Grup I- Label Pangan Label produk pangan adalah setiap keterangan mengenai produk pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tetang Label dan Iklan Pangan ditetapkan bahwa sejumlah informasi tertentu merupakan keterangan minimal yang wajib dicantumkan pada setiap label pangan misalnya nama produk, berat bersih, nama dan alamat perusahaan dan lain-lain. Namun terdapat informasi lain yang dapat dicantumkan secara sukarela atau dapat menjadi wajib pada pangan tertentu, salah satunya adalah informasi nilai gizi. Secara definisi Informasi Nilai Gizi dapat diartikan sebagai daftar kandungan zat gizi pangan pada label pangan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Pada tingkat internasional, Codex Alimentarius Commission (CAC) sebagai Badan PBB (join antara FAO dan WHO) yang senantiasa menetapkan mandatory nutrition labeling (BPOM, 2009). Acuan Label Gizi dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor : HK.00.05.52.6291 tahun 2007 dibagi dalam beberapa kelompok konsumen seperti berikut :
Acuan Label Gizi untuk makanan yang dikonsumsi umum. Acuan Label Gizi untuk makanan bayi usia 0-6 bulan. Acuan Label Gizi untuk anak usia 2-5 tahun. Acuan Label Gizi untuk makanan ibu hamil. Acuan Label Gizi untuk makanan ibu menyusui. (BPOM, 2009). Yang perlu dicantumkan pada label suatu produk :
ISI LABEL (UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1996)
Nama produk. Daftar bahan yang digunakan. Berat bersih atau isi bersih Nama dan alamat pihak yang meproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah
Indonesia. Keterangan tentang halal Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan serta
perdagangan panngan memerlukan kepastian hukum, jujur dan bertanggung jawab maka penerapan pencantuman informasi nilai gizi telah diatur dalam suatu acuan yaitu Peraturan
kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor H.K.00.06.51.0475 tahun 2005 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi (BPOM, 2009). Adapun Ketentuan Pencantuman Informasi Nilai Gizi adalah sebagai berikut : 1.
Informasi yang wajib dicantumkan : Takaran saji adalah jumlah produk pangan yang biasa dikonsumsi dalam satu kali makan,
dinyatakan dalam ukuran rumah tangga yang sesuia untuk produk pangan tersebut. Ukuran rumah tangga meliputo antara lain sendok the, sendok makan, sendok takar, gelas, botol, kaleng, sachet, keeping, buah, biji, potong, iris dan harus diikuti dengan jumlah dalam satuan metric (mg, g, ml). Jumlah saji per kemasan menunjukkan jumlah takaran saji yang terdapat dalam satu kemasan pangan. Catatan kaki merupakan informasi yang menerangkan bahwa persentase AKG yang ditunjukkan dalam Informasi Nilai Gizi dihitung berdasarkan kebutuhan energy 2000 kkal. Catatan kaki tidak perlu dicantumkan untuk pangan yang ditujukan bagi anak berusia 6-24 bulan dan pangan yang ditujukan bagi anak berusia 2-5 tahun.
2.
Zat gizi yang diwajibkan dicantumkan : Energi total, dinyatakan dalam gram dan presentase AKG. Lemak total, dinyatakan dalam gram dan presentase AKG. Protein, dinyatakan dalam gram dan presentase AKG. Karbohidrat total, dinyatakan dalam gram dan presentase AKG. Natrium, dinyatakan dalam mg dan presentase AKG.
3. Zat gizi yang wajib dicantumkan dengan persyaratan tertentu. Sejumlah zat gizi wajib dicantumkan dalam Informasi Nilai Gizi berkenaan dengan beberapa kondisi berikut : a. Produk pangan mengandung zat gizi tersebut dalam jumlah tertentu, atau b. Zat gizi tersebut dipersyaratkan untuk ditmabah atau difortifikasi pada pangan, atau c. Pangan yang bersangkutan memuat klaim yang berkenaan dengan zat gizi tersebut. Beberapa zat gizi tersebut antara lain: energi dari lemak, lemak jenuh, lemak trans, kolesterol, serat pangan, gula, vitamin A, vitamin C, kalsium, zat besi. 4.
Zat gizi lain yang dapat dicantumkan (sukarela). Beberapa zat gizi tidak wajib
dicantumkan dalam Informasi Nilai Gizi, namun jika akan dicantumkan, maka harus memenuhi ketentuan antara lain : energi dari lemak jenuh, MUFA, PUFA, kalium, sera pangan larut, gula alcohol, karbohidrat lain, vitamin, mineral dan zat gizi lain.
5. Format Informasi Nilai Gizi pada label pangan meliputi antara lain bentuk, susunan informasi dan cara pencantuman (BPOM, 2009).
Informasi nilai gizi diharapkan dapat dimanfaatkan konsumen dalam melakukan pemilihan yang bijak terhadap produk pangan, terutama yang berkenaan dengan kandungan zat gizi di dalamnya sesuai dengan kebutuhannya. Pada saat yang sama pihak produsen berkesempatan untuk menyampaikan informasi zat gizi yang terkandung dalam produknya yang kemungkinan merupakan keunggulan produk tersebut dibanding produk lainnya yang telah ditetapkan. Dari segi kesehatan label produk pangan sangat bermanfaat dan diperlukan oleh konsumen, terutama bagi konsumen dengan kondisi medis tertentu yang memerlukan pengendalian asupan zat gizi. Misalnya penderita diabetes dapat mengatur jumlah asupan kalori dengan memperhatikan jumlah energy suatu produk pangan, begitu juga dengan penderita hipertensi dapat mengatur jumlah asupan natrium dengan memperhatikan jumlah yang tercantum dalam label (BPOM, 2009). Pada kemasan Lapis Ajieb, terdapat aspek-aspek yang wajib dipenuhi oleh perusahaan seperti bagian utama (nama produk daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang meproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal, tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa) sesuai UU No. 7 tahun 1997 sehingga diberi nilai B oleh inspektor.
Grup – K Manajemen Pengawasan Fungsi Controlling (Pengendalian / Pengawasan) Dalam Manajemen Pendidikan Fungsi Pengendalian/pengawasan merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan dan disamping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang. Menurut Winardi (1990; 380) dalam bukunya Azas-azas Manajemen, dikatakan bahwa prinsip pengawasan efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang
direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana. Sementara itu Harold Koontz dan Cyril O’Donnell (1988; 558) mengemukakan Azas-azas/Prinsip-prinsip Pengendalian /pengawasan sebagai berikut : a. Prinsip tercapainya tujuan (principle of assurance of objective) Pengendalian harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan (koreksi) untuk menghindarkan penyimpangan/deviasi dari perencanaan. b. Prinsip efisiensi pengendalian (principle of efesience of control) Pengendalian efisiensi ini bertujuan untuk menghindarkan deviasi-deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan ha-hal lain yang diluar dugaan. c. Prinsip tanggung jawab pengendalian (Principle of control responbility) Pengendalian hanya dapat dilaksanakan apabila managr dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana. d. Prinsip pengendalian terhadap masa depan (principle of future control) Pengendalian yang efektif harus ditujukan ke arah pencegahan, penyimpangan, perencanaan yang akan terjadi, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. e. Prinsip pengendalian langsung (principle of direct control) Teknik control yang paling efektif adalah mengusahakan adanya bawahan yang berkualitas baik. f. Prinsip refleksi perencanaan (principle of reflection of plan) Perencanaan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan perencanaan. g. Prinsip penyesuaian dengan organisasi (principle of organizational) Pengendalian harus dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi. Manager dan bawahannya merupakan sasaran untuk melaksanakan rencana. h. Prinsip pengendalian individual (principle of individually of control) Pengendalian dan tehnik pengendalian harus sesuai dengan kebutuhan manajer. i. Prinsip standar (principle of standar) Control yang efektif dan efesien memerlukan standar yang tepat sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai. j. Prinsip pengawasan terhadap strategis (principle of strategic point control) Pengendalian yang efektif dan efesien memerlukan perhatian yang ditentukan faktor-faktor yng strategis. k. Prinsip perkecualian (the exception principle) Perkecualian ini dapat terjadi keadaan tertentu ketika situasi berubah. l. Prinsip pengendalian fleksibel (principle of flexibility of control) Pengendalian harus luwes untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan rencana. m. Prinsip peninjauan kembali (principle of riview) System control harus ditinjau berkali-kali agar system yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
Please download full document at www.DOCFOC.com Thanks
