GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang
: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan tugas pokok dan fungsi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
2
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737 ) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741 ) ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah ; 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
3
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah. 6. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 8. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah. 9. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Tenis Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. 10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah. BAB II PENETAPAN Pasal 2 Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari : 1. Kepala Badan ; 2. Sekretaris, membawahkan : a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program ; b. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian. 3. Bidang, terdiri dari : a. Kepala Bidang Teknis Perpustakaan, membawahkan : 1) Kepala Sub Bidang Akuisisi, Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka; 2) Kepala Sub Bidang Perawatan Bahan Pustaka ;
4
b. Kepala Bidang Jasa Pelayanan Perpustakaan, membawahkan : 1) Kepala Sub Bidang Pelayanan Bahan Pustaka ; 2) Kepala Sub Bidang Pelayanan Sirkulasi dan Retribusi; c. Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, membawahkan : 1) Kepala Sub Bidang Pengembangan; 2) Kepala Sub Bidang Pembinaan. d. Kepala Bidang Arsip Daerah, membawahkan : 1) Kepala Sub Bidang Penataan dan Inventarisasi Arsip ; 2) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Arsip ; e. Kepala Bidang Dokumentasi dan Deposit, membawahkan: 1) Kepala Sub Bidang Dokumentasi; 2) Kepala Sub Bidang Deposit. f. Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi, membawahkan : 1) Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi ; 2) Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Analisa Data. 4. Kelompok Jabatan Fungsional. 5. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). Pasal 4 Bagan Susunan Organisasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Pertama Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Pasal 5 Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan rancangan kebijakan teknis bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi sesuai standar nasional; 2. pengembangan, pembinaan teknis dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan dan pembinaan teknis kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai standar nasional ; 3. kerjasama dan jaringan di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi dengan pusat, badan, unit/satuan kerja lain sesuai standar nasional ; 4. pelaksanaan dan pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam terkait koleksi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 5. pelaksanaan dan pengelolaan arsip daerah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku ; 6. pelaksanaan jasa pelayanan koleksi bahan pustaka rujukan, naskah multimedia sesuai standar nasional ;
5
7. pelaksanaan dokumentasi dan pendayagunaan koleksi deposit dan arsip daerah sesuai standar nasional ; 8. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sesuai standar nasional ; 9. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan fungsional, pustakawan dan arsiparis di skala provinsi sesuai kebijakan nasional ; 10. penyelenggaraan pendidikan dan latihan fungsional dan teknis di bidang perpustakaan dan arsip sesuai standar nasional ; 11. pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsioanl pustakawan dan arsiparis pelaksana sampai dengan pustakawan dan arsiparis muda sesuai ketentuan yang berlaku ; 12. pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi pustakawan dan arsiparis di wilayah provinsi sesuai standar nasional ;dan 13. pelaksanaan urusan kesekretariatan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Pasal 7 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, mempunyai wewenang sebagai berikut : 1. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan dinamis yang berskala provinsi berdasarkan kebijakan nasional 2. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan skala provinsi berdasarkan kebijakan nasional ; 3. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan skala provinsi berdasarkan kebijakan nasional ; 4. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia perpustakaan dan kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional ; 5. penetapan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan dan kearsipan skala provinsi berdasarkan kebijakan nasional ; 6. penetapan peraturan dan kebijakan bidang sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan skala provinsi berdasarkan kebijakan nasional ; 7. melaksanakan bimbingan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah provinsi meliputi pengelolaan perpustakaan sesuai standar, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar dan pengembangan minat baca ; 8. pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan Kabupaten/Kota; 9. penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah provinsi berdasarkan kebijakan nasional ; 10. pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi daerah provinsi dan Kabupaten/Kota ; 11. pelaksanaan jasa pelayanan koleksi bahan pustaka rujukan (referensi) umum, naskah multimedia sesuai standar nasional ; 12. pemberian persetujuan jadwal retensi arsip kabupaten/kota terhadap arsip yang telah memiliki pedoman retensi ; 13. pemberian persetujuan pemusnahan arsip kabupaten/kota terhadap arsip yang memiliki pedoman retensi ; 14. pengelolaan arsip statis perangkat daerah provinsi, lintas daerah kabupaten/kota, badan usaha milik daerah, swasta dan perorangan skala provinsi ; 15. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis di skala provinsi sesuai kebijakan nasional ;
6
16. penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan dan arsiparis skala provinsi sesuai kebijakan nasional ; 17. penilaian akreditasi perpustakaan di wilayah provinsi dan fasilitasi pustakawan/arsiparis skala provinsi ; 18. menyelenggarakan diklat teknis dan fungsional perpustakaan dan kearsipan ; 19. pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota ; 20. pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan pembinaan oleh kearsipan kabupaten/kota; dan 21. menyelenggarakan kesekretariatan badan. Bagian Kedua Kepala Badan Pasal 8 Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan perpustakaan, arsip dan dokumentasi; 2. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 3. perencanaan, pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi melalui pendidikan dan latihan teknis perpustakaan, arsip dan dokumentasi; 4. pengawasan, pengendalian, pembinaan dan memberdayakan sumber daya aparatur Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; 5. penyelenggaraan urusan ketatausahaan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan 6. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas atau fungsi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 10 Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
7
1. mengoordinasikan penyusunan rencana, program dan anggaran badan; 2. menyiapkan bahan-bahan ketentuan, peraturan perundang-undangan; 3. mengoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian dan penilaian angka kredit jabatan fungsional; 4. mengoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan; 5. mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum, urusan rumah tangga/urusan dalam hubungan masyarakat serta keprotokolan; 6. pelaksanaan urusan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan; 7. melaksanakan dokumentasi peraturan perundang-undangan; dan 8. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 12 Sekretaris, membawahkan : 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program ; 2. Kepala Sub Bagian Keuangan; 3. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian. Paragraf 1 Sub Bagian Penyusunan Program Pasal 13 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran badan, serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi : 1. menyiapkan bahan dan data penyusunan program dan anggaran; 2. menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran badan ; 3. mengolah, meneliti dan mempelajari bahan dan data penyusunan program, anggaran; 4. mengolah pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan Pasal 15 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas penatausahaan keuangan, membimbing bendaharawan pengeluaran dan penerimaan dan melakukan/meneliti verifikasi SPP dan melaksanakan akuntansi dan Laporan Keuangan Badan Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : 1. membuat dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
8
2. 3. 4. 5. 6.
melaksanakan penatausahaan keuangan SKPD; melakukan bimbingan dan pembinaan kepada bendaharawan; melakukan penelitian kelengkapan dan melakukan verifikasi SPP/SPJ; melakukan permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD); melaksanakan akuntansi SKPD dan menyiapkan laporan keuangan badan; dan 7. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian Pasal 17 Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan keperluan urusan surat-menyurat, urusan perlengkapan, urusan inventaris barang, urusan dalam, humas, hukum dan keprotokolan serta administrasi kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan. Pasal 18 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 1. membuat dan menyusun rencana program dan kegiatan anggaran Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 2. menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan surat-menyurat; 3. menyelenggarakan urusan perlengkapan/inventarisasi barang-barang; 4. menyelenggarakan urusan kehumasan, keprotokolan; 5. menyelenggarakan bimbingan kepada bendaharawan barang serta membuat rencana kebutuhan barang unit (RKBU); 6. menyelenggarakan urusan rumah tangga/urusan dalam; 7. membuat dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian; 8. menyusun formasi pegawai; 9. menyusun Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai; 10. menyusun rencana pengembangan, pendidikan dan latihan struktural; 11. pelaksanaan penilaian jabatan fungsional ; 12. pelaksanaan kesejahteraan pegawai meliputi : kenaikan pangkat, berkala dan pemberian cuti pegawai, pakaian kerja, makanan/ minuman, pensiun, kesehatan pegawai; 13. pelaksanaan organisasi dan tatalaksana; 14. melaksanakan analisis jabatan, formasi jabatan dan evaluasi kelembagaan; dan 15. pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas. Bagian Keempat Bidang Teknis Perpustakaan Pasal 19 Kepala Bidang Teknis Perpustakaan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan Bidang Teknis Perpustakaan. Pasal 20
9
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Bidang Teknis Perpustakaan menyelenggarakan fungsi : 1. menyusun rencana program dan kegiatan bidang Teknis Perpustakaan sesuai ketentuan yang berlaku serta standard nasional; 2. menyusun rencana pengembangan koleksi bahan pustaka terseleksi; 3. menyelenggarakan pengadaan bahan bahan pustaka dan pengolahan bahan pustaka sesuai ketentuan yang berlaku; 4. melaksanakan penerbitan bahan rujukan seperti : Daftar Tambahan Buku, Katalog Induk Daerah ; 5. melaksanakan dan membuat database (pangkalan data) automasi perpustakaan; 6. melaksanakan jaringan dan kerjasama antar perpustakaan; dan 7. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 21 Kepala Bidang Teknis Perpustakaan membawahkan : 1. Kepala Sub Bidang Akuisisi, Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka ; 2. Kepala Sub Bidang Perawatan Bahan Pustaka. Paragraf 1 Sub Bidang Akuisisi, Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka Pasal 22 Kepala Sub Bidang Akuisisi, Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka mempunyai tugas penyiapan bahan seleksi bahan pustaka, pemilihan bahan pustaka, pengolahan bahan pustaka sesuai ketentuan teknis yang berlaku baik manual maupun secara komputerisasi perpustakaan dan melaksanakan penerbitan bahan rujukan dan jaringan kerjasama perpustakaan. Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Sub Bidang Akuisisi, Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka menyelenggarakan fungsi : 1. membuat dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Akuisisi, Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka; 2. menyusun rencana pengembangan koleksi bahan pustaka sesuai standar nasional; 3. mengumpulkan bahan berupa katalog dari penerbit untuk pengembangan koleksi bahan pustaka; 4. melaksanakan seleksi bahan pustaka sesuai kebutuhan masyarakat; 5. menyelenggarakan pengadaan bahan pustaka dan pengolahan bahan pustaka sesuai ketentuan teknis perpustakaan; 6. melaksanakan dan membuat pangkalan data (database) untuk automasi perpustakaan; 7. melaksanakan penerbitan bahan rujukan seperti Daftar Tambahan Buku dan Katalog Induk Daerah; 8. melaksanakan jaringan dan kerjasama antar perpustakaan; dan 9. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
10
Paragraf 2 Seksi Perawatan Bahan Pustaka Pasal 24 Kepala Seksi Perawatan Bahan Pustaka mempunyai tugas penyiapan bahan-bahan untuk pelestarian kandungan informasi dan fisik bahan pustaka. Pasal 25 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Sub Bidang Perawatan Bahan Pustaka menyelenggarakan fungsi : 1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Perawatan Bahan Pustaka; 2. melaksanakan konservasi, fumigasi dan reprografi bahan pustaka; 3. menyeleksi bahan pustaka yang rusak berat atau ringan untuk diperbaiki dan di jilid; 4. membuat daftar bahan pustaka yang rusak berat untuk dihapus dari nomor induk; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Kelima Bidang Jasa Pelayanan Perpustakaan Pasal 26 Kepala Bidang Jasa Pelayanan Perpustakaan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaporan Bidang Jasa Pelayanan Perpustakaan. Pasal 27 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Bidang Jasa Pelayanan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi : 1. membuat dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Jasa Pelayanan Perpustakaan; 2. menyusun rencana pengembangan pelayanan perpustakaan ke daerahdaerah pinggiran, di dalam wilayah Kota melalui Layanan Perpustakaan Keliling; 3. menyusun rencana pengembangan pelayanan perpustakaan umum dan referensi; 4. menyusun rencana pengembangan layanan bercerita (story telling) kepada anak-anak; 5. menyusun rencana pengembangan layanan perpustakaan melalui teknologi informasi; 6. mengawasi sirkulasi (peminjaman dan pengembalian) bahan pustaka; 7. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 28 Kepala Bidang Jasa Pelayanan Perpustakaan, membawahkan : 1. Kepala Sub Bidang Pelayanan Bahan Pustaka ; 2. Kepala Sub Bidang Pelayanan Sirkulasi dan Retribusi Perpustakaan ;
11
Paragraf 1 Sub Bidang Pelayanan Bahan Pustaka Pasal 29 Kepala Sub Bidang Pelayanan Bahan Pustaka mempunyai tugas penyiapan bahan-bahan layanan perpustakaan kepada masyarakat melalui Layanan Umum, Referensi, Layanan Ekstensi Perpustakaan dan Layanan Teknologi Informasi dan story telling (bercerita).
Pasal 30 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Sub Bidang Pelayanan Bahan Pustaka menyelenggarakan fungsi : 1. membuat dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pelayanan Bahan Pustaka; 2. menyelenggarakan layanan umum kepada masyarakat pemakai jasa perpustakaan; 3. menyelenggarakan layanan referensi kepada masyarakat pemakai jasa perpustakaan; 4. menyelenggarakan layanan ekstensi berupa: Layanan Perpustakaan Keliling, Layanan Perpustakaan Motor Pintar; 5. menyelenggarakan layanan berbasis teknologi informasi; 6. menyelenggarakan layanan bercerita kepada anak-anak (story telling); 7. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bidang Pelayanan Sirkulasi dan Retribusi Pasal 31 Kepala Sub Bidang Pelayanan Sirkulasi dan Retribusi Perpustakaan mempunyai tugas penyiapan bahan-bahan peraturan daerah untuk denda keterlambatan pengembalian buku dan melakukan peminjaman kepada anggota pemakai jasa perpustakaan. Pasal 32 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala Sub Bidang Pelayanan Sirkulasi dan Retribusi Perpustakaan menyelenggarakan fungsi : 1. membuat dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Sirkulasi dan Retribusi Perpustakaan; 2. menyelenggarakan layanan peminjaman dan pengembalian (Sirkulasi) bahan pustaka; 3. menyelenggarakan pemungutan retribusi pembuatan kartu anggota perpustakaan dan denda keterlambatan pengembalian buku berdasarkan Peraturan Daerah; dan 4. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
12
Bagian Keenam Bidang pengembangan dan pembinaan Sumber daya manusia Pasal 33 Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan sumber daya manusia perpustakaan, arsip dan dokumentasi. Pasal 34 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, menyelenggarakan fungsi : 1. membuat dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pengembangan, Pembinaan Sumber Daya Manusia Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; 2. melaksanakan bimbingan teknis semua jenis perpustakaan di Kalimantan Tengah; 3. melaksanakan penyuluhan dan pemasyarakatan perpustakaan melalui : Media Cetak maupun elektronik serta Pameran; 4. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan latihan (Diklat) Fungsional dan Teknis; 5. melaksanakan pengembangan kelembagaan melalui pendataan semua jenis perpustakaan di Kalimantan Tengah ; 6. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar; 7. melaksanakan lomba-lomba perpustakaan ; 8. melaksanakan pengembangan minat baca; dan 9. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 35 Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, membawahkan : 1. Kepala Sub Bidang Pengembangan ; 2. Kepala Sub Bidang Pembinaan; Paragraf 1 Sub Bidang Pengembangan Pasal 36 Kepala Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas penyiapan bahanbahan, menyusun kurikulum diklat dan memasyarakatkan perpustakaan, arsip dan dokumentasi melalui media massa dan elektronik. Pasal 37 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala Sub Bidang Pengembangan menyelenggarakan fungsi : 1. membuat dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ; 2. menyusun kurikulum diklat fungsional/teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
13
3. melaksanakan pendidikan dan latihan fungsional dan teknis; 4. melaksanakan pemasyarakatan perpustakaan melalui : media cetak, elektronik 5. melaksanakan pemasyarakatan perpustakaan melalui pameran; 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bidang Pembinaan Pasal 38 Kepala Sub Bidang Pembinaan mempunyai tugas penyiapan bahan-bahan, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dan pembuatan nomor pokok perpustakaan sesuai standar. Pasal 39 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Kepala Sub Bidang Pembinaan menyelenggarakan fungsi : 1. membuat dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pembinaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; 2. melaksanakan pembinaan teknis semua jenis perpustakaan dan arsip di Kalimantan Tengah; 3. melaksanakan lomba-lomba kepustakaan seperti Lomba Perpustakaan Terbaik, Lomba Pustakawan Teladan dan Lomba Minat Baca Masyarakat. 4. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Ketujuh Bidang Arsip Daerah Pasal 40 Kepala Bidang Arsip Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan-bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan untuk keperluan penataan dan inventarisasi, pengumpulan serta pengelolaan arsip yang di daerah. Pasal 41 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala Bidang Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi : 1. menyusun dan membuat rencana kegiatan dan anggaran bidang arsip daerah; 2. menyiapkan bahan-bahan koordinasi untuk penyelenggaraan inventarisasi, pengumpulan dan pengelolaan arsip; 3. membina kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi kabupaten/kota ; 4. menyelenggarakan pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah provinsi dan lembaga kabupaten/kota; 5. menyelenggarakan pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan pembinaan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota; 6. menyelenggarakan pelestarian arsip yang terkumpul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14
7. melaksanakan persetujuan jadwal retensi arsip kabupaten/kota terhadap arsip yang telah memiliki pedoman retensi; 8. melaksanakan persetujuan pemusnahan arsip kabupaten/kota terhadap arsip yang telah memiliki pedoman retensi; 9. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kearsipan; dan 10. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 42 Kepala Bidang Arsip Daerah, membawahkan : 1. Kepala Sub Bidang Penataan dan Inventarisasi Arsip ; 2. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Arsip ; Paragraf 1 Sub Bidang Penataan dan Inventarisasi Arsip Pasal 43 Kepala Sub Bidang Penataan dan Inventarisasi Arsip mempunyai tugas penyiapan bahan-bahan penataan dan inventarisasi arsip yang ada diberbagai instansi pemerintah dan swasta. Pasal 44 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kepala Sub Bidang Penataan dan Inventarisasi Arsip menyelenggarakan fungsi : 1. menyusun dan membuat rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Penataan dan Inventarisasi; 2. melaksanakan rencana penataan dan inventarisasi arsip di berbagai instansi pemerintah/swasta sesuai perundang-undangan yang berlaku; 3. melaksanakan pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota; 4. melaksanakan pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan pembinaan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota. 5. melaksanakan pembinaan kearsipan instansi pemerintah/swasta di Kalimantan Tengah; dan 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bidang Pengelolaan Arsip Pasal 45 Kepala Sub Bidang Pengelolaan Arsip mempunyai tugas penyiapan bahanbahan dan pengelompokan arsip, perawatan dan pendayagunaan arsip. Pasal 46 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Arsip menyelenggarakan fungsi : 1. membuat dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pengelolaan Arsip; 2. melaksanakan pembuatan jadwal retensi arsip yang telah memiliki pedoman retensi;
15
3. mengusulkan pembuatan jadwal pemusnahan arsip yang telah memiliki pedoman retensi; 4. melaksanakan pengelompokan arsip-arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. melakukan pelestarian kandungan informasi dan fisik arsip melalui Fumigasi; 6. melaksanakan pendayagunaan arsip pada masyarakat pengguna; dan 7. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Kedelapan Bidang Dokumentasi Dan Deposit Pasal 47 Kepala Bidang Dokumentasi dan Deposit mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan untuk pelaksanaan Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, terkait pelestarian koleksi daerah. Pasal 48 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kepala Bidang Dokumentasi dan Deposit menyelenggarakan fungsi : 1. membuat dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Dokumentasi dan Terbitan Daerah; 2. menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis di bidang terbitan daerah; 3. penerimaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pendayagunaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam; 4. pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam; 5. pelaksanaan penyusunan Bibliografi Daerah dan Daftar Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR), Indeks berita surat kabar dan majalah/bulletin terbitan daerah; 6. pelaksanaan Koordinasi pelestarian tingkat daerah provinsi; dan 7. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 49 Kepala Bidang Dokumentasi dan Deposit, membawahkan : 1. Kepala Sub Bidang Dokumentasi; 2. Kepala Sub Bidang Deposit. Paragraf 1 Sub Bidang Dokumentasi Pasal 50 Kepala Sub Bidang Dokumentasi mempunyai tugas penyiapan bahanbahan untuk pengumpulan dan dan penyelamatan dokumen yang terkait dengan bahan yang bernilai sebagai bahan publikasi. Pasal 51 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Kepala Sub Bidang Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :
16
1. membuat dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Dokumentasi; 2. mengumpulkan, menyeleksi dan mengolah bahan yang bernilai ; 3. menyusun atau menata bahan-bahan menurut teknis dokumentasi; 4. menyatukan dan mengelompokkan bahan-bahan dokumen; 5. menyiapkan bahan-bahan sebagai publikasi untuk dilayankan; 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bidang Deposit Pasal 52 Kepala Sub Bidang Deposit mempunyai tugas penyiapan bahan-bahan untuk pengumpulan dan penyelamatan dokumen yang terkait dengan serah-simpan karya cetak dan karya rekam, membuat daftar karya cetak dan karya rekam (KCKR), menyusun bibliografi daerah, indeks berita surat kabar/majalah/bulletin terbitan daerah. Pasal 53 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Kepala Sub Bidang Deposit, menyelenggarakan fungsi : 1. membuat dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Deposit; 2. mengolah, mendayagunakan dan menyimpan perolehan hunting untuk koleksi deposit; 3. melaksanakan penerimaan, pengumpulan karya cetak dan karya rekam di instansi pemerintah/swasta, perorangan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku; 4. melaksanakan penyusunan Bibliografi Daerah, Daftar Karya Cetak dan Rekam (KCKR), Indeks Berita Surat Kabar/Majalah/Bulletin terbitan daerah sesuai standar yang berlaku; 5. melaksanakan koordinasi pelestarian dengan pemerintah kabupaten/kota di provinsi; dan 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Kesembilan Bidang Pengolahan Data Dan Informasi Pasal 54 Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan dan mengolah data serta, pelaporan dan menganalisis dan menyajikan informasi Kepustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Pasal 55 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi : 1. mengoordinasikan pengolahan data dan pelayanan informasi ; 2. melaksanakan pengolahan data dan informasi kepustakaan, Arsip dan Dokumentasi; 3. pelayanan data dan informasi kepustakaan, Arsip dan Dokumentasi; 4. melaksanakan analisis dan pengujian serta melakukan penilaian terhadap data dan informasi kepustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
17
5. pelayanan seleksi dan uji mutu standar data dan informasi kepustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 56 Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi, membawahkan : 1. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi ; 2. Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Analisa Data ; Paragraf 1 Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pasal 57 Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas menghimpun data sebagai bahan pengolahan dan dan Informasi, serta pemantauan terhadap data dan informasi, analisa penyajian data dan informasi kepustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Pasal 58 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi : 1. menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi kepustakaan, Arsip dan Dokumentasi; 2. menyiapkan bahan pemantauan pengolahan data dan informasi kepustakaan, Arsip dan Dokumentasi ; 3. melaksanakan seleksi dan uji mutu standar pengolahan data dan informasi kepustakaan, Arsip dan Dokumentasi ; 4. melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan pengolahan data dan informasi kepustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bidang Pelaporan dan Analisa Data Pasal 59 Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pelayanan Data mempunyai tugas menghimpun bahan dan data pelaporan serta analisa data Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Pasal 60 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Analisa Data menyelenggarakan fungsi : 1. menyiapkan bahan dan data penyusunan pelaporan dan analisa data; 2. perencanaan kegiatan penyelenggaraan penyusunan laporan dan analisa data; 3. menyusun laporan akuntabilitas kinerja Perpustakaan, arsip dan dokumentasi ; 4. melakukan analisa data bidang kepustakaan, arsip dan dokumentasi ; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
18
BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 61 Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sebagian tugas Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 62 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN Pasal 63 (1) UPTB mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana operasional Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
teknis
(2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan BAB VII TATA KERJA Pasal 64 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjukpetunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing- masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
19
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 65 Uraian tugas masing-masing pejabat dan pelaksana pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ditetapkan oleh Kepala Badan dengan Peraturan Kepala Badan. Pasal 66 Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 67 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2008 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd AGUSTIN TERAS NARANG Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd THAMPUNAH SINSENG BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 42
LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2008 TANGGAL 1 JULI 2008
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
BIDANG TEKNIS PERPUSTAKAAN
SUB BIDANG AKUISISI, PENGADAAN & PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA
SUB BIDANG PERAWATAN BAHAN PUSTAKA
BIDANG JASA PELAYANAN PERPUSTAKAAN
BIDANG PENGEMBANGAN & PEMBINAAN SDM
SUB BIDANG PELAYANAN BAHAN PUSTAKA
SUB BIDANG PELAYANAN SIRKULASI DAN RETRIBUSI
BIDANG ARSIP DAERAH
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG DOKUMENTASI DAN DEPOSIT
SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENGOLAHAN DATA & INFORMASI
SUB BIDANG PENGEMBANGAN
SUB BIDANG PENATAAN DAN INVENTARISASI ARSIP
SUB BIDANG DOKUMENTASI
SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA & INFORMASI
SUB BIDANG PEMBINAAN
SUB BIDANG PENGELOLAAN ARSIP
SUB BIDANG DEPOSIT
SUB BIDANG PELAPORAN & ANALISA DATA
UPTB GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd AGUSTIN TERAS NARANG