GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 188.44/305/2008 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik ; b. bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu dibentuk Tim Implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah ; 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 ; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah ;
Pemerintahan
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ; 10. Peraturan ……..
@sk-Tim LPSE.doc
-2-
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 ; 13. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia ; 14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government ; 15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ; 16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 13/M.PAN/12003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah ; 17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronis di Lingkungan Instansi Pemerintah ; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ; 19. Nota Kesepahaman Bersama Nomor : NKB.004/M.PPN/09/2007 Antara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Kerjasama Implementasi Sistem Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah ; 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ; 21. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ; 22. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ; 23. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 442 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 Tentang Penetapan Rencana Induk Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (RISIMDA) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2004-2009 ; 24. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 118 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Program Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Perubahannya Nomor 188.44/201/2007 Tahun 2007 ; 25. Surat ……..
@sk-Tim LPSE.doc
-3-
25. Surat Sekretaris Utama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1054/Ses/02/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 perihal Jadwal dan Rencana Kerja Pendirian Pusat Layanan E-GP Provinsi. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERTAMA
:
Membentuk Tim Implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
KEDUA
:
Tim dimaksud akan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : a. Manajemen, sistem pelaporan (reporting system) dan quality assurance LPSE Regional b. Administrator dan pemeliharaan (maintenance) sistem LPSE Provinsi Kalimantan Tengah. c. Pendaftaran dan verifikasi penyedia barang/jasa (vendor). d. Bimbingan (help desk) kepada PPK dan Panitia Pengadaan maupun penyedia barang/jasa. e. Pelatihan kepada PPK dan Panitia Pengadaan maupun penyedia barang/jasa.
KETIGA
:
Tim dimaksud secara teknis memiliki tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KEEMPAT
:
Dalam melaksanakan tugasnya Tim dimaksud bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
KELIMA
:
Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Biro Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2008.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Up. a. Kepala Biro Hukum b. Kepala Biro Keuangan dan Asset 3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya ; 4. Seluruh Kepala SKPD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya ; 5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakans sebagaimana mestinya. ------@sk-Tim LPSE.doc
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR
: 188.44/305/2008
TANGGAL
: 23 September 2008
TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN TIM IMPLEMENTASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) SECARA TEKNIS
a. Administrator : 1) Menyiapkan (set up) perangkat teknis (hardware) 2) Memelihara server dan perangkat komputer lainnya. 3) Menangani permasalahan teknis yang terjadi (trouble resolution). 4) Memberikan informasi dan masukan kepada Administrator LPSE Nasional tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di LPSE Regional ; 5) Melaksanakan instruksi-instruksi dari Administrator di LPSE Nasional. b. Pelatih (Trainer) : 1) Memberikan pelatihan bagi Pengguna (PPK/Panitia) dan Penyedia/Rekanan; 2) Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tentang kebijakan tentang pengadaan pemerintah secara elektronik.
c. Helpdesk : 1) Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui telepon maupun hadir langsung di LPSE Regional ; 2) Membantu proses pendaftaran Rekanan ; 3) Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE ; 4) Menangani keluhan tentang pelayanan LPSE Regional.
d. Verifikator : 1) Menangani proses pendaftaran Penyedia/Rekanan (setelah diterima dari Helpdesk) ; 2) Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Rekanan ; 3) Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Rekanan berdasarkan hasil verifikasi ; 4) Mengelola arsip dan dokumen Rekanan ;
@sk-Tim LPSE.doc
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR
: 188.44/305/2008
TANGGAL
: 23 September 2008
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM IMPLEMENTASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
A. TIM PEMBINA : 1. Pembina 2. Penanggung Jawab 3. Pengarah 4. Koordinator
B. PELAKSANA TEKNIS : 1. Ketua
: : : :
:
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. a). ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN b). ASISTEN ADMINISTRASI KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Ir. HERSON, Dipl.IS.M.Sc. (Kabag. Bina Penyusunan Program pada Biro Adm. Pembangunan) Drs. YULIUS DURING (Kabag. Bina Pengendalian Pembangunan pada Biro Adm. Pembangunan)
2. Sekretaris
:
3. Anggota a). Administrator
:
1). M. MUKROMIN, S.Kom. (Kasubag. Bina Pengendalian Pelaks. Pemb. Sosbud pd Biro Adm. Pembangunan). 2). YAN FRISKANTONI, S.Si. (Pelaksana pd Biro Adm. Pembangunan).
b). Pelatih (Trainer)
:
1). EKA DYAN S. HADI, ST. (Kasubag. Bina Perenc. Adm. Pemb. pada Biro Adm. Pembangunan). 2). KARAWAHENI, S.Kom. (Pelaksana pd Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kalteng) 3). HERMAN SOSILO, SP. (Pelaksana pd Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Kalteng). 4). FERARY HENRY DJALA (Pelaksana pd Bappeda Prov. Kalteng) 5). ISANA NINI HAWINI, SP. (Pelaksana pd Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kalteng)
c). Verifikator
:
1). Ir. RIWANTY (Fungsional pd Dinas Perhubungan, Kom. dan Informatika Prov. Kalteng) 2). YULINDRA DEDY, SSTP, M.Si (Kasubag. Pembinaan Wil. & Daerah pd Biro Adm. Pemerintahan Umum) 3). Drs. DIMEL (Kasi pd Dinas Pendidikan Prov. Kalteng). 4). AMBUN, S.Sos. (Pelaksana pd Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kalteng)
d). Help Desk
:
1). SILAS, ST. (Kasi Pengkajian Usaha Jasa Konst. pd Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalteng). 2). LIYANET, SE. (Kasubag Tata Usaha pd Biro Adm. Pembangunan). 3). DEASY DWI A. NARANG (Pelaksana pd Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kalteng).
e). Sekretariat ……..
@sk-Tim LPSE.doc
@sk-Tim LPSE.doc
