GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG ORGAHISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menampung dan melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan urusan dekonsentrai serta tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menata Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Eelitung; b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
1
Undang- Uridang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Eangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4268); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembiran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repqblik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 'fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kemanusian (Lembaran Negari Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124. Tambahan Lembarafr Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
3
14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit dilingkungan Departemen Kesehatan; 16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 4 Seri E); 17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasl dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Br:litung Tahun 2011 Nomor 2 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG ORGANiSASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan dengan :
Gubernur
1. Daerah adalah Belitung.
Provinsi
ini
yang
Kepulauan
dimaksud
Bangka
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Betitung. 4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Daerah
6. Dewan Penryakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provlnsi Kepulauan Bangka Belitung. 8. Rumah Sakit Propinsi selanjutnya disingkat RSP adalah Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 10. Satuan Pengawas Intern adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya. 11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 RSP berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah (LTD) yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin oleh seorang Direktuf yang bertanggung iawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 4 RSP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan rumah sakit, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSP mempunyai fungsi : a. perumusan kebiiakan teknis dibidang pelayanan rumah sakit meliputi : Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan rumah sakit; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan rumah sakit; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dibidang pelayanan rumah sakit; e. pengelolaan administratif.
6
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi RSP Pasal 6 Susunan Organisasi RSP terdiri dari : 1. Direktur; 2. Bagian Tata Usaha; 3. Bidang Keperawatan; 4. Bidang Pelayanan; : 5. Bidang Penunjang Medik; i 6. Kelompok labatan Fungsional; 7. Satuan Pengawas Intern. DIREKTUR Pasal 7 (1). Direktur mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga Provinsi (desentralisasi) dalam kewenangannya, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur. (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur RSP mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman; b. penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan
7
keperawatan, pelayanan pendidikan, pengembangan sumber daya manusia;
dan
c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi; pelaksanaan administrasi RSP. BAGIAN TATA USAHA Pasal 8 (1). Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan, keamanan dan Kietertiban serta pengendalian kendaraan dinas. (2). untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Bagian Tata Usaha mempunya fungsi: a. perumusan kebijakan, perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan; b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan; c. pengendalian, keamanan dan ketertiban kendaraan dinas; d. pelaksanaan administrasi Rumah Sakit Provinsi. Pasai 9 (1). Bagian Tata Usaha, terdirl dari: a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; b. Sub Bagian Kepegawaian, Kediklatan dan Umum; c. Sub Eagian Keuangan dan Acounting' (2). Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bagian Tata Usaha.
8
Pasal 10 (1). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana program pengembangan, rencana kebutuhan barang dan jasa, rencana pemilihataan batang inventaris, pemantauan dan evaluasi, laporan kegiatan serta Penyajian data. (2). Uraian tugas sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan di lingkungan sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan untuk pedoman melaksanakan tugas; b. menyusun program pengembangan berdasarkan Rencana Induk dan Rencana Strategi dengan cara menyusun rencana kerja tahunan; c. menyusun program pengadaan barang dengan Cara membuat rencana setiap Sub Bagian dan Seksi; d. menyusun program pemeliharaan dengan cara membuat Rencana Pemeliharaan Barang unit (RPBU) meliputi: peralatan medik, peralatan penuniang medik, peralatan keperawatan, peralatan rumah tangga, dan gedung beserta instalasi listrik, berdasarkan usulan dari instalasi pemeliharaan sarana dan unit keria terkait; e. menyusun laporan pemanfaatan oleh masyarakat meliputi cakupan pelayanan rawat jalan dan inap serta seluruh instalasi di lingkungan rumah sakit; f. menyajikan informasi dalam bentuk Barber jhonson tentang indikator pelayanan dan indikator efisiensi;
9
grafik mutu
g. membuat konsep Company profile rumah sakit meliputi sarana dan prasarana yang dimiliki, jenis pelayanan spesialistik, keadaan tenaga, jumlah dan sumber dana yang tersedia, serta hasil kerja yang dicapai dalam kurun waktu tertentu; h. menyusun laporan penyakit yang di eradiksi dan dieliminasi serta Kejadian Luar Biasa; i. menyiapkan laporan Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; kegiatan Sub Bagian j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 11 (1). Sub Bagian Kepegawaian, Kediklatan dan umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian surat keluar dan surat masuk, kearsipan, penggandaan, pengelolaan rapat dinas dan penerimaan tamu, perencanaan penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian tenaga medik dan non medik. (2). Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian, Kediklatan dan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan di lingkungan sub Bagian Kepegawaian, Kediklatan dan umum dengan cara membuat jadwal kegiatan untuk pedoman pelaksanaan tugas; b. menyusun rencana kebutuhan tenaga berdasarkan data yang dihimpun dari setiap Sub Bagian dan seksi untuk bahan usulan Direktur kepada Pemerintah Provinsi;
10
c.
melaksanakan rekruitmen pegawai berdasarkan standar kebutuhan tenaga dan peraturan perundang-undangan Yang berlaku;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan penempatan tenaga berdasarkan rekomendasi dari atasan dengan membuat surat perintah melaksanakan tugas untuk memudahkan administrasi kepegawaian; e.
menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai berdasarkan daftar hadir untuk bahan laporan kepada Direktur;
f.
mengelola DP3 seluruh pegawai berdasarkan penilaian dari atasan langiung setiap unit kerja trnt{lk diteruskan kepada atasan pegawai yang bersangkutan;
g.
mengusulkan promosi, pemberian penghargaan dan penlatuhan sanksi terhadap pegawai yang berprestasi dan atau melanggar disiplin;
h. mengusulkan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun bagi pegawai yang akan memasuki usia pensiuri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i.
menyiapkan rencana penggandaan berkas berdasarkan kebutuhan setiap unit kerja untuk bahan menyusun rancangan anggaran belanja;
j.
menyiapkan bahan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan rapat dinas;
k. mengelola surat keluar dan surat masuk dengan cara mencatat dalam buku registrasi yang telah disediakan agar surat dapat dikendalikan dengan tertib;
11
l.
mengelola penggunaan aula rumah sakit dengan cara membuat jadwal kegiatan agar pemanfaatan aula dapat dilaksanakan dengan tertib;
m. mengatur kegiatan upacara rutin dan hari besar serta upacara serah terima jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; n. mencatat dan menyebarluaskan rangkuman hasil rapat rutin maupun insidentil ke unit kerja terkait; o.
mengarsipkan seluruh surat keluar dan surat masuk ke dalam file yang tetah disediakan untuk memudahkan penemuan kembali;
p. menyiapkan rekomendasi kepada bendahara barang untuk mendistribusikan barang inventaris dan habis pakai berdasarkan permintaan dari setiap unit kerja; q. melaksanakan pengawasan penggunaan barang habis pakai meliputi bahan bakar, alat tulis kantor. bahan cucian tenun, bahan dan alat kebersihan, desinfektan dan penggunaan alat penerangan listrik serta penggunaan alat saluran air bersih; r.
melakukan koordinasi dengan Kepala Instansi Pemeliharaan Sarana dalam hal pemeliharaan/perbaikan peralatan medik, peralatan penunjang medik, peralatan keperawatan, peralatan rumah tangga, gedung dan jaringan listrik serta alat berat;
s.
melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Keuangan dan atau jajaran di bawahnya dalam hal pendanaan biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
12
t.
mengendalikan lalu lintas barang inventaris dan bahan habis pakai dengan cara mendelegasikan tugas kepada bendahara barang. agar seluruh barang invenlaris dan bahan habis pakai dapat di pertanggungjawabkan;
u. mengendalikan sarana mobiiitas meliputi ambulance/mobil jenazah dan kendaraan operasional pejabat rumah sakit dengan mendelegasikan kepada Kepala pool kendaraan untuk memperpendek rentang kendali; v.
mengendalikan keamanan dan ketertiban meliputi keamanan sarana dan prasarana rumah sakit, ketertiban pengunjung dan pedagang asongan, keamanan dan ketertiban perparkiran serta retribusi parkir dengan mendelegsikan kepada kepala satuan pengamanan dan/atau pihak ke tiga untuk memperpendek rentang kendali;
w. mengendalikan barang inventaris meliputi peralatan medik, peralatan penunjang medik, peralatan keperawatan dan peralatan rumah tangga dengan cara berkoordinasi dengan satuan kerja terkait agar barang inventaris dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien; x.
menyusun stock opname seluruh barang inventaris dan bahan habis pakai yang ada di gudang logistik rumah tangga dan perlengkapan untuk bahan pengawasan intern dan ekstern serta bahan menyusun neraca;
y.
menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian tenaga medik dan non medik eksternal;
13
z.
menyusun standar prosedur operasional system pendidikan medik dan non medik eksternal berdasarkan standard pendidikan yang berlaku;
aa. menyiapkan bahan sosialisasi standar prosedur operasional sistem pendidikan medik dan non medik eksternal serta Keperawatan medik dan non medik berdasarkan standar pendidikan yang berlaku; bb. menyiapkan bahan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan standai prosedur operasional untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian tenaga medik dan non medik eksternal serta Keperawatan medik dan non medik; cc. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian tenaga medik dan non medik eksternal serta Keperawatan medik dan non medik; dd. menyiapkan bahan analisis dan mempersiapkan telaah kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama pendidikan, pelatihan, dan penilitian tenaga medik dan non medik serta Keperawatan medik dan non medik berdasarkan usulan kerja sama dari institusi lain; ee. menyusun konsep kerjasama pendidikan, pelatihan dan penelitian dari institusi lain dan berkoordinasi dengan bagian terkait; ff. menyiapkan bahan pelaksanaan orientasi bagi tenaga medik dan non medik eksternal serta Keperawatan medik dan non medik yang akan melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
14
gg. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan klinik sebagai dasar untuk Pengembangan karier; hh. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian tenaga keperawatan eksternal; ii. menyusun standar prosedur operasional system pendidikan keperawatan eksternal berdasarkan standar Pendidikan yang berlaku; jj. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian, Kediklatan dan Umum; kk. melaksanankan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 12 (1). Sub Bagian Keuangan dan Accounting mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan anggaran dan perbendaharaan, mobilisasi dana, verifikasi dan akuntansi; (2). Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Accounting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit; b. menyusun Rencana Kerja Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD dan DPASKPD); c. menyusun perubahan/pergeseran anggaran sesuai dengan ketentuan berlaku;
15
mata yang
d. mencatat, melaksanakan dan membuat pembukuan dari pendapatan dan belanja sesuai dengan pedoman/ketentuan yang berlaku; e. mengusulkan, mengajukan dan menyerahkan kebutuhan biaya/belanja kepada pihak-pihak terkait; f. menyusun rencana target dan realisasi penerimaan per bulan selama setahun; g. menghitung kesehatan;
biaya
retribusi
pelayanan
h. melakukan penerimaan pendapatan; i. mengarsipkan pendapatan;
bukti-bukti
penerimaan
j. menagih kepada pihak ketiga dan pasien yang belum bayar; k. meneliti dan memeriksa (verifikasi) bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran; l. membukukan keuangan;
penerimaan
m. memeriksa pembukuan bendaharawan;
dan
pengeluaran
dan
kas,
n. mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran; o. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Accounting; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
16
BIDANG KEPERAWATAN Pasal 13 (1). Bidang keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasli mutu pelayanan, peralatan dan tenaga keperawatan. (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keperawatan mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian perencanaan peralatan dan tenaga keperawatan; b. pemantauan dan pengawasan peralatan dan tenaga keperawatan; c. pengendalian dan evaluasi mutu pelayanan: peralatan dan tenaga keperawatan. Pasal 14 (1). Bidang Keperawatan, terdiri dari : a. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan b. Seksi Sarana dan Peralatan Keperawatan (2). Masing- masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan. Pasal 15 (1). Seksi Etika dan Mutu Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi serta laporan pengembangan mutu pelayanan keperawatan berdasarkan Standar Asuhan Keperawatan yang beraku. (2). Uraian tugas Seksi Etika dan Mutu Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagal berikut : a. menyusun rancangan kebijakan prosedur
17
pelayanan keperawatan data/informasi dan kajian;
berdasarkan
b. menyusun rencana kebutuhan fasilitas, tenaga dan sarana prasarana yang menunjang mutu pelayanan keperawatan berdasarkan data/informasi dan kajian; c. menyusun rencana pengembangan standard asuhan keperawatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK); d. menyusun pengembangan standard asuhan keperawatan sesuai dengan kebutuhan organisasi; e. menyusun standard prosedur operasional tindakan keperawatan berdasarkan standard asuhan keperawatan; f. menyiapkan bahan sosialisasi pengembangan standard asuhan keperawatan; g. menyiapkan bahan sosialisasi penerapan standard asuhan keperawatan baik dirawat jalan maupun dirawat inap; h. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penerapan standard asuhan keperawatan bagi tenaga keperawatan; i. menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan penerapan standard asuhan keperawatan; j. menyiapkan bahan evaluasi penerapan standar asuhan keprawatan secara berkala dan berkesinambungan; k. menyiapkan bahan evaluasi kinerja perawat dalam penerapan standard prosedur operasional;
18
l. membuat rencana tindak lanjut hasil evaluasi penerapan standard asuhan keperawatan dan evaluasi mutu pelayanan keperawatan; m. menyiapkan laporan pelaksanaan seksi Mutu Pelayanan Keperawatan;
kegiatan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 16 (1). Seksi sarana dan Peralatan Keperawatan mernpunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi, laporan fasilitas alat keperawatan dan tenaga keperawatan serta pembinaan etika tenaga keperawatan. (2). Uraian tugas Seksi Sarana dan Peralatan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. menyiapkan rancangan kebijakan prosedur pemenuhan kebutuhan peralatan dan tenaga keperawatan berdasarkan data/informasi dan kajian; b. menyusun rencana kebutuhan fasilitas, tenaga dan sarana prasarana yang menunjang mutu pelayanan keperawatan berdasarkan data/informasi dan kajian; c. menyiapkan bahan usulan penambahan dan/ atau mutasi peralatan dan tenaga keperawatan; d. menyiapkan usulan penghapusan peralatan keperawatan berkoordinasi dengan instalasi pemeliharaan Sarana dan Sub Bagian Rumah Tangga; e. menyusun konsep prosedur peralatan keperawatan;
19
pengoperasian
f. menyiapkan bahan sosialisasi prosedur pengoperasian peralatan keperawatan; g. menyiapkan bahan bimbingan teknis kebutuhan dan pemeliharaan barang unit; h. menyiapkan bahan pemantauan penggunaan barang dan pemeliharaan barang unit alat keperawatan; i. menyiapkan data tenaga keperawatan secara berkala; j. menyusun rencana penempatan tenaga berdasarkan jenis dan klasifikasi pelayanan keperawatan; k. menyiapkan bahan pelaksanaan orientasi bagi tenaga keperawatan baru berdasarkan standar pelayanan keperawatan; l. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan tugas tenaga keperawatan berdasarkan standard pelayanan keperawatan; m. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan etika keperawatan secara berkala berkoordinasi dengan komite etik keperawatan; n. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian, presentasi kerja, dan pembinaan tenaga keperawatan berbasis standar kinerja, untuk menentukan jumlah insentif; o. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Peralatan dan Tenaga Keperawatan; p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
20
BIDAHG PELAYANAN Pasal 17 (1). Bidang Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan rekam medik, serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien. (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang pelayanan mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian semua kebutuhan pelayanan medis dan rekam medik; b. Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan rekam medik; c. pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pengulangan Pasien. Pasal 18 (1). Bidang PelaYanan, terdiri dari : a. Seksi Pelayanan Medik dan Rekam Medik; b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Pelayanan medis. (2). Masing-masing seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan. Pasal 19 (1). Seksi Pelayanan Medik dan Rekam Medik mempunyai tugas merencanakan kebutuhan pelayanan medik dan Rekam Medik serta melaksanakan pemantauan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan medis dan rekam medik di instalasi-instalasi serta mengumpulkan, mencatat, mengelola, menyimpan dan pelayanan
21
data dan berkas rekam medik. (2). Uraian tugas Seksi Pelayanan Medik dan Rekam Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan pelayanan medik berdasarkan usulan dari setiap instalasi yang berada di wilayah koordinasinya, meliputi Instalasi Rawat Jalan. Instalasi Rawat Inap, Instalasi Darurat Medik, Instalasi Perawatan Intensif dan Instalasi Bedah Sentral; b. menyusun rencana kebutuhan tenaga medis berdasarkan standar kebutuhan dari setiap instalasi yang berada diwilayah koordinasinya meliputi Instalasi Rawat jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Darurat Medik, Instalasi Perawatan Intensif dan Instalasi Bedah sentral; c. menyusun bahan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU) berdasarkan standar/usulan kebutuhan dari setiap instalasi yang berada diwilayah koordinasinya meliputi Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawai Inap, Instalasi Darurat medik, Instalasi perawatan Intensif dan Instalasi Bedah Sentral; d. menyusun manual pengoperasian peralatan medik disetiap instalasi yang berada diwilayah koordinasinya meliputi Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Darurat Medik, Instalasi Perawatan Intensif dan Instalasi Bedah Sentral; e. menyusun bahan pemantauan pelaksanaan pelayanan medik di setiap instalasi yang berada di wilayah koordinasinya meliputi Instalasi Rawat Inap Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Darurat Medik, Instalasi Perawatan Intensif dan Instalasi Bedah Sentral;
22
f. menyiapkan usulan penghapusan peralatan pelayanan medik berkoordinasi dengan Instalasi Pemeliharaan sarana dan Sub Bagian Rumah Tangga; g. menyusun dan menganalisis indikator mutu dan efisiensi pelayanan; h. menyusun, memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dokter jaga dan konsulen; i. menyusun dan menganalisis data penyakit pasien kejadian Luar Biasa (KLB), penyakit yang dieradikasi dan dieliminasi; j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan karier tenaga medis dan non medis; k. melayani pendaftaran pasien baru dengan cara mengisi formulir Rekam Medik secara jelas, benar dan lengkap sesuai porsi tugas Rekam Medik; l. melayani pendaftaran pasien lama dengan cara mengambil arsip Rekam Medik secara cepat dan tepat sesuai standar mutu pelaYanan Rekam Medik; m. menyusun sensus harian pasien rawat inap meliputi jumlah pasien masuk, pasien keluar, pasien meninggal sebelum dan sesudah 48 jam, lamanya pasien dirawat, jumlah harian perawatan dan pembayarannya, dengan cara mengambil langsung ke unit pelayanan rawat inap untuk dilaporkan segera keatasan langsung;
23
n. mengarsipkan berkas Rekam Medik dengan cara alfabetik, numerik, dan atau sistem penyimpanan yang berlaku untuk memudahkan penemuan berkas kembali; o. menyajikan indikator mutu pelayanan rumah sakit meliputi : Length Stay (Los), Not Death'Rate (NDR), Gross Death Rate (GDR), Post Operative Infection Rate (POIR), Maternal Death Rate (MDR), Neonatal Death Rate (NDR), Feotalit Death Rate (FDR), Aenesthesi Death Rate (ADR), berdasarkan data yang telah diolah dari sensus harian; p. menyajikan indikator efisiensi meliputi Bed occuration Rate (BOR), Bed Tam over (BTO), Turn Oper Interval TOP), Length of Stay (LOS), berdasarkan data yang telah diolah dari sensus harian; q. menyusun laporan harian jumlah kunjungan pasien lama dan pasien baru terdasarkan jenis kelamin, domisili, jenis penyakit, umur dan cara Pembayarannya; r. menyampaikan data dan informasi seluruh hasil petanyaan secara berkala maupun insidentil untuk bahan penyusunan program; s. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Medik dan Rekam Medik; t. pelaksanaan administrasi ; u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 20 (1). Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan medis mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelayanan medis di
24
instalasi-instalasi. (2). Uraian tugas seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. menyusun bahan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan standar prosedur pelayanan medik disetiap instalasi yang berada diwilayah koordinasinya meliputi Instalasi Rawat Inap Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Darurat Medik, Instalasi Perawatan Intensif dan Instalasi Bedah Sentral; b. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Medis; c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. BIDANG PENUNJANG MEDIK Pasal 21 (1). Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas merencanakan kebutuhan pelayanan penunjang medik serta melaksanakan pemantauan dan pengendalian penggunaan fasilitas penunjang medik di instalasi-instalasi, serta melaksanakan kegiatan dibidang hukum, informasi, publikasi, pemasaran dan informasi; (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penunjang Medik mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian, perencanaan, penyusunun kegiatan dibidang penunjang medik; b. pemantauan dan pengawasan kegiatan dibidang penuniang medik; c. pengendalian dan evaluasi dibidang penunjang medik.
25
(3). Bidang Penunjang Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Pasal 22 (1). Bidang Penunjang Medik, terdiri dari : a. Seksi Penunjang Medik Farmasi, Laboratorium, Radiodiagnostik, Fisioterapi dan Gizi; b. Seksi Hukum, Pemasaran, Publikasi dan Informasi. (2). Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang Medik. Pasal 23 (1). Seksi Penunjang medik Farmasi, Laboratorium, Radiodiagnostik, Fisioterapi dan Gizi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, pengawasan dan pengendalian di sektor penunjang medik; (2). Uraian tugas seksi Penunjang medik Farmasi, Laboratorium, Radioiagnostik, Fisioterapi dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Menyusun rencana kebutuhan peralatan penunjang medik, disetiap intalasi yang berada diwilayah koordinasinya, meliputi Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Patologi Anatomi, Instalasi Patologi Klinik, Medical Chek Up dan Instalasi Kamar Jenazah; b. menyusun rencana kebutuhan tenaga medis, penunjang medis dan non medis dari setiap yang berada diwilayah koordinasinya, meliputi Instatasi Radioiogi Instalsi Farmasi, Instalasi Gizi, Inslalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Patologi Anatomi, Instalasi Patologi Klinik, Medical Chek Up dan Instalasi Kamar Jenazah;
26
c. menyiapkan bahan Rencana Kebutuhan Barang unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU) dari setiap instalasi yang berada diwilayah koordinasinya, meliputi Instalasi Radiologi, instatasi Farmasi, Instalas Gizi, Instatasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Patologi Anatomi, Instalasi Patologi Klinik, Medical Chek Up dan Instalasi Kamar Jenazah; d. menyusun manual pengoperasian peralatan penunjang medis dan non medis di setiap instalasi yang berada diwilayah koordinasinya, metiputi Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Patologi Anatoml, Instalasi Patologi Klinik, Medical chek up dan Instalasi Kamar Jenazah; e. menyusun bahan pemantauan pelaksanaan pelayanan penunjang medik di setiap instalasi yang berada di wilayah koordinasinya, meliputi Instaiasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasl Gizi, Institasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Patologi Anatomi, Instalasi Patologi Klinik, Medical Chek Up dan Instalasi Kamar Jenazah; f. menyusun bahan pemantauan dan pengawasan peralatan penunjang medis dan non medis disetiap instalasi yang berada di wilayah koordinasinya, meliputi Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Patologi Anatomi, Instaiasi Patologi Klinik, Medical Chek Up dan Instalasi Kamar Jenazah; g. menyusun bahan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan standar prosedur pelayanan disetiap instalasi yang berada di wilayah koordinasinya, meliputi Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Rehaabilitasi Medik, Instalasi Patologi
27
Anatomi, Instalasi Patologi Klinik, Medical chek Up dan Instalasi Kamar Jenazah; h. menyiapkan usulan penghapusan peralatan perrunjang medis berkoordinasi dengan Instalasi Pemeliharaan sarana dan sub Bagian Rumah Tangga dan perlengkapan; i. menyusun dan menganalisis data hasil kegiatan dari setiap instalasi yang berada diwilayah koordinasinya, meliputi Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Patologi Anatomi, Instalasi Patologi Klinik, Medical chek Up dan Instalasi Kamar Jenazah; j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan karier tenaga medis dan non medis; k. menyiapkan laporan pelaksanaan seksi Penunjang Medik;
kegiatan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 24 (1). Seksi Hukum, Pemasaran, Pupiikasi dan Informasi mempunyai kegiatan penyuluhan hukum, advokasi hukum verifikasi dan dokumentasi produk- produk hukum serta Visum Et Repertum (VER) serta melaksanakan kegiatan informasi publikasi, dokumentasi dan pemasaran sosial; (2). Uraian tugas seksi Hukum, Pemasaran, Publikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan hukum;
28
b. menyiapkan bahan pelaksanaan advokasi petugas rumah sakit dalam peristiwa hukum dengan membina kerjasarna/ kemitraan dengan lembaga-lembaga hukum; c. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan dokumentasi surat keputusan Direktur dan produk hukum rumah sakit lainnya; d. menyiapkan bahan pelaksanaan kompilasi dan dokumentasi petaturan dan Perundangundangan yang berlaku; e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen kerjasama rumah sakit dengan pihak luar; f. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi visum et repertum dan medico legal; g. melaksanakan kegiatan informasi publikasi dan dokurnentasi; h. melaksanakan Pemasaran sosial; i. membuat brosur, poster, biltboard dan lainlain; j. mengolah sentra telepon dan alat Rumah Sakit; k. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Penunjang Medik Farmasi, Laboratorium, Radiodiagnostik, Fisioterapi dan Gizi; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
29
Pasal 25 (1). Kelompck Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelampok sesuai dengan bidang keahliannya; (2). Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur; (3). Jenis, Jenjang dan Jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan petundangundangan yang berlaku. Bagan Struktur Organisasi RSP sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahikan dari Peraturan Gubernur ini. BAB VI SATUAN PENGAWAS INTERN Pasal 26 (1). Satuan Pengawas Intern adalah satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan Intern RSP; (2). Satuan Pengawas Intern berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur; (3). Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur. BAB VII TATA KERJA Pasal 27 (1). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya RSP mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan
30
fungsianal dengan Dinas Kesehatan; (2). Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, RSP mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya. Pasal 28 Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta pemegang jabatan fungslonal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dilingkungan RSP maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Pasal 29 (1). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk kepada bawahannya; (2). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSP wajib mengikuti dan mematuhi petuniuk-petuniuk dan bertarnggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara tepat waktu; (3). Setiap laporan yang diterima oleh pinrpinan satuan organisasi dalam Iingkungan RSP yang berasal dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjukpetunjuk kepada bawahan. Pasal 30 (1). Kepala Bidang menyampaikan Laporan kepada Direktur;
31
(2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah oleh kepala bagian perencanaan di bawah koordinasi Kepala Bagian Tata Usaha untuk menjadi laporan Direktur Kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan sebagai Laporan Kepada Instansi terkait lainnya. BAB VIII KEPEGAWAIAN Pasal 31 (1). Direktur diangkat dan diberhentikan Gubernur atas usul Sekretaris Daerah;
oleh
(2). Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala seksi, dan Kepala sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah; (3). Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan RSP diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB IX ESELONERING Pasal 32 Direktur Eselon III.a, Kepala Bagian dan Kepala Bidang Eselon IIIb, Kepala Seksi dan Kepala sub Bagian Eselon IVb, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit dilingkungan Departemen Kesehatan;
32
BAB X PEMBIAYAAN Pasal 33 Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas RSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian. Pasal 35 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 14 Desember 2012 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto EKO MAULANA ALI
33
Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 14 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto IMAM MARDI NUGROHO BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI D
34
