governance) merupakan tuntunan reformasi sehingga menjadi amanat yang harus

A. LATAR BELAKANG Terselenggaranya tata pemerintah yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban, yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pemerintah menuju Good Governance dan Clean Government itulah maka jajaran pemerintah Kabupaten Bintan berusaha menyajikan LAKIP untuk kegiatan Tahun 2015. LAKIP ini disusun didasarkan atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah serta

Peraturan Menteri Negara

Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem penyelenggaraan pemerintah merupakan unsur penting dalam suatu negara.

Oleh

karena

itu,

penyelanggaraan pemerintah

yang

baik

(good

governance) merupakan tuntunan reformasi sehingga menjadi amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur sebagai penyelenggaraan pemerintah. Upaya menciptakan pemerintah yang baik tersebut tercermin dalam Ketetapan MPR RI Nomor xi/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, merupakan kenyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan di segala bidang pembangunan nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak lanjut dari ketetapan MPR tersebut ,di tetapkan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2015

Bab 1 - 1

korupsi, kolusi dan nepotisme, pada tanggal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan

negara

meliputi

asas

kepastian

hukum,

asas

tertib

penyelenggaraan ,asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas asas professionalisme dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan akhir kegiatan penyelengaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas umum pemerintah dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. PEMBENTUKAN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang pembentukan Kota otonom Tanjungpinang telah terjadi peningkatan status kota Administratif Tanjungpinang menjadi Kota Tanjungpinang. Peningkatan status ini telah mengakibatkan ibukota Kabupaten Bintan semula berada di Kota Tanjungpinang harus berpindah ke Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan. Pemindahan ini berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 75/KPTS/ DPRD/2003 tanggal 8 Oktober 2003 tentang penentuan Desa Bintan Buyu sebagai Lokasi Ibukota Kabupaten yang baru dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Bintan dari Wilayah Kota Tanjungpinang ke Bandar Seri Bentan di Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2015

Bab 1 - 2

Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau telah ditetapkan Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian, terdapat tiga pemerintahan dalam Kota Tanjungpinang. Kondisi ini tentu perlu disikapi khususnya oleh Pemerintah Kabupaten Bintan yang saat ini masih ada beberapa SKPD yang berada di Kota Tanjungpinang, sedangkan sebahagian besar SKPD dan Kantor Bupati telah berada di Bintan Buyu.

C. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS WILAYAH 1. KONDISI GEOGRAFIS 1.1. Batas Administrasi Kabupaten Bintan secara geografis terletak antara 0

o

06’17”-

Lintang Utara dan 104o12’47” Bujur Timur di sebelah Barat-108

o

02’27” Bujur

Timur di sebelah Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :  Sebelah Utara

: Kabupaten Natuna, Anambas dan Malaysia.

 Sebelah Selatan

: Kabupaten Lingga.

 Sebelah Barat

: Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

 Sebelah Timur

: Provinsi Kalimantan Barat

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2015

Bab 1 - 3

Gambar I.1 : Peta Administratif Kabupaten Bintan

1.2.Luas Wilayah Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan seluruhnya mencapai 87.717,84 Km2, luas daratannya hanya 1,50 persen atau sebesar 1.319,51 Km2 saja dan luas lautnya 86.398,33 Km2 (98,50 persen). Kecamatan terluas daratannya adalah Kecamatan Gunung Kijang dengan luas 503,12 Km2 dan Kecamatan terkecil adalah Tambelan yaitu 169,42 Km2.Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 49 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Dilihat dari topografinya, pulau-pulau di Kabupaten Bintan sangat bervariasi. Umumnya dibentuk oleh perbukitan rendah membundar yang dikelilingi oleh daerah rawa-rawa. 1.3. Topografi Wilayah Kabupaten Bintan merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama Paparan kontinental yang dibebut Paparan Sunda. Morfologi pulau Bintan tidak memiliki perbedaan ketinggian yang menyolok yaitu antara 0350 meter dari muka laut. Penonjolan puncak-puncak bukit antara lain Gunung Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2015

Bab 1 - 4

Bintan 348 meter, Gunung Bintan Kecil 196 meter. Bukit-bukit lainnya merupakan bukit-bukit dengan ketinggian dibawah 100 meter. Bukit-bukit tersebut merupakan daerah hulu-hulu sungai yang sebagian besar mengalir kearah Utara dan Selatan dengan pola sub paralel, sedangkan pola anak-anak sungainya berpola sub radial. Sungai-sungai itu umumnya pendek-pendek, dangkal dan tidak lebar. Pada umumnya wilayah Kabupaten Bintan beriklim tropis. Pada tahun 2013di wilayah Kabupaten Bintan temperatur rata-rata terendah sebesar 24 derajat celcius dan tertinggi rata-ratasebesar 30derajat celcius dengan kelembaban nisbi rata-rata tercatat sekitar 72-96 persen. Kecepatan arah angin rata-rata 18km/jam dengan arah angin cenderung ke Timur Laut. 2. GAMBARAN DEMOGRAFIS 2.1. Jumlah Penduduk Penduduk Kabupaten Bintan berdasarkan estimasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan tahun 2015 berjumlah sebesar 153.020 jiwa terdiri dari 39.079 rumah tangga (KK). Jumlah penduduk laki-laki sebesar 78.824 jiwa (51,51%) dan penduduk perempuan sebesar 74.196 jiwa (48,49%). Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan (sex ratio) sebesar 106,24. Artinya setiap 100 perempuan berbanding dengan 106 penduduk

laki-laki,

jumlah

penduduk

laki-laki

3,02%

lebih

banyak

dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Persentase ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kecamatan yang terpadat penduduknya masih tercatat kecamatan Bintan Timur dengan jumlah penduduk tertinggi 41.607 jiwa (27,19%), sedangkan yang terendah adalah dikecamatan Mantang sebanyak 4,168 jiwa (2,75%). Tabel I.1 : Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Bintan Tahun 2015 Kecamatan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Teluk Bintan

4.871

4.327

9.198

Bintan Utara

11.363

11.381

22.744

Teluk Sebong

9.506

8.435

17.941


Bab 1 - 5

Seri Kuala Lobam

8.601

10.398

18.999

21.564

20.043

41.607

Gunung Kijang

7.285

6.084

13.369

Mantang

2.297

1.929

4.226

Bintan Pesisir

4.590

3.821

8.411

Toapaya

6.127

5.295

11.422

Tambelan

2.620

2.483

5.103

78.824

74.196

153.020

Bintan Timur

KABUPATEN BINTAN Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2016

Tabel I.2

: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Dependency Rasio di Kabupaten Bintan, Tahun 2014-2015 Tahun

No

Kelompok Umur

1.

0-4

16.350

16.518

2.

5-9

16.566

16.769

3.

10-14

14.085

14.291

4.

15-19

10.159

10.301

5.

20-24

10.595

10.684

6.

25-29

15.235

15.373

7.

30-34

16.022

16.178

8.

35-39

13.914

14.068

9.

40-44

11.141

11.282

10.

45-49

8.437

8.570

11.

50-54

5.944

6.050

12.

55-59

4.419

4.503

13.

60-64

3.270

3.336

14.

65-69

2.288

2.339

15.

70-74

1.442

1.473

16

75+

1.256

1.285

151.123

153.020

Jumlah

2014

2015*


Bab 1 - 6

Dependency Rasio

52,44

Sumber

: BPS Kabupaten Bintan, 2016

*

: Angka Sangat Sementara

52,49

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Bintan dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang fluktuatif. LPP rata-rata tahun 2010 - 2014 adalah sebesar 1.63 per tahun, sedangkan pada tahun 2015 LPP Kabupaten Bintan diestimasi 1,26% menurun dibanding tahun 2014 yaitu 1,34% yang diperkirakan berbanding lurus dengan meningkatnya capaian kegiatan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bintan. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor yang dinamis dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan yang berada diatas 6% pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 disinyalir menimbulkan daya tarik investasi yang pada akhirnya berkontribusi cukup besar pada bertambahnya migrasi penduduk dari daerah lain ke Kabupaten Bintan untuk mencari pekerjaan. Angka beban ketergantungan (Dependency Ratio) atau perbandingan antara penduduk yang belum produktif ataupun yang sudah tidak produktif lagi (usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas) dibagi dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Dependency Ratio Kabupaten Bintan pada tahun 2014 mencapai 52.44 dan terus menunjukkan peningkatan pada tahun 2015 yang diestimasi 52,49. Artinya bahwa pada tahun 2015, untuk setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Bintan menanggung sekitar 52 penduduk usia belum/tidak produktif. 2.2. Angka Kerja dan Ketenagakerjaan Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan berdasarkan persentase Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Kabupaten Bintan, Mata pencaharian penduduk Kabupaten Bintan pada tahun 2015 diestimasi masih di dominasi sektor pertanian yang didalamnya termasuk sub sektor perikanan, walaupun sektor pertanian masih menempati urutan pertama dalam mata pencaharian penduduk, akan tetapi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2015

Bab 1 - 7

dibandingkan tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,52%; sedangkan pada beberapa sektor lainnya terjadi pergeseran struktur mata pencaharian penduduk Kabupaten Bintan. Pada urutan kedua yaitu sektor perdagangan, rumah makan dan hotel terus mengalami perkembangan yang positif dimana pada tahun 2014 hanya menempati urutan ketiga dengan persentase 19.01% sedangkan pada tahun 2015 menjadi 23,36%; hal ini disebabkan karena berkembangnya sektor kepariwisataan di Kabupaten Bintan sehingga terjadi pergeseran mata pencaharian penduduk Kabupaten Bintan khususnya sektor pariwisata. Pada tahun 2015 sektor jasa kemasyarakatan, social dan perorangan mengelami penurunan dari tahun 2014 sebesar 1,79% dari 19,28% menjadi 21,07% pada tahun 2015. Sektor industri pengolahan mengalami peningkatan dari tahun 2014 yaitu 12,28% menjadi 17,96% pada tahun 2015 sehingga menempati urutan ke empat. Tabel I.3

: Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Kabupaten Bintan

No

Mata Pencaharian Penduduk

2014

2015*

25,32

24,80

1.

Pertanian

2.

Pertambangan dan Penggalian

1,02

1,48

3.

Industri pengolahan

12,28

17,96

4.

Listrik, Gas dan Air

1,47

0,26

5.

Bangunan

8,09

6,00

6.

Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel

19,01

23,36

7.

Angkutan, Pegudangan dan Komunikasi

6,59

4,53

8.

Keuangan, Asuransi dan Usaha Persewaan

5,15

2,33

9.

Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

21,07

19,28

10.

Lainnya

-

-


Bab 1 - 8

Jumlah

100,00

Sumber

:

BPS Kabupaten Bintan, 2016

*

:

Angka Sangat Sementara

100,00

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan Penduduk Usia Kerja pada tahun 2014 yaitu 104.312 orang meningkat pada tahun 2015 yaitu 105.699 orang. Sementara itu Angkatan Kerja menunjukkan penurunan dari tahun 2014 yaitu 67.749 orang menjadi 66.145 orang pada tahun 2015. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. TPAK di Kabupaten Bintan mengalami penurunan dari 64,95% pada tahun 2014 menjadi 62,83%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bintan disetimasi mengalami penurunan dari tahun 2014 yaitu 8,12% menjadi 6,88%. Tabel I.4 : Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan Tahun 2014-2015

No

Uraian

2014

2015

1.

Penduduk Usia Kerja (orang)

104.312

105.699

2.

Angkatan Kerja

67.749

66.415

3.

Bekerja

62.247

61.843

4.

Mencari Pekerjaan

5.502

4.572

5.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

64,95

62,83

6.

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

8,12

6,88

Sumber

:

BPS Kabupaten Bintan, 2016

*

:

Angka Sangat Sementara

2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Untuk

mengukur

kualitas

sumberdaya

manusia

digunakan

Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang paling mendasar dilihat


Bab 1 - 9

dari kulitas fisik dan non fisik yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks ekonomi. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) serta merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salahsatu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2014 BPS Indonesia mengubah metodologi perhitungan IPM, hal ini dikarenakan beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Selain itu PDB perkapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah;

secara

teknis

penggunaan

rumus

rata-rata

aritmatik

dalam

perhitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah pada suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi yang lain. Dengan perhitungan IPM metode baru maka indikator yang digunakan lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik. Dengan adanya data rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi, PNB menggantikan PDB juga lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Pada tahun 2015 IPM Kabupaten Bintan diestimasi 72,01 poin meningkat dari tahun 2014 yaitu 71,65 poin. Angka 72,01 berdasarkan klasifikasi BPS Indonesia berarti Kabupaten Bintan memiliki nilai IPM tinggi diatas 70,00. Tabel I.5 : Perkembangan IPM Kabupaten Bintan Tahun 2014-2015

No

Tahun

IPM

1

2014

71,65

2

2015*

72,01

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2016 *: Angka Sangat Sementara


Bab 1 - 10

Walaupun IPM di Kabupaten Bintan sudah tergolong tinggi, namun Kabupaten Bintan masih berpotensi untuk meningkatkan angka IPM melalui berbagai usaha secara simultan, baik melalui pendekatan sektoral pendidikan, kesehatan dan ekonomi, maupun secara terintegrasi melalui anggaran pemerintah, swadaya masyarakat dan partisipasi dunia usaha, atau kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya dapat meningkatkan capaian IPM menjadi sangat tinggi. 2.4. Pendidikan Tolok ukur bidang pendidikan adalah indikator mutu pendidikan yang dapat dilihat dari tingginya angka partisipasi. Angka partisipasi tersebut terdiri atas angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Angka partisipasi kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu atau dengan kata lain APK tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK yang tinggi menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Sedangkan angka partisipasi murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut, dengan kata lain APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Dari hasil evaluasi kinerja Wajib Belajar Dikdas 9 tahun serta berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan diketahui bahwa tahun 2014 Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SD yaitu 98,70% meningkat menjadi 98,98% pada tahun 2015. Artinya pada tahun 2014 ada sebanyak 98,98% penduduk yang berusia 7-12 tahun telah tertampung di SD. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan SD pada tahun 2014 yaitu 107,16 meningkat menjadi 107,52%. Hal ini membuktikan bahwa jumlah murid SD yang dapat ditampung pada sekolah-


Bab 1 - 11

sekolah SD yang ada sudah melebihi jumlah penduduk usia sekolah, namun demikian masih banyak murid SD yang berumur kurang atau melebihi usia 712 tahun yang mengikuti pendidikan SD. Untuk APK jenjang SMP/MTs tahun 2014 adalah 95,31% sedangkan pada tahun 2015 yaitu 95,70%. Untuk APM SMP/MTs pada tahun 2014 yaitu 87,17% sedangkan 2015 yaitu 87,97%. Untuk APK jenjang SMA tahun 2014 yaitu 86,65% sedangkan pada tahun 2015 mencapai 86,97% sedangkan APM jenjang SMA pada tahun 2014 menunjukkan angka 76,10% sedangkan pada tahun 2015 mencapai 76,53%. Jika dilihat berdasarkan komponennya peningkatan capaian angka IPM Kabupaten Bintan dewasa ini merupakan kontribusi terbesar dari Indeks Pendidikan yang semakin baik. Menurut data BPS tahun 2014 capaian Indeks Pendidikan sebesar 60,4 poin dengan harapan lama sekolah 11,80 tahun diestimasi meningkat menjadi 61,2 poin dengan harapan lama sekolah 11,97 di tahun 2015. Rata-rata lama sekolah bagi penduduk usia diatas 25 tahun di Kabupaten Bintan pada tahun 2014 yaitu 8,30 tahun dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 8,36 hal ini menunjukkan penurunan angka drop out yang cukup signifikan dari tahun ke tahun sehingga mampu menunjang pencapaian rata-rata lama sekolah yang terus mengalami peningkatan. Tabel I.6 : Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Indeks Pendidikan di Kabupaten Bintan Tahun 2014-2015

No

Tahun

Harapan lama sekolah

Indeks

(tahun)

Pendidikan

1.

2014

11,80

60,4

2.

2015*

11,97

61,2

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, 2016 *: Angka Sangat Sementara

Berbagai pencapaian di bidang pendidikan tersebut dilakukan melalui berbagai kebijakan diantaranya dengan meneruskan implementasi kebijakan penyelenggaraan Bantuan Operasonal Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), pengalokasian Bantuan Operasional Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2015

Bab 1 - 12

Manajemen Mutu (BOMM), pemerataan pendidikan melalui bantuan kepada siswa SMA/SMK kurang mampu, serta melakukan pembangunan dan revitalisasi gedung-gedung sekolah sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan. Selain itu pemerintah daerah Kabupaten Bintan juga memberikan perhatian penting terhadap guru melalui peningkatan kualitas serta kesejahteraan guru. 2.5. Kesehatan Pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bintan pada tahun 2014 adalah 69,91 tahun dan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan AHH diestimasi meningkat menjadi 69,99 tahun pada tahun 2015. Pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya secara komprehensif serta telah melakukan

koordinasi

lintas

sektoral

secara

intensif

dalam

rangka

mewujudkan perbaikan bidang kesehatan dengan capaian utama Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Kesehatan (IK). Angka Harapan Hidup (AHH) dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Pemerintah Kabupaten Bintan masih berusaha keras untuk menekan Angka Kematian Bayi maupun Angka Kematian Ibu saat melahirkan setiap tahunnya dalam rangka membantu mendorong Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup diyakini memiliki hubungan berbanding terbalik terhadap kemiskinan. Peningkatan Angka Harapan Hidup dipercaya mampu menekan bahkan mengurangi angka kemiskinan. Intervensi pemerintah melalui berbagai kebijakan untuk memperbaiki kondisi kesehatan diharapkan mampu berdampak pada meningkatnya produktivitas golongan miskin, kesehatan yang lebih baik dan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi. Terkait dengan usaha peningkatan

pelayanan

kesehatan

Pemerintah

Kabupaten

Bintan

terutama sangat

bagi

proaktif

masyarakat dalam

miskin,

mendukung

implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional. Perkembangan positif ini sangat mempengaruhi angka Indeks Kesehatan (IK) Kabupaten Bintan. Indeks Kesehatan Kabupaten Bintan pada tahun 2014 adalah 76,8 poin diestimasi meningkat menjadi 76,9 poin. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2015

Bab 1 - 13

Tabel I.7 : Perkembangan Angka Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan di Kabupaten Bintan Tahun 2014-2015

No

Tahun

Angka Harapan Hidup

Indeks Kesehatan

1.

2014

69,91

0,768

2.

2015*

69,99

0,769

Sumber : BPS Kabupaten Kabupaten Bintan, 2016 *: Data Sangat Sementara

Sebagai tahap awal pada tahun 2015 ini program Jamkesda Bintan secara bertahap akan terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional yang menggunakan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan KBS Kesehatan. Proses pengintegrasian tersebut akan terus dilakukan khususnya bagi masyarakat miskin yang belum menjadi anggota BPJS Kesehatan dan bagi masyarakat miskin yang belum menjadi anggota BPJS namun memiliki Kartu Bintan Sejahtera masih tetap dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, bagi masyarakat miskin yang belum menjadi anggota BPJS maupun yang tidak memiliki KBS Kesehatan diberikan kesempatan untuk menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh Desa/Kelurahan untuk dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang berlaku selama 3 bulan. Selain mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bintan juga memberikan bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi bagi masyarakat miskin yang menjadi peserta BPJS PBI maupun yang menggunakan KBS dan SKTM yang dirujuk ke luar daerah Kabupaten Bintan. Berkaitan dengan itu pula, Pemerintah Kabupaten Bintan telah menyiapkan 2 unit rumah singgah untuk memfasilitasi pasien yang dirujuk ke Jakarta dan Kalimantan Barat untuk pasien dari Kecamatan Tambelan. Selain itu, telah dilakukan kerja sama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Kanker Darmais, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih di Jakarta. Sedangkan di Kalimantan Barat dilakukan kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Aziz Singkawang.


Bab 1 - 14

2.6. Daya Beli Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan pencapaian daya beli (Purchasing Power Parity) masyarakat Kabupaten Bintan yang diukur dengan pendapatan riil perkapita/tahun menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 pendapatan riil perkapita mencapai sebesar Rp13.477.450,- meningkat menjadi sebesar Rp13.596.240,pada tahun 2015. Demikian pula dengan Indeks Daya Beli penduduk Kabupaten Bintan yang terus mengalami peningkatan, dari 79,3 poin pada tahun 2014 meningkat menjadi 79,5 pada tahun 2015. Peningkatan Indeks Daya Beli tidak terlepas dari pengaruh kinerja makro dan mikro ekonomi. Hal ini tercermin dari besaran pencapaian pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang cukup terkendali. Tabel I.8

: Pendapatan Riil Perkapita dan Indeks Daya Beli Masyarakat Kabupaten Bintan,Tahun 2014-2015

Pendapatan Riil Perkapita

Indeks Daya Beli

No

Tahun

1

2014

13.477,45

0,793

2

2015*

13.596,24

0,795

(Ribu Rp)

Sumber : BPS Kabupaten Kabupaten Bintan, 2016 *: Data Sangat Sementara

Pada umumnya indikator-indikator IPM berkembang secara steady, kecuali indeks daya beli. Indeks Daya Beli berkaitan langsung dengan pendapatan penduduk, yang dipengaruhi oleh kinerja perekonomian. Perekonomian yang kondusif akan memungkinkan terciptanya iklim ekonomi yang prospektif. Iklim perekonomian yang kondusif diharapkan akan

membuka

kesempatan

kerja

sehingga

mampu

meningkatkan

pendapatannya yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli masyarakat. Tingkat kondusiftias perekonomian sangat sensitif terhadap perkembangan perkembangan harga (inflasi). Inflasi tinggi akan dapat memberi dampak secara langsung menurunkan daya beli masyarakat. Pengendalian laju inflasi dipercaya akan sangat berdampak dalam menjaga dan menumbuhkan daya beli masyarakat. Mengantisipasi kebijakan makro Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2015

Bab 1 - 15

ekonomi nasional yang mungkin mengalami perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat maka pemerintah daerah Kabupaten Bintan telah melaksanakan program Peningkatan Ketahanan Masyarakat, serta program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, dan program lainnya sehingga kebutuhan dasar masyarakat terutama masyarakat miskin dan tertinggal dapat terpenuhi dalam rangka mendukung peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Bintan. 2.7. Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Bintan sangat komitmen untuk mempercepat pembangunan manusia dan memberantas kemiskinan seperti yang telah dicanangkan melalui deklarasi milenium atau yang lebih dikenal dengan Millenium Development Goals (MDGs). Dari 8 tujuan MDGs yang disepakati kewajiban pemerintah daerah hanya memiliki 7 tujuan MDGs yakni menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya dan memastikan kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan pencapaian tujuan membangun kemitraan global untuk pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Pencapaian target MDGs tersebut

telah diimplementasikan dengan cara mengintegrasikannya ke dalam program dan kegiatan yang telah direncanakan dan tetapkan bersama sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dari berbagai upaya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan telah menunjukkan manfaat (outcome) yang menggembirakan, adanya penurunan jumlah penduduk miskin dari 9.273 jiwa atau sebesar 6,09% tahun 2014 diestimasi menjadi 6,00% atau sebesar 9.198 jiwa pada tahun 2015.


Bab 1 - 16

Tabel I.9 : Proporsi Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan, Tahun 2004-2015 Laju Jumlah Persentase Jumlah Pertumbuhan Penduduk Tahun Penduduk (Jiwa) Penduduk Miskin Penduduk (%) Miskin (Jiwa) 2014 2015

151.123 153.020

1,34 1,26

9.273 9.198

6,09 6,00

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2016 *: Data Sangat Sementara

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Provinsi Kepulauan Riau maupaun Pemerintah Pusat terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui program-program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan (1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; (4) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 3. SUMBER DAYA ALAM 3.1. Kawasan Permukiman Kawasan pemukiman berupa kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung fungsi perumahan tersebut. Lahan permukiman ini menyebar di tiap desa dengan pola linier mengikuti jaringan jalan atau di daerah pantai dengan tingkat kepadatan yang rendah. Beberapa permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi berada di pusat ibukota Kecamatan Bintan Timur (Kijang) dan Ibukota Kecamatan Bintan Utara (Tanjunguban). 3.2. Kawasan Perkebunan Pemanfaatan lahan untuk perkebunan berupa tanaman kelapa dan karet. Jenis perkebunan dengan luasan penggunaan cukup besar tersebar di wilayah Kecamatan Toapaya, Gunung Kijang, Bintan Timur dan Bintan Pesisir.


Bab 1 - 17

3.3. Kawasan Pertanian Kawasan pertanian yang ada di Kabupaten Bintan meliputi : Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija, holtikultura, atau tanaman pangan; Kawasan Perikanan Darat, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, baik berupa pertambakan/kolam maupun perairan darat lainnya; serta Kawasan Perikanan Air Payau dan Laut, yaitu kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perikanan air payau dan laut baik dalam bentuk budidaya maupun penangkapan. Jenis pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Bintan didominasi kawasan pertanian berupa pertanian lahan kering untuk tanaman palawija, holtikultura dan tanaman pangan. Lahan pertanian ini tersebar hampir di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. 3.4. Kawasan Hutan Jenis pemanfaatan untuk hutan di Kabupaten Bintan dapat dibedakan menjadi pemanfaatan untuk hutan lebat/belukar, hutan lindung dan hutan mangrove (bakau). Di Kabupaten Bintan terdapat hutan lindung yaitu Kawasan Hutan Jago di Kecamatan Bintan Utara, Kawasan Hutan Gunung Bintan Kecil di Kecamatan Teluk Sebong, Kawasan Hutan Gunung Bintan di Kecamatan Teluk Bintan, Kawasan Hutan Sei Pulai dan Gunung Lengkuas di Kecamatan Bintan Timur, dan Kawasan Hutan Gunung Kijang di Kecamatan Gunung Kijang. 3.5. Kawasan Pariwisata Jenis pemanfaatan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata. Beberapa kawasan pariwisata yang ada saat ini tersebar di Kecamatan Teluk Sebong, yaitu Kawasan Wisata Terpadu Lagoi dan Kecamatan Gunung Kijang, yaitu Kawasan Wisata Pantai Trikora. 3.6. Kawasan Pertambangan Jenis pemanfaatan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan. Jenis galian tambang yang ada di Kabupaten Bintan adalah bauksit, granit, dan pasir darat. Jenis pemanfaatan lahan pertambangan ini terbagi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2015

Bab 1 - 18

dua, yaitu lahan tambang yang masih aktif dan lahan pasca tambang. Dominasi sebaran lahan tambang dan pasca tambang bauksit berada di Kijang (Kecamatan Bintan Timur), sedangkan tambang pasir darat berada di Busung (Kecamatan Seri Kuala Lobam), Kecamatan Teluk Bintan, serta Kecamatan Gunung Kijang. 3.7. Kawasan Industri Jenis pemanfaatan industri adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri. Dominasi sebaran kawasan industri ini berada di Lobam (Kecamatan Seri Kuala Lobam), Galang Batang (Kecamatan Gunung Kijang), dan Industri Maritim (Kecamatan Bintan Timur). 3.8. Kawasan Pemerintahan Kawasan pemerintahan adalah kawasan yang diperuntukkan sebagai pusat pemerintahan. Kawasan pemerintahan sementara Kabupaten Bintan saat ini terletak di Kijang dan merupakan kawasan milik PT. Aneka Tambang. Saat ini sudah disiapkan satu kawasan yang berfungsi sebagai ibukota baru Kabupaten Bintan serta pusat pemerintahan, yaitu Bandar Seri Bentan yang terletak di Kecamatan Teluk Bintan. Sejak tahun 2008, pusat pemerintahan ini telah mulai dibangun secara bertahap, karena dengan keluarnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang maka Kabupaten Bintan harus memindahkan kawasan ibukota kabupaten dan pusat pemerintahan. 3.9 Pemanfaatan Lahan di Gugusan Pulau Tambelan Perkebunan adalah salah satu potensi yang terdapat di Kecamatan Tambelan, beberapa jenis hasil perkebunan merupakan hasil khas dari Kecamatan Tambelan. Kebiasaan berkebun di ladang pulau-pulau ini telah dilakukan oleh warga Tambelan sejak kurun waktu yang lama. Pada tahun 60-an, hasil perkebunan Tambelan mampu menembus pasar ekspor ke Singapura. Komoditi kopra dan karet merupakan komoditi unggulan yang dihasilkan oleh Kecamatan Tambelan waktu itu. Kegiatan ekspor ini tidak berlangsung lama, hanya dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun, pasar ekspor kopra dan karet mulai melemah. Proses eksploitasi pada waktu 10 tahun tersebut tanpa adanya peremajaan lahan dan tanaman adalah pemicu lemahnya pasar. Kualitas komoditi pun mulai menurun dan harganya pun turun drastis. Selain itu, pembukaan lahan baru untuk


Bab 1 - 19

perkebunan juga kurang memperhatikan lingkungan, penebangan liar dan pembakaran adalah cara tercepat untuk membuka lahan baru. Kurangnya pengetahuan

dalam

hal

berkebun

dan

bercocok

tanam

juga

sangat

berpengaruhterhadap menurunnya kualitas komoditi kopra dan karet. Penduduk Tambelan awalnya merupakan nelayan, sehingga perubahan dari nelayan menjadi petani ini membawa dampak terhadap pengolahan lahan. Kebiasaan nelayan yang langsung memanen ikan tanpa harus menyebar benih di laut (tanpa harus menunggu waktu yang lama) sangat berbeda dengan pola petani yang harus menyemai bibit, menanam, merawat dan baru memanen yang membutuhkan waktu yang lama. Perubahan kebiasaan yang drastis ini menyebabkan pengolahan lahan yang salah, dan untuk mendapatkan hasil yang cepat, perusakan kadang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Karena waktu yang diperlukan dalam proses perkebunan, akhirnya penduduk Tambelan banyak yang kurang melirik sektor ini namun tidak mau meninggalkannya. Akhirnya, lahan yang ada tetap ditanami dengan tanaman seperti cengkih, kopra, karet dan mangga serta tanamantanaman buah-buahan yang lain. Kebun-kebun tersebut tidak dirawat dan dibiarkan begitu saja, ketika saat berbuah atau saat tiba waktu panen, pemilik kebun tersebut mendatangi kebun mereka masing-masing untuk memanen hasil perkebunan. Para petani kebun ini memiliki rumah kebun dan mereka biasanya menetap di kebun untuk memanen hasil kebun 3-7 hari bahkan hingga 1 bulan. Setelah proses panen selesai dan hasil panen telah habis, masyarakat kemudian meninggalkan pulaupulau tersebut dan kembali bekerja sebagai nelayan. Kebiasaan ini menyebabkan hasil yang diperoleh kurang maksimal karena tanaman tidak mendapat perawatan yang benar. Hutan mangrove banyak ditemui di sepanjang pantai Teluk Tambelan, namun sebagian telah mangalami kerusakan karena keperluan manusia yang menggunakan daerah tersebut untuk keperluan permukiman. Hampir semua kampung (desa) yang ada di pulau Tambelan sebagian besar rumahnya berada di daerah pesisir. Penggunaan lahan di Pulau Tambelan sebagian besar merupakan kawasan lindung laut untuk melindungi terumbu karang, kemudian kawasan hutan produksi konversi, kawasan lindung dan sebagian kecil merupakan kawasan permukiman.


Bab 1 - 20

4. PERKEMBANGAN EKONOMI Salah satu indikator kinerja pembangunan suatu daerah diukur melalui indikator-indikator makro ekonomi yang secara umum telah diakui dan diberlakukan. Pencapaian perekonomian suatu daerah merupakan gambaran dari prestasi pemerintahan daerah dalam memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut, serta prestasi dalam mengatasi kendala-kendala yang ada di daerah. Indikator pencapaian pembangunan ekonomi yang secara umum diakui adalah: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan tingkat inflasi. Sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bintan yaitu Industri, Pariwisata dan Pertanian, dengan uraian sebagai berikut : 4.1. Potensi Unggulan Daerah Salah satu stimulan peningkatan potensi unggulan daerah Kabupaten Bintan adalah dengan ditetapkannya Kabupaten Bintan sebagai salah satu Kawasan Free Trade Zone. Pembentukan Free Trade Zone di Kabupaten Bintan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Adapun daerah yang termasuk dalam

Free Trade Zone Bintan adalah kawasan Bintan Utara dengan liputan wilayah hampir setengah Pulau Bintan. Terdapat 5 lokasi lain yang berupa enclave yaitu kawasan Anak Lobam, kawasan Maritim Bintan Timur, kawasan galang Batang, kawasan Galang Batang, kawasan Senggarang dan kawasan Industri Dompak Barat. Dengan adanya pemekaran wilayah, maka Kota Tanjungpinang menjadi suatu wilayah administratif yang berdiri sendiri. Dalam hal ini kawasan Senggarang dan kawasan industri Dompak Barat termasuk ke dalam Free Trade

Zone Bintan wilayah kota Tanjungpinang. Kawasan Industri Lobam termasuk dalam lingkup Kawasan Bintan Bagian Utara.

Free Trade Zone Bintan dengan luas 62.017,20 Ha tersebut saat ini 23.000 Ha merupakan kawasan wisata internasional Lagoi yang dikelola sendiri oleh Penanam Modal Asing dengan core wisata pantai dan golf. Sedangkan seluas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2015

Bab 1 - 21

4.000 Ha merupakan kawasan industri Lobam. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Batam, Bintan dan Karimun maka kawasan Free Trade Zone Batam Bintan Karimun mecakup 26 Kecamatan yang 7 kecamatan diantaranya termasuk sebagian wilayah Kabupaten Bintan. Adapun Strukutur Ruang Kawasan Free Trade Zone Bintan terdiri dari sistem pusat kegiatan (PK) Primer yaitu: 1. Pusat Kegiatan Berorientasi Ekspor, yaitu kawasan industri Galang Batang Kecamatan Gunung Kijang, Kawasan Industri Lobam di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kawasan Maritim Bintan Timur di Kecamatan Bintan Timur. Fungsi utama Pusat Kegiatan Berorientasi Ekspor ini adalah pengembangan industri skala besar. Sedangkan fungsi pendukungnya sebagai simpul transportasi, pemukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal. 2. Pusat Kegiatan Pariwisata Mancanegara dan Domestik, yaitu Kawasan Wisata Internasional Lagoi di Kecamatan Teluk Sebong, Kawasan Wisata Penghujan-Kuala Sempang di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kawasan Wisata Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Kawasan Wisata Sakera di Kecamatan Bintan Utara. Fungsi utama Pusat Kegiatan Pariwisata Mancanegara dan Domestik ini adalah pengembangan kepariwisataan. Sedangkan

fungsi

pendukungnya

sebagai

pemukiman

dan

simpul

transportasi penumpang. 3. Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa, yaitu Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan, dan Pusat Kegiatan Perdagangan dan jasa tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara. Fungsi utama Pusat Kegiatan Perdagangan dan jasa ini adalah perdagangan dan jasa internasional. Sedangkan fungsi pendukungnya adalah pemukiman, simpul transportasi penumpang dan wisata belanja. 4. Pusat Kegiatan Transportasi Laut, yakni pelabuhan Bandar Seri Udana dan Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara, Pelabuhan Bandar Seri Bentan di Kecamatan teluk Bintan, dan Pelabuhan Kijang di Kecamatan Bintan Timur. Fungsi Utama Pusat Kegiatan Transportasi Laut ini adalah pertransportasian. Sedangkan fungsi pendukungnya adalah pelayanan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2015

Bab 1 - 22

perpindahan penumpng dan barang. 5. Pusat Kegiatan Pertahanan dan Keamanan Negara, yakni Mentigi di Kecamatan Bintan Utara, Gunung Bintan Kecil di Kecamatan Teluk Sebong, dan Tanjung Berakit dan Tanjung Sading di Kecamatan Teluk Sebong. Fungsi utama Pusat Kegiatan Kegiatan Pertahanan dan Keamanan Negara ini

adalah

pertahanan

pendukungnya

adalah

dan

keamanan

menjaaga

negara.

kedaulatan

Sedangkan

KNRI

yang

fungsi meliputi

pertahanan dan keamanan laut serta udara. 6. Pusat Kegiatan Kesehatan, Kawasan Bandar Seri Bentan di Kecamataan Teluk Bintan, dan Kawasan Perkotaan Tanjung Uban dan Kawasan Seri Kuala Lobam di Kecamatan Bintan Utara. Fungsi utama Pusat Kegiatan Kesehatan ini adalah pelayanan kesehatan berkualitas internasional. Sedangkan fungsi pendukungnya penyediaan pelayanan perkotaan. Kabupaten Bintan masih mengandalkan sektor industri pengolahan masih sebagai penyumbang PDRB terbesar pada 5 tahun terakhir dengan kontribusi mencapai 50% lebih. Spill over effect pembangunan Singapura dan Malaysia yang merupakan kutub utama pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara telah berimbas pada perkembangan Industri di Kabupaten Bintan sebagai pendukung sektor industri Singapura. Sedangkan Sektor Pariwisata sebagai penyumbang PDRB terbesar ke dua setelah sektor industri pengolahan merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar di Kabupaten Bintan dalam 5 tahun terakhir. Kontribusi sektor Pariwisata (Pajak Hotel Restoran dan Hiburan) terus mengalami peningkatan, pada tahun 2010 mencapai Rp63,2 Miliar dan terus meningkat sampai pada tahun 2014 mencapai Rp93,6 Miliar dengan rata-rata kontribusi sebesar 54,64% dari total PAD Kabupaten Bintan pada tahun 2010-2014. Investasi di Kabupaten Bintan juga menunjukkan peningkatan, pada tahun 2010 nilai investasi PMA US$744.94 juta dengan total 121 perusahaan sedangkan nilai investasi PMDN Rp67,06 miliar dengan total 8 perusahaan terus meningkat hingga tahun 2014 nilai investasi PMA US$916.74 juta dengan total 174 perusahaan sedangkan nilai investasi PMDN Rp1,457 trilyun,- dengan total 17 perusahaan. Potensi unggulan daerah yang


Bab 1 - 23

menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan juga terdapat pada sektor pertanian pada sentra produksi komoditastanaman pangan dan hortikultura unggulan antara lain padi, sayuran, buah naga, salak dan lain sebagainya. Jenisjenis tanaman perkebunan seperti karet, kelapa, dan cengkeh dapat dijumpai disemua kecamatan dengan luas yang bervariasi. Disisi lain terdapatnya potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar untuk kegiatan perikanan tangkap maupun budidaya juga merupakan andalan untuk dapat dikembangkan di Kabupaten Bintan. 4.2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan, PDRB Kabupaten Bintan pada tahun 2014 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 tercatat sebesar Rp12,40 trilyun,- diestimasi meningkat menjadi Rp11,65 trilyun,- yang diukur dari tujuh belas sektor lapangan usaha yaitu: Tabel I.10: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2014-2015

Lapangan Usaha Sektor Primer 1

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

2


Sektor Sekunder 3

Industri Pengolahan

4

Pengadaan Listrik dan Gas

5

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

6

Konstruksi

Sektor Tersier

2014

2015*

2,661,828.80

2,788,208.46

712,504.96

766,191.01

1,949,323.84

2,022,017.46

6,081,361.34

6,483,546.31

4,362,139.71

4,597,373.08

15,155.91

15,586.05

7,029.38

7,306.09

1,697,036.34

1,863,281.09

2,907,221.52

3,133,259.63

7

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

8

Transportasi dan Pergudangan

241,850.83

262,818.42

9

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

563,777.25

613,644.81

10

Informasi dan Komunikasi

164,481.27

171,139.20

1,028,784.86


1,129,985.97

Bab 1 - 24

11

Jasa Keuangan dan Asuransi

179,674.48

184,485.47

12

Real Estate

127,019.76

133,127.99

13

Jasa Perusahaan

112.28

113.10

14

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

257,405.99

15

Jasa Pendidikan

212,798.10

225,275.81

16

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

107,636.63

113,266.07

17

Jasa lainnya

23,680.06

24,933.63

11,650,411.66

12,405,014.41

PDRB BERLAKU

274,469.16


Sektor-sektor yang memiliki nilai kontribusi besar terhadap PDRB adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 37,18%, sektor konstruksi 15,68%, sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,18%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,01% serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,29%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1.11 : Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2014-2015 Lapangan Usaha Sektor Primer 1


2


Sektor Sekunder 3

Industri Pengolahan

4


5


6

Konstruksi

Sektor Tersier

2014

2015*

21.49

20.89

5.73

5.71

15.76

15.18

52.60

53.01

37.15

37.18

0.11

0.10

0.06

0.05

15.30

15.68

25.91

26.10


Bab 1 - 25

7


8.80

9.01

8


2.09

2.16

9


6.24

6.29

10


1.17

1.10

11


1.42

1.36

12

Real Estate

1.04

1.03

13

Jasa Perusahaan

0.00

0.00

14


2.30

2.31

15

Jasa Pendidikan

1.78

1.78

16


0.87

0.86

17

Jasa lainnya

0.20

0.20

100.00

100.00

PDRB BERLAKU Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2016 *: Data Sangat Sementara

Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil digunakan PDRB Harga Konstan. PDRB Harga Konstan ini merepresentasikan pertumbuhan ekonomi tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi karena menggunakan harga dasar yang konstan yakni harga dasar tahun tertentu yang dipilih yaitu tahun 2010. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang diukur dari kenaikan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berdasarkan harga konstan pada tahun 2015 mengalami perlambatan dari tahun 2014. Pada tahun 2014 LPE Kabupaten Bintan adalah 8,46% mengalami perlambatan pada tahun 2015 menjadi 6,48%. Penurunan LPE di Kabupten Bintan pada tahun 2015 disinyalir imbas dari kondisi makro perekonomian di tingkat regional, nasional serta dunia masih labil dan fluktuatif, pelarangan ekspor bahan mentah pertambangan menurunkan aktifitas pertambangan yang turut berimbas pada pertumbuhan sektor Pertambangan dan Penggalian. Fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan pemerintah berdasarkan harga pasar memberikan dampak pada ketidakpastian harga pasar, kenaikan Tarif Dasar Listrik, isu stabilitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2015

Bab 1 - 26

ekonomi nasional melalui paket-paket kebijakan yang diambil ditingkat pusat yaitu menurunnya dana bagi hasil yang ditransfer pemerintah pusat yang menyebabkan turunnya belanja publik. Selain itu bencana nasional kabut asap turut memberikan dampak pada jumlah wisatawan serta lama tinggal wisatawan yang pada gilirannya akumulasi dari keseluruhan isu tersebut turut mempengaruhi Laju Pertumbuhan Ekonomi sepanjang Tahun 2015. Tabel 1.12 : Laju Pertumbuhan Persektor Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2015 Lapangan Usaha Sektor Primer 1


2


Sektor Sekunder

2014

2015* 8.08

4.75

10.74

7.53

7.13

3.73

8.33

6.61

3

Industri Pengolahan

7.80

5.39

4


5.06

2.84

5


5.97

3.94

6

Konstruksi

9.74

9.80

9.08

7.78

10.62

9.84

9.04

8.67

11.92

8.85

Sektor Tersier 7


8


9


10


5.87

4.05

11


3.14

2.68

12

Real Estate

6.39

4.81

13

Jasa Perusahaan

-0.28

0.73

14


7.92

6.63

15

Jasa Pendidikan

6.26

5.86

16


6.85

5.23

17

Jasa lainnya

12.71

5.29

8.46

6.48

PDRB BERLAKU


Bab 1 - 27


4.3. Tingkat Kestabilan Harga (Inflasi) Tingkat kestabilan harga (inflasi) juga merupakan salah satu ukuran kinerja perekonomian Pemerintah Daerah dalam mengendalikan gejolak harga terutama untuk komoditi yang strategis yang diukur dengan mengukur Indeks Harga Konsumen (IHK). Tabel I.13: Laju Inflasi (IHK) Kabupaten Bintan (berdasarkan IHK Kota Tanjungpinang) Tahun Dasar 2007, Tahun 2014-2015

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kebutuhan Pokok Bahan Makanan Makanan Jadi Perumahan Sandang Kesehatan Pendidikan Transport IHK

2014

2015*

6,18 5,97 7,77 6,92 3,51 7,14 12,40 7,49

5,65 6,76 1,24 5,73 3,52 1,48 -6,21 2,46


IHK Kabupaten Bintan mengacu pada IHK Kota Tanjungpinang dimana secara umum pada tahun 2014 IHK Kota Tanjungpinang mengalami penurunan dari tahun 2014 yaitu dari 7,49% menurun menjadi 2,46%. Dari tujuh komponen pembentuk inflasi lima diantaranya mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu komponen bahan makanan, perumahan, sandang, pendidikan dan transportasi. Komponen transportasi mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu -18,61%, hal ini diakibatkan oleh penyesuaian harga tariff transportasi karena penurunan harga Bahan Bakar Minyak selain itu komponen perumahan mengalami penurunan -6,53% serta pendidikan 5,66%. Sedangkan komponen yang mengalami kenaikan pada tahun 2015 adalah makanan jadi meningkat 0,79% serta kesehatan mengalami kenaikan 0,01%. Hal ini merupakan salah satu bukti nyata kinerja Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2015

Bab 1 - 28

Pemerintah Daerah dalam usaha pengendalian harga pasar dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. 4.4. PDRB per Kapita Indikator kinerja lain yang terkait dengan besaran Produk Domestik Regional Bruto adalah PDRB perkapita. Angka PDRB perkapita Kabupaten Bintan memperlihatkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk dan dapat merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel I.14 : Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2013-2014 TAHUN NO RINCIAN 2013 2014 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Juta Rupiah)

3.745.747,08

3.965.373,24

2.

Penyusutan Barang Modal (Juta Rupiah)

168.597,57

178.483,04

3.

Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Juta Rupiah)

3.577.149,51

3.786.890,20

4.

Pajak Tak Langsung Netto (Juta Rupiah)

221.388,26

223.819,98

5.

Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Faktor (Juta Rupiah)

3.355.761,25

3.563.070,22

7.

Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)

25.119.012,10

26.239.376,12

8.

Per Kapita Pendapatan Regional (Juta Rupiah)

22.503.763,74

23.577.286,20

1.

Sumber:BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2015


Bab 1 - 29

Tabel I.15 : Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2013-2014 TAHUN NO RINCIAN 2013 2014 1.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Juta Rupiah)

2.

Penyusutan Barang Modal (Milyar Rupiah)

3.

Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Juta Rupiah)

4.

Pajak Tak Langsung Netto (Milyar Rupiah)

5.

Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Faktor (Juta Rupiah)

7.

Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)

8.

Per Kapita Pendapatan Regional (Juta Rupiah)

Sumber

5.822.931,36

262.092,47

5.560.838,89

344.157,95

6.274.389,20

282.412,77

5.991.976,44

354.149,18

5.216.680,93

5.637.827,26

39.048.627,65

41.518.426,74

34.983.107,12

37.306.215,86

: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2014

Selama ini Produk Domestik Regional Bruto pendapatan per kapita masih tetap dipakai sebagai salah satu tolok ukur kemajuan pembangunan suatu daerah. PDRB per kapita merupakan PDRB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Selang lima tahun terakhir ini PDRB per kapita Kabupaten Bintan atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 ini mencapai Rp34,98 juta sampai pada tahun 2014 menjadi Rp37,30 Juta


Bab 1 - 30

D. KONDISI UMUM KABUPATEN BINTAN Dalam kondisi umum Kabupaten Bintan akan diuraikan mengenai kondisi Kabupaten Bintan sebagai penyelenggara pemerintah.

1.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah pasal 14 bahwa urusan wajib menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota ,yaitu : a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan b. Perencanaan,pemanfaatan,dan pengawasan tata ruang c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat d. Penyediaan sarana dan prasarana umum e. Penanganan bidang kesehatan f. Penyelenggaraan bidang pendidikan g. Penanggulangan masalah sosial h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan i. Fasilitas pengembangan koperasi,usaha kecil,dan menengah j. Pengendalian lingkungan hidup k. Pelayanan pertanahan l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil m. Pelayanan administrasi umum pemerintah n. Pelayanan administrasi penanaman modal o. Penyelenggaraan pelayanan dasr lainnya,dan p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan urusan pemerintah kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi ,ciri khas ,dan potensi ungulan daerah yang bersangkutan.Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan


Bab 1 - 31

pemerintah daerah kepada masyarakat

disebutkan bahwa urusan wajib yang

dilaksanakan meliputi : pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaaan umum, penataan ruang Perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketanagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat

dan

desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan dan perpustakaan. Sedangkan berdasarkan pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah 3 tahun 2007 dinyatakan bahwa yang termasuk dalam urusan pilihan meliputi : kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri perdagangan dan keimigrasian. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang nomor : 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan pusat dan daerah, Kabupaten Bintan menetapkan organisasi, kewenangan dan tugas-tugas kepala daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, badan perencanaan pembangunan daerah, inspektorat daerah, dinas daerah, kantor daerah dan pemerintah kecamatan. Struktur organisasi dari Sekretariat, Lembaga Teknis Daerah, Dinas, Badan dan Kantor di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut : 1.1 Sekrtariat Daerah Susunan organisasi Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 4 tahun 2013, terdiri dari: 1) Sekertariat daerah 2) Asisten,terdiri dari : a. Asisten administrasi pemerintah b. Asisten administrasi perekonomian dan pembangunan c. Asisten administrasi umum d. Staf ahli 3) Bagian terdiri dari : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2015

Bab 1 - 32

a. Bagian pemerintahan b. Bagian argaria c. Bagian hukum d. Bagian administrasi perekonomian e. Bagian administrasi sumber daya alam f. Bagian kesejahteraan sosial g. Bagian organisasi h. Bagian humas dan protokol i. Bagian umum j. Bagian Wilayah Perbatasan Masing-masing bagian membawahi beberapa sub bagian. 1.2. Sekertariat DPRD Susunan organisasi sekretariat DPRD terdiri dari : 1) Sekretaris DPRD 2) Bagian persidangan dan risalah 3) Bagian hukum 4) Bagian keuangan 5) Bagian humas dan protokol Masing-masing point 2 s/d 5 membawahi beberapa subbag. 1.3. Lembaga Teknis Daerah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 8 tahun 2008 dan nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bintan terdiri dari badan dan kantor yang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah, yang terdiri dari 9 (sembilan) badan, dan 2(dua) kantor, yaitu: 1) Badan perencanaan pembangunan 2) Inspektor daerah 3) Badan pengendalian linkungan hidup 4) Badan kesatuan bangsa,politik dan perlindungan masyarakat 5) Badan kepegawaian daerah 6) Badan pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2015

Bab 1 - 33

7) Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah 8) Badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana. 9) Badan penanggulangan bancana daerah 10) Kantor perpustakaan dan arsip 11) Kantor satuan polisi pamong praja Susunan secara umum organisasi lembaga teknis daerah kecuali badan dan kantor terdiri dari: 1) Kepala 2) Sekretariat membawahi beberapa sub bagian 3) Bidang membawahi beberapa sub bidang 4) Kelompok jabatan fungsional Susunan organisasi kantor terdiri dari: 1) Kepala 2) Sub bagian 3) Seksi 4) Kelompok jabatan fungsional 1.4. Dinas-Dinas Daerah Sesuai dengan peraturan Daerah kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 bahwa Dinas di lingkup pemerintah daerah kabupaten Bintan terdiri dari : 1) Dinas kesehatan 2) Dinas pendidikan pemuda dan olahraga 3) Dinas pertanian 4) Dinas kelautan dan perikanan 5) Dinas pariwisata dan kebudayaan 6) Dinas pekerjaan umum 7) Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat Desa 8) Dinas tenaga kerja 9) Dinas kependudukan dan pencatatan sipil 10) Dinas pertambangan dan energi 11) Dinas perhubungan 12) Dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan Daerah


Bab 1 - 34

13) Dinas koperasi, UKM dan perindustrian dan perdagangan 14) Dinas kebersihan dan pertamanan Susunan organisasi Dinas pada umumnya adalah sebagai berikut: 1) Kepala Dinas 2) Bagian Tata Usaha membawahi beberapa sub bagian 3) Sub Dinas membawahi beberapa Seksi 4) Unit pelaksana Teknis Dinas 5) Kelompok Jabatan fungsional 1.5. Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Sesuai Perda No.7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Bintan teriri dari (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan. Susunan organisasi RSUD pada umumnya adalah sebagai berikut : 1.

Direktur

2. Bagian Tata Usaha 3. Satuan Pengendali Internal 4. Komite Medik 5. Kelompok Jabatan Fungsional 6. Pelayanan Medik dan Keperawatan. 7. Penunjang medik dan non medik. 8. Instalasi Dengan komposisi perangkat daerah diatas, diharapkan dapat mendukung dan melaksanakan serta mensukseskan visi,Misi Kabupaten Bintan. 2. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Bintan Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Kabupaten Bintan didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari jumlah PNS yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang berjumlah 3712 orang, dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :


Bab 1 - 35

TABEL 1.16 SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

1

S2

155

2

S1

1.555

4

D.III

927

6

SMA

945

7

SMP

84

8

SD

46 JUMLAH TOTAL

3.712

E. ASPEK STRATEGIS Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program yang indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu startegi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran, dalam hal beberapa sasaran bersifat inheren dengan satu tema, satu strategi dapat dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Aspek

strategis

merupakan

gambaran

kondisi

yang

dihadapi

oleh

pemerintah Kabupaten Bintan saat ini dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya Yang signifikan bagi daerah atau masyarakat di masa datang. Oleh karena itu ,akan dapat diperoleh gambaran secara utuh mengenai apa yang ada yang dikaitkan dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Bintan yang merupakan amanah masyarakat .dengan bertitik tolak dari kondisi yang ada,maka diidentifikasikan secara strategis ke depan melalui program lima tahun sebagaimana dirumuskan dalam tujuan dan sasaran tahunan dalam upaya berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangan /keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2015

Bab 1 - 36

strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Berdasarkan analisis situasi yang terjadi, baik situasi internal maupun eksternal

maka diperoleh isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan

daerah di Kabupaten Bintan sebagai berikut : a. Mengembangkan potensi pariwisata melalui pengembangan sarana dan prasarana, promosi, serta pelayanan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup (core); b. Mengembangkan potensi perikanan dengan memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal,adil dan berkelanjutan serta pengembangan

kawasan

minapolitan

serta

sarana

dan

prasarana

penunjanganya (core); c. Mendorong iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan kegiatan pembangunan diwilayah Kabupaten Bintan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan manusia, serta pola tata ruang daerah

dan mendorong

perkembangannya agar lebih efisien dan mampu bersaing (costumer); d. Melakukan perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, sumberdaya yang ada, dan kebutuhan penduduk serta memperhatikan mitigasi bencana(core); e. Memanfaatkan potensi alam yang ada disertai dengan pemberdayaan pengelolaannya guna pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (core); f. Menyusun dan menetapkan struktur, pemanfaatan dan pengelolaan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan sebagai pedoman pembangunan diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang multisektoral dan terpadu (Consequency);


Bab 1 - 37

g. Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat pada umumnya agar dapat memanfaatkan potensi sumberdaya alam dengan optimal (culture); h. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah, aparatur pengawasan dan pembinaan, serta akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah dalam usaha pemanfaatan, pengelolaan potensi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (control) i. Melekatkan aspek ekologis dan kelestarian lingkungan pada setiap program pembangunan ekonomi dan sosiopolitik di Kepulauan Bintan (concequency)

F. STRUKTUR ORGANISASI Sejalan dengan pelaksanaan undang-undang nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang nomor : 33 tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan pusat dan daerah, Kabupaten Bintan menetapkan

organisasi, kewenangan dan tugas-tugas kepala daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Kantor Daerah dan Pemerintah Kecamatan . Struktur organisasi dari Sekretariat ,Lembaga Teknis Daerah, Dinas, Badan dan Kantor di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat Daerah Susunan organisasi sekertariat daerah sesuai dengan peraturan daerah kabupaten bintan nomor 4 tahun 2013,terdiri dari: a) Sekretariat Daerah 1.1 Asisten,terdiri dari : a. Asisten administrasi pemerintah b. Asisten administrasi perekonomian dan pembangunan c. Asisten administrasi umum d. Staf ahli 1.2 Bagian terdiri dari : a. Bagian pemerintahan


Bab 1 - 38

b. Bagian argaria c. Bagian hukum d. Bagian administrasi perekonomian e. Bagian administrasi sumber daya alam f. Bagian kesejahteraan sosial g. Bagian organisasi h. Bagian humas dan protokol i. Bagian umum j. Bagian Pengelolaan Wilayah perbatasan Masing-masing bagian membawahi beberapa sub bagian. b) Sekretariat DPRD Susunan organisasi sekretariat DPRD terdiri dari : a. Sekretaris DPRD b. Bagian persidangan dan risalah c. Bagian hukum d. Bagian keuangan e. Bagian humas dan protokol Masing-masing point 2 s/d 5 membawahi beberapa subbag. c) Lembaga teknis daerah Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Bintan nomor 8 tahun 2008 dan nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintah daerah kabupaten bintan terdiri dari badan dan kantor yang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah,yang terdiri dari 9(sembilan) badan ,dan 2(dua) kantor, yaitu: 2. Badan perencanaan pembangunan 3. Inspektor daerah 4. Badan pengendalian linkungan hidup 5. Badan kesatuan bangsa,politik dan perlindungan masyarakat 6. Badan kepegawaian daerah 7. Badan pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2015

Bab 1 - 39

8. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah 9. Badan pemberdayaan masyarakat ,perempuan dan keluarga berencana. 10. Badan penanggulangan bancana daerah 11. Kantor perpustakaan dan arsip 12. Kantor satuan polisi pamong praja Susunan secara umum organisasi lembaga teknis daerah kecuali badan dan kantor terdiri dari: 1) Kepala 2) Sekretariat membawahi beberapa sub bagian 3) Bidang membawahi beberapa sub bidang 4) Kelompok jabatan fungsional Susunan organisasi kantor terdiri dari: 1) Kepala 2) Sub bagian 3) Seksi 4) Kelompok jabatan fungsional 4. Dinas-Dinas Daerah Sesuai dengan peraturan Daerah kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 bahwa Dinas di lingkup pemerintah daerah kabupaten Bintan terdiri dari : 1) Dinas kesehatan 2) Dinas pendidikan pemuda dan olahraga 3) Dinas pertanian 4) Dinas kelautan dan perikanan 5) Dinas pariwisata dan kebudayaan 6) Dinas pekerjaan umum 7) Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat Desa 8) Dinas tenaga kerja 9) Dinas kependudukan dan pencatatan sipil 10) Dinas pertambangan dan energi 11) Dinas perhubungan 12) Dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan Daerah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2015

Bab 1 - 40

13) Dinas koperasi ,UKM dan perindustrian dan perdagangan 14) Dinas kebersihan dan pertamanan Susunan orgsnisasi Dinas pada umumnya adalah sebagai berikut: 1) Kepala Dinas 2) Bagian Tata Usaha membawahi beberapa sub bagian 3) Sub Dinas membawahi beberapa Seksi 4) Unit pelaksana Teknis Dinas 5) Kelompok Jabatan fungsional

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya Laporan akuntabilitas kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Bintan selama tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2014 tersebut di perbandingkan dengan penetapan kinerja (performance agreement) Tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis

atas

capaian

kinerja

terhadap

rencana

kinerja

ini

akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) pemerintah kabupaten Bintan tahun 2015 berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. BAB I

PENDAHULUAN Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi,dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta isu-isu stategis organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2015

Bab 1 - 41

Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran

Bab IV

PENUTUP Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran : 1). Perjanjian Kinerja 2).Lain-lain yang dianggap perlu


Bab 1 - 42

governance) merupakan tuntunan reformasi sehingga menjadi amanat yang harus

Recommend Documents