GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Menimbang : a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 71 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Penrrakilan Rakyat Daerah antara lain berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas dan kondisi kerja;
1
Mengingat
b.
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan disiplin serta kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku, perlu dilakukan pemberian tambahan penghasilan pegawai dengan berdasarkan beban kerja;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012;
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repupbik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undarg Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198, Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E); 11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahur 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Seketariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D); 12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D); 14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 3 Seri A); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2012
4
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Belitung.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.
Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5.
Seketaris Daerah adalah Sekretaris Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.
Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditugaskan pada SKPD.
8.
Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya serta tugas kedinasan lainnya dengan memenuhi kewajiban terhadap tingkat kehadiran dan jam kerja serta pelaksanaan disiplin pegawai. 5
Provinsi
Kepulauan
Bangka
Daerah
9.
Hari Kerja adalah hari kerja efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
10. Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan bersangkutan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur. 11. Pejabat penanggung Jawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran. BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA Bagian Pertama Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Pasal 2 (1). TPP diberikan secara lumpsum setiap bulan kepada pegawai yang namanya tercantum dalam Daftar Gaji bulan berkenaan dan melaksanakan tugas secara nyata di Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ketentuan perhitungan didasarkan pada tarif TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini; (2). Besarnya TPP untuk suatu masa kinerja dihitung berdasarkan pada kondisi kinerja seorang pegawai dalam memenuhi kewajiban terhadap tingkat kehadiran dan jam kerja serta pelaksanaan disiplin pegawai guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari jabatannya, baik
6
struktural/fungsional maupun staf atau peran nyata melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam masa kinerja. (3). TPP tidak dapat diberikan kepada : a. Pegawai yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP) atau; b. Pegawai yang tidak hadir kerja tanpa izin/keterangan selama 5 (lima) hari berturutturut atau apabila diakumulasikan melebihi 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan atau; c. Menjalani cuti melebihi 12 (dua belas) hari kerja dalam bulan berjalan atau; d. Sedang menjalani tugas belajar. Bagian Kedua Potongan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Pasal 3 TPP bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenakan pemotongan apabila pegawai tersebut : a. Tidak melaksanakan apel pagi dan atau apel sore tanpa ada pemberitahuan baik lisan maupun tulisan kepada atasan diadakan pemotongan 2,5 % perhari yang di dasarkan pada daftar kehadiran apel. b. Meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa izin atasan, diadakan pemotongan 2,5 % perhari yang didasarkan pada surat teguran/peringatan dari atasan. c. Tidak masuk kerja tanpa surat izin/keterangan, kurang dari 5 (lima) hari secara beturut-turut atau apabila diakumulasikan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, dipotong sebesar 10 % perhari yang didasarkan pada Daftar Kehadiran Kerja dalam 1 (satu) bulan. 7
d. Tidak hadir kerja dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Dokter sudah melebihi 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dikenakan pemotongan sebesar 2 % perhari. e. Mendapat hukuman disiplin yang didasarkan pada surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan : 1. Hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pemotongan sebesar 15% perbulan yang berlaku selama 1 (satu) bulan. 2. Hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pemotongan sebesar 20 % perbulan berlaku selama 1 (satu) bulan. 3. Hukuman disiplin tingkat berat dikenakan pemotongan sebesar 50 % perbulan berlaku selama 1 (satu) bulan. BAB III TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN TPP Pasal 4 (1). Permintaan pembayaran uang TPP diajukan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berkenaan. (2). Tata cara permintaan pembayaran uang TPP ditetapkan sebagai berikut : a. Pejabat penanggung jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui Bendahara Pengeluaran dari masingmasing SKPD sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan : 1. Daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab ; 2. Daftar rekapitulasi kehadiran kerja ; 3. Daftar rekapitulasi kehadiran apel ; 4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
8
b. Daftar perhitungan uang TPP untuk Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah disahkan oleh Sekretaris Daerah, sedangkan daftar perhitungan uang TPP untuk Badan, Dinas, Biro, Sekretariat (DPRD/KPU/KORPRI) dan Kantor disahkan oleh Kepala Badan/Dinas/Biro, Sekretaris (DPRD/KPU/KORPRI) dan Kepala Kantor terkait. c. Bentuk daftar perhitungan uang TPP adalah sebagaimana contoh pada Lampiran II Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini. d. Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagaimana contoh pada Lampiran III Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 20L2. Pasal 6 Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 fahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan penghasilan Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 20l1 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan eangka Belitung Tahun 2011 Nomor 31 seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 9
Pasal 7 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut. Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 20 Januari 2012 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto EKO MAULANA ALI Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 20 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto IMAM MARDI NUGROHO
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI E
10
LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 3 TAHUN 2012 TANGGAL : 20 JANUARI 2012 TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/GOLONGAN RUANG A. PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. ESELON I
BESAR TARIF PERBUIAN Rp. 6.250.000,-
2.
ESELON II A
Rp. 3.750.000,-
3.
ESELON II B/FUNGSIONAL IV/D-IV/E (D4/S1/S2/S3)
Rp. 3.125.000,-
NO
4.
Rp. 2.500.000,-
5.
ESELON III/FUNGSIONAL IV/A-IV/C (D4/S1/S2/S3) STAF GOLONGAN IV ESELON IV/FUNGSIONAL III/B-II/D (D4/S1/S2/S3)
Rp. 2.190.000,-
6.
STAF GOLONGAN IV
Rp. 1.575.000,-
7.
STAF GOLONGAN III
Rp. 1.250.000,-
8.
STAF GOLONGAN II
Rp.
950.000,-
9.
STAF GOLONGAN I
Rp.
820.000,-
B. CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 1.
STAF GOLONGAN III
Rp. 1.000.000,-
2.
STAF GOLONGAN II
Rp.
750.000,-
3.
STAF GOLONGAN I
Rp.
520.000,-
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto EKO MAULANA ALI
11
