GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang

: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043). 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

3 17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah; 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah. 6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah. 7. Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah. 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah. BAB II PENETAPAN Pasal 2 Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari : 1. Kepala Dinas ; 2. Sekretaris, membawahkan : a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program ; b. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian 3. Bidang, terdiri dari : a. Kepala Bidang Pengembangan Lahan, Air dan Usaha Tani, Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan : 1) Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Pengelolaan Air ;

4 2) Kepala Seksi Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil; 3) Kepala Seksi Permodalan, Investasi dan Promosi ; b. Kepala Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan : 1) Kepala Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan ; 2) Kepala Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura ; 3) Kepala Seksi Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; c. Kepala Bidang Pengembangan Produksi Peternakan, membawahkan : 1) Kepala Seksi Budidaya dan Teknologi Peternakan ; 2) Kepala Seksi Bibit, Pakan dan Pengembangan Ternak ; 3) Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Kelembagaan Usaha Peternakan ; d. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan : 1) Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan ; 2) Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan 3) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ; 4. Kelompok Jabatan Fungsional ; 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasal 4 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Dinas Pertanian Dan Peternakan Pasal 5 Dinas Pertanian dan Peternakan melaksanakan tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pertanian dan Peternakan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; 2. penetapan standar teknis pelayanan minimal di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; 3. penyediaan dukungan pengembangan infrastruktur, sarana pertanian, produksi, perlindungan, benih, pengolahan dan pemasaran hasil, kelembagaan, pembiayaan, investasi, perizinan sumber daya manusia dan teknologi spesifik lokasi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; 4. penyelenggaraan pengaturan pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan, pemantauan, evaluasi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; dan 5. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

5 Pasal 7 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai kewenangan sebagai berikut : 1. penetapan kebijakan pedoman, tata ruang, tata guna lahan, sentra komoditas, areal tanam dan luas baku dan perbenihan, standar dan prototype dan alat dan mesin pertanian dan peternakan tingkat provinsi; 2. penetapan dan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, pengendalian lahan pertanian dan peternakan wilayah provinsi; 3. bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan air irigasi, sumber-sumber air, pemberdayaan petani pemakai air, peredaran, penggunaan dan ketersediaan pupuk, pestisida dan alsintan, pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura, kelembagaan, manajemen dan pola kerjasama usahatani; 4. pengembangan sarana usaha penyimpanan, pengolahan, pembiayaan, pemasaran, promosi dan harga hasil tanaman pangan, hortikultura dan peternakan wilayah provinsi; 5. identifikasi, pengawasan dan penerapan standar mutu, sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan peternakan wilayah provinsi; 6. pengamatan, identifikasi, peramalan, pemetaan dan analisis dampak kerugian OPT dan fenomena iklim, serta penyediaan dukungan pengendalian dan eradikasi tanaman wilayah provinsi; 7. pemberian dan pengawasan izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan peternakan serta pemantauan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha serta pelaksanaan studi analisis dampak lingkungan wilayah provinsi; 8. bimbingan penerapan sistem informasi dan penyusunan statistik tanaman pangan, hortikultura dan peternakan wilayah provinsi; 9. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan produksi peternakan, pembibitan ternak, pakan ternak, budidaya ternak, penyebaran ternak, kelembagaan usaha peternakan, alat dan mesin, serta penerapan teknologi peternakan; dan 10. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pengamatan dan penyidikan penyakit serta pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan. Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 8 Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang pertanian dan peternakan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Dan Peternakan. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan peternakan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. penyusunan rencana dan program bidang pertanian dan peternakan;

6 3. perencanaan, pengembangan dan penggalian bibit unggul pertanian dan peternakan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura; 4. pengelolaan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan; 5. pembinaan dan pengembangan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 6. koordinasi pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan; 7. penyelenggaraan pelatihan teknis dan pembinaan teknis pertanian dan peternakan; 8. pelaksanaan pembinaan promosi dan pemasaran hasil pertanian, hortikultura dan peternakan; 9. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Pertanian dan Peternakan; dan 10. pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 10 Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran, penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, tugas pelayanan administratif ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, rumah tangga dan penyusunan pelaporan dinas. Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 1. melakukan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugastugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ; 2. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan kebijakan teknis; 3. pelaksanaan koordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan dan teknis; 4. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pembangunan pertanian; 5. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dinas; 6. pembinaan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; 7. pengembangan statistik dan sistem informasi pertanian; 8. pembinaan administrasi dan aparatur; 9. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, rumah tangga, kehumasan, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan serta analisis jabatan; 10. mengoordinasikan tugas kesekretariatan; dan 11. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 12 Sekretaris membawahkan : 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program ; 2. Kepala Sub Bagian Keuangan; 3. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.

7 Paragraf 1 Sub Bagian Penyusunan Program Pasal 13 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan teknis, penyusunan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, menyelenggarakan statistik pertanian. Pasal 14 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis; 2. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyebaran petunjuk pelaksanaan dan teknis; 3. penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran; 4. pengumpulan bahan dan pembinaan penyusunan perencanaan program dan anggaran; 5. penyiapan bahan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan, anggaran dan kinerja; 6. pengumpulan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dan anggaran serta kinerja; 7. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran; 8. pengumpulan bahan pengendalian pelaksanaan program kegiatan dan anggaran; 9. pelaksanaan pengembangan statistik dan sistem informasi; 10. pelaksanaan pelaporan LAKIP; dan 11. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan Pasal 15 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun rencana anggaran belanja rumah tangga, melaksanakan penatausahaan dan verifikasi keuangan serta membina dan membimbing bendahara. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : 1. pembinaan pengelolaan administrasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran pengeluaran dan penerimaan; 2. penyelenggaraan pembukuan pelaksanaan anggaran pengeluaran dan penerimaan; 3. verifikasi pertanggung jawaban anggaran pembangunan dan rutin; 4. penerbitan Surat Perintah Membayar; 5. penyelenggaraan pelaporan akuntansi keuangan; 6. penyelesaian Tindak lanjut LHP; 7. membina dan membimbing bendahara; 8. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

8 Paragraf 3 Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian Pasal 17 Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan surat menyurat, pengelolaan barang, pemeliharaan dan pengamanan asset; melaksanakan urusan rumah tangga, humas, hukum, perpustakaan, organisasi, tatalaksana, analisis jabatan ketatausahaan dan kepegawaian. Pasal 18 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan dan penerapan pedoman administrasi surat menyurat dan kearsipan; 2. pengurusan surat menyurat dan kearsipan; 3. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, formasi pegawai; 4. penyiapan bahan pengusulan pengangkatan PNS, mutasi, kenaikan pangkat, promosi dan mutasi jabatan, kenaikan gaji berkala, cuti pegawai; 5. penyiapan bahan pengusulan dan penyelenggaraan Diklat PNS; 6. penyelenggaraan absensi pegawai ; 7. penyiapan bahan pembinaan PNS 8. penyiapan bahan penggajian PNS dan Honorer; 9. penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana kantor, perlengkapan dan peralatan kantor Dinas dan UPTD; 10. pengurusan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang ; 11. pengurusan pengadministrasian, pemeliharaan dan usul penghapusan barang; 12. penyusunan laporan dan akuntansi asset dan barang; 13. penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas; 14. penyiapan bahan, penyelenggaraan dan pengurusan kehumasan dan publikasi; 15. penyiapan referensi dan pengurusan perkara hukum ; 16. pengkajian pengembangan organisasi dan tatalaksana kantor dinas dan UPTD; 17. penyiapan bahan usulan organisasi dan reorganisasi Dinas dan UPTD; 18. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; 19. pelaksanaan urusan analisis jabatan; 20. penyelenggaraan perpustakaan dinas; dan 21. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga Bidang Pengembangan Lahan, Air Dan Usaha Tani Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pasal 19 Kepala Bidang Pengembangan Lahan, Air dan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pemetaan, evaluasi dan pengawasan dibidang lahan pertanian, air irigasi, pasca panen dan pengolahan hasil.

9 Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Bidang Pengembangan Lahan, Air dan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pengembangan lahan, air dan usaha tani tanaman pangan dan hortikultura; 2. pemetaan potensi dan pengelolaan lahan; 3. pembinaan, pengaturan dan pengawasan pengembangan lahan pertanian daerah irigasi, lahan kering serta usaha tani tanaman pangan dan hortikultura; 4. penyediaan dukungan infrastruktur pengembangan usaha tani tanaman pangan dan hortikultura; 5. pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap standar mutu produk/ olahan hasil tanaman pangan dan hortikultura; 6. pembinaan dan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan lahan, pengelolaan air dan usahatani tanaman pangan dan hortikultura; dan 7. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 21 Kepala Bidang Pengembangan Lahan, Air dan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan : 1. Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Pengelolaan Air ; 2. Kepala Seksi Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil ; 3. Kepala Seksi Permodalan, Investasi dan Promosi ; Paragraf 1 Seksi Pengembangan Lahan dan Pengelolaan Air Pasal 22 Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Pengelolaan Air mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pembinaan, pengaturan, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi pengembangan lahan dan pengelolaan air untuk usahatani tanaman pangan dan hortikultura. Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Pengelolaan Air menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan bimbingan pengembangan lahan dan pengelolaan air untuk usaha tani tanaman pangan dan hortikultura; 2. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian; 3. pelaksanaan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi lahan dan pengendalian lahan pertanian; 4. penetapan dan pengawasan tata ruang, tata guna lahan pertanian dan kawasan peternakan; 5. pemetaan potensi, pengelolaan lahan pertanian dan peternakan; 6. penyiapan bahan pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu; 7. penyiapan bahan penetapan sentra komoditas pertanian;

10 8. penyiapan bahan penetapan sasaran areal tanam; 9. penyiapan bahan penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada; 10. bimbingan penerapan pedoman penetapan padang penggembalaan; 11. penyiapan dan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; 12. penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumbersumber air dan air irigasi; 13. penyediaan dukungan infrastruktur dan sarana air irigasi; 14. pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usahatani; 15. pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air; 16. pemantauan dan evaluasi pengembangan pengelolaan air; dan 17. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pasal 24 Kepala Seksi Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas menyiapkan bahan Pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pengawasan, serta bimbingan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura. Pasal 25 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Seksi Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan standar teknis pasca panen dan pelayanan mutu produk pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura; 2. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura; 3. bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura ; 4. bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya tanaman pangan, dan hortikultura; 5. pengawasan dan penerapan mutu pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura; 6. pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura ; 7. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura; 8. pembinaan dan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya; dan 9. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Permodalan, Investasi dan Promosi Pasal 26 Kepala Seksi Permodalan, Investasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan permodalan/pembiayaan usaha, penyediaan dukungan kerjasama investasi dan promosi.

11 Pasal 27 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Seksi Permodalan, Investasi dan Promosi menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan kebijakan dan penetapan standar teknis pelayanan di bidang permodalan/pembiayaan, investasi dan promosi tanaman pangan dan hortikultura; 2. penerapan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pengembangan permodalan/pembiayaan an investasi melalui lembaga perbankan dan non perbankan; 3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman permodalan/ pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat (KKP, SP-3, BLM-KIP, LEM-P, LM-3, LKMA, PERPADI, LUEF, FKPP, P4S dan Skim pembiayaan lainnya); 4. pembinaan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit program tanaman pangan dan hortikultura; 5. penyediaan dukungan kerjasama pengembangan permodalan/ pembiayaan dan perkreditan; 6. pembinaan dan pengawasan investasi dan promosi di bidang tanaman pangan dan hortikultura ; 7. penyiapan dan pengembangan investasi usahatani dan pola kerjasama kemitraan tanaman pangan dan hortikultura; 8. penyiapan penyebaran informasi dan promosi produk tanaman pangan dan hortikultura unggulan daerah; 9. penyiapan bahan pengembangan potensi unggulan daerah di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan 10. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Keempat Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pasal 28 Kepala Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengembangan produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan sarana tanaman pangan dan hortikultura. Pasal 29 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi : 1. pembinaan dan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan, dan peningkatan mutu hasil tanaman pangan; 2. pembinaan dan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan, dan peningkatan mutu hasil tanaman hortikultura; 3. pembinaan, penerapan, pemantauan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan sarana tanaman pangan dan hortikultura; 4. pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan tanaman, penyusunan kebijakan benih antar lapang dan perlindungan tanaman; 5. pemantauan dan evaluasi penyaluran, peredaran dan penggunaan pupuk, pestisida dan alat dan mesin pertanian; dan 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

12 Pasal 30 Kepala Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan : 1. Kepala Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan ; 2. Kepala Seksi Pengembangan Hortikultura; 3. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Paragraf 1 Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan Pasal 31 Kepala Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan penerapan, peningkatan, pengembangan produksi tanaman pangan. Pasal 32 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan bahan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap pengembangan produksi tanaman pangan ; 2. penyiapan bahan kebijakan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan; 3. pengembangan varietas unggul dan unggul lokal; 4. pengaturan penggunaan benih tanaman pangan; 5. bimbingan penerapan teknologi anjuran tanaman pangan dan penyebarannya; 6. bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan; dan 7. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura Pasal 33 Kepala Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan penerapan, peningkatan, pengembangan produksi tanaman hortikultura Pasal 34 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan bimbingan penerapan pedoman teknis, perlakuan terhadap pengembangan produksi tanaman hortikultura; 2. penyiapan bahan kebijakan perbenihan dan perlindungan tanaman hortikultura; 3. pengembangan varietas unggul dan unggul lokal hortikultura; 4. pengaturan penggunaan benih tanaman hortikultura; 5. pembinaan pengembangan perlindungan tanaman hortikultura; 6. bimbingan penerapan teknologi anjuran tanaman hortikultura dan penyebarannya; 7. bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman hortikultura; dan

13 8. pembinaan, pengendalian, pelaksanaan tugas.

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

Paragraf 3 Seksi Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasal 35 Kepala Seksi Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan, peredaran dan standard mutu pupuk, ketersediaan dan mutu pestisida, serta pembinaan, penerapan dan pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian. Pasal 36 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kepala Seksi Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan kebijakan pengawasan pengadaan, peredaran, penggunaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; 2. pelaksanaan kebijakan penggunaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; 3. penyediaan dukungan pengembangan sarana tanaman pangan dan hortikultura; 4. bimbingan penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaran penggunaan dan pengujian alat dan mesin pertanian; 5. penentuan kebutuhan prototype alat dan mesin pertanian; 6. pengawasan, pengadaan, peredaran, penggunaan, standard mutu, kebijakan pupuk dan pestisida di tingkat distributor; 7. penerapan, penyusunan, pembinaan dan pengawasan standard mutu, standar teknis dan kebijakan alat dan mesin pertanian; 8. pemantauan dan evaluasi ketersediaan, penggunaan pupuk dan pestisida; 9. pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian; 10. pembinaan dan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan pupuk, pestisida dan alat dan mesin pertanian; 11. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Kelima Bidang Pengembangan Produksi Peternakan Pasal 37 Kepala Bidang Pengembangan Produksi Peternakan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan produksi peternakan, pembibitan ternak, pakan ternak, budidaya ternak, penyebaran ternak, kelembagaan usaha peternakan, alat dan mesin serta penerapan teknologi peternakan. Pasal 38 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Bidang Pengembangan Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi :

14 1. penyusunan rencana program dalam rangka pengembangan produksi ternak ; 2. pelaksanaan pembinaan dan penetapan standar teknis bibit ternak; 3. pelaksanaan pembinaan dan penetapan standar teknis pakan ternak ; 4. pelaksanaan pembinaan dan penetapan standar tenis budidaya ternak ; 5. pelaksanaan pembinaan dan penetapan standar teknis penerapan teknologi peternakan; dan 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 39 Kepala Bidang Pengembangan Produksi Peternakan, membawahkan : 1. Kepala Seksi Budidaya dan Teknologi Peternakan; 2. Kepala Seksi Bibit, Pakan dan Pengembangan Ternak; 3. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Kelembagaan Usaha Ternak. Paragraf 1 Seksi Budidaya dan Teknologi Peternakan Pasal 40 Kepala Seksi Budidaya dan Teknologi Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi budidaya dan teknologi peternakan. Pasal 41 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Kepala Seksi Budidaya dan Teknologi Peternakan menyelenggarakan fungsi : 1. menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis budidaya dan teknologi peternakan ; 2. pelaksanaan bimbingan teknis budidaya peternakan; 3. penerapan teknologi peternakan ; 4. pengembangan pola-pola budidaya ternak; 5. pelaksanaan teknis pelestarian dan perlindungan hewan plasma nutfah; 6. penyelenggaraan pembinaan teknis penerapan penggunaan alat dan mesin, teknologi peternakan; 7. pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan budidaya ternak ; dan 8. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Bibit, Pakan dan Pengembangan Ternak Pasal 42 Kepala Seksi Bibit, Pakan dan Pengembangan Ternak mempunyai tugas menyiapkan bahan penetapan standar mutu bibit ternak, penetapan standar dan pengawasan mutu pakan yang beredar, pengujian dan sertifikasi pakan, penyiapan bahan bimbingan teknis dan penyelenggaraan pengembangan ternak.

15 Pasal 43 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kepala Seksi Bibit, Pakan dan Pengembangan Ternak menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan penetapan standar mutu bibit ternak ; 2. pengelolaan produksi ternak dan penggunaan bibit ternak unggul ; 3. penyusunan rencana dan penyelenggaraan kebutuhan bibit ternak 4. penyusunan dan penetapan standar mutu pakan ; 5. pengawasan peredaran, pengujian mutu dan sertifikasi mutu pakan 6. penyelenggaraan pembinaan lahan dan lingkungan ternak ; 7. pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pembibitan, pengembangan HMT dan penyebaran ternak ; 8. penyiapan, pembinaan teknis dan penyelenggaraan penyebaran ternak; dan 9. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Kelembagaan Usaha Peternakan Pasal 44 Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Kelembagaan Usaha Peternakan mempunyai tugas penyusunan pengembangan sarana dan prasarana produksi peternakan, sumber daya alam dan sumber daya manusia peternakan, penyusunan teknis standar kelembagaan peternak, pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan sarana prasarana dan kelembagaan usaha peternakan. Pasal 45 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Kelembagaan Usaha Peternakan menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan kebijakan dan pedoman teknis dibidang sarana dan prasarana peternakan; 2. penyusunan rencana pengembangan sumber daya alam (sda) dan sumber daya manusia (sdm) peternakan ; 3. penyusunan standar teknis pelayanan peternakan dan pengembangan kelembagaan peternak ; 4. pengembangan metode dan sistem kerja penyuluhan peternakan; 5. penataan dan pengembangan kelembagaan ternak; 6. penyelenggaraan bimbingan, pembinaan, penyuluhan dan promosi komoditi unggulan daerah ; 7. pengembangan investasi usaha dan pengembangan pola kemitraan usaha peternakan; 8. pengawasan, pemantauan izin pemasukan dan pengeluaran ternak ; 9. pemberian izin usaha pengembangan peternakan, pengeluaran ternak bibit dan ternak potong; 10. pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana kelembagaan usaha peternakan; dan 11. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

16 Bagian Keenam Bidang Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pasal 46 Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pengamatan dan penyidikan penyakit, pengawasan obat-obatan dan vaksin, pelayanan kesehatan hewan, Rumah Potong Hewan dan Pos Kesehatan Hewan. Pasal 47 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan rencana program dalam rangka pembinaan kesehatan hewan ; 2. pelaksanaan pembinaan dan penetapan standar teknis kesehatan masyarakat veteriner ; 3. pelaksanaan pembinaan dan penetapan standar teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit ; 4. pelaksanaan urusan penetapan standar teknis dan pembinaan teknis, pengamatan dan penyidikan penyakit hewan ; 5. penyusunan penetapan standar teknis dan pengawasan obat-obatan dan vaksin, serta pelayanan kesehatan hewan ; 6. penyusunan penetapan standar teknis rumah potong hewan dan pos kesehatan hewan; 7. pelaksanaan, pembinaan, penerapan dan pengawasan alat dan mesin Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 8. penerapan, pembinaan dan pengawasan obat hewan, vaksin dan sediaan biologis; dan 9. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 48 Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan : 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; 2. Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan; 3. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner. Paragraf 1 Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Pasal 49 Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, mempunyai tugas penyiapan bahan pemantauan, peramalan dan penanggulangan penyakit hewan, pengendalian, penolakan, pemberantasan dan penyakit hewan, penetapan daerah wabah, daerah tertular dan terancam penyakit hewan dan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.

17 Pasal 50 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan kebijakan pemantauan, peramalan dan penanggulangan penyakit hewan menular dan zoonosis ; 2. pengendalian, penolakan, pemberantasan dan pencegahan penyakit hewan; 3. penyiapan bahan penolakan kejadian penyakit di daerah ; 4. penetapan daerah wabah, daerah tertular dan terancam penyakit hewan; 5. pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; 6. penentuan kebutuhan prototype alat dan mesin kesehatan hewan; 7. pemberian izin usaha obat hewan sebagai distributor; 8. pemantauan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan/ternak dan produk hewan dari dan keluar negeri dan antar provinsi/pulau; 9. pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan; 10. pembinaan usaha alat angkut/transportasi produk peternakan; 11. pembinaan dan pemberian Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk unit usaha produk pangan asal hewan; dan 12. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan Pasal 51 Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan vaksin, obat dan bahan kimia untuk kesehatan hewan, penyiapan standar pelayanan kesehatan hewan dan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan. Pasal 52 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan pengadaan vaksin, obat dan bahan kimia ; 2. penyiapan standar minimal pelayanan kesehatan hewan ; 3. penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan ; 4. pembinaan teknis monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Pasal 53 Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan standar teknis minimal rumah potong hewan, laboratorium dan klinik hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan penyelenggaraan pembinaan dan penetapan standar teknis pengolahan hasil peternakan yang ASUH.

18 Pasal 54 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan standar teknis Rumah Potong Hewan (RPH), Laboratorium dan Klinik Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner ; 2. pemantauan dan pengawasan Rumah Potong Hewan, Laboratorium dan Klinik Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 3. penyelenggaraan pembinaan dan penetapan standar teknis pengelolaan hasil peternakan yang ASUH ; 4. penyelenggaraan pembinaan dan kerjasama di bidang pemasaran hasil ternak yang ASUH ; 5. pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner ( dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan). 6. pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kesehatan masyarakat veteriner. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 55 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Peternakan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 56 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 57 (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur operasional Dinas Pertanian dan Peternakan.

pelaksana

teknis

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

19 BAB VII TATA KERJA Pasal 58 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing - masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjukpetunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 59 Uraian tugas masing-masing pejabat dan pelaksana pada Dinas Pertanian dan Peternakan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan Peraturan Kepala Dinas. Pasal 60 Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kehewanan Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 61 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2008 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd AGUSTIN TERAS NARANG Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd THAMPUNAH SINSENG BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 28

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 28 TAHUN 2008 TANGGAL 1 JULI 2008 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG

BIDANG

PENGEM. LAHAN, AIR & USAHA TANI, TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA

PENGEMBANGAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENGEMBANGAN PRODUKSI PETERNAKAN

SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG KESEHATAN HEWAN & KESEHATAN MASY. VETERINER

SEKSI PENGEMBANGAN LAHAN & PENGELOLAAN AIR

SEKSI PENGEMBANGAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN

SEKSI BUDIDAYA DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN

SEKSI PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN

SEKSI PENGEMBANGAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL

SEKSI PENGEMBANGAN PRODUKSI HORTIKULTURA

SEKSI BIBIT, PAKAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

SEKSI PENGAWASAN OBAT & PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

SEKSI PERMODALAN, INVESTASI DAN PROMOSI

SEKSI PENGEMBANGAN SARANA PRODUKSI TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA

SEKSI PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA & KELEMBAGAAN USAHA PETERNAKAN

SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

dangkan di Palangka Raya

UPTD

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd AGUSTIN TERAS NARANG