GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang
: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan DaerahDaerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
2 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah ; 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Kabupaten / kota adalah kabupaten / kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah. 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah. 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah. BAB II PENETAPAN Pasal 2 Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari : 1. Kepala Dinas ; 2. Sekretaris membawahkan : a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program ; b. Kepala Sub Bagian Keuangan ; c. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian ; 3. Bidang, terdiri dari : a. Kepala Bidang Transportasi Jalan, membawahkan : 1) Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2) Kepala Seksi Prasarana Pengawasan dan Pengamanan Jalan; 3) Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.
4 b. Kepala Bidang Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, membawahkan : 1) Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan; 2) Kepala Seksi Prasarana; 3) Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana. c. Kepala Bidang Transportasi Laut, membawahkan : 1) Kepala Seksi Angkutan Laut; 2) Kepala Seksi Kepelabuhanan; 3) Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran. d. Kepala Bidang Transportasi Udara, membawahkan : 1) Kepala Seksi Angkutan Udara; 2) Kepala Seksi Teknik Bandar Udara dan Fasilitas Elektronik dan Listrik; 3) Kepala Seksi Keselamatan Penerbangan. e. Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan : 1) Kepala Seksi Pos; 2) Kepala Seksi Telekomunikasi ; 3) Kepala Seksi Sarana Telekomunikasi. f. Kepala Bidang Teknologi Informatika, membawahkan : 1) Kepala Seksi Telematika Terapan ; 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Teknologi Informatika ; 3) Kepala Seksi Sarana Teknologi Informatika. g. Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI), membawahkan : 1) Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga; 2) Kepala Seksi Penyiaran Daerah ; 3) Kepala Seksi Diseminasi Informatika ; 4. Jabatan Fungsional; 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasal 4 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Pasal 5 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
5 2. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan Informatika ; 3. koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bidang transportasi jalan ; 4. koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan; 5. koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bidang transportasi laut ; 6. koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bidang transportasi udara ; 7. koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bidang Pos dan Telekomunikasi ; 8. koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bidang Teknologi Informatika ; 9. koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi ; Pasal 7 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, mempunyai kewenangan sebagai berikut : 1. pengendalian dan pengawasan manajemen rekayasa lalu lintas, angkutan serta keselamatan dan teknis sarana lalu lintas dan angkutan pada lintas Kabupaten/Kota pada jalan transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan; 2. penyusunan dan penetapan jaringan transportasi, tarif angkutan dan standar batas maksimum muatan/berat kendaraan pengangkut pada lintas Kabupaten/Kota dalam provinsi untuk transportasi jalan dan SDP; 3. perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan provinsi dan jalan nasional; 4. penetapan, pengesahan lokasi terminal penumpang tipe B; 5. perizinan trayek angkutan antar kota dalam provinsi; 6. pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, pengawakan kapal dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau ; 7. penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan, tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar Kabupaten/kota ; 8. penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi ; 9. penetapan tarif penumpang kereta api antar kota dan perkotaan yang lintas nya melebihi satu kabupaten/kota; 10.pemantauan terhadap penetapan kebijakan/izin pembangunan bandar udara umum oleh pemerintah dan atau bandar udara khusus oleh badan hukum; 11.pembinaan, penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian dan fasilitasi, pelatihan, bantuan teknis kepada kabupaten/kota ; 12.penetapan izin penyelenggaraan khusus, penetapan jalur kereta api yang jaringan melebihi wilayah satu kabupaten/kota ; 13.penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan ; 14.penetapan jaringan pelayanan kereta api antar kota melebihi satu Kabupaten/Kota, jaringan kereta api perkotaan melampaui satu Kabupaten/Kota; 15.penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api angkutan antar kota dan lintas kabupaten/kota ;
6 16.izin operasional orang dan atau barang dengan kereta api lintas kabupaten/kota 17.pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum ; 18.pemantauan izin terbang untuk penerbangan antar kabupaten dalam satu provinsi; 19.pemantauan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus; 20.pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, izin penyelenggaraan komunikasi dan pengawasan jasa komunikasi ; 21.penetapan kebijakan tatanan dan perijinan pelabuhan provinsi ; 22.perijinan, pelayanan dan pengendalian keselamatan pelayaran; 23.pengelolaan pelabuhan regional dan pelabuhan yang dibangun atas prakarsa provinsi dan atau pelabuhan yang diserahkan oleh pemerintah kepada provinsi ; 24.perijinan, pelayanan dan pengendalian angkutan laut dan usaha penunjang angkutan laut ; 25.pemberian perijinan / rekomendasi dan pengawasan di bidang Pos dan Telekomunikasi; 26.pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, dan standar teknik komunikasi radio ; 27.fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga ; 28.koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bidang teknologi informatika; 29.Pemberian bimbingan teknis di bidang teknologi informatika; 30.evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran dan pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan televisi ; 31.koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala provinsi; dan 32.koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional, dan pengembangan kemitraan media skala provinsi. Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 8 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan pengembangan semua kegiatan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan fungsi: 1. penyusunan rencana dan program bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 2. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
7 3. koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ; 4. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perhubungan, komunikasi dan Informatika; 5. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga ; Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 10 Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif, mengoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan serta rumah tangga. Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris, menyelenggarakan fungsi : 1. menyiapkan data dan bahan penyusunan program dan anggaran dinas; 2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang; 3. mengoordinasikan penyusunan pelaporan dinas; 4. pelaksanaan urusan keuangan; 5. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, memberikan pertimbangan dan bantuan hukum, dokumentasi hukum, kegiatan hubungan masyarakat; 6. pelaksanaan urusan kepegawaian serta urusan organisasi dan tatalaksana dan analisis jabatan; 7. pelaksanaan urusan perlengkapan; dan 8. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 12 Sekretaris, membawahkan : 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program ; 2. Kepala Sub Bagian Keuangan ; 3. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian. Paragraf 1 Sub Bagian Penyusunan Program Pasal 13 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran dinas, serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi : 1. menyiapkan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
8 2. menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran ; 3. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran ; 4. menyelenggarakan pelaporan dinas ; dan 5. pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan program. Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan Pasal 15 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, menyusun rencana anggaran belanja rumah tangga/ rutin dan melaksanakan kegiatan verifikasi serta pembinaan bendahara. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan rencana anggaran rutin; 2. pelaksanaan administrasi keuangan; 3. penatausahaan dan verifikasi keuangan; 4. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan bendaharawan penerimaan dan bendaharawan pengeluaran ; 5. pelaksanaan pengawasan terhadap bendaharawan penerimaan dan bendaharawan pengeluaran; dan 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian Pasal 17 Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga, kebutuhan sarana dan prasarana, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan aset, memberikan pertimbangan dan bantuan hukum, dokumentasi hukum, kegiatan hubungan masyarakat, urusan kepegawaian, urusan organisasi dan tatalaksana dan analisis jabatan. Pasal 18 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi : 1. penyelenggaraan urusan dokumentasi, kehumasan dan protokol; 2. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, memberikan pertimbangan dan bantuan hukum, dokumentasi hukum ; 3.penyelenggaraan urusan administrasi barang inventaris; 4.penyelenggaraan urusan pemeliharaan/ perawatan inventaris ; 5.penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan Dinas; 6.pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7.pelaksanaan kegiatan penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventarisasi dan penghapusan barang perlengkapan kantor.
9 8. penyusunan usulan formasi pegawai dan DUK; 9. pelaksanaan urusan kepangkatan, gaji berkala, usul mutasi dan cuti; 10. penyiapan administrasi diklat; 11. penyiapan pelaksanaan urusan Organisasi dan Tatalaksana; 12. melaksanakan analisis jabatan, formasi jabatan dan evaluasi kelembagaan; dan 13. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas. Bagian Keempat Bidang Transportasi Jalan Pasal 19 Kepala Bidang Transportasi Jalan mempunyai tugas pengendalian dan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan jalan, serta keselamatan dan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan lintas Kabupaten/Kota, serta pembinaan terhadap asosiasi sub sektor transportasi jalan tingkat Provinsi serta pembinaan dan penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi. Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Bidang Transportasi Jalan, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas, dan bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas ; 2. penyiapan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi ; 3. penyiapan pemberian perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Provinsi ; 4. penyiapan rencana dan program pembangunan, pemasangan, pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan rambu-rambu lalu lintas jalan Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota ; 5. penyiapan penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar Kabupaten/ Kota ; 6. penyiapan rencana penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang; 7. pembinaan terhadap Asosiasi Sub Dinas Transportasi Jalan di wilayah Provinsi; 8. pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di Jalan Nasional dan Jalan Provinsi; 9. penyiapan bahan untuk penetapan lokasi pengesahan rancang bangun dan persetujuan pengoperasian terminal penumpang tipe B; dan 10. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas. Pasal 21 Kepala Bidang Transportasi Jalan, membawahkan : 1. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; 2. Kepala Seksi Prasarana, Pengawasan dan Pengamanan Jalan ; 3. Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Jalan ;
10 Paragraf 1 Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 22 Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan antar Kabupaten/ Kota dan antar Provinsi, serta penyiapan pemberian perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan antar Kabupaten/ Kota dan Provinsi. Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; 2. pelaksanaan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan antar Kabupaten/ Kota dan dalam Provinsi ; 3. pelaksanaan persiapan rencana penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang; dan 4. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas ; 5. pelaksanaan penyiapan, penetapan, perizinan angkutan jalan ; 6. pelaksanaan pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan ; 7. penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan angkutan barang ; 8. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 9. Pelaksanaan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah Kabupaten / Kota dalam satu provinsi; 10. pelaksanaan penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi; 11. pelaksanaan penyusunan pemberian ijin trayek angkutan antar kota, angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; 12. pelaksanaan penyusunan penetapan wilayah operasi dan pemberian ijin operasi angkutan taksi dan kebutuhan kendaraan untuk taksi yang wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; 13. pelaksanaan penyusunan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antar kota dalam provinsi; 14. pelaksanaan penyusunan penentuan lokasi pengadaan dan pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, serta fasilitas pendukung di jalan provinsi; 15. pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan untuk penimbangan kendaraan bermotor; dan 16. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas. Paragraf 2 Seksi Prasarana, Pengawasan dan Pengamanan Jalan Pasal 24 Kepala Seksi Prasarana, Pengawasan dan Pengamanan Jalan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan analisis unjuk kerja
11 operasional prasarana transportasi jalan dan pengawasan teknis penyelenggaraan prasarana transportasi jalan provinsi dan jalan nasional. Pasal 25 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Seksi Prasarana, Pengawasan dan Pengamanan Jalan, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan Seksi Prasarana, Pengawasan dan Pengamanan Jalan; 2. pelaksanaan pemantauan dan analisis unjuk kerja operasional prasarana transportasi jalan ; 3. pelaksanaan pengawasan teknis penyelenggaraan prasarana transportasi jalan; 4. penyusunan pelaksanaan penetapan pengesahan rancang bangun dan persetujuan pengoperasian terminal Tipe B ; 5. penyusunan pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi; 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas. Paragraf 3 Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Jalan Pasal 26 Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan Provinsi serta bimbingan keselamatan, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas, dan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Pasal 27 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Jalan, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Jalan; 2. pelaksanaan penyiapan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan rambu-rambu ; 3. pelaksanaan bimbingan dan analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas serta program penanggulangan kecelakaan ; 4. pelaksanaan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas; 5. pelaksanaan bimbingan pengelolaan, penyiapan bahan pengendalian kelaikan sarana uji kendaraan bermotor ; 6. pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Provinsi; 7. pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia; 8. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan analisa kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi; 9. pelaksanaan Uji Mutu Kendaraan Bermotor; dan 10. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.
12 Bagian Kelima Bidang Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Pasal 28 Kepala Bidang Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta keselamatan dan teknik sarana lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan lintas Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), penyiapan lintas penyeberangan dalam provinsi serta pembinaan terhadap asosiasi Sub Sektor Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan. Pasal 29 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bidang Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas ; 2. penyiapan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan antar Kabupaten/ Kota dan antar Provinsi ; 3. penyiapan pemberian perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan angkutan sungai, danau dan penyeberangan Provinsi ; 4. penyiapan rencana dan program pembangunan, pemasangan, pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan rambu-rambu lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota ; 5. penyiapan rencana penetapan lokasi dan pengelolaan dermaga di wilayah Provinsi; 6. pembinaan terhadap asosiasi Sub Sektor Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan wilayah Provinsi ; dan 7. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Pasal 30 Kepala Bidang Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, membawahkan : 1. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan; 2. Kepala Seksi Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan; 3. Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Sungai, Danau dan Penyeberangan; Paragraf 1 Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Pasal 31 Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melakukan penyiapan, penetapan jaringan transportasi, perizinan, pengendalian, penetapan batas maksimum muatan, teknik operasional angkutan sungai, danau dan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi serta menganalisis
13 kinerja operasional, bimbingan dan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Pasal 32 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ; 2. penyusunan dan penetapan jaringan transportasi ; 3. penyiapan pemberian perizinan, pengendalian, penetapan batas maksimum muatan serta teknis operasional angkutan ; 4. penginventarisasian dan evaluasi tingkat pelayanan ; 5. penyiapan bimbingan dan pengawasan teknis manajemen/ rekayasa dan analisis kinerja operasional pelayanan angkutan serta penyelenggaraan angkutan sungai; dan 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas. Paragraf 2 Seksi Prasarana Pasal 33 Kepala Seksi Prasarana mempunyai tugas pemantauan dan analisis unjuk kerja operasional penyiapan usulan peningkatan kapasitas, program pembangunan dan pemeliharaan prasarana serta pemberian bimbingan dan pengawasan teknis penyelenggaraan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. Pasal 34 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Seksi Prasarana, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan seksi prasarana; 2. pemantauan analisis unjuk kerja operasional ; 3. penyiapan usulan peningkatan kapasitas, program pembangunan dan pemeliharaan prasarana ; 4. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan teknis penyelenggaraan prasarana transportasi; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas. Paragraf 3 Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Pasal 35 Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai tugas pemantauan dan analisis terhadap kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan, penyiapan program penanggulangan kecelakaan, penyediaan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan rambu serta memberikan bimbingan dan pengawasan teknis kegiatan rancang bangun sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
14 Pasal 36 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana, menyelenggarakan fungsi : 1. Penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan seksi Keselamatan dan Teknik Sarana ; 2. pemantauan analisis kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan ; 3. penyusunan program penanggulangan kecelakaan dan lokasi pemasangan/ pemeliharaan rambu-rambu ; 4. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan teknis kegiatan rancang bangun sarana angkutan ; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Keselamatan dan Teknik Sarana. Bagian Keenam Bidang Transportasi Laut Pasal 37 Kepala Bidang Transportasi Laut mempunyai tugas pengendalian dan pengawasan, koordinasi kegiatan angkutan laut, kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran, penyiapan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dalam wilayah diluar 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil, serta pengendalian dan pengawasan pengelolaan pelabuhan regional dan provinsi serta pembinaan terhadap asosiasi Sub Sektor Transportasi Laut. Pasal 38 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Bidang Transportasi Laut, menyelenggarakan fungsi : 1. pengendalian dan pengawasan serta koordinasi kegiatan operasional angkutan laut ; 2. pengendalian dan pengawasan serta koordinasi kegiatan operasional kepelabuhanan ; 3. pengendalian dan pengawasan serta koordinasi kegiatan operasional keselamatan pelayaran ; 4. penyiapan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran ; 5. penyiapan pemberian perijinan di bidang angkutan laut, kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran ; 6. pengendalian dan pengawasan kegiatan SAR; 7. pembinaan terhadap asosiasi sub sektor transportasi laut; dan 8. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas transportasi laut. Pasal 39 Kepala Bidang Transportasi Laut, membawahkan : 1. Kepala Seksi Angkutan Laut ; 2. Kepala Seksi Kepelabuhanan ; 3. Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran ;
15 Paragraf 1 Seksi Angkutan Laut Pasal 40 Kepala Seksi Angkutan Laut mempunyai tugas penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayaran antar Kabupaten/ Kota dalam provinsi, serta penyiapan pemberian perijinan di bidang usaha angkutan laut dan usaha penunjang angkutan laut serta penyiapan bahan pembinaan terhadap asosiasi. Pasal 41 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala Seksi Angkutan Laut, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan seksi angkutan laut; 2. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut ; 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan di bidang angkutan laut; 4. penyiapan bahan pemberian perijinan di bidang angkutan laut ; 5. penyiapan bahan pembinaan terhadap asosiasi ; 6. penyiapan bahan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas kegiatan angkutan laut. Paragraf 2 Seksi Kepelabuhanan Pasal 42 Kepala Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas penyiapan penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan provinsi, penyiapan pengendalian dan pengawasan pengelolaan pelabuhan serta pemeliharaan fasilitas dan peralatan pelabuhan serta pendalaman kolam pelabuhan dan alur pelayaran. Pasal 43 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kepala Seksi Kepelabuhanan, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan seksi kepelabuhanan; 2. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional kepelabuhanan ; 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan di bidang kepelabuhanan ; 4. penyiapan bahan pemberian perijinan di bidang kepelabuhanan ; 5. penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan bidang transportasi laut; dan 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.
16 Paragraf 3 Seksi Keselamatan Pelayaran Pasal 44 Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan perkapalan, pelayaran dan kepelautan, serta kegiatan pembinaan potensi SAR di pelabuhan laut dan pantai diluar 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil. Pasal 45 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan seksi keselamatan pelayaran; 2. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional keselamatan pelayaran ; 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan di bidang keselamatan pelayaran; 4. penyiapan bahan pemberian perijinan di bidang keselamatan pelayaran; dan 5. penyiapan bahan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas kegiatan keselamatan pelayaran. Bagian Ketujuh Bidang Transportasi Udara Pasal 46 Kepala Bidang Transportasi Udara mempunyai tugas pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Bandar Udara, serta kegiatan angkutan udara, keselamatan penerbangan, kegiatan sistem operasi beserta peralatan fasilitas teknik Bandar Udara, elektronik dan listrik Bandar Udara serta pembinaan asosiasi Sub Sektor Transportasi Udara pada tingkat Provinsi. Pasal 47 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Kepala Bidang Transportasi Udara, menyelenggarakan fungsi : 1. pengendalian dan pengawasan kegiatan kelancaran angkutan udara 2. pengendalian dan pengawasan kegiatan sistem operasional dan keselamatan penerbangan ; 3. pengendalian dan pengawasan kegiatan teknik Bandar Udara ; 4. pengendalian dan pengawasan fasilitas elektronik dan listrik ; 5. pembinaan terhadap asosiasi Sub Sektor Transportasi Udara di wilayah provinsi 6. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas kegiatan transportasi udara. Pasal 48 Kepala Bidang Transportasi Udara, membawahkan : 1. Kepala Seksi Angkutan Udara ;
17 2. Kepala Seksi Keselamatan Penerbangan ; 3. Kepala Seksi Teknik Bandar Udara, Fasilitas Elektronik dan Listrik. Paragraf 1 Seksi Angkutan Udara Pasal 49 Kepala Seksi Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan angkutan udara. Pasal 50 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kepala Seksi Angkutan Udara, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan seksi angkutan udara; 2. penyiapan rencana dan program kegiatan dibidang angkutan udara; 3. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan angkutan udara; 4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan dibidang angkutan udara; 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas kegiatan angkutan udara. Paragraf 2 Seksi Keselamatan Penerbangan Pasal 51 Kepala Seksi Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian keselamatan penerbangan termasuk bandar udara yang dikelola BUMN. Pasal 52 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Kepala Seksi Keselamatan Penerbangan, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan seksi keselamatan penerbangan; 2. penyiapan rencana dan program kegiatan yang menyangkut keselamatan penerbangan ; 3. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan keselamatan penerbangan, termasuk bandar udara yang dikelola BUMD ; 4. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas kegiatan keselamatan penerbangan. Paragraf 3 Seksi Teknik Bandar Udara, Fasilitas Elektronik dan Listrik Pasal 53 Kepala Seksi Teknik Bandar Udara, Fasilitas Elektronik dan Listrik mempunyai tugas melakukan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian, pengoperasian, pembangunan dan perawatan fasilitas teknik elektronika dan listrik bandar udara umum atau khusus.
18 Pasal 54 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Kepala Seksi Teknik Bandar Udara, Fasilitas Elektronik dan Listrik, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan Seksi Teknik Bandar Udara, Fasilitas Elektronik dan Listrik; 2. penyiapan rencana dan program kegiatan teknik dan fasilitas elektronik dan listrik bandar udara ; 3. pelaksanaan pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan teknik bandar udara; 4. pelaksanaan pengoperasian dan perawatan fasilitas teknik elektronik dan listrik bandar udara ; dan 5. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pertumbuhan ketinggian bangunan dan atau benda tumbuh di dalam KKOP Bandar Udara ; 6. Pelaksanaan bimbingan teknis secara berkala, kajian dan pemberian rekomendasi pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus ; 7. penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan bidang transportasi udara; dan 8. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas kegiatan teknik bandar udara, fasilitas elektronik dan listrik. Bagian Kedelapan Bidang Pos Dan Telekomunikasi Pasal 55 Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban serta evaluasi kegiatan pelayanan usaha jasa pos dan telekomunikasi serta standarisasi pos dan telekomunikasi. Pasal 56 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi, menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan di bidang pos dan telekomunikasi ; 2. menyusun langkah pelaksanaan kegiatan pos dan telekomunikasi sesuai program kerja ; 3. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelayanan usaha jasa pos, telekomunikasi, wartel, informatika dan spektrum ; 4. melakukan penyiapan bahan penyuluhan perundang-undangan di bidang pos dan telekomunikasi, untuk kelancaran pemberian pelayanan ; 5. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian rekomendasi dan perizinan usaha jasa titipan untuk kantor cabang, instalasi kabel dan radio panggil ; dan 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas kegiatan pos dan telekomunikasi. Pasal 57 Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan : 1. Kepala Seksi Pos ; 2. Kepala Seksi Telekomunikasi ; 3. Kepala Seksi Sarana Telekomunikasi Informatika.
19 Paragraf 1 Seksi Pos Pasal 58 Kepala Seksi Pos mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi dan izin jasa titipan serta pengawasan dan penertiban jasa titipan untuk kantor cabang. Pasal 59 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Kepala Seksi Pos, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan seksi pos; 2. perumusan kebijakan di bidang pos khususnya penyelenggaraan usaha jasa titipan kantor cabang ; 3. pelaksanaan bimbingan teknis tentang penyelenggaraan usaha jasa titipan untuk kantor cabang ; 4. pelaksanaan pengawasan kegiatan penyelenggaraan usaha jasa titipan untuk kantor cabang ; 5. pelaksanaan pemberian rekomendasi / izin penyelenggaraan usaha jasa titipan untuk kantor cabang ; 6. pelaksanaan pengendalian dan penertiban penyelenggara usaha jasa titipan untuk kantor cabang ; dan 7. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas kegiatan pos. Paragraf 2 Seksi Telekomunikasi Pasal 60 Kepala Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas bimbingan teknis, pelayanan jasa, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dan pemberian rekomendasi / izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus (Pemerintah, Badan Hukum). Pasal 61 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Kepala Seksi Telekomunikasi, menyelenggarakan fungsi : 1. Penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan seksi telekomunikasi; 2. Perumusan kebijakan di bidang telekomunikasi. 3. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang telekomunikasi. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian jasa telekomunikasi. 5. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/ izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus ( Pemerintah dan Badan Hukum ); dan 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas kegiatan telekomunikasi.
20 Paragraf 3 Seksi Sarana Telekomunikasi Informatika Pasal 62 Kepala Seksi Sarana Telekomunikasi Informatika mempunyai tugas pemberian rekomendasi / izin kantor cabang dan loket pelayanan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kantor cabang dan loket pelayanan telekomunikasi. Pasal 63 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Kepala Seksi Sarana Telekomunikasi Informatika, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan bidang sarana telekomunikasi ; 2. perumusan kebijakan di bidang sarana telekomunikasi ; 3. pelaksanaan pemberian rekomendasi / izin kantor cabang dan loket pelayanan; 4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi ; 5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kantor cabang dan loket pelayanan telekomunikasi ; dan 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas kegiatan sarana telekomunikasi. Bagian Kesembilan Bidang Teknologi Informatika Pasal 64 Kepala Bidang Teknologi Informatika mempunyai tugas pembinaan, pengawasan, pengendalian, penertiban terhadap penyelenggara usaha telekomunikasi dan informatika, pengembangan sistem dan pemberdayaan telematika serta pengembangan E-Government dan E-Business dengan memanfaatkan sarana teknologi informatika baik perangkat lunak maupun perangkat keras serta pemberian rekomendasi / perizinan. Pasal 65 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Kepala Bidang Teknologi Informatika, menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan di bidang teknologi informatika ; 2. pelaksanaan pembinaan sarana di bidang teknologi dan informatika; 3. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang teknologi informatika 4. pelaksanaan penertiban penyelenggaraan usaha di bidang sarana teknologi dan informatika; 5. pelaksanaan pengembangan E-Government dan E-Business dalam menunjang pembangunan dan kemajuan daerah; 6. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sistem informasi, perangkat lunak dan konten; 7. pelaksanaan pemberdayaan Telematika ; dan 8. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas telekomunikasi informatika.
21 Pasal 66 Kepala Bidang Teknologi Informatika, membawahi : 1. Kepala Seksi Telematika Terapan ; 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Teknologi Informatika ; 3. Kepala Seksi Sarana Teknologi Informatika. Paragraf 1 Seksi Telematika Terapan Pasal 67 Kepala Seksi Telematika Terapan mempunyai tugas penyiapan, pembangunan dan pengembangan serta pemanfaatan teknologi informatika, sistem informasi, pemberdayaan teknologi informasi untuk menunjang E-Government dan E-Business dan penyiapan standarisasi. Pasal 68 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Kepala Seksi Telematika Terapan, menyelenggarakan fungsi : 1. Penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan seksi telematika terapan; 2. Perumusan kebijakan di bidang aplikasi telematika terapan 3. Pelaksanaan penyiapan teknologi informatika yang mampu diaplikasikan di daerah 4. Pelaksanaan pembangunan teknologi informatika dalam rangka menunjang kegiatan E-Government dan E-Business 5. Pelaksanaan pembangunan sistem informatika dalam menunjang kegiatan E-Government dan E-Business. 6. Pelaksanaan pemberdayaan sistem dan teknologi informatika. 7. Pelaksanaan penyiapan dan penetapan standarisasi teknologi informatika berikut sistemnya ; 8. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas di bidang telematika terapan. Paragraf 2 Seksi Pemberdayaan Teknologi Informatika Pasal 69 Kepala Seksi Pemberdayaan Teknologi Informatika mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban. Pasal 70 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Kepala Seksi Pemberdayaan Teknologi Informatika, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan seksi Pemberdayaan Teknologi Informatika; 2. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang teknologi informatika ; 3. pelaksanaan pembinaan di bidang teknologi informatika; 4. pelaksanaan pengawasan, penertiban terhadap penyelenggara usaha di bidang telekomunikasi dan informatika;
22 5. pelaksanaan pengendalian di bidang telekomunikasi dan informatika; 6. pelaksanaan koordinasi dan fasilitas, koordinasi bagi penyelenggara usaha di bidang telekomunikasi dan informatika ; dan 7. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pemberdayaan teknologi informatika. Paragraf 3 Seksi Sarana Teknologi Informatika Pasal 71 Kepala Seksi Sarana Teknologi Informatika mempunyai tugas penyiapan, pembangunan, pengembangan Telekomunikasi dan informatika meliputi hardware / software, pemberian rekomendasi dan perizinan di bidang telekomunikasi dan informatika. Pasal 72 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Kepala Seksi Sarana Teknologi Informatika, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan seksi Sarana Teknologi Informatika ; 2. perumusan kebijakan di bidang Sarana Teknologi Informatika; 3. pelaksanaan penyiapan Sarana Teknologi Informatika dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan; 4. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan Sarana Teknologi Informatika; 5. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Sarana Teknologi Informatika dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan; 6. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan perizinan di bidang Sarana Teknologi Informatika; dan 7. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Teknologi Informatika; Bagian Kesembilan Bidang Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi (SKDI) Pasal 73 Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan hubungan fasilitasi, koordinasi, integrasi serta hubungan antar lembaga komunikasi pemerintah daerah, lembaga komunikasi sosial dan media penyiaran. Pasal 74 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan di bidang Hubungan Antar Lembaga, dan Diseminasi Informasi. 2. perumusan kebijakan di bidang Penyiaran ; 3. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan kegiatan hubungan antar lembaga ; 4. pelaksanaan fasilitasi koordinasi kegiatan diseminasi informasi ;
23 5. pelaksanaan pelayanan sarana mobil unit informasi ; dan 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas. Pasal 75 Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, membawahkan : 1. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga ; 2. Kepala Seksi Penyiaran Daerah ; 3. Kepala Seksi Diseminasi Daerah ; Paragraf 1 Seksi Hubungan Antar Lembaga Pasal 76 Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas Fasilitasi, koordinasi, integrasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, lembaga komunikasi pemerintah daerah, lembaga komunikasi swasta dan media. Pasal 77 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan seksi hubungan antar lembaga ; 2. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan komunikasi dan informasi. 3. pelaksanaan pemberdayaan lembaga komunikasi informasi sosial / masyarakat ; 4. pelaksanaan pemberdayaan lembaga komunikasi (kehumasan) pemerintah daerah ; 5. pelaksanaan pemberdayaan lembaga kehumasan swasta ; 6. pelaksanaan pemberdayaan dan pemanfaatan media (multi media, media penyiaran dan media tradisional) ; dan 7. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Penyiaran Daerah Pasal 78 Kepala Seksi Penyiaran Daerah mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis tentang pemanfaatan, pemberian bimbingan dan rekomendasi/perizinan serta monitoring media penyiaran. Pasal 79 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Kepala Seksi Penyiaran Daerah, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan seksi penyiaran daerah; 2. perumusan kebijakan di bidang penyiaran. 3. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang penyiaran.
24 4. pelaksanaan evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis penyelenggaraan penyiaran. 5. pelaksanaan pemberian rekomendasi / perizinan di bidang penyiaran. 6. pelaksanaan monitoring kegiatan penyelenggaraan media penyiaran. 7. pelaksanaan pemanfaatan media penyiaran daerah; dan 8. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Diseminasi Informasi Pasal 80 Kepala Seksi Diseminasi Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan informasi meliputi bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, industri, dan kesejahteraan rakyat, serta melakukan kegiatan penyebaran informasi kepada publik/masyarakat. Pasal 81 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Kepala Seksi Diseminasi Informasi, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan seksi diseminasi informasi; 2. perumusan kebijakan tentang penyebaran dan diseminasi informasi ; 3. pelaksanaan penyiapan bahan informasi yang meliputi bidang politik hukum keamanan, ekonomi, industri dan kesejahteraan rakyat ; 4. pelaksanaan pelayanan penyebaran informasi kepada publik melalui berbagai media (multi media, media penyiaran, cetak dan media tradisional); 5. pelaksanaan pengelolaan pendapat umum / publik (public opinion); dan 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas seksi diseminasi informasi. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 82 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 83 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
25
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 84 (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas. BAB VII TATA KERJA Pasal 85 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing - masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing- masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 86 Uraian Tugas masing-masing pejabat dan pelaksana pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan Peraturan Kepala Dinas. Pasal 87 Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 64 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
26 Pasal 88 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2008 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd AGUSTIN TERAS NARANG Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd THAMPUNAH SINSENG BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 24
LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2008 TANGGAL 1 JULI 2008
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPALA DINAS
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
PENYUSUNAN PROGRAM
BIDANG TRANSPORTASI JALAN
BIDANG TRANSPORTASI UDARA
BIDANG TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU & PENYEBERANGAN
SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
SEKSI ANGKUTAN UDARA
SEKSI PRASARANA PENGAWASAN & PENGAMANAN JALAN
SEKSI TEKNIK BANDAR UDARA & FASILITAS ELEKTRONIK & LISTRIK
SEKSI PRASARANA
SEKSI KESELAMATAN DAN TEKNIK SARANA
SEKSI KESELAMATAN PENERBANGAN
SEKSI KESELAMATAN & TEKNIK SARANA
BIDANG TRANSPORTASI LAUT
SEKSI LALU LINTAS & ANGKUTAN SUNGAI, DANAU & PENYEBERANGAN
BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI
BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA
SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI (SKDI)
SEKSI ANGKUTAN LAUT
SEKSI POS
SEKSI TELEMATIKA TERAPAN
SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
SEKSI KEPELABUHANAN
SEKSI TELEKOMUNIKASI
SEKSI PEMBERDA-YAAN TEKNOLOGI INFORMATIKA
SEKSI PENYIARAN DAERAH
SEKSI KESELAMATAN PELAYARAN
SEKSI SARANA TELEKOMUNIKASI
SEKSI SARANA TEKNOLOGI INFORMATIKA
SEKSI DISEMINASI INFORMASI
UPTD
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
Cap/ttd , AGUSTIN TERAS NARANG