GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PIDATO PENGANTAR GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBENUR DAN WAKIL GUBERNUR MASA JABATAN TAHUN 2010 - 2015
DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA KE – 6 DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TANGGAL, 1 JULI 2015
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Om Suastiastu, Shalom, Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian. Yang Saya Hormati : Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah; Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah; Saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah; 1
Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah; Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; Saudara Kepala Perwakilan BPK RI di Palangka Raya; Saudara Kepala BPKP Perwakilan Prov. Kalteng di Palangka Raya; Saudara
Kepala
Kantor
Otoritas
Jasa
Keuangan
Provinsi
Kalimantan Tengah; Saudara Kepala Badan Intelejen Nasional Kalteng; Saudara Pimpinan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah; Saudara Pimpinan Bank Pembangunan Kalimantan Tengah; Para Rektor Universitas Negeri dan Swasta se-Kota Palangka Raya; Para Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD Provinsi Kalimantan Tengah; Saudara-saudara Tenaga Ahli DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Para Sesepuh Daerah, Pimpinan LSM, Tokoh-tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Insan Pers, dan para undangan sekalian yang berbahagia. Mengawali pidato pengantar ini, marilah kita persembahkan puja dan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia dan penyertaan-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajiban kita dalam membangun provinsi Kalimantan Tengah yang kita cintai bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa di bulan Ramadhan 1436 Hijriah/2015 Masehi kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, semoga ibadah puasa Saudara diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kepada masyarakat yang tidak menjalankan ibadah puasa agar dapat 2
menghormati Saudara-Saudara kita yang menjalankannya dengan menjaga kerukunan, kedamaian, ketentraman, ketertiban dan kebersamaan. Selanjutnya dalam suasana yang berbahagia dan penuh rasa keharmonisan dalam Rapat Paripurna ke-6 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah,
perkenankan
Saya
menyampaikan
Pidato
Pengantar
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
Masa Jabatan
Tahun 2010-2015 kepada Dewan yang terhormat. Hal ini sebagaimana Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor
081/P/2,
tanggal
30
Juli
2010
tentang
Pengangkatan Agustin Teras Narang, SH sebagai Gubernur dan Ir. H. Achmad Diran sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2010-2015 yang akan berakhir pada
tanggal
4 Agustus
2015. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur masa
jabatan
harus
sebelum batas waktu berakhirnya
menyampaikan
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Dewan yang terhormat, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, pada pasal 15 ayat (2) huruf “b” bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) terdiri atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan. Pada Pasal 17 ayat (2) bahwa LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3
Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat. Mekanisme penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri, dengan sistematika pelaporan yang dapat menggambarkan secara komprehensif penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama masa jabatan 5 (lima) tahun. Penyampaian Laporan dimaksud kepada Dewan yang terhormat, merupakan bentuk
koordinasi
dan
komunikasi
serta
transparansi
proses
Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi
seluas-luasnya,
dalam
upaya
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dari waktu ke waktu. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2010-2015 menginformasikan proses kegiatan pemerintahan, pembangunandan pemberdayaan
masyarakat,
dan
berbagai
permasalahan
yang
dihadapi dalam proses pembangunan tersebut, serta beberapa solusi dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025, dan RPJPMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015
dengan
Visi
“Meneruskan
dan
menuntaskan
pembangunan Kalimantan Tengah agar rakyat lebih sejahtera dan bermartabat demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” dengan fokus sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan
dengan
memperhatikan
lingkungan
hidup;
pembangunan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata; pembangunan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau; pembangunan infrastruktur yang menjangkau kantongkantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan 4
ekonomi rakyat; pembangunan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan; peningkatan kerukunan, kedamaian, sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah. Sebagaimana beberapa laporan yang telah disampaikan kepada Dewan yang terhormat, bahwa kita patut bersyukur, berkat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, disertai komitmen, konsistensi dan koordinasi sangat baik selama ini sehingga pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah tumbuh positif di atas rata-rata nasional. Capaian kinerja indikator makro pembangunan di Kalimantan Tengah selama tahun 2010-2015 menunjukkan peningkatan yang sangat berarti. Ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Kalteng yang terus meningkat, pada tahun 2014 meningkat sebesar 6,21% di atas ratarata nasional sebesar 5,21% yang memberi dampak positif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dari 6,77% pada 2010 menjadi 6,07% pada 2014, dan tingkat pengangguran terbuka dari 4,14% pada 2010 menjadi 3,24% pada 2014. Ditengah pembangunan yang terus berlangsung masih terdapat permasalahan, yaitu belum meratanya distribusi pendapatan. Tahun 2014 koefisien gini ratio Kalimantan Tengah sebesar 0,34% artinya ketimpangan distribusi pendapatan
masyarakat
Kalimantan
Tengah
dalam
tingkat
sedang/moderat. Kondisi ini relatif lebih baik dari pada ketimpangan pendapatan pada tingkat nasional. Tingkat inflasi di Kalimantan Tengah menunjukkan adanya trend penurunan. Kalimantan Tengah berhasil mereduksi dari 9,51% pada tahun 2010 menjadi 7,07% pada tahun 2014. Inflasi ini lebih kecil dibandingkan inflasi di level nasional yang mencapai 8,36% pada tahun 2014. Kinerja pembangunan manusia dapat terlihat dari capaian nilai Indeks
Pembangunan
Manusia
(IPM)
yang
terus
mengalami 5
peningkatan dengan baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah meningkat dari 74,64 pada tahun 2010 menjadi 75,68 pada tahun 2014, yang dalam empat tahun terakhir IPM Kalimantan Tengah naik sebesar 1,04 poin. Secara nasional, posisi IPM Kalimantan Tengah cukup menggembirakan karena berada pada urutan ke-7 dan berada di atas indeks pembangunan manusia nasional sebesar 73,81. Dalam upaya mencapai ketahanan pangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara konsisten terus berupaya meningkatkan produksi padi, baik melalui program ekstensifikasi (perluasan lahan sawah) maupun intensifikasi (peningkatan produktivitas). Dalam lima tahun terakhir produksi padi dan produktivitas padi meningkat. Produksi padi meningkat dari 650.416 ton pada tahun 2010 menjadi 838.207 ton pada tahun 2014. Produktivitas padi meningkat dari 26,27 Kwintal/Ha pada tahun 2010 menjadi 34,57 Kwintal/Ha pada tahun 2014. Demikian nilai tukar petani dalam kurun waktu 20102015 cukup berfluktuatif. Indikator ini merupakan indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan petani. Nilai tukar petani Kalimantan Tengah sempat berada di bawah 100% pada tahun 2012 dan 2013. Hal ini mengindikasikan pendapatan petani menurun. Akan tetapi pada tahun 2014, nilai tukar petani meningkat hingga mencapai 101,29%. Kita harapkan di tahun 2015 dan seterusnya meningkat dan semakin berkualitas. Berbagai keberhasilan tersebut di atas, tidak dapat terlepas dari ketersediaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah yang
mengalami
peningkatan yang sangat berarti setiap tahunnya. Jumlah APBD Kalimantan Tengah tahun 2010 sebesar Rp. 1.477.419.971,307,00, dan pada tahun 2011 APBD meningkat
19,24% menjadi Rp.
1.761.607.665.531,00. Jumlah APBD tahun 2012 meningkat 49,15% menjadi Rp. 2.627.371.838.284,14, dan APBD Tahun 2013 sebesar 6
Rp. 3.236.743.389.435,00 (meningkat 23,19%). Selanjutnya jumlah APBD
tahun
2014
meningkat
6,69%
menjadi
Rp.3.453.343.953.374,00, dan APBD tahun 2015 sebesar Rp. 3.652.064.714.929,00 atau meningkat 5,75%. Selanjutnya
perlu
kami
informasikan
bahwa
realisasi
pelaksanaan APBD provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 belum dapat dilaporkan hasilnya secara menyeluruh terhadap daya serap keuangan maupun fisik, mengingat sedang dalam proses. Namun demikian dapat dilaporkan daya serap keuangan dan fisik sampai tanggal 30 Juni 2015 sebagai berikut : Pagu APBD sebesar Rp. 3.652.064.714.929,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 1.738.188.434.929,00 dengan 37 kegiatan, dan Belanja Langsung (BL)
sebesar Rp. 1.913.876.280.000,00 dengan 3.134
kegiatan. Jumlah paket pengadaan barang dan jasa sebanyak 2.492 paket yang terdiri dari Lelang Umum (LU), Lelang Sederhana (LS), Lelang Terbatas (LT), Seleksi Umum (SU), Seleksi Sederhana (SS), Penunjukkan Langsung (PKL), Pengadaan Langsung (PL), Pemilihan Langsung (PML), Kontes, dan Swakelola. Daya serap keuangan dan fisik sampai 30 Juni 2015 untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 735.372.812.979,39 (42,31%), dan realisasi Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 898.888.316.389,85 (46,97%). Sehingga realisasi kumulatif antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.634.261.129.369,24 untuk keuangan 44,75%, dan fisik 46,19%. Saya optimis bahwa daya serap keuangan dan fisik akan mencapai target yang ditetapkan yaitu target triwulan I sebesar 20%, triwulan II sebesar 50%, triwulan III sebesar 85%, dan triwulan IV sebesar 100%.
7
Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat. Selanjutnya dalam kesempatan yang berbahagia ini ijinkan Saya menginformasikan
kepada
Dewan
yang
terhormat
terhadap
pelaksanaan pembangunan urusan wajib pelayanan dasar dan non dasar, serta urusan pilihan di Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir. Pelayanan
bidang
pendidikan
dengan
fokus
peningkatan
pendidikan yang berkualitas, terakses, dan merata di semua jenis dan jenjang pendidikan yaitu jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (0-6 tahun), jenjang Pendidikan Dasar (7-12 tahun), dan jenjang Pendidikan Menengah (13-18 tahun) di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, terutama daerah pedalaman atau terpencil. Keberhasilan akses pelayanan pendidikan di Kalimantan Tengah dapat dilihat dengan meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) disemua jenjang, terutama capaian APK Pendidikan Dasar lebih dari 100%. Namun demikian kita tetap harus jujur bahwa masih banyak anak-anak kita pada usia wajib belajar pendidikan dasar yang belum terjangkau pelayanan pendidikan dengan baik akibat berbagai penyebab. Oleh sebab itu tekad Pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Tengah
terus
memberikan
penyuluhan dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan yang mudah diakses bagi setiap masyarakat, agar semua anak usia wajib belajar 7-12 tahun dapat tertampung dan dilayani pendidikannya, baik melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Demikian halnya untuk mewujudkan pendidikan berkualitas tidak terlepas dari kualitas lembaga pendidikan itu sendiri yang tergambar dari tingkat nilai akreditasi sekolah/madrasah dalam memenuhi standar nasional pendidikan. Oleh sebab itu pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan di setiap lembaga satuan 8
pendidikan harus menjadi prioritas penting. Pemerintah Provinsi selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upayanya untuk pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan, pemenuhan sarana prasarana, kualitas proses pembelajaran, implementasi kurikulum yang baik dan benar, serta ketersediaan biaya pendidikan yang memadai. Untuk itu Pemerintah Provinsi melalui program “Kalteng Harati” bertekad mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan terakses serta merata kepada semua masyarakat Kalimantan Tengah. Pelayanan di bidang kesehatan dengan fokus peningkatan mutu serta derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan
kepada
masyarakat
yang
berkualitas
dan
mudah
dijangkau. Keberhasilan pelayanan kesehatan dapat dilihat dari Kondisi Net Death Neto (NDT) di setiap RSUD kabupaten/kota cukup baik, dan kedepan hal ini perlu ditingkatkan lagi. Demikian pelayanan kesehatan lainnya terus mengalami peningkatan misalnya cakupan pertolongan
persalinan
kepada
ibu
melahirkan.
Pelaksanaan
Universal Child Immunization (UCI) terus kita laksanakan pada setiap desa dan kelurahan. Dengan melaksanakan UCI adalah langkah awal untuk mencapai target Milenium Development Goals (MDGs) dalam upaya menurunkan tingkat kematian anak terus kita optimalkan. Oleh sebab itu, Program “Kalteng Barigas” merupakan strategi yang sangat efektif percepatan peningkatan pelayanan bidang kesehatan di Kalimantan Tengah yang berkualitas dan mudah terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Keberhasilan pembangunan kesehatan yang diukur melalui indikator Angka Harapan Hidup (AHH) cenderung meningkat dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Dalam jangka waktu empat tahun, AHH Kalimantan Tengah meningkat sebesar 0,27 tahun dari 71,20 tahun menjadi 71,47 tahun. Peningkatan AHH di Kalimantan 9
mengindikasikan
bahwa
kesehatan
masyarakat
secara
umum
membaik. Meskipun AHH Kalimantan Tengah telah meningkat, namun pemerintah masih terus berupaya meningkatkan taraf kesehatan dengan target capaian AHH pada tahun 2015 sebesar 72,10 sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015. Demikian pelayanan bidang infrastrukur jalan dan jembatan di Kalimantan Tengah, sudah terkoneksi baik antar jalan kabupaten maupun antar provinsi. Hal ini terlihat dari kondisi jalan yang menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan kondisi jalan ke Provinsi Kalimantan Timur sudah terhubung walaupun sebagian ruasnya masih jalan tanah. Pada lintas selatan sepanjang 835,93 Km ruas jalan dari Batas Kalimantan Barat– Pangkalan Bun sampai dengan Kuala Kapuas, batas Kalimantan Selatan dalam kondisi mantap sepanjang 806,60 Km (96,5%), kondisi
jalan
tidak
mantap
sepanjang
29,326
Km
(3,51%).
Sedangkan Lintas Tengah sepanjang 598,52 Km dari Tumbang Samba sampai dengan Muara Teweh batas Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini mempunyai kondisi mantap sepanjang 518,784 Km (86,68%), dan kondisi tidak mantap sepanjang 79,731 Km (13,32%). Secara keseluruhan kondisi jalan Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang 1.571,263 Km (91,63%) kondisi mantap, dan 143,570 Km (8,38%) dalam kondisi tidak mantap. Pada ruas jalan di lintas selatan telah dilaksanakan pelebaran menjadi 6 meter sepanjang 717,605 Km (85,85%) dan masih terdapat ruas jalan dengan lebar kurang dari 6 meter sepanjang 115,321 Km (13,80%). Sedangkan untuk Lintas Tengah hanya 34,02% (203,618 Km) dengan lebar minimal 6 meter, dan masih terdapat 65,98% (394,897 Km) dengan lebar kurang dari 6 meter. Secara keseluruhan jalan di provinsi Kalimantan Tengah dengan 10
lebar 6 meter sepanjang 971,963 Km (56,69%) dan lebar kurang dari 6 meter sepanjang 739,870 Km (43,14%). Selanjutnya berdasarkan jenis permukaan jalan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaian besar telah diaspal yakni sepanjang 1.411,238 Km (82,30%) yang terletak di lintas selatan sepanjang 835,926 Km, di lintas tengah sepanjang 306,82 Km dan di penghubung lintas sepanjang 268,492 Km. Terdapat jalan sepanjang 279,195 Km (16.29%) masih berupa agregat pada lintas selatan. Lintas tengah 267,295 Km dan penghubung lintas sepanjang 11,90 Km sedangkan yang masih berupa jalan tanah sepanjang 24.4 Km (1,42%) di lintas tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memenuhi kebutuhan air untuk irigasi dan bahan baku air minum berfokus pada 3 (tiga) hal utama, yaitu : konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Strategi dalam mengatasi hal ini telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain Kegiatan Konservasi dilakukan dengan Pembangunan Embung Sababilah di Barito Selatan, Embung Sirau dan Matarah di Barito Timur. Dalam pendayagunaan Sumber Daya Air, telah dilakukan Penyediaan Air untuk irigasi dan air baku seperti Pengembangan irigasi grafitasi semula 11.870 Ha, dikembangkan menjadi 18.706 Ha, Pengembangan daerah rawa yang merupakan kawasan andalan Provinsi Kalimantan Tengah
untuk program
swasembada beras semula seluas 367.517 Ha dikembangkan manjadi 484.936 Ha. Kebijakan pembangunan bidang Kehutanan dititik beratkan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan ekosistem hutan. Kebijakan dimaksud sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan 11
Tengah 2010-2015, dimana kontribusi sektor kehutanan masih didominasi oleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Selain itu, perkembangan industri kehutanan di Kalimantan Tengah masih menjadi salah satu penyedia lapangan kerja. Luas areal wilayah hutan di Kalimantan Tengah sebagaimana SK Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tentang Penunjukan Areal di Wilayah Kalimantan Tengah seluas 15,3 Juta Ha. Luas tersebut mencakup 6 (enam) fungsi kawasan, antara lain Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 1,630 Juta Ha (10,57%), Hutan Lindung 1,347 Juta Ha (8,73%), Hutan Produksi Terbatas 3,317 Juta Ha (21,50%), Hutan Produksi Biasa 3,881 Juta Ha (25,28%), Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversikan 2,543 Juta Ha (16,49%) dan Areal Penggunaan Lain 2.207 Juta Ha (17,55%). Dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya hutan terhadap bahaya
kebakaran,
Pemerintah
Provinsi
dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota bersinergi menjaga dan mengawasi penurunan laju degradasi sumberdaya hutan dan gangguan terhadap kawasan hutan lainnya secara intensif. Salah satu indikatornya adalah jumlah titik panas (hotspot) sebagai indikasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan sebesar 20% setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2014 terjadi penurunan jumlah hotspot di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 23,24%. Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan meliputi pencegahan (preventif), penanggulangan (represif) dan penanganan pasca kebakaran untuk memulihkan kembali fungsi hutan, melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan konservasi pada kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS). Lahan kritis di KalimantanTengah seluas 4.523 juta Ha. terdiri dari kategori sangat kritis. Kondisi ini memerlukan kerja keras untuk menuntaskan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan terus kita laksanakan secara berkelanjutan. 12
Pembangunan bidang pertanian dan peternakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cukup berhasil dalam upaya peningkatan produksi pangan. Perhatian pemerintah daerah fokus pada upaya peningkatan produksi pangan, khususnya padi yang menjadi unggulan tanaman pangan, dan optimalisasi lahan pertanian serta peningkatan produktivitas padi dalam upaya mempertahan dan meningkatkan bahan pangan pokok, khususnya beras. Produksi padi Kalimantan
Tengah
mengalami
peningkatan
yang
cukup
menggembirakan yaitu peningkatan hasil panen rata-rata 14,91%, dengan rata-rata peningkatan produktivitas 21,66% dan rata-rata peningkatan produksi sebesar 39,79%. Dari 492.250 ton gabah kering giling (GKG) pada tahun 2010 menjadi 853.029 ton GKG pada tahun 2014. Selanjutnya ketersediaan lahan untuk tanaman hortikultura seperti buah dan sayur juga mendapat perhatian cukup serius. Konstribusi tanaman dimaksud, mampu memberikan nilai ekonomis kepada peningkatan kesejahteraan bagi para petani. Pengembangan kebun buah-buahan dan Tanaman Lokal terus dilaksanakan secara bertahap dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan. Mengingat mutu dan produksi buah-buahan lokal seperti durian, rambutan, cempedak, papaken, jeruk dan beberapa buah lainnya mampu memberikan pilihan tersendiri serta harganya cukup terjangkau. Demikian juga dengan pengembangan peternakan dalam arti luas terus mengalami peningkatan yang sangat baik. Populasi ternak sapi, kerbau, ayam ras dan ayam petelur serta babi terus mengalami peningkatan yang sangat berarti. Akan tetapi pada hari besar keagamaan dan tahun baru permintaan daging oleh masyarakat masih perlu penambahan dari luar provinsi, dan hal ini harus menjadi perhatian bagi kita dengan meningkatkan upaya pembinaan petani 13
peternak dalam meningkatkan produktivitas ternaknya yang mampu memenuhi kebutuhan daerah dengan baik. Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat. Usaha perkebunan merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini didukung oleh tersedianya lahan untuk menunjang usaha tersebut. dan
berimbas
positif
kepada
penanaman
modal
di
bidang
perkebunan dan sektor jasa lainnya. Ketersediaan potensi lahan untuk pengembangan perkebunan tidak kurang dari 3,139 juta Ha. Berdasarkan data statistik perkebunan angka tetap tahun 2014 total areal perkebunan di Kalimantan Tengah seluas 1.673.253 Ha terdiri dari perkebunan rakyat seluas 608.587,74 Ha (41,54%) dan perkebunan swasta seluas 1.062.445,46 Ha (58,45%). Seiring dengan lajunya usaha dibidang perkebunan, maka daya serap tenaga kerja pada bidang ini, meningkat sebesar 8,36%. Pada sisi yang lain kontribusi perkebunan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 2014 sebesar 23,50% sedangkan pendapatan petani perkebunan mengalami peningkatan sampai 52,64%. Ekspor komoditas perkebunan baru terbatas pada kelapa sawit/CPO dan Karet/Sir20. Selanjutnya Saya telah instruksikan kepada SKPD terkait untuk terus mendorong kepada semua Perkebunan Besar Swasta (PBS) agar melaksanakan kewajibannya menjalankan program CSR sebagai bagian tanggung jawab moral pihak investor kepada masyarakat sekitarnya. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan peran masyarakat desa dalam proses pembangunan dan menghargai serta melestarikan budaya lokal, maka diperlukan pemberdayaan masyarakat desa 14
setempat. Salah satu dari berbagai program atau kegiatan adalah Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan agar semangat kegotong royongan
tidak pudar dimakan waktu
seiring
perkembangan
teknologi dan informasi terus merambah pola berpikir anggota masyarakat
Oleh sebab itu, kegiatan ini
sangat penting untuk
dilestarikan, karena mampu dan dapat menciptakan kembali rasa kekeluargaan. Demikian halnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya menghapus ketertinggalan pembangunan desa dari predikat desa tertinggal bahkan sangat tertinggal bisa menjadi desa tidak tertinggal (maju), melalui Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L). Program ini bertujuan membangun dan memelihara desa dengan berbasis kearifan lokal agar desa tersebut mampu mandiri untuk meningkatkan
kesejahteraan
masyarakatnya
dengan
memberdayakan perekonomian masyarakat setempat. Target PM2L setiap tahunnya meningkatkan status desa tertinggal menjadi desa tidak tertinggal sebanyak 42 desa/kelurahan. Data tahun 2010 jumlah desa sangat tertinggal di Kalimantan Tengah sebanyak 3 (tiga) desa, dan desa tertinggal sebanyak 300 desa. Berkat kebersamaan dari semua pihak terkait dengan disertai niat yang tulus untuk membangun, maka dalam kurun waktu lima tahun, program
PM2L
tersebut
mampu meningkatkan
kualitas
desa
tertinggal menjadi desa tidak tertinggal sebanyak 210 desa (69,31%). Keberhasilan PM2L tersebut harus ditingkatkan di masa mendatang yang lebih baik, dengan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai kendala dan hambatan yang ada, sehingga tujuan PM2L dapat tercapai dengan baik. Peran dan fungsi
setiap SKPD 15
Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota harus disinergikan lebih baik dengan memberikan tanggung jawab dalam membangun dan memelihara desa sesuai tugas pokok dan fungsinya secara langsung yang disesuaikan dengan perencanaan pembangunan desa yang bersangkutan. Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat. Pembangunan
di
bidang
kebudayaan
dan
pariwisata
di
Kalimantan Tengah terus diupayakan peningkatannya dengan melibatkan semua pihak terkait dengan konsep gotong royong. Konsep ini memberikan peluang keikutsertaan seluruh masyarakat yang bergerak dalam dunia usaha jasa pariwisata bersama Pemerintah Daerah meningkatkan penyelenggaraan pariwisata yang profesional
dengan
berdampak
terhadap
mengembangkan peningkatan
ekonomi
perekonomian
kreatif,
agar
masyarakat
Kalimantan Tengah yang lebih baik. Dengan rencana pengembangan kepariwisataan di Kalimantan Tengah 2010-2015 dengan fokus peningkatan kunjungan wisatawan lokal dan wisatawan asing mengalami peningkatan yang sangat baik. Keragaman budaya Dayak dan kondisi geografis serta keunikan hewan endemik khas Kalimantan Tengah menjadi daya tarik tersendiri. Di samping itu, Kalimantan Tengah mempunyai 2 (dua) buah Taman Nasional cukup terkenal serta mampu menarik wisatawan untuk berkunjung dan menikmati keberadaan taman nasional dimaksud. Keberadaan rumah tradisional masyarakat Dayak yang disebut “Huma Betang” juga merupakan daya tarik tersendiri bagi
wisatawan
khususnya
wisatawan
mancanegara.
Namun
demikian kemasan dalam menyajikan pariwisata harus ditingkatkan sedemikian rupa, terutama dalam kemasan penyajian kunjungan 16
yang lebih menarik dan terpadu dalam satu paket perjalanan, sehingga para wisatawan asing khususnya merasa nyaman, aman, dan senang serta membelanjakan uangnya yang berdampak terhadap
perkembangan
ekonomi
dan
pada
akhirnya
akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Perkembangan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan terus mendapat perhatian Pemerintah Kalimantan Tengah, karena potensi kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah sangat menjanjikan dengan panjang garis pantai lebih dari 700 Km. Potensi kelautan dan perikanan tersebut diyakini mampu mendorong roda perekonomian masyarakat,
sehingga
memberikan nilai tambah
kepada pengembangan wilayah, menciptakan lapangan kerja yang produktif, peningkatan pendapatan nelayan serta meningkatkan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan. Konsumsi ikan masyarakat Kalimantan Tengah mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata-rata 45,89 Kg/perkapita. Hal ini berpengaruh positif terhadap derajat kesehatan masyarakat. Dengan demikian peran dari Perikanan dan Kelautan sangat strategis untuk menyediakan ketersediaan ikan yang berkualitas untuk memenuhi gizi masyarakat maupun untuk keperluan dunia usaha lainnya. Sektor Pertambangan di Kalimantan Tengah
memiliki potensi
cukup besar antara lain batubara, emas, pasir zircon dan berbagai bahan galian lainnya. Untuk mengeksploitasikan sumber daya alam tersebut, terdaftar 5 (lima) perusahaan pemegang kontrak karya, 15 perusahaan pemegang PKP2B dan 992 perusahaan pemegang IUP dengan total produksi sebesar 3.358.258,78 ton batubara, 255.100 ton bauksit dan 5.082 ton zircon. Penambangan biji besi belum melakukan produksi karena terkendala dari segi tidak adanya
smelter.
17
Dalam upaya memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat, Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah membuat program inovatif yang dikenal dengan program “Kalteng Tarang”. Program tersebut mempunyai
tujuan
untuk
mempercepat proses
pembangunan
pembangkit listrik disertai pengadaan transmisi kelistrikan sampai ke beberapa wilayah dengan menggunakan bahan bakar batu bara, gas alam maupun bahan bakar lainnya. Sebagai implementasinya untuk memenuhi kebutuhan energi kelistrikan dengan membangun PLTGU di Bangkanai, Pulang Pisau dan Sampit. Walaupun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya antara lain persoalan pembebasan lahan untuk membangun Tower Sutet dengan biaya ganti rugi cukup besar diminta oleh masyarakat tetap dilakukan mediasi secara musyawarah
untuk
mufakat.
Kita
mengalami
kendala
dalam
penyediaan energi listrik, namun demikian kita patut bersyukur bahwa masyarakat di wilayah pedesaan dari 1.434 desa di Kalimantan Tengah sudah menikmati listrik berjumlah 1.222 desa (85%), dengan jumlah rumah tangga sebanyak 420.637 rumah tangga (69,30%). Oleh sebab itu program Kalteng Tarang harus terus ditingkatkan pelaksanaannya dengan strategi yang tepat agar desa dan rumah tangga yang belum memperoleh aliran listrik dapat tersedia dalam waktu segera. Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat. Dalam rangka mendorong dan mempercepat peningkatan investasi di Kalimantan Tengah dalam kaitan dengan memanfaatkan sumber daya alam, Pemerintah Provinsi terus melakukan promosi di dalam dan luar negeri tentang potensi investasi di wilayah Kalimantan
Tengah.
Dengan
dilaksanakan
berbagai
promosi
tersebut, maka total investasi dalam bentuk PMDN selama tahun 18
2014 sebanyak 167 perusahaan dari target 163 perusahaan meningkat 102,45%. Investasi dalam PMA ditarget sebanyak 277 dapat direalisasikan sebesar 296 atau naik 106,85%. Demikian halnya dengan pembinaan maupun pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terus mendapat perhatian kita bersama. Melalui wadah kegiatan koperasi mampu mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang maju, mandiri, adil, makmur dan sejahtera. Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, merupakan pelaku ekonomi terbesar. Pertumbuhan koperasi pada per 31 Desember Tahun 2014 berjumlah 3.105 unit, meningkat 444 unit atau 16,69% dari 2.661 unit pada tahun 2011. Meningkatnya jumlah Koperasi baru, terutama di Kabupaten Pemekaran, dan secara spesifik terutama wilayah perkebunan sawit, pertambangan dan sektor usaha lainnya. Total koperasi aktif selama tahun 2014, sebanyak 2.268 unit, dengan berbagai bidang usaha, sedangkan Koperasi Tidak aktif pada tahun 2014 sebanyak 837 unit. PDRB Kalimantan Tengah pada triwulan III-2014 tumbuh sebesar 5,54% dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor industri pengolahan
sebesar 14,43%, dan laju inflasi tahun 2014 sebesar
7,07%. Selanjutnya nilai kontribusi sektor industri terhadap PDRB sampai triwulan III tahun 2014 sebesar 7,14% dan kontribusi sektor perdagangan
terhadap
PDRB
sampai
triwulan
III
keuangan,
persewaaan jasa perusahaan. Tingkat perkembangan dimaksud, disebabkan membaiknya infrastruktur terutama jalan dan jembatan serta fasilitas pelabuhan yang tersedia sangat memadai dan berdampak positif terhadap pergerakan barang dan jasa. Di samping itu, kondisi kawasan nasional dan regional relatif stabil.
19
Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah harus menjadi faktor penting, oleh sebab itu dalam mewujudkan kepuasan masyarakat tersebut perlu dilakukan berbagai inovasi pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya melakukan berbagai inovasi publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Inovasi Daerah
harus
dilakukan
dalam
rangka
meningkatkan
kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan beberapa prinsip antara lain : peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas layanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum. Pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikutsertakan
berbagai
inovasi
pelayanan
publik
penyelenggaraan pemerintahan daerah ke tingkat nasional untuk dinilai tim inovasi pusat sebanyak 29 inovasi dari jumlah 1.189 inovasi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Kita patut bersyukur dari sekian banyak inovasi tersebut, 3 (tiga) inovasi pelayanan publik dari Kalimantan Tengah masuk Top 99 yaitu : Sistem Pengendalian Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah, Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian
Pembangunan
Daerah
(SIMP2D),
dan
Sistem
Percepatan Penyerapan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah. Dari tiga nominasi tersebut inovasi Sistem Pengendalian Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah masuk kategori Top 25 nasional, dan Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam urutan ke 2 (dua) terbanyak mengikutsertakan inovasi daerah ke tingkat nasional selain Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jambi. Selain itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 ini mendapat penghargaan dari Menteri
Dalam
Negeri
atas
keberhasilan
penuntasan
Penyelenggaraan Adminstrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. 20
Masih banyak penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) tahun terakhir, dan sesuai LKPJ Akhir Anggaran 2014 yang telah disampaikan dihadapan Dewan yang terhormat pada tanggal 28 Maret 2015, bahwa pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh berbagai penghargaan
dari
Pemerintah
Pusat
atas
prestasi
dalam
penyelenggaraan pemerintahan antara lain : Terbaik 2 (dua) atas kinerja pengelolaan keuangan tahun anggaran 2014; National
Precurement Award 2014 untuk katagori kepemimpinan dalam transformasi pengadaan lelang secara elektronik; Terbaik 1 (satu) sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dari
Kementerian
Koordinator Perekonomian serta Bank Indonesia. Selain itu kita patut bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas ijin dan penyertaannya kita dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik, sehingga pada tahun ini pemerintah provinsi Kalimantan Tengah memperoleh Opini BPK Wajar
Tanpa
Pengecualian
(WTP)
atas
Laporan
Keuangan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014. Keberhasilan ini merupakan buah karya dari kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas kita bersama yang harus dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang. Saya tetap berharap kepada semua SKPD untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tertib, efektif, dan efisien. Laksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 secara konsisten oleh pimpinan dan seluruh pegawai ASN melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah/negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya
dalam
upaya
memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat desa yang lebih efektif dan efisien, Pemerintah Provinsi 21
Kalimantan Tengah telah mendorong percepatan program Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN). Dengan berbagai upaya kita bersyukur bahwa dari jumlah kecamatan di Kalimantan Tengah sebanyak 136 kecamatan di 14 Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan PATEN berjumlah 131 Kecamatan (96,32%) dan yang masih dalam proses persiapan berjumlah 5 Kecamatan (3,68%). Dengan program PATEN ini maka masyarakat di daerah pedalaman dalam hal pelayanan perijinan dan non perijinan dapat diselesaikan pada tingkat kecamatan. Selain itu PATEN juga akan mampu memberikan konstribusi positif terhadap kinerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam upayanya memberikan pelayanan perijinan di kabupaten/kota yang lebih efektif dan efisien. Pelayanan
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
kepada
masyarakat yang mudah dan murah harus menjadi perhatian kita, oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya
meningkatkan
tertib
database
kependudukan,
tertib
penerbitan NIK, dan tertib dokumen kependudukan, baik Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Pencatatan Sipil. Sebab sesuai UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan terhadap UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap
masyarakat
Indonesia
dalam
melakukan
pengurusan
administrasi kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis, oleh sebab itu masyarakat harus diberikan informasi yang benar dan jelas agar mereka dapat memahami hak dan kewajibannya terhadap kepemilikan dokumen sebagai warga Negara Indonesia. Pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain : proses penerbitan akta kelahiran yang terlambat tidak lagi melalui proses penetapan pengadilan, pemberlakuan KTP-elektronik seumur hidup. 22
Selain itu kebijakan penertiban KTP-Elektronik mulai proses
pencetakannya
telah
dilimpahkan
dari
tahun 2015
pusat
kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Kabupaten/Kota
sehingga
pelayanan
kepada
masyarakat yang membutuhkan KTP Elektronik dapat terlayani dengan cepat, akurat, dan memuaskan. Pelayanan kepada masyarakat terhadap tata administrasi pemerintahan akan sangat dipengaruhi oleh kepastian terhadap tata batas wilayah pemerintahan, oleh karena itu kewajiban pemerintah segera
menyelesaikan
tata
batas
tersebut
sesuai
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Proses penetapan batas pemerintahan yang pasti di lapangan diperlukan proses penyelesaian yang dimulai dari pengkajian lapangan, pengambilan posisi koordinat titik batas. Disamping hal tersebut, tidak boleh diabaikan dalam penegasan batas daerah adalah unsur rupabumi (toponimi) disekitar lokasi titik batas. Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah segmen batas kabupaten/kota sebanyak 23 segmen, dan 13 segmen batas antar provinsi terus berupaya menyelesaikan sesuai tahapan yang ada. Pada saat ini penyelesaian tata batas antar kabupaten/kota sudah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti, beberapa segmen sudah definitif dan beberapa sudah mendapat kesepakatan antar 2 (dua) Kepala Daerah. Namun juga masih terdapat beberapa segmen belum disepakati kedua Kepala Daerah, sehingga diperlukan waktu mediasi kembali yang relatif panjang, sebagaimana tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Batas Daerah. Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan pada akhir Juli 2015 semua segmen
batas
kabupaten/kota
sudah
selesai
pada
tahapan
23
penetapan oleh Gubernur, dan selanjutnya akan diusulkan ke Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan secara definitif. Keberhasilan
pelaksanaan
otonomi
daerah
akan
sangat
dipengaruhi potensi sumber daya yang tersedia di suatu daerah. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa keterbatasan sumber daya pasti akan dirasakan oleh setiap daerah. Oleh sebab itu peran kerjasama daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan secara khusus diatur dalam PP Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, agar setiap daerah
melakukan
kesejahteraan
kerjasama
masyarakat,
daerah
dengan
dalam
meningkatkan
berdasarkan
pertimbangan
efisiensi dan efektifitas untuk meningkatkan pelayanan publik dan saling menguntungkan. Selain itu esensi kerjasama daerah untuk memantapkan keterikatan daerah yang satu dengan daerah lainnya, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan kerjasama daerah di Kalimantan Tengah dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir cukup meningkat, baik kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga (swasta). Sampai tahun 2015 jumlah kesepakatan bersama dengan pihak ke-3 (tiga) sebanyak
81
naskah
kesepakatan.
Semua
kesepakatan
itu,
dilengkapi dengan perjanjian kerjasama sebanyak 61 naskah perjanjian dalam bidang pendidikan, pertambangan dan energi serta infrastruktur. Selanjutnya dalam upaya mempercepat pembangunan regional Kalimantan, dilakukan kerjasama antara Pemerintah Provinsi se-Kalimantan
melalui
”Forum
Kerjasama
Revitalisasi,
dan
Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan khususnya di bidang infrastruktur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya juga melakukan 24
kerjasama dengan pemerintah provinsi di luar Kalimantan, antara lain dengan Provinsi Jawa Tengah di bidang Pertambangan dan Energi.
Kesepakatan
dimaksud
berkaitan
dengan
Rencana
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang dan Penyaluran melalui Jaringan Kabel Bawah Laut dari Kalimantan Tengah ke Jawa Tengah. Kerjasama ini akan saling menguntungkan bagi kedua provinsi, dan sekaligus untuk mewujudkan Program Kalteng Tarang. Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat. Sebelum mengakhiri sambutan ini, Saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran dan kesabaran Saudara-Saudara dalam mengikuti penyampaian pidato pertanggungjawaban Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2010–2015. Selanjutnya Saya juga menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan tersebut
terdapat hal-hal
kurang berkenan di hati
Saudara-Saudara sekalian. Pidato Pengantar LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2010-2015 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah lengkap LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2010-2015 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 1 Juli 2015. Selanjutnya Saya sebagai Gubernur dan atas nama pribadi beserta keluarga, serta Sdr. Wakil Gubernur Bapak Ir. H. Achmad Diran berserta keluarga mengucapkan terima kasih yang setulus25
tulusnya atas bantuan, dukungan serta sumbangsih pemikiran yang konstruktif selama ini, sehingga pembangunan di Kalimantan Tengah dapat kita nikmati bersama sebagaimana saat ini. Sebagai manusia biasa, sudah pasti kami berdua memiliki kelemahan dan kekurangan, oleh sebab itu kami mohon maaf jika selama ini apa yang telah kami lakukan masih terdapat kekurangan dan belum memuaskan semua pihak. Kami berharap semoga Provinsi Kalimantan Tengah ke depan lebih maju, jaya, makmur, rukun, damai, sejahtera, bermartabat, dan berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian
Pidato
Pertanggungjawaban
Pengantar
Laporan
Keterangan
Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalimantan Tengah
Masa Jabatan Tahun 2010-2015,
semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati dan meridhoi setiap amal dan perbuatan kita. Dengan memohon penyertaan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Saya menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2010-2015, beserta lampirannya kepada Dewan yang terhormat untuk dibahas dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekian dan terima kasih. Wabilllahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamu’alaikum Wr.Wb. Om Santi-Santi-Santi Om. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd
DR. A. TERAS NARANG, SH 26
