D
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR
2\
TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
Menimbang
: a.
bahwa pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 3Tahun2017;
b.
bahwa untuk efektivitas pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan pemenuhan hak bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan cuti bersalin, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomor 3 Tahun
Perubahan Atas Peraturan Gubernur 2017 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
2.
Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
4400);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 .. tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
8.
2015
Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18
Tahun
2016
tentang
Pembentukan
dan
Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E) diubah sebagai berikut:
1.
Ketentuan angka 9 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. •
2.
Pemerintah
Provinsi
adalah
Pemerintah
Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
3. 4.
Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris
Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
5.
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.
7.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pusat yang melaksanakan tugas pada PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau PNS Daerah yang ditugaskan pada intansi lain dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendidik adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus.
r
8.
Tenaga Kependidikan adalah PNS Jabatan Fungsional Tertentu/Jabatan Fungsional Umum pada satuan pendidikan menengah dan satuan khusus yang menduduki jabatan pengawas sekolah, kepala sekolah, pengelola laboratorium/bengkel, pranata laboratorium pendidikan, pengelola perpustakaan, pustakawan, serta pejabat pengawas dan pelaksana.
9.
Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diterima Pegawai di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang diberikan berdasarkan
beban
kerja,
kondisi
kerja,
tempat
bertugas
dan
kelangkaan profesi.
10. Catatan Kinerja Harian Pegawai yang selanjutnya disingkat CKHP adalah catatan harian yang memuat aktivitas kerja dan pelaksanaan tugas pokok serta tugas tambahan pegawai.
11. Pejabat Penanggung Jawab adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
2.
Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf g Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5
(1) TPP diberikan kepada :
a. Pegawai Daerah yang melaksanakan tugas pada PD di lingkungan Pemerintah Provinsi, kecuali Pegawai pindahan dari Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang berkenaan;
b. Pegawai Daerah yang diperbantukan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan unit
kerja lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kecuali jika pada instansi tersebut terdapat tunjangan kinerja sejenis, harus memilih salah satu
yang dianggap lebih menguntungkan pegawai;
c. Pegawai
Pusat yang
dipekerjakan
di
lingkungan
Pemerintah Daerah;
d. Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan singkat non gelar dan/atau melalui elearning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran PNS dengan pegawai swasta;
e. Pegawai
yang
bersangkutan;
meninggal
dunia
pada
bulan
f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; dan
g. Pegawai Daerah yang melaksanakan Cuti Tahunan,
Cuti Sakit, Cuti Besar, Cuti Karena Alasan Penting dan Cuti Bersalin.
(2)
TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat diberikan apabila Surat Perintah
Melaksanakan Tugas (SPMT) terhitung mulai tanggal 1 atau hari kerja pertama pada bulan berkenaan.
(3)
Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan penyampaian catatan kinerja harian Pegawai yang langsung.
telah
diverifikasi oleh atasan
Ketentuan huruf a Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6
Tata cara pengumpulan CKHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
a.
Setiap Pegawai wajib membuat CKHP yang harus diketahui oleh atasan langsung pada unit
kerja/bidang/bagian/sub bidang/sub bagian masingmasing kecuali atasan langsung berhalangan, CKHP harus diketahui oleh Kepala PD/Unit Kerja/Pejabat yang
ditunjuk mewakili dan selanjutnya dikumpulkan setiap awal bulan kepada Pejabat yang membidangi Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah yang akan menjadi dasar perhitungan penerimaan TPP
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini;
b. c.
CKHP Pejabat Fungsional Tertentu ditandatangani oleh Pejabat Eselon III pada unit kerja/bidang/bagian/sub bidang/sub bagian masing-masing ditempatkan; Pejabat yang membidangi Kepegawaian pada masingmasing Perangkat Daerah merekapitulasi tanggal pengumpulan
CKHP sebagai
dasar pengajuan TPP
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
4.
Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dihapus, ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
(1) TPP dikenakan pemotongan:
a.
sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari apabila tidak melaksanakan apel pagi atau apel sore dan sebesar 5% (lima persen) apabila tidak melaksanakan apel pagi dan apel sore, tanpa ada pemberitahuan baik lisan maupun tulisan kepada atasan, kecuali pada bulan ramadhan;
b.
sebesar 2,5% per hari apabila meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa izin atasan;
c.
sebesar 10% per hari apabila tidak masuk kerja tanpa surat izin/keterangan;
d.
sebesar 25% per bulan bagi JFT yang tidak mengumpulkan DUPAK selama 1 (satu) tahun; dan
e.
sebesar 10% per bulan apabila tidak mengumpulkan catatan kinerja harian pegawai sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya.
(2)
Dihapus.
(3) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada daftar kehadiran apel.
(4) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Sekolah dan Guru serta Pegawai yang ditugaskan mengikuti kegiatan kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat resmi lainnya.
(5) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada surat teguran/peringatan.
(6) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada Daftar Hadir Kerja.
(7) Pelaksanaan apel dapat diberikan izin untuk tidak mengikuti apel paling banyak dalam 1 (satu) bulan, dikecualikan bagi dikarenakan alasan penting yang harus
bagi Pegawai 4 (empat) kali
Pegawai yang mendapatkan
izin tertulis dari atasan langsung.
Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11A
(1) Ketentuan yang mengatur tentang .CKHP sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, mulai berlaku untuk pembayaran TPP bulan April 2017.
(2) Ketentuan yang mengatur pengumpulan DUPAK bagi JFT mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.
Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
dapat
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal \& /A^l
2017
£NUR
KEPULAUAN BANGkiU3EL)TUNG,
RUSTAM EFFENDI
Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal {0 n(*X
2017
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
YAN MEGAWANDI
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR '3 SERI t
