T
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR^ TAHUN 2017 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42); 8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D). MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
GUBERNUR
TENTANG
RENCANA
UMUM
PENANAMAN MODAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kepulauan Bangka Belitung.
di
Provinsi
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Kepulauan Bangka Belitung.
di
Provinsi
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang perizinan dan penanaman modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah. 10. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
-3-
11. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berlaku sampai dengan tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi. BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
RUPMP dimaksudkan sebagai dasar dan panduan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penanam modal, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah. Pasal 3
RUPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:
a. terbangunnya keterpaduan dan konsistensi antara RUPM, RUPMP dan RUPMK dengan dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan wilayah; b. terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, ditujukan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat daerah; c. mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah dan nasional; dan d. mendorong terjadinya peralihan teknologi, pengetahuan dan modal dari penanam modal kepada masyarakat daerah. BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 4
(1) Sistematika RUPMP meliputi: a. Pendahuluan;
b. Asas dan Tujuan; c. Visi dan Misi;
d. Aran Kebijakan Penanaman Modal, terdiri dari: 1. Arah Kebijakan Umum; 2. Arah Kebijakan Penanaman Modal, terdiri dari:
a)
Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
b) Persebaran Penanaman Modal;
c)
Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Industri Hilir, Pariwisata, dan Perikanan;
d) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan; e)
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
-4
f)
Pemberian
Kemudahan
dan/atau
Insentif
Penanaman Modal;
g)
Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
h)
Pengembangan Sumberdaya Manusia Lokal dan Alih Teknologi;
e. Peta Panduan (Roadmap) implementasi Rencana; f.
Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi.
(2) Uraian lebih lanjut sistematika RUPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. BAB IV PELAKSANAAN
Pasal 5
(1) Pelaksanaan RUPMP dikoordinasikan oleh DPMPTSP sesuai dengan urusan pemerintahan, urusan wajib, tugas pokok dan fungsinya. (2) Dalam rangka pelaksanaan RUPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana tercantum dalam dokumen RUPMP. BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6
(1) Kepala DPMPTSP melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal Kabupaten/Kota dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Provinsi. (2) Pelaksanaan RUPMP dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan perangkat daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan para pemangku kepentingan di bidang penanaman modal. (3) Evaluasi RUPMP sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2)
(4) Hasil evaluasi sebagaimana disampaikan kepada Gubernur.
(3)
dimaksud
pada
ayat
-5
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2i tebftJcn %&Q GUBERNUR
ELITUNG,
KEPUL
RUSTAM EFFENDI
Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal W WOcti ItPi SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
WANDI
BERITA
DAERAIT PROVINSI
NOMOR 4 SERI £
KEPULAUAN
BANGKA
BELITUNG
TAHUN
2017
