GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Palangka Raya, Nomor Sifat Lampiran Perihal

: : : :

441/ /AD.PEMB/2012 Amat Segera 1 (Satu) tabel Perpres 70/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Agustus 2012

Kepada Yth. Sdr. Bupati/ Walikota Sdr. Kepala Instansi Vertikal Sdr. Kepala SKPD Provinsi Kalimantan Tengah di – Kalimantan Tengah

Diberitahukan bahwa penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 berlaku terhitung tanggal 01 Agustus 2012, untuk pengadaan barang/jasa baik secara elektronik maupun manual, dalam hal ini agar diperhatikan ketentuan dalam Perpres 54/2010 dan Perpres 70/2012 yang sebagian antara lain dituangkan dalam tabel terlampir, dengan arahan sebagai berikut : 1. Dalam pemenuhan aspek legalitas teknis pelaksanaan hal tersebut, agar para pejabat dan jajarannya memahami pedoman ketentuan/peraturan-peraturan yang berlaku, juga tugas pokok dan fungsi dimana LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) bertindak sebagai regulator nasional yang menerbitkan dokumen regulasi yang menjadi acuan bagi seluruh pihak terkait dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah,kesemua ininformasi tersebut agar diakses pada www.lkpp.go.id 2. Agar menjadi perhatian akan ketentuan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penyiapan Pejabat Pengadaan dan lainnya yang harus dilakukan secara sekuensial agar percepatan penyerapan anggaran pemerintah dapat tercapai. 3. Dalam tahun 2013 lelang sepenuhnya menggunakan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dioperasikan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan jaminan online dilakukan oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Untuk itu pada tahun 2013 seluruh LPSE dan ULP sudah terbentuk di Kalimantan Tengah. Demikian agar disosialisasikan pada instansinya masing-masing, untuk diketahui, dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

A. TERAS NARANG, SH Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3. 4. 5.

Ketua UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) di Jakarta Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) di Jakarta Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya Kepala BPKP Perwakilan Wilayah Kalimantan Tengah di Palangka Raya

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH Jalan RTA. Milono Nomor 1 Telepon (0536) 3222000 -3221354, Fax (0536) 3222845 Website: http://www.kalteng.go.id Email : [email protected] PA LA N G K A R AYA

Lampiran Tabulasi Perpres 70/2012 tentang perubahan Kedua atas Perpres 54/2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TABULASI PERUBAHAN No. Materi Perubahan 1.

2.

3.

4. 5.

6. 7.

8.

9

Penyediaan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan mendahului tahun anggaran Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pelaksana pengadaan (PA/KPA/PPK/ULP/ Pejabat Pengadaan/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan) Pengecualian kewajiban bersertifikat bagi PPK

Perpres 54/2010 & Perubahan ke I (Perpres 35/2011) Belum diatur

Perubahan ke II atas Perpres 54/2010 (Perpres 70/2012)

Belum diatur dalam Perpres 54/2010

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pelaksana pengadaan tidak terikat tahun anggaran

Semua PPK wajib bersertifikat (tidak ada pengecualian)

Semula sampai dengan Rp 100 juta

Pengecualian diberikan kepada K/L/D/I dengan kriteria: - Yang tidak memiliki personil bersertifikat, dan - PPK yang dijabat oleh Eseleon 1 atau 2, atau PPK yang dirangkap oleh PA/KPA Diubah menjadi sekurang-kurangnya Golongan III A atau yang disamakan. Diubah menjadi sampai dengan Rp 200 juta

Semula sampai dengan Rp 200 juta

Diubah menjadi sampai dengan Rp 5 milliar

Belum diatur

- Untuk pengadaan non-konsultan dengan nilai > 100 M dan pengadaan konsultan dengan nilai > 10 M dapat didelegasikan kepada pejabat eselon 1/sekda - Untuk pengadaan non-konsultan dengan nilai sampai dengan 100 M dan pengadaan konsultan dengan nilai sampai dengan 10 M dapat didelegasikan kepada pj eseleon 2 (K/L/I) atau PA (SKPD) Pengadaan PSU untuk perumahan dakyat dapat ditunjuk langsung kepada developer (pengembang)

Perubahan persyaratan PPK Menaikkan batas nilai Pengadaaan Langsung barang/ pekerjaan konstruksi/ Jasa lainnya Menaikkan batas nilai pelelangan sederhana dan pemilihan langsung Pendelegasian kewenangan menjawab sanggahan banding

Semula berpendidikan S1

Penambahan kriteria penunjukan langsung untuk prasarana dan sarana umum (PSU) perumahan rakyat Tambahan pengaturan International Competitive Bidding (ICB) untuk

Belum diatur

Belum diatur

PA pada K/L/D/I harus menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan mendahului tahun anggaran

Menambahkan pengaturan tentang: - Persyaratan kualifikasi untuk konsultan internasional

TABULASI PERUBAHAN No. Materi Perubahan

Perpres 54/2010 & Perubahan ke I (Perpres 35/2011)

pekerjaan konsultan

10.

Jangka waktu pelelangan sederhana/ pemilihan langsung menjadi lebih singkat Tambahan pengaturan pelelangan terbatas untuk pengadaan barang

Semula minimum 14 hari

12.

Menaikkan besaran nilai jaminan sanggah banding

13.

Tambahan pengaturan tentang penetapan jumlah pemenang lelang lebih dari satu

Jaminan sanggahan banding ditetapkan sebesar 2/000 (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp 50 juta Belum diatur

14.

Tambahan pengaturan untuk pengadaan yang bersifat khusus di bidang keuangan terkait pengelolan utang Tambahan pengaturan tentang besaran uang muka untuk kontrak tahun jamak Tambahan pengaturan perizinan kontrak tahun jamak Perubahan pengaturan tentang tindak lanjut pengaduan oleh aparat penegak hukum (polisi dan jaksa) Tambahan pengaturan tindak lanjut lelang ulang gagal

Belum diatur

19.

Peraturan tentang Tatacara Pengadaan

20.

Perencanaan Pengadaan

Tata cara pengadaan diuraikan dalam 2 set dokumen, yaitu: 1. Lampiran: Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 2. Standar Dokumen Pengadaan (Standard Bidding Document/SBD). Lingkup perencanaan: 1. PA/KPA membuat rencana

11.

15.

16 17.

18.

Belum diatur

Belum diatur

Belum diatur Semula setelah tandatatangan kontrak

Belum diatur

Perubahan ke II atas Perpres 54/2010 (Perpres 70/2012) - Tata cara evaluasi untuk konsultan internasional - Standard Bidding Document untuk konsultan internasional Diubah menjadi minimum 12 hari

Penambahan pengaturan tentang - Tata cara pelelangan terbatas untuk pengadaan barang - Standard Bidding Document untu pelelangan terbatas Jaminan sanggahan banding dinaikkan menjadi sebesar 1 % (satu persen) dari nilai total HPS Pemenang lelang dapat ditetapkan lebih dari satu untuk: - Sayembara/kontes, - Adanya keterbatasan kemampuan penyedia (obat-obatan), atau - Pelelangan itemized Tata cara pengadaan untuk kegiatan pengelolaan kas dan penerusan pinjaman, serta pembiayaan melalui utang dan portofolio utang diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan Tambahan uang muka yang melebihi (15% dari total kontrak atau 20% dari kontrak awal) dapat diberikan dengan persetujuan Menteri Keuangan Untuk kontrak tahun jamak diatas 10 M dan/atau di luar pekerjaan tertentu harus disetujui Menteri Keuangan Dubah menjadi: apart penegak hukum hanya dapat menindaklanjuti pengadaan korupsi pengadaa setelah serah terima akhir pekerjaan dan pembayaran final Tambahan pengaturan: apabila terjadi lelang ulang gagal maka ULP dapat melakukan penunjukan langsung dengan syarat tidak cukup waktu lagi untuk dilakukan pelelangan serta memperhatikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas Ditambahkan Lampiran IVc yaitu Pengadaan Jasa Konsultansi melalui Seleksi Internasional

a. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)


Perpres 54/2010 & Perubahan ke I (Perpres 35/2011) umum dan pembiayaan pengadaan; 2. PPK membuat rencana (teknis) pengadaan; 3. ULP membuat rencana pelaksanaan (pelelangan/seleksi) pengadaan.

Perubahan ke II atas Perpres 54/2010 (Perpres 70/2012) Barang/Jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga/ Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/ Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN. Sedangkan untuk pengadaan yang bersumber dari APBD diumumkan setelah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. b. PA pada K/L/D/I harus menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan mendahului tahun anggaran. c. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pelaksana pengadaan tidak terikat tahun anggaran

21.

Pelelangan /Seleksi sebelum tahun anggaran

Proses pengadaan dapat dilakukan setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD

22.

Perangkat organisasi ULP

23.

Penetapan

1. Kepala; 2. Sekretariat; 3. Staf pendukung; 4. Kelompok kerja 1. Paket pengadaan

a. Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan Pengadaan: - Setelah penetapan APBD untuk pengadaan yang bersumber dari APBD. - Setelah rencana kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN: b. Pengumuman mencantumkan kondisi DIPA/DPA belum ditetapkan. c. Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, proses pemilihan dibatalkan dan kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi. Perangkat organisasi mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan Penetapan pemenang/penyedia oleh

TABULASI PERUBAHAN No. Materi Perubahan pemenang /penyedia oleh PA/KPA di K/L/I atau Kepala Daerah di Daerah

24.

Tugas dan Fungsi PPK

25.

Persyaratan PPK

26.

Karena PA/KPA menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 juga merupakan penanggung jawab anggaran, maka apabila PA/KPA bertindak selaku PPK sesuai Permendagri 21 Tahun 2011 maka boleh tetap sebagai pengelola keuangan Persyaratan manajerial : Kewajiban Bersertifikat

27.

28.

Fungsi ULP

29.

Persyaratan Kepala ULP, Kelompok Kerja (Pokja) ULP/Pejabat Pengadaan

Perpres 54/2010 & Perubahan ke I (Perpres 35/2011) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas Rp. 100 miliar 2. Paket pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 10 miliar. Menyusun dan menetapkan rencana pengadaan: a. Spesifikasi teknis; b. Rincian HPS c. Rancangan kontrak d. Tidak menetapkan Pemenang e. Menandatangani Kontrak f. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan

-

Pendidikan minimal S1 Tidak ada persyaratan DP3

PPK pada K/L/I bersertifikat sejak Perpres ini berlaku; - PPK pada K/L/I yang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/Kab/Kota Paling lambat 1 Januari 2012; dan - PPK pada Pemerintah Prop/Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012. a. Pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya > Rp. 100 Jt b. Pengadaan Jasa Konsultansi > Rp.50 jt a. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya -

Perubahan ke II atas Perpres 54/2010 (Perpres 70/2012) PA pada K/L/D/I

Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian

Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara, kecuali PPK yang dijabat oleh PA/KPA pada Pemerintah Daerah Persyaratan minimal S1 dapat diganti dengan paling kurang golongan III.a atau disetarakan dengan golongan III.a apabila jumlah pegawai negeri yang memenuhipersyaratan terbatas

Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, maka persyaratan memiliki sertifikat dikecualikan untuk: a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya > Rp. 200 jt

a. Persyaratan tidak mempunyai hubungan keluarga dihapus b. Persyaratan Sertifikasi dapat dikecualikan untuk Kepala ULP


30.

Kelompok kerja ULP

31.

Tugas Pokok dan Kewenangan Kepala ULP

32.

Pejabat Pengadaan

33.

Pengecualian status sebagai pegawai negeri

Perpres 54/2010 & Perubahan ke I (Perpres 35/2011) sebagai anggota ULP/Pejabat pengadaan b. Memiliki Sertifikat c. Dilarang duduk sebagai pengelola keuangan a. Berjumlah gasal minimal 3 (tiga) orang b. Dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. c. Dapat dibantu aanwijzer Belum diatur

1. Melaksanakan Pengadaan Langsung 2. Pengadaan barang/ Pekerjaan kontruksi/ Jasa ainnya ≤ Rp.100 Jt 3. Pengadaan Jasa Konsultansi ≤Rp.50 jt Belum diatur

Perubahan ke II atas Perpres 54/2010 (Perpres 70/2012) c. L/I yang memiliki keterbatasan PNS dapat mengangkat pegawai tetap non PNS d. Dilarang duduk sebagai PPSPM dan bendahara Pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, tenaga ahli dapat berasal dari pegawai negeri atau swasta a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. Menyusun program kerja dan anggaran ULP; c. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; d. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; f. Menugaskan menempatkan/ memindahkan anggota kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Pokja ULP; g. Mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang- undangan dan/atau KKN; dan h. Menetapkan Sekretariat dan Staf Pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan. Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ≤ Rp. 200 jt

a. Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP dapat berasal dari pegawai tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang bukan Pegawai


Perpres 54/2010 & Perubahan ke I (Perpres 35/2011)

Perubahan ke II atas Perpres 54/2010 (Perpres 70/2012) Negeri. Kelompok masyarakat Pelaksana Swakelola,Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri. Tidak menjabat sebagai PPSPM dan bendahara b.

34. 35.

Persyaratan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dukungan Keuangan dari Bank

36.

Pengecualian persyaratan kualifikasi untuk penyedia asing

37.

Rencana umum Pengadaan, berdasarkan ketentuan umum

38.

Pekerjaan yang dapat diswakelolakan

39.

Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya

40.

Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung

41.

Pengadaan Langsung

Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan Minimal 10% dari nilai paket untuk pekerjaan konstruksi Belum diatur

1. Disusun oleh PA : 2. Meliputi kegiatan dan anggaran yg akan : a. dibiayai oleh K/L/D/I sendiri b. dibiayai dengan cofinancing

Untuk semua jenis pemilihan langsung/pelelangan Pekerjaan Konstruksi Pengecualian antara lain :  Pengalaman  Perjanjian KSO  KD  Dukungan Keuangan Penambahan ketentuan : a. PA menyampaikan kebijakan umum Penetapan penggunaan produk dalam negeri dalam RUP b. RUP diumumkan kembali jika ada perubahan/penambahan c. RUP pada Pemda diumumkan PA setelah RKT dibahas Penambahan kriteria pekerjaan swakelola: - Pekerjaan yang operasi dan Pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I

Antara lain : pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat penambahan: a. Pekerjaan survey, b. Pekerjaan industri kreatif,inovatif, budaya dan penelitian laboratorium c. Penelitian dan pengembangan dalam negeri. d. Pengembangan industri pertahanan, alutsista dan almatsus dalam negeri 1. Pelelangan Untuk pengadaan barang ditambahkan a. Pelelangan Umum metode pelelangan Terbatas b. Pelelangan Sederhana 2. Penunjukan Langsung 3. Pengadaan Langsung 4. Sayembara/Kontes 1. Untuk pengadaan barang a. Pengadaan barang/pek.konstruksi/ /Jasa lainnya yang: jasa lainnya yang bernilai ≤ Rp.5miliar a. Tidak kompleks, b. Pengadaan jasa konsultansi tetap ≤ b. Bernilai ≤ Rp. 200 jt. Rp.200jt 2. Pasca kualifikasi c. Pengumuman min 4 hari (untuk pelelangan/ seleksi perorangan dan pemilihan langsung) 3. Pengumuman min 3 hari a. Utk pengadaan Barang/ a. Untuk pengadaanbBarang/ Pekerjaan konstruksi/ Pekerjaan Konstruksi/ jasa lainnya Jasa Lainnya - Untuk pengadaan ≤ Rp. 200 jt


42.

43.

Penunjukan Langsung

Penunjukan Langsung

Perpres 54/2010 & Perubahan ke I (Perpres 35/2011) - Untuk pengadaan ≤ Rp.100 jt - Kebijakan Operasional K/L/D/I - Teknologi sederhana - Risiko kecil - Penyedia orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil b. Utk pengadaan Jasa Konsultansi: - Kebijakan operasional K/L/D/I - Untuk pengadaan ≤ Rp.50 jt a. Keadaan tertentu adalah: 1) Penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera, untuk: a) Pertahanan negara, dan/atau b) Keamanan masyarakat dan/atau c) Keselamatan/ perlindungan masyarakat : - Akibat adanya bencana alam dan/ atau, bencana nonalam dan/atau bencana sosial; dan/atau 2) Dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau 3) Akibat kerusakan Infrastruktur yang Dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik. Barang/pekerjaan khusus adalah....dst (ditambahkan 4 jenis barang/pekerjaan): 1. Pekerjaan pengadaan mobil, sepeda motor dan/atau 2. Kendaraan bermotor lainnya dengan harga khusus untuk pemerintah (Government Sales Operation/ GSO); 3. Sewa penginapan/ hotel; atau 4. Lanjutan sewa gedung/

Perubahan ke II atas Perpres 54/2010 (Perpres 70/2012) b.

Tetap

Ditambah: Kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Ditambahkan : - Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum (PSU) di Lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan - Dapat dilakukan setelah lelang ulang gagal dan berdasarkan pertimbangan PA,dengan tetap memperhatikan Prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, dengan ketentuan: hasil pekerjaan tidak dapat ditunda, menyangkut kepentingan/keselamat


44.

45.

Metoda Pemasukan dokumen: - Satu Sampul

-

Dua sampul

-

Dua Tahap

46.

Metoda Evaluasi : - Metode evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur ekonomis

47.

Kualifikasi : Penggunaan Prakualifikasi

48.

Kontrak : Persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang Didanai APBN

Perpres 54/2010 & Perubahan ke I (Perpres 35/2011) kantor, dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya. Pengadaan Barang/ Jasa yang bersifat rahasia tidak lagi termasuk dalam kategori barang/jasa yang dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung - Untuk pelaksanaan Seleksi Sederhana - Untuk metode evaluasi pagu anggaran dan biaya terendah - Untuk Seleksi Konsultan perorangan dengan evaluasi Kualitas Tidak dapat digunakan untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi - Tidak dapat digunakan utk pengadaan Jasa Konsultansi - Tidak ada penyetaraan teknis Hanya untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks

Perubahan ke II atas Perpres 54/2010 (Perpres 70/2012) an masyarakat dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses pelelangan/ seleksi/pemilihan langsung dan pelaksanaan pekerjaan

Ditambah: Prakualifikasi Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi dapat dilakukan dengan metode penyampaian satu sampul

Dapat digunakan untuk semua jenis pengadaan dimana penilaian teknis berpengaruh terhadap harga Dapat dilakukan penyetaraan teknis jika menggunakan metode evaluasi sistem gugur Ditambah: Evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur ekonomis dapat dilakukan untuk metode pasca kualifikasi, jika penilaian teknis berpengaruh terhadap harga namun bukan pekerjaan kompleks Ditambahkan Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung Barang/ Jasa Lainnya tanpa didahului dengan prakualifikasi, sepanjang memenuhi prinsip-prinsip pengadaan

a. Jasa Konsultansi (Badan Usaha); b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat. a. Menteri Keuangan untuk Menteri/Pimpinan Lembaga yang kegiatan yang nilainya bersangkutan untuk kegiatan yang nilai diatas Rp10.M; kontraknya sampai dengan Rp10 M b. Menteri/Pimpinan bagi kegiatan: penanaman benih/ Lembaga yang bibit,penghijauan,pelayanan perintis bersangkutan untuk darat/laut/udara, kegiatan yang nilai a. Makanan dan obat dirumah sakit, kontraknya sampai makanan untuk narapidana di dengan Rp10 M bagi Lembaga Pemasyarakatan, kegiatan: pengadaan pita cukai,layanan penanaman benih/bibit, pembuangan sampah, dan penghijauan, pelayanan pengadaan jasa cleaning service perintis laut/udara, b. b. Diluar pengadaan dimaksud harus


49.

Kontrak Payung (framework agreement)

50.

Jenis Kontrak

51.

Tanda Bukti Perjanjian

52.

Perubahan kontrak

53.

Pemutusan kontrak

Perpres 54/2010 & Perubahan ke I (Perpres 35/2011) makanan dan obat di rumah sakit,makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service a. Merupakan kontrak harga satuan antara pemerintah dan penyedia baran/jasa b. Utk kebutuhan yang berulang c. Volume belum pasti; d. Pembayaran sesuai pengukuran bersama antara PPK/Satker dengan penyedia barang/jasa Ditetapkan oleh Pokja ULP - Bukti pembelian sampai dengan Rp.5jt; - Kuitansi sampai dg. Rp.10jt; - SPK untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai dg. Rp.100jt dan jasa konsultansi sampai dg. Rp.50jt; - Surat perjanjian utk barang/pek.konstruksi/j asa lainnya diatas Rp.100jt dan jasa konsultansi diatas Rp. 50 juta Dilakukan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak PPK dapat memutuskan Kontraksecara sepihak a.l. bila denda keterlambatan pelaksanaan

Perubahan ke II atas Perpres 54/2010 (Perpres 70/2012) disetujui oleh Menkeu,diselesaikan < 7 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap

Kontrak Harga Satuan antara Pejabat K/L/D/I dengan Penyedia Barang/Jasa

Ditetapkan oleh PPK - Bukti pembelian utk barang/jasa lainnya sampai dgn Rp.10jt; - Kuitansi utk arang/pek.konstruksi/j asa lainnya sampai dengan Rp.50jt; - SPK utk barang/pek.konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp.200jt dan jasa konsultansi sampai dengan Rp.50jt; - Surat perjanjian utk barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya diatas Rp.200jt dan jasa konsultansi diatas Rp.50jt.

Ditambahkan: Ketentuan ini hanya untuk kontrak yang menggunakan kontrak harga satuan

- Sebelum dilakukan pemutusan kontrak,penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, meskipun melampaui tahun anggaran - Apabila ini dilaksanakan, maka penyedia dikenakan denda, tapi tidak terkena sanksi BL jika pekerjaan yang terlambat tersebut dapat diselesaikan

TABULASI PERUBAHAN No. Materi Perubahan 54.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

55.

HPS (Cont)

56.

Sumber Data HPS

57.

Persyaratan jaminan pengadaan barang/jasa

58.

Penyampaian Jaminan Pemeliharaan

Perpres 54/2010 & Perubahan ke I (Perpres 35/2011) - Disusun dan ditetapkan PPK untuk semua metode pemilihan penyedia barang/ jasa, kecuali kontes/ sayembara tidak perlu HPS - Diumumkan pada saat pengumuman lelang; - Menjadi batas atas penawaran untuk barang/ PekekerjaanKonstruksi/J asa Lainnya - Disusun paling lama 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran - Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS - HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara - Antara lain : Daftar biaya dari agen tunggal tidak dapat lagi digunakan sebagai sumber data HPS - Ditambahkan 4 sumber data: a. Inflasi tahun sebelumnnya,suku bunga berjalan dan/ atau kurs tengah Bank Indonesia b. Hasil Perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yg dilakukan dengan instansi lain maupun fihak lain c. Norma indek dan/atau d. Informasi lain yg dapat dipertanggungjawabkan

Perubahan ke II atas Perpres 54/2010 (Perpres 70/2012)

Jaminan harus dapat: a. Dicairkan sebesar nilai jaminan b. Dicairkan dalam waktu 14 hari c. Bersifat unconditional Diberikan oleh penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya setelah elaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai

PPK dapat tidak meminta jaminan pelaksanaan untuk pengadaan jasa lainnya dimana aset penyedia sudah dikuasai oleh pengguna barang

- Untuk pengadaan langsung yang tidak menggunakan SPK dan Surat Perjanjian tidak diperlukan HPS. - Batas penawaran tertinggi untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kecuali untuk Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga) Disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, Menjelang dilaksanakan pengadaan barang/jasa

Diberikan oleh penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang Membutuhkan pemeliharaan

TABULASI PERUBAHAN No. Materi Perubahan 59.

Jaminan sanggahan banding

60.

Media Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa

61.

Pengumuman atas penetapan penyedia barang/jasa

62.

Unsur-unsur Pengumuman Hasil Pemilihan Penyedia

63.

Pengumuman

64.

Penetapan Pemenang

65.

Sanggahan dan sanggahan banding

66.

Masa Sanggah dan Sanggah Banding

67.

Jawaban Sanggah

68.

Besaran uang muka dalam kontrak tahun jamak

Perpres 54/2010 & Perubahan ke I (Perpres 35/2011) 2 perseribu (2‰) dari HPS,maksimal Rp.50 juta a. Website K/L/D/I, b. Papan pengumuman resmi c. Portal Pengadaan Nasionalmelalui LPSE a. Website K/L/D/I, b. Papan pengumuman resmi

Perubahan ke II atas Perpres 54/2010 (Perpres 70/2012) 1% (satu per seratus) dari HPS, tanpa batasan maksimal Website K/L/D/I diubah menjadi website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi

- Hasil pelelangan/seleksi diumumkan di website K/L/Pemda/Institusi dan Portal Pengadaan Nasional - Hasil Penunjukan langsung di website K/L/Pemda/Intitusi Belum diatur Terdiri dari: - Nama paket dan nilai total HPS - Nama, NPWP, alamat - Hasil evaluasi penawaran ULP mengumumkan Poja ULP mengumumkan pelaksanaan pelaksanaan pengadaan pengadaan barang/jasa kepada barang/jasa kepada masyarakat setelah : Masyarakat - Penetapan APBD setelah: - RKA K/L/I disetujui oleh DPR (APBN) - Rencana Kerja dan Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan Anggaran (RKA) disetujui atau alokasi anggaran dalam - DIPA/DPA disahkan DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, proses pemilihan dibatalkan Dilakukan oleh Pejabat Pokja ULP dapat menetapkan hasil Pengadaan/Pokja ULP pemilihan ≥ 1 (satu) penyedia, jika terhadap 1 (satu) penyedia perlu - Sanggah ke Panitia/ULP, - Hanya peserta yang memasukkan dan sanggah banding ke penawaran yang dapat Menteri/Kepala Lembaga/ menyampaikan Kepala Daerah/Pimpinan sanggahan Institusi (dgn tembusan ke - Pimpinan K/L/Pemda/I dapat PPK, ULP,APIP dan LKPP); menugaskan pejabat untuk menjawab - Sanggahan banding sanggahan banding: menghentikan proses a. Pejabat Eselon I/II (K/L/I) pengadaan; b. Sekda atau PA (Pemda) Lelang/seleksi umum/ Lelang/seleksi sederhana dan sederhanadan pemilihan pemilihan langsung : langsung: - Masa sanggah 3 hari kerja - Masa sanggah banding 3 hari kerja - Masa sanggah kualifikasi 5 hari kerja (prakualifikasi) - Masa sanggah 5 hari kerja - Masa sanggah banding 5 hari kerja Lelang/seleksi umum/ Lelang/seleksi sederhana dan sederhana dan pemilihan pemilihan langsung : langsung: - Jawaban sanggah 3 hari kerja - Jawaban sanggah 5 hari - Jawaban sanggah banding 5 hari kerja Kerja untuk pelelangan/seleksi sederhana - Jawaban sanggah banding dan pemilihan langsung, sedangkan 15 hari kerja yang lainnya tetap 15 hari kerja Yang terendah antara : a. 20% dari nilai kontrak tahun pertama; atau

- Untuk kontrak tahun jamak PPK dapat memilih diantara kedua opsi tsb


69.

Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

70.

Pemberlakuan Preferensi Harga

71.

Nilai paket pekerjaan utk usaha kecil

72.

Pengdaan E-Procurement

73.

e-tendering

74.

e-purchasing

75.

Daftar Hitam

Perpres 54/2010 & Perubahan ke I (Perpres 35/2011) b. 15% dari total nilai kontrak

a. TKDN + BMP > 40 % wajib menggunakan Produksi Dalam Negeri b. Lelang terbuka jika kurang dari 3 peserta lelang ulang c. TKDN + BMP mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri Kementrian Perindustrian a. Untuk Barang/Jasa dalam negeri (dibiayai rupiah murni) bernilai diatas Rp 5 M. b. TKDN >25% --- mendapat preferensi harga c. Barang produksi dalam negeri yang daftarnya dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.

Sampai dengan nilai Rp.2.5 M,jika mampu untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya E-Proc dimulai 2012 untuk sebagian paket pekerjaan - Mulai dari pengumuman pengadaan sampai pemenang - Dilaksanakan dg sistem pengadaan secara elektronik yg diselenggarakan oleh LPSE - Katalog elektronik - Diselenggarakan oleh LKPP - - Menggunakan kontrak payung - Eefisiensi biaya dan waktu Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I

Perubahan ke II atas Perpres 54/2010 (Perpres 70/2012) - Penyedia harus segera menggunakan uang muka sesuai rencana yang ditetapkan PPK - Untuk konsultansi sebesar 20% (Kecil dan non kecil Paling sedikit 1 produk dalam negeri yg tercantum dlm daftar inventarisasi dg nilai TKDN ≥ 25% dan paling sedikit 2 produk dalam negeri yg tercantum dlm daftar inventarisasi dg nilai TKDN < 25%

a. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni,dengan ketentuan sebagai berikut: - Sampai dengan 31 Desember 2013, untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); - Mulai 1 Januari 2014, untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). b dan c tetap Paket dimaksud ditetapkan oleh PA/KPA - Untuk pengadaan Jasa Konsultansi di bidang konstruksi, ditetapkan oleh Menteri PU bersama dengan LKPP Pengdaan E-Procurement pada tahun 2013 Wajib Penyusunan jadwal pelaksanaan melalui eproc berdasarkan hari kalender. Batas akhir setiap tahapan adalah hari kerja. -

Barang/jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, BUMN/BUMD, lembaga donor,dan/atau pemerintah


76.

Seleksi Internasional

77.

Pemberlakukan Perpres (Aturan Peralihan)

Perpres 54/2010 & Perubahan ke I (Perpres 35/2011) Belum diatur

Perjanjian/Kontrak yg telah ditandatangani berdasarkan Perpres 54/2010, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/ Kontrak.

Perubahan ke II atas Perpres 54/2010 (Perpres 70/2012) negara lain 1. Dalam halPengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai ≤ RP. 20 M atau untuk Pengadaan Jasa Konsultansi bernilai ≤RP. 10 M tidak dapatdilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi dari Dalam Negeri, maka dilakukan melalui Pelelangan Internasional dan diumumkan dalam web komunitas Internasional 2. Pengadaan dimaksud ditetapkan Berdasarkan Keputusan Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi 3. Negosiasi teknis dan biaya untuk penyedia jasa asing a. Negosiasi unit biaya langsung personil dapat dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit,bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli, atau pernyataan penyedia ybs tentang kewajaran besaran tenaga ahli (billing rate) yang membuat Kesanggupan untuk dijadikan dasar audit b. Besaran biayalangsung personil dpt mengacu pada unit biaya personil yang berlaku di luar negeri 1. Perpres ini berlaku sejak diundangkan (1 Agustus 2012) 2. Pengadaan yang sedang dilaksanakan berdasarkan Perpres 54/2010, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Perpres 54/2010. 3. Perjanjian/Kontrak yg telah Ditandatangani berdasarkan Perpres 54/2010, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.

Tabulasi Penghilangan multitafsir: TABULASI PENGHILANGAN MULTITAFSIR No. Materi Perubahan 1.

Mempertegas pihak yang dapat melakukan sanggah

2.

Perubahan definisi “D” dalam K/L/D/I yang semula definisikan “SKPD” menjadi “pemda” (dalam kaitannya dengan pembentukan ULP) Ketentuan pengumuman RUP untuk APBD di

3.

Perpres 54/2010 & Perubahan ke I (Perpres 35/2011) Semula pengaturan ini kurang jelas Semula D didefinisikan SKPD

Perubahan ke II atas Perpres 54/2010 (Perpres 70/2012) Dipertegas bahwa peserta yang boleh melakukan sanggah hanya peserta yang memasukkan penawaran Definisi D diubah menjadi Pemerintah Daerah

Semua website

Inisial “D” diubah menjadi

TABULASI PENGHILANGAN MULTITAFSIR No. Materi Perubahan dalam website 4.

Penegasan pihak yang bertanggung jawab dalam proses pemilihan adalah Kelompok Kerja ULP

5.

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dibiayai APBD

Perpres 54/2010 & Perubahan ke I (Perpres 35/2011) K/L/D/I mendefinisikan “D” sebagai SKPD Kurang jelas (hanya disebut ULP) Dilakukan setelah Rencana Kerja dan anggaran (RKA) SKPD disetujui oleh DPRD

Perubahan ke II atas Perpres 54/2010 (Perpres 70/2012) Pemerintah Daerah Diperjelas bahwa: yang bertanggung jawab dalam proses pemilihan adalah Pokja ULP Dilakukan setelah APBD ditetapkan dengan Perda.

Palangka Raya,

Agustus 2012

Mengetahu : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,

Ir. SIUN JARIAS, SH, MH Pembina Utama NIP.19590614 198603 1 002

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Recommend Documents