GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 22JAHUN 2017 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Menimbang
Mengingat
bahwa untuk melaksanakaii ketentuaii Pasal 4 ayat (6) Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Kelangkaan Profesi pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; : 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
2.
3.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); 14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 08 Seri A); 17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KELANGKAAN
GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI
PADA
INSPEKTORAT
PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017. BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 8. Pejabat yang berwenang adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Inspektur.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, yang melaksanakan tugas pengawasan atau pemeriksaan berdasarkan surat tugas.
10. Tim
Pemeriksaan
adalah
Penanggung Jawab
Pemeriksaan,
Pengendali Teknis Pemeriksaan, Ketua Tim Pemeriksaan dan Anggota Tim Pemeriksaan yang melakukan tugas pengawasan atau pemeriksaan berdasarkan SPT yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, serta 1 (satu) orang Wakil Penanggung Jawab yang ditunjuk oleh Inspektur apabila dipandang perlu.
11. Penanggung Jawab Pemeriksaan adalah Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berwenang melakukan supervisi terhadap tim pemeriksaan dan bertanggungjawab terhadap mutu hasil pemeriksaan.
12. Pengendali Teknis Pemeriksaan adalah Inspektur Pembantu yang telah memiliki sertifikasi keahlian tertentu dan/atau Pejabat
Fungsional
Auditor
Madya
dan/atau
Pejabat
Fungsional
Pengawas Pemerin tah Madya serta Pejabat Fungsional Auditor Muda/atau Pejabat Pengawas Pemerintahan Muda yang telah memenuhi syarat tertentu untuk diperankan sebagai pengendali teknis sesuai peraturan perundangan dalam melakukan pengendalian teknis pelaksanaan pemeriksaan. 13. Ketua Tim Pemeriksaan adalah Pejabat Fungsional Auditor Muda dan/atau Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dengan jabatan pengawas pemerintahan Muda dan/ atau jenjang jabatan di atasnya yang mempunyai tugas mengkoordinir Anggota Tim dalam melaksanakan pengawasan atau pemeriksaan.
14. Anggota Tim Pemeriksaan adalah Pejabat Fungsional Auditor Ahli dan/atau Auditor Muda serta Pejabat Pengawas Pemerintahan pertama atau jenjang di atasnya serta Auditor Kepegawaian yang mempunyai tugas pengawasan atau pemeriksaan.
15. Sertifikasi Ahli Bidang Pengawasan atau Pemeriksaan adalah
suatu bukti pengakuan dari lembaga resmi Negara atas keahlian seseorang di bidang pengawasan atau pemeriksaan. 16. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah
surat yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai dasar
bagi Tim Pemeriksaan untuk melaksanakan tugas pengawasan atau pemeriksaan.
17. Tunjangan Kelangkaan Profesi adalah tunjangan yang diberikan khusus
kepada
pegawai
yang
melaksanakan
tugas-tugas
pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu,
audit
khusus/investigatif dan
tugas
pengawasan
lainnya. BAB II
PENERIMA TUNJANGAN Pasal 2
(1) Tunjangan
kelangkaan
profesi
diberikan
kepada
Tim
Pemeriksaan sesuai dengan peran yang dilakukan dalam tim dan
telah
memiliki
sertifikasi
keahlian
yang
telah
melaksanakan tugas pengawasan atau pemeriksaan sesuai SPT serta telah memenuhi indikator, tolak ukur dan target kinerja.
(2) Sertifikasi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
untuk
Inspektur
sebagai
Penanggung)awab
Pemeriksaan.
BAB III
INDIKATOR, TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA TIM PEMERIKSAAN
Pasal 3
(1) Indikator, tolak ukur dan target kinerja yang harus dicapai oleh setiap tim pemeriksaan sebagai persyaratan untuk menerima pembayaran tunjangan kelangkaan profesi adalah sebagai berikut:
a. Pengendali Teknis wajib membuat Program Kerja Pemeriksaan (PKP) yang disetujui oleh Inspektur paling lambat 2 (dua) hari setelah SPT diterbitkan/diterima; b. Dalam melakukan pemeriksaan, ketua tim dan anggota tim Pemeriksaan wajib membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang
direviu
oleh
masing-masing
atasannya
secara
berjenjang dan berkala, untuk kemudian dihimpun dan diberkaskan;
c. Dokumen pemeriksaan termasuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) diserahkan oleh Pengendali Teknis kepada Sekretaris Inspektorat atau petugas yang ditunjuk dengan membuat Berita Acara Penyerahan, paling lambat 12 (duabelas) hari setelah masa pemeriksaan berakhir berdasarkan SPT; d.Tim
pemeriksaan
wajib
menyerahkan
Naskah
Hasil
Pemeriksaan/Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (NHP/P2HP) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pimpinan Unit Kerja yang menjadi objek pemeriksaan, pada saat mengakhiri pemeriksaan (exit briefing); e. Pengendali teknis pemeriksaan wajib melakukan expose hasil pemeriksaan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah masa pemeriksaan berakhir berdasarkan SPT;
f. Ketua Tim Pemeriksaan wajib menyelesaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) yang telah direviu oleh Pengendali Teknis Pemeriksaan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa pemeriksaan berakhir berdasarkan SPT;
g. Pengendali Teknis Pemeriksaan wajib menyelesaikan Surat Petunjuk Gubernur/tindaklanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Inspektur, paling lambat 2 (dua) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterbitkan.
(2) Khusus untuk pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan akhir masa jabatan Bupati/Walikota, dikecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e.
(3) Khusus untuk pemeriksaan terhadap dugaan kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf g, dikecualikan.
(4) Pemenuhan target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Lolos Pencapaian Kinerja yang merupakan dasar pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran serta sebagai lampiran kuitansi tanda pembayaran.
(5)
Surat Keterangan Lolos Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Petugas Register Program Kerja Pemeriksaan (PKP), Sekretaris Inspektorat atau petugas yang ditunjuk, Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, dan diketahui oleh Inspektur, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(6) Tunjangan
Kelangkaan
profesi
dibayarkan
kepada
Tim
Pemeriksaan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dari jumlah yang diterima.
(7) Tim Pemeriksaan yang tidak memenuhi target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tunjangan kelangkaan profesi tidak dapat dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran. BAB IV
BESARNYA TUNJANGAN Pasal 4
(1) Tunjangan kelangkaan profesi yang diberikan kepada Tim Pemeriksaan pada Inspektorat ditetapkan sebagai berikut: a. Penanggung Jawab sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) kali penugasan; b. No.
1.
Sertifikasi yang dimiliki
Pengendali Teknis per 1 (satu) kali
Besarnya
Tunjangan (Rp) 1.500.000,00
penugasan
2.
3.
Ketua Tim dan/atau Auditor Muda per 1 (satu) kali penugasan Ahli dan/atau Auditor Pertama per 1 (satu) kali penugasan
1.300.000,00 1.150.000,00
(2) Tunjangan kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap Tahun Anggaran 2017.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP Pasal 5
Pada
saat
Peraturan
Gubernur
ini
mulai
berlaku,
Peraturan
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kelangkaan Profesi di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 12 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal to A^l 2017 KEPUL
RUSTAM EFFENDI
Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal vt> Ap™-
2017
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
'GAWANDI
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR Z*> SERI 1?
LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR : £9*
TANGGAL
: |£ ftJ>t>L2017
SURAT KETERANGAN LOLOS PENCAPAIAN KINERJA (SKLPK) Nomor: / /INPT/201...
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sebenarnya dan berdasarkan dokumen-dokumen yang ada bahwa Tim Pemeriksaan telah melakukan
pemeriksaan pada sesuai SPT Nomor / /INPT/201...., tanggal 201... (mulai tugas tgl s.d 201...) dan telah memenuhi pencapaian kinerja menurut Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor
Tahun 201..., dengan data-data sebagai berikut:
1.
Nomor PKP dibuat oleh Pengendali Teknis, paling PKP /PKP/INPT/201...,tanggal lambat 2 (dua) hari setelah penerbitan Surat 201... Perintah Tugas (SPT).
2.
Naskah Hasil Pemeriksaan/Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (NHP/P2HP) telah diserahkan oleh Ketua Tim kepada Pimpinan Satuan Kerja /Unit Kerja pada saat mengakhiri pemeriksaan (exit briefing).
a. Surat Pengantar NHP oleh Ketua Tim Pemeriksa Nomor
/
/201...,
tanggal 201...
b. Salinan
Naskah
Hasil
Pemeriksaan (NHP) 3.
Pengendali Teknis melakukan expose terhadap konsep Laporan Hasil Pemeriksaan, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah masa pemeriksaan berakhir berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT)
4.
Dokumen pemeriksaan telah diserahkan Tim Pemeriksaan kepada Sekretaris Inspektorat, paling lambat 12 (dua belas) hari setelahmasapemeriksaanberakhirberdasarkan SPT
Berita Acara Expose LHP (BAELHP) Nomor / /BAELHP/INPT/201..., tanggal /201..., dilampiri dengan daftar hadir peserta. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemeriksaan (BAPDP) Nomor / /BAPDP/INPT/201..., tanggal 201...
5.
Ketua Tim menyelesaikan Laporan Hasil LHP / Pemeriksaan (LHP) yang telah direviu oleh Pengendali Teknis, paling lambat 14 (empat tanggal
belas)
hari
setelah
masa
pemeriksaan
Nomor
/INPT/201..., 201...
berakhir berdasarkan SPT. 6.
Pengendali Teknis menyelesaikan pembuatan
Nomor
Surat Petunjuk Gubernur/Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, paling lambat 2 (dua)
/ tanggal
hari setelah LHP diterbitkan.
/INPT/201..., 201...
Pangkalpinang, PETUGAS REGISTER PKP,
201...
KASUBBAG PERENCANAAN,
(NAMA LENGKAP) (NAMA LENGKAP)
NIP
NIP
PETUGAS PENGECEKAN PEMBERKASAN
INSPEKTUR
DOKUMEN PEMERIKSAAN DAN NHP/P2HP,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
SEKRETARIS INSPEKTORAT,
(NAMA LENGKAP) NIP
(NAMA LENGKAP) NIP
RUSTAM EFFENDI
