GI]BERNT]R MALUKU UTARA

GI]BERNT]R MALUKU UTARA KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR 3 140. 1 /KPTS /MU I 2013 TENTANG PEMBENTUKAI\I KELOMPOK KER.JA SAITITASI PROVINSI MALUKU UTARA GUBER}IIJR MALUKU UTARA, Menimbang

bahwa didalam RPJMN Tahun 2010-201,4 yang dijabarkan dalam RKP

:4.

Tahun 2013 mencantumkan pengelolaan sanitasi permukiman di daerah merupakan prioritas nasional;

untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tatrun 2012 tentang Pedoman Penyusunarl

b. bahwa

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 201"3, maka dipandang

perlu membentuk Tim Kelompok Kerja Sanitasi

Provinsi Maluku Utara.; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Maluku Utara.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomot 5 Tahrm 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Undang

-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor

85 I

); J. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi 3

Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubatr beberapa kali terkahir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintatran Daeratt (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5.

Undamg-Undang Nomor

26 Tahr:n 2007 tentang Penataan

Ruang

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

6.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembman Negara Tahrm 2008 Nomor 69, Tarnbalran Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 485 1 );

7.

Undang-undang Nomor

25 Tahun 2009 tentang

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor

ll2

Pelayanan Publik.

Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor'503 8);

8.

Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

g.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penrmahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tatrun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/I(ota (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 82, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

2tlPRTA/t/2007 tentang

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP); 12. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; 13. Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor l6lPRTlMl2008 tentang

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan

Air

Limbah Pemukiman (KSNP-SP[P); 14. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang

Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan; 15. Peraturan Daeratr Provinsi

Organisasi

Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang

dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daeratr dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8). 16. Peraturan Daeratr Provinsi

Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1).

Memperhatikan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 660l49l9lsJ Tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah;

MEMUTUSKAITT : Menetapkan Kesatu

Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi di Provinsi Maluku Utara dengan susunan keanggotannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran

I

Keputusan ini ;

Kedua

Pokja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai fungsi sebagai berikut:

l.

Koordinasi, yaitu mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan PPSP

provinsi dan kabupatenlkota;

2.

Advokasi, yaitu meningkatkan kesadararu kepedulian, komitmen dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan Sanitasi di seluruh wilayah

provinsi untuk turut serta dalam pembangunan Sanitasi;

3. Advisori, yaitu

memberikan input strategis bagi pengembangan

kebijakan, progftlm, dan kegiatan yang dibutuhkan Gubernur dan DPRD

dan Pokja Sanitasi kabupatenlkota dalam rangka meningkatkan kinerja pernbangrman Sanitasi ;

4.

Fasilitasi, yaitu membantu Gubemur dalam perumusan kebijakaru pemberian bimbingara arahan, pendidikan dan pelatihan terkait progxam

PPSP baik kepada SKPD provinsi maupun kabupatenlkota agar pelaksanaan pro$am dapat mencapai target yang ditetapkan;

5.

Supervisi, yaitu membantu Gubemur melakukan kegiatan pengawalan, pemantauan dan evaluasi untuk memastikan dan menilai pelaksanaan

pro$am serta kegiatan PPSP sesuai dengan tujuan,

sasaftuL

jadwal dan

rencana daya serap anggaran yang telah ditetapkan, sehingga apabila

terjadi penyimpangan dapat segera melakukan tindakan korekti!

6.

Sinkronisasi, yaiu membantu Gubernur dalam menyelaraskan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan PPSP antar dan antam kabupaten/kota dengan provinsi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan pemerintah

Ketiga

Pokja Sanitasi Provinsi mempunyai Tugas

:

a. Ketua:

1) Bertanggrrng jawab atas kelancaran pelaksanaim frrngsi dan tugas Pokja Sanitasi Provinsi;

2)

Mengendalikan pelaksaftuul fungsi dan tugas pokja Sanitasi provinsi agar sesuai dengan rcncana yang ditetapkan;

3)

Mengendalikan pelaksaruun fungsi dan tugas pokja Sanitasi provinsi

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pokja

Sanitasi

Kabupaten/tr(ota;

4)

Memberi arahan terkait dengan pelaksanaan kebijakan Program PPSP kepada setiap anggota Pokja Sanitasi Provinsi agar setiap bidang dapat melaksanakan firngsi dan tugas secara optimal;

5)

Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya untuk kelancaran fungsi dan tugas Pokja Sanitasi Provinsi;

6)

Melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program PPSP yang ditugaskan oleh Gubernur;

7)

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

b. Sekretaris: 1) Mengoordinasikan

pelaksanaan fungsi dan tugas setiap bidang terkait

dengan perencanaa& penganggaran, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi prosam dan kegiatan pokja Sanitasi Provinsi;

2)

Memfasilitasi dan harmonisasi pelaksanan frrngsi dan tugas serta membina hubungan kerja antar bidang Pokja Sanitasi Provinsi;

3)

Menyiapkan bahan masukan perumusan kebijakan penguatan kelembagaan Pokja Sanitasi dan kelembagaan pengelolaan Sanitasi provinsi dan fasilitasi kabupaten&ota;

4)

Menyiapkan laporan Program PPSP berdasarkan laporan pelaksanaan fungsi dan tugas yang dihimpun dari setiap bidang pokja Sanitasi Provinsi dan laporan kabupaten/kota;

5)

Merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan Pokja Sanitasi provinsi,

serta fasilitasi kabupatenikota dalam pelaksanaan Program PPSP dan sejenisnya;

6)

Fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPSP oleh Pokja Sanitasi Provinsi ke kabtrpaten dankota sertakonsultasi ke pusat;

7') Menyiapkan

pembentukan

Pokja Sanitasi Provinsi dan

fasilitasi

pembentukan Pokja Kabupatenlkota;

8)

Fasilitasi penyusruum roadmap Sanitasi provinsi dan mengelola database Roadmap Sanitasi Provinsi

9)

Fasilitasi

tim pokja Sanitasi Provinsi menghadiri

pertemuan tahunan

kabryaten/kota peserta PPSP dan penguatan kapasitas kelembagaan PPSP; 10) Fasilitasi

tim pokja Sanitasi Provinsi dalam

melakukan supervisi

penguatan kapasitas pokja Sanitasi kabupaten/kota datam penyusunan BPS dan SSKmaupunMPS

l1)

Melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program PPSP yang ditugaskan oleh ketua Pokja Sanitasi Provinsi

12) Bertanggung jawab atas pelaksaffum tugas terhadap Ketua Pokja Sanitasi Provinsi.

Bidang

I.

-

bidang

:

Bidang Perencanaan

1) 2)

Mengoordinasikan penyusunan roadmap Sanitasi provinsi, dan mengelola database ro admap Sanitasi provinsi; jangka Mengoordinasikan percncanaan plogfaln dan kegiatan PPSP panjang, jangka menengah dan tahunan serta fasilitasi kabuPatenlkota;

3)

Menyiapkan bahan pelatihan aspek perencanaan BPS, SSK dan MPS;

4)

Melakukan supervisi agar peflrmusan kebijakan penyrsunan BPS dan sSK sesuai dengan dokumen perencaffmn pembangunan daerah kabupatenlkota;

5)

Mengootdinasikan review BPS dan SSK kabupatenlkota untuk penjaminan mutu yang dilakukan oleh tim panel yang terdiri dari unsur SKPD terkait;

6)

Memverifikasi dan mensinkronisasikan usulan program dan kegiatan prioritas Sanitasi dalam draf MPS yang diajukan dari kabupatenlkota grrna dilakrftan penyusunan dolnrmen MPS (kerangka investasi, serta manajemen, dan oPerasi);

7)

Mengoordinasikan pernbahasan draf MPS kabupatenlkota melalui lokakarya MPS di Provinsi serta mensinkronisasikan rencana

progfirm dan kegiatan prioritas Sadtasi berdasarkan sumber pendanaan APBN dan APBD Provinsi atau sumber pendanaan

g)

lainnya Yang sah; Menyiapkan bahan untuk Pokja Sanitasi dalam memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait dalam rangka persiapan

pelaksanaan pembangunan sanitasi diwilayah provinsi dan kabupaten/kota dan/atau antar kabupatenlkota dalarn provinsi baik mencakup pelaksanaan kegiatan sosialisasi rencana pembangunan

fisik dan non fisik, kesiapan lahan, analisa dampak lingkungan,

9)

masterplan, feasibitity study dan detail engine ering desigu Menyiapkan bahan untuk pokja Sanitasi dalam memberi saran dan masukan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan pembangunan Sanitasi pemurkimnan oleh SKPD provinsi, kabupaten/kota, maupun kementerianfl embaga terkait;

10)

Menyiapkan bahan untuk pokja Sanitasi dalam memberi saran dan masukan dalam rangka melalrukan tindakan+indakan korettif yang perlu diambil oleh SKPD Provinsi, kabupatenlkota, maupun pelaksanaan pembangunan Sanitasi perrnrkiman baik fisik dan non

fisik; l l) Menyiapkan batran laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Pokja Sanitasi Provinsi;

12)

Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh ketua Pokja Sanitasi Provinsi;

13)

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Pokja Sanitasi Provinsi.

II.

Bidang Pendanaan

1)

Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk mendukung pendanaan program PPSP provinsi dan fasilitasi kabupatenlkota;

2) Mengoordinasikan

rencana pendanaan progftIm dan kegiatan PPSP

provinsi, kabupatenlkota dan pusat yang akan didanai melalui APBN dan APBD provinsi atau sumber pendanaan lainnya yang sah dalam lokakaryaMPS;

3)

Menyiapkan bahan pelatihan aspek pendanaan untuk BPS, SSK, MPS;

4) Mengoordinasikan penylapan laporan

pertanggungjawaban

keuangan dan aset PPSP provinsi serta fasiitasi pengelolaan keuangan dan manajemen aset PPSP kabupaten/kota;

5)

Memberikan saran dan pertimbangan terkait {engan penyusunan rencana pendanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan aset

program PPSP Provinsi dan fasilitasi kabupatenlkota;

6) Memberikan saran dan

pertimbangan terkait dengan rencana

pendanaan provinsi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan PPSP kabuPatenlkota

7) Mendukung

kelancaran penyediaan anggalan untuk pelaksanaan

progam dan kegiatan PPSP;

8)

Menyampaikan laporan setiap triwulan atas pelaksanaan fungsi dan tugas bidang pendanaan kepada ketua Po$a Sanitasi Provinsi;

9) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan

yang

ditugaskan oleh ketua Pokja Sanitasi Provinsi;

l0)Bertanggung jawab atas pelaksanarm tugas kepada ketua Pokja Sanitasi Provinsi.

III.BidangTeknis

1) Membantu teknis penyusunan roadmap Sanitasi provinsi

trntuk

optimalisasi pengelolaan program PPSP;

2) Memberikan

pertimbangan teknis dalam perencanaan progr.m

PPSP;

3) 4)

Menyiapan bahan pelatihan aspek teknis untuk BPS, SSK dan MPS; Menyiapkan bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua

Po\ia Sanitasi Provinsi;

5) 6)

Melakukan penjaminan kualitas BPS, SSK dan MPS; Memberikan saran dan pertimbangan teknis terkait dengan rencana pelaksanaan progam dan kegiatan PPSP Kabupatenlkota;

7)

Menyampaikan laporan setiap triwulan atas pelaksanaan fungsi dan tugas bidang teknis kepadaketuaPokja Sanitasi Provinsi;

8)

Melaksanakan hrgas

lain terkait dengan bidang teknis yang

ditugaskan oleh ketua Po(ia Sanitasi Provinsi;

9)

Bertanggung jawab atas"pelaksana{rn tugas kepada ketua Pokja Sanitasi Provinsi.

IV.

Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat l) Pendistribusian informasi progftm PPSP di wilayatr provinsi;

2) Advokasi Bupati/walikota/DPRD atau pengambil keputusan

lain di

kabupaten/kota;

bahan pelatihan aspek Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan masyarakat untuk EHRA, BPS, SSK dan MPS;

3) Menyiapkan 4)

Penjaringan minat dan komitmen kabupatenlkota unttrk pelaksanaan

progam PPSP;

5) Menyampaikan laporan setiap triwulan

atas pelaksaffuln fungsi dan

tugas kepada ketua Pokja Sanitasi Provinsi;

6)

Melaksanakan tugas

lain terkait

dengan

bidang tugas yang

ditugaskan oleh ketua Pokja Sanitasi Provinsi;

7)

Bertanggung jawab atas pelaksan uln tugas kepada ketua Pokja Sanitasi Provinsi.

V.

Bidang Monitoring dan Evaluasi

1)

Pemantauan pelaksanaan program Sanitasi regional;

2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program PPSP di provinsi; 3) Menyiapkan bahan pelatihan aspek pemantauan dan evaluasi untuk BPS, SSK dan MPS;

4) Pelaksanaan

pemantauan

dan evaluasi program PPSP

di

kabupatenlkota;

5)

Menyiapkan batran pelatihan monitoring dan evaluasi program PPSP;

6) Memberikan saftrn dan

pertimbangan terkait dengan hasil

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan PPSP kabupatenlkota;

7)

Menyampaikan laporan setiap riwulan atas pelaksanupn fungsi dan tugas bidang pemantauan dan evaluasi kepada ketua Pokja Sanitasi

Provinsi;

8)

Melaksanakan tugas lain terkait dengan

bidang

pemantauan dan

evaluasi yang ditugaskan oleh ketua Pokja Sanitasi Provinsi;

9) Bertanggung jawab atas pelalaanaan

tugas kepada ketua Pokja

Sanitasi Provinsi.

d.

Sekretariat

l)

Menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan program PPSP kepada Gubernw

2) 3)

Menyiapkan pela}sanaan rapat-rapat, lokakarya dan pelatihan-pelatihan. Melakukan pengolatran dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan PPSP kabupatenlkota melalui web ppsp.nawasis.info.

4)

Menghimpun batran laporan kerja terkait bidang tugas pokia Sanitasi dan laporan sekretariat pokja Sanitasi serta menyusun laporan progftm PPSP untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua Pokja Sanitasi Provinsi.

Keempat

:

Bagan struktur Pokja SANITASI Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum

ini; Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini

dalam Lampiran II keputusan

Kelima :

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013 Pos Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);

Keenam :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Sofifi, 2013 tanggal il Januarj. GITBERNUR MALUKU UTARA

Ditetapkan di Pada

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada YTH;

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakartq 2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RVKepala Bappenas RI di Jakarta; 3. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta; 4. Menteri Kesehatan RI di Jakarta; 5. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta; 6. Inspektur Wilayah Provinsi Maluku Utara di Sofifi; 7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi.

I

LAMPIRAN

:

KEPUTUS$I GUBER}iT]R MALUKU UTARA

NOMOR : 14a.1 TAIIIGGAL

DAFTAR

:

IKPTS / MU I 2013.

: ]1 Janr:arj_

2013.

SUSUNAIII KEANGGOTAAIT KELOMPOK KERJA SAIITASI PROVINSI MALT]KU UTARA

Ketua

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara

Selaetaris

Asisten Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda.

Provinsi MatukuUtara Bidang

-

Bidang

Bidang Perrencanaan Ketua

Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara

Wakil Ketua

Kepala Bidang Renbang Fisik dan Prasarana Bappeda Provinsi MalukuUtara

Anggota

1. KaSubid Tata Ruang,

Perhubungan dan Pariwisata Bidang

Renbang Fisik dan Prasarana Bappeda Provinsi Maluku Utara.

2. KaSubid

Daya Alam dan Fisik dan Prasarana

Pekerjaan Umum, Sumber

Lingkungan Hidup Bidang Renbang Bappeda Provinsi Maluku Utara.

3. Budiman, S.IP 4. Nurmardiyanti, ST 5. Zulkarnaen, ST Bidang Pendanaan Ketua

Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Maluku Utara

Wakil Ketua

Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda. Provinsi Maluku

Utara Anggota

l. Yanie Luthfie

Usman, SE

2. Rosyidatr Arby, S.Kom, M.Eng

Bidang Teknis Ketua

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utam

Wakil Ketua

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

MalukuUtara Anggota

l. Muchlis

Sardan, ST,

MT

Z.Edy Sabar Torano, ST 3. Erwin, ST

Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan maryerrkat

Ketua Wakil Kgtua

: :

KepalaDinas Kesehaan Provinsi.Malukuutara Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dina$ Kesehatan hovinsi Matt*u Utara

Anggota

:

l. Djaenab Syamsuddin, SKM 2. AM. Haris Muhammad, SKM

Bidang Monitoring dan Evaluasi Ketua

Kepala Badar Lingkmgan Hidup Ptovinsi MalukuUtara

Wakil Ketua

Kepala Bidang Analisis Pemcegahar Dampak Lingkungan Badan Linglcrmepn Hidup Prcvinsi Maluku Utara

Anggota

l. Udin Fabanyo 2. Nrn Lienda, S.Konu

MT

Sekretoriat Anggota

1. Kepata Bidang Renbang Sosial Budaya Bappeda Provinsi ldalutuUtara z.HerifulNaly Thomas, ST, M.Si 3. Rahmat A. Muhamma{ $.$os, M.Si 4. Sardin C. Sangpdji GTIBERIITUR MALUKU UTARA

LAMPIRAN II

:

DAFTAR

:

KEPUTUS$I GUBER}IUR MALTTKU UTARA NOMOR i 14a.1 /KPTS/MUt}0t3. TAI\IGGAL : 11 Ja:uari 2013. STRUKTUR KELOMPOK KER.IA SANITASI

PROYINSI

MALUKU UTARA STRUKTUR POKJA SANITASI PROVINSI

fiq5lb3ffiil 0rydSefiH

fifrr*hlgrril;pX fimrnl

rE lQd. slPD pe

[r& X.Dd.

Fgt

prdra$,

rEilrr

ffire

TUI

lt[ITB l(#sryBlrrFBFr

&ee.ffnr$hrmm

EEi Pqfrbil dil lllDri 0n

fi

$P0 tfiu.

n*Fr*ll lus lll Etl dflgrn

Frrmrrr LFDI rrrilfrtr ]rlil dmrrn, dft ilrh3 hnnsr

nrlrFr

SI(PO

Ull-trut

Xe*ErCmpf rnartt0flifiFl

hrynd$Isal

eilli lhFE SltFO yrag nrlrryl trtg ffil

TSIi

(trr$IlPt,

iriiilryxGclrilr

wrrEE Xffitltutr otrl(rr.

UEffir rffiltl@

Xrpu9{F0pa1

Iss lhF$SlODyrtC

nrnt&{Uiln0fl

lftn

sfl&& lhffiklp0rgt

thilryr.

lJrtfrrytHqn

$Uinbh

P*brffi

fr

3(Pr(D

Or drl Sl$0 ffir,| prl ttr*tsurernnp 6..{it Eldr FIFIEEI FiTffi' 0r p.ilmHlffi fifiEirdlrr$t

& PgilGrl ilt

DIr qP Irr fi ltlm hhfitilSiPDlrq! pp nrEr*}ttnfl

Itrl

mmsnn

drDtt

trll

dit

XcalUn

tlr $f$

mlerdllSrPorrUr yq ud*rrum fnff

ffidiI,rprrrllllner

Fll'n pr'lrqlrm, I hIh fitltl. irt ffic.BnrFr

$[ruhhdmdllsxtD

yrtr btllr r*tsrilr flIS ffi dilr hrfi

nildhg On mtlEl

t'lirit

GT]BERI\iT]R MALUKU UTARA

t

Drs. H. THAIB