IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH K A n A N 4.1.
Letak Geografis dan Batasan Administrasi. Kabupaten KepuIauan Sula yang diresmikan oleh Menteri Dalam Nergeri
pada tanggal 31 Mei 2003 di Temate Propinsi Maluku Utara,
berdasarkm
Undang-Undang nomor. 1 Tahun 2003 mernasuki usia yang ke-5 pada bulan Desember 20008. Kabupaten Kepulauan Sula
merupakan pemekaran dari
Kabupaten Maluku Utara, terletak di bagian paling Selatan Pulau Temate, dengan wilayah daratan yang membentang di bagian Ujmg Barat Sulawesi Tengah dm bagian Utara Pulau Buru serta berdekatan dengan Laut Maluku dan Laut Banda. Letak geografis Kabuapten Kepulauan Sula berada atara 124O05'00"
sampai 126°50'00" bujur tirnur dan 01°3 1' sampai 02'33' lintang selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
-
Sebelah Utara dexlgan Laut Maluku Sebefah Selatan dengan Laut Banda Sebelah Timur dengan laut Serarn Sebelah Barat dengan Propinsi Sulawesi Tengah Luas Wilayah Kabupaten Kepulaun Sula
* 28.810,75
lun2 yang terdiri
dari 14.466,29 Iuas daratan dan 14.344,46 luas lautan. Kabupaten Kepulauan Sula
berada pada posisi yang sangat strategis karena wilayahnya dekat dengan pusat perdagangan antara pulau yaitu, Propinsi Mduku Utara, Maluku, Sdawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan serta Filipina jalur perdagangan intemasional. Luas wilayah dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula Menurut Kecamatan Tahun 2007. No Kecamata Luas Daratan Luas Lautan Luas 1. Sanana 222,24 270,88 493,11 2. Sanana Utara 269,43 3. Sulabesi Tengah 238,55 4. Sulabesi Timur 213,72 5. Sulabesi Barat 246,46 6. Sulabesi Sdatan 285,76 7. Mangoli Timur 898,65 8. Mangoli Utara Timur 765,23 9. Mangoli Tengah 1207,63 10. Mangoli Barat 1013,71 1 1. Mangoli Selatan 1017,05 12. Mangoli Wtara 706,ll 13. Taliabu Timur 1151,15 882,04 14. Tafiabu Timur Selatan 15. Taliabu Barat 1557,53 1645,92 16. Taluabu Utara 637,36 17. Lede 18. Taliabu Barat Laut 498,73 1008,03 19. Taliabu Selatan Jumlah 14.466,29 Sumber: Kepulauan Sufa Dalam Anggka Tahun '
4.2. Keadaan Ikfim
Wilayah Kepulauan Sula dipengmhi oleh iklim laut tropis dan iklim mush. Oleh karena itu iklimnya sangat d i p e n g d oleh lautan dm bervariasi.
Suhu udara disuatu ternpat antara lain ditentukan oIeh tinggi rendahnya tempat tersebut dari pemukam air Iaut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2007 suhu udara rata-rata berkisar antara 26,8"C sampai 28,0°C. sedangkan suhu udara rnaksimum berada sebesar 32,7"C serta suhu udara minimum sebesar 19,2"C, dengan kecepatan agin rata-rata berkisar 6-27km/'am dan arah terbanyak pada 110-360. Curah hujan disuatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklin, keadaan geogrfis dm pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumfah curah hujan beragam menurut buiannya. Rata-rata curah hujan sefarna tahun 2007 berkisar antara 14,O rnm sampai 249,5 mm.
4.3. Administrasi Pemerhtahan
Kabupaten Kepulauan Sula merupakan wilayah kepulauan dengan tiga pulau utammya yaitu Sulabesi, Mangoli d m Taliabu, pada awal terbentuk terdii
dari 6 Kecarnatan dm 82 Desa. Sejak Tahun 2007 Kabupaten Kepulauan Sula menjadi 19 Kecamatan dan 124 Desa. Pemekaran wilayah Kecamatan dan Desa ditujukan untuk membuka akses, rnempercepat pemerataan pembangunan d m meningkatkan efektifitas d m efisiensi pelayman terhdap masyarakat dalam meningkatkan kesejahtraan. Rincian Kecamatan d m Desa adapat dilihat pada Tabel 5. Table 5. Nama Ibukota Kecamatan d m Jumlah Desa di Kabupaten Sula Tahun 2007. Ibukota Kecarnatm No 1 Kecmatm Sanana Sanana Pohea Sanana Utara Waiboga Sulabesi Tengah Baleha Sulabesi Timur Kabau Sulabesi Barat Fuata Sulabesi Selatan Waiiina Mangoli Timur Waisakai Mangoli Utara Timur Mangoli Mangoli Tengah Dofa Mangoli Barat Buya Mangoli Selatan Falabisahaya Mangoli Utara Losseng Taliabu Timw Samuya Taliabu Timur Selatan Bobong Taliabu Barat Gela Taluabu Utara Lede Lede Ngele Taliabu Barat Laut 19. 1 Taliabu Selatan 1 Pancadu I Jumlah Total Sumber: Kepulauan Sula Dalarn Angka T&m 2007
Kepulauan 11 6 6 6 6 4 5 4 8
7 5 6 4
9 9 12 5
4 7 124
4.4. Kependudukan dan Tenaga Kerja
4.4.1. Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Sula terns mengalami kenaikan, pada tahun 2003 jumlah penduduk Kabupaten Kepulaum Sula sebanyak 1 10.196 jiwa, tahun 2004 sebanyak 115.278 jiwa, t a b 2005 sebanyak 119.745 jiwa,
t a b 2006 sebanyak 124.372 dm pada tahun 2007 meningkat sebanyak 129.090 jiwa. Penyebaran penduduk di Kabupaten Kepulauan Sula tidak merata. Ratarata kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan S d a adalah 30 jiwa/km2. Kepadatan penduduk tertinggi berda di Kecamatan Sanana (Kota Kabupaten) yaitu 23.693 jiwa, sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecarnatan Mangoli Utara Timur yaitu 3.324 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel
7 berikut: 6. Jumlah Peduduk Kabupaten Kepulaua I Laki-laki Kecamatan
ula T&un 2007 Peremnuan
Sanana
Sanana Utara Sulabesi Tengah Sulabesi Timur Sufabesi Barat Sulabesi Selatan Mangoli Tiinur Mangoli Utara Tirnur Mangoli Tengah Mangoli Barat Mangoli Selaian Mangoli Utara Taliabu Timur Taliabu Timur Selatan Taliabu Barat Taluabu Utara Lede Taliabu Barat Laut Taliabu Selatan Jumlah 65.322 er: Kepulauan Sula Dalam Anggka Tahun Penduduk Kabupaten Kepulauan Sula dapat dilihat dari pengelompokan
umur. Kelompok umur yang terbesar terdapat pada keIompok umur 5-9 tahun sebesar 14,43 persen, posisi kedua ditempati kelompok umur 0-4 tahun sebesar 13,02 persen, selmjutnya kelompak umur 10-14 tahun menempati posisi ketiga y a h sebesar 11,87 persen.
4.4.2. Tenaga Kerja
Tenaga kerja adalah modal bagi bergeraknya roda pembangunan. J d a h dm komposisi tenaga kerja &an terns mengalami peningkatan seiring dengan berlansungnya proses demografi. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja &an
memyebabkan tingkat
kesempatan kerja cendemg menurun. Jumlah tenga kerja di Kabupaten Kepulauan Sula dapat dikelompokkan pada sembilan lapangan usaha yang berjumlah 43.875 orang, dimana jumlah tenaga kerja laki-laki sebesar 34.575 orang sedangkan jumlah tenaga kerja perempuan sebesar 9.300 orang. Tenaga kerja yang terbesar terdapat pada sektor pertanian yaitu sebesar 31-725 orang atau sebesar 72,3 1 persen. Kemudian diikuti sektor perdagangan sebesar 4.065 orang atau sebesar 9,26 persen, dan posisi berikutnya terdapat pada sektor industri yaitu sebesar 3.555 atau sebesar 8,1 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 7.
0 Listrik, Gas & Air 555 5. Konstruksi 2.355 Perdagangan 6. 7. Transuortasi & Komunikasi 1.935 8. 1 Keuangan 30 1.065 9. I Jasa 34.575 Jmlah Total Sumber :Kepulaun Sula Dalam Anggka Tahun 2007
4.
0
0
75 f -710
630 4.065 2.190 30 1.605 43.875
255
0 540 9.300
4.5. Fasilitas Pelayanan Umum 4.5.1. Infrastruktur Karakteristik geagr&s yang benrpa wilayah kepulauan berimplikasi pada tingginya ketergantungan masyarakat terhadap transportasi laut. Transportasi laut. Transportasi darat hanya dapat dimanfaatkan untuk perhubungan antar desa atau
antar kecamatan yang se-pulau. Karenanya perhatian pemerintah daerah terhadap transportasi la& cukup besar diantaranya dengan renovasi pelabuhan Sanana dan
pembngunm pelabuhan di Karmat, dan pernbangunan pelabuhan Pelni di Malbufa. Namun demikian, perhubungan darat dm udara juga h m s mendapat
perhatian besar untuk meningkatkan mobilitas penduduk di ddam pulau, antar
daerah dm mernpercepat laju roda perekonornian rnasyarakat. Data dari Dinas Pekerjaan Umum rnenunjukkan perlunya perhatian pada proyek pembangunan
jalan mengingat 485,09 KM jalan termasuk dalam kategori rusak berat (badly damaged), dan 434,50 belum tembus.
Sernentara untuk sektor kommikasi data dari PT Tefkom menunjukkan penurunan secara perlaha pada jumlah pelanggan sepanjang Januari-Desember 2007. pada bulan Januari jumlah pelanggan mencapai 746 pelanggan yang kemudim pada bulan-bulan seianjutnya menurun secara perlahan dm bulan Desember jumfah pelanggan menjadi 689 pelanggan. Dugaan sernentara terhadap penurnan jumlah pelanggan adalah rneningkatnya penggunaan telepon genggadhandphone di kalangatl rnasyarakat. Berikut adalah panjang jalan menurut jenis permukaan dm kondisi jalan di Kabupaten Kepulaum Sula: Tabel 8. Panjang Jalan Menurut Jenis Pennukaan Dan Kondisi Jdan Di ~ a b u ~ a t Kepulauan en Sula, 2006-2007 (Km) 2006 Keadaan 2007 Jenis Pemukaan Aspal Keriki1 Tanah Penetrasi Macadam Tidak Tembus Kondisi Jalan Baik Sedang Rusak Ringan 1 Rusak Berat I 418,OO 485,09 Sumber: KepuIauan Sula Dalam Angka 2008 4.5.2. Pendidikan
Sarai~apendidikan yang tersedia di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan jenjang pendidikan sampai tahun 2007 tercatat sebanyak 257 unit,
yang terdiri dari SDIsederajat 167 unit; SLTP/sederajat 63 unit; SLTNsederajat
27 unit; dm 1 perguruan tinggi yakni STAIN Sanana. Distribusi penyebaran
sarana pendidikan tersebut belum cukup merata disetiap kecamatan sesuai dengan skaIa pelayanan. Jumlah murid dm tenaga pengajar di Kabupten Kepulauan Sula sampai tahun 2007 tercatat sebanyak 39.504 orang murid yang terdiri dari 23.796 orang rnurid SDISederajat; 9.675 orang murid SLTPISederajat; 6.033 orang murid
SLTA/ sederajat dan 1.082 orang guru yang terdiri dari 570 orang guru SDISedrajat; 272 orang gum SLTPISederajat; dan
240 Oraig gum
SLTAISedeajat. Distribusi penyebaran tenaga pengajar tersebut cukup merata di setiap Kecamatan sesuai pelayanan.
4.5.3. Kesehatan Prasaran dan sarana kesehatan yang tersedia di wilayal~ Kabupaten Kepulaum Sula sampai tahun 2007 tercatat sebanyak 148 unit yang terdiri dari Rumah Sakit 1 unit; Puskesmas 9 unit; Pustu/RSP 32 unit dm 126 unit Posyandu. Dirtribisi prasarana dm saran kesehatan tersebut belum cukup rnerata di setiap Kecarnatan sesuai dengan skala pelayanan yang diharapkan.
Jumlah tenaga medislkesehatan di Kabupaten Kepulauan Sula sampai tahun 2007 tercatat sebanyak 182 orang pegawai negeri sipil yang terdiri dari 13 orang dokter dan 115 tenaga perawat, bidan maupun tenaga adrninistrasi. Distribusi penyebaran tenaga medis tersebut belum cukup rnerata disetiap kecamatan sesuai dengan skda pelayanan.
4.6. Potensi Daerah 4.6.1. Perkebunan Luas lahm perkebunan tahun 2007 di Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 867.765,85ha. Terdiri dari lahan tanaman keXapa sebesar 61 -782ha atau 28,87 persen, lahan tanaman kakao 12.023ha atau 0,78 persen, lahan tanaman jambu mente 5.758ha atau 0,53 persen, lahan tanaman pala 1.458ha atau 0,51 persen,
lahan tanaman cengkeh 4.698ha atau 0,49 persen dan lahan tanaman kopi sebesar 1.022ha atau 0,19 persen. Sedangkan produksi tanaman perkebunan pada tahun 2007 sebanyak 25.467,62 ton yang terdiri dari produksi tanaman kefapa 84.508
ton, tanaman kakao 10.142,O ton, tanaman jambu mente 3.048,QU ton, tanman cengkeh 2.335,12 ton, tanaman pala 718,16 ton dan tanaman kopi 195,93 ton.
4.6.2. Tanaman Pangan Luas lahan tanaman pangan t&un 2007 di Kabupaten Kepulauan SuIa 2.441ha. Terdiri tanaman padi ladang sefuas 204,2ha atau 16,16 persen, tanama jagung seluas 5 13,7ha atau 1,6 pesen dm tanaman ubi kayu seluas 1.723,lha dau 16,7 persen. Sedangkan jumlah produksi taman pangan sebanyak 29.448,86 ton, yang terdiri dari tanaman padi ladang 485,96 ton, tanaman jagung sebanyak 823,9 ton d m tanaman ubi kayu sebanyak 28.139,O ton 4.6.3. Kehutanan
Luas kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 459.248ha, terdiri dari hutan lindung 48.268ha atau 10,SO persen, hutan. produksi (W) 147.549ha atau 32,12 persen, hutan produksi terbatas (HPT) 26.312ha atau 5,72 persen, hutan produksi konservasi (HPK) 34.466ha atau 7,50 persen, konservsi sumberdaya alam (KSDA) 11.891ha atau 2,60 persen dan areal penggunaan lain
(APL) seluas 190.762ha atau 41,53 persen. 4.6.4. Perikanan
Perahan Kabupaten Kepulauan Sula sangat potesial, dimana standing stohya tercatat sebesar 1.866.528 ton per tahun. Terdiri dari ikan tuna sebanysrk 123.684 ton, ikan cakalang 76.596 ton, ikan tengiri 14.580 ton, ikan dasar
campuran 107.232 ton, ikan layang 181.488 ton, ikan deho 60.912 ton, ikan julung-julung 87.456 ton, ikan teri 53.964 ton, lobster 12.312 ton, ikan hiu 12.276 ton, cumi-curni 193.500 ton dan rumput laut sebanyak 842.528 ton. Potensi perikanan tersebut baru dapat di rnanfaatkan sebesar 35 persen, karena keterbaiasan sarana pendukung dm masih rendahnya keterampilan nelayan. 4.6.5. Industri dan Pertambangan
Satah satu strategi untuk meningkatkan produktifitas masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan SuIa, addah pengembangan infiastruktur sektor industri kualitas produk industrinya. Hal ini mengingat bahwa tahun-tahun mendatang sektor industri &an mengalami teknan dan persaingan yang lebih
ketat, berbarengan dengan diberlakukan perdagangan bebas. Industri dapat dikembangkan di Kabupaten Kepulauaxl Sula adalah industri yang berbasis sumber daya dam seperti minyak kelapa, pengolahm hasil perikanan d m m p u t laut serta dapat metmpertahankan PT. Barito Pasifik Timber Grup yang bergerak pada bidang industri kayu lapis di Falabisahaya Pulau Mangoli. Potensi Wilayali Kabupaten Kepulauan Sula lchususnya sumberdaya alam
yang dimiliki antara lan, potensi mineral;emas, biji besi, tembaga, uranium, pasir besi, rninyak bumi dan batu baa. Potensi pertambangan di Kabupaten Kepulauan Sula, telah dilakukan berbagai upaya untuk kerja sama dengm berbagai invesor namun sarnpai saat ini belum terlaksana karena minimnya infrastruktur penunjang. 4.6.6. Perdagangan dan Jasa
Dilihat dari potensi yang ada, sektor perdangagan dan jasa memiliki prospek yang cukup baik . Dalam ha1 ini, Sanana sebagai ibulcota kabupaten menjadi pusat perdagangan dan jasa bagi masyarakat Kabupaten Kepupauan Sufa pada umumnya, dm khususnya Sanana serta wilayah sekitarnya. Banyak potensi sumberdaya yang masih dapat dilcembangkan yang memungkinkan sektor perdagangan dm jasa semakin meningkat. Berbagai hasil produksi sektor perikanan, perkebman d m sektor indusri perkayuan rnaupun hasil industri kerajinan masyarakat, disamping dipasarkan di Kota Sanana, juga di pasarkan ke luar daerah, diantaranya Kafa Ternate, Ambon, Bitung, Manado, Luwuk Bangai, Makassar dm Surabaya. Fasilitas perdagangan d m jasa yang tersedia dm menunjaig pertumbuhan perekonomian masyarakat Kepulauan Sula, antara lain berupa Bandara, Derrnaga Pelabuahan Laut, bank 2 unit, kredit union 3 unit, fasilitas telkorn,
fasilitas PLN,
PDAM, pasar
tradisional, pertokoan,
minimarket/swdayandm sejumfah hotel dm restoran. 4.7. Produk Domestik Regional Brufo (PDRB) Untuk rnengetahui kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Sula, salah sam alat yang digunakan adalah Produk Demestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Produk Dornestik Regional h t o atas dasar
harga berlaku dapat digunalcan untuk melihat pergeseran stnrktur eknomi. Selain itu Produk Domestik Regional Bruto perkapita riil umumnya d i p a k a n untuk
mengukur tingkat pendapatan atau kesejahteram masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 9. Tabel 9. PDRB Kabupaten Kepulauan Sula Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Restoran 23.261 32.241,7 39.497,7 35.297,O Pengangkutan dm Telckomunikasi 9.21 1 10.622,O 9.888,8 11.998,4 Keuangan, Persewaan dm Jasa perusah12.187,O 13.576,9 11.004,6 10.832 Jasa - Jasa 270.731 306.232.58 344.824.00 381.178.79 PDRB Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2007
1
Berdasarkan pada tabef 8. Pertanian merupalcan sektor y m g mempunyai konstribusi paling besar di Kabupeten Kepulauan Sula. Sumbangan sektor tesebut terhadap pembentukan Pwoduk Domestik Regional Bruto pada tahun 2007 sebesar 39,77 persen. Nilai sektor pertanian pada tahun 2007 sebesar 151.605,27 juta rupiah. Sektor lain yang juga memberikan konstribusi besar adalah perdagangan, hotel dm restoran yahi sebesar 889.029,23 juta rupiah. atau 23,36 persen. Kedua sektor ini rnenyumbangkan sebesar 240.634,50 juta rupiah atau 63,13 persen. 4.8. Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Sula.
"Mewujudkan Haxapan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula yang beriman, maju, damai dm sej ahtera secara utuh pada tahun 20 10"
-
Beriman: Terciptanya kehidupan masyarakat KepuIauan S d a yang senantiasa tmduk dm pahrh terhadap per'lntah d m larangan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa serta menerapkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup individu maupun kernasyarakatan
- Maju: Terbinanya kualitas surnberdaya manusia Kepulauan Sula yang menguasai ilmu pengetauan dan teknoIogi, berprestasi dm berkepribadian serta sangat berkompeten di bidang kerjanya.
-
Darnai:
Terbangunnya
kesadaran
masyarakat
tentang
pentingnya
penghorrnatan terhadap kearifan local (Eocal wishdom) yang bersmber dari nilai-nilai adat dm budaya masyarakat di Kepulauan Sula, penghannatan atas
supremasi hukum serta tekad yang kuat mtuk rnewujudkan pemerintahan yang bersih, dernokratis dan jauh dari perilaku kolusi, korupsi, d m nepotisme
-
(K='o. Sejahtera: Tersedianya lapangan kerja d m berkurangnya kesenjangan antar kecamatan, tersedianya inftastniktur serta terbinanya kekuatan-kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatm.
- Utuh: Terciptanya kehidupan masyarakat Kepulauan Sula yang bersatu, kompak d m rukun, rnampu mengatasi setiap pernasalahan secara arif dm bijaksana, tidak membeda-bedakan ikatan kekerabatan adat (Soa) serta senantiasa berjiwa terbuka d m toleran dalam menyikapi setiap perbedmi berdasarkan nilai-nifai adapt, Dad Hiu Ted Sua, bersatu Membangun Kepulauan Sula. Sedangkan
misi Kabupaten Kepulauan Sula addab, 1) Peningkatan
Kualitas Kehidupm Beragama; 2) Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia; 3) Penciptaan femerintahan yang Profesional dan Kredibel; 4) Pengembangan
Ekonomi Kerakyatan Berbasis Sumberdaya Alarn; 5) Percepatan Pengembangan Wilstyah. Adapun Strategi Fernbangunan Kabupaten Kepulaum Sula addah ; 1) Strategi Pembangunan Berbasis Kecamatan; 2) Strategi Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat; 3) Strategi Pembangunan Berbasis Kewilayahan; 4)
Strategi Pembangunm Benvawasan Lingkungan. 4.9. Agenda mewujudkan Kabupaten Kepufauan Sula yang maju
1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dengan
kebijakan yang diarahkan untuk (1) rneningkatkan angka partisipasi pendidikan di selunrh jenjang pendidikan, (2) meningkatkan kuantitas dan
kualitas pelayanan pendidikan melalui penataan rnanajemen pendidikan dm prasarana pendidikan; (3) peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; (4) peningkatan tunjangan kesejahteraan guru di daerah terpencil; (5) penyiapan tunjangan pendidikan (beasiswa) bagi siswa berprestasi sesuai dengan kemampuan pembiayaan daerah; (6) mengembangkan pendidikan kejuruan dengan mengoptimalkan lembaga pendidikan kejuruan yang sudah ada atau mengembangakan lembaga pendidikan kejuruan baru; (7) menjdin kerjsama dengan lembaga-lembaga pendidikan kejman di luar wilayah Kabupaten Kepulauan Sula; (8) mendorong berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan keterampilan dm balai latihm kerja bagi para pemuda putus sekolah; (9) meningkatkan kualitas aparatur melalui kebijakan beasiswa dan pemagangan dengan kebijakan yang
diarahkan untuk: (1) meningkatkan kemampuan
aparatur Pemerintah Daerah terhadap tugas pokok d m fbngsi ('IWP0KSI)nya; (2) meningkatkan kedisiplinan, wawasan, dan kinerja aparatur dalam rnelakukan tugas petayanan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan; (3) meningkatkan kemampuan aparatur di bidang-bidang ketermpilan teknis yang rnendukung tugas-tugas di bidang pemerintahan. 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
dengan kebijakan yang diarahkan untuk (1) meningkatkan pelayanan kesehatan yang menjangkau sampai lingkup desa d m kampung; (2) rneningkatkan pelayanan kesehatan murah tapi berkualitas yang dapat dinikmati lapisan masyaakat paling bawah; (3) rneningkatkan sarana dan prasarana kesehatan sampai perdesaan; (4) meningkatkan pelayanan medis melalui penataan rnanajemen penyiapan fasilitas kesehatan serta pengadaan tenaga medis dan paramedis; (5) meningkatkan kesehatan ibu dan anak. 3. Peningkatan pembangunan infrastruktur jdan darat yang menghubungkan kecamatan-kecamatan; (2) meningkatkan kualitas jalan lingkar pulau sulabesi;
(3) percepatm pembangunan infrastruktur perkotaan dalam rangka pelayanan jasa-jasa perekonomian dan perdagangan. 4. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum dm pemerintahan dengan
kebijakan yang diarahkan untuk (I) menhgkatkan pelayanan air bersih, listrik dm telekomunikasi di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Sula; (2)
meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan dalm rangka pelayanan jasa-jasa perekonomian dan perdagangan; d m (3) mernbangun sarana prasarana pernerintahan. 4.10. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sula Dengan adanya perubahan yang mendasar pada Undmg-Undang tentang Pemerintahan Daerah, maka ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah mengikuti perubahan dirnaksud. Untuk itu, sejak tahun 2003 Pernerintah telah menerbitkan serangkaian paket Undang-Undang yang berkenaan dengan keuangan negara, temasuk didalamnya keuangan daerah, yaitu : (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-Undang Nomor I T
h 2004 tentang Perbendaharaan
Negara; (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dm Tanggungjawab Keuangan Negara. Sebagai penjabaran dari Undang-Undang
tersebut,
pernerintah
menetapkan
pula
Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nornor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri dimaksud
adalah pengganti dari Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 T a b 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang selama ini dijadikan pedoman oleh Pernerintah Daerah dalam pengelolaan keumgan daerah. Tampak pada ketentuan diatas, bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah d a l m implementasinya sangat berkaitan dengan kebijakan rnengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), khususnya tentang pendapatan daerah, belanja daerah d m pernbiayaan daerah. Sejalan dengan ha1 tersebut, maka pada setiap tahun anggaran, pernerintah daerah
menetapkan kebijakan pengeloiaan keuangan daerah yang disepakati dalam nota kesepakatan tentang kebijakan m u m APBD (KUA) dan Nota Kesepakatan tentang prioritas dan plafon anggaran @PA) antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Kebijakan pendapatan, belanja d m pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2007 addah sebagai berikut:
a. Pendapatan tahun 2007, yaitu : 1) penggalian sumber pendapatan baru d m potensi daerah yang dimungkinkan oleh Undang-Undang; 2) peningkatan pola-pola kerja sama dan kemitraan Pemerintah, swasta dan masyarakat yang saliig menguntungkan ;3) rnemberdayakan dm meningkatkm perm BUMD dengan lebjh profesiond, 4) peningkatan pendapatan daerah baik rneldui kegiatan yang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi; 5) optimalisasi dalam penggalian surnber-sumber pendapatan daerah, baik
PAD maupun dana perimbangan; 6 ) penetapan pelayanan prima administrasi pajak daerah dan retribusi daerah pada unit penghasil.
b. Belanja tahun 2007, yaitu; 1) mengutamakan surplus anggaran pada APBD, sehingga memiliki dana cadangan yang dapat digunakan unt& meningkatkan pernbangunan; 2) belanja aparatur dan belanja publik hams dilandasi dengan perencanaan yang matang, sehingga setiap rupiah yang
akan dibdanjakan jelas manfmtnya (money follow function); 3) menciptakan peran sertdpwtisipasi masyarakat dan dunia usMswasta dalam pelaksanaan pembangunan sehingga fungsi pemerintah daerah hanya sebagai fasilitator; 4) rnembatasi jumIah defisit anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/FMK.02/2006 tentang batas maksimal jurnlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, batas mksirnal defisit APBD masing-masing daerah dan batas maksimal kumulatif pinjarnan daerah untuk tahm angggasan 2007, hanya sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan pendapatan daerah.
c. Pembiayaan tahm 2007, yaitu: I) peningkatan perekonomian rnasyarakat /daerah, 2) penvujudan pemerintahan yang baik (good governance); 3) peningkatan pendidikan masyarakat dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 4) pemberian prioritas pada kegiatan yang mendukung keberhasiian pencapaian target LPE dan IPM Kabupaten Kepulauan Sula;
5) penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjmg efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi S a t u Kerja Perangkat Daerah ddam melaksanakan urusan pemerintahan daerah. 4.11. Perkembagan Penerimaan Daerah
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 t a b 1999 yang selanjutnya direfisi denagn Undang-Undang Nomor 33 tahm 2004
tentang
Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Perkernbangan penerimaan daerah di Kabupaten Kepulaua Sula sernakin pesat. Pada tahun 2003 jumlah total penerimaan daerah adalah sebesar Rp. 68.641 -089.932, kemudian tahun 2004 total penerimaan darah sebesar Rp. 74.656.342.000, sedangakan pada
tahun 2005 total penerimaan darah berkembang menjadi Rp. 105. 748.486-480, selanjutnyan tahun 2006 total penerimaan daerah sebesar Rp. 293.563.378.474.
Dan pada 2007 total penerimaan daerah sebesar Rp. 370.487.288.217. Peningkatan total penerimaan daerah tidak terlepas dari peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan SuXa. Pada tahm 2003 total Pendapatan Asli Daerah bant sebesar Rp.1.967.435.975, pada tahun 2004 total pendapatan asli daerah sudah mampu sebesar RP.2.536.700.000, pada tahun 2005 total pendapatan asli daerah mengalami penmran sebesar Rp. 1.500.000.000 dan pada tahun 2006 total pendapatan asli daerah. rnencapai Rp. 3.342.420.900 d m
pada tahun 2007 total pendapatan sli daerah naik menjadi Rp. 6.582.630.215. Tabel X 0. Perkembangan Penerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Total Penerimaan Daerah (Rp) Tahun No. 1 68.641.089.932 2003 2 74.656.342.000 2004 3 2005 105.748.486.480 4 293.553.378.474 2006 5 2007 370.487.258.21 7 Sumber: BPKD Kabupaten Kepulauan Sula 2007
1
Perkembangan total penerimaan daerah ditopang dengan adanya penerimaan dari pos dana perimbangan dm lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan pada tahun 2003 sebsar Rp.65.179;892.34 1, tahun 2004 dana perirnbangan sebesar Rp. 74.656.342.000, tahun 2005 dana perimbangan sebesar
Rp.100.798.726.480, tahun 2006 dana perimbangan sebesar Rp. 287.069.957.574,
dan pada tahun 2007 dana pel-imbangan meningkat menjadi Rp. 359.256.426.6 14. Sedangkan lain-lain pendapatan darah yang sah pada tahun 2003 memberikan konstribusi sebesar Rp. 1.493.761-616, tahun 2004 s e b e s a p . 2.060.000.000, tahun 2005 sebesar Rp.3.449.760.000, seIanjutnya pada tahun 2006 mengalmi
p e n m a sebesar Rp. 3.15 1.000.000, Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2007 naik kembali rnenjadi Rp.4.648.231.388. Kontribusi yang paling dominan dari retribusi adalah retribusi daerah sektor pembinaan kehutanan yaitu sebesar Rp.2.681.610.236 tahun 2007, sedangkan dari pajak daerah kontribusi terbesaf disumbangkan dari pajak galian C sebesar Rp.l.457.469.730. Sedangkan kontribusi terbesar ketiga adalah dari jasa giro sebesar Rp.1.338.3 11.210 pada tahun 2007. Kontribusi keempat terbesar yaitu ijin tempat penjualan rninman keras (agen) yaitu sebesar Rp.102.000.000 pada tahun 2007, u11tu.k Iebih jelasnya, terlampir. 4.12. Belanja Daerah Tahun 2006
Kelompok Belanja dibedakan atas aparatur daerah dm pelayanan publik yang terdiri dari: a. Belanja Administrasi Umwn b, Belanja Operasional dan Pemeliharaan
c. Belanja Modal d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan e, Belanja Tidak Tersangka Secara rinci nilsti rupiah kelompok belanja selama periode tahun 2006
adalah sebagai beaut: 1) Belanja Aparatur Daerah
a) Belanja Admixxistrasi Umum a j Belanja PegawaifPersonalia
b) Belanja Barang dan Jasa C) Belanja Perjalanan Dinas
d) Belanja Pemeliharaan
Jumlzth
b) Belanja Operasi dan Pemeliharaan
Realisasi belanja administrasi mum yang diperoleh selama periode tahun 2006 sebesar Rp.80.304.890.057,OO. Angka realisasi belanja adminisfxasi umum
tahun 2006 lebih kecil sebesar Rp.4.985.334.917,OO dibandingkan yang diproyeksikan pada tahun 2006 sebesar Rp.85.290.224.974,OO. Belanja administrasi mum yang terdiri dari: Berdasarkan data penetapan belanja tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun anggaran 2006 marnpu nlerealisasikan belanja sebesar Rp 280.827.601.394,OO Angka realisasi menunjukan lebih kecil sebesar Rp 21.966.23 1.291.23,OO dibandingkan dengan yang diproyeksikan dalam anggarm tahun 2006 sebesar Rp 306.024.174.474,OO Realisasi belanja aparatur daerah yang diperoleh selama periode tahun
2006 sebesar Rp. 1I 1.1 17.309.2 16,OU. Angka redisasi belanja aparatur daerah tahun 2006 mengalami lebih kecil sebesar Rp.8.916.054.358,OQ dibandingkan
yang diproyeksikan pada tahm 2006 sebesar Rp.120.033.363.574,OO dengan rincian sebagai berikut: Realisasi pendapatan dari lain-lain pendapatan yang sah yang diperoleh selama periode tahun 2006 sebesar Rp.3.15 1.000.000,OO. Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Sula lnampu rnerealisasikan keselumhan yang tefah diproyeksikan.
Lain - lain pendapatan yang sah terdiri dari : Realisasi belanja operasi dan pemeliharaan yang diperoleh selama periode
tahun 2006 sebesar Rp. 12,742.640.01 0,OO. Angka realisasi beXanja operasi dm Pemeljharaan tahun 2006 lebih kecil sebesar Rp.496.976.590,OO dibandingkan yang diproyeksikanpada tahun 2006 sebesar Rp. 13.239.616.600,00 belanja operasi d m pemeliharaan terdiri dari : a) Belanja Pegawai/Personalia
Rp 2.338.024.790.00
b) Belanja Barang dan Jasa
Rp 8.252.297.720.00
c) Belanja Per-alanan Dinas
Rp 2.152.3 17.500.00
Jumlah
Rp. 12.742.640.010.00
4.13. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
Pernbentukan sluktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di susun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nornor 22
Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dearah Kabupeten Kepulauan Sufa. Badan PengeloIaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berda di bawah d m bertanggungjawab kepada Bupati melaIui Sekretari Daerah.
Sturkfur organsisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula terdiri atas; (1) Kepala Badan; (2) Sekretaris Badan, membawahi dua sub bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Perencanaan dm Pelaporm; (3) Bidang Pendapatan, mebawahi dua Sub Bidang yaitu Sub
Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah d m Sub Bidan Pengelolaan Surnber Lain-lain; (4) Bidang Adminisrasi Keuangan, membawahi dua Sub bidang yaitu
Sub Bidang Anggaran dan Sub Bidang Perbendaharaan; (5) Bidang Pernbukuan . dan Verifikasi, membawahi dua bidang yaitu Sub Bidang Pembukuan dm Kekayaan Daerah, Sub Bidang Verifikasi; (6) UPTD;dan (7) Kelompok Jabatan Funsional. Badan Pengelotaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati d a l m penyetengaram Pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daeah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan
Sula menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan peraturan perundang-undagan dibidang pengelolan keuangan dan pendapatan sesuai dengan nslma, standar dm prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah. b. Penunusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinam teknis
dibidang pendapatan d m keuangan daerah.
c. Pelaksanaan pelayanan m u m dibidang pendapatan d. Perumusan
dm
penyiapan
kebutuhan pelaksanaan pendataan
serta
pernungutan pajak daerah. e. Pelaksmaan penagihan pajak bumi dan pembangunan dana perimbangan lainnya f. Perencanaan, pelaksanaan, pengkajian pengawzrsan dm pengendalian evaluasi
serta pengembangan pendapatan daerah.
g. Penyususnan, penrmusan angaran, pengevaluasian dm pelaporan.
h. Pelaksanaan pembukuan secara sistematis serta pelaksmaan administrasi pembukuan angaran pendapatan dan belanja daerah. i. Pelaksanaan penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan swat pertanggungjawaban atau tanda bukti pengelurnan uang. j.
Pengawasan kebijakan teknis dibidang administrasi keuangan dan pendapatan, pembiayaan dm kekayaan daerah.
k. Pengendalian dm pernantauan dalam bidang keuangan dm pendapatan daerah.
1. Penyusunan bahan angaran dalam rangka pembuatan anggaran pendapatan dm belanja daerah.
rn. Penyelenggaraan urusan ketatausahan badan.
