GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT (JAMKESMAS) SERUMPUN SEBALAI DI KABUPATEN BANGKA, KABUPATEN BANGKA SELATAN, KABUPATEN BANGKA BARAT DAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Menimbang : a.
bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Rujukan kepada Masyarakat, perlu diadakan suatu cara penyelenggaraan Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
b.
bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat (Jamkesmas) Serumpun Sebalai di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
: 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik lndonesia
Mengingat
1
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2.
3.
Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4268); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4287);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
5.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4456);
6.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5063);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran
2
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 8.
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT (JAMKESMAS) SERUMPUN SEBALAI DI KABUPATEN BANGKA, KABUPATEN BANGKA SELATAN, KABUPATEN BANGKA BARAT DAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2012 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan dengan:
Gubernur
1. Daerah adalah Belitung.
Provinsi
ini
yang
Kepulauan
dimaksud
Bangka
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Betitung. 4. Gubernur adalah Gubemur Kepulauan Bangka Belitung.
3
5. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung. 6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung. 7. Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat (Jamkesmas) Serumpun Sebalai yang selanjutnya disebut (JKSS) adalah jaminan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung berupa Pelayanan Kesehatan dasar, rawat inap, Pelayanan kesehatan Rujukan dan Pelayanan Gawat Darurat di Puskemas, Rumah Sakit Milik Pemerintahan (RSUD/RSUP) dan atau Rumah Sakit Swasta/ tempat pelayanan kesehatan lain yang telah mengikat kerjasama. 8. Masyarakat adalah masyarakat yang dalam wilayah Kabupaten Bangka, Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung sesuai dengan identitas yang sah.
berdomisili Kabupaten Barat dan data dan
9. Tenaga Pengelola adalah Tenaga PNS yang bertugas mengkoordinir dan mengendalikan serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat (Jamkesmas) Serumpun Sebalai.
10. Tenaga Penghubung adalah Tenaga Honorer (Non PNS) yang bertugas melakukan pengawasan, verifikasi dan evaluasi dari penyedia pelayanan kesehatan yang termasuk dalam ruang lingkup pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat (Jamkesmas) Serumpun Sebalai dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4
BAB II RUANG LINGKUP JKSS Pasal 2 (1). Ruang lingkup Pelayanan JKSS yang menjadi Hak Peserta adalah Pelayanan Kesehatan Dasar, rawat inap, Pelayanan Kesehatan rujukan pada fasilitas Kelas lll (tiga) Rumah Sakit Milik Pemerintah dan atau Rumah Sakit Swastal Tempat Pelayanan kesehatan lain yang telah mengikat kerjasama sesuai. tempat domisili peserta yang bersangkutan. Pelayanan kesehatan dasar, rawat inap dan rujukan, terdiri dari Pelayanan fasilitas rawat inap kelas lll dan pemeriksaan, perawatan oleh dokter spesialis, pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik, tindakan medik yang bersifat diagncstik dan terapeutik, perawatan intensif (tCU dan CCU), rehabilitasi medik dan pemberian obat sesuai kebutuhan medis, Pelayanan untuk Persalinan fisiologis anak pertama dan kedua di bidan desa atau puskesmas, Persalinan Rujukan, Persalinan dengan faktor penyulit dengan komplikasi. (2). Pelayanan JKSS diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (3). Hal-hal yang tidak terakomodir pada pasal 2 ayat (1) diatur sesuai dengan kebutuhan Kabupaten. BAB III PENGELOLA JKSS Pasal 3 (1). Pengelola terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Anggota dan Tenaga Penghubung.
5
(2). Dalam pelaksanaannya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikoordinir, dikendatikan dan dibina oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pasal 4 Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Anggota dan Tenaga Penghubung diberikan honorarium yang sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Masing-masing. BAB IV PEMBIAYAAN DALAM JKSS Pasal 5 (1). Pembayaran klaim, dibayar sesuai kuitansi dengan Sistem Cosf Sharing melalui ikatan kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan sumber dana melalui masing-masing APBD Kabupaten tersebut dan APBD Provinsi dengan nomor DPA SKPD 1.02.1.02.01.19 0500.5.2. (2). Kerjasama dilakukan melalui sistem kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Kerjasama (Kontrak). Pasal 6 (1). Dinas Kesehatan Kabupaten yang tergabung dalam Program Belanja Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat (Jamkesmas) Serumpun Sebalai mengajukan tembusan klaim pemberi pelayanan kesehatan (PPK) atas pelayanan kepada sejumlah
6
pasien pada periode tertentu setiap satu bulan sekali kepada pengelola JKSS Provinsi. (2). Pengelola JKSS wajib melakukan verifikasi dengan Uji Materil terhadap pengajuan pembayaran klaim pelayanan kesehatan. (3). Besarnya anggaran belanja JKSS yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dengan Dasar perhitungan jumlah penduduk dengan Sistem Kapitasi Per Jiwa Rp 10.000,-/ bulan, dengan perincian Rp 5.000/bulan untuk belanja bahan obat-obatan dan Rp 5.000/bulan untuk belanja jasa Klaim Pelayanan Kesehatan. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubemur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Serumpun Sebalai (JKSS) di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Peraturan Gubemur ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalan Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 7
Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 12 Juni 2012 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto EKO MAULANA ALI Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 12 Juni 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto IMAM MARDI NUGROHO
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 NOMOR 13 SERI E
8
