaporkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur terhadap pelaksanaan kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
10
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52 Tahun 2014 tentang Cadangan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 28 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15 Peraturan Gubernur diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal Februari 2017 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
RUSTAM EFFENDI
Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
YAN MEGAWANDI
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR SERI
