BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Bertolak dari proses reformasi yang menginginkan suatu perubahan
mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah yang lebih transparan, berkeadilan dan akuntabel, maka tuntunan akan adanya pemerintah yang baik (Good Governance) menjadi berhubungan satu dengan yang lainnya. Tujuan reformasi untuk penguatan peran masyarakat dengan penerapan demokrasi rakyat tidak tercapai jika tidak didukung oleh suatu pemerintah yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip Good Governance (Mulyawan, 2009). Menurut Sadjijono (2007) Good Governance adalah arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara, sedangkan praktek terbaiknya adalah “Good Governance” (Kepemerintahan yang baik) agar Good Governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dari semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good Governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas profesional dan etos kerja dan moral yang tinggi dengan demikian penerapan Good Governance dalam penyelenggaraan
pemerintahan
negara
merupakan
tantangan
tersendiri.
Terselenggarakannya Good Governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri 2010) Menurut Kurniawan (2005) konsep Good Governance untuk dilaksanakan dalam penyelenggaran kehidupan berbangsa dan bernegara dilatar belakangi oleh banyak faktor. Namun demikian salah satu faktor yang terbesar adalah ketidakberdayaan pemerintah negara-negara berkembang dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan hiperkompetisi. Pemerintah tidak lagi menjadi pemain tetapi mengharapkan peran lebih besar dari sektor swasta dan masyarakat sipil (rakyat). Kinerja aparatur pemerintahan di Indonesia hingga saat ini masih menjadi sorotan yang tidak pernah sepi menjadi perbincangan di setiap lapisan masyarakat. Pelayanan publik di Indonesia seringkali terhambat kelancarannya akibat perilaku koruptif beberapa oknum aparatur pemerintah. Korupsi terjadi pada hampir setiap ruang di masyarakat, dari masyarakat kecil sampai masyarakat besar, mulai dari swasta hingga pemerintah. Posisi Indonesia yang mendapat penilaian negatif tentunya tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Good Governance atau pemerintahan yang baik, bisa terwujud hanya jika pemerintah benar-benar sudah bersih dari praktek korupsi. Mewujudkannya
perlu upaya pemberantasan dan pencegahan, tidak saja dilakukan pemerintah, tetapi juga swasta dan masyarakat. Pemberantasan korupsi, tidak identik dengan menangkap koruptor, tapi pencegahan yang menentukan. Dilakukan melalui pendekatan moral dan peningkatan pemahaman apa itu tindak korupsi. (dinas komunikasi dan informatika 2011).
Tabel 1.1 INDEKS PERSEPSI KORUPSI DI INDONESIA TAHUN 2008 NO
KOTA
PRESENTASE INDEKS PERSEPSI KORUPSI 6,43%
1
Yogyakarta
2
Palangkaraya
6,10%
3
Banda Aceh
5,87%
4
Jambi
5,57%
5
Mataram
5,41%
6
Surakarta
5.35%
7
Tasikmalaya
5,12%
8
Banjarmasin
5.11%
9
Samarinda
5,03%
10
Pangkal Pinang
5,03%
11
Ternate
5,01%
12
Jayapura
5,01%
13
Malang
5,0%
14
Jember
4,96%
15
Kediri
4,9%
16
Balikpapan
4,86%
17
Gorontalo
4,83%
18
Makasar
4,7%
19
Padang
4,64%
20
Sampit
4,6%
21
Semarang
4,59%
22
Bandar Lampung
4,58%
23
Serang/Cilegon
4,57%
24
Palu
4,5%
25
Bengkulu
4,46%
26
Batam
4,44%
27
Sorong
4,39%
28
Tenggarong
4,38%
29
Tanjung Pinang
4,35%
30
Ambon
4,32%
31
Surabaya
4,26%
32
Denpasar
4,25%
33
Sibolga
4,25%
34
Lhokseumawe
4,14%
35
Mamuju
4,08%
36
Jakarta
4,06%
37
Manado
3,98%
38
Pematang Siantar
3,96%
39
Palembang
3,87%
40
Medan
3,84%
41
Cirebon
3,82%
42
Pontianak
3,81%
43
Bandung
3,67%
44
Padang Sidempuan
3,66%
45
Pekanbaru
3,55%
46
Purwokerto
3,54%
47
Kendari
3,43%
48
Manokwari
3,39%
49
Tegal
3,32%
Sumber : Transparency International Dari tabel 1.1 diatas menunjukan bahwa semakin besar presentase indeks persepsi korupsi maka menunjukan semakin bersihnya kota tersebut dari korupsi. Dengan demikian penerapan Good Governance di Kota Bandung belum berjalan dengan baik, karena melalui indeks persepsi diatas, kita dapat melihat masih banyak tingkat korupsi di Kota Bandung dan menyebabkan Kota Bandung berada di peringkat 10 terendah. Sebagai rujukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jurnal Dari (Wibowo, 2009) dalam penelitiannya bahwa pemahaman Good Governance berpengaruh
signifikan terhadap kinerja pemerintah tidak terbukti. Seorang
akuntan yang memahami Good Governance secara benar maka akan mempengaruhi perilaku profesional akuntan dalam berkarya dengan orientasi pada kinerja yang tinggi untuk mencapai tujuan akhir sebagaimana diharapkan oleh berbagai pihak (Trisnaningsih, 2007). Berdasarkan uraian di atas bahwa seorang auditor pemerintah yang memahami Good Governance dengan baik maka dia akan bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga kinerja pemerintah akan menjadi lebih baik. Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung”.
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang peneliti uraikan di atas, maka
permasalahan yang akan diidentifikasi adalah : 1. Bagaimana penerapan Good Governance di Inspektorat Kota Bandung? 2. Bagaimana kinerja aparatur pada Inspektorat Kota Bandung ? 3. Bagaimana pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung ?
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mempelajari dan
memperoleh data informasi yang aktual mengenai pengaruh Good Governance terhadap kinerja aparatur pemerintah di Kota Bandung yang akan penulis gunakan dalam penyusunan skripsi. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan dan perbedaan antara teori dengan praktik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1. Mengetahui penerapan Good Governance di Inspektorat Kota Bandung. 2. Mengetahui kinerja aparatur pada Inspektorat Kota Bandung. 3. Mengetahui pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
1.4
Kegunaan Penelitian Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap
beberapa segmen, antara lain : 1. Bagi Penulis Dapat menambah pengetahuan mengenai ada atau tidak adanya pengaruh Good Governance di Lingkungan pemerintah, serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam ujian sidang akhir pada fakultas Ekonomi program studi Akuntansi Universitas Widyatama. 2. Bagi Perusahaan atau Instansi Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi pihak instansi agar lebih memperhatikan penerapan
Good Governance, karena hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah. 3. Bagi Pihak Lain Dapat menjadi sumber informasi yang dapat menambah wawasan pembaca dengan mengetahui apakah Good Governance berpengaruh terhadap Kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah.
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi dari penelitian ini dilakukan di kantor inspektorat di Kota
Bandung, yang berlokasi di Jl. Tera No.20 Bandung. Dengan waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2013 sampai selesai.
