GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF ATAS OPERASIONAL PELAYANAN MASYARAKAT BAGI PEGAWAI KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Menimbang : a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 71 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
b.
bahwa dengan pertimbangan objektif atas operasional pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Pegawai Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
1
dalam mengelola Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah, Mess Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Protokoler Bandara Internasional Soekarno Hatta, serta tugas-tugas pelayanan lainnya, maka agar Pegawai Kantor Perwakilan Bangka Belitung dapat melaksanakan tugas dengan lebih produktif dan profesional, perlu diberikan tambahan penghasilan;
Mengingat
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif atas Operasional Pelayanan Masyarakat bagi Pegawai Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun Anggaran 2012;
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tenrang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3
Nomor 4737); 10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang pokokpokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 11. Peraruran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan Daerah dan statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D); 12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 3 Seri A);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF ATAS OPERASIONAL PELAYANAN MASYARAKAT BAGI PEGAWAI KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
3.
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.
Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5.
Pegawai Kantor Perwakilan adalah Pegawai Negeri sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditugaskan di Kantor Perwakilan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
6.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk operasional pelayanan masyarakat yang dilakukan Pegawai Kantor perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
7.
Pegawai Negeri sipil adalah calon pegawai Negeri sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999.
8.
Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah replika rumah adat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berisikan beraneka hasil budaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diperuntukan bagi masyarakat yang berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta.
9.
Mess Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tempat penginapan yang dimiliki pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5
yang diperuntukan bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung pada khususnya yang sedang berpergian ke Jakarta. 10. Protokoler Bandara Internasional Soekarno Hatta adalah Pefugas Protokol Kantor Perwakilan Pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditempatkan di Bandara Internasional soekarno Hatta untuk melayani para pejabat, tokoh masyarakat, dan masyarakat Bangka Belitung di Bandara Internasional Soekarno Hatta di Jakarta. 11. Kinerja adalah hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas dalam hal pelayanan kepada masyarakat. 12. Hari kerja adalah hari kerja efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. 13. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran, yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor perwakilan provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 14. Daftar Perhitungan Tambahan penghasilan Berdasarkan Pertimbangan objektif adalah daftar yang dibuat oleh pembuat daftar pemberian tambahan penghasilan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama pegawai Negeri Sipil, jumlah hari hadir kerja pada hari yang ditentukan selama satu bulan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil.
6
15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adatah surat yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran tunjangan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Pegawai Negeri Sipil Kantor Perwakilan telah dihitung dengan benar dan disertai dengan kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran. 16. Daftar Hadir Dinas dan Jaga adalah daftar yang memuat nama dan tandatangan Pegawai Negeri sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri sipil tersebut hadir pada hari tersebut. Pasal 2 Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri sipil Kantor Perwakilan provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan pertimbangan objektif, agar dapat meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja Pegawai Negeri sipil di lingkungan Kantor perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta. Pasai 3 (1). Tambahan penghasilan dimaksudkan dalam rangka memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lingkungan pemerintah Daerah. (2). Tambahal Penghasilan bertujuan untuk meningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Daerah agar lebih produktif dan profesional. Pasal 4 Tambahan penghasilan dalam pasal 2
7
sebagaimana
dimaksud
tidak diberikan dalam hal Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 : a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah lebih dari 3 (tiga) hari berturut-turut atau melebihi 12 (dua belas hari) hari kerja dalam 1 (satu) bulan; b. meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa izin atasan, diadakan pemotongan 2,5 % perhari yang didasarkan pada surat teguran/peringatan dari atasan. c. Tidak hadir kerja dikarenakan sakit berdasarkan surat Keterangan Dokter sudah melebihi 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dikenakan pemotongan sebesar 2 % perhari; d. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan atau menjalani cuti di atas 1 (satu) bulan; e. sedang menjalani tugas belajar; f. mengikuti pendidikan dan atau pelatihan di luar daerah yang harus meninggalkan tugas lebih dari 14 (empat belas) hari kerja, dikecualikan untuk pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan diadakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; g. menjalani bebas tugas; h. menjalani pemberhentian sementara penahanan pihak yang berwajib.
karena
Pasal 5 (1). Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Provinsi dan atau Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam gaji di lingkungan pemerintah daerah, tidak dapat 8
menerima tambahan penghasilan. (2). Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak dapat menerima tambahan penghasilan. BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 6 Besaran tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Pejabat Eselon III, diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; 2. Pejabat Eselon IV, diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tduh puluh lima rupiah) per bulan; 3. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV, diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) perbulan; 4. Pegawai Negeri Sipil Golongan III, diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 750.000,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; 5. Pegawai Negeri Sipil Golongan II, diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; 6. Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan; 7. Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
9
BAB III PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF Pasal 7 (1). Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif dibayarkan secara bulanan dan harian yang dihitung berdasarkan hari kerja. (2). Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. (3). Pejabat penanggung jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan : a. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif; b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; c. Daftar Hadir Dinas dan Jaga. (4). Permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif diajukan pada akhir bulan yang bersangkutan. BAB TV SUMBER PEMBIAYAAN Pasal 8 Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012.
10
BAB V PENUTUP Pasal 9 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini berlaku sejak tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 9 Agustus 2012 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto EKO MAULANA ALI Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 9 Agustus 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto IMAM MARDI NUGROHO
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 NOMOR 17 SERI E
11
