Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai Penentu Arah dan Strategi Rencana Pembangunan Indonesia. Siti Marwijah Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr

Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai Penentu Arah dan Strategi Rencana Pembangunan Indonesia Siti Marwijah 1 Sutomo Surabaya Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. [email protected] 2 Nunuk Nuswardani Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura [email protected] Abstract Construction of a state shall be established in a comprehensive system for development to run a focused, structured, and well-planned. Indonesian National Development Planning System shall oriented to the welfare of society. In the new order planning system established by the Assembly (MPR) and referred to the Guidelines of State Policy (GBHN) . After the new order passes, the task of making the National Long-Term Development Plan (RPJN) submitted to the President and Vice President. When this happens the current opinion wants reformulate the GBHN as a model of national development planning ahead. However, if the Assembly (MPR) is still relevant as an institution that was given the role, functions and authority to formulate the GBHN. This is what needs to be studied for its solution. Keywords : system planning, development, GBHN, RPJN. Abstrak Pembangunan suatu negara wajib ditetapkan dalam suatu sistem yang komprehensif agar pembangunan berjalan secara terarah, terstruktur, dan terencana dengan baik. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia wajib berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Pada masa orde baru sistem perencanaan ditetapkan oleh MPR dan disebut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Setelah masa orde baru berlalu, tugas pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) diserahkan kepada Presiden dan wakil Presiden. Saat ini terjadi arus pendapat yang menginginkan mereformulasi model GBHN sebagai arah perencanaan pembangunan nasional ke depan. Namun, apakah MPR masih relevan sebagai lembaga yang diberi peran, fungsi dan kewenangan untuk merumuskan GBHN. Hal ini yang perlu dikaji untuk mendapatkan solusinya. Kata kunci : sistem perencanaan, pembangunan, GBHN, RPJN

88

Nurini Aprilianda. Erny Herlin Setyorini : Pengaturan Bantuan Hukum

Pendahuluan

89

peraturan perundang-undangan de-

Sebagai negara hukum, pengakuan normatif dan empirik terha-

ngan tingkatan dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah.

dap prinsip supremasi hukum, yaitu

Hirarkhie peraturan perun-

bahwa semua masalah diselesaikan

dang-undangan tersebut secara ber-

dengan hukum sebagai pedoman

urutan diawali dengan Undang-un-

tertinggi adalah suatu keharusan .

dang Dasar 1945 sebagai urutan

Hukum sebagai pedoman tertinggi

tertinggi peraturan perundang-un-

ini dituangkan dalam pengaturan dan

dangan dan diakhiri dengan Peratu-

peraturan. Di Indonesia, pengaturan

ran Daerah sebagai peraturan perun-

dan peraturan tersebut ditetapkan

dang-undangan tingkat terendah, se-

dalam sistem hirarkhie (tata urutan)

bagaimana tergambar berikut :

Bagan 1 :

Hirarkhie tersebut dalam pe-

pi riilnya tidak mempunyai produk

nyelenggaraan ketatanegaraan men-

hukum, contohnya: Ketetapan Maje-

jadi masalah karena ada produk hu-

lis Permusyawaratan Rakyat (Tap

kum yang tercantum dalam hirarkhie

MPR). Logika hukumnya, produk

peraturan perundang-undangan teta-

hukum yang ditempatkan di masing-

90

Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 9. No. 1, Juni 2014

masing tingkat hirarkhie tersebut

kan tugas menyusun arah dan strate-

mempunyai kekuatan keberlakuan

gi pembangunan Nasional selama 5

sesuai dengan posisi lembaga pro-

tahun dalam Rencana Pembangunan

dusernya. Tap MPR ini terletak di

Jangka

tingkat ke dua setelah UUD 1945,

(RPJMN). RPJMN merupakan pen-

namun lembaganya sendiri (MPR)

jabaran dari visi, misi, dan program

hanya sebagai lembaga tinggi negara

Presidensiil yang berpedoman pada

setara lembaga negara lainnya dan

cita-cita luhur dalam Pembukaan

hanya memproduksi Tap MPR (ter-

UUD 1945 dan Rencana Pembangu-

kait pengangkatan Presiden) satu

nan

kali dalam lima tahun.

(RPJPN)

Menengah

Jangka yang

Panjang telah

Nasional

Nasional ditetapkan

Pada masa orde baru, yakni

dengan UU No. 17 Tahun 2007

pada saat Presiden Suharto berkuasa,

tentang RPJPN 2005-2025. Hal ini

MPR melalui Tap MPR memiliki

juga selaras dengan salah satu per-

kewenangan untuk mengatur sistem

syaratan Calon Presiden dan Wakil

perencanaan pembangunan nasional

Presiden menurut Pasal 15 huruf e

secara periodik lima tahunan yang

UU No.42 Tahun 2008 tentang

disebut Garis-garis Besar Haluan

Pemilihan Umum Presiden dan Wa-

Negara (GBHN). MPR melalui

kil Presiden (Pilpres), yakni wajib

GBHN menetapkan sistem perenca-

memiliki visi, misi, dan program

naan pembangunan nasional secara

yang akan dilaksanakan selama 5

menyeluruh

(lima) tahun ke depan dalam melak-

dan

memerintahkan

kepada mandataris (Presiden) untuk melaksanakannya.

sanakan pemerintahan. Penetapan kewajiban per-

Setelah masa orde baru berla-

syaratan visi, misi dan program bagi

lu, penyusunan sistem perencanaan

Calon Presiden dan Wakil Presiden

pembangunan nasional diserahkan

dalam Undang-Undang ini dimak-

kepada Presiden dan wakil Presiden.

sudkan agar Calon Presiden dan

UU No. 25 Tahun 2004 tentang

Wakil Presiden

Sistem Perencanaan Pembangunan

integritas tinggi, menjunjung tinggi

Nasional mengatur bahwa, kepada

etika dan moral, serta memiliki

Presiden dan Wakil Presiden diberi-

kapasitas dan kapabilitas yang baik.

terpilih, memiliki

91

Nurini Aprilianda. Erny Herlin Setyorini : Pengaturan Bantuan Hukum

Untuk mewujudkan hal tersebut,

oleh instansi pemerintah/lembaga

visi, misi dan program Calon Presi-

untuk mencapai sasaran dan tujuan

den dan Wakil Presiden dituangkan

serta memperoleh alokasi anggaran,

dalam RPJMN. Perencanaan pemba-

atau

ngunan Nasional untuk menjamin

dikoordinasikan oleh instansi peme-

agar kegiatan pembangunan berjalan

rintah. Penyampaian program ini

efektif, efisien, dan bersasaran (de-

penting artinya untuk mengetahui

ngan target) yang jelas.

arah dan strategi pembangunan pada

kegiatan

masyarakat

yang

Ketentuan Umum UU No. 25

suatu masa pemerintahan melalui

Tahun 2004 menyatakan bahwa :

jenis-jenis program dari rezim yang

perencanaan adalah suatu proses

bersangkutan. Berdasarkan uraian

untuk menentukan tindakan masa

tersebut di atas dapat diperoleh suatu

depan yang tepat, melalui urutan

rumusan isu hukum terkait arah dan

pilihan, dengan memperhitungkan

strategi pembangunan hukum Indo-

sumber daya yang tersedia. Pemba-

nesia lima tahun ke depan, yaitu :

ngunan Nasional adalah upaya yang

a. Penentuan pokok permasalahan

dilaksanakan oleh semua, komponen

terkait degradasi kehidupan bang-

bangsa dalam rangka mencapai

sa (terutama bidang hukum);

tujuan bernegara. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

b. Penentuan jenis strategi unggulan yang dapat menjadi solusi;

diinginkan pada akhir periode peren-

c. Mekanisme pelaksanaan dan pe-

canaan, dan misi adalah rumusan

nerapan penegakan hukum dalam

umum mengenai upaya-upaya yang

kehidupan

akan dilaksanakan untuk mewujud-

menyeluruh.

kan visi. Pelaksanaan visi, misi ini

Dengan

masyarakat tidak

secara

disusunnya

menggunakan strategi atau lang-

sistem perencanaan pembangunan

kah-langkah berisikan program-pro-

oleh GBHN sebagai produk MPR,

gram indikatif untuk mewujudkan

maka timbul masalah karena MPR

visi dan misi.

sebagai lembaga permusyaaratan

Program merupakan instru-

rakyat memiliki kewenangan mem-

men kebijakan yang berisi satu atau

buat produk hukum yang ditempat-

lebih kegiatan yang dilaksanakan

kan di tingkat hirarkhie tertinggi

92


setelah UUD 1945. Dengan demiki-

dan keadilan serta penghormatan

an dapat dikatakan bahwa dalam

terhadap hak-hak asasi manusia

hirarkhie peraturan perundang-un-

secara universal mengalami de-

dangan ada

produk hukum yang

gradasi. Lembaga Transparansi

tercantum tetapi riilnya tidak mem-

Internasional Indonenesia merilis

punyai produk hukum yang sepadan

hasil survey terbarunya mengenai

dengan keberadaan produk hukum

korupsi yang semakin marak

tersebut. Berbagai pembahasan dan

terjadi di Indonesia pada Selasa 8

kajian tentang MPR dan kewena-

Juli 2013. Berdasarkan survey

ngannya dikemukakan, namun hing-

yang dilakukannya kepada 114

ga saat ini belum membuahkan hasil

ribu orang di 107 negara.

seperti yang diharapkan.

Tim Kerja Kajian sistem ketatanegaraan MPR RI, yang

Pembahasan

dibentuk sebagai alat kelengka-

a. Pokok Permasalahan Terkait De-

pan pimpinan MPR, beranggo-

gradasi Bidang Hukum

takan sebanyak 45 orang wakil

Dalam hal penegakan hu-

dari 10 fraksi/ kelompok DPD di

kum, para ahli hukum menya-

MPR diturunkan ke masyarakat

takan bahwa penegakan hukum

untuk menyerap aspirasi ma-

di Indonesia dipengaruhi oleh

syarakat terhadap masalah keta-

tiga hal : kualitas penegak

ta-negaraan. Berdasarkan hasil

hukum, kualitas hukumnya, dan

Tim Kajian, MPR telah menyepa-

budaya berhukum masyarakat

kati 7 (tujuh) isu pokok aspirasi

Indonesia. Berbagai media me-

masyarakat yang dipandang men-

ngemukakan bahwa tingkat ke-

jadi arus utama (main streaming)

percayaan masyarakat terhadap

aspirasi masyarakat, yakni :

penegakan hukum di Indonesia

Konsep konstitusi dan aspirasi

sangat rendah. Data lembaga

usulan perubahan UUD 1945,

Transparency Internasional Indo-

Penguatan lembaga negara,

nesia menunjukkan bahwa pe-

Kajian tentang implementasi 4

negakan supremasi hukum ber-

(empat) pilar kehidupan ber-

dasarkan nilai-nilai kebenaran

bangsa dan bernegara.

93

Siti Marwijah.Nunuk Nuswardani.Garis-Garis Besar

Empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara: 1. Pancasila, Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD ‘45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. 3. Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuna dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu”-. 4. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), adalah bentuk dari negara Indonesia, dimana negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, selain itu juga bentuk negaranya adalah republik, kenapa NKRI, karena walaupun negara Indonesia terdiri dari banyak pulau, tetapi tetap merupakan suatu kesatuan dalam sebuah negara dan bangsa yang bernama Indonesia (http://poli-

tik.kompasiana.com/ 2013/06/12/empat- pilarberbangsa-dan-bernegara-568227.html). Kajian berbagai

keputusan

MPR serta mengevaluasi mengenai

produk

undang-un-

dang. Salah satu permasalahan pokok adalah tentang “Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Melalui Perubahan UUD1945”. Perubahan konstitusi merupakan tuntutan sesuai dinamika kehidupan

masyarakat,

sehingga

‘perubahan’ konstitusi/UUD1945 tersebut bukan asal berubah, namun diharapkan benar-benar mampu ‘mengubah’ tata kehidupan bangsa. Sejak masa reformasi bangsa Indonesia

tahun

1999,

telah

dilakukan beberapa kali Perubahan UUD 1945, namun hasilnya, di bidang hukum malah mengalami

degradasi.

masa-masa ‘GBHN

Padahal

tersebut 1999-2004’

pada

muncul yang

substansinya mendata permasalahan dan menentukan solusinya secara lengkap (termasuk permasalahan

hukum).

Berdasarkan

fakta tersebut, sudah selayaknya

94


diungkap pokok permasalahan

dan pemanasan global (global

bangsa yang sebenarnya. Me-

warming) diungkap kepada ma-

runut hasil yang dicapai hingga

syarakat minta persetujuan stra-

kini, pokok permasalahan yang

tanya dengan cara disandingkan

ditemukan pada masa-masa sebe-

dan dibandingkan dengan persoa-

lumnya dirasakan ada salah mak-

lan pentingnya penguatan lemba-

sud, salah interpretasi sehingga

ga-lembaga negara, atau kajian

salah temuan solusi. Kinerja Tim

implementasi empat pilar kehi-

Kerja Kajian sistem ketatanega-

dupan berbangsa dan bernegara.

raan MPR RI untuk menyerap

Dengan cara demikian, dapat

aspirasi ke masyarakat hanya

ditemukan esensi pokok permas-

memotret sisi ‘luar’ dari sebuah

alahan sesuai dengan dinamika

persoalan. Sebagai contoh, aspi-

dan kebutuhan pokok (basic

rasi usulan perubahan konsep

needs) masyarakat.

UUD 1945, diungkap kepada masyarakat tanpa diberi rincian permasalahannya terlebih dahulu.

b. Penentuan Jenis Strategi Unggulan

Penentuan pokok permasala-

Terhadap permasalahan yang

han dapat diawali dan ditetapkan

ada di masyarakat di tahun 1999

oleh Tim Kerja Kajian sistem

dijawab oleh Bab III GBHN

ketatanegaraan MPR RI dengan

1999-2004

melihat kondisi nyata dan me-

kondisi tersebut, antara lain, dise-

ngungkapkan kepada masyarakat

babkan :

yang

menyatakan

agar diketahui stratanya. Pada

Banyaknya peraturan perun-

penentuan pokok permasalahan

dang-undangan yang dibuat

penting untuk ditetapkan strata

oleh pemerintahan pada masa

nya, karena dengan melihat strata

lalu tidak mencerminkan aspi-

tersebut dapat diketahui gradasi

rasi masyarakat dan kebutu-

persoalan dan penuntasan solusi

han pembangunan yang ber-

permasalahannya. Sebagai con-

sendikan hukum agama dan

toh : pokok persoalan terkait

hukum adat.

perubahan iklim (climate change)

Kurang berperannya pelaksa-

95


naan Program Legislasi Nasi-

pemerintah dan Dewan Perwa-

onal (Prolegnas) menyebab-

kilan Rakyat (DPR).

kan banyaknya peraturan per-

Adapun terhadap 7 (tujuh)

undang-undangan yang dite-

isu pokok aspirasi masyarakat yang

tapkan

materi

menjadi main streaming aspirasi

yang saling tumpang tindih

masyarakat 2013, sesuai dengan

satu sama lain serta masih

aspirasi tersebut, maka implikasi nya

adanya peraturan perundang-

antara lain dilaksanakan dengan cara

undangan yang kurang men-

melakukan penguatan fungsi dan

cerminkan keadilan.

kewenangan

Adanya tindakan pembatasan

negara yakni :

keterlibatan kekuasaan rakyat

a. Penguatan kewenangan MPR

oleh pemerintah untuk ikut

(melalui : 1. reformulasi sistem

berperan serta secara aktif

perencanaan pembangunan nasi-

dalam proses pembentukan

onal model GBHN, 2. akuntabili-

peraturan

perundang-unda-

tas kinerja lembaga-lembaga ne-

ngan yang merupakan perma-

gara, 3. institusionalisasi pema-

salahan dan sekaligus menjadi

syarakatan Pancasila);

mempunyai

lembaga-lembaga

tantangan yang akan dihadapi

b. Penguatan kewenangan DPD;

dalam pembangunan hukum.

c. Penguatan kewenangan Presiden

Upaya yang dilakukan, menurut arah

sebagai kepala pemerintahan;

kebijakan yang ditetapkan dalam

d. Penguatan kewenangan Komisi

Bab III GBHN 1999-2004 tersebut adalah dengan : Menyusun dan membentuk pera-

Yudisial; e. Penguatan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

turan perundang-undangan yang

f. Sistem pemilihan umum;

aspiratif dengan mengakui dan

g. Demokratisasi dalam sistem pere-

menghormati hukum agama dan hukum adat melalui peningkatan peran Prolegnas. Menyempurnakan mekanisme penyusunan undang-undang antara

konomian; h. Demokratisasi dalam sistem pendidikan nasional; dan i. Pengaturan hak asasi manusia. Pada saat ini, jenis perma-

96


salahan dan strategi unggulan yang

terendah yang mengatur pelibatan

diharapkan dapat menjadi solusi

seluruh lembaga dan masyarakat

tampak masih bersifat ‘umum’ dan

baik secara perorangan maupun

tidak menunjukkan ‘spesifikasi’ pe-

kelompok.

nyelesaian permasalahan yang riil.

Pengaturan masalah lingku-

Penentu kebijakan bahkan seakan

ngan sama sekali tidak diatur dalam

‘menyalahkan’ banyaknya peraturan

konstitusi, sehingga Indonesia tam-

perundang-undangan yang dibuat

pak sangat ‘royal’ memberi ijin

oleh pemerintahan pada masa lalu

eksplorasi dan eksploitasi bumi, air

tidak mencerminkan aspirasi mas-

dan kekayaan lainnya tanpa ada

yarakat dan kebutuhan pembangu-

pengaturan yang membuat gerakan

nan yang bersendikan hukum agama

besar pemerintah dan masyarakatnya

dan hukum adat.

untuk peduli lingkungan. Hal-hal

Berdasarkan uraian upaya

penting seperti tanggung jawab

tersebut di atas, dapat dipahami jika

negara, kelestarian dan keberlanju-

tingkat keberhasilan upaya-upaya

tan, keserasian dan keseimbangan,

yang dilakukan untuk menyele-

keterpaduan pengelolaan lingkungan

saikan permasalahan di seluruh

hanya diatur oleh undang-undang.

aspek kehidupan masyarakat sangat

Tidak menutup kemungkinan bagi

rendah. Solusi yang ditawarkan

isu-isu besar ketata-negaraan lainnya

secara riil harus dimulai dari hal

yang menyangkut hajat hidup orang

yang paling mendasar dan dilak-

banyak dan kepentingan bangsa

sanakan secara massal, menyeluruh

Indonesia. Usulan pengaturan di

dan terstruktur. Sebagai contoh,

strata tertinggi berarti pengaturannya

dalam hal penting seperti kepe-

di dalam konstitusi/UUD 1945

dulian lingkungan oleh pemerintah,

yang kemudian dijabarkan dalam

[sebagai jawaban terhadap maraknya

Garis-garis Besar Haluan Negara

illegal,

unregulated

(GBHN) dalam bentuk ketetapan

(IUU) logging, mining dan fishing

MPR RI (Tap MPR). Dalam hal ini,

dan kerusakan lingkungan lainnya]

sebagai penentunya sudah saatnya

harus ada ‘grand design’ peraturan

dilakukan revitalisasi fungsi MPR

dari strata tertinggi sampai strata

RI, karena Tap MPR telah diatur

unreported,

97


posisinya di dalam UU Pembentukan

‘Dalam rangka menjaga kesinam-

Peraturan Perundang-undangan. Pre-

bungan pembangunan dan untuk

siden sebagai pelaksana peraturan

menghindarkan kekosongan ren-

perundang-undangan.

cana

pembangunan

nasional,

Informasi dan usulan terse-

Presiden yang sedang memerin-

but mungkin tidak cukup untuk

tah pada tahun terakhir pemerin-

menunjukkan bahwa Indonesia se-

tahannya diwajibkan menyusun

bagai negara hukum dengan ber-

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

bagai model pembangunan hukum-

untuk tahun pertama periode

nya telah bergeser dari kondisi

Pemerintahan Presiden berikut-

penegakan

nya’.

hukum

sebelumnya.

Perlu ditekankan bahwa peran Presi-

Ayat (2) : RKP sebagaimana yang

den dalam pembangunan hukum

dimaksud pada ayat (1) digu-

sangat krusial, baik sebagai penga-

nakan sebagai pedoman untuk

tur,

ketata-negaraan

menyusun Anggaran Pendapatan

maupun sebagai pelaksana peratu-

dan Belanja Negara tahun perta-

ran. Keberhasilan serta kecepatan

ma periode Pemerintahan Presi-

pembangunan hukum dari banyak

den berikutnya.

pengendali

negara didunia sangat dipengaruhi

Selanjutnya dalam PENJELASAN

oleh strategi pemerintah mereka

Pasal 5 Ayat (1) menyatakan :

dalam menentukan arah kebijakan-

Yang dimaksud dengan RKP dan

nya.

Presiden

RAPBN tahun pertama adalah

sebagai kepala pemerintahan dan

RKP dan RAPBN tahun 2010,

kepala negara adalah top leader

2015, 2020, dan 2025.

Itulah

sebabnya

dalam penyelenggara pemerintahan

Ayat (2): Presiden terpilih periode

yang dapat berperan penting dalam

berikutnya

pembangunan penegakan hukum.

ruang gerak yang luas untuk

Penentuan jenis strategi yang

tetap

menyempurnakan

mempunyai RKP

dan

dapat dijadikan solusi tampaknya

APBN pada tahun pertama pe-

sulit dilakukan, mengingat RPJPN

merintahannya melalui meka-

2005-2025 Pasal 5 Ayat (1) menya-

nisme perubahan APBN (APBN

takan bahwa :

-P).

98


Dalam hal ini terjadi dilemma,

orde baru dilaksanakan oleh

pengaturan jenis ini menyatakan

MPR. Namun setelah UU No. 25

tidak membatasi ruang gerak Presi-

Tahun

den berikutnya, namun apabila tidak

Perencanaan Pembangunan Nasi-

dilaksanakan atau tidak berkesinam-

onal mengatur bahwa, Presiden

bungan, maka pengaturan RPJPN

dan Wakil Presiden diberi tugas

oleh Presiden sebelumnya akan

menyusun arah dan strategi pem-

sia-sia.

bangunan Nasional selama 5 Namun,

Presiden

2004

tentang

Sistem

sebagai

tahun dalam Rencana Pembangu-

penyelenggara pemerintahan terting-

nan Jangka Menengah Nasional

gi dan sebagai pelaksana penentuan

(RPJMN). RPJMN merupakan

jenis strategi unggulan yang dapat

penjabaran dari visi, misi, dan

menjadi

penegakan

program Presidensiil. Pada prin-

hukum yang berkeadilan, wajib

sipnya perubahan kewenangan

memperhatikan aspek-aspek yang

lembaga pembentuk peraturan

terkait:

perundang-undangan

solusi

bagi

terbagi

Jenis Permasalahan;

menjadi 2 bagian, yaitu :

Peruntukannya (usia, lokasi, wak-

a. Sebelum amandemen UUD

tu);

1945

Teknis pembentukannya;

Dalam susunan ketatanegaraan

Lembaga yang bertanggungjawab

Republik Indonesia pernah dike-

mengelola.

nal istilah lembaga tertinggi

Sehingga dengan memperhatikan

negara

aspek-aspek

diharapkan

negara. Yang dimaksud lembaga

hasil yang didapat akan maksimal

tertinggi negara dan lembaga

dan sesuai sasaran.

tinggi negara adalah lembaga

tersebut

dan

lembaga

tinggi

tertinggi negara dan lembaga c. Lembaga Pembentuk Arah dan Strategi Penegakan Hukum Pembentukan arah dan strategi

pembangunan

nasional

dalam bentuk GBHN sepanjang

tinggi negara menurut UUD 1945.

Lembaga yang disebut

sebagai lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara dalam UUD 1945 adalah :

99


1) Majelis permusyawaratan Rak-

Tertinggi Negara, MPR diberi

yat (MPR):

kekuasaan tak terbatas (super

2) Presiden;

power) karena “kekuasaan ada di

3) Dewan Pertimbangan Agung

tangan rakyat dan dilakukan

(DPA);

sepenuhnya oleh MPR” dan MPR

4) Dewan Perwakilan Rakyat

adalah “penjelmaan dari seluruh

(DPR);

rakyat Indonesia” yang berwe-

5) Badan Pemeriksa Keuangan

nang menetapkan UUD, GBHN,

(BPK);

mengangkat presiden dan wakil

6) Mahkamah Agung (MA).

presiden.

Dari keenam lembaga negara

2) Dewan Perwakilan Rakyat

tersebut, MPR merupakan lemba-

(DPR).

ga tertinggi negara. MPR mendis-

Keanggotaan

tribusikan kekuasaannya kepada

lembaga tinggi negara terdiri dari

lima lembaga yang lain yang

golongan politik dan golongan

kedudukannya sejajar, yakni se-

karya yang pengisiannya melalui

bagai lembaga tinggi negara.

pemilihan

Dalam susunan ketatanegaraan

Wewenang DPR menurut UUD

RI pada waktu itu, yang berperan

1945 adalah:

DPR

dan

sebagai

pengangkatan.

sebagai lembaga legislatif adalah

Bersama presiden membentuk

MPR dan DPR.

UU (Pasal 5 ayat 1 jo Pasal 20

Kewenangan lembaga legislatif

ayat (1)) dengan kata lain

sebelum UUD 1945 :

bahwa DPR berwenang untuk

1)

permusyawaratan

memberikan persetujuan RUU

Rakyat (MPR). Sebelum amande-

yang diajukan presiden disam-

men UUD 1945, susunan anggota

ping mengajukan sendiri RUU

MPR terdiri dari anggota-anggota

tersebut.

DPR ditambah utusan daerah,

1945);

golongan politik, dan golongan

Bersama presiden menetapkan

karya (Pasal 1 ayat 1 UU No. 16

APBN (Pasal 23 ayat (1);

Tahun 1969). Terkait dengan

Meminta MPR untuk menga-

kedudukannya sebagai Lembaga

dakan sidang istimewa guna

Majelis

(Pasal

21

UUD

100


meminta pertanggungjawaban

5) Mahkamah Agung (MA);

presiden.

6) Mahkamah Konstitusi (MK);

b. Pasca Amandemen UUD

7) Badan Pemeriksa Keuangan

1945

(BPK).

Setelah adanya amandemen ke IV

Adanya amandemen terha-

UUD 1945, (yang selanjutnya

dap UUD 1945 telah mencip-

akan disebut UUD NRI 1945),

takan suatu sistem konstitu-

terdapat suatu perubahan yang

sional yang berdasarkan per-

cukup mendasar baik dalam sis-

imbangan kekuasaan (check

tem ketatanegaraan maupun ke-

and balances) yaitu setiap

lembagaan negara di Indonesia.

kekuasaan

Hal tersebut dapat dilihat dari

undang-undang

dihapuskannya kedudukan MPR

fungsi masing-masing. Selain

sebagai lembaga tertinggi negara

itu penyempurnaan pada sisi

serta adanya beberapa lembaga

kedudukan dan kewenangan

negara baru yang dibentuk, yaitu

masing-masing lembaga nega-

Dewan Perwakilan Daerah dan

ra disesuaikan dengan per-

Mahkamah Konstitusi. Selain itu,

kembangan negara demokrasi

kedudukan

lembaga

modern, yaitu salah satunya

negara adalah sejajar sebagai

menegaskan sistem pemerin-

lembaga tinggi negara. Adapun

tahan presidensiil dengan te-

lembaga – lembaga yang tercan-

tap mengambil unsur – unsur

tum

tinggi

pemerintahan parlementer se-

negara menurut UUD NRI 1945

bagai upaya untuk menutupi

adalah :

kekurangan sistem pemerin-

1)

sebagai

Majelis

seluruh

lembaga

Permusyawaratan

Rakyat (MPR); 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 4) Presiden;

dibatasi

oleh

berdasarkan

tahan presidensiil. Dalam hal kewenangan lembaga negara, UUD NRI 1945 menekankan adanya beberapa perubahan pada kewenangan lembaga legislatif yaitu : 1)

Majelis

Permusyawaratan

101


Rakyat (MPR)

1945);

Hal yang paling menonjol mengenai

MPR

setelah

e. MPR hanya dapat memberhen-

adanya

tikan Presiden dan atau/Wakil

amandemen UUD adalah dihi-

Presiden dalam masa jabatan-

langkannya

MPR

nya, apabila atas usul DPR

sebagai lembaga tertinggi nega-

yang berpendapat bahwa Pre-

ra. Selain itu, perubahan – peru-

siden/Wakil

bahan yang terjadi di lembaga

melakukan pelanggaran hu-

MPR baik mengenai susunan,

kum atau tidak lagi memenuhi

kedudukan, tugas maupun wewe-

syarat sebagai Presiden/Wakil

nangnya adalah :

Presiden.

kedudukan

a. MPR tidak lagi menetapkan GBHN;

Presiden

telah

2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Adanya amandemen terha-

b. MPR tidak lagi mengangkat

dap UUD 1945, sangat mempe-

presiden. Hal ini dikarenakan

ngaruhi posisi dan kewenangan

presiden dipilih secara lang-

DPR sebagai lembaga legislatif.

sung

melalui

Salah satunya adalah diberikan-

pemilihan umum. (Pasal 6A

nya kekuasaan kepada DPR un-

ayat (1) UUD NRI 1945).

tuk membentuk UU, yang sebe-

MPR hanya bertugas untuk

lumnya dipegang oleh presiden

melantik

terpilih

dan DPR hanya berhak memberi

sesuai dengan hasil pemilu.

persetujuaan saja. Perubahan ini

(Pasal 3 ayat 2 Perubahan III

juga mempengaruhi hubungan

UUD 1945).

antara DPR sebagai lembaga

oleh

rakyat

presiden

c. Susunan keanggotaan MPR

legislatif dan presiden sebagai

mengalami perubahan yaitu

lembaga eksekutif, yaitu da

terdiri dari anggota DPR dan

lam proses serta mekanisme pem-

DPD

bentukan UU. Selain itu, amande-

yang

dipilih

secara

langsung melalui pemilu

men UUD 1945 juga memperte-

d. MPR tetap berwenang mengu-

gas fungsi DPR, yaitu: fungsi

bah dan menetapkan UUD

legislasi, fungsi anggaran, dan

(Pasal 3 ayat (1) UUD NRI

fungsi

pengawasan

sebagai

102

3)


kontrol antar lembaga negara.

permasalahan

(Pasal 20 A ayat (1) UUD NRI

kehidupan bangsa (terutama bidang

1945).

hukum); Penentuan jenis strategi

Dewan

Perwakilan

Daerah

(DPR);

terkait

degradasi

unggulan yang dapat menjadi solusi; serta Mekanisme pelaksanaan dan

Sebagai

lembaga

negara

penerapan penagakan hukum dalam

yang baru dibentuk setelah aman-

kehidupan

masyarakat

secara

demen UUD, DPD dibentuk

menyeluruh

seharusnya

tertuang

dengan tujuan untuk mengako-

dalam GBHN dan diterapkan dengan

modasi kepentingan daerah se-

sasaran, arah kebijakan, strategi

bagai wujud keterwakilan daerah

yang jelas, terstruktur dan massive

ditingkat nasional. Hal ini juga

(kokoh) serta oleh lembaga yang

merupakan tindak lanjut penia-

kredibel, dan akuntabel. Mengingat

daan utusan daerah dan utusan

dalam undang-undang tentang Pem-

golongan sebagai anggota MPR.

bentukan Peraturan Perundang-un-

Sama halnya seperti anggota

dangan, Ketetapan (Tap) MPR RI

DPR, anggota DPD juga dipilih

berada di urutan kedua setelah UUD

secara

rakyat

1945 maka sudah selayaknya jika

melalui pemilu. (Pasal 22 C ayat

posisi itu dimanfaatkan dengan men-

(1) UUD NRI 1945). DPD mem-

jadikan MPR sebagai lembaga pem-

punyai kewenangan untuk men-

bentuk GBHN.

langsung

oleh

gajukan dan ikut membahas RUU

Arah dan strategi pembangu-

yang berkaitan dengan otonomi

nan hukum Indonesia lima tahun ke

daerah,

depan

hubungan

pusat

dan

harus

dituangkan

dalam

daerah, RUU lain yang berkait

‘blue-print’ yang penerapannya oleh

dengan

daerah.

ketiga lembaga kekuasaan negara

(Pasal 22 D ayat (1) dan (2) UUD

(Eksekutif, Legislatif dan Yudicial)

NRI 1945).

wajib

kepentingan

memperhatikan

beberapa

aspek. Aspek-aspek tersebut antara Penutup Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penentuan pokok

lain : aspek pelaksanaan/pengelolaan program/kegiatannya

103


aspek pengawasan pelaksanaan

bangsa-dan-bernegara-568227.

program/kegiatan

html

aspek penegakan hukum nya

Index Korupsi Indonesia Berdasar-

apabila terjadi pelanggaran/pe-

kan Tingkat Kepercayaan Ma-

nyimpangan terhadap ketentuan

syarakat, Lembaga Transparency

pelaksanaannya.

Internasional Indonesia, Hasil survey 2013, Jakarta, 2013.

Daftar Bacaan Daliyo,

1992,

Hukum,

Farah Pengantar

Gramedia

Ilmu

Pustaka,

Jakarta, h.56. Empat-pilar-berbangsa-dan-bernegara : http://politik.kompasiana. com/2013/06/12/empat-pilar-ber-

Bahtiar,

“Peran

Negara

dalam Pembangunan”, Edu-com, Jakarta, 2011 Ketentuan Umum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai Penentu Arah dan Strategi Rencana Pembangunan Indonesia. Siti Marwijah Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr

Recommend Documents