Governors’ Climate & Forests Task Force
Provinsi Aceh Aceh Province Indonesia
Kata pengantar Gubernur Aceh – DR Abdullah Zaini Aceh Governor Preface - DR Abdullah Zaini Assalamu Alaikum Warahmatullah Wa Barakatuh Segala puji bagi Allah SWT. Kita patut bersyukur, karena atas rahmat dan karunia-Nya, booklet yang berisi rangkuman kondisi hutan dan strategi Provinsi Aceh terkait REDD+ dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun booklet ini yang berupaya menuntaskan dokumen ini dalam waktu terbatas. Terima kasih juga saya ucapkan buat Satuan Tugas (Satgas) REDD+ dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang telah memberikan dukungan teknis, serta UNDP (United Nation for Development Program) yang mendukung dari sisi pendanaan. Dokumen SRAP REDD+ini disusun sebagai gambaran mengenai peta jalan (road map) untuk mengurangi emisi karbon yang disebabkan turunnya kualitas hutan di Aceh. Kami menargetkan penurunan angka emisi secara signifikan. Tanah Nangroe Aceh Darussalam memiliki hutan seluas 3,18 juta hektar berdasarkan data tahun 2009. Luas itu menyusut 160 ribu hektar dibandingkan data tahun 2006. Deforestasi terjadi karena buruknya pengelolaan konsesi izin usaha pemanfaatan hutan dan maraknya pembalakan liar. Hutan Aceh juga terdegradasi akibat penebangan kayu, pembukaan lahan lahan untuk perkebunan, dan kebakaran. Deforestasi dan degradasi tak hanya menurunkan ketersediaan udara bersih, tapi juga menjauhkan masyarakat di dan sekitar hutan dari sumber penghidupannya. Kita perlu mencegah agar deforestasi dan degradasi hutan Aceh tidak membengkak angkanya. Upaya ini ditempuh Pemerintah Provinsi Aceh dengan mengkoordinasikan Bappeda, Bapedal, Dinas Kehutanan, serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Selanjutnya, Pemprov Aceh menggandeng lembaga swadaya masyarakat seperti Fauna & Flora International, Transparency International Indonesia untuk mengefektifkan upaya penurunan emisi. Tak lupa, kami juga mengajak Jaringan Komunitas Adat Aceh untuk melestarikan hutan Aceh dengan pendekatan kearifan lokal. Upaya pengurangan emisi jelas bukan pekerjaan mudah. Namun, dengan adanya dokumen ini, setidaknya kita tahu medan yang kita lalui dalam berjuang. Kita juga bisa memahami strategi apa yang bisa dilakukan secara bersama-sama untuk mengejar target di atas. Dokumen ini ibarat pepatah Tajak beutroh takalon beudeuh, beek rugo meuh saket hateh: pergi sampai ke batas, melihat harus jelas. Jangan sampai rugi mas sakit hati. Marilah kita lakukan sesuatu dengan rencana yang jelas agar tak menyesal di kemudian hari.
Wassalamu Alaikum Warahmatullah Wa Barakatuh
2
Overview
Aceh dengan luas kurang lebih 5.7 juta hektar sampai tahun 2009 masih memiliki tutupan hutan seluas 3,2 juta ha atau 56 % dari luas wilayahnya. Hutan Aceh memiliki karakteristik berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya secara biofisik, struktur penyusun, fungsi maupun peruntukannya yang sebagian besar dipengaruhi faktor faktor edafis maupun klimatis.
Aceh dengan luas kurang lebih 5.7 juta hektar sampai tahun 2009 masih memiliki tutupan hutan seluas 3,2 juta ha atau 56 % dari luas wilayahnya. Hutan Aceh memiliki karakteristik berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya secara biofisik, struktur penyusun, fungsi maupun peruntukannya yang sebagian besar dipengaruhi faktor faktor edafis maupun klimatis.
Wilayah pesisir Aceh merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan memiliki wilayah hutan yang tidak begitu luas. Sedangkan sebagian besar wilayah dataran tinggi Aceh merupakan areal hutan yang sangat luas yang terbentang dari wilayah ekosistem Ulu Masen di bagian utara dan barat meliputi 18 6 kabupaten serta wilayah Ekosistem Leuser di bagian selatan, tengah dan tenggara Aceh meliputi 13 kabupaten/kota
Wilayah pesisir Aceh merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan memiliki wilayah hutan yang tidak begitu luas. Sedangkan sebagian besar wilayah dataran tinggi Aceh merupakan areal hutan yang sangat luas yang terbentang dari wilayah ekosistem Ulu Masen di bagian utara dan barat meliputi 18 6 kabupaten serta wilayah Ekosistem Leuser di bagian selatan, tengah dan tenggara Aceh meliputi 13 kabupaten/kota
Fakta saat ini kondisi hutan Aceh sudah pada posisi yang memerlukan perhatian secara serius, hal ini dapat dilihat dari trend kehilangan tutupan hutan yang dipantau oleh berbagai pihak, serta jika didasarkan atas beberapa indikator lainnya seperti intensitas banjir dan longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta konflik kepentingan di sektor kehutanan yang terus
Fakta saat ini kondisi hutan Aceh sudah pada posisi yang memerlukan perhatian secara serius, hal ini dapat dilihat dari trend kehilangan tutupan hutan yang dipantau oleh berbagai pihak, serta jika didasarkan atas beberapa indikator lainnya seperti intensitas banjir dan longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta konflik kepentingan di sektor kehutanan yang terus
3
Overview
4
meningkat.
meningkat.
Selanjutnya, melalui REDD+, akan dijadikan acuan untuk memastikan bahwa implementasi REDD+ dapat mengatasi penyebab mendasar dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut di Aceh serta menjamin pencapaian target-target penurunan emisi.
Selanjutnya, melalui REDD+, akan dijadikan acuan untuk memastikan bahwa implementasi REDD+ dapat mengatasi penyebab mendasar dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut di Aceh serta menjamin pencapaian target-target penurunan emisi.
Pada dokumen ini akan dipaparkan informasi berupa infografis yang menggambarkan : 1. Kondisi Hutan di Aceh 2. Perhitungan Karbon pada Hutan Aceh 3. Strategi REDD+ Pemerintah Daerah
Pada dokumen ini akan dipaparkan informasi berupa infografis yang menggambarkan : 1. Kondisi Hutan di Aceh 2. Perhitungan Karbon pada Hutan Aceh 3. Strategi REDD+ Pemerintah Daerah
Demographics Peta posisi wilayah Aceh Luas Wilayah
5.677.080 ha 2.95%
Luas Indonesia
Demographics
4.494.410
1.89 %
Population of State/Province
of National Population
Economy IDR
85.54
trillion
State/Province GDP
IDR
17,466,000
Per Capita Income
GDP Breakdown 23.86
Pertanian
13.71
Perdagangan, Hotel dan Restoran Pertambangan dan Penggalian
9.96
Jasa-jasa
9.85
Pengangkutan dan Komunikasi
9.37
Bangunan & Konstruksi
8.61
Industri pengolahan Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan Listrik dan air bersih
7.54 2.25 0.40
5
Kondisi Hutan / Forest Condition Luas Tutupan Hutan / Forest Cover Tahun 2006 / Year 2006
Tahun 2009 / Year 2009
Deforestasi/Deforestation Luas Tutupan Hutan
Luas Tutupan Hutan
3.34
3.18
million ha
million ha
Forest Cover
Forest Cover
juta ha
juta ha
Luas Tutupan Hutan / Forest Cover
58.8
%
Deforestasi Hutan
Forest Deforestation
2009-2009
Luas Tutupan Hutan / Forest Cover
56.1
Luas Wilayah Land Cover
0.16
Penyebab Utama Deforestasi
juta ha
million ha
Laju Deforestasi / Deforestation Rate ha/tahun 32 ribu thousand ha/year
35,7 ribu
1.60%
lapangan sepak bola
thousand
per tahun per year
Degradasi Hutan
Forest Degradation
2006-2009
football field
18.5
juta ha
million ha
Laju Degradasi / Degradation Rate
35
ribu ha/tahun
thousand ha/yr
0.0002 % per tahun per year
6
3.9 ribu
million
lapangan sepak bola
football field
%
Luas Wilayah Land Cover
Main Deforestation Drivers 1. Buruknya pengelolaan dan kinerja pengoperasian konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam 2. illegal logging
1. Buruknya pengelolaan dan kinerja pengoperasian konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam 2. illegal logging
Penyebab Utama Degradasi Main Degradation Drivers 1. Penebangan kayu (illegal logging), pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan serta kebakaran hutan 2. Pertambangan 3. Kebakaran 4. Pembukaan lahan untuk perkebunan
1. Penebangan kayu (illegal logging), pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan serta kebakaran hutan 2. Pertambangan 3. Kebakaran 4. Pembukaan lahan untuk perkebunan
Kondisi Hutan / Forest Condition Tipe Vegetasi Utama / The main vegetation types
37.3
%
Hutan Primer Primary forest
1.19
juta ha
million ha
60.8
%
Hutan Sekunder Logged over forest ha 1.93 juta million ha
1.9
%
Hutan Tanaman Plantations
ribu ha 0.06 thousand ha
7
Kondisi Hutan / Forest Condition Manajemen Hutan / Forest Management Hutan Produksi terbatas Limited Production Forest
0.03
Hutan Lindung Protected orest
juta ha
million ha
ha 1.6 juta million ha
Hutan Produksi Production Forest
0.4
Hutan Konservasi Conservation Area
0.8
juta ha
million ha
juta ha
million ha
Area Penggunaan Lain Other Area
0.4 51.2 %
24.5 %
8
0.8 %
11.7 %
11.8 %
juta ha
million ha
Perhitungan Karbon / Carbon Accounting Stok Karbon/Carbon Stock
C
Rata-rata Stok Karbon/Average Carbon Stock
C
594
juta tC
million tC
186,5
tC/ha
C
C
Stok Karbon (ton/ha) berdasarkan Tipe Vegetasi Carbon Stock (tonnes / ha) by vegetation type: C
C
?
juta tC
?
juta tC
?
juta tC C
Hutan lahan Kering Primer
Hutan Lahan Kering Sekunder
Primary dry forest
Secondary dry Primary forest mangrove forest
?
?
Hutan Mangrove Primer
?
?
?
juta tC
juta tC
C
C
C
?
juta tC
Hutan Mangrove Sekunder
Hutan Rawa Primer
Secondary mangrove forest
Primary Secondary swamp forest swamp forest
?
?
Hutan Rawa Sekunder
?
?
juta tC C
Hutan Tanaman Plantations
?
Rata-rata Stok Karbon (ton/ha) berdasarkan Tipe Vegetasi Average Carbon Stock (tonnes / ha) by vegetation type:
9
Target Penurunan Emisi / Emission reduction targets
600.000
Thousands
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
2010 2015 2020 Tahun
BAU
10
Dengan upaya sendiri On their own
Dengan bantuan pihak lain With the help of others
26
41,91
%
%
STRATEGI REDD/REDD Strategic Kebijakan dan Peraturan
Kebijakan dan Peraturan
Kebijakan dan Peraturan Gubernur Aceh telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait REDD+, diantaranya:
Kebijakan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait REDD+, diantaranya:
1
Instruksi Gubernur Nomor 5/INSTR/2007 tentang Moratorium Logging (Penghentian Sementara Penebangan Hutan di Nanggroe Aceh Darussalam).
2
Surat Keputusan Gubernur Nomor 522.1/534/2007 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengelolaan Hutan Aceh.
3
Surat Keputusan Gubernur Nomor 522/372/2009 tentang Pencadangan Lahan Untuk Kawasan Strategis Ulu Masen sebagai Areal Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan degradasi Hutan.
4
Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Aceh (Sumber: Bappeda Aceh).
5
Surat Keputusan Gubernur Nomor 050/717/2012 tentang Pembentukan Tim Task Force REDD+ Aceh (Sumber: Bappeda Aceh).
6
Surat Keputusan Gubernur Nomor 050/717/2012 tentang Pembentukan Tim Task Force REDD+ Aceh (Sumber: Bappeda Aceh).
7
Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan (Sumber: Dinas Kehutanan Aceh).
8
Surat Keputusan Kepala Bappeda Aceh, tentang Tim Penyusunan Rencana Aksi Provinsi REDD + Aceh, No. 050/413.b/ P2SP/IV/2013 (sumber Bappeda Aceh)
1
Instruksi Gubernur Nomor 5/INSTR/2007 tentang Moratorium Logging (Penghentian Sementara Penebangan Hutan di Nanggroe Aceh Darussalam).
2
Surat Keputusan Gubernur Nomor 522.1/534/2007 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengelolaan Hutan Aceh.
3
Surat Keputusan Gubernur Nomor 522/372/2009 tentang Pencadangan Lahan Untuk Kawasan Strategis Ulu Masen sebagai Areal Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan degradasi Hutan.
4
Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Aceh (Sumber: Bappeda Aceh).
5
Surat Keputusan Gubernur Nomor 050/717/2012 tentang Pembentukan Tim Task Force REDD+ Aceh (Sumber: Bappeda Aceh).
6
Surat Keputusan Gubernur Nomor 050/717/2012 tentang Pembentukan Tim Task Force REDD+ Aceh (Sumber: Bappeda Aceh).
7
Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan (Sumber: Dinas Kehutanan Aceh).
8
Surat Keputusan Kepala Bappeda Aceh, tentang Tim Penyusunan Rencana Aksi Provinsi REDD + Aceh, No. 050/413.b/ P2SP/IV/2013 (sumber Bappeda Aceh)
11
12
Kerangka Institusi
Kerangka Institusi
Pemerintah: Bappeda Aceh, Bapedal Aceh, Dinas Kehutanan Aceh, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; NGO: Fauna & Flora International, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh, Transparancy International Indonesia
Pemerintah: Bappeda Aceh, Bapedal Aceh, Dinas Kehutanan Aceh, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; NGO: Fauna & Flora International, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh, Transparancy International Indonesia
PROGRAM-PROGRAM LAINNYA
PROGRAM-PROGRAM LAINNYA
Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Proses pengembangan REDD+ Aceh masih dalam fase penyusunan Strategi Daerah atau Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ Aceh.
Proses pengembangan REDD+ Aceh masih dalam fase penyusunan Strategi Daerah atau Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ Aceh.
