Governors’ Climate & Forests Task Force
Provinsi Papua Papua Province Indonesia
Kata pengantar Gubernur Papua – Lukas Enembe Papua Governor Preface – Lukas Enembe Salam sejahtera buat kita semua Puji Tuhan yang selalu memberkati kita semua. Kemurahan Dia telah memudahkan penyusunan Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ Papua ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Tim SRAP SRAP REDD+ Papua dan Satuan Tugas (Satgas) REDD+ dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Terima kasih juga buat UNDPD (United Nation for Development Program) atas bantuan dana untuk kegiatan ini. Provinsi Papua meliputi 16,09 persen luas wilayah Indonesia. Dengan wilayah seluas 30.933.592 hektar, hanya 19,7 persen di antaranya yang bukan merupakan hutan. Dengan kata lain, hutan adalah tempat hidupnya sebagian besar warga Papua. Bila tak dikelola secara tepat, hutan yang juga berarti “ibu kandung” bagi orang Papua bisa marah. Akibatnya, ketersediaan pangan dari hutan akan menipis. Pemprov Papua sadar bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat harus diselaraskan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Karena itu, Pemprov Papua membentuk Satgas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon. Satgas ini di bawah koordinasi Kepala Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Bapesda LH) yang bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dan Konservasi. Dua instansi tersebut sengaja dibentuk untuk mendukung pelaksanaan REDD+. Selanjutnya, Bappeda Provinsi Papua bertugas merancang pola keruangan, rekomendasi wilayah dan sebaran, serta menghitung nilai hutan yang masuk dalam program REDD+. Dalam upaya menurunkan emisi, Pemprov Papua memiliki dua skenario. Yakni, skenario pesimis dan skenario optimis. Pada skenario pesimis, emisi ditargetkan turun 13,137 % pada tahun 2018. Sedangkan skenario optimisnya, targetnya adalah 65,686 % emisi bisa diturunkan pada 2020. Untuk memperkuat program ini, sejumlah kebijakan dan peraturan sudah dikeluarkan. Sedikitnya terdapat 9 macam Peraturan Gubernur Papua khusus mengenai program REDD+. Bila Dokumen SRAP REDD+ Papua ini berjalan dibarengi pelaksanaan aturan yang ketat, tidaklah mustahil target optimis bakal tercapai. Salam sejahtera
2
Overview
Papua memiliki luas tutupan hutan (forest cover) sekitar 25,17 juta ha atau 81% dari luas wilayahnya. Tujuh vegetasi utama meliputi (1) hutan lahan kering primer, (2) hutan lahan kering sekunder, (3) hutan mangrove primer, (4) hutan rawa primer, (5) hutan tanaman, (6) hutan mangrove sekunder, dan (7) hutan rawa sekunder. Tutupan hutan terluas berada pada kawasan Hutan Produksi Berkelanjutan (9,17 juta ha), kemudian Hutan Lindung (7,04 juta ha), Hutan Konservasi (5,21 juta ha), dan terakhir di Hutan Tidak Dilindungi (3,75 juta ha).
Papua memiliki luas tutupan hutan (forest cover) sekitar 25,17 juta ha atau 81% dari luas wilayahnya. Tujuh vegetasi utama meliputi (1) hutan lahan kering primer, (2) hutan lahan kering sekunder, (3) hutan mangrove primer, (4) hutan rawa primer, (5) hutan tanaman, (6) hutan mangrove sekunder, dan (7) hutan rawa sekunder. Tutupan hutan terluas berada pada kawasan Hutan Produksi Berkelanjutan (9,17 juta ha), kemudian Hutan Lindung (7,04 juta ha), Hutan Konservasi (5,21 juta ha), dan terakhir di Hutan Tidak Dilindungi (3,75 juta ha).
Pada periode tahun 2006-2011, rata-rata deforestasi hutan Papua mencapai 25,68 ribu ha per tahun, sementara rata-rata degradasinya mencapai 181,77 ribu ha per tahun. Penyebab utama deforestasi adalah (1) penebangan Liar (Cagar Alam Biak Utara), (2) konversi kawasan hutan (Taman Nasional Wasur), serta (3) pembukaan area baru, pemukiman, jalan, lahan pertanian dan perkebunan. Sedangkan penyebab utama degradasi adalah (1) pembalakan liar dan pengelolaan hutan secara tidak berkelanjutan, (2) alih guna hutan alam menjadi hutan tanaman dan pertambangan, serta (3) penegakan peraturan pengelolalan hutan yang lemah.
Pada periode tahun 2006-2011, rata-rata deforestasi hutan Papua mencapai 25,68 ribu ha per tahun, sementara rata-rata degradasinya mencapai 181,77 ribu ha per tahun. Penyebab utama deforestasi adalah (1) penebangan Liar (Cagar Alam Biak Utara), (2) konversi kawasan hutan (Taman Nasional Wasur), serta (3) pembukaan area baru, pemukiman, jalan, lahan pertanian dan perkebunan. Sedangkan penyebab utama degradasi adalah (1) pembalakan liar dan pengelolaan hutan secara tidak berkelanjutan, (2) alih guna hutan alam menjadi hutan tanaman dan pertambangan, serta (3) penegakan peraturan pengelolalan hutan yang lemah.
3
Overview
4
Pengukuran stok karbon Papua dilakukan menggunakan metodologi Tier-1 berdasarkan IPCC. Pada tahun 2011, stok karbon hutan sebesar 4.372,59 juta ton (97,59%) dan di kawasan non-hutan sebesar 107,78 juta ton (2,41%). Dengan luas daratan (land cover) Papua sekitar 30,93 juta ha, rata-rata stok karbon sebesar 144,84 ton/ha. Rata-rata stok karbon hutan adalah 173,74 ton/ha, sementara rata-rata stok karbon wilayah non-hutan sebesar 18,69 ton/ha.
Pengukuran stok karbon Papua dilakukan menggunakan metodologi Tier-1 berdasarkan IPCC. Pada tahun 2011, stok karbon hutan sebesar 4.372,59 juta ton (97,59%) dan di kawasan non-hutan sebesar 107,78 juta ton (2,41%). Dengan luas daratan (land cover) Papua sekitar 30,93 juta ha, rata-rata stok karbon sebesar 144,84 ton/ha. Rata-rata stok karbon hutan adalah 173,74 ton/ha, sementara rata-rata stok karbon wilayah non-hutan sebesar 18,69 ton/ha.
Impelementasi SRAP REDD+ Papua mengacu pada 5 pilar strategi , yaitu: (1) kelembagaan, regulasi dan organisasi, (2) pemantapan kawasan hutan, (3) kepastian ruang kelola masyarakat adat, (4) pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan (5) pengembangan konservasi dan keanekaragaman hayati. Benefit sharing dalam rangka pelaksanaan REDD+ di provinsi Papua sampai dengan saat ini belum ada bentuk kesepakatan yang akan digunakan. Kondisi terakhir dari rumusan draft benefit sharing ada di Bappeda setelah melalui hasil diskusi dan masukan dari beberapa elemen pemerintah dan NGO.
Impelementasi SRAP REDD+ Papua mengacu pada 5 pilar strategi , yaitu: (1) kelembagaan, regulasi dan organisasi, (2) pemantapan kawasan hutan, (3) kepastian ruang kelola masyarakat adat, (4) pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan (5) pengembangan konservasi dan keanekaragaman hayati. Benefit sharing dalam rangka pelaksanaan REDD+ di provinsi Papua sampai dengan saat ini belum ada bentuk kesepakatan yang akan digunakan. Kondisi terakhir dari rumusan draft benefit sharing ada di Bappeda setelah melalui hasil diskusi dan masukan dari beberapa elemen pemerintah dan NGO.
Demographics Peta posisi wilayah Papua Luas Wilayah
30.933.592 ha 16,09% Luas Indonesia
Demographics
2,928,750
1.23 %
Population of State/Province
of National Population
Economy IDR
76.38 trilion
State/Province GDP
IDR
26,079,385
Per Capita Income
GDP Breakdown 40.27
Pertambangan dan Penggalian Pertanian
8.95
Bangunan/Konstruksi
8.14
Jasa-jasa
6.43
Perdagangan, Hotel dan Restoran
4.45
Pengangkutan dan Telekomunikasi
4.4
Keuangan, Persewaan dan Jasa
2.1
Industri Pengolahan
1.42
Listrik, Gas dan Air Bersih
0.13
5
Kondisi Hutan / Forest Condition Luas Tutupan Hutan / Forest Cover Tahun 2003 / Year 2003
Tahun 2011 / Year 2011
Deforestasi/Deforestation Luas Tutupan Hutan
Luas Tutupan Hutan
27,0
25,1
Forest Cover
Forest Cover
juta ha
million ha
Luas Tutupan Hutan / Forest Cover
87,4
%
Deforestasi Hutan
Forest Deforestation
2006-2011
81,3 juta ha
million ha
ha/tahun 25,7 ribu million ha/year
28,5
tahun per year 0,09% per
lapangan sepak bola
Forest Degradation
2006-2011
ribu
thousand
juta ha
million ha
ha/tahun 181,7 ribu thousand ha/yr
201,9 ribu
thousand
Penebangan Liar • Konversi kawasan • hutan Pembukaan area • baru, pemukiman, jalan, lahan pertanian dan perkebunan
Penebangan Liar Konversi kawasan hutan Pembukaan area baru, pemukiman, jalan, lahan pertanian dan perkebunan
Penyebab Utama Degradasi Main Degradation Drivers
•
lapangan sepak bola
football field
6
•
•
Laju Degradasi / Degradation Rate
tahun 0,67% per per year
Main Deforestation Drivers
football field
0,90
%
Luas Wilayah Land Cover
Penyebab Utama Deforestasi • •
Laju Deforestasi / Deforestation Rate
Degradasi Hutan
million ha
Luas Tutupan Hutan / Forest Cover
Luas Wilayah Land Cover
0,13
juta ha
•
Pembalakan Liar • dan pengelolaan hutan secara tidak berkelanjutan Alih Guna hutan • alam menjadi hutan tanaman dan pertambangan Penegakan • peraturan pengelolalan hutan yang lemah
Pembalakan Liar dan pengelolaan hutan secara tidak berkelanjutan Alih Guna hutan alam menjadi hutan tanaman dan pertambangan Penegakan peraturan pengelolalan hutan yang lemah
Kondisi Hutan / Forest Condition Tipe Vegetasi Utama / The main vegetation types
79,3
%
Hutan Primer Primary forest
ha 19.96 juta million ha
20,69 0.01 %
Hutan Sekunder Logged over forest ha 5.21 juta million ha
Hutan Lahan Kering Primer Dry forest
Hutan Lahan Kering Sekunder Dry forest
14.91
4.587
million ha
million ha
juta ha
%
Hutan Tanaman Plantations
1.86 ribu ha
thousand ha
juta ha
Hutan Mangrove Primer Mangrove forest
Hutan Rawa Sekunder Swamp forest
ha 0.74 juta million ha
1.18 juta ha
million ha
Hutan Rawa Primer Swamp forest
Hutan Mangrove Sekunder Mangrove forest
ha 4.31 juta million ha
0.10 juta ha
million ha
7
Kondisi Hutan / Forest Condition Manajemen Hutan / Forest Management Hutan Produksi Production forest
3.9
juta ha
million ha
Hutan Produksi Konversi Production forest
2.7
Hutan Lindung Protected forest
7.0
million ha
juta ha
million ha
Kawasan Suaka Alam Protected forest
5.2
juta ha
juta ha
million ha
Hutan Produksi Terbatas Other Areas
5.2
27.98
juta ha
million ha
%
Area Penggunaan Lain Conservate
1.0 20.81
20.71
%
%
15.61 %
10.76 %
4.12 %
8
juta ha
million ha
Perhitungan Karbon / Carbon Accounting Stok Karbon/Carbon Stock
C
Rata-rata Stok Karbon/Average Carbon Stock
C
4.372 juta tC
million tC
173,74 tC/ha
C
C
Stok Karbon (ton/ha) berdasarkan Tipe Vegetasi Carbon Stock (tonnes / ha) by vegetation type: C
2,713.81
125.78
C
juta tC
juta tC
550.17
C
Hutan lahan Kering Primer
Hutan Lahan Kering Sekunder
Hutan Mangrove Primer
Primary dry forest
182.00
juta tC
11.51 juta tC
C
862.20 juta tC
C
109.00 juta tC
C
Hutan Mangrove Sekunder
Hutan Rawa Primer
Secondary dry Primary forest mangrove forest
Secondary mangrove forest
Primary Secondary swamp forest swamp forest
139.90
120.00
170.00
200.23
Hutan Rawa Sekunder
92.34
0.12 juta tC C
Hutan Tanaman Plantations
64.00
Rata-rata Stok Karbon (ton/ha) berdasarkan Tipe Vegetasi Average Carbon Stock (tonnes / ha) by vegetation type:
9
Target Penurunan Emisi / Emission reduction targets
9 miliar
2
2
4.5 miliar
3
1
3
1
1 0
2006.00
2
3
4
1
2009.50
2
3
4
4
2011.00
4
2016.50
2020.00
Tahun
1: HISTORICAL 2: FORWARD LOOKING 3: Skenario Pesimis
4: Skenario Optimis
13.137% 65.686%
10
STRATEGI REDD/REDD Strategic Kebijakan dan Peraturan
Kebijakan dan Peraturan
Gubernur Papua telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait REDD+, diantaranya: 1. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Hutan Tanaman Rakyat Masyarakat Hukum Adat. 2. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Peredaran dan Pengolahan Hasil Hutan Kayu. 3. Peraturan Gubernur Nomor: 13 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA). 4. PeraturanGubernur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Kayu Limbah Pembalakkan. 5. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Industri Primer Hasil Hutan kayu Rakyat. 6. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemetaan Hutan Masyarakat Hukum Adat. 7. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu. 8. Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Provinsi Papua . 9. Peraturan Gubernur Nomor: 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemberian izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan.
Gubernur Papua telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait REDD+, diantaranya: 1. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Hutan Tanaman Rakyat Masyarakat Hukum Adat. 2. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Peredaran dan Pengolahan Hasil Hutan Kayu. 3. Peraturan Gubernur Nomor: 13 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA). 4. PeraturanGubernur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Kayu Limbah Pembalakkan. 5. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Industri Primer Hasil Hutan kayu Rakyat. 6. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemetaan Hutan Masyarakat Hukum Adat. 7. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu. 8. Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Provinsi Papua . 9. Peraturan Gubernur Nomor: 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemberian izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan.
Kerangka Institusi
Kerangka Institusi
Provinsi Pepua dalam struktur pemerintahan daerah terdapat dua instansi yang sangat erat kaitannya dengan implementasi aksi mitigasi REDD+ di daerah yaitu Dinas Kehutanan dan Konservasi Papua dan Badan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan lingkungan hidup. Pemerintah daerah juga telah membentuk Satuan Tugas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon Provinsi Papua. Satuan Tugas ini mengambil fungsi koodinasi di fase preparedness. Sekretariat dari Satuan Tugas Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Papua di bawah koordinasi langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan
Provinsi Pepua dalam struktur pemerintahan daerah terdapat dua instansi yang sangat erat kaitannya dengan implementasi aksi mitigasi REDD+ di daerah yaitu Dinas Kehutanan dan Konservasi Papua dan Badan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan lingkungan hidup. Pemerintah daerah juga telah membentuk Satuan Tugas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon Provinsi Papua. Satuan Tugas ini mengambil fungsi koodinasi di fase preparedness. Sekretariat dari Satuan Tugas Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Papua di bawah koordinasi langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Sumberdaya Alam
11
Lingkungan Hidup. Salah satu kelompok kerja (working group) di bawah fasilitasi dan kordinasi Satuan Tugas ini adalah Tim Kerja Penyusunan SRAPREDD+ Papua.
dan Lingkungan Hidup. Salah satu kelompok kerja (working group) di bawah fasilitasi dan kordinasi Satuan Tugas ini adalah Tim Kerja Penyusunan SRAPREDD+ Papua.
PROGRAM-PROGRAM LAINNYA
12
Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Keterlibatan Pemangku Kepentingan
PDalam rangka pengembangan REDD+ di Provinsi papua adapun pemangku kepantingan yang terlibat adalah: 1. Gubernur selaku pimpinan daerah di tingkat provinsi 2. Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, Selaku Pemegang data kehutanan dan analisa fungsi kawasan Hutan. 3. Badan Pengelola Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (BapesdaLH) Provinsi Papua, Sebagai pengelola, Ujung tombak dalam program REDD= di Provinsi Papua. 4. Bappeda Provinsi Papua, Sebagai Perancang pola keruangan, data dan rekomendasi wilayah, sebaran, dan potensi dari nilai hutan yang lainnya. 5. BPKH X Jayapura, Analisa Fungsi, data dan potensi kawasan hutan. 6. KPD, terutama yang akan terlibat secara langsung, Dinas perkebunan, pertanian dan BPDAS
PDalam rangka pengembangan REDD+ di Provinsi papua adapun pemangku kepantingan yang terlibat adalah: 1. Gubernur selaku pimpinan daerah di tingkat provinsi 2. Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, Selaku Pemegang data kehutanan dan analisa fungsi kawasan Hutan. 3. Badan Pengelola Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (BapesdaLH) Provinsi Papua, Sebagai pengelola, Ujung tombak dalam program REDD= di Provinsi Papua. 4. Bappeda Provinsi Papua, Sebagai Perancang pola keruangan, data dan rekomendasi wilayah, sebaran, dan potensi dari nilai hutan yang lainnya. 5. BPKH X Jayapura, Analisa Fungsi, data dan potensi kawasan hutan. 6. KPD, terutama yang akan terlibat secara langsung, Dinas perkebunan, pertanian dan BPDAS
