FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH (3 September 2010) 1. Apa latar belakang dan tujuan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah? a. Kinerja ekonomi domestik yang secara umum membaik namun tekanan inflasi cenderung meningkat. Sementara itu di sektor perbankan mengalami ekses likuiditas yang persisten tinggi. b. Ekses likuiditas tersebut perlu dikelola secara optimal sehingga mencerminkan concern Bank Indonesia dalam merespon tekanan inflasi namun tidak mengurangi kemampuan ekspansi kredit sesuai rencana bisnis bank.
2. Apakah pokok-pokok kebijakan GWM dalam Rupiah tersebut? GWM dalam Rupiah = GWM Primer 8% + GWM Sekunder 2,5% + GWM LDR a. GWM Primer sebesar 8% DPK rupiah: •
Penyesuaian GWM Primer dalam rupiah dari 5% menjadi 8% dari DPK rupiah.
•
Terhadap pemenuhan tambahan GWM Primer dalam rupiah sebesar 3% dari DPK rupiah akan diberikan jasa giro sebesar 2,5% p.a.
•
Jasa giro tidak akan diberikan pada bank yang memiliki GWM Primer di bawah 8%.
b. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% DPK rupiah tetap berlaku. c. GWM LDR dalam rupiah ditetapkan dalam suatu kisaran yang dipandang mampu mendorong fungsi intermediasi perbankan namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Berdasarkan tujuan tersebut, GWM LDR ditetapkan dengan pokok-pokok sebagai berikut: •
Kisaran target LDR ditetapkan dengan batas bawah 78% dan batas atas 100%.
•
Bank-bank dengan LDR di luar kisaran tersebut akan dikenakan disinsentif dengan ketentuan sebagai berikut: -
Untuk bank yang memiliki LDR lebih rendah dari batas bawah target LDR dikenakan disinsentif berupa tambahan GWM sebesar 0,1 dari DPK rupiah untuk setiap 1% kekurangan LDR. 1
-
Untuk bank yang memiliki LDR lebih tinggi dari batas atas target LDR dan memiliki CAR di bawah 14% dikenakan disinsentif berupa tambahan GWM sebesar 0,2 dari DPK rupiah untuk setiap 1% kelebihan LDR.
-
Untuk bank yang memiliki LDR lebih dari batas atas target LDR namun memiliki CAR 14% atau lebih tidak dikenakan tambahan GWM.
•
Target LDR dan parameter disinsentif sebagaimana dimaksud di atas akan dievaluasi oleh Bank Indonesia sewaktu-waktu diperlukan.
3. Kapan kebijakan GWM dalam Rupiah diberlakukan? a. Penyesuaian GWM Primer mulai berlaku sejak 1 November 2010, atau dengan masa transisi sekitar 2 bulan. b. GWM Sekunder sebesar 2,5% DPK tetap berlaku. c. Penerapan GWM LDR mulai berlaku sejak 1 Maret 2011, atau dengan masa transisi 6 bulan. 4. Mengapa dibedakan masa transisi GMW Primer dan GWM LDR ? a. GWM Primer diberikan masa transisi sekitar 2 bulan untuk memberikan waktu bagi bank menyesuaikan portofolio likuiditasnya.
Saat ini kondisi likuiditas bank ditandai oleh
permintaan likuiditas yang tinggi di periode lebaran. Seiring dengan berakhirnya perayaan Ramadhan dan Lebaran, likuiditas perbankan akan kembali normal. Di samping itu, likuiditas perbankan akan semakin meningkat sejalan dengan ekspansi Rekening Pemerintah yang tinggi di triwulan IV. b. Masa transisi untuk GWM LDR 6 bulan atau lebih lama dibandingkan GWM Primer ditujukan agar bank mampu
melakukan penyesuaian ALMA (Asset Liability
Management) untuk memenuhi ketentuan GWM.
5. Apakah kebijakan peningkatan GWM Primer bertentangan kebijakan GWM LDR dan upaya mendorong ekspansi kredit ? a. Dalam kondisi saat ini, kedua kebijakan GWM tidak saling bertentangan, namun justru secara bersama-sama dapat memperkuat stabilitas moneter dan stabilitas sektor keuangan.
2
b. Penyesuaian GWM Primer akan berdampak pada penyerapan sebagian ekses likuiditas perbankan yang belum terserap di sektor riil yang selama ini ditempatkan dalam instrumen moneter seperti SBI. c. Seiring dengan tingginya ekses likuiditas yang dimiliki oleh perbankan, penyesuaian GWM Primer tersebut diperkirakan tidak akan mengganggu ekspansi kredit perbankan. d. Sementara itu, penerapan GWM LDR bertujuan agar bank mengoptimalkan penyaluran kreditnya kepada sektor riil namun dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian.
6. Bagaimana perkiraan dampak kebijakan GWM dalam Rupiah terhadap suku bunga kredit perbankan? a. Dampak kebijakan GWM terhadap base lending rate (BLR) atau suku bunga dasar kredit (SBDK) relatif minimal. b. Berdasarkan pengamatan, pada perubahan kebijakan GWM sebelumnya (tahun 2004 s.d 2008) perubahan GWM tidak selalu direspon searah. Bahkan, pelonggaran GWM tahun 2008 tidak diikuti oleh penurunan suku bunga.
Hal ini juga terkait dengan
tingginya ekses likuiditas perbankan. c. Spread antara suku bunga simpanan dan kredit saat ini masih tinggi sekitar 5% s.d 8%.
7. Apa perbedaan antara GWM LDR ini dengan GWM LDR sebelumnya (Oktober 2008) ? a. GWM LDR sebelumnya hanya memiliki instrumen yang memberikan insentif bagi bank untuk meningkatkan LDR namun tidak memiliki mekanisme yang memberikan disinsentif jika LDR sudah dipandang terlalu tinggi. b. GWM LDR saat ini memiliki LDR target yang berupa kisaran (mempunyai batas bawah dan batas atas). Apabila LDR sebuah bank berada di bawah target, maka terdapat insentif bagi bank tersebut untuk meningkatkan LDR. Jika LDR sebuah bank berada di atas target, maka akan ada insentif bagi bank tersebut untuk memperhatikan risiko likuiditas dengan cara menyesuaikan LDR. Dengan demikian, akan ada suatu selfcorrection mechanism bagi bank untuk tidak terlalu ekspansif di dalam pemberian kredit (mikro-prudensial). Bank didorong mencapai LDR sesuai dengan targetnya. 8. Bagaimana perhitungan GWM LDR? a. Jika LDR < batas bawah (78%), bank dikenakan tambahan GWM sebesar 0,1 x (78 – LDR)% x DPK Rupiah 3
b. Jika LDR > batas atas (100%) & CAR < 14%, bank dikenakan tambahan GWM sebesar 0,2 x (LDR – 100)% x DPK Rupiah c. Jika LDR > batas atas (100%) & CAR >= 14%, bank tidak dikenakan tambahan GWM.
9. Bagaimana LDR target ditetapkan ? a. LDR target ditetapkan berdasarkan tujuan makro ekonomi maupun mikro perbankan. b. Secara makro; LDR target adalah cerminan kebutuhan kredit yang diperlukan untuk menopang target pertumbuhan ekonomi. c. Secara mikro; LDR target ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas dan LDR perbankan. 10. Mengapa terdapat pembatasan LDR (untuk batas atas LDR target) ? a. Untuk menjaga ketahanan modal dan likuiditas perbankan. b. Namun, bank masih dapat meningkatkan penyaluran kredit di atas batas atas target LDR sepanjang diikuti oleh ketahanan modal yang memadai. 11. Bagaimana mekanisme perhitungan kewajiban GWM dalam Rupiah? a. GWM Primer, GWM Sekunder, dan GWM LDR dilakukan secara harian. b. Kewajiban GWM Primer dihitung berdasarkan 8% dari rata-rata harian jumlah DPK dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya. c. Kewajiban GWM Sekunder dihitung berdasarkan 2,5% dari rata-rata harian jumlah DPK dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya. d. Kewajiban GWM LDR dihitung berdasarkan LDR yang dimiliki dengan LDR target dikalikan dengan parameter disinsentif setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.
12. Bagaimana cara pemenuhan GWM dalam Rupiah? a. Pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR dalam rupiah hanya dapat dilakukan dengan menggunakan saldo Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia. b. Pemenuhan GWM Sekunder dapat dipenuhi dengan kepemilikan SBI, SUN, SBSN, dan/atau excess reserve (kelebihan giro perbankan di Bank Indonesia diatas kewajiban GWM Primer). Instrumen Operasi Pasar Terbuka lainnya seperti Deposit Facility 4
Overnight (dahulu FASBI) dan Term Deposit (dahulu FTK) tidak dapat digunakan dalam pemenuhan GWM Sekunder. 13. Apakah GWM dalam Rupiah mendapatkan jasa giro? a. Terhadap pemenuhan tambahan GWM Primer dalam rupiah sebesar 3% dari DPK rupiah akan diberikan jasa giro sebesar 2,5% p.a. b. Jasa giro tidak akan diberikan pada bank yang memiliki GWM Primer di bawah 8%. c. Sementara SBI dan SBN untuk pemenuhan GWM Sekunder sudah merupakan interestbearing assets. d. Pemenuhan GWM LDR tidak mendapatkan jasa giro. e. Kebijakan dan besaran jasa giro dapat diubah setiap saat sesuai dengan kondisi perekonomian.
14.
Berapa sanksi yang dikenakan bagi Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah? Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari JIBOR (Jakarta Inter Bank Offered Rate) dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam Rupiah, untuk setiap hari pelanggaran.
15.
Kapan sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan GWM dalam Rupiah mulai dikenakan? a. Sanksi yang terkait dengan pelanggaran pemenuhan GWM Primer dalam rupiah mulai diberlakukan 1 November 2010. b. Sanksi yang terkait dengan GWM Sekunder tetap berlaku. c. Sanksi yang terkait GWM LDR mulai diberlakukan 1 Maret 2011.
d.
Sanksi dikecualikan bagi Bank yang mendapatkan insentif kelonggaran pemenuhan GWM Rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan.
-o0o-
5
