GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Disiplin, wibawa dan motivasi kerja pagawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan melaksanakan ketentuan Permendagri Nomor 35 Tahun 2005 tentang pedoman pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menyusun pedoman tentang pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan Satuan Polisi Pamong Praja; b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran

1

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undanrg-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

2

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021); 9. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 200s tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan polisis pamong praja; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 5094); 13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang mengawasi tata kerja Inspektorat, Badan perencanaan

3

Pembangunan Daerah dan statistik serta lembaga Tehnis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 seri D); 15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Beritung Nomor 77 Tahun 2008 tentang uraian Tugas satuan polisi pamong praja provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 35 Seri D) MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan dengan :

Gubernur

yang

dimaksud

1.

Daerah adalah Belitung.

2.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

4.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4

Provinsi

ini

Kepulauan

Bangka

Daerah

5.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6.

Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7.

Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum dalam menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

8.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan perda.

9.

Pakaian Dinas adalah pakaian dinas yang dipakai menunjukkan identitas Anggota Polisi pamong Praja dalam melaksanakan tugas.

10. Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja disertai kelengkapan dan atribut yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaiannya. 11. Pakaian Dinas Harian, yang selanjutnya disingkat PDH, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sehari-hari di Kantor. 12. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya disingkat PDL, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, supervisi serta penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 13. Pakaian Dinas Upacara, yang selanjutnya disingkat PDU, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada

5

saat menghadiri upacara-upacara yang bersifat nasional seperti Hari Ulang Tahun Republik lndonesia, Upacara, Peresmian, Pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas atau Kantor maupun instansi lain. 14. Pakaian Dinas Upacara Khusus, yang selanjutnya disingkat PDUK, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang bertugls membawa Pataka. 15. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan anggota Polisi Pamong Praja sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu beserta atributnya. 16. Atribut adalah pakaian dinas.

tandatanda

yang

melengkapi

17. Perlengkapan Polisi Pamong Praja adalah perlengkapan perorangan, senjata api, alat pengaman gas ejector; alat kejut, kendaraan dan peralatan komunikasi yang digunakan oleh Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas. BAB II PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Pakaian Pasal 2 (1). Pakaian DinasSatuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitungterdiri : a. Pakaian Dinas Harian, (sekretariat, siaga dan Unit Provost serta anggota lafangan). b. Pakaian Dinas Lapangan (sekretariat, siaga dan Unit Provost serta anggota lapingan ). c. Pakaian Dinas Upacara (sekretariat, siaga dan

6

Unit Provost serta anggota lapangin ). d. Pakaian Dinas Upacara Khusus (sekretariat, siaga dan Unit Provost ierta anggo[a lapangan). e. Pakaian Pengamanan Khusus (sekretariat, siaga dan Unit Provost serta anggota tapangin;. f. Pakaian Khusus Dalmas (sekretariat, siaga dan Unit Provost serta anggotaiipangan). g. Pakaian Olahraga dan Beladiri (sekretariat, siaga dan Unit Provost serta anggota lapangan). (2). Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan speslfikasi: a. Wama : Khaki tua kehijau-hijauan. b. Jenis bahan : Driil atau 100 % Cotton. c. Code Warna : EMD - 1910 Satuan Polisi Pamong Praja. (3). Pakaian Pengamanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan spesifikasi: a. Warna : Gelap (Hitam, Biru dongker, Abu-abu, Coklat atau Hijau tua). b. Jenis bahan : Polyster. Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 3 (1). PDH untuk pria terdiri dari . a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijauhijauan, kerah rebah, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah; b. Celana panjang warna khaki tua kehijauhijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup masing-masing

7

berkancing 1 (satu) buah; c. Topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblim Polisi Pamong Praja; d. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju; e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju; f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku; g. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan; h. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri; i. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja; j. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI; k. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju; l. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah; m. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan; n. Tali pluit warna hitam untuk anggota dan warna merah untuk penruira/danton; o. Tulisan Kementerian Dalam Negeridikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja; p. Badge Pemerintah Daerah lengan baju sebelah kiri;

8

dikenakan pada

q. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah; r. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja; s. Kaos kakiwarna hitam; t. Sepatu kulit ukuran rendah berwarna hitam dan bertali.

bersol

karet

(2). PDH untuk wanita terdiri dari : a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijauhijauan, kerah baring, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah; b. Rok warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut, Khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang, rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang serta menggunakan kerudung menyesuaikan baju; c. Topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblim Polisi Pamong Praja; d. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju; e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju; f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;

9

g. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan; h. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri; i. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja; j. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI; k. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju; l. Tanda pengenal dipakai sesuai ketentuan Pemerintah Daerah;

dengan

m. Tanda pengenal dipakai sesuai ketentuan Pemerintah Daerah;

dengan

n. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas Badge Polisi Pamong Praja; o. Tali pluit warna hitam untuk anggota dan warna merah untuk perwira/danton; p. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan; q. Badge Pemerintah Daerah lengan baju sebelah kiri;

dikenakan pada

r. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah; s. Ikat Pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja; t. Kaos kaki warna hitam;

10

u. Sepatu kulit bersol karet berwarna hitam tidak bertali. Bagian Ketiga Pakaian Dinas Lapangan Pasal 4 PDL terdiri dari : a. PDL I digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat sebelum melakukan penertiban penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum; b. PDL ll digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 5 (1). PDL I untuk pria dan wanita terdiri dari : a. Baju lengan panjang berkancing warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah; b. Celana panjang warna khaki tua kehijauhijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup masing-masing berkancing l (satu) buah; c. Topi, baret atau jungle warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya, untuk topi

11

baret dipakai miring ke kiri dan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi; d. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju; e. Tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju; f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku; g. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan; h. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri; i. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja; j. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI; k. Tanda Pengenal dipakai sesuai ketentuan Pemerintah Daerah;

dengan

l. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan; m. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja; n. Badge Pemerintah Daerah lengan baju sebelah kiri;

dikenakan pada

o. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah; p. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja dan kopel rem warna hitam;

12

q. Tali pluit warna hitam untuk anggota dan warna merah untuk perwira/danton; r. Kaos kakiwarna hitam; s. Sepatu kulit bersol karet sedang benruarna hitam dan bertali, sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping; t. Bretel kulit hitam. (2) PDL II untuk Pria dan Wanita terdiri dari : a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijauhijauan tidak bermanset dengan kerah rebah, berkancing 7 (tujuh) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, sebelah atas dengan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah; b. Celana panjang untuk pria dan wanita warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai dua buah saku samping terbuka dan dua buah saku tempel samping tertutup masing-masing berkancing dua buah dan dua buah saku tempel, saku belakang tertutup masing-masing dua buah kancing; c. Topi, jungle, baret dan atau helm berwarna khaki tua kehijau-hijauan digunakan untuk pelaksanaan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah; d. Kaos oblong warna khaki muda hryauan lengan pendek dan panjang;

kehijau-

e. Tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerai balu; f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;

13

g. Bordir nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan; h. Tulisan Polisi Pamong praja dikenakandi atas saku baju sebelah kiri; i. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan polisi pamong praja; j. Lambang Polisi Pamong praja dikenakan di bawah lencaia KORPRl; k. Tanda Pengenal dipakai sesuai ketentuan pemerintah Daerah;

dengan

l. Badge Polisi Pamong praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan; m. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge polisi pamong praja; n. Badge Pemerintah Daerah lengan baju sebelah kiri;

dikenakan pada

o. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah; p. Ikat pinggang berlambang polisi pamong praja dan kopel rem warna hitam; q. Tali pluit warna hitam untuk anggota dan warna merah untuk perwira/danton; r. Kaos kaki warna hitam; s. Sepatu kulit bersol karet berwarna hitam dan bertali tinggi, sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping;

14

t. warna Pakaian Dinas Lapangan bagi anggota Polisi Pamong praja yang statusnya tenaga harian lepas, disamakan dengan warna seragam polisi pamong praja tanpa pangkat; u. Dragreem. Bagian Keempat Pakaian Dinas Upacara Pasal 6 PDU terdiri dari : a. PDU I digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional. b. PDU II digunakan oleh Anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT Dinas atau Kantor atau lnstinsi lain". c. Pakaian Dinas Upacara Khusus digunakan oleh anggota Polisi pamong praja yang bertugas membawa Pataka. Pasal 7 (1) PDU I untuk Pria terdiri dari : a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijauhijauan, berkerah model jas memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah Baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masingmasing berkancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang polisi pamong praja terbuat dari bahan kuningan;

15

b. Celana panjang warna khaki tua kehijauhijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup; c. Topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja; d. Kemeja putih kerah berdiri, memakai dasi hitam polos di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional; e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju; f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku; g. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan; h. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri; i. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja; j. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI; k. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju; l. Tanda pengenal dipakai sesuai Ketentuan Pemerintah Daerah;

dengan

m. Tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama; n. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;

16

o. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan; p. Badge Pemerintah Daerah lengan baju sebelah kiri;

dikenakan pada

q. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah; r. Ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijauhijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja; s. Kaos kakiwarna hitam polos; t. Sepatu kulit bersol karet berwarna hitam tidak bertali.

ukuran

rendah

(2) PDU ll untuk Pria terdiridari : a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijauhijauan berkerah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masingmasing berkancing kecil 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masingmasing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan; b. Celana panjang warna khaki tua kehijauhijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka; c. Topi PDL warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;

17

d. Kaos Oblong warna khaki muda kehijauhijauan dipakai di dalam pakaian dinas upacara (Peresmian, Pelantikan, HUT Dinas/lnstansi lain); a. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju; b. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku; c. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan; d. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri; e. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja; f. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI; g. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju; h. Tanda pengenal dipakai sesuai ketentuan Pemerintah Daerah;

dengan

i. Tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama; j. Tulisan Kementerian Dalam Negeridikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja; k. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan; l. Badge Pemerintah Daerah lengan baju sebelah kiri;

dikenakan pada

m. Tali pluit warna hitam unutk anggota dan warna merah untuk perwira/danton;

18

n. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah; o. Ikat pinggang berbahan kain warna khaki tua kehijau-hijauan; e. Ikat pinggang kecil berlambang Pol PP; f. Kaos kaki warna hitam polos; g. Sepatu kulit bersol karet berwarna hitam dan bertali. (3) PDU II untuk Wanita terdiri dari : a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijauhijauan, berkerah rebah memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masingmasing berkancing kecil 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masingmasing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan; b. Celana/Rok warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut, untuk orang berkerudung munyesuaikan; c. Khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki; d. Topi PDU wama khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;

19

e. Kaos Oblong warna khaki muda kehijauhijauan dipakai di dalam pakaian dinas upacara (Peresmian, Pelantikan, HUT Dinas/ instansi lain); f. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju; g. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku; h. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan; i. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri; j. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja; k. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI; l. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju; m. Tanda pengenal dipakai sesuai ketentuan Pemerintah Daerah;

dengan

n. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja; o. Tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama; p. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan; q. Tali pluit warna hitam untuk anggota dan warna merah untuk peruvira/danton; r. Badge Pemerintah Daerah lengan baju sebelah kiri;

20

dikenakan pada

s. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah; t. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Prala; u. Kaos kakiwarna hitam polos; v. Sepatu kulit bersol karet benryarna hitam tidak bertali. Pasal 8 (1) PDUK untuk Pria dan Wanita terdiri dari: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijauhijauan, berkerah rebah dengan 6 (enam) buah kancing pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah; b. Celana panjang untuk Pria dan Wanita warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup dan2 (dua) buah saku belakang tertutup; c. Helm warna putih; d. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju; e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju; f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku; g. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;

21

h. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri; i. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja; j. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI; k. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju; l. Tanda pengenal dipakai sesuai ketentuan Pemerintah Daerah;

dengan

m. Tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama; n. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja; o. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan; p. Badge Pemerintah Daerah lengan baju sebelah kiri;

dikenakan pada

q. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah; r. Ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja; s. Bretelwarna putih; t. Tali pluit warna hitam untuk anggota dan warna merah untuk penruiraidanton; u. Kaos kakiwarna hitam polos; v. Sepatu kulit bersol karet sedang ukuran tinggiwarna hitam dan bertali warna putih.

22

Bagian kelima Pakaian Dinas Khusus Pasal 9 (1). Pakaian Pengamanan Khusus untuk Pria dan Wanita terdiri dari : a. Baju lengan panjang warna Hitam, kerah berdiri (pria) dan kerah rebah (wanita). berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah; b. Celana panjang warna Hitam tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang masing-masing satu terbuka dan satu tertutup berkancing 1 (satu) buah; c. Kaos oblong warna hitam dipakai didalam baju; d. Papan nama dikenakan sebelah kanan;

diatas

saku

baju

e. Lencana KORPRI dikenakan diatas lencana Polisi Pamong praja Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan dibawah lencana KORPRI; f. Tanda pengenal dipakai sesuai ketentuan Pemerintah Daerah;

dengan

g. Ikat Pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja; h. Kaos kakiwarna hitam; i. Sepatu kulit ukuran sedang bersol karet sedang benrvarna hitam dan bertali sedangkan untuk wanita tidak bertali.

23

(2) Pakaian Khusus Dalmas terdiri dari : a. Baju lengan panjang berkancing warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah; b. Celana panjang warna khaki tua kehijauhijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah; c. Rompi Dhakura berbahan drill jenis waterproof dengan bahan isian aluminium, composite dan busa khusus Dalmas digunakan pada saat pengamanan khusus seperti pengendalian huru-hara dll; d. Helm anti huru-hara dengan kaca pengaman dan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja dengan pelindung busa pada bagian belakang helm; e. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju; f. Tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju; g. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku; h. Bordir nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan; i. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;

24

j. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas bordir tulisan Polisi Pamong Praja; k. Tanda Pengenal dipakai sesuai ketentuan Pemerintah Daerah;

dengan

l. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan; m. Tulisan Kementerian Dalam Negeridikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja; n. Badge Pemerintah Daerah lengan baju sebelah kiri;

dikenakan pada

o. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah; p. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi pamong praja; q. Kopel rem besar berbahan plastik; r. Tali pluit warna hitam unutk anggota dan warna merah untuk perwira/danton; s. Kaos kakiwarna hitam; t. Sepatu kulit ukuran sedang bersol karet sedang benrvarna hitam dan bertalitinggi, sedangkan untuk wanita tidak bertali tinggi tetapi beresleting samping. (3) Pakaian Olahraga terdiri dari : a. Jaket Training lengan panjang kerah berdiri, beresleting 1 (satu) buah pada bagian tengah jaket, bersaku kiri kanan terbuka, b. Baju berbahan kaos lengan panjang oblong menggunakan bordir lambang Polisi Pamong 25

Praja sebelah kiri atas; c. celana Training panjang mempunyai samping kiri kanan terbuka;

saku

d. Topi mutz benuarna hitam dengan menggunakan bordir polisi pamong praja; e. Kaos kakiwarna hitam; f. Sepatu olahraga beralas karet dan bertali; (4). Pakaian Beladiri terdiri dari : a. Baju menyesuaikan beladiri;

dengan

jenis

olahraga

b. Celana menyesuaikan dengan jenis olahraga beladiri. BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Atribut Pakaian Dinas Pasal 10 Atribut Pakaian Dinas terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

Tanda Pangkat; Tanda Jabatan; Papan Nama; Tulisan Polisi Pamong Praja; Kartu Anggota Polisi Pamong Praja; Lencana KORPRI; Lambang Polisi Pamong Praja; Lencana Polisi Pamong Praja; Bedge Polisi Pamong Praja; Tulisan Departemen Dalam Negeri; Emblim Polisi Pamong Praja; Tulisan Pemerintah Daerah;

26

m. Bedge Pemerintah Daerah; n. Tanda Pengenal kualifikasi pelatihan; o. Tanda Pengenal; p. Cupu eselon ll, lll dan lV. Pasal 11 (1). Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, menunjukan golongan/ ruang tingkatan Pegawai Negeri Sipil anggota Polisi Pamong Praja terdiri dari tanda pangkat yang dipakai pada PDH, PDL, PDU dan PDUK. (2). Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada pundak baju untuk PDH dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijauhijauan berbingkai bordir berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm dengan bunga teratai lima daun dengan garis tengah 1,5 cm dan bahan dasar logam untuk PDU dan PDUK, sedangkan untuk PDL I dan PDL II dibordir dikenakan pada kedua kerah baju. Pasal 12 (1). Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dipakai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta Jabatan yang berada di bawah Kepala polisi pamong Praja di Provinsi dan Kabupaten / Kota. (2). Tanda jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi berbentuk bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna kuning emas, di tengah terdapat lambang Polisi pamong Praja berwarna kuning emas di atas bulatan bergaris tengah 3 cm, berwarna kuning emas. (3). Tanda jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota berbentuk bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna kuning emas di tengah

27

terdapat Lambang polisi Pamong Praja benruarna kuning emas di atas bulatan bergaris tengah 3 cm, benvarria putih perak. (4). Tanda Jabatan di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, bentuk dan warna sesuai ayat (2) dan ukuran disesuaikan dengan tingkat jabatan.

(5). Tanda jabatan dibawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota bentuk dan warna sesuai ayat (3) dan ukuran disesuaikan dengan tingkat jabatan. (6). Besesaran ukuran sebagaimana dimaksud ayat (4 dan 5) adalah lebih kecil 0.5 cm dari bentuk bulat berukuran garis tengah dari jabatan yang diatasnya dan bulatan bergaris tengah tetap 3 cm. Pasal 13 (1). Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan kelengkapan pakaian dinas yang menunjukan nama anggota Polisi Pamong Praja. (2). Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH, PDU dan PDUK, sedangkan PDL dibordir warna hitam dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dan tulisan warna hitam ukuran disesuaikan. Pasal 14 (1). Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 28

disesuaikan dibordir tulisan polisi pamong praja untuk PDH dan PDU. (2). Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1 untuk PDL I dan PDL II dibordir warna hitam dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dengan tulisan warna hitam. Pasal 15 Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas, sedangkan untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas di atas kain khakitua kehijau-hijauan. Pasal 16 Lambang Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, dikenakan di bawah lencana KORPRI untuk PDH, PDL, dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dengan ukuran lebar 4 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 5 cm. Pasal 17 Lencana Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, dikenakan pada kedua ujung leher baju PDH, berbentuk bunga teratai berdaun empat, ditengah bertulisan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm. Pasal 18 Badge Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah tulisan Kementerian Dalam Negeri.

29

Pasal 16 Lambang Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, dikenakan di bawah lencana KORPRI untuk PDH, PDL, dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dengan ukuran lebar 4 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 5 cm. Pasal 19 Tulisan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf j. Terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm. Pasal 20 (1). Emblim Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k dikenakan pada topi pet, mutz, jengle pet, topi rimba dan baret. (2). Emblim Polisi Pamong Praja berbentuk segi lima dengan garis tengah 3,5 cm dan ditengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm. (3). Emblim Polisi Pamong Praja untuk topi Baret, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm. Pasal 21 Tulisan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf l, baik Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota terbuat dari kain bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

30

Pasal 22 Badge Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf m, baik Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota terbuat dari kain bordir yang bentuk, warna dan ukurannya disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Bagian kedua Kelengkapan Pakaian Dinas Pasal 23 Kelengkapan Pakaian Dinas terdiridari : a. Topi Pet, mutz, jengle pet, Topi rimba, Baret + emblim dan Helm; b. Kaos oblong lengan pendek dan lengan panjang; c. Kemeja lengan panjang warna putih; d. Dasi hitam polos; e. Pluit dan tali pluit; f. Ikat pinggang besar/kopel reem berlambang Polisi Pamong Praja; g. lkat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja; h. Sepatu PDL dan PDH kulit dan kaos kakiwarna hitam; i. Bretel; j. Tanda jaga piket; k. Dragreem warna hitam atau putih. Pasal 24 (1). Topi pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terbuat dari bahan dasar kain warna khakitua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dan diberi pita berukuran lebar 1,2 cm, warna coklat tua untuk golongan ll, warna putih perak untuk golongan lll dan warna kuning emas untuk golongan lV ditutup dengan kancing dari logam bertuliskan Polisi Pamong Praja. Untuk golongan lll/c sampai dengan golongan lVia topi pet

31

memakai satu gambar padi kapas dan golongan lV/b ke atas memakai dua gambar padi kapas dengan tangkai dari atas ke bawah. (2). Mutz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terbuat dari bahan kain laken, warna khaki tua kehijau-hijauan dibagian kiri dan di bagian depan atas diberi pita melingkar dengan ukuran 1,2 cm warna coklat tua untuk golongan ll, warna putih perak golongan lll dan wama kuning emas untuk golongan lV, untuk wanita ukuran lebar pita kurang lebih 1,5 cm. (3). Topi jungle pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita dengan warna sesuai pangkat pemakai berukuran lebar 1 ,2 cm, khusus untuk golongan lll/c - lV/a Topijengle Pet memakai satu gambar padi kapas dan golongan lV/b ke atas memakai dua gambar padi kapas. (4). Topi rimba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita berukuran lebar 1,2 cm dengan warna sesuai pangkat pemakai. (5). Baret + emblim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan. (6). Helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terbuat dari bahan fiber glass warna khaki, dengan bagian dalam terdapat plastik sebagai pengatur besar/kecil kepala sipemakai dan berfungsi sebagai tahanan angin, lambang Polisi Pamong Praja dari bahan metal dan dibagian kiri dan kanan terdapat tulisan timbul Polisi Pamong Praja.

32

Pasal 25 Kaos oblong lengan pendek dan lengan panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terbuat dari bahan kaos warna khaki muda kehijauhijauan dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan di baglan punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm. Pasal 26 Pluit dan tali pluit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, terbuat dari nilon, dikenakan dipundak sebelah kiri dengan warna hitam untuk anggota dan warna merah untuk perwira/danton di pundak kanan. Pasal 27 (1). Ikat pinggang besar/kopel reem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, terbuat dari bahan nilon warna hitam setiap 7 cm terdapat 3 lubang mata ayam dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar lambang Polisi Pamong Praja yang di embosed. (2). Ikat pinggang kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm panjang 1,2 meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapis nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambar lambang Polisi Pamong Praja yang di embosed. Pasal 28 Sepatu PDH dan PDL kulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, dengan sol karet warna hitam, kulit boks nerf asli dengan lambang Polisi

33

Pamong Praja pada bagian mata kaki, kulit sol dari leather board tahan suhu dan tekanan pres cetak vulkanisasi dengan tanda bagian bawah alas sepatu bertulisan Pol PP. Pasal 29 Kaos kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, tebalwarna hitam dari bahan katun bertulisan Polisi Pamong Praja pada bagian atas. Pasal 30 Atribut kelengkapan Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan Pasal 23, tercantum dalam Lampiran V dan Vl peraturan ini. BAB IV PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS Pasal 31 (1). PDH digunakan pada saat melaksanakan tugas sehari-hari atau yang bertugas di kantor. Pakaian Pengamanan Khusus digunakan pada saat pengamanan khusus, pengawalan (2). Pejabat Daerah dan Tamu Negara. Pasal 32 (1). PDL I digunakan pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. (2). PDL II digunakan pada saat melaksanakan tugas penertiban, pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

34

Pasal 33 (1). PDU I digunakan pada saat upacara yang bersifat Nasional (2). PDU II digunakan pada saat upacara yang tidak bersifat nasional. (3). PDUK digunakan oleh petugas pembawa Pataka/Duaja. Pasal 34 Pakaian Khusus Dalmas digunakan pada saat pelaksanaan pengamanan anti huru-hara, penertiban dalam rangka penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 35 (1). Pakaian Olahraga digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan olahraga, latihan fisik dan bhakti sosial. (2). Pakaian Beladiri digunakan pada saat latihan beladiri dan pelatihan fisik anggota Satpol PP dan kegiatan turnamen beladiri. BAB V PERLENGKAPAN PERORANGAN, KENDARAAN OPERASIONAL PERALATAN KOMUNIKASI DAN SENJATA AP! Bagian kesatu Perlengkapan Perorang Pasal 36 (1). Perlengkapan perorangan Polisi Pamong Praja terdiri dari : a. Pentungan Karet; b. Pentungan Rotan; c. Tameng; d. Senter;

35

e. Ferplas; f. Tas/Ransel; g. Jaket; h. Rompi; i. Gas Ejektor; j. Senjata Api; k. Sangkur/Pisau Belati; l. Kartu Anggota; m. Alat Kejut; n. Jas Hujan; o. Helm Anti Huru-Hara; p. Rompi Dhakura; q. Sarung Tangan; r. Veplas/Tempat minum. (2). Kendaraan operasionalterdiri dari : a. Roda empat terdiri dari : 1. Van. 2. Pick Up Patroli. 3. Truck Dalmas. 4. Mini Bus. b. Roda dua terdiri dari : 4 Sepeda Motor Patroli. 5 Sepeda Motor dinas. (3). Peralatan komunikasiterdiri darijenis : a. Telephone dan fax; b. Handphone; c. Rig; d. Handy Talky; e. Radio Pager. (4). Senjata Api terdiri dari : a. Senjata api yang digunakan dibawah standar Polri; b. Senjata dengan tabung gas; c. Senjata api yang digunakan diatur atas rekomendasi dari kepolisian cq Mabes Polri/Polda setempat.

36

Pasal 37 Perlengkapan perorangan Polisi Pamong Praja terdiri dari : (1). Pentungan karet dari bahan compound karet benivarna hitam dengan panjang 60 cm. diameter 4 cm, pada hulu pegangan terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dan tali, berikut sarung dari bahan kulit imitasi beruvarna hitam yang dapat disangkutkan pada pinggang celana;

(2). Pentungan rotan panjang 1 m, dengan diameter 4 cm, pada pegangan terdapat tali; (3). Borgol dengan tulisan Polisi Pamong Praja berikut sarung dari bahan kulit imitasi/polyster berwarna hitam yang dapat disangkutkan pada pinggang celana; (4). Tameng berbeniuk legi empat terbuat dari fiber glass dengan ukuran panjang 80 cm dan lebar 50 cm dengan ketebalan 5 mm, untuk rotan ukurannya sama dan yang berbentuk bulat dari rotan dengan ukuran garis tengah 50 cm; (5). Senter/alat penerang; (6). Ferptas terbuat dari plastik berikut sarung dari bahan driil warna khaki tua kehijau-hijauan yang dapat disangkutkan pada pinggang celana; (7). Tas/ransel standird TNI terbuat dari parasit anti air dengan lambang Polisi Pamong Praja pada bagian muka; (8). Jaket benruarna khaki tua kehijau-hijauan, terbuat dari bahan katun/drill (double side) dengan warna khaki tua kehijau- hijauan,

37

mempunyai topi untuk pelindung kepala apabila hujan, mempunyai kantung bertutup pada bagian luar dan dalam, 2 (dua) buah di bagian atas dan 2 (dua) buah di bagian bawah. Setiap kantung memiliki 1 (satu) buah kancing terbuat dari bahan logam dengln tulisan Polisi Pamong Praja. Di atas kantong depan sebelah kiri terdapat tulisan bordir Polisi Pamong Praja berwarna hitam dengan bahan dasar kain warna kuning tua mempunyai kantung pada bagian luar dan dalam. Ruitsleting penutup bolak-balik memiliki panjang 50 cm; (9). Rompi terbuit diri bahan Dyet Suiting Japan Dril T 7960 A warna khaki tua kehijau-hijauan dengan pita skotlight pada bagian kiri dan kanan. Di bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang polisi pamong Praja dan bagian punggung belakang bertuliskan Polisi Pamong Praja; (10). Alat pengaman gas ejector dalam bentuk genggam dengan amunisi gas air mata berikut sarung dari bahan kulit imitasi berwarna hitam yang dapat disangkutkan pada pinggang celana; (11). Senjata Api adalah berbentuk genggam dan laras panjang, senjata api berbentuk genggam antara lain, revolver yang dapat digunakan dengan peluru karet, gas air mata, peluru hampa sedangkan laras panjang berbentuk antara lain senapan angin dan seterusnya dapat digunakan memakai peluru hampa, peluru karet dan peluru gas; (12). Sangkur/Pisau Belati; (13). Kartu Anggota Daerah;

ditandatangani

oleh

Kepala

(14). Alat kejut adalah alat beta diri beraliran listrik

38

untuk melumpuhkan lawan dan bentuknya antara lain bisa pulpen segi empat dan seterusnya; (15). Jas hujan terbuat dari bahn parasut di coating (waterproof), mempunyai topi untuk pelindung kepala apabila hujan, mempunyai kantung sebelah kiri atas terdapat tulisan Polisi Pamong Praja. Bagian Kedua Kendaraan Operasional Pasal 38 (1). Kendaraan operasional Polisi Pamong Praja terdiri dari : a. Roda empat terdiri dari : 1. Van. 2. Pick Up Patroli. 3. Truck Dalmas. 4. Mini Bus. b. Roda dua terdiri dari : 1. Sepeda Motor Patroli. 2. Sepeda Motor Dinas. (2). Jenis kendaraan lain untuk pelaksanaan operasional Polisi Pamong Praja seperti sedan, mini bus, mobil derek, perahu sepeda, speed boat, kuda dan lain-lain, diadakan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

tugas truk, karet, dapat

(3). Kendaraan Operasional Polisi Pamong Praja untuk daerah perairan laut dan sungai adalah speed boat yang jenis dan bentuknya disesuaikan oleh kondisi dan kebutuhan daerah. (4). Kendaraan Polisi Pamong Praja kecuali kuda sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (3) berwarna khaki tua kehijau-hijauan. 39

Pasal 39 Kendaraan Van sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, diberi tanda khusus meliputi : a. Pada tutup kap mesin ditulis Polisi Pamong Praja dengan warna hitam; b. Pada pintu samping kiri dan samping kanan digambar lambang Polisi Pamong Praja dengan kode Daerah; c. Pada pintu belakang ditulis Polisi Pamong Praja dengan kode Daerah; d. Van dilengkapi dengan sirine, lampu sirine, radio komunikasi dan pengeras suara. Pasal 40 Kendaraan Pick Up sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, diberitanda khusus meliputi: a. Pada tutup kap mesin ditulis Polisi Pamong Praja dengan warna hitam; b. Pada pintu samping kiri dan samping kanan digambar lambang Polisi Pamong Praja dengan kode Daerah; c. Pada bagian samping kiri dan samping kanan bak mobil ditulis Patroli Pemda dengan warna hitam; d. Pada bagian belakang mobil ditulis Polisi Pamong Praja dengan kode Daerah; e. Tempat duduk di belakang dengan posisi berhadapan dan menggunakan penutup bak dari terpal khaki tua kehijau-hijauan. Pasal 41 Kendaraan Truck Dalmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, diberi tanda khusus meliputi : a. Pada bagian depan kepala mobil ditulis Polisi Pamong Praja dengan warna hitam;

40

b. Pada pintu samping kiri dan samping kanan digambar lambang Polisi Pamong Praja dengan kode Daerah; c. Pada bagian belakang mobil ditulis Polisi Pamong Praja dengan kode Daerah; d. Tempat duduk di belakang dengan posisi berhadapan dan menggunakan penutup bak dariterpal warna khaki tua kehijau-hijauan; e. Truck Dalmas dilengkapi dengan sirine, lampu sirine, radio komunikasi, pengeras suara dan P3K. Pasal 42 Kendaraan Mini Bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, diberi tanda khusus meliputi : a. Pada tutup kap mesin ditulis Polisi Pamong Praja dengan warna hitam; b. Pada pintu samping kiri dan samping kanan digambar lambang Polisi Pamong Praja dengan kode Daerah; c. Pada pintu belakang ditulis Polisi Pamong Praja dengan kode Daerah; d. Mini Bus dilengkapi dengan sirine, lampu sirine, radio komunikasi dan pengeras suara. Pasal 43 Kendaraan sepeda motor patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, adalah semitrail dengan ukuran 200 cc keatas dan diberitanda khusus meliputi : a. Sepeda motor dilengkapi dengan sirine dan lampu sirine dan radio komunikasi; b. Pada tangki bensin samping kiri dan kanan digambar lambang Polisi Pamong Praja; c. Ada ujung spack board depan dan belakang ditulis kode Daerah dengan tulisan warna hitam.

41

Pasal 44 Kendaraan sepeda motor dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, adalah merupakan kendaraan operasional polisi pamong praja. Bagian Ketiga Peralatan Komunikasi Pasal 45 (1). Jenis peralatan komunikasi adalah telepon, handphone, rig, handy talky, starco, faks dan transiver; (2). Pengadaan jenis peralatan komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan operasional Polisi Pamong Praja. Pasal 46 Bagian Keempat Jenis Senjata Api Pasal 47 (1). Senjata api yang digunakan oleh Polisi Pamong Praja adalah senjata api dengan kaliber dibawah standar Kepolisian Republik lndonesia. a. Untuk senjata genggam jenis Revolver sejenisnya dengan menggunakan peluru karet dan peluru hampa dengan kaliber 32; b. Untuk senjata bahu / laras panjang dengan peluru karet dan peluru hampa dengan kaliber 22 dan bukan termasuk jenis senapan serbu. (2). Senjata dengan tabung gas : a. Jenis Revolver dengan kaliber 5 mm dan 5.5 mm yang tidak mematikan; b. Jenis Laras Panjang / Bahu menggunakan hampa dan karet dengan kaliber 22 yang tidak

42

mematikan. Ketentuan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan standar Kepolisian Republik Indonesia, akan diatur setelah mendapat Rekomendasi dari Kepolisian Republik lndonesia Cq. Mabes Polri/ Polda setempat. Pasal 48 Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pasal 49 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mana yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur, bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 50 Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

43

Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 28 Juni 2012 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto EKO MAULANA ALI Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 28 Juni 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto IMAM MARDI NUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 NOMOR 15 SERI E

44