GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 97 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 97 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2011 - 2030 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2011 - 2030;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

1

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

2

17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020) 18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

3

27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4749); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 30. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; 32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 33. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 35. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil dan Perairan di Sekitarnya; 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut; 38. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Jawa Timur; 40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

4

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011-2030 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 5. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat RSWP-3-K Provinsi adalah rencana yang memuat kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat guna memantau rencana pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Jawa Timur. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan RSWP-3-K 7. lnstansi/Lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan RSWP-3-K BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 (1) RSWP-3-K Provinsi Jawa Timur merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur merupakan komplemen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Timur; (2) RSWP-3-K Provinsi Jawa Timur mengintegrasikan kegiatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasar prinsip-prinsip manajemen;

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

5

(3) RSWP-3-K Provinsi Jawa Timur direncanakan dan dilaksanakan dengan melibatkan peranserta Masyarakat Adat dan/ atau Masyarakat Lokal maupun pemangku kepentingan lainnya. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 RSWP-3-K Provinsi ditetapkan dengan maksud : a. untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai tujuan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara menyeluruh; b. untuk memberikan kerangka dasar sebagai landasan bagi penyusunan Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Provinsi; c. sebagai norma, standar dan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur dalam rangka perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan; d. sebagai strategi dasar dan keserasian dalam rangka pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi kesejahteraan masyarakat Pasal 4 RSWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk mengakomodasi : a. upaya memulihkan dan menjamin hak serta kewajiban masyarakat mengelola sumberdaya wilayah pesisir dan pulaupulau kecil secara berkelanjutan; b. upaya melindungi dan memperbaiki ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; c. upaya mengembangkan system pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal, efisien dan berkelanjutan, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; d. upaya meminimalkan konflik pemanfaatan dan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga dapat dicapai keterpaduan dan keberlanjutan program pembangunan.

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

6

BAB IV VISI DAN MISI Pasal 5 (1) Visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi adalah "Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terintegrasi, Aman, serta Berkelanjutan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur" (2) Misi dalam mewujudkan pembangunan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil meliputi : a. meningkatkan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulaupulau kecil yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; b. meningkatkan keamanan dan stabilitas sosial serta ketahanan terhadap bencana; c. melindungi keaneka - ragaman hayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Jawa Timur; d. meningkatkan daya saing potensi ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tidak mengganggu fungsi konservasi setempat; e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan melalui penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulaupulau kecil; dan f. meningkatkan kerjasama sinergi antar sektor. BAB V SISTEMATlKA Pasal 6 Sistematika RSWP-3-K Provinsi meliputi : a. BAB I

: PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, landasan hukum, ruang lingkup kegiatan, istilah dan definisi yang berkaitan dengan wilyah pesisir dan pulau-pulau kecil; b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat deskripsi umum ten tang keadaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi meliputi perairan, ekosistem pesisir, sumberdaya pesisir, jasa kelautan, energy dan sumberdaya kelautan, pulau-pulau kecil, dan kelembagaan, penggunaan ruang wilayah, fasilitas pelayanan umum, infrastruktur wilayah, transportasi darat, laut, udara, kondisi sosial ekonomi, dan rumah tangga nelayan. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

7

c. BAB III : KERANGKA KEBIJAKAN STRATEGIS Memuat visi dan misi, isu pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil terdiri dari : integrasi penataan ruang, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim global, pengembangan sarana dan prasarana social, ekonomi, dan hankam, pemanfaatan pulau kecil dan pulau terluar, pengembangan transportasi laut, penataan kesadaran, kepastian penegakan dan kedaulatan hukum, reklamasi pantai yang berdampak kerusakan pada lingkungan, penataan pemukiman, pencemaran dan konservasi sumberdaya hayati, pengembangan ekonomi, wisata bahari, dan peningkatan kesejahteraan, pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pengembangan kawasan industry, pengelolaan pertambangan, minyak dan gas bumi, kualitas sumberdaya manusia; termasuk tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta target dan indikator. b. BAB IV : KAIDAH PEMBANGUNAN

PELAKSANAAN

DAN

PEMANTAUAN

Memuat langkah-Iangkah pelaksanaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RSWP-3-K Provinsi. RSWP-3-K Provinsi merupakan acuan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Provinsi Jawa Timur, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur, dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur, serta menjadi acuan penyusunan RSWP-3-K Kabupaten/Kota. RSWP3-K Provinsi disusun dalam jangka waktu 20 tahun dengan 4 (empat) tahapan prioritas : Prioritas 1 : Program yang dilaksanakan mulai tahun 2011 - 2015; Prioritas 2 : Program yang dilaksanakan mulai tahun 2016 - 2020; Prioritas 3 : Program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 - 2025; Prioritas 4 : Program yang dilaksanakan mulai tahun 2026 – 2030; c. BAB V

: PENUTUP

Memuat penjelasan bahwa RSWP-3-K Provinsi harus dilengkapi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan dapat dijadikan pedoman untuk mengelola sumber daya pesisir secara berkelanutan.

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

8

BAB VI ISI DAN URAIAN RSWP-3-K PROVINSI Pasal 7 Isi beserta uraian RSWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini BAB VII PEMANTAUAN Pasal 8 (1) Pemantauan pelaksanaan RSWP-3-K Provinsi dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu, dan berkesinambungan (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD dan atau lembaga/instansi terkait dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kewenangannya BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9 RSWP-3-K Provinsi memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 28 Desember 2011 DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Tgl 28 - 12 - 2011 No. 97 Th 2011 / D

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO 9

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

10