GROUP E Pendanaan dan Distribusi Manfaat No 1.
Pertanyaan Indikatif Bagaimana status skema-skema pendanaan dan distribusi manfaat
Scope of Discussion Sumber-sumber pendanaan (luar negeri dan dalam negeri) Desain-desain distribusi manfaat Kemudahan implementasi (aaplicability) Kemudahan penyusunan aspek legalitas
2
Apa saja tantangan yang dihadapi?
3.
Bagaimana FCPF dapat berkontribusi?
Sumber Pendanaan 1. Dana Pemerintah 2. Multilteral 3. Bilateral 4. Swasta 5. New Market Mechanism 6. Windows lain
Permasalahan umum • Overlapping pendanaan untuk REDD+ • Kewenangan kelembagaan dalam pendanaan • Kurang transparansinya data dan informasi sebagai acuan donor untuk investasi • Gap informasi mengenai dana • Sumber • Target lokasi implementasi • Besaran dana yang dibutuhkan dalam implementasi
Alternatif Pendanaan: Multilateral dan Bilateral No
Mekanisme
Kemudah Transp an aransi
Koordinasi
Distribusi
Ownership (G)
Pencap aian tujuan
Total
1.
On -On
1
3
3
1
3
3
14
2.
On – Off
2
2
2
1
3
1
11
3.
Off - Off
3
2
1
3
1
3
13
4.
Opsi lain?
Alternatif Pendanaan: Dalam negeri – keuangan pemerintah No
Mekanisme
Kemud ahan
Transpa ransi
Koordi nasi
Distrib usi
Owners hip (G)
Pencapaian tujuan
Total
1.
On -On
1
3
3
1
3
3
14
2.
On – Off
3
1
2
3
3
2
14
Alternatif Pendanaan: keuangan swasta Peran swasta untuk REDD+ memungkinkan dengan catatan adanya kompensasi dalam pemberian insentif (“kemudahan”) dalam bentuk potongan pajak atau kemudahan lain
Hambatan Teknis • Mekanisme pendanaan (ON – ON; ON – OFF; OFF - OFF) • Kejelasan insentif bagi pihak swasta : seperti “pengorbanan” swasta untuk melakukan sertifikasi PHPL • Keberadaan lembaga pengelola dana (eg trust fund) • Belum ada inisiative nyata (contoh nyata) terkait dengan pencapaian target penurunan emisi 26% melalui REDD+ atas kemampuan sendiri • Belum ada pasar untuk penurunan emisi yang dilakukan swasta pemerintah memberi insentif selama belum ada pasar pemerintah merintis pasar • Dana swasta (pendekatan national approach – sub national implementation melalui satu pintu di tingkat nasional) menyebabkan double cost • Dana swasta masuk ke pusat dengan mudah tetapi susah keluar untuk keperluan REDD+ (pengalaman DR)
Hambatan legalitas • Secara legal untuk implementasi program perubahan iklim termasuk REDD+ sudah ada sehingga legalitas pendanaan harusnya lebih mudah • Pendanaan: • On budget – on treasury (on-on): birokrasi rumit • On – off : ada biaya tambahan untuk pengawasan • Off – off (eg the Borneo Inisiative): dengan catatan ada intervensi pemerintah (pengawasan) konsekuensi ada biaya tambahan • Ada gap kebijakan untuk pendanaan (misal mengatasi overlapping pendanaan)
Distribusi Manfaat SKEMA PENDANAAN : Transfer Fiscal Market based Trust fund FREDDI RIM
Distribusi Manfaat • Dana terkumpul di Pusat didistribusikan ke sub nasional • Perlu dipisahkan dana untuk persiapan investasi (kredit karbon) incl. MRV ditanggung oleh pemerintah • Pihak swasta cukup mendapatkan kompensasi atau insentif (“kemudahan”) dalam operasional perusahaan yang menjalankan prinsip PHL • Dasar distribusi manfaat: Proporsionalitas dalam distribusi yang berdasarkan emisi yang berhasil diturunkan • Untuk pemerintah (pusat dan daerah) ditetapkan tersendiri oleh kementerian terkait • Compliance market isu tenurial
Hambatan Distribusi Manfaat Ketersediaan payung hukum Efisiensi birokrasi Intensitas pengawasan yang tinggi cenderung menghambat pelaksanaan proyek
Rekomendasi 1. Penyusunan policy matrix tentang pendanaan REDD+ untuk mengisi gap kebijakan yang disebutkan dalam hambatan di atas 2. Penerapan mekanisme ON BUDGET- ON TREASURY memerlukan kajian lebih lanjut di tingkat operasionalisasi 3. Insentif dan responsibility yang proporsional berdasarkan capaian penurunan emisi oleh provinsi, kabupaten dan proponen untuk dijadikan dasar dalam penyiapan mekanisme distribusi insentif.
